Bab II r k 09-15
-
Upload
nazliansyah-haruen -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Bab II r k 09-15
7/16/2019 Bab II r k 09-15
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-r-k-09-15 1/6
K
K
M
M
W
W
O
O
C
R
e
g
g
i
o
o
n
n
a
l
I
P
P
2
2
K
K
P
P
P
L
L
P
P
B
B
K
K
T
T
A
A
2
2
0
0
1
1
4
4
P
P
r
o
o
v
v
i
n
n
s
i
S
S
u
u
m
m
a
t
e
e
r
a
a
U
U
t
aar
a
a
2
2
0
0
1
1
5
5
L L L A A A P P P O O O R R R A A A N N N B B B U U U L L L A A A N N N
S S S E E E P P P T T T E E E M M M B B B
E E E R R R
2 2 2 0 0 0 1 1 1 5 5 5
1
II
RENC N KERJ
2.1. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
2.1.1. Tahap Persiapan
A. Penyepakatan Kawasan Prioritas.
B. Lokakarya dan Sosialisasi.
2.1.2. Tahap Perencanaan Dan Pemasaran Sosial
A. Tahap Perencanaan
1. Membangun Visi
2. Pemetaan Swadaya (PS)
a. Persiapan Pemetaan Swadaya;
b. Pelaksanaan Pemetaan Swadaya.
3. Penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas
a. Perumusan konsep/gagasan dasar penanganan Kawasan Prioritas
b. Penyusunan rencana penataan lingkungan permukiman di Kawasan
prioritas
c. Rencana Investasi Pembangunan Kawasan Prioritas
d. Penyusunan Detail Engineering Design (DED)
4. Perumusan Aturan Bersama
5. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan
B. Tahap Pemasaran Sosial
Pemasaran Sosial PLPBK adalah kegiatan mempengaruhi pemikiran, sikap
dan perilaku masyarakat, serta membangkitkan kepedulian PemerintahDaerah dan Kelompok Peduli dengan “menjual” gagasan melalui proses dan
hasil perencanaan partisipatif & RTPLP Kawasan Prioritas. Masyarakat yang
dimaksud adalah warga yang tinggal di kawasan prioritas maupun di luar
kawasan prioritas, untuk pencapaian visi kawasan prioritas.
Dokumen strategi pemasaran sosial yang berisi nilai “jual” RTPLP dalam
memasarkan gagasan perencanaan, program pembangunan, rencana investasi
dan aturan bersama kepada masyarakat, pihak pemerintah, sektor privat dan
7/16/2019 Bab II r k 09-15
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-r-k-09-15 2/6
aporan ulan
S PT M R 22001155
II-2KMW OC Regional I P2KP PLPBK TA 2014
Provinsi Sumatera Utara 2015
ssociate With
kelompok peduli. Waktu pelaksanaan pemasaran sosial PLPBK dilakukan
sejak awal sosialisasi dan dilakukan secara menerus dan berkala.
