Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Upload
thiika-reseh -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
Transcript of Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
1/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 1111
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAANKEBIJAKAN UMUM PENGELOLAANKEBIJAKAN UMUM PENGELOLAANKEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN
KEUANGANKEUANGANKEUANGANKEUANGAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH
A.A.A.A. PENGELOLAAN PENDAPATANPENGELOLAAN PENDAPATANPENGELOLAAN PENDAPATANPENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH
Pengelolaan penerimaan Daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan
hati hati. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat
yang dapat menjamin seluruh penerimaan Daerah dapat terkumpul, diterima di kas
Daerah dan dicatat sesuai sistem akuntansi pemerintah Daerah.
Dalam hal ini pemerintah Daerah perlu memiliki sistem pengendalian intern
yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang
telah ditetapkan. Perangkat yang digunakan harus mampu mendeteksi adakah
penerimaan yang tidak disetor ke kas Daerah dan disalah gunakan oleh
petugas/kolektor di lapangan. Disamping itu perlu ditinjau pula adanya para subjek
pajak Daerah yang tidak memenuhi kewajibannya, pemberian sanksi penggelapan
pajak serta pemberian reward bagi subjek pajak yang melunasi kewajibannya tepat
waktu bahkan sebelum periode yang ditentukan.
Untuk meningkatkan minat para subjek pajak maka perlu dilakukan penyederhanaan
prosedur administrasi namun disisi lain prosedur pengendalian perlu ditingkatkan.
Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak
sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak Daerah, disisi lain
peningkatan prosedur pengendaliannya dimaksudkan untuk menjamin keamanan
dan akuntabilitas penerimaan Daerah.Dalam rangka otonomi Daerah maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah
melakukan kajian serius atas upaya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
sedangkan untuk penerimaan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan
diperlukan manajemen dan optimalisasi baik dalam alokasi maupun penggunaannya.
Walaupun pada saat ini pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan
pinjaman Daerah, namun alternatif ini hendaknya perlu dipertimbangkan secara
matang berhubung pengembalian pinjaman khususnya pinjaman jangka panjang
akan sangat membebani anggaran Daerah untuk jangka waktu yang cukup lama.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam pengelolaan pendapatan Daerah telah
berupaya semaksimal mungkin untuk terus berupaya menggali maupun
mengoptimalkan potensi potensi yang ada. Disamping itu administrasi penerimaan
Daerah menyangkut prosedurnya telah beberapa kali mengalami penyederhanaan
untuk mempermudah para penyetor pajak maupun retribusi Daerah dalam
melakukan penyetoran. Adapun langkah nyata yang telah ditempuh antara lain
penerapan pelayanan satu atap dalam hal pengurusan berbagai macam perijinan
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
2/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 2222
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
meliputi perdagangan, perindusrian maupun jasa pemborongan, jasa konsultan dan
jasa pelayanan lainnya. Sedangkan menyangkut peningkatan prosedur pengendalian
pengelolaan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat senantiasa dari
tahun ke tahun terus membenahi sistem dan mekanisme yang ada.
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, disamping berupaya
memperbaiki data kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dana perimbangan
Pusat maupun Propinsi melalui pengiriman data dan rekonsiliasi Dana
Perimbangan, maka arah dan kebijakan umum pendapatan Daerah adalah
mengintensifkan sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki Kabupaten
Pakpak Bharat, tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan tetap
menjaga penciptaan kondisi bagi pengembangan dunia usaha.
Sumber dana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam
melaksanakan fungsi pelayanan dasar bagi masyarakat, masih banyak
bergantung pada penerimaan Dari Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU,
DAK, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
Adanya otonomi Daerah diharapkan dapat memacu Daerah menuju ke tingkat
kemampuan keuangan yang lebih baik, yang tercermin dengan semakin
meningkatnya Kapasitas Fiskal dan menyempitnya celah fiskal dari tahun ke
tahun.
Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk menutup terjadinya
kesenjangan fiskal adalah dengan jalan intensifikasi pendapatan melalui upaya-
upaya:
1) Mengadakan kajian untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan
pajak, retribusi,dan upaya pelayanan dan pembenahan regulasi yang
bertujuan untuk meningkatkan kegiatan sektor swasta;
2) Menaikkan pendapatan dari pajak dan retribusi Daerah melalui peningkatan
self assesmentpajak, pencarian obyek pajak/ retribusi, dan meminimalisir
tingkat kebocoran;
3) Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan dan belanja
Daerah (revenue and spending administration);
4) Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil Dari Pajak Dan Bukan Pajak.
5) Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerahyang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD
masih relatif rendah hanya berkisar 1,94 %. Untuk mengetahui posisi
komponen PAD sebagai sumber pendapatan Daerah, dengan menganalisis
rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya
terhadap rata-rata total penerimaan Daerah.
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
3/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 3333
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi Daerah adalah
besarnya pendapatan Daerah pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian
pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu,
pencapaian target PAD merupakan faktor penting dalam menilai laju
pembangunan di Daerah. Di dalam rangka memacu roda perekonomian
masyarakat dari segi administrasi pengelolaan pajak dan retribusi dilaksanakan
dengan pelayanan yang mudah dan cepat sehingga usaha ekonomi tersebut
diharapkan akan mampu memberikan kontribusi terhadap pemerataan
pendapatan masyarakat.
