BAB III

GAMBARAN UMUM PT LAHANWICAKSANA PRIMA

III.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT Lahawicaksana Prima pada awalnya berdiri sejak tahun 1994, yang di

sahkan oleh notaris Ny. Rachmaniah Machrany, SH dengan akta No 247 tanggal

19 Juli 1991 dan dicantumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No 55 tanggal

12 Juli 1994 bergerak dibidang pembangun dan industri. Namun pada tahun

1998, tepatnya pada saat terjadi krisis ekonomi dan kerusuhan di Jakarta,

kebakaran terjadi hingga menghabiskan seluruh aset dan akhirnya perusahaan

tutup. Pada tahun 2000 perusahaan kembali beroperasi dengan Akta No 10

dalam seperti yang diumumkan pada Tambahan Berita Negara RI tanggal 2

April 2000 yang dibuat oleh Notaris Harjanti Tono Sarjana Hukum dan telah

mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana

termuat dalam surat keputusannya tanggal 16 Juni 1998 No C2-6627-

HT.01.04.TH98 yang diumumkan pada Tambahan Berita Negara RI tanggal 2

April 2000. Perusahaan berada di Jl Teuku Umar No 11 Cimone Tangerang dan

bergerak dibidang building management, yaitu Plaza Shinta yang berada pada

lokasi yang sama dengan perusahaan yaitu di Tangerang.

III.2 Kegiatan Usaha Perusahaan

Ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama adalah bergerak dalam

bidang penyewaan tenant atau kios-kios untuk penjualan produk ataupun untuk

tujuan lain, hall (atrium plaza) untuk event-event tertentu, serta area-area lain

yang berada pada area Plaza Shinta Tangerang.

III.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi pada suatu perusahaan merupakan suatu kerangka kerja

yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Melalui

struktur organisasi, dapat diketahui hubungan antara fungsi-fungsi yang ada

dalam perusahaan. Struktur organisasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk

memperjelas tanggung jawab masing-masing fungsi yang ada di dalam

perusahaan, sehingga organisasi perusahaan dapat dilakukan secara efektif dan

efisien.

Struktur organisasi PT Lahanwicaksana Prima secara lengkap dapat dilihat pada

gambar 3.1 berikut ini:

Table 1 : Struktur Organisasi PT Lahanwicaksana Prima

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian dari struktur

organisasi PT Lahanwicaksana Prima, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Tugas, wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai

berikut:

a. Menetapkan tujuan, rencana, dan kebijakan perusahaan secara umum

b. Mengangkat dan memberhentikan direktur

c. Merencanakan, merumuskan, dan menetapkan strategi serta tujuan jangka

panjang yang ingin dicapai oleh perusahaan

2. Direktur

Tugas, wewenang dan tanggung jawab :

a. mengawasi seluruh kegiatan perusahaan

b. menetapkan tujuan jangka pendek perusahaan

c. memimpin dan menjalankan perusahaan

d. memilih, mengangkat dan memberhentikan para manajer dan

mengkoordinasikan tugas manajer dalam menjalankan kegiatan

perusahaan

e. berwenang dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang

menyangkut jalannya aktivitas perusahaan

f. mengadakan rapat-rapat secara periodik untuk menilai dan mengevaluasi

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh para manajer.

3. General Manager

Tugas, wewenang dan tanggung jawab general manager yaitu:

a. mengkoordinir semua manager dari setiap divisi yang ada

b. mengontrol tugas manager dan divisinya agar berjalan sesuai dengan

rencana

c. melakukan persetujuan atas setiap pengeluaran kas yang ada, melakukan

persetujuan atas pengangkatan karyawan, pemberhentian karyawan,

maupun mutasi karyawan, serta melakukan otorisasi atas perubahan gaji

karyawan

4. Finance Manager

Tugas, wewenang dan tanggung jawab finance manager adalah sebagai

berikut:

a. melakukan pengecekan kembali atas rekap absensi yang dibuat oleh

manajer personalia

b. memberikan persetujuan atas semua transaksi pemasukan dan

pengeluaran perusahaan

c. bertanggung jawab atas pengadaan dan pengalokasian dana perusahaan

Fungsi finance PT Lahanwicaksana Prima terdiri dari dua sub fungsi yaitu:

• Bagian Penagihan

Tugas, wewenang dan tanggung jawab bagian penagihan adalah:

- bertugas untuk melakukan penagihan uang sewa kepada setiap

penyewa kios-kios yang ada

• Kasir

Tugas, wewenang dan tanggung jawab kasir adalah:

- bertugas untuk menerima pembayaran dari para penyewa kios setiap

bulannya

- melakukan konfirmasi (melalui sistem online) kepada bagian personalia

dan accounting atas pembayaran sewa kios yang ada.

