BAB I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR...
Transcript of BAB I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR...
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 1
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan
selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan
tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut
percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata
untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis
yang bergerak cepat tersebut.
Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis
sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak
pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional,
sebagaimana terimplementasi dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu
misinya menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang
mandiri, maju kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
Untuk itu perlu pelaksanaan konsep blue economy dalam
pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui
pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumber
daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan
secara berkelanjutan. Pengembangan blue economy tersebut diharapkan
dapat menciptakan dayasaing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi
yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan,
menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan,serta
menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan blue economy perlu pula
diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang
berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta disertai upaya untuk mengelola wilayah
laut nasional secara terintegrasi.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
Terwujudnya good governance dalam praktik-praktik pemerintahan
dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan
dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu
dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (good governance)
dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparasi dan akuntabilitas.
Asas akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap pemerintah
diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari Sistem AKIP ini pada intinya adalah
penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan oreantasi
kepada hasil (result oriented). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui suatu
Rencana Stratejik jangka menengah ( 5 tahun), Rencana Kinerja Tahunan,
Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja yang merupakan kontrak kinerja,
serta Laporan Pertanggungjawaban kinerja yang baik dan dapat
dipertanggungjawaban setiap tahunnya.
Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu
kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat
digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan
kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat di tahun-
tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama
LAKIP yaitu sebagai media bahan dan laporan pertanggung jawaban kepada
Gubernur terhadap pengukuran Capaian Kinerja serta sebagai alat untuk
meningkatkan kinerja suatu organisasi.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, setiap Instansi/Dinas diwajibkan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 3
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan
menyampaikan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat pada setiap akhir tahun kepada Gubernur Sumatera Barat.
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2015 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban
Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur atas pelaksanaan
program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai
sasaran/target yang telah ditetapkan.
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai sarana penyampaian
pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada public
yang diwakili oleh lembaga legislative dan merupakan sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
dalam melakukan visi dan misinya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja
di masa mendatang, selain itu fungsi utama Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan
penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah oleh Pemerintah.
1.3. DASAR HUKUM
1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 4
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
1976/M.PAN/2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Barat
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2012
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2013
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. III Tahun 2009
tentang tugas pokok dan fungsi Eselon IV pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 5
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
14. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012.
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang
Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2013 tentang
Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014
1.4. GAMBARAN UMUM
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kelautan
dan Perikanan dan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang
Kelautan dan Perikanan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan, pembinaan dan fasilitasi
bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota,
pelaksanaan kesekretariatan Dinas, pelaksanaan tugas di bidang Kelautan,
Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan
Budidaya, dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan,
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan,
pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 6
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
No. 4 Tahun 2008 Tanggal 21 Juli 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat diatas,
Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Daerah Sumatera Barat di Bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan
Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai
5 Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) yang mempunyai tugas khusus
dalam pelaksanaan tugas teknis diantaranya: 1) UPTD BBI Sicincin, 2). UPTD
BLPPMPHP, 3). UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap, 4).
UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Teluk Buo dan 5). UPTD Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Carocok.
1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kelautan dan
Perikanan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kelautan dan
Perikanan mempunyai fungsi adalah :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
Kelautan dan Perikanan
c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 7
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
f. Pelaksanaan tugas di bidang Kelautan, Pulau-Pulau Kecil dan
Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
g. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya
Tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4
tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Barat. Uraian tugas tersebut mengacu kepada Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor. 111 Tahun 2009 tentang Tugas pokok dan
fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat:
Uraian tugas Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat:
1. Kepala Dinas
Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan
dan pelaksanaan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Rincian tugas
kepala dinas sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas;
b. Menyelenggarakan penetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan
kebijakan umum Pemerintah Daerah;
c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan
tugas atas penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan
Keuangan daerah;
d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan
Kelautan dan Perikanan;
e. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan
program, kesekretariatan, kelautan dan pesisir pulau-pulau kecil dan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 8
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
pengawasan, perikanan tangkap, budidaya, pengelohan dan pemasaran
hasil kelautan dan perikanan;
f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah,
swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan Dinas;
g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ
dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan
pelaporan yang meliputi kesekretariatan, kelautan dan pesisir pulau-pulau
kecil dan pengawasan, perikanan tangkap, budidaya, pengelohan dan
pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Kelautan dan Perikanan;
i. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD;
j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sekretariat Dinas
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, kepegawaian,
umum dan keuangan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1)
Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas
b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan
c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian
2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara
terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 9
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
kepegawaian meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hokum,
humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan
perlengkapan di lingkungan Dinas.