Dengan memperhatikan arah pendapatan di atas, maka kebijakan
ekstensifikasi pendapatan yang diambil yaitu:
1) Meningkatkan manajemen pengelolaan dan sistem akutansi pendapatan
Daerah sehingga terwujud kinerja yang efisien, efektif, transparan dan
akuntabel sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.2) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, baik pelayanan administrasi
maupun pelayanan kontra prestasi terhadap fasilitas-fasilitas yang
digunakan dan dipungut atas penggunaannya sehingga peran serta
masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan retribusi Daerah dapat
meningkat.
3) Peningkatan efektivitas pengawasan internal atas penyelenggaraan dan
proses pengelolaan pendapatan Daerah.
2. Target dan Realisasi PendapatanSumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan
Daerah tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan Daerah
dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dengan tujuan
memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada
masyarakat.
Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah harus dilakukan secara
cermat dan hati-hati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Upaya untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah (fiscal capacity) tidak hanya
dilakukan dalam rangka peningkatan PAD, namun juga harus melihat
dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Artinya
peningkatan PAD tidak boleh memiliki dampak langsung terhadap penurunan
pendapatan kelompok masyarakat tertentu. Peningkatan Kapasitas Fiskal juga
harus mempertimbangkan Tata Kelola (governance) tentang keuangan Daerah,
karena peningkatan anggaran yang besar jika tidak dikelola dengan baik justru
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
4/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 4444
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
akan menimbulkan masalah, sehingga arah kebijakan pengelolaan pendapatan
Daerah adalah optimalisasi fungsi anggaran yang meliputi fungsi perencanaan,
distribusi dan stabilisasi.
Perkembangan target dan capaian realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat selama Tahun Anggaran 2010 adalah dirinci dalam
tabel berikut ini:
Tabel.III.1Target Anggaran dan Capaian Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2010
No UraianAnggaran Kontribusi
Terhadap
PendapatanTarget Realisasi Lebih/(Kurang) %
Pendapatan 230,927,338,404.00 233,935,451,589.25 3,008,113,185.25 101.30
1Pendapatan Asli
Daerah4,136,963,517.00 4,533,364,577.25 396,401,060.25 109.58 1.94
2Dana
Perimbangan213,755,923,027.00 217,108,249,224.00 3,352,326,197.00 101.57 92.81
3
Lain-Lain
PendapatanDaerah Yang
Sah
13,034,451,860.00 12,293,837,788.00 (740,614,072.00) 94.32 5.26
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
Melalui upaya-upaya intensifikasi dan ekstensisfikasi pendapatan daerah
sebagaimana tersebut di atas, secara keseluruhan untuk target pendapatan
tahun 2010 dapat terealisasi sebesar Rp. 233,935,451,589.25 bila dibandingkan
dengan targetnya yaitu sebesar Rp. 230,927,338,404. Dari realisasi penerimaan
tersebut pendapatan yang bersumber dari PAD mencapai 109.58 % sementara
yang bersumber dari Dana Perimbangan mencapai 101,57 % dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 94,32 %. Harus diakui bahwa
kontribusi Pendapatan Daerah yang terbesar berasal dari jenis Dana
Perimbangan yakni sebesar 92,81 %, sementara Pendapatan Asli Daerah hanya
memberi kontribusi sebesar 1,94 % dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah sebesar 5,26 %.
Secara rinci masing-masing jenis Pendapatan Daerah dijelaskan sebagai
berikut :
2.1 Pendapatan Asli Daerah.
Capaian penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dari
target sebesar Rp. 4,136,963,517,- dengan realisasi mencapai Rp.
4,533,364,577.25,- atau 109,58 %, yang dapat digambarkan dalam tabel
sebagai berikut ;
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
5/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 5555
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
Tabel. III.2Target Anggaran dan Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2010
No UraianAnggaran Kontribusi
Terhadap
PADTarget Realisasi Lebih/(Kurang) %
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
4,136,963,517.00 4,533,364,577.25 396,401,060.25 109.58
1 Pajak Daerah 484,138,850.00 767,893,553.45 283,754,703.45 158.61 16.94
2 Retribusi Daerah 886,445,399.00 679,454,820.00 (206,990,579.00) 76.65 14.99
3
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
670,738,568.00 670,738,568.00 - 100.00 14.80
4Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah2,095,640,700.00 2,415,277,635.80 319,636,935.80 115.25 53.28
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
Dari capaian tersebut pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah dari
target Rp. 484,138,850,- realisasi sebesar Rp. 767,893,553.45, - atau
158,61 %, sementara untuk Pendapatan Retribusi dari target Rp.886,445,399, - realisasi mencapai Rp. 679,454,820,- atau 76,65 % dan
pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
mencapai Rp. 670,738,568,- atau 100 % dari target Rp. 670,738,568,-
serta yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah mencapai Rp.
2,415,277,635.80,- atau 115,25 % dari target Rp. 2,095,640,700,- dari
data yang ada terlihat bahwa Retribusi Daerah belum dapat memenuhi
target sebagaimana yang telah ditetapkan.
Namun jika dilihat dari besarnya kontribusi masing masing jenis
terhadap total penerimaan PAD maka persentase tertinggi terdapat pada
jenis penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang
mencapai 53,28 % sedangkan kontribusi terendah diperoleh dari jenis
penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang hanya mencapai
14,80%.