2.1.3. Tahap Pelaksanaan Pembangunan
A. Tahap Persiapan Pelaksanaan Konstruksi
1. Penyiapan Organisasi Pengelola O & P
2. Penajaman Rencana Kerja
3. Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K)
4. Pelatihan (Coaching) Administrasi dan Pelaksanaan Konstruksi
5. Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Kegiatan
B. Pelaksanaan Pembangunan (Konstruksi)
1. Pencairan Dana
2. Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat
3. Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat
4. Praktek Kerja dilapangan/ ”On the Job Training” (OJT)
5. Pelaksanaan Konstruksi/Fisik
6. Supervisi Pelaksanaan Konstruksi
7. Rapat Evaluasi Kemajuan Lapangan
8. Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50% & 100%
9. Dokumentasi (Foto-foto) kondisi 50% dan 100%
10.Perubahan Pekerjaan di lapangan
11.Penyelesaian pekerjaan KSM
12.Sertifikasi/Pemeriksaan Kegiatan
2.1.4. Monitoring Dan Evaluasi
Aspek-aspek utama diatas dihasilkan dari kegiatan monitoring yang dilakukan
pada keseluruhan kegiatan PLPBK dari mulai tahap persiapan, perencanaan,
pelaksanaan hingga kegiatan dalam rangka keberlanjutan program. Fokus
pemantauan pada masingmasing tahapan adalah sebagai berikut:
1. Monitoring & Evaluasi Tahap Persiapan Program
2. Monitoring & Evaluasi Tahap Perencanaan dan Pemasaran Sosial
3. Monitoring & Evaluasi Tahap Pelaksanaan Pembangunan
4. Monitoring & Evaluasi Tahap Keberlanjutan
7/16/2019 Bab II r k 09-15
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-r-k-09-15 3/6
aporan ulan
S PT M R 22001155
II-3KMW OC Regional I P2KP PLPBK TA 2014
Provinsi Sumatera Utara 2015
ssociate With
2.1.5.Tahap Berkelanjutan
a. Kegiatan PLPBK sebagai bagian dari program PNPM Mandiri Perkotaan masuk
dalam tahapan akhir proses transformasi sosial. Kondisi ini tentunya
memerlukan inisiasi kemandiirian, komitmen dan dukungan kuat masyarakat
dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan
PLPBK diwilayahnya.
b. Tahap keberlanjutan ini merupakan tahapan penting untuk mengukur
keberhasilan proses pembelajaran masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota
secara kolaborasi dalam menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan
dan menjalin kemitraan kepada para pihak.
2.2. Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan P2KP PLPBKSelama durasi waktu dalam Bulan September 2015 ini, keseluruhan tim telah berusaha
semaksimal mungkin dalam pencapaian progres sampai penanganan tahap
perencanaan dan pencairan dana BLM I untuk masing kelurahan sasaran, sehingga
setiap tanggung jawab tim sedang mengawal dan dalam tahap proses pendampingan
disetiap lokasi PLPBK dalam kinerja tim. Berikut ini dilampirkan Master Schedule
Status dari terusan KMP (Tabel 2.1)N AMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN MULAI SELESAI
11201 Orientasi/ Lokakarya Orientasi PLPBK Tingkat Kota/ Kabupaten 01 Des 2013 08 April 2014
Orien tas i/ So sialis as i P LPBK T in gkat Kelu rah an 06 Des 2013 14 Ap ril 2014
11202 Pengukuhan Tim Inti Perencanaan artisipatif dan Pemasaran 06 Des 2013 14 April 2014
11203 Perekrutan Tenaga Pendamping Perencanaan dan Pemasaran 06 Des 2013 28 April 2014
11204 Pem ben tu kan Tim Tekn is Pem erin tah D aerah 06 D es 2013 14 Ap ril 2014
11205 Pelat ih an TI PP d an T im T ekn is Pem erin tah Daerah 14 Ap ril 2014 14 Mei 2014
N AMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN MULAI SELESAI
11301 Pemetaan Swadaya 14 Mei 2014 30 Juni 2014
11303 Perencanaan Partisipatif/ RTPLP Kawasan Prioritas ermasuk
DE D, RAB dan Rencana Pengelolaan 30 Juni 2014 29 Agt 2014
11304 Uji Pu b lik/ So sialisas i RTPLP Kawas an Prio rit as 29 Agt 2014 08 Sep 2014
Pemasaran PLPBK (m enerus)