2.2. Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan, pengkoordinasisan penyelenggaraan tugas secara
terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan
meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di
lingkungan Dinas.
2.3. Sub Bagian Program
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara
terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program
meliputi : koordinasi perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
lingkungan Dinas.
3. Bidang Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pesisir dan pulau-pulau,
konservasi rehabilitasi tata ruang dan pengawasan dan pengendalian.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bidang Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaaan dan
pelaksanaan di bidang pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang Konservasi dan Rehabilitasi Tata Ruang.
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaaan di bidang Pengawasan dan Pengendalian.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 10
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsinya.
3.1. Seksi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pesisir dan pulau-
pulau, meliputi :
Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan
peta potensi laut di wilayah laut wewenang Provinsi; Pelaksanaan kebijakan
dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar Kabupaten/Kota
dalam wilayah Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset
Kelautan di wilayah laut Provinsi dalam rangka pengembangan jasa
Kelautan; Pelaksanaan dan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas
wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan
laut dalam wilayah Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi
sumber daya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan Provinsi;
Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan
sumber daya laut kwewnagan Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi
pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan Provinsi; Pelaksanaan dan
koordinasi pengelolaan jasa Kelautan dan kemaritiman di wilayah laut
Provinsi; Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil; dan Koordinasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah perairan
kewenangan Provinsi.
3.2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Tata Ruang
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konservasi dan rehabilitasi
tata ruang, meliputi: Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang
laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut wewenang Provinsi;
Pelaksanaan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 11
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan Provinsi;
Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi
bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenagan Provinsi;
Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di
wilayah laut Provinsi; Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan
sumber daya ikan serta lingkungannya antar Kabupaten/Kota di wialyah
laut Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan
pesisir dan laut Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan
konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di laut Provinsi; Pelaksanaan
koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan
perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah
Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang
perairan dalamwilayah kewenangan Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi
pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan
kewenangan Provinsi; Rehabilitasi sumber daya pesisir, pulau-pulau kecil dan
laut di wilayah kewenagan Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dalam wilayah kewenagan
Provinsi; dan Penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan
perikanan dalam wialyah Provinsi.
3.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan fakir miskin,
meliputi: Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal
tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan Pemerintah dan
Kabupaten/Kota; Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang
dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari
wilayah Republik Indonesia; Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis
ikan yang dilindungi; Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan
pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan Provinsi; Pengawasan
pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah Perikanan; Pengawasan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 12
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
perbenihan, pembudidaya ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit
ikan; Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi
perbenihan ikan; Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat
ikandan bahan bakunya; Pengawasan PMMT atau HACCP di unit
pengolahan hasil Perikanan; Pengawasan mutu ekspor hasil Perikanan;
Koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di
pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan Provinsi; Pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan
Provinsi.
4. Bidang Perikanan Tangkap
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Teknologi Penangkapan,
Sarana dan Prasarana dan Perizinan.
Untuk menyelenggaranan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanan
di bidang teknologi penangkapan.
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di bidang sarana dan prasarana.
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di bidang perizinan.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsinya.
4.1. Seksi Teknologi Penangkapan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknologi Penangkapan, yang
meliputi : Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan
ikan di wilayah laut kewenangan Provinsi; Pelaksanaan kebijakan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 13
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar
Kabupaten/Kota dalam wilayah kewenangan Provinsi; Koordinasi
penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan
teknologi di bidang Perikanan skala provinsi; Pengelolaan dan pemanfaatan
Perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi; Koordinasi dan pelaksanaan
estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Provinsi; Fasilitasi
kerjasama pengelolaan dan pemanfatan Perikanan antar Kabupaten/Kota;
Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan
plasma nutfah sumber daya ikan kewenangan Provinsi; Dukungan
pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di
perairan wilayah kewenangan Provinsi; Pelaksanaan kebijakan penggunaan
peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan; dan
Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan.