Untuk lebih jelasnya perkembangan capaian dari masing masing jenis
PAD dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut :
2.1.1 Pajak Daerah.
Tabel. III.3Target Anggaran dan Capaian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2010
No Uraian
Anggaran Kontribusi
Terhadap
Pajak
DaerahTarget Realisasi Lebih/(Kurang) %
1 Pajak Daerah 484,138,850.00 767,893,553.45 283,754,703.45 158.61
1 Pajak Hotel 1,680,000.00 100,000.00 (1,580,000.00) 5.950.01
2 Pajak Restoran 302,463,200.00 527,636,478.45 225,173,278.45 174.4568.71
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
6/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 6666
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
2 Pajak Hiburan 1,560,000.00 1,200,000.00 (360,000.00) 76.920.16
3 Pajak Reklame 18,435,650.00 23,150,175.00 4,714,525.00 125.573.01
4Pajak Penerangan
Jalan 60,000,000.00 138,316,580.00 78,316,580.00 230.53 18.01
5
Pajak Pengambilan
Bahan Galian
Golongan C 100,000,000.00 77,490,320.00 (22,509,680.00)
77.49
10.09
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
Dari tabel data tersebut realisasi penerimaan dari Pajak sebesar
Rp. 767,893,553.45,- atau 158,61 % hal telah melampaui target
sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh
karena terdapat beberapa jenis pajak yang realisasinya telah
melampaui target sebagaimana yang telah ditetapkan seperti
Pajak Penerangan Jalan yang mencapai 230,53 %, Pajak
Restoran mencapai 174,45 % serta Pajak Reklame mencapai
125,57 % sedangkan jenis pajak yang belum dapat melampaui
target antara lain Pajak Hotel hanya mencapai 5,95 %, Pajak
Hiburan 76,92 %, serta Pajak Pengambilan Bahan Galian
Golongan C 77,49 %. Jika dilihat dari besarnya kontribusi masing
masing jenis terhadap total penerimaan Pajak daerah maka
Pajak Restoran memberikan kontribusi yang tinggi terhadap
penerimaan Pajak Daerah yang mencapai 68,71 % sedangkan
kontribusi terendah diperoleh dari jenis penerimaan Pajak Hotel
yang hanya mencapai 0,01%.
2.1.2. Retribusi Daerah
Retribusi daerah terdiri dari retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa
Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu. Total penerimaan
Retribusi daerah adalah sebesar Rp.679,454,820,- atau 91,47 %
dari target Rp. 886.445.399,- Untuk lebih jelasnya perkembangan
capaian penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel III.4Target Anggaran dan Capaian Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2010
No Uraian AnggaranTarget Realisasi Lebih/(Kurang) %
2 Retribusi Daerah 886,445,399.00 679,454,820.00 (206,990,579.00) 76.65
1 Retribusi Jasa Umum 427,092,600.00 390,660,320.00 (36,432,280.00) 91.47
Retribusi PelayananKesehatan 119,250,000.00 213,032,970.00 93,782,970.00 178.64
Retribusi PenggantianBiaya KTP dan Akte Catatan
Sipil82,750,000.00 41,627,000.00 (41,123,000.00) 50.30
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
7/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 7777
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
Retribusi Pelayanan Parkirdi Tepi Jalan Umum 10,080,000.00 9,240,000.00 (840,000.00) 91.67
Retribusi Pelayanan Pasar 51,060,000.00 54,245,750.00 3,185,750.00 106.24
Retribusi PenggantianPenggandaan Dokumen
Pengadaan Barang dan Jasa163,952,600.00 72,514,600.00 (91,438,000.00) 44.23
2 Retribusi Jasa Usaha 399,230,000.00 202,169,000.00 (197,061,000.00) 50.64
Retribusi PemakaianKekayaan Daerah
355,660,000.00 166,023,000.00 (189,637,000.00) 46.68
Retribusi PasarGrosir/Pertokoan 360,000.00 360,000.00
-100.00
Retribusi Terminal 2,500,000.00 2,750,000.00 250,000.00 110.00
Retribusi Rumah PotongHewan
210,000.00 210,000.00 - 100.00
Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah 40,500,000.00 32,826,000.00 (7,674,000.00) 81.05
3Retribusi Perizinan
Tertentu 60,122,799.00 86,625,500.00 26,502,701.00 144.08
Retribusi Izin MendirikanBangunan 18,828,000.00 35,225,800.00 16,397,800.00 187.09
Retribusi IzinGangguan/Keramaian 15,784,799.00 21,569,700.00 5,784,901.00 136.65
Retribusi SIUP/TDP 12,020,000.00 14,720,000.00 2,700,000.00 122.46
Retribusi Izin UsahaIndustri 640,000.00 640,000.00
-100.00
Retribusi Izin UsahaKonstruksi 9,150,000.00 10,450,000.00 1,300,000.00 114.21
Retribusi IzinPertambangan Bahan
Galian Gol. "C"400,000.00 400,000.00
-100.00
Retribusi Izin PemanfaatanKayu Rakyat 2,100,000.00 2,270,000.00 170,000.00 108.10
Retribusi Izin Penutupan
Jalan 500,000.00 650,000.00 150,000.00 130.00
Retribusi Izin
Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan700,000.00 700,000.00
-100.00
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Realisasi Retribusi Jasa
Umum mencapai 91,47 %, Retribusi Jasa Usaha mencapai 50,64
% dan Retribusi Jasa Perijinan tertentu mencapai 144,08 %.
Walaupun secara total realisasi retribusi daerah mencapai target
yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa jenis
retribusi yang mencapai target. Dari 19 jenis Retribusi Daerah
yang mencapai target sebanyak 14 jenis retribusi sementara yang
belum mencapai target sebanyak 5 jenis retribusi.