11305 Review pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban keuangan 08 Sep 2014 30 Sep 2014
N AMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN MULAI SELESAI
11401 Coaching Pelaksanaan Pembangunan untuk Askot UP/ Infra dan 08 Sep 2014 15 Sep 2014
11402 Pengorganisasian tim pelaksana pembangunan (UPL, kSM dll) 15 Sep 2014 22 Sep 2014
11403 Penyusunan Action Plan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 17 Sep 2014 30 Sep 2014
11404 Persiapan Keg Konst/ Fisik 17 Sep 2014 06 Okt 2014
11405 Pelaksanaan Keg K onstruksi / Fisik 06 O kt 2014 15 Jan 2015
11406 Review elaksanaan isik I (seritifikasi eknis) dan laporan
ertanggun gjawaban keuangan 15 Jan 2015 22 Jan 2015
N AMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN MULAI SELESAI
11501 Monitoring dan Evaluasi egiatan PLPBK secara artisipatif
(berkala dan m enerus sesuai tahapan kegiatan PLPBK) 14 Mei 2014 15 J an 2015
11502 Laporan Akhir Keg PLPBK oleh BKM dan Persiapan
Keberlanjutan kegiatan PLPBK 22 Jan 2015 15 Maret 2015
11503 Penguatan Lembaga Pengelola Pembangunan Kelurahan
(Bersamaan Keg PNPM MP)
11504 Pelaksanaan Kemitraan (menerus)
11505 Pengakhiran (clossing) egiatan PLPBK dan ersiapan engelolaan
embangun an oleh pemerintah daerah 22 Feb 2015 30 Maret 2015
14 - Tahap Pelaksanaan Pembangunan Fisik
KODE
15 - Tahap Kemitraan dan Keberlanjutan
12 - Tahap Persiapan
KODE
KODE
13 - Tahap Perencanaan Partisipatif & Pemasaran
KODE
7/16/2019 Bab II r k 09-15
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-r-k-09-15 4/6
aporan ulan
S PT M R 22001155
II-4KMW OC Regional I P2KP PLPBK TA 2014
Provinsi Sumatera Utara 2015
ssociate With
2.3. Kinerja Personal Tenaga Ahli Urban Planning
A. Konsultan Manajemen Wilayah
Tugas utama OC/KMW adalah mendukung seluruh kebutuhan tenaga ahli dalam
melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan koordinasi , monitoring, supervise
dan pelaporan seluruh pelaksanaan kegiatan P2KP diwilayah kerjannya. Secara
khusus tugas tambahan dari KMW adalah melakukan monitoring dan penguatan
jajaran dibawahnya seperti korkot, asisten korkot dan fasilitator. Lingkup kegiatan
KMW adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan, terhadap strategi pelaksanaan P2KP di lingkup satuan
wilayah kerjanya, yang kemudian disosialisasikan kepada instansi
pemerintah daerah setempat dan masyarakat, setelah dikonsultasikan dan
mendapat persetujuan KMP;
2. Orientasi dan Persiapan untuk Tingkat Pusat dan Daerah, dengan
mendukung dan sebagian terlibat pada proses lokakarya orientasi,
sosialisasi dan kampanye nasional P2KP serta kegiatan lainnya;
3. Sebagai Pelaksana Proyek dilapangan KMW harus menjamin bahwa
pemberdayaan dilakukan secara tepat, memfasilitasi terbentuknya Forum
BKM tingkat kota/kabupaten dalam rangka membangun kemitraan,
Mengkondisikan masyarakat dan kekuatan social masyarakat untuk
memahami esensi P2KP sehingga dapat memberikan dukungan maupun
control yang memadai, membangun kapasitas pemerintah local dan
stakeholders lainnya,mendorong dan mengembangkan terbentuknya
kelompok independent sebagai control social proyek P2KP,
menumbuhkembangkan nilai dan prinsip P2KP, menjamin berfungsinya
SIM P2KP dan berkoordinasi dengan pemerintah kota kabupaten dan
propinsi dalam menyelesaikan permasalahan atau komplik yang ada;4. Koordinasi, kepada seluruh pihak terkait di wilayah kerja masing-masing
yaitu instansi pemerintah daerah, LSM lokal, lembaga komunitas dan
masyarakat lokasi sasaran; dan
5. Monitoring, terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan P2KP di satuan
wilayah kerjanya dengan membuat laporan yang didasarkan pada data
SIM sebagaimana sistem yang telah ada dan disempurnakan oleh KMP.