4.2. Seksi Sarana dan Prasarana
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana, yang
meliputi : Perencanaan pembangunan Perikanan skala Provinsi; Bimbingan
dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan
statistik serta informasi bidang Perikanan di wilayah laut kewenangan
Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi
pembangunan serta pengelolaan pelabuhan Perikanan kewenangan
Provinsi; Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Perikanan
pada wilayah perbatasan dengan negara lain; Pelaksanaan kebijakan
pembangunan kapal Perikanan; Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat
penangkap ikan; Dukungan dalam penetapan kebijakan produktifitas kapal
penangkap ikan; Pelaksanaan kebijakan dan stndarisasi kelaikan kapal
Perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan
Provinsi; dan Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan
penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Provinsi.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 14
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
4.3. Seksi Perizinan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perizinan penangkapan dan
atau pengangkutan ikan, yang meliputi : Pelaksanaan kebijakan perizinan
terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan Provinsi;
Pemberian izin penangkapan dan /atau pengangkutan ikan yang
menggunakan kapal Perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30
GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing; Penetapan kebijakan dan
pelaksanaaan pungutan kewenangan Provinsi; Pelaksanaan kebijakan
usaha Perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi; Pelaksanaan
kebijakan pemberdayaan nelayan kecil; Pelaksanaan kebijakan
peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan Perikanan tangkap
kewenangan Provinsi; Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi
dan investasi di bidang Perikanan tangkap kewenangan Provinsi;
Pendaftaran kapal Perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan
Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal Perikanan berukuran diatas
10 GT sampai dengan 30GT.
5. Bidang Budidaya
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknologi budidaya, kesehatan
ikan dan lingkungan dan perbenihan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bidang Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan
pelaksanaan di bidang teknologi pembudidaya ikan.
b. Pelaksanaan kesehatan ikan dan lingkungan.
c. Pelaksanaan perbenihan ikan.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 15
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsinya
5.1. Seksi Teknologi Budidaya
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pembudidayaan ikan yang
meliputi : Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan; Pelaksanaan
kebijakanproduk pembenihan Perikanan di air tawar, air payau dan laut;
Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan; Pelaksanaan kebijakan,
pembangunan dan pengelolaan balai ikan air tawar, air payau dan laut;
Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan; Pelaksanaan
kebijakan perizinan dan pennneeerbitttan IUP di bidang pembudidayaan
ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Provinsi;
Koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan; Koordinasi dan
Pelaksanaan kebijakan keramba jaringapung di perairan umum
lintasKabupaten/Kota dan wilayah laut kewenangan Provinsi.
5.2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesehatan ikan dan
lingkungan, meliputi : Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan
peredaran serta pengawasan obat ikan,bahan kimia, bahan bilogis dan
pakan ikan; Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor dan benih
ikan; Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan,
pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan; Pelaksanaan kebijakan
pembudidayaan ikan dan perlindungannya;vPelaksanaan kebijakan
pengawasan alat pengangkut unit penyimpanan hasil produksi budidaya
ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta
pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya; Koordinasi dan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 16
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
pelaksanaan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; dan Koordinasi dan
pelaksanaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.
5.3. Seksi Perbenihan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang Perbenihan ikan, meliputi :
Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan
pembudidayaan ikan; Pelaksanaan kebijakanpengelolaan penggunaan
sarana dan prasarana pembudidayaan ikan; Pelaksanaan teknis pelepasan
dan penarikan varietas induk/benih ikan; Pelaksanaan teknis perbanyakan
dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam; dan Koordinasi
dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas Kabupaten/Kota.
6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan mutu hasil Perikanan,
investigasi dan pengembangan usaha dan promosi dan pemasaran hasil
perikanan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pengolahan mutu hasil perikanan.
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang Investasi dan Pengembangan Usaha.
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsinya.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 17
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
6.1. Seksi Pengolahan Mutu Hasil Perikanan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bahan perumusan
kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan mutu
hasil perikanan, meliputi: Bimbingan teknis pembinaan dan pelaksanaan
standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan;
Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan; Pelaksanaan kebijakan
pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya; kebijakan pengolahan hasil
perikanan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam
rangka jaminan mutu dan jaminan pangan; Pelaksanaan kebijakan
pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit
penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACC; Pelaksanaan
kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian mutu
hasil perikanan; dan Bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik dan
cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan
tempat ikan hidup.
6.2. Seksi Investasi dan Pengembangan Usaha
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang investasi dan
pengembangan usaha, meliputi: Penyusunan rencana dan pelaksanaan
kerjasama nasional dan internasional bidang Perikanan skala Provinsi;
Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha
hasil Perikanan; dan Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha
pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan di Provinsi.
6.3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi dan pemasaran hasil
perikanan, meliputi: Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas dan SDM
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 18
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
di bidang promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; Bimbingan
teknis kerjasama promosi dan pemasaran antar Kabupaten/Kota;
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pemasaran hasil
Kelautan dan Perikanan; Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan
penerapan teknologi perikanan; Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan
pengelolaan pusat pemasaran ikan; Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta
penyelenggaraan diklat fungsional, teknis keahlian, manjemen dan
kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di Provinsi; dan Pelaksanaan
kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang Kelautan dan Perikanan di
Provinsi.