2.1.3. Bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
Capaian penerimaan bagian hasil pengelolaan kekayaan daerah
dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 670,738,568,- realisasi
mencapai Rp. 670,738,568,- atau 100 %. Untuk jelasnya Jenis
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
8/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 8888
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
penerimaan dari Bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dapat
dilihat pada tabel berikut ini ;
Tabel III.5Target Anggaran dan Capaian Realisasi Bagian Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Tahun 2010
No UraianAnggaran
Target Realisasi Lebih/(Kurang) %
3Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan 670,738,568.00 670,738,568.00- 100.00
1
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
670,738,568.00 670,738,568.00-
100.00
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
2.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Capaian penerimaan lain lain pendapatan asli daerah dari target
yang ditetapkan sebesar Rp. 2.095.640.700,- terealisasi sebesar
Rp. 2.415.277.635,80,- atau 115,25 %. Untuk jelasnya jenis
penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada
tabel berikut ini ;
Tabel III.6Target Anggaran dan Capaian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah Tahun 2010
No UraianAnggaran
Target Realisasi Lebih/(Kurang) %
1Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah 2,095,640,700.00 2,415,277,635.80 319,636,935.80115.25
1Hasil Penjualan Aset Daerahyang Tidak Dipisahkan 40,500,000.00 29,367,000.00 (11,133,000.00)
72.51
2 Penerimaan Jasa Giro 2,000,000,000.00 1,429,997,494.00 (570,002,506.00) 71.50
3Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah (TGR)-
202,869,925.00 202,869,925.00-
4
Pendapatan Denda
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
-115,974,536.80 115,974,536.80
-
5Pendapatan Dari
Pengembaliaan
-
618,219,917.00 618,219,917.00
-
6 Penerimaan Lain-lain 55,140,700.00 18,848,763.00 (36,291,937.00) 34.18
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan jasa giro
selang tahun anggaran 2010 capaiannya sangat tinggi yakni
115,25 % dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
9/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 9999
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
terdapat komponen penerimaan yang sebelumnya diprediksi
target anggaran 0 namun dalam pelaksanaannya memperoleh
realisasi yang capaiannya cukup tinggi. Komponen penerimaan
tersebut antara lain penerimaan bunga deposito sebesar Rp.
102.063.356,- penerimaan dari Tuntutan ganti kerugian daerah
sebesar Rp. 202,869,925,- Pendapatan denda dari keterlambatan
pekerjaan sebesar Rp. 115,974,536.80,- pendapatan dari
pengembalian sebesar Rp. 618,219,917,-.
2.2. Dana Perimbangan.
Seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa dana
perimbangan yang merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat
yang masih mendominasi total penerimaan daerah. Tahun Anggaran 2010
jumlah penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan mencapai
Rp. 410.158.375.656,- atau 100,74% dari target yang ditetapkan sebesar
Rp. 407.150.306.585,- Adapun dana perimbangan yang teranggarkan
pada Tahun 2010 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini ;
Tabel III.7Target Anggaran dan Capaian Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2010
No Uraian
Anggaran KontribusiTerhadap
Dana
PerimbanganTarget Realisasi Lebih/(Kurang) %
1DANA
PERIMBANGAN 213,755,923,027.00 217,108,249,224.00 3,352,326,197.00 101.57 92.81
1
Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak
21,364,878,027.00 24,717,204,224.003,352,326,197.00 115.69 11.38
1 Bagi Hasil Pajak 20,915,259,369.00 24,228,421,409.00 3,313,162,040.00 115.84 98.02
Bagi Hasil dari
Pajak Bumi dan
Bangunan15,469,627,750.00 19,358,951,878.00 3,889,324,128.00 125.14
Bagi Hasil dari
Bea Perolehan
Hak Atas Tanahdan Bangunan
3,023,553,732.00 2,756,700,777.00 (266,852,955.00) 91.17
Bagi Hasil dari
PajakPenghasilan
Pasal 25, Pasal
29 WP Orang
Pribadi dan PPhPasal 21
2,322,077,887.00 2,012,768,754.00 (309,309,133.00) 86.68
Bagi Hasil dariPajak Cukai
100,000,000.00100,000,000.00
-100.00
2
Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber
Daya Alam
449,618,658.00 488,782,815.00 39,164,157.00 108.71 0.23
Bagi Hasil dari
Iuran Hak
Pengusahaan
Hutan
26,515,166.00 256,634,609.00 230,119,443.00 967.88
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
10/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 10101010
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
Bagi Hasil dari
Pungutan HasilPerikanan
241,448,692.00133,334,511.00 (108,114,181.00) 55.22
Bagi Hasil dariPertambangan
Minyak Bumi
54,092,000.00 64,496,232.00 10,404,232.00 119.23
Bagi Hasil dariPertambangan
Gas Bumi
96,222,000.00 27,191,514.00 (69,030,486.00)
28.26 Bagi Hasil dari
Pertambangan
Umum
31,340,800.00 7,125,949.00(24,214,851.00) 22.74
2Dana Alokasi
Umum167,780,345,000.00 167,780,345,000.00 - 100.00 77.28
3Dana Alokasi
Khusus24,610,700,000.00 24,610,700,000.00 -
100.00 11.34
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
Dari 3 komponen penerimaan yang berasal dari dana perimbangan
masing-masing Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU serta DAK, prosentase
realisasi paling tinggi adalah dari komponen penerimaan yang berasal dari
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yakni sebesar 115,69 %. Dari capaian
tersebut penerimaan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak mencapai
115,84 % sementara untuk penerimaan yang bersumber dari Bagi Hasil
Bukan Pajak mencapai 108,71 %.-, jika dilihat dari besarnya kontribusi
masing masing komponen penerimaan terhadap total penerimaan Dana
Perimbangan maka penerimaan yang berasal dari DAU memberikan
kontribusi yang tinggi mencapai 77,28 % sementara penerimaan yang
berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak memberikan kontribusi mencapai
11,38 % dan DAK sebesar 11,34 %.