5. Manager Personalia

Tugas, wewenang dan tanggung jawab manajer personalia adalah sebagai

berikut:

a. mengadakan perjanjian kerja dengan karyawan dan menjaga

keharmonisan kerja antara karyawan dan atasan

b. mengatur disiplin atau tata tertib umum yang harus dipatuhi oleh semua

karyawan yang ada di setiap divisi

c. mengatur dan mengawasi absensi para pegawai serta menangani masalah

atau keluhan karyawan

d. bertanggung jawab untuk menerima, menyeleksi dan memberhentikan,

melakukan rotasi maupun mutasi karyawan.

e. Membuat rekap atas data absensi, lembur, cuti.

f. Bertanggung jawab atas penyusunan budget

g. Melakukan rekap daftar pembayaran gaji setiap bulannya.

Ada beberapa sub fungsi yang berada dibawah fungi personalia

PT Lahanwicaksana Prima yaitu:

• Maintenance Engineering

Bertanggung jawab melakukan maintenance atas semua sistem

operasional yang ada di PT Lahanwicaksana Prima seperti maintenance

peralatan atau mesin yang digunakan, dll.

• SPV Kebersihan

Terdiri dari petugas-petugas cleaning service yang bertanggung jawab

atas kebersihan area Plaza Shinta baik didalam maupun diluar area.

• Purchasing

Bertanggung jawab untuk melakukan pembelian barang-barang yang

diperlukan oleh manajemen, seperti kertas dan barang-barang lain yang

dibutuhkan.

• Recepcionist

• Security

• Office Boy

1. Marketing Manager

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Marketing manager adalah

bertanggung jawab atas semua kegiatan bagian yang berada dibawahnya

yaitu Tenant Relationship dan Promotion

a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tenant Relationship adalah:

- bertugas untuk melaporkan dan menginformasikan kepada manager

mengenai kios-kios mana saja yang kosong dan bisa disewakan

dengan berkoordinasi dengan bagian promotion

- bertugas melakukan kegiatan perjanjian sewa-menyewa dengan klien

b. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bagian Promotion adalah:

- melakukan koordinasi dengan manager mengenai hal khusus seperti

pendatangan artis untuk acara-acara tertentu.

- Menyiapkan properti-properti yang dibutuhkan untuk dekorasi hari

besar, contoh: imlek (pernak-pernik imlek yang berwarna merah),

natal (pohon natal, dll)

2. Accounting

Tugas, wewenang dan tanggung jawab bagian Accounting adalah:

a. Melakukan persetujuan atas semua data yang terkait dengan data

keuangan perusahaan

a. Menyusun laporan keuangan setiap periodenya

b. Mengarsipkan setiap rekap data-data yang terkait dengan pengeluaran

uang perusahaan.

III.4 Kebijakan Umum Kepegawaian Perusahaan

III.4.1. Jumlah Karyawan , Status Karyawan dan Syarat Rekruitmen

Jumlah karyawan keseluruhan pada PT Lahanwicaksana Prima

yaitu 55 karyawan, belum termasuk karyawan outsources untuk parking

area. Dalam PT Lahanwicaksana Prima tidak ada penggolongan jenis

karyawan seperti karyawan tetap dan karyawan kontrak. Semua pegawai

yang ada berstatus sebagai karyawan kontrak, dengan masa kontrak

paling lama 2 tahun. Namun apabila perusahaan ingin memperpanjang

kontrak kembali dengan karyawan tersebut, karyawan yang bersangkutan

harus melakukan jeda kerja selama 1 bulan dan menandatangani surat

perjanjian dengan perusahaan, baru kemudian setelah satu bulan jeda

maka karyawan tersebut mengulang prosedur yang sama seperti pada

saat pertama kali melamar kerja di perusahaan, baru kemudian bisa

dikontrak lagi oleh perusahaan. Setiap karyawan baru akan mendapat

masa percobaan 3 bulan terlebih dahulu.