7. UPTD Balai Budidaya Ikan
Tugas pokok UPTD Balai Budidaya Ikan adalah melaksanakan sebagian
tugas teknis operasional Dinas dibidang pelayanan dan membuat laporan
pelaksanaan tugas sesuai dengan format yang telah disediakan oleh Dinas.
Dalam menyelenggarakan tugas UPTD BBI mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang Pembudidayaan
b. Pemberian pelayanan teknis pembudidayaan
c. Pembinaan pelayanan teknis pembudidayaan
d. Pembinaan instalasi-instalasi UPTD BBI
e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha UPTD BBI
Susunan Organisasi UPTD Balai Budidaya Ikan terdiri :
a. Kepala
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Pembibitan dan Pemeliharaan
d. Seksi Pengembangan dan Budidaya
e. Kelompok Jabatan Fungsional
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 19
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
7.1. Kepala UPTD BBI
Melaksanakan tugasnya meliputi perencanaan, perumusan kebijakan
serta penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala UPTD mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana pembangunan teknis operasional UPTD Balai
Budidaya Ikan
b. Memberi analisa teknis operasional pelaksanaan pembibitan ikan,
pengembangan budidaya di lingkungan Balai Budidaya Ikan
c. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis dalam pengkajian penerapan
teknologi Budidaya Ikan dan pelestarian lingkungan
d. Melakukan pengawasan teknis pengendalian mutu benih dan induk
melalui sertifikasi
e. Pelaksanaan operasional pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat
UPR (Unit Pembenihan Rakyat)
f. Memproduksi benih dan ikan konsumsi untuk didistribusikan
kemasyarakatan/petani ikan
g. Perbanyakan induk ” Grand Parent Stock ” (GPS) menjadi induk/calon
induk ” Parent Stock” dan distribusi induk
h. Pembinaan terhadap instalasi BBI
i. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasi Ketatausahaan Unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai Budidaya Ikan
7.2. Sub Bagian Tata Usaha
Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi, urusan
umum, perencanaan, perlengkapan dan tugas-tugas yang diberikan oleh
Kepala UPTD
7.3. Seksi Pembibitan dan Pemeliharaan
Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program kerja
serta mengawasi pelaksanaan kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 20
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
7.4. Seksi Pengembangan dan Budidaya
Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program kerja dan serta
mengawasi pelaksanaan kerja sesuai ketentuan yang berlaku .
Kepala UPTD dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas bila ditemukan penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala UPTD wajib memberikan laporan secepatnya kepada Kepala
Dinas apabila ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang
berlaku
8. UPTD Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu
Hasil Perikanan (BLPPMHP)
Tugas Pokok UPTD Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu
Hasil Perikanan (BLPPMHP) adalah : (a). melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap mutu/hasil perikanan, dan fasilitas teknis
pengolahannya. (b). Melaksanakan pengujian dan pemeriksaan laboratorium
terhadap bahan baku, bahan pembantu dan produk akhir hasil perikanan. (c).
Melaksanakan pengembangan motorisasi perikanan.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD BLPPMHP
mempunyai fungsi :
1. Pengambilan contoh pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap
bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil
perikanan.
2. Pengawasan, pengujian ketelitian dan kecermatan bekerja dari laboratorium
unit pengolahan hasil perikanan
3. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang pengendalian dan pengawasan
mutu hasil perikanan dalam rangka realisasi Sertifikat Kelayakan
Pengolahan (SKP) dan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 21
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
Terpadu (PMMT) berdasarkan konsep HACCP (Hazard Analisis Critical
Control).
4. Pemberian bimbingan teknis tentang Teknik pengolahan dan
pengembangan produk bernilai tambah, diversifikasi jenis olahan dan
pengembangan peralatan pengolahan dan penangkapan.
5. Penerbitan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) terhadap produk
perikanan yang memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia dalam
rangka pemberian jaminan mutu dan jaminan keamanan pangan.
6. Melaksanakan monitoring terhadap mutu hasil perikanan yang
didistribusikan dan dipasarkan.
7. Melaksanakan monitoring terhadap kualitas perairan / lingkungan tempat
hidup ikan
8. Pelatihan/penyuluhan tentang pengendalian mutu, produk bernilai tambah
serta menggalakkan