2.3. Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah.
Penerimaan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi cukup besar
terhadap APBD setelah Dana Perimbangan yakni sebesar 5,26 %.
Komponen pendapatan yang berasal dari Pos ini antara lain Dana Bagi
Hasil Pajak Provinsi dan Dana Penyesuaian, serta Bantuan Keuangan Dari
Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya, dengan total capaian realisasi
sebesar Rp. 12,293,837,788,- atau 94,32 % dari target anggaran Rp.
13,034,451,860,-. Untuk jelasnya capaian masing-masing koponen
penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
11/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 11111111
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
Tabel III.8Target Anggaran dan Capaian Realisasi Lain-lain Daerah yang sah
Tahun 2010
No UraianAnggaran
Target Realisasi Lebih/(Kurang) %
1
LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAHYANG SAH 13,034,451,860.00 12,293,837,788.00 (740,614,072.00) 94.32
1
Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
3,597,459,260.00 2,548,371,188.00 (1,049,088,072.00)70.84
Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi 3,597,459,260.00 2,548,371,188.00 (1,049,088,072.00)70.84
Bagi Hasil dari PajakKendaraan Bermotor 785,350,156.00 780,407,525.00 (4,942,631.00) 99.37
Bagi Hasil dari Bea Balik
Nama Kendaraan
Bermotor629,268,222.00 629,268,222.00
-100.00
Bagi Hasil dari Pajak
Bahan Bakar KendaraanBermotor
2,012,157,000.00 987,685,437.00 (1,024,471,563.00) 49.09
Bagi Hasil dari PajakPengambilan dan
Pemanfataan Air Bawah
Tanah
54,335,482.00 34,661,604.00 (19,673,878.00) 63.79
Bagi Hasil dari Pajak
Pengambilan dan
Pemanfaatan Air
Permukaan
116,348,400.00 116,348,400.00-
100.00
2Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus5,004,532,600.00 5,888,857,600.00 884,325,000.00 117.67
3
Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
4,432,460,000.00 3,856,609,000.00 (575,851,000.00)87.01
Bantuan Keuangan dariProvinsi 4,432,460,000.00 3,856,609,000.00 (575,851,000.00) 87.01
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
3. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah
daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi saat ini
banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya
meningkatkan penerimaan daerah, antara lain :1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah ( fiscal need) yang tidak seimbang
dengan kapasitas fiskal ( fiscal capasity) yang dimiliki daerah.
2. Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil sehingga
volume Pendapatan Asli Daerah dirasa masih sangat kurang.
3. Kualitas layanan Public yang Belum efektif dan maksimal menyebabkan
produk layanan Public yang sebenarnya dapat dijual kemasyarakat kurang
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
12/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 12121212
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
direspon secara positif, bahkan keadaan tersebut juga berakibat pada
keengganan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.
4. Sistem Perpajakan Pusat tidak memberikan peluang kepada daerah untuk
memungut pajak lain karena selalu terbentur pada permasalahan pajak
ganda (tumpang tindih)
5. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam perpajakan (Tax Assigment)
tidak selalu dapat disesuaikan dengan pemberian kewenangan dalam
tanggung jawab pengeluaran (expenditure assigment) yang artinya,
kebutuhan pengeluaran daerah tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari pajak
daerah atau PAD.
6. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat
memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya
PAD.
7. Jenis retribusi yang tidak efektif diakibatkan oleh karena jenis retribusi
tersebut tidak diikuti oleh penyediaan jasa maupun sarana pelayanan bagimasyarakat.
Fakta menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis retribusi yang ditetapkan
dengan PERDA yang kurang memberikan kontribusi terhadap PAD.
Solusi
Permasalahan diatas ditanggulangi dengan melakukan upaya-upaya sebagai
berikut :
1. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada
Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat
dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai.2. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berjenjang mulai dari
tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi.
3. Secara bertahap membangun serta memperbaiki dan melengkapi fasilitas
sarana dan prasarana penunjang peningkatan pengelolaan pendapatan
daerah.
4. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin
agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.
5. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak yang dapat di sharing dengan
daerah seperti PPh, BPHTB, PBB sehingga bagian bagi hasil pajak daerah
akan lebih tinggi.
6. Memberikan dukungan dana yang lebih memadai dalam upaya intensifikasi
dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah khususnya pungutan pajak dan
retribusi daerah, berupa pemberian biaya operasional dan insentif
7. Peningkatan kualitas Pelayanan publik antara lain peningkatan peran
pemerintah daerah dalam bidang perijinan.
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
13/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 13131313
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
8. Melakukan kerjasama dengan investor dengan tujuan diperoleh multiplayer
kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai obyek dan subyek
pendapatan daerah.
9. Mengkaji sumber pendapatan daerah yang baru untuk ditetapkan dalam
Perda pungutan baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta mengkaji
ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang
efektif.
10.Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan
daerah melalui sistem pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas
pelayanan perijinan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan
jumlah pendapatan daerah.
B.B.B.B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAHPENGELOLAAN BELANJA DAERAHPENGELOLAAN BELANJA DAERAHPENGELOLAAN BELANJA DAERAH
Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan
pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung
tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu :
1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat
2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi
dalam proses pembangunan.
