BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA A. FAKTA...
Transcript of BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA A. FAKTA...
61
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA
A. FAKTA HUKUM
Adapun fakta hukum yang ditemukan peneliti dalam penelitan ini, bahwa dalam sengketa
antara Pemerintah Kota Bogor yang diwakili oleh Kepala Dinas Penataan Kota dan Pertamanaan
Kota Bogor dengan pihak GKI Yasmin, dimana yang menjadi obyek sengketa mengenai Surat
Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Pemerintah Kota Bogor No: 503/208-DTKP
Prihal Pembekuan Izin Tertanggal 14 Februari, telah dimenangkan oleh GKI Yasmin
beradasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung No: 41/G/2008/PTUN-BDG, Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No: 241/B/2008/PT. TUN. JKT dan Putusan
Peninjauaan Kembali Mahkamah Agung No: 127/PK/TUN/2009. Namun tidak hanya ini ada
juga fakta hukum yang lain berupa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung No.
171/PID/2011/PT.Bdg, Surat Keputusan Walikota Bogor No: 503. 45-135 Thn 2011, tertanggal
8 Maret 2011 tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanaan Kota Bogor
No: 503/208-DTKP Prihal Pembekuan Izin tanggal 14 Februari 2011, Surat Keputusan Walikota
Bogor No: 645. 47-137 Thn 2011, Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor No: 645.8-
372 Thn 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Gerja Kristen Indonesia
(GKI) Pengadilan Bogor Yang Terletak Di Jalan K.H. Abdulah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin
Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tertanggal 11 Maret 2011, dan
Surat Mahkamah Agung No:45/Td.TUN/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011, Prihal Permohonan
Fatwa Mahkamah Agung.
62
Terungkap fakta hukum yang terungkap dalam amar Putusan Pengadilan Tata Usaha
Bandung No: 41/G/2008/PTUN-BDG, “Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Para
Penggugat untuk seluruhnya”; “Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan
Kota Bogor No: 503/208-DTKP Prihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008”;
“Memerintah Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan
Kota Bogor No: 503/208-DTKP Prihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008”; dan
“Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 59.000,00 (Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)”1, Didasarkan pada pertimbangan bahwa
Pasal 21 Peraturan Mentri Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/
No. 8 Tahun 2006 Ayat (1) yang berbunyi “Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat
diselesaikan secara musyawarah oleh warga setempat”; Ayat (2) yang berbunyi “Dalam
musyawarah sebagaimana Ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh
Bupati/Walikota dibantu oleh Kepala Kantor Depertamen Agama Kabupaten/Kota melalui
musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan saran
Forum Kerukunan Umat Bergama Kabupaten/Kota”; sedangkan bunyi Ayat (3) “Dalam hal
peneyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian
perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat”2. Yang digunakan sebagai dasar yuridis
Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang merupakan obyek sengketa,
tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor, dikarnakan fakta hukum yang terungkap dalam
persidangan berupa keterangan Para Pihak, Bukti Surat dan Keterangan Saksi Ketentuan Pasal
1 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/G/PTUN-BDG. hlm: 38-39.
2Ibit hlm 37.
63
21 belum pernah dilaksanakan, walau pernah dilaksanakan audiens (Lihat bukti T43) tetapi tidak
mengikut sertakan para Pengugat4.
Bahwa Pasal 15 Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung, yang terdiri
dari 3 ayat sebagai berikut, Ayat (1) yang berbunyi “ Izin yang telah diterbitkan dapat dibekukan
apabila terdapat pengaduan pihak ke 3 (tiga), atau pelanggaran, dan kesalahan teknis dalam
mendirikan bangunan gedung”; Ayat (2) yang berbunyi “Keputusan Pembekuan izin,
diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai dengan alasan yang jelas dan
wajar, setelah pemegang izin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan; sedangkan
Ayat (3) berbunyi ketentuan berkenan dengan tata cara dan prosedur pengajuaan keberataan
dan/atau pengaduan harus memperhatikan asas Keadilan, Kepastian hukum, dan Keterbukaan
dan Perlindungan Hukum5. Yang menjadi dasar hukum kedua dalam Surat Keputusan Kepala
Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang merupakan obyek sengketa, setelah dicermati
Majelis Hakim lebih lanjut ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah No. 7 Thn 2006,
dihubungkan dengan ketentuan Ayat (3) Pasal 15 Peraturan Daerah No. 7 Thn 2006, Majelis
menemukan kejanggalan, yaitu mengenai Surat Pengaduan dari Forum Ulama dan Ormas Islam
se-Kota Bogor No Istemewa tanggal 1 Oktober 2006 (Bukti T-26)7.
Bahwa Dalam kaitan dengan ketentuan Ayat (1) Pasal 15 Peraturan Dareh No.7 Thn 2006.
Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum diterbitkan Surat Keputusan Obyek sengketa a
quo memang ada pernyataan keberataan yang diajukan keberataan yang diajukan oleh Forum
3Surat Forum Umat Islam No 026/ FUI-Bogor/II/ 2008 Prihal Permohonaan Audensi tertanggal 13 Februari 2008.
(Lihat alat bukti surat Tergugat, T-4. hlm 19. Dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No:
41/ G/2008/PTUN-BDG). 4 Lihat hlm: 37. Dalam Salalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/G/PTUN-BDG
5 Ibid hlm: 35.
6 Surat Forum Umat Islam dan Ormas Islam se-Kota Bogor No Istemewa Prihal Permohonan Pembatalan
Pembangunan Gereja di Jalan KH Abdullah Bin Nuh Tanggal 1 Oktober 2006. (Lihat alat bukti surat Tergugat, T-2.
hlm 19. Dalam Salinan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/ G/2008/PTUN-BDG). 7 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/G/PTUN-BDG)No: 41/G/PTUN-BDG, Op.Cit.
hlm: 36.