Syarat rekruitmen karyawan secara umum adalah sebagai berikut:

• Laki-laki atau wanita dengan usia minimal 18 tahun

• Pendidikan seminimal-minimalnya adalah SD (berijazah)

• Belum menikah, kecuali ada dispensasi dari direksi

• Surat keterangan pernyataan berbadan sehat dari dokter

• Surat pernyataan berkelakuan baik dari kepolisian

• Memiliki AK 1 (kartu kuning) dari dinas ketenagakerjaan setempat

• Surat keterangan lain yang dibutuhkan

• Lulus seleksi yang diadakan oleh perusahaan

• Menandatangani formulir atau surat pernyataan kerja bahwa yang

bersangkutan bersedia mentaati tata tertib yang berlaku di

perusahaan.

III.4.2 Tugas dan Tanggung Jawab Setiap Karyawan, Tindakan atas

Pelanggaran Disiplin Kerja, dan Kebijakan Kerja.

III.4.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan

Tugas dan tanggung jawab setiap karyawan secara umum :

a. Setiap pekerja harus hadir tepat pada waktu yang telah

ditentukan, demikian pula pada waktu meninggalkan

pekerjaan harus tepat pada waktunya. Pekerja diwajibkan

melakukan absensi setiap kali hadir maupun pada saat

meninggalkan pekerjaan dan tidak diperkenankan untuk

melakukan absensi untuk pekerja lain

b. Setiap pekerja wajib mengikuti dan memenuhi seluruh

petunjuk atau instruksi yang diberikan atasan atau

pimpinan perusahaan yang berwenang memberikan

petunjuk atau instruksi tersebut

c. Setiap pekerja wajib memelihara dengan baik semua milik

perusahaan, dan segera melapor apabila ada hal-hal yang

menimbulkan bahaya atau kerugian perusahaan

d. Setiap pekerja wajib memegang teguh rahasia perusahaan

e. Setiap pekerja wajib melaporkan kepada pimpinan

perusahaan apabila ada perubahan status dirinya, dengan

keluarganya, perubahan alamat dan sebagainya.

f. Setiap pekerja wajib menjaga kebersihan dan memelihara

kekeluargaan antara satu dengan lainnya sehingga tidak

menimbulkan kegaduhan atau huru-hara yang dapat

merugikan perusahaan

g. Setiap pekerja dilarang melakukan pekerjaan yang bukan

tugasnya

h. Setiap pekerja dilarang minum-minuman keras, mabuk di

lingkungan kerja, membawa narkotika, senjata api dan

sebagainya yang dapat membahayakan perusahaan

i. Setiap pekerja dilarang untuk mengabsenkan pekerja lain

yang tidak masuk kerja

j. Setiap pekerja dilarang untuk mengadakan pertemuan atau

rapat di dalam perusahaan tanpa seijin dari pimpinan

perusahaan

k. Setiap pekerja dilarang menerima tamu pada jam kerja,

kecuali ada hal-hal yang sangat penting dengan seijin

atasan

III.4.2.2 Tindakan Atas Pelanggaran Disiplin Kerja

Sanksi-sanksi yang berlaku pada perusahaan:

a. Pemberian surat peringatan

Kepada pekerja yang melakukan pelanggaran tata tertib

perusahaan akan diberikan surat peringatan secara tertulis

yaitu:

• Surat peringatan (SP) I

• Surat peringatan (SP) II

• Surat peringatan (SP) III

Pemberian surat peringatan tidak perlu diberikan

menurut urutannya, tetapi dinilai besar kecilnya kesalahan

yang dilakukan oleh pekerja.

