Pend. kewarganegaraa

n

ASNIAR SILALAHI, S.PDNIP.

198505292010012009

SMA NEGERI 3 MUARO JAMBI

Bab 4Mengupas

penyelenggara kekuasaan

negara

A. Sistem pembagian kekuasaan negara republik indonesia

1. macam-macam kekuasaan negara kekuasaan negara merupakan kewarnegaraan negara

untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan.

kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan yaitu:

* kekuasaan legislatif kekuasaan untuk membuat atau membentuk UU * kekuasaan eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan UU * kekuasaan federatif kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negri

2. Konsep pembagian kekuasaan di indonesia Pemisahaan kekuasaan berarti kekuasaan itu terpisah-pisah dalam

beberapa bagian, baik mengenai organya maupun fungsinya. Lembaga pemegang kekuasaan negara meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Mekanisme pemisahan kekuasaan didalam pembagian kekuasaan negara itu dibagi (legislatif, eksekutif, yudikatif) tetapi tidak dipisahkan.

Konsep pembagian kekuasaan yang di anut di indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di indonesia diatur didalam UUD negara republik Indonesia tahun 1945. pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian:

• Pembagian kekuasaan secara horizontal • Pembagian kekuasaan secara vertikal

a. Pembagian kekuasaan secara horizontal Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian

kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif,eksekutif,yudikatif). Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif,eksekutif,yudukatif) menjadi enam kekuasaan negara yaitu:

1. kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD, kekuasaan ini dijalankan oleh majelis UUD negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa majelis pemusyawaratan rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD.

2. kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan UU dan penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 UUD negara RI indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

3. kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk UU kekuasaan ini dipegang oleh dewan perwakilan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 2 Uud negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk UU.

4. kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh mahkamah agung dan mahkamah konstitusi sebagaimana ditugaskan dalam pasal 24 ayat 2 UUD negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

5. Kekuasaan eksaminatif/ispiratif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengolalaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan yang dijalankan oleh badan pemeriksaan keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 E ayat 2 UUD negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini di jalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 D UUD negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam UU.

b. Pembagian kekuasaan secara vertikal Pasal 18 ayat 2 Uud negara RI tahun 1945 menyatakan bahwa negara

kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU dalam pasal 18 ayat 5 UUD negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

B. Kedudukan dan fungsi kementrian negara republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementrian

1. Tugas kementrian negara RI.Kewenangan presiden republik Indonesia menurut Uud negara republik Indonesia

tahun 1945

Kewenangan presiden republik Indonesia sebagai

kepala negara

a. Pasal 10b. pasal 11 ayat 1c. pasal 11 ayat 2d. pasal 12e. pasal 13 ayat 1 dan 2f. pasal 13 ayat 3g. pasal 14 ayat 1h. pasal 14 ayat 2i. pasal 15

Kewenangan presiden republik Indonesia sebagai

kepala pemerintahan

a. Pasal 4 ayat 1b. pasal 5 ayat 1c. pasal 5 ayat 2d. pasal 16e. pasal 17 ayat 2f. pasal 20 ayat 2 dan 4g. pasal 22 ayat 1h. pasal 23 ayat 2i. pasal 23 f ayat 1j. Pasal 24 a ayat 3k. pasal 24 b ayat 3l. pasal 24 c ayat 3

Pasal 17 UUD negara RI tahun 19451. presiden di bantu oleh mentri-mentri negara

2. mentri di angkat dan di berhentikan oleh presiden 3. setiap mentri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

4. pembentukan negara diatur dalam undang-undang

Kementrian negara RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintah di bawah & bertanggung jawab kepada presiden dalam

menyelenggarakan pemerintah negara yaitu:a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnyab. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnyac. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya

Pasal 17 ayat 3 Uud negara RI tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap mentri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Adapun urusan pemerintah yang

menjadi tanggung jawab kementrian negara terdiri atas:a. Urusan pemerintah yang nonmenklatur kementrianb. urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD negara RI

tahun 1945c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi

progam pemerintah.

Pasal 22 ayat 2 UU RI n0.39 tahun 2008 tentang kementrian negara untuk dapat di angkat menjadi

mentri

Warga negara Indonesia

Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa

Setia kepada pancasila sebagai dasar negara UUD negara RI tahun 1945 dan cita-cita proklamasi

kemerdekaan

Sehat jasmani dan rohani

Memiliki intregitas dan kepribadian yang baik

Tidak pernah di pidana penjara

2. Klasifikasi kementrian negara RI Pasal 15 UU RI nomor 39 tahun 2008 tentang kementrian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal

kementrian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementrian negara. Berdasarkan peraturan presiden RI no 47 tahun 2009 RI dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang

ditanganinya yaitu: a. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan yang nonmenklatur/nama kementriannya secara tegas disebutkan