64
Umat Islam dan Ormas-Ormas Islam tentang pembubaran Ahmadia dan Penolakan
Pembangunan Gereja bukti (bukti T-38), Permohonan Audiensi dan Forum Umat Islam dan
Ormas-Ormas Islam se-Bogor (bukti T-4), Pernyataan Penolakan dari warga (bukti T-6 samapai
T-109), setelah mejelis hakim cermati surat-surat tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk
membekukan ijin (obyek sengketa). Di Kerana berdasarkan bukti (P-7 samapai bukti P-19)10
terungkap fakta hukum para penggugat telah melakukan upaya yang telah melengkapi
pernyataan pengakuan permohonaan IMB Gereja dan persayaratan tersebut telah dapat dipenuhi
oleh Para Pengugat dengan bukti diterbitkan IBM (bukti-P211
)12
.
Bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek senketa a quo penerbitannya
bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah No. 7 Thn 2008, dengan
pertimbangan bahwa Para Penggugat tidak pernah didengar keterangannya atau diberikan
8Surat Perntaan Forum Umat Islam dan Ormas-Ormas Islam Se-Bogor tentang Pembubaran Ahmadyah dan
Penolakan Pembangunan Gereja tanggal 1Oktober 2006. (Lihat alat bukti surat Tergugat, T-3 hlm: 19. Dalam
Salianan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/G/PTUN-BDG). 9Bukti T-6 : Surat Forum Warga Curuk Mekar yang berisi daftar nama berikut KTP warga RT.08/08 Taman
Yasmin yang menolak pemebangunan gereja di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh tanggal 14 Februari 2008; T-7: Daftar
nama berikut KTP warga Rt. 03/08 Taman Yasmin yang menolak pembangunan gereja di Jalan K.H. Abdullah Bin
Nuh tertanggal 14 Februari 2008; T-8: Daftar nama berikut KTP warga Rt. 05/08 Taman Yasmin yang menolak
pemebangunan gereja di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh tanggal 14 Februari 2008; T-9: Daftar nama berikut KTP
warga Rt.06/08 Taman Yasmin yang menolak pemebangunan gereja di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh tanggal 14
Februari 2008; dan T-10: Perturan Daerah Kota Bogor No. 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung.(Lihat alat
bukti surat Tergugat. hlm: 19. Dalam Salian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/G/PTUN-
BDG). 10
Bukti P-7:Surat Peryataan tanggal 10 Maret 2002; P-8 : Berita acara Musyawara antara Forum Pemuda Curuk
Meka dengan Panitia Pembagunan Gerja dan GKI Bogor; P-9: Surat Pernytaan Tidak Kebaratan 42 warga tanggal 8
Januari 2006; P-10, Berita Acara Tanggal 12 2006; P-11 Surat Ketrangan Tanggal 14 Januari 2006; P-12: Berita
Acara Tanggal 15 Januari 2006; P-13: Pernytaan Tidak Kebaratan Dari Tenagga; P-14: Surat Dinas Lingkungan
Hidup No: 660.1/144-DLHK tanggal 3 Maret 2006; P-14a: Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup
tanggal 28 Februari 2006; P-15: Surat Dinas Lalu Lintas dan Angkutanm Jalan No: 503/262-DLLAJ tanggal 15
Maret 2006; P-16: Surat Dinas Bina Margga dan Pengairan No: 610/238.Dis-BiNA tanggal 12 April 2006; P-17:
Surat Dinas Bina Margga dan Pengairan No: 610/319/.Dis-Bima tanggal 17 April 2006; P-18: Surat Dinas Tata
Kota dan Pertamanan No: 645.8/705-DTKP tanggal 30 Mei 2006, Surat Badan Pertahanan Nasional No: 400 141-
2006 tanggal 14 Maret 2006 (Lihat alat bukti surat Pengugat. hlm: 18. Dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung No: 41/G/PTUN-BDG). 11
Surat Keputusan Wali Kota Bogor No: 64.8-372 Tahun 2006. tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas
Nama Gerja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor Yang Terletak Di Jalan K.H. Abdulah Bin Nuh No. 31
Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tertanggal 11 Maret 2011. (Lihat alat
bukti surat Pengugat, P-2. hlm: 17. Dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No:
41/G/PTUN-BDG). 12
Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/G/PTUN-BDG, Op. Cit. hlm: 36.
65
kesempatan untuk memberikan penjelasan sebelum diterbitkan obyek sengketa a quo (Asas Audi
et Altrem Partem), (Vide Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006)13
. Bahwa Para
Penggugat menyebutkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa
a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti
kebenarannya oleh karena itu gugatan para penggugat harus dikabulkan dan Surat Kepala Dinas
Tata Kota Bogor No: 503/208-DKTP Prihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 harus
dinyatakan batal14
.
Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta No: 241/B/2008/ PT. TUN. JKT. Majelis Hakim memutuskan “Menerima permohonan
banding Tergugat/Pembanding”; “Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung No:
41/G/2008/PTUN-BDG tanggal 4 September 2008 yang dimohon banding”; dan “Menghukum
Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya proses dalam kedua tingkat peradilan yang untuk
di tingkat banding sebesar Rp 164.000,00 (Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)”15
. Dengan
dasar pertimbangan Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Mejelis
Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim
tingkat banding dalam menjatuhkan putusannya, oleh karenanya putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat pertama haruslah dikuatkan16
.