Supervisi, terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Senior
7/16/2019 Bab II r k 09-15
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-r-k-09-15 5/6
aporan ulan
S PT M R 22001155
II-5KMW OC Regional I P2KP PLPBK TA 2014
Provinsi Sumatera Utara 2015
ssociate With
Fasilitator, Fasilitator, BKM/LKM, UPK dan KSM di satuan wilayah
kerjanya.
B. Tugas Pokok Tenaga Ahli Urban Planner
Tugas pokok tenaga ahli Urban Planner sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
kontrak manajemen PT. Surya Abadi Konsultan dan Konsultan Manajemen Pusat/
(MSAP) Tenaga Ahli adalah mengelola pelaksanaan keseluruhan program Penataan
Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), termasuk penyebarluasan
strategi, pedoman, dan melakukan evaluasi kinerja secara rinci tugas pokok TA
Urban Planner adalah sebagai berikut:
1. Menulis dan setuju dengan KMP pada Jadwal Induk rinci dan Rencana
Kerja untuk kegiatan ND termasuk jadwal kunjungan lapangan untukmemantau kelurahan setiap tiga bulan, mulai dari persiapan BLM ND, dan
memastikan pelaksanaan tepat waktu oleh KMW dan askorkot semua UP;
2. Mengawasi dan Memantau rencana kerja Askot UP termasuk kunjungan
lapang dari askot UP ke semua kelurahan di daerah askot tersebut dan
memastikan dukungan yang cukup dari KMW dan pelaksanaan tepat
waktu dari rencana kerja;
3. Mendistribusikan buku pedoman teknis, pedoman pelaksanaan dan SOP
untuk kegiatan ND kepada seluruh staf dan para pemangku kepentingan
di wilayah kerjanya, dalam waktu dan sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan untuk PNPM-UPP;
4. Melakukan penguatan kapasitas dan memberikan dukungan dan bantuan
teknis untuk askorkot untuk UP, untuk memastikan kapasitas yang
memadai untuk memfasilitasi kegiatan ND di wilayah kerjanya;
5. Memantau dan mengawasi Askorkot untuk UP dalam melaksanakan
pelatihan / bimbingan kepada fasilitator ND, untuk memastikan substansiyang berkualitas memadai dan diterapkan secara efektif dan tepat waktu;
6. Memastikan bahwa KORKOT, ASKORKOT untuk ND Faskel, memberikan
dukungan yang optimal kepada masyarakat dalam kegiatan ND, termasuk
inspeksi mendadak oleh Askorkot UP sampai 50% dari semua kelurahan
setiap bulan dan fasilitasi oleh NDFaskel sekali dalam dua minggu untuk
Lokasi mereka;
7. Menganalisis kelengkapan dan keakuratan data yang diberikan pada ND
oleh Korkot di MIS dan QS;
7/16/2019 Bab II r k 09-15
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-r-k-09-15 6/6
aporan ulan
S PT M R 22001155
II-6KMW OC Regional I P2KP PLPBK TA 2014
Provinsi Sumatera Utara 2015
ssociate With
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang efektif mengenai hasil kegiatan
ND melalui inspeksi mendadak, MIS, QS, dll dengan menggunakan
instrumen monitoring yang dikembangkan oleh KMP;
9. Konsolidasi laporan evaluasi kinerja Askorkot;
10. Memberikan rekomendasi kepada pemimpin tim KMW pada peraturan,
peringatan dan sanksi sejauh diperlukan berkaitan dengan kegiatan ND di
daerah mereka;
11. Bertanggung jawab penuh untuk memenuhi indikator kinerja yang terkait
dengan aspek ND sebagaimana diatur dalam pedoman;
12. Kendali tanggung jawab untuk kesalahan, penyimpangan dan salah
penggunaan kegiatan infrastruktur di wilayah kerjanya; dan13. Mengambil tindakan, peringatan, sanksi, dan langkah lain sejauh yang
terkait yang diperlukan untuk kegiatan ND di daerah mereka.