I - 1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 910/KEP. -HUK/2013

TENTANG

STANDAR BIAYA DAN STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang baik, pengelolaan anggaran perlu diselenggarakan secara profesional,

terbuka dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bupati selaku pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas kebijakan pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka mewujudkan pelayanan

kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara, maka disusun APBD

berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan

pendapatan daerah. Struktur APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja dan

pembiayaan daerah, diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah

dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan

tersebut, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Provinsi atau Kabupaten/Kota, ditetapkan urusan yang terdiri dari urusan wajib

dan urusan pilihan. Urusan wajib diprioritaskan dalam upaya melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum

yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Upaya peningkatan

kualitas kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus

tercermin dalam pengelolaan APBD.

1.2. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan ketentuan lebih lanjut dari

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dijelaskan bahwa dalam rangka

pengelolaan keuangan daerah, maka Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)

PENDAHULUAN

I - 2

disusun berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja,

analisis standar biaya, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut, untuk

mewujudkan pengelolaan APBD Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2014,

perlu disusun Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang

Tahun Anggaran 2014 yang berisi pengaturan penggunaan analisis standar

satuan harga. Kedudukan standar biaya dan standar satuan harga ini dalam

pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2014 merupakan pedoman dalam

penyusunan anggaran SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang, agar

dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan

akuntabel.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang harus taat

kepada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan

manfaat untuk masyarakat, maka penyusunan APBD dilakukan sesuai dengan

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan

daerah. Selain itu, dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus

didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang

cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maksud dan tujuan penyusunan

standar biaya dan standar satuan harga dimaksudkan:

a. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau

kegiatan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis

kinerja; dan

b. sebagai alat ukur belanja program atau kegiatan SKPD dan penyeragaman

besaran satuan sejenis yang digunakan oleh SKPD di lingkungan

Pemerintah Daerah.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup materi yang dibahas dalam Standar Biaya dan Standar

Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014 meliputi standar

biaya umum, standar harga satuan dan standar biaya kegiatan yang secara

umum merupakan harga tertinggi atau rentang harga yang diperkenankan

dalam rangka penyusunan anggaran, untuk dipedomani dalam penyusunan

APBD Tahun Anggaran 2014.

Standar Biaya Umum adalah besaran harga maksimal yang merupakan

biaya pendukung biaya kegiatan, yang meliputi honorarium harian dan

kegiatan, bantuan biaya pendidikan dan pelatihan, perjalanan dinas, biaya

akomodasi dan konsumsi, biaya operasional/eksploitasi dan perawatan

kendaraan dinas dan biaya dalam rangka pengadaan alat tulis kantor (ATK)

dan alat perlengkapan kantor (APK).

Standar Harga Satuan adalah besaran harga maksimal komponen

pendukung pekerjaan yang meliputi upah tenaga ahli/tenaga kerja, harga

bahan/material dan harga peralatan/barang.

PENDAHULUAN

I - 3

Standar Biaya Kegiatan adalah besaran harga maksimal biaya

kegiatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan di bidang

kebudayaan dan pariwisata, bidang perencanaan, bidang pekerjaan umum.

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi lainnya yang

mempunyai kekhususan tertentu, standar biaya dan standar satuan harga

diatur tersendiri dalam Peraturan/Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Standar Biaya dan Standar Satuan Harga

Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, kedudukan,

maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II : STANDAR BIAYA UMUM

Bab ini memuat tentang belanja pegawai yang meliputi

honorarium bulanan, harian dan kegiatan, bantuan biaya

pendidikan dan pelatihan serta belanja barang dan jasa

perjalanan dinas, biaya akomodasi dan konsumsi, biaya

eksploitasi dan perawatan kendaraan dinas dan biaya dalam

rangka pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan alat

perlengkapan kantor (APK).

BAB III : STANDAR HARGA SATUAN

Bab ini memuat uraian mengenai standar harga satuan

diuraikan berdasarkan besaran harga maksimal komponen

pendukung pekerjaan yang meliputi upah tenaga ahli/tenaga

kerja, harga bahan/material dan harga peralatan/barang.

BAB IV : STANDAR BIAYA KEGIATAN

Bab ini memuat uraian mengenai standar biaya kegiatan

adalah besaran biaya kegiatan yang dibutuhkan untuk

melaksanakan kegiatan dibidang perencanaan, bidang

pekerjaan umum, bidang kebudayaan dan pariwisata.

PENDAHULUAN