Bahwa fakta hukum dalam amar Putusan Peninjauaan Kembali Mahkamah Agung No:
127/PK/TUN/ 2009. Majelis Hakim memutuskan bahwa “Permohonaan peninjauan kembali dari
Pemohon Peninjauan Kembali: Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanaan Kota Bogor tersebut
tidak dapat diterima”; dan “Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
13
Ibid hlm: 36-37. 14
.Ibid hlm: 38. 15
Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta. No: 241/B/2008/PT. TUN.
JKT.hlm: 7. 16
Ibid. hlm: 6.
66
perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000.00 (Dua Juta Lima
Ratus Ribu Rupaiah)”17
. Dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim bahwa permohonaan
peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/
Pembanding pada tanggal 2 September 2009 sedangkan pemberitahuan isi Surat Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan peninjauan kembali diterima
pada tanggal 11 Februari 2009 dengan demikian pengajuan permohonan peninjauan kembali
tersebut telah melampaui tenggang waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) hari sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus
dinyatakan tidak dapat di terima18
.
Bahwa fakta hukum Putusuan Pengadilan Negeri Bogor 2011 No: 265/Pid/B/2010/PN-BGR
tertanggal 20 Januari. Dimana bunyi amar putusannya menyatakan “Munir Karta Bin Sukarta
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu yang
dilakukan secara berlanjut”; “Menjatuhkan pidana tersebut tidak usaha dijalankan kecuali apabila
dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah atas alasan; bahwa terpidana sebelum
masa percobaan selama enam bulan berakhir telah bersalah telah melakukan suatu Tindak
Pidana”; “Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Undangan
Lurah Curug Mekar No: 005/06-Cumek, tanggal 11 Januari 2006; Asli Daftar hadir hari Kamis
tanggal 12 Januari 2006, acara sosialisasi rencana pembangunan gereja (GKI) yang
ditandatangani oleh saksi Agus Ateng Lura Curug Mekar, sebagai yang mengetahui; Asli Berita
Acara tanggal 12 Januari 2006 tentang tidak keberatan warga RW, I, II, III, VI Kelurahan Curuk
17
Salinan Putusan Penijauan Kembali Mahkamah Agung No :127. PK/ TUN/ 2009.Hlm 19. 18
Ibid hlm: 18.
67
Mekar, akan rencana pembagunaan Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang berlokasi di Jalan Ring
Road No. 31 Sektor III, Rt 08/VII Kel Curuk Mekar, yang ditandatanggani oleh sdr Agus Ateng
Lurah Curuk Mekar (sebagai yang mengetahui); 1 (satu) Lembar Surat Undangan Lurah Curuk
Mekar No. 005/07-Cumek, tertanggal 14 Januari 2006; Asli Daftar Hadir hari Minggu tanggal 15
Januari 2006, acara sosialisasi Pembangunan Gerja GKI yang ditandatangani oleh Lurah Curuk
Mekar (sebagai yang mengetahui); Asli Berita Acara, tanggal 15 Januari 2006, tentang tidak
keberataan warga RW III Kel Curuk Mekar, dari Agus Ateng Lurah Curuk Mekar (sebagai yang
mengetahuinya); Asli Surat warga Mawar Rt 08/08 Kel Curuk Mekar Bogor Barat tertanggal 15
Januari 2006, yang ditunjukan kepada sdr Agus Ateng Lurah Curuk Mekar (sebagai yang
mengetahui)19
.
Disita dari saksi Oki Tri Fasiata NA.SPP sebagai berikut: Asli Surat Permohonaan Rekomendasi,
atas nama Gereja Kristen Indonesia, yang ditandatangani oleh Pdt Sumantoro berikut kartu
disposisikan tanggal 18 Juli 2005, 18 Juli 2005, 23 Agustus 2005 dan tanggal 14 Agustus 2005;
Asli Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga, yang ditandatanggani oleh Pdt Sumantoro
yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang warga; Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
seluas 1.720 m2 antara Ir. H. Hendrawan Seolarso selaku penjual dan sdr Sumantoro selaku
pembeli; Surat Keterangan No. 05/ININ/VI/2006, tahun 2005 yang menyatakan bahwa Gereja
Kristen Indonesia, (w) Jabar telah mebayar lunas atas pembelian tanah; Surat Foto Copy
penjelasan mengenai latar belakang mengenai permohonaan Ijin pembangunan gedung
serbaguna Gereja Kristen Indeonesia, Taman Yasmin yang ditandatangani oleh Pdt. Nugroho, S,
Th; Photo Copy gambar situasi; Asli Surat Pernyataan di atas segel, tanggal 10 maret 2002,
tentang pernyataan tidak keberatan pembangunan Gereja dari warga di sekitar tanah milik Gereja
Kristen Indonesia, yang ditandatangani oleh 170 (Seratus Tujuh Puluh) orang warga; Asli Berita
19
Salinan Putusan Banding Pendilan Tinggi Bandung No: 171/PID/2011/PT.Bdg. hlm 20.