Oleh karenanya, untuk dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
sumber daya daerah, maka anggaran daerah sebagai salah satu alat kebijakan
pemerintah daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan sudah
selayaknya diarahkan seoptimal mungkin dengan penerapan efisiensi dan efektivitas
dalam pengalokasiannya.
Setiap daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya
diwajibkan melakukan penyusunan anggaran sebagai salah satu dokumen
perencanaan daerah yang berfungsi sebagai acuan ataupun pedoman dikarenakan
beberapa alasan yaitu :
1) Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan
pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang
tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya.
3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah telah
bertanggungjawab pada rakyat, dimana hal ini dapat dilihat dalam besaran alokasi
anggaran yang langsung diarahkan pada kepentingan masyarakat dan publik.
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
14/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 14141414
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
Khusus untuk penetapan anggaran belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat telah berupaya mengarahkan pengalokasian anggaran agar dari tahun ke
tahun dapat lebih berpihak kepada kepentingan rakyat melalui pelaksanaan program
dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
1. Kebijakan Umum Keuangan DaerahSebelum anggaran daerah disusun maka Pemerintah Daerah perlu menyusun arah
kebijakan keuangan daerah yang sekaligus merupakan cerminan dari arah
kebijakan umum anggaran daerah. Proses perencanaan APBD pada saat ini lebih
menekankan pada pendekatan bottom-up planning dengan tetap memperhatikan
arah kebijakan serta prioritas pembangunan pemerintah pusat dalam rangka
harmonisasi kegiatan pembangunan atar Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pada dasarnya arah kebijakan umum keuangan daerah ditetapkan setelah proses
penjaringan aspirasi dilaksanakan. Tahapan selanjutnya mengharuskan tim
perumus anggaran eksekutif dan legislatif untuk menyusun arah kebijakan umum
anggaran untuk seterusnya menetapkan skala prioritas program kegiatan.
Penetapan skala prioritas dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber daya
yang dihadapkan dengan banyaknya kebutuhan yang ditampung dalam
penjaringan aspirasi.
Pada tahun 2010 kebijakan umum keuangan daerah Kabupaten Pakpak Bharat
diarahkan untuk menanggulangi isu isu strategis yang memerlukan penanganan
pemerintah daerah. Antara lain isu isu strategis tersebut adalah :
1) Jumlah penduduk miskin masih relatif besar
2) Masih rendahnya produksi dan produktivitas sektor pertanian
3) Penduduk masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan
dan kesehatan serta kualitas pelayanan publik masih rendah.
4) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya energi
5) Proses desentralisasi masih belum berjalan sepenuhnya
6) Kondisi perekonomian global saat ini masih jauh berbeda
7) Terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan dan masih belum optimalnya
peran sektor swasta dalam pemberdayaan masyarakat.
Memperhatikan permasalahan tersebut diatas maka alokasi anggaran belanja
daerah tahun 2010 diarahkan pada program dan kegiatan dalam rangkapenuntasan permasalahan tersebut di atas.
2. Target dan Realisasi Belanja
Sesuai data yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan
bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010, realisasi Belanja
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tercatat sebesar Rp. 231.573.004.143,- atau
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
15/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 15151515
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
sebesar 92,13 % dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 251.368.844.804,-
atau terjadi penghematan sebesar Rp. 19.795.141.439,90,-. Dari jumlah ini
117.032.027.330,- atau 92,63 % dari total anggaran yang dialokasikan sebesar
Rp. 126.339.844.804,90 atau terjadi penghematan sebesar Rp.
9,307,817,474.90,-. Sedangkan realisasi untuk Belanja Langsung adalah sebesar
Rp. 114.540.976.813,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.
125.028.300.773,- atau terjadi penghematan sebesar Rp. 10.487.323.960,-.
Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi belanja daerah tahun
2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel III.9Target Anggaran dan Capaian Realisasi Belanja Daerah Tahun 2010
No UraianAnggaran
Target Realisasi Lebih/(Kurang) %
BELANJA 251,368,145,577.90 231,573,004,143 19,795,141,434.90 92.13
1.BELANJA TIDAKLANGSUNG
126,339,844,804.90 117,032,027,330 9,307,817,474.90 92.63
1 Belanja Pegawai 97,576,387,393.90 91,827,217,876 5,749,169,517.90 94.11
2 Belanja Hibah 10,473,280,778 10,336,539,154 136,741,624.00 98.69
3 Belanja Bantuan Sosial 13,535,776,633 11,055,481,300 2,480,295,333.00 81.68
4Belanja BantuanKeuangan KepadaPemerintaha Desa
3,754,400,000 3,754,400,000 - 100.00
5 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000 58,389,000 941,611,000.00 5.84
2.BELANJALANGSUNG
125,028,300,773 114,540,976,813 10,487,323,960 91.61
1 Belanja Pegawai 5,401,359,550 4,993,909,500 407,450,050 92.46
2Belanja Barang danJasa
63,507,958,741 56,606,657,711 6,901,301,030 89.13
3 Belanja Modal 56,118,982,482 52,940,409,602 3,178,572,880 94.34
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
2.1. Belanja Pegawai
Dapat dijelaskan bahwa Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai
yang terealisasi sebesar Rp. 117.032.027.330,- atau 92,63 % dari total
anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 126.339.844.804,90 atau terjadi
penghematan sebesar Rp. 9,307,817,474.90,-. Belanja ini ditujukan untuk
pembayaran gaji PNS, Pejabat Negara, Tunjangan Representasi DPRD,
Tambahan Penghasilan, serta Operasional Kepala Daerah dan DPRD.