Perusahaan dapat memberikan Surat Peringatan

(SP) tertulis kepada setiap pekerja yang melakukan

pelanggaran tata tertib kerja perusahaan antara lain sebagai

berikut:

- sering datang terlambat atau pulang mendahului waktu

yang telah ditentukan

- tidak mematuhi ketentuan-ketentuan keselamatan

kerja, petunjuk atasan dan sebagainya

- menolak perintah yang layak

- melakukan kewajiban secara seenaknya

- mangkir atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

- berkerja ditempat lain tanpa persetujuan dari pimpinan

perusahaan

b. Skorsing

Skorsing dapat dilakukan pada pekerja yang melakukan

pelanggaran tata tertib atau tidak menjalankan kewajiban

sebagaimana mestinya, atau melakukan tindakan yang

merugikan perusahaan. Jangka waktu skorsing paling lama

adalah 1 (satu) bulan.

c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Setiap pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap tata

tertib perusahaan, pelanggaran hukum atau kerugian

perusahaan dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan

kerja, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur Undang-

Undang yang berlaku, antara lain:

• melakukan pencurian atau penggelapan

• melakukan penganiayaan terhadap pengusaha, keluarga

pengusaha atau temen sekerja

• memikat pengusaha, keluarga pengusaha atau teman

sekerja untuk melakukan atau berbuat yang melanggar

hukum

• merusak dengan sengaja atau oleh karena kecerobohan

barang-barang penting milik perusahaan

• mabuk, berkelahi atau berjudi di tempat kerja

• menghina secara kasar pengusaha, keluarga pengusaha

atau teman sekerja

• memberikan keterangan palsu

• membongkar rahasia perusahaan atau rahasia rumah

tangga pengusaha

• melakukan perbuatan asusila di perusahaan

• menerima sogokan baik secara langsung maupun tidak

langsung, merusak atau merugikan kepentingan dan

nama perusahaan.

III.4.2.3 Kebijakan Lembur dan Cuti Perusahaan

a. Kebijakan Lembur Perusahaan

• Apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa

1. untuk jam pertama dibayar : 1 ½ x upah per jam

2. untuk jam kedua dibayar : 2 x upah per jam

• Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat

mingguan atau hari raya resmi:

1. upah setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5

jam apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja

terpendek pada salah satu hari dalam 5 hari kerja

seminggu, harus dibayar sedikit-dikitnya 2 x upah

per jam

2. upah jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam

atau 5 jam apabila hari raya tersebut jatuh pada hari

kerja terpendek pada salah satu hari dalam 5 hari

kerja seminggu, harus dibayar upah sebesar 3 x

upah per jam

3. untuk jam kerja kedua dan seterusnya setelah 7

(tujuh) atau 5 jam apabila hari raya tersebut jatuh

pada hari kerja terpendek pada salah satu hari

dalam 5 hari kerja seminggu, harus dibayar upah

sebesar 4 x upah per jam

• perhitungan upah per jam dalam masa kerja lembur

adalah:

upah bulanan : 1 / 173 x gaji sebulan

b. Kebijakan Cuti Perusahaan

• Cuti Tahunan

Setiap pekerja yang telah berkerja selama 12 bulan

berturut-turut berhak atas cuti tahunan selama 12 hari

kerja dengan mendapat upah penuh. Karena alasan

perusahaan maupun pekerja sendiri yang telah disetujui

oleh pimpinan, cuti tahunan tersebut dapat ditunda

dalam waktu tidak melampaui 6 (enam) bulan sejak hak

cuti tersebut timbul. Pekerja yang mau mengajukan cuti

harus memberitahukan ke pimpinan sekurang-

kurangnya 3 hari sebelum tanggal cuti. Kebijakan cuti

tahunan ini tidak dapat diganti dengan uang.

• Cuti Haid, Hamil atau Keguguran

a. pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama

dan kedua waktu haidnya sehingga tidak dapat

melakukan perkerjaan mendapat upah, dengan

syarat memberitahukan atau surat keterangan yang

dapat dipertanggung jawabkan

b. bagi pekerja yang akan melahirkan berhak atas cuti

hamil selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan

setelah melahirkan atau mengalami keguguran

dengan mendapatkan upah

c. bagi pekerja perempuan yang menggunakan cuti

hamil tersebut harus mengajukan permohonan

terlebih dahulu kepada pimpinan dengan disertai

surat keterangan dokter atau bidan yang

merawatnya.