68
Acara Musyawarah antara Forum Pemuda Curung Mekar dengan Panitia Pembangunaan Gereja
dan GKI Bogor. Tanggal 1 Maret 2003; Asli Daftar Hadir Personalisasi Pembangunan Gereja di
Jalan Rt.1/08 tanggal 11 Maret 2003 jam 20.00 wib, dengan pemuda Curuk Mekar, tempat Jalan
Sedap Malam No. yang ditandatangani oleh 97 (Sembilan Puluh Tujuh) warga dan Rw.03
sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang; Surat Undangan Kesbag, No. 05/83-Kesbag, tanggal 6 Februari
2006, Prihal Tindak Lanjut Sosialisasi Pembangunan Gerja GKI, berikut kartu diposisikan,
tanggal 14 Februai 2006; Asli Nota Dinas dari Kepala Kantor Kesbag dan Pemberdayaan Kota
Bogor, No. 450/95-Kesbag, tanggal 09 Februari 2006 Perihal Saran Pertimbangan Rencana
Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor Jalan Ring Roaod Utara No. 31 Sektor
Tiga Perumahan Yasmin Rt. 08/VIII Kelurahan Curuk Mekar Kec. Bogor Barat, berikut 3 (Tiga)
lemabar kartu Disposisi, tanggal 10 Februari 2006, 13 Februari 2006, dan tanggal 14 Februari
2006, Tetap terlampir dalam berkas perkara”. Dan “Membebankan kepada terdakwa untuk
membayar baiaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (Lima Ribu Rupiah)”20
.
Dengan fakta persidang bahwa adanya keberatan 7 (Tujuh) orang warga yaitu Ata B.A, Jumat
bin Etong, Mardian S, alias Dian, Ahmat Saleh Ibrahim, Achmad, Dujhari dan Uding, sekitar
bulan Pebruari 2010 didatangi oleh Syafei untuk memberitahukan dan memperlihatkan foto copy
Berita Acara Penadatangan yang menyatakan, tidak keberatan atas pembangunan gerja tertanggal
15 Januari 2006, dan Syafei menanyakan apakah benar itu tanda tangan ke 7 (Tujuh) orang
warga tersebut, dan itu benar tanda tangan mereka namun seingat ke 5 (Lima) orang warga yaitu
Ata B.A, Jumat bin Etong, Mardian S, alias Dian, Ahmat Saleh Ibrahim, dan Achmad, tersebut
menandatangani kertas tersebut karena diminta Munir Karta Bin Sukata sebagai Terdakwa untuk
setuju dengan adanya pembangunan Rumah Sakit, bukan untuk setuju dibangunnya Gereja
Kristen Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road No. 31 Taman Yasmin Sektor III Rt.08 Rw
20
Ibid. hlm:20-21
69
VIII Kelurahan Curuk Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, sedangkan 2 (dua) orang
warga yaitu Dujhari dan Uding, mengetahui bahwa tandatangannya untuk sebagai tanda terima
telah menerima uang sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebagai pengganti ongkos
kehadiran dalam pertemuan Sosialisasi tanggal 15 Januari di Aula Kantor Kelurahan Curuk
Mekar21
.
Oleh karena itu ke 7 (Tujuh) orang warga tersebut, tidak akan mau mendatangi surat yang di
sodorkan oleh Terdakwa, apabila mengetahui bahwa surat tersebut adalah Berita Acara
Penandatanganan yang Menyatakan Keberatan atas pembangunaan gedung Gereja Kristen
Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road No. 31 Taman Yasmin Sektor III Rt.08 Rw VIII
Kelurahan Curuk Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, tertanggal 15 Januari 2006. Dan
mereka kecewa karena dengan adanya tanda tangan mereka, maka berita acara tanggal 15 Januari
2006 dijadikan sebagai salah satu syarat kekurangan yang harus dipenuhi oleh pihak Panitia
Pembangunan GKI, sehingga pihak Gereja Kristen Indonesia Bogor dapat memperoleh ijin untuk
mendirikan gedung gereja di Jalan Ring Road No.31 Taman Yasmin Sektor III Rt.08 Rw VIII
Kelurahan Curuk Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor22
.
Didasarkan pada pertimbangan bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penutut Umum
(Requisitoir) tertanggal 06 Januari 2011 No. REG. PERKARA: PDM -260/BOGOR/07/2010
agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili dan memeriksa perkara ini
memutuskan: Menyatakan terdakwa Munir Karta Bin Sukarta terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar ketentuan
dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Menjatuhkan pidana terhadap
Munir Karta Bin Sukarta dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan masa percobaan
21
Ibid.hlm: 17. 22
Ibid .hlm 17- 18.
70
8 (delapan) bulan; menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Undangan Lurah
Curug Mekar No: 005/06-Cumek, Tanggal 11 Januari 2006; Asli Daftar hadir, hari Kamis
tanggal 12 Januari 2006, serta sosialisasi rencana pembangunan gereja (GKI) yang
ditandatangani oleh saksi Agus Ateng Lura Curug Mekar, sebagai yang mengetahui; Asli Berita
Acara tanggal 12 Januari 2006 tentang tidak keberatan warga RW, I, II, III, VI Kelurahan Curuk
Mekar, akan rencana pembagunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang berlokasi di Jalan Ring
Roaod No. 31 Sektor III, Rt 08/VII Kel Curuk Mekar, yang ditandatanggani oleh sdr Agus Ateng
Lurah Curuk Mekar (sebagai yang mengetahui); 1 (satu) Lemabar Surat Undangan Lurah Curuk
Mekar No. 005/07-Cumek, tertanggal 14 Januari 2006; Asli Daftar Hadir hari Minggu tanggal 15
Januari 2006, acara sosialisasi Pembangunan Gerja GKI yang ditandatangani oleh Lurah Curuk
Mekar (sebagai yang mengetahui); Asli Berita Acara, tanggal 15 Januari 2006, tentang tidak
keberatan warga RW III Kel Curuk Mekar, dari Agus Ateng Lurah Curuk Mekar (sebagai yang
mengetahuinya); Asli Surat warga Mawar Rt08/08 Kel Curuk Mekar Bogor Barat tertanggal 15
Januari 2006, yang ditunjukan kepada sdr Agus Ateng Lurah Curuk Mekar (sebagai yang
mengetahui)23
.