Adapun jenis belanja ini mencapai 39,65 % dari total realisasi Belanja
Daerah.
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
16/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 16161616
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
2.2 Belanja Hibah
Belanja Hibah pada tahun 2010 terealisasi sebesar Rp. 10.336.539.154,-
atau 94,11 % dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.10.473.280.778,-
atau terjadi penghematan sebesar Rp. 136.741.624,-. Belanja Hibah pada
tahun 2010 ditujukan untuk, Operasional KONI, KPUD, Polres dan Panwaslu
dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Belanja ini
mencapai 4,46 % dari total realisasi Belanja Daerah.
2.3 Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial dari anggaran sebesar Rp. 13.535.776.633,- dengan
realisasi sebesar Rp. 11.055.481.300,- atau mencapai 81,68 % dari alokasi
yang tersedia pada tahun 2010 sehingga terjadi penghematan sebesar Rp.
2.480.295.333,-. Belanja ini ditujukan untuk membantu Organisasi
Kemasyarakatan, Partai Politik, Keagamaan, Kemahasiswaaan, Kepemudaan
Dan Olah Raga, Organisasi Profesi Serta Bantuan Keuangan Lainnya. Belanja
ini mencapai 4,77 % dari total realisasi Belanja Daerah.
2.4 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dari anggaran
sebesar Rp. 3.754.400.000,- dengan realisasi 100 %. Belanja ini ditujukan
untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Belanja ini mencapai 1,62 % dari total
realisasi Belanja Daerah.
2.5 Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga dari anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-
direalisasikan sebesar Rp. 58.389.000,- atau sebesar 5,84 % dari total
alokasi anggaran yang tersedia. Dari total realisasi Belanja Daerah, belanja
tidak terduga mencapai realisasi sebesar 0,03 % dari total Belanja Daerah.
Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja Tidak
Langsung Tahun Anggaran 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel III.10Target Anggaran dan Capaian Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2010
No UraianAnggaran
Target Realisasi Lebih/(Kurang) %
1.BELANJA TIDAKLANGSUNG
126,339,844,804.90 117,032,027,330 9,307,817,474.90 92.63
1 Belanja Pegawai 97,576,387,393.90 91,827,217,876 5,749,169,517.90 94.11
2 Belanja Hibah 10,473,280,778 10,336,539,154 136,741,624.00 98.69
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
17/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 17171717
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
3 Belanja Bantuan Sosial 13,535,776,633 11,055,481,300 2,480,295,333.00 81.68
4Belanja BantuanKeuangan KepadaPemerintaha Desa
3,754,400,000 3,754,400,000 - 100.00
5 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000 58,389,000 941,611,000.00 5.84
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
Untuk melihat gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja
Tidak Langsung per SKPD Tahun Anggaran 2010 dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel III.11Target Anggaran dan Capaian Realisasi Belanja Tidak Langsung Per SKPD
Tahun 2010
No SKPD
BELANJA TIDAK LANSUNG SISA
ANGGARAN
(Rp)
Persentase
(%)Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah2,509,015,000 2,381,876,035 (127,138,965) 94.93
2Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah286,102,377.90 234,337,382 (51,764,996) 81.91
3 Sekretariat Daerah 5,968,010,459 5,185,222,197 (782,788,262) 86.88
4 Sekretariat DPRD 1,151,194,419 1,094,675,300 (56,519,119) 95.09
5 Inspektorat Kabupaten 1,312,845,483 1,277,716,695 (35,128,788) 97.32
6Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah1,492,267,718 1,414,725,670 (77,542,048) 94.80
7
Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Pemerintahan
Desa, Perempuan Dan KB
1,308,722,888 1,190,250,893 (118,471,995) 90.95
8
Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan Dan
Kehutanan
2,651,768,295 2,200,177,817 (451,590,478) 82.97
9Badan Penanggulangan
Bencana Daerah159,300,000 98,000,000 (61,300,000) 61.52
10Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah31,461,194,996 27,120,288,627 (4,340,906,369) 86.20
11 Dinas Pendidikan 47,657,074,681 46,509,523,490 1,147,551,191) 97.59
12 Dinas Kesehatan 7,892,204,210 7,604,521,953 (287,682,257) 96.35
13 Dinas Pekerjaan Umum 2,568,518,295 2,292,281,687 (276,236,608) 89.25
14 Dinas Pertanian DanPerkebunan 2,122,377,850 1,946,170,388 (176,207,462) 91.70
15
Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Dan
Usaha Mikro, Kecil Dan
Menengah
1,735,454,281 1,648,348,847 (87,105,434)94.98
16Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi 1,297,664,364 1,222,848,851 (74,815,513)94.23
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
18/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 18181818
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
17
Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Perhubungan, Pertamanan Dan
Kebersihan1,351,695,468 1,224,181,411 (127,514,057)
90.57
18Dinas Kehutanan, Lingkungan
Hidup Dan Pertambangan 1,780,449,744 1,590,870,105 (189,579,639)89.35
19Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil 271,962,228 132,892,862 (139,069,366)48.86
20 Kantor Kepegawaian Daerah 887,351,976 841,509,256 (45,842,720) 94.83
21Kantor Kependudukan Dan
Catatan Sipil 545,221,940 540,030,187 (5,191,753)99.05
22
Kantor Pelayanan Perijinan
Satu Pintu Dan Penanaman
Modal
512,542,133 472,937,829 (39,604,304) 92.27
23 Satuan Polisi Pamong Praja 731,413,722 665,988,316 (65,425,406) 91.05
24 Kecamatan Salak 906,880,260 831,516,714 (75,363,546) 91.69
25 Kecamatan Kerajaan 947,541,937 892,805,972 (54,735,965) 94.22
26Kecamatan Sitellu Tali Urang
Jehe757,179,358 718,015,924 (39,163,434) 94.83
27
Kecamatan Pergetteng-Getteng
Sengkut 726,748,000 700,923,235 (25,824,765) 96.45
28 Kecamatan Pagindar 614,643,709 541,300,927 (73,342,782) 88.07
29 Kecamatan Siempat Rube 546,240,237 505,218,500 (41,021,737) 92.49
30 Kecamatan Tinada 748,031,680 718,268,108 (29,763,572) 96.02
31Kecamatan Sitellu Tali Urang
Julu693,570,026 653,968,039 (39,601,987) 94.29
32Rumah Sakit Umum Daerah
Salak2,744,657,070 2,580,634,113 (164,022,957) 94.02
TOTAL 126,339,844,804.90 117,032,027,330 (9,307,817,475) 92.63
2.6 Belanja Pegawai
Selanjutnya untuk Belanja Pegawai untuk keperluan Pembayaran Honor
PNS, Non PNS, Beasiswa Serta Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimbingan
Teknis sebesar Rp. 4.995.959.500,-. dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp. 5.401.359.000,- atau 92,46 % sehingga terdapat penghematan sebesar
Rp.10.487.323.960,- dari alokasi anggaran yang tersedia untuk belanja ini.