• Ijin Meninggalkan Pekerjaan dengan Mendapatkan

Upah atau Tanpa Upah

1. pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit, harus

memberikan surat ijin kepada pimpinan perusahaan

sengan bukti-bukti yang sah atau surat keterangan

dokter

2. bagi pekerja yang karena kewajiban negara,

diijinkan untuk meninggalkan pekerjaan

3. bagi pekerja yang meninggalkan pekerjaan karena

mendapat ijin dari perusahaan untuk kepentingan

sebagai berikut:

1. pernikahan pekerja sendiri atau anak pekerja (3

hari)

2. istri pekerja melahirkan (2 hari)

3. Khitanan atau pembaptisan (2 hari)

4. Suami/istri/anak/orang tua/mertua dari pekerja

meninggal dunia (2 hari)

5. Anggota keluarga serumah meninggal (1 hari)

4. Ijin untuk meninggalkan perkerjaan tersebut diatas

harus diperoleh persetujuan/ijin terlebih dahulu dari

perusahaan, kecuali untuk alasan mendesak bukti-

bukti tersebut bisa diajukan kemudian

5. Atas dasar pertimbangan perusahaan ijin

meninggalkan perkerjaan diluar ketentuan tersebut

diatas, dapat diberikan tanpa upah.

III.4.3 Kebijakan Penggajian dan Tunjangan Keryawan

III.4.3.1 Kebijakan Penggajian

a. Sistem penggajian untuk pekerja diatur status penggolongan

pekerja yaitu sebagai upah harian, borongan dan bulanan

dengan perincian sebagai berikut:

- upah pokok

- tunjangan-tunjangan

b. Penetapan upah atau gaji pada dasarnya ditetapkan

berdasarkan jabatan, keahlian, kecakapan, dan kondisi dari

pekerja yang bersangkutan

c. Perusahaan akan memberikan upah pekerja minimal sama

besarnya dengan Keputusan Gubernur Banten yaitu Surat

Keputusan Penetapan Upah Minimum Kota Tangerang

d. Pajak atas upah menjadi tanggungan pekerja sesuai dengan

ketentuan pajak

e. Pembayaran gaji dilakukan setiap tanggal 25 setiap bulannya

dengan cara pembayaran via transfer. Kecuali untuk cleaning

service, karena keterbatasan pengetahuan akan sistem

perbankan maka gaji dibayarkan langsung pada pekerja yang

bersangkutan

f. Setiap pekerja berhak untuk mendapatkan kenaikan gaji

sekurang-kurangnya satu tahun sekali secara periodik dengan

syarat-syarat tertentu.

g. Kenaikan jabatan bagi pekerja akan dilakukan setelah

memperhatikan kemampuan/prestasi kerja atau kondisi

lainnya dari pekerja yang bersangkutan.

III.4.3.2 Tunjangan- Tunjangan

a. Tunjangan Hari Raya

Perusahaan akan memberikan tunjangan hari raya keagamaan

sesuai dengan ketentuan Menteri Tenaga Kerja, yaitu

tunjangan Idul Fitri/ Hari Raya Natal sesuai dengan

kepercayaan masing-masing pekerja, dan besarnya ditetapkan

sebagai berikut:

- masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih maka akan

diberikan tunjangan Hari Raya sedikitnya 1 (satu)

bulan gaji

- masa kerja lebih dari 3 bulan/ dibawah 1 (satu) tahin

akan diberikan tunjangan Hari Raya secara

proporsional yaitu masa kerja/12 x 1 bulan gaji.

Pembayaran akan dilakukan 2-1 minggu

sebelum/menjelang Hari Raya masing-masing pekerja.

b. Tunjangan Sakit

Tunjangan atau penggantian biaya pengobatan selama sakit

hanya diberlakukan untuk pekerja yang telah berkerja selama

1 tahun di perusahaan dengan syarat mengajukan surat

keterangan dokter disertai dengan kwitansi pembayaran yang

dilakukan.

c. Tunjangan Kematian

- Apabila pekerja meninggal dunia, maka perusahaan akan

memberikan sumbangan kepada ahli warisnya dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Upah dalam bulan yang sedang berjalan

2. Sumbangan untuk ongkos penguburan

3. Uang duka serendah-rendahnya disesuaikan dengan

masa kerjanya dengan berpedoman pada ketentuan

yang berlaku

- Apabila keluarga pekerja yang meninggal dunia, maka

perusahaan memberikan sumbangan sesuai dengan

kebijakan perusahaan

III.5 Prosedur Penggajian PT Lahanwicaksana Prima

Untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian intern dalam prosedur

penggajian PT Lahanwicaksana Prima maka berikut ini akan dibahas prosedur

penggajian yang ada dalam PT Lahanwicaksana Prima:

1. Prosedur pencatatan waktu hadir pekerja

Setiap pekerja yang datang ke perusahaan untuk mulai berkerja akan

melakukan absensi terlebih dahulu dengan menggunakan mesin absen,

demikian pula pada saat pegawai telah menyelesaikan pekerjaan dan

meninggalkan perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat pegawai mana

saja yang datang dan pulang tepat pada waktunya, serta mencegah pekerja

hadir dan meninggalkan tempat kerja tidak pada waktu yang telah ditentukan

perusahaan. Sistem pencatatan waktu hadir yang digunakan perusahaan adalah

Finger Scan dengan didukung sistem online yang langsung terhubung dengan

komputer manager personalia, sehingga setiap absensi yang dilakukan pekerja

langsung terhubung dan secara otomatis ter-update di komputer manager

personalia. Setiap pegawai yang tidak masuk kerja baik itu karena ijin, cuti

maupun tanpa kabar akan dilaporkan ke bagian personalia. Setiap akhir bulan,

daftar absensi ini akan dijadikan dasar penghitungan gaji dan upah untuk

masing-masing pekerja.

2. Prosedur pembayaran gaji

Pada tanggal 21 setiap bulannya, bagian personalia akan membuat rekap

daftar absensi pekerja sekaligus membuat daftar gaji untuk setiap pekerja yang

dibuat 3 rangkap, masing-masing untuk bagian finance, bagian accounting

dan untuk arsip personalia sendiri. Rekap dan daftar gaji untuk bagian finance

kemudian diserahkan ke finance manager untuk diperiksa kembali dan

disetujui. Berdasarkan daftar gaji yang telah diperiksa, maka petugas bagian

finance langsung mentransfer sejumlah uang ke rekening masing-masing

pekerja. Kemudian dari slip bukti transfer yang ada, bagian finance membuat

voucher keluar (bukti pengeluaran kas) yang dibuat 2 rangkap untuk bagian

accounting dan bagian finance sendiri. Kemudian voucher keluar tersebut di

berikan ke General Manager untuk disetujui. Setelah mendapat persetujuan

dari General Manager maka lembar pertama diberikan ke bagian accounting

untuk diarsipkan, dan lembar kedua diarsipkan oleh bagian finance.

Perusahaan tidak membuat slip gaji ataupun bukti transfer kepada pekerja atas

pembayaran gaji. Sehingga penerimaan gaji hanya bisa diketahui dengan

melakukan pengecekan atas rekening bank masing-masing oleh pekerja.

III.6 Aspek Perpajakan dalam Sistem Penggajian PT Lahanwicaksana Prima

Tidak seperti kebijakan perusahaan pada umumnya, yang

memberlakukan kebijakan pemotongan gaji untuk pembayaran pajak penghasilan

(PPh pasal 21), PT Lahanwicaksana Prima tidak melakukan pemotongan atas

gaji karyawan untuk pembayaran pajak penghasilan. Gaji yang diterima

karyawan adalah murni take home pay (gaji bersih yang bisa dibawa pulang),

karena perusahaan tidak memberlakukan adanya pemotongan untuk asuransi

ataupun pajak penghasilan (PPh pasal 21) karena semua pemotongan yang

seharusnya ada disubsidi penuh oleh kantor pusat. Namun hal ini tidak berlaku

bagi para pegawai yang berada pada tingkat manajerial, karena untuk setiap

pegawai yang ada pada tingkat manajerial diberlakukan sistem pemotongan gaji

sesuai dengan ketetapan pemerintah yaitu disesuaikan dengan besarnya gaji

masing-masing pegawai.