Disita dari saksi Oki Tri Fasiata NA.SPP sebagai berikut: Asli Surat Permohonan Rekomendasi,
atas nama Gereja Kristen Indonesia, yang ditandatangani oleh Pdt Sumantoro berikut kartu di
disposisikan tanggal 18 Juli 2005, 18 Juli 2005, 23 Agustus 2005 dan tanggal 14 Agustus 2005;
Asli Surat Pernytaan tidak keberatan dari tetangga, yang ditandatanggani oleh Pdt Sumantoro
yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang warga; Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
seluas 1.720 m2 antara Ir. H. Hendrawan Seolarso selaku penjual dan sdr Sumantoro selaku
pembeli; Surat Keterangan No. 05/ININ/VI/2006, tahun 2005 yang menyatakan bahwa Gereja
Kristen Indonesia, (W) Jabar telah membayar lunas atas pembelian tanah; Surat Foto Copy
23
Ibid.hlm18-19.
71
penjelasan mengenai latar belakang mengenai permohonan Ijin pembangunan gedung serbaguna
Gereja Kristen Indeonesia, Taman Yasmin yang ditandatangani oleh Pdt. Nugroho, S, Th; Photo
Copy gambar situasi; Asli Surat Pernyataan di atas segel, tanggal 10 maret 2002, tentang
pernyataan tidak keberatan pembangunan Gereja dari warga di sekitar tanah milik Gerja Kristen
Indonesia, yang di tandatangani oleh 170 (Seratus Tujuh Puluh) orang warga; Asli Berita Acara
Musyawarah antara Forum Pemuda Curung Mekar dengan Panitia Pembangunan Gereja dan
GKI Bogor. Tanggal 1 Maret 2003; Asli Daftar Hadir Personalisasi Pembangunan Gereja di
Jalan Rt.1/08 tanggal 11 Maret 2003 jam 20.00 wib, dengan pemuda Curuk Mekar, tempat Jalan
Sedap Malam No. yang ditandatangani oleh 97 (Sembilan Puluh Tujuh) warga dan Rw.03
sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang; Surat Undangan Kesbag, No. 05/83-Kesbag, tanggal 6 Februari
2006, Prihal Tindak Lanjut Sosialisasi Pembangunan Gerja GKI, berikut kartu diposisikan,
tanggal 14 Februari 2006; Asli Nota Dinas dari Kepala Kantor Kesbag dan Pemberdayaan Kota
Bogor, No. 450/95-Kesbag, tanggal 09 Februari 2006 Prihal Saran Pertimbangan Rencana
Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor Jalan Ring Roaod Utara No. 31 Sektor
Tiga Perumahan Yasmin Rt. 08/VIII Kelurahan Curuk Mekar Kec. Bogor Barat, berikut 3 (Tiga)
lemabar kartu Disposisi, tanggal 10 Februari 2006, 13 Februari 2006, dan tanggal 14 Februari
2006, Tetap terlampir dalam berkas perkara; dan Menetapkan supaya terdakwa Munir Karta Bin
Sukarta di bebani membayar baiya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (Lima Ribu Rupiah)24
.
Bahwa fakta hukum dalam Surat Keptusan Walikota Bogor No: 503. 45-135 Thn 2011,
tertanggal 8 Maret 2011 tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan
Kota Bogor No: 503/208-DTKP Prihal Pemebekuan Izin tanggal 14 Februari 2011. Dengan
pertimbanagn berdasarkan pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No: 127
PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No:
24
Ibid hlm: 19.
72
241/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 2 Februari 2009 jo. Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung No: 41/ G/2008/PTUN-BDG tanggal 4 September 200825
, Pemerintah Kota
Bogor telah diperintahkan untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tata Kota Bogor No: 503/208-
DKTP Prihal Pembekuan Izin tanggal 14 Februari, yang salinan Putusan Mahkamah Agung
sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diterima oleh Pemerintah Kota Bogor pada tanggal 07
Maret 2011, oleh karena itu Pemerintah Kota Bogor menindak lanjuti Putusan Mahkamah Agung
tersebut dengan mencabut Surat Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Bogor No:
503/208-DTKP Perihal Pembekuan Izin tanggal 14 Februari 200826
; maka Pemerintah Kota
Bogor memutus :Mencabut Surat Kepala Dinas Kota Dan Pertamanan Kota Bogor No: 503/208-
DTKP Prihal Pembekuan Izin tanggal 14 Februari 2008 keputusan berlaku pada tanggal
ditetapkan27
.
Bahwa fakta hukum dalam Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645. 47-137 Thn 2011,
Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor No: 645.8-372 Thn 2006 Tentang Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Gerja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor Yang
Terletak di Jalan K.H. Abdulah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tertanggal 11 Maret 2011, didasarkan pada ketentuan Pasal
15 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri No. 09 Tahun
2009/No. 08. Tahun 2006. Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Dareah/Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan, dan Pendirian Rumah
Ibadah, yang berbunyi “Untuk mendirikan rumah ibadat diperlukan dukungan masyarakat
setempat paling sedikit 60 (Enam Puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa28
; Bahwa
25
Menimbang huruf a. Surat Keputsan Walikota Bogor No: 503.45-135. Tahun 2011. hlm: 1. 26
Lihat Menimbang huruf b. Surat Keputsan Walikota Bogor No: 503.45-135. Tahun 2011. hlm: 1. 27
Ibid. hlm: 2. 28
Menibang huruf b. Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.45-137 Tahun 2011 hlm: 1.