dalam UUD negara RI tahun 1945 terdiri ats: 1. kementrian dalam negeri 2. kementrian luar negeri 3. kementrian pertahanan b. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD negara RI tahun 1945: 1. kementrian hukum dan HAM 2. kementrian keuangan 3. kementrian energi & sumber daya mineral 4. kementrian perindustrian 5. kementrian perdagangan 6. kementrian kehutanan 7. kementrian perhubungan 8. kementrian kelautan & perikanan 9. kementrian tenaga kerja & transmigrasi 10. kementrian pekerjaan umum 11. kementrian kesehatan 12. kementrian pendidikan & kebudayaan 13. kementrian sosial 14. kementrian agama 15. kementrian pariwisata & ekonomi kreatif 16. kementrian komunikasi & informatika

c. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan1. Kementrian sekretariat negara2. kementrian riset & teknologi3. kementrian koperasi & usaha kecil dan menengah4. kementrian lingkungan hidup5. kementrian pemberdayaan perempuan & perlindungan anak6. kementrian pendayagunaan apratur negara dan reformasi birokrasi7. Kementrian pembangunan daerah tertinggal8. kementrian perencanaan pembangunan nasional9. kementrian BUMN10. kementrian perumahan rakyat11. kementrian pemuda dan olahraga

Kementrian koordinatora. Kementrian koordinator bidang politik, hukum dan keamananb. kementrian koordinator bidang perekonomianc. kementrian koordinator bidang kesehatan rakyat

3. Lembaga pemerintahan non-kementrian Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementrian (LPNK) yang dahulu namanya lembaga pemerintah non-departemen. Lembaga pemerintah non-kementrian merupakan lembaga negara yang di bentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah tertentu. Keberadaan LPNK diatur oleh peraturan Presiden RI, yaitu keputusan presiden RI no 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Berikut daftar LPNK yang ada di Indonesia. 1. ANRI di bawah koordinator mentri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi2. BIG3. BIN 4. BKN dibawah koordinasi mentri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi5. BKKBN di bawah mentri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak6. BKPM di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian7.Bakosurtanal di bawah koordinator mentri riset dan teknologi 8. BMKG9.BNN10. BNPB

11. BNPT12. BNP2TKI13. BPOM dibawah koordinasi mentri kesehatan14. Bapeten dibawah koordinasi mentri riset dan teknologi15. BPKP 16. Bapedal dibawah koordinasi mentri lingkungan hidup17. BPPT dibawah koordinasi mentri riset dan teknologi18. Bappenas di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian19. BPN di bawah koordinasi mentri dalam negeri20. BPS di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian21. Basarnas22. BSN di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi23. BATAN di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi24. Bulog di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian25. LAN di bawah koordinasi mentri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi26. LIPI di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi27. Lemhannas28. LKPP29. LAPAN di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi30. Lemsaneg dibawah koordinasi mentri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan31. Perpusnas di bawah koordinasi mentri pendidikan dan kebudayaan

C. Kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan RI

1. Konsep pemerintah daerah keberadaan pemerinrah daerah secara tegas dijamin

dan di atur dalam UUD negara RI tahun 1945 dan UU RI no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pasal 18 ayat 1 NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang di atur dengan UU. Ini menunjukan bahwa di negara kita terdapat mekanisme pembagian kekuasaan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU RI no 32 tahun 2004 pemerintah daeraah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi selus-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.

a. Penyelenggara urusan pemerintah mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa

yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, keamanan, pertahanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama.

b. Pemerintah pusat dan DPDR sebagai penyelenggara pemerintah daerah

berkedudukan sewbagai lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas kepala daerah/wakil dan perangkat daerah. Sedangkan DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilu

Pemerintah daerah memiliki 2 tingkatan1. Pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh

pemerintaha daerah provinsi (gubernur/wakil gubernu dan perangkat daerah provinsi) dan DPRD provinsi.

2. pemerintah daerah kabupaten/kota oleh pemerintah daerah kab/kota (bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota dan perangkat daerah dan tugas pembantuan

c. Asas otonomi dan tugas pembantuan asas otonomi adalah hak wewenang dan kewajiban

daerah (provinsi dan kab/kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Konsekuensi asas ini adalah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan otonomi daerah yang di wujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerha dan di sebarkan dalam bentuk APBD.

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bersifat hierarkis.

2. Kewenangan pemerintahan daerah pemerintah daerah merupakan merupakan

alat kelengkapan pembukaan UUD negara RI tahun 1945 alinia ke-7 dan ke-4 pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintah beberapa kewenangan yang tidak diperkenankan dimiliki oleh daerah politik luar negri. Pertahanan, keamanan, peradilan/yustisi moneter dan fsikal serta urusan agama UUD no 37 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah provinsi tentu berbeda, yaitu menjadi pilihan pemerintah yang secara nyata dan berpotensi. Sesuai dengan kondisi kekhasan unggulan daerah bersangkutan.

Semoga bermanfaat

Thanks you