Jika dilihat dari total realisasi Belanja Daerah maka jenis Belanja Pegawai
mencapai 2,16 % dari total realisasi Belanja Daerah.
2.7 Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Dan Jasa dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.
63.507.958.741,- dengan realisasi mencapai angka Rp. 56.636.543.011,-
atau dengan sebesar 88,49% sehingga terjadi penghematan sebesar Rp.
6.871.415.730,- dari anggaran yang ada. Alokasi Belanja Barang Dan Jasa
mencapai 24,44 % dari total realisasi Belanja Daerah. Belanja Barang Dan
Jasa diarahkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Satuan
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
19/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 19191919
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
Kerja antara lain dalam Bentuk Belanja Bahan Habis Pakai Kantor, Jasa
Kantor, Premi Asuransi, Perawatan Kendaraan Bermotor, Keperluan Barang
Cetakan Dan Penggandaan, Belanja Sewa, Makan Minum, Pakaian Dinas
Dan Perjalanan Dinas.
2.7 Belanja Modal
Belanja Modal mencapai realisasi sebesar Rp. 52.908.474.302,- dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 56.118.982.482,- atau sebesar 94,34
% dari alokasi yang tersedia sehingga terjadi penghematan sebesar
Rp.3.210.508.180,- . Belanja ini ditujukan untuk pelaksanaan program dan
kegiatan yang bersifat fisik dan menambah volume Aset Daerah. Belanja
Modal ditujukan untuk Pengadaan Tanah, Alat Berat Dan Alat Angkut Darat
Dan Air, termasuk didalamnya Alat Pengolahan Pertanian, Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor, Pengadaan Komputer, Meubelair, Alat Kedokteran,
Kontruksi Jalan, Jaringan Dan Irigasi, Pengadaan Buku Serta Hewan TernakDan Tanaman. Belanja ini mencakup 26,76% dari total realisasi belanja
daerah.
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat penghematan
Belanja Daerah sebesar Rp. 19.795.141.434,90,-dari Total Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010 dan bila jika diperhadapkan dengan jumlah
pendapatan daerah terjadi selisih lebih jumlah pendapatan terhadap belanja
yang mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp. 2.362.447.446,25,-
dalam laporan realisasi APBD Tahun 2010.
Tabel III.12Target Anggaran dan Capaian Realisasi Belanja Langsung Tahun 2010
No UraianAnggaran
Target Realisasi Lebih/(Kurang) %
2.BELANJALANGSUNG
125,028,300,773 114,540,976,813 10,487,323,960 91.61
1 Belanja Pegawai 5,401,359,550 4,993,909,500 407,450,050 92.46
2Belanja Barang danJasa
63,507,958,741 56,606,657,711 6,901,301,030 89.13
3 Belanja Modal 56,118,982,482 52,940,409,602 3,178,572,880 94.34
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
Untuk melihat besaran Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja
Langsung Per SKPD Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel III.12 dan Tabel
III.13 berikut;
-
8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
20/20
K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 20202020
LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010
3. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
Pada dasarnya permasalahan umum yang dihadapi daerah saat ini terkait
belanja daerah adalah pemerintah daerah seringkali diperhadapkan akan
tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas
fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal.
Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas
pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar
dalam merealisasikannya.
Solusi
Olehnya menghadapi situasi ini ini diperlukan penangan ataupun solusi sebagai
upaya pemecahan permasalahan yang antara lain adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan skala prioritas belanja daerah dalam menghadapi begitu banyak
kebutuhan yang memerlukan pembiayaan yang besar pula.
2. Memilih aktivitas ataupun kegiatan yang dapat memberi umpan balik
ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sektor pembangunan
lain.
3. Menetapkan standar analisa belanja yang pada saat ini masih dalam bentuk
standar harga barang dan jasa yang menjadi acuan atau batas tertinggi
dalam penganggaran belanja daerah.
4. Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing masing
kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan
kegiatan.5. Merealisasikan anggaran belanja sesuai kebutuhan riil karena tidak
selamanya belanja yang telah dianggarkan harus dihabiskan.