73
setelah diterbitkan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ketika pembangunan GKI
dimulai ternyata menimbulkan dampak keresahan masyarakat Kota Bogor Khususnya di sekitar
rencana pembangunan GKI berupa sikap keberatan dan protes demo dari masyarakat secara terus
menerus kepada pemerintah Kota Bogor dengan mengemukakan berbagai alasan yang salah
satunya menyatakan adanya kebohongan dalam mengejutkan pernyataan tidak keberataan dari
warga, sehingga syarat yang diajukan menjadi cacat hukum29
; dengan terjadinya keresahan
berupa sikap keberatan dan protes/demo terhadap pendirian GKI kepada Pemerintah Kota Bogor
sebagaimana dimaksud pada huruf c telah nyata menimbulkan situasi dan kondisi yang tidak
tentram, tidak aman, dan tidak kondusif yang dapat menimbulkan perpecahan, terganggunya
persatuan dan kesatuan, serta kerukunan nasional30
; bahwa Pemerintah Kota Bogor telah
melakukan upaya persuasive melalui kegiatan pembahasan dan dialog dengan Musyawarah
Pimpinan Dareah (MUSPIDA), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor, dan Kepala
Kementrian Agama Kota Bogor untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan GKI yang
terletakk di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No: 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, agar tidak menimbulkan keresahan berupa protes/demo
yang terus menerus, serta untuk menciptakan situasi kondisi tentram, aman, dan kondusif dalam
kehidupan bermasyarakat31
.
Juga didasarkan pada ketentuan Pasal 22 huruf a Undang-Undang No. 32 Thn 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi masyarakat,
menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunaan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta Peraturan Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri No. 9 Thn 2006/
No 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
29
Ibid hlm: 1. 30
Ibid hlm:1. 31
Ibid hlm: 2.
74
dalam pemeliharaan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Menjadi tugas dan
kewajiban Walikota termasuk memfalsilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kota
Bogor, serta ketentuan Pasal 99 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Bogor No. 7 Thn 2006
tentang Bangunan Gedung, oleh karena itu Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.8-372
Tahun 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Gereja Kristen Indonesia
(GKI) Pengadilan Bogor Yang Terletak Di Jalan K.H. Abdulah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin
Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor perlu di cabut32
.
Berdasarkan pertimbangan diatas maka Walikota Bogor memutuskan sebagai berikut:
1. Mencabut Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.8-372 Tahun 2006 Tentang Izin
Mendirikan Bangunaan (IMB) Atas Nama Gerja Kristen Indonesia (GKI)
Pengadilan Bogor Yang Terletak di Jalan K.H. Abdulah Bin Nuh No. 31 Taman
Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor33
2. Pencabutan Keputusan Walikota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke 1
(Satu) disertai dengan tanggung jawab Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut34
:
a. Mengembalikan semua biaya perizinaan sebagaimana dikeluarkan oleh GKI
Pengadilan Bogor;
b. Membeli tanah dan Bangunan GKI Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan
K.H. Abdullah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin Kelurahan Curuk Mekar
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau mengganti (ruislag) tanah dan
bangunan GKI Pengadilan Bogor tersebut dengan tanah dan bangunan dilokasi
lain milik Pemerintah Kota Bogor;
32
Ibid hlm: 2. 33
Ibid hlm: 3. 34
Ibid .hlm: 3-4.
75
c. Memfasilitasi lokasi baru sebagai alternative pengganti GKI Pengadilan Bogor
yang terletak di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin
Kelurahan Curuk Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
3. Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogo35
r.
4. Keputuasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan36
.
Bahwa fakta hukun dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.
171/PID/2011/PT.Bdg. tertanggal 06 Mei 2011, yang memutuskan: Menerima permintaan
banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor
tanggal tertanggal 20 Januari 2011, No: 265/Pid/B/2010/PN-BGR yang diminta banding
tersebut; dan Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa
yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)37
, Didasarkan
pertimbangan bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat mempelajari dan meneliti dengan saksama
berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 20
Januari 2011 No: 265/Pid/B/2010/PN-BGR, beserta memori banding yang diajukan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang
perlu dipertimbangan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pada
Tinggkat Pertama dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa
pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan
dapat untuk disetujui, selanjutnya segalah pertimbangan diambil alih Pengadilan Tinggi untuk
dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding38
.
35
Ibid hlm: 4. 36
Ibid hlm: 4. 37
Salinan Putusan Banding Pendilan Tinggi Bandung No: 171/PID/2011/PT.Bdg hlm: 23. 38
Ibid hlm: 22.
76
Bahwa fakta hukum dalam Surat Mahkamah Agung No:45/Td.TUN/VI/2011 tertanggal 1
Juni 2011, Prihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung, yang pada intinya menyatakan bahwa
pengujian terhadap Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanaan Kota Bogor No: 508/ 208-
OTKP Prihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 telah berpuncak pada putusan
Mahkamah Aggung No: 127 PK/PUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010 tersebut adalah
merupakan putusan yang sudah mempunyai hukum tetap (inkrach van gewijsde) dan dapat
dilaksanakan; bahwa demi terwujudnya asas keadilan dan asas kepastian hukum dijamin adanya
supermasi hukum dalam Negara Republik Indonesia maka kepada para pihak yang bersengketa
wajib melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah mepunyai kekuatan hukum tetap a quo;
Bahwa dalam hal saudara merasa dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Bogor
No: 645 45-137 Tahun 2011 tertanggal 11 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor
No: 645 8-327 Tahun 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunaan (IMB) Atas Nama Gereja
Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor Yang Terletak Di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No.