III.7 Pengelolaan Operasional PT Lahanwicaksana Prima

Pengelolaan operasional pada PT Lahanwicaksana Prima berpusat pada

penyewaan tenant-tenant (kios) yang ada di Plaza Shinta Tangerang. Saat ini PT

Lahanwicaksana Prima memiliki kurang lebih 54 area tenant yang bisa

disewakan sepanjang area Plaza Shinta yang memiliki 3 lantai. Saat ini tenant

yang telah terisi berjumlah sekitar 43 tenant dengan penawaran produk yang

berbeda-beda mulai dari fashion, area bermain anak, sampai foodcourt. Secara

umum pelaksanaan operasional yang dijalankan PT Lahanwicaksana Prima

sudah cukup baik. PT Lahanwicaksana Prima juga telah menerapkan internal

control yang cukup baik. Hanya saja yang perlu menjadi perhatian PT

Lahanwicaksana Prima adalah bagaimana agar tenant-tenant yang kosong bisa

segera terisi dan bagaimana menetapkan strategi agar pembayaran dari penyewa

tenant tepat pada waktunya dan tidak terlambat. Karena itu dibutuhkan internal

control agar kedua hal tersebut bisa diatasi sehingga kemungkinan kerugian

perusahaan juga bisa diminimalisasi.

1. Internal control untuk tenant yang belum terisi

PT Lahanwicaksana Prima saat ini masih memiliki kurang lebih 11 area

tenant yang belum terisi. Sejauh ini tidak banyak yang dilakukan oleh

pengelola perusahaan agar tenant-tenant yang kosong tersebut bisa terisi.

Yang dilakukan perusahaan hanya menjaga dan memelihara tenant-tenant

yang kosong tersebut agar siap huni kapanpun penyewa mau. Namun

perusahaan jarang sekali melakukan promosi atau pemberian informasi agar

masyarakat tahu bahwa ada masih ada tenant yang kosong dan bisa

disewakan, sehingga tenant-tenant yang kosong itu sering kali dibiarkan

tidak terisi dalam waktu yang lama. Dalam hal ini sangat dibutuhkan

internal control yang memadai agar tenant-tenant yang kosong bisa segera

terisi dan sekaligus mengurangi biaya pemeliharaan tenant. Yang perlu

dilakukan oleh pengelola perusahaan adalah segera memberikan informasi

baik melalui penyebaran brosur, pemasangan spanduk di area Plaza Shinta,

maupun pemasangan iklan di media cetak mengenai tenant yang bisa

disewakan. Selain itu perusahaan juga bisa melakukan langkah lain yaitu

pemberian harga sewa promo untuk penyewa tenant yang tersedia tersebut.

Jika hal tersebut dilakukan, dampaknya adalah kerugian atas biaya

pemeliharaan tenant bisa dikurangi dan keuntungan perusahaan meningkat.

2. Internal control untuk pencegahan terlambatnya pembayaran penyewa

tenant

Terlambatnya pembayaran sewa tenant merupakan kendala utama dalam

bisnis dibidang sewa-menyewa, seperti juga yang dihadapi oleh PT

Lahanwicaksana Prima. Sejauh ini, perusahaan telah menetapkan internal

control atas masalah ini yaitu dengan penetapan sistem denda bagi penyewa

tenant yang terlambat membayar biaya sewa, hanya saja perusahaan belum

menetapkan satu tanggal pasti sebagai batas maksimal keterlambatan

pembayaran. Kebijakan yang diterapkan oleh pengelola sejauh ini yaitu

pembayaran sewa tenant dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap

bulannya. Jika terlambat dari tanggal yang ditetapkan maka penyewa akan

dikenakan denda sebesar 5-10% dari biaya sewa tergantung letak area tenant

yang disewa. Masalah yang seringkali dihadapi perusahaan adalah

banyaknya penyewa yang melakukan pembayaran lewat jauh dari tanggal

yang ditetapkan. Hal ini memang membawa keuntungan bagi perusahaan,

tetapi juga sekaligus menimbulkan kerugian yaitu terganggunya sistem

akuntansi pengakuan pendapatan yang pada akhirnya akan membawa

dampak pada akuntansi perusahaan. Dan tentu saja hal ini akan menyulitkan

bagian akuntansi perusahaan. Karena itu hal yang sebaiknya dilakukan

perusahaan adalah menetapkan batas maksimal atas tanggal keterlambatan

pembayaran sewa, dan sekaligus bisa menetapkan kebijakan denda kedua

atas pembayaran yang lewat dari batas tanggal akhir keterlambatan.

Penggunaan sistem konfirmasi online atas pembayaran sewa tenant yang

langsung terhubung dengan komputer bagian finance sebagaimana telah

diterapkan perusahaan juga merupakan internal control yang cukup

memadai. Namun yang perlu diperhatikan adalah harus ada sistem cadangan

yang bisa digunakan baik itu secara computerized maupun manual saat

jaringan dalam sistem konfirmasi online yang biasa dipakai mengalami

masalah karena manual error ataupun terputusnya jaringan listrik.

III.8 Pelaksanaan Internal Control dalam PT Lahanwicaksana Prima

Penerapan internal control yang dilaksanakan oleh PT Lahanwicaksana

Prima adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara

tegas

Dilihat dari struktur organisasi yang termuat dalam gambar 1, tergambar

bahwa PT Lahanwiaksana Prima telah cukup membuat pemisahan fungsi

secara jelas dan tegas. Dalam hal bagian yang terkait dengan masalah

penggajian yaitu bagian personalia, bagian finance dan accounting fungsi

otorisasi dan garis wewenang telah cukup memperlihatkan pengendalian

yang baik atas struktur organisasi. Namun dari segi uraian tugas, dalam hal

penggajian masih ada perangkapan tugas yang terjadi yaitu bagian

personalia yang membuat rekapitulasi jam kerja karyawan sekaligus

membuat daftar jumlah gaji pegawai, hal ini jika dibiarkan bisa berpotensi

terjadinya kecurangan dalam hal penambahan karyawan fiktif ataupun

kecurangan dalam pembuatan jumlah gaji yang melebihi jumlah gaji

seharusnya. Selain itu juga terdapat beberapa hal yang terkait seperti

kompleksnya tugas satu bagian seperti bagian personalia yang tidak hanya

mencakup hal kepegawaian saja tetapi juga bertugas membuat budget,

namun kompleksitas tugas tersebut sejauh ini masih bisa terkendali oleh

perusahaan.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan

yang cukup terhadap kekayaan perusahaan

Dalam hal ini PT Lahanwicaksana Prima juga telah cukup melakukan

berbagai hal untuk melindungi kekayaan perusahaan, seperti penyimpanan

kas perusahaan di dalam tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang yang

tidak berwenang dan sistem proteksi yang memadai sehingga harta

perusahaan bisa terlindungi dengan baik. Dalam hal penggajian, sistem

wewenang dan prosedur pencatatan dalam PT Lahanwicaksana telah cukup

memadai, hanya saja proses rekapitulasi absensi, perhitungan jumlah gaji

dan pembuatan daftar gaji masih dilakukan oleh satu fungsi yaitu bagian

personalia, sehingga potensi terjadinya kecurangan cukup besar. Selain itu

juga perusahaan tidak membuat slip gaji yang diberikan kepada setiap

pegawai sehingga setiap pegawai tidak mengetahui rincian gaji yang

diterimanya, yang pada akhirnya bisa berpotensi menimbulkan konflik

antara karyawan dengan perusahaan.

3. Praktik yang sehat dalam pelaksanaan fungsi dan tugas setiap unit

organisasi

Beberapa praktik sehat yang telah dilakukan oleh PT Lahanwicaksana prima

terkait prosedur penggajian yang ada dalam PT Lahanwicaksana Prima:

a. Sistem absensi yang memadai yaitu penggunaan sistem finger scan

yang tidak memungkinkan pegawai melakukan absensi untuk karyawan

lain

b. Transaksi penggajian tidak hanya melibatkan satu fungsi tetapi

melibatkan 3 fungsi yaitu personalia, finance dan accounting.

c. Adanya pengecekan kembali atas rekapitulasi yang dibuat oleh bagian

personalia atas absensi, perhitungan dan daftar gaji

d. Penggunaan sistem online atas abensi sehingga setiap absensi yang

dilakukan oleh pegawai langsung terdeteksi dan ter-update dikomputer

yang ada pada ruang manajer personalia

Namun ada juga beberapa praktik yang belum dilakukan oleh PT

Lahanwicaksana dalam hal pelaksanaan prosedur penggajian yang

diterapkan, seperti:

a. Tidak digunakannya formulir yang pre-numbered untuk voucher

pembayaran dan formulir pengeluaran kas

b. Tidak adanya job-rotation atas petugas yang melakukan pembayaran

gaji pegawai

c. Tidak dibuatnya slip gaji yang diberikan kepada pegawai sehingga

pegawai tidak mengetahui rincian gaji yang diterimanya