31 Taman Yasmin Kelurahan Curuk Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor maka secara
hukum saudara dapat mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan yang berwenang
yurisdiksinya39
.
B. ANALISA
1. Alasan-Alasan Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-
137 Thn 2011 Tanggal 11 Maret 2011.
Alasan-alasan dianalisa, bukan untuk membenarkan sikap Walikota Bogor, tetapi justru
untuk menunjukkan kesalahan pertimbangan dalam membuat suatu Surat Keputusan oleh pejabat
Tata Usaha Negara. Bila ditelaah secara cermat dan teliti fakta hukum di atas maka terdapat
39
Lihat isi Surat Mahkamah Agung No:45/Td.TUN/VI/2011 hlm: 1-2.
77
beberapa alasan baik secra hukum dan politis dari Walikota Kota Bogor, yang menerbitkan
Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645. 47-137 Tahun 2011. Alasan-alasan tersebut dapat
dideskripsikan sebgai berikut
1. Adanya permasalahan persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat
(2) huruf b Perturan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No .9 Thn
2006/No.8 Thn 2006, yang mewajibkan dalam pendirian gedung ibadah maka harus
disetujui oleh minimal 60 (Enam Puluh) orang warga sekitar lokasi pendirian gedung
ibadah dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa; belum terpenuhi lekap karena ada
keberatan dari warga sekitar dan terdapat penipuan dalam proses persyaratan administrasi
dimana dalam mengajukan pernyataan tidak keberatan yang telah diputuskan Pengadilan
Negeri Bogor 2011 No: 265/Pid/B/2010/PN-BGR. Pengadilan telah menjatuhkan vonis
pada Munir Karta bin Sukarta.
2. Adanya penolakan dengan cara melakukan demonstrasi oleh ormas-ormas Islam di Bogor
yang mengatasnamakan masyarakat Kota Bogor yang merupakan titah dari tokoh-tokoh
Islam, dengan dalil adanya perubahan nama Jalan, dari Jalan Ring Road diubah menjadi
Jalan K.H. Abdulah Bin Nuh yang merupakan tokoh Islam terkemuka di Kota Bogor,
sehingga seputar jalan tersebut tidak boleh dibangun gereja, dan pembagunan gereja
dianggap meresahkan masyarakat sekitar lokasi di Kota Bogor. Demonstrasi ini dimulai
dari sebelum dikeluarkan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No:
503/208-DTKP, hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645. 47-
137 Tahun 2011.
3. Adanya keberatan dari tokoh Islam dalam musyawarah terhadap Pendiraian Gedung GKI
Yasmin di Jalan K. H. Abdulah Bin Nuh yang diadakan oleh Pemerintah Kota Bogor.
78
dapat dibuktikan keterlibatan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor dalam
musyawarah yang mengantikan posisi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor,
dan;
4. Merupakan kewajiban Walikota Bogor dalam menlindungi masyarakat, menjaga
keamanan nasional dan kerukaunan antar umat beragama, sebagamana diamanahkan
Pasal 22 huruf a Undang-Undang 32 Tahun 2004. Jo Pasal 4 Perturan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006.
Sehingga secara umum alasan-alasan Walikota Bogor dalam menggunakan kewenangannya
sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor No:
645.47-137 Tahun 2011. adalah belum lengkapnya persyaratan pengajuan perijinan oleh pihak
GKI Yasmin, adanya tekanan dari masyarakat Bogor pada umumnya dengan melakukan
demonstrasi secara terus-menerus yang digerakan oleh ormas-ormas Islam, adanya keberatan
dari tokoh-tokoh Islam terhadap pendirian GKI Yamin dalam msyawarah yang dilakukan
Pemerintah Daerah, dan merupakan suatu tanggung jawab dari Walikota Bogor dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Daerah Kota Madia Bogor mejaga kerukunan
umat beragama berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 dan Peraturan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006.
2. Upaya Hukum Jemaat GKI Pengadilan Bogor.
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas maka jemaat tidak dapat melakukan
mediasi lagi berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9
Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006, kerana Pemerintah Bogor telah mengeluarkan Surat Keputusan
Walikota Bogor No: 645.47-137 Tahun 2011, yang dalam isi telah menjelaskan bahwa telah
dilakukan masyawarah oleh Pemerintah namun tidak menemukan hasil. Karena itu, jalur hukum
79
yang harus ditempu jemat GKI Pengadilan Bogor, adalah mengajukan gugatan Surat Keputusan
Walikota Bogor No: 645.47-137 Tahun 2011, Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor
No: 645.8-372 Thn 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Gereja Kristen
Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor Yang Terletak di Jalan K.H. Abdulah Bin Nuh No. 31 Taman
Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tertanggal 11 Maret 2011
ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagai obyek sengketa. Didasarkan bahwa obyek
gugatan ini dikelurkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah Walikota Bogor yang memiliki
kewenangan dan jabatan, dan obyek ini merupakan tidakan hukum Tata Usaha Negara yaitu
Keputusan Pencabutan Keputusan Walikota Bogor No: 645.8-372 Thn 2006. Juga karena obyek
yang akan digugat ini sudah bersifaat kongkret dimana obyek gugatan adalah Surat Keputusan
Walikota Bogor No: 645.47-137 Tahun 2011. Surat Keputusan tersebut merupakan keputusan
Tata Usaha Negara, bersifat individual yaitu keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat
Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Tahun 2011. yang ditujukan pada GKI Yasmin
sebagai badan hukum, dan bersifat final kerena keputusan hukum Tata Usaha Negara yang dapat
dijadikan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Tahun 2011.
berlaku defenitif yaitu Pencabutan Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.8-372 Thn 2006
Tentang Izin Mendirikan Bangunaan (IMB) Atas Nama Gereja Kristen Indonesia (GKI)
Pengadilan Bogor yang berdampak akibat hukum pada GKI Yasmin dimana IMB Gereja GKI
Yasmin yang telah diterbikan oleh Walikota Bogor No: 645.8-372 Tahun 2006 tidak belaku lagi.
Sehingga menimbulkan kerugian bagi Pihak GKI Yasmin karena tidak dapat mejalankan ibadah
dan meneruskan penyelesaian bangunan Gedung GKI Yasmin yang belum selesai.
80
Adapun fakta hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan terhadap
Walikota Bogor dengan obyek gugatan Surat Keputun Keputusan Walikota Bogor No: 645. 47-
137 Thn 2011 sebagai berikut:
1. Bahwa dasar hukum Pasal 15 Ayat (2) huru a, huruf b. huruf c. Pertauran Bersama
Menteri Hukum dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 /No.8 Tahun 2006.
yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum huruf b, c dan huruf d dalam
Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Thn 2011. tidak sesuai dangan
bunyi Pasal 15 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Menteri Dalam Negeri No 9
Tahun 2006 /No.8 Tahun 2006. yang berbunyi “Rekomendasi FKUB sebagainama
dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat
dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis”. Seharusnya yang digunakan
sebagai dasar pertimbangan hukum adalah Pasal 14 Ayat (2) huruf a, b dan huruf c.
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/No.
8 Tahun 2006. “Dengan demikian Surat Keputun Keputusan Walikota Bogor No:
645.47-137 Thn 2011, Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor No: 645.8-
372 Tahun 2006 cacat hukum dikerenakan ketidaksesuaian dasar hukum yang
diganakan sebagai pertimbangan hukum;
2. Bahwa terdapat perbuatan melawan hukum Tata Negara yang dilakukan Walikota
Bogor dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Thn
2011, yang bertentangan dengan Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006. dikarenakan
permasalahan pendirian Gedung GKI Yasmin, antara GKI Yasmin dengan
Pemerintah Kota Bogor yang mewakili keberatan masyarakat telah menerbitkan
81
Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No: 503/208-DTKP
(obyek a quo) telah diselesaikan di Pengadilan bardasarkan Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung No: 41/G/2008/PTUN-BDG. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara No: 241/B/2008/PT.TUN.JKT. Jo. Keputusan Mahkamah Agung
Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung No: 127/PK/TUN/2009. yang
telah menyatakan obyek a quo batal dan memenangkan Penggugat, dengan demikian
tidak perlu ada musyawara untuk mufakat lagi karena sudah merupakan keputusan
yang memiliki kekutan hukum tetap;
3. Bahwa Musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Bogor tidak melibatkan pihak
GKI Yasmin sebagai pihak yang dirugikan dan Forum Kerukunan Umat Beragama,
melainkan MUI yang dilibatkan sebgai penengah sehinga terlihat bahwa MUSPIDA
yang diadakan sebelum diterbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137
Tahun 2011, yang digunakan sebagai pertimabangan hukum yang tertulis dalam huruf
e yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Thn 2011,
benar-benar tidak mencerminkan keadilan dan fairness, dengan demikain
bertentangan dengan Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri No 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006;
4. Bahwa Pasal 21 Peraturan Menteri Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri No 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006, tidak mengamanahkan kepada Walikota
Bogor untuk bertindak dengan menggunakan wewenangnya sebagai Pejabat Tata
Usaha Negara, yang memilki pangkat dan jabatan, untuk menerbikan Surat
Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Thn 2011, tentang Pencabutan Keputusan
Walikota Bogor No: 645.8-372 Tahun 2006. melainkan Walikota Bogor, Kepala
82
Kantor Departemen Agama Kota Bogor, dan Forum Kerukunan Umat Beragama
diberikan kewenangan untuk mewakili Pemerintah Pusat sebagai penengah dalam
musyawarah yang adil dan fairness untuk memperoleh kesepakatan dan bila tidak
terlaksana maka sengketa tersebut diselesaikan di Pengadilan yang memiliki
kewenangan;
5. Bahwa Walikota Bogor telah melakukan perbuatan melawan hukum Tata Negara
yaitu meyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Daerah dengan menerbitkan
Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Tahun 2011. yang bertentangan
dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1). Jo Pasal 10 Ayat (3) Jo Pasal 10 Ayat (4) dan
Ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. kerena Peraturan Menteri Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006
sebgai peraturan yang memberikan kewenangan kepada Kepala Dareh
Walikota/Bupati, untuk mengurusi urusan Pemerintahan Pusat dalam hal usuran
keagamaan, tidak memberikan wewenang kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota
untuk mecabut IMB Gedung Ibadah melainkan kewenangan untuk menerbitkan Ijin
IMB Gedung Ibadah dan itupun didasarkan pada asas tugas bantuan.
Dengan demikan maka Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Tahun 2011 dapat
dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang dikarenakan Surat
Keputusan tersebut cacat hukum, dan keputusan Walikota Bogor tersebut merupakan perbuatan
melawan Hukum Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan perturan-perundangan yang
lebih tinggi yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun
2006/No. 8 Tahun 2006, dan penerbitan Surat Keptusan tersbut menyimpang dari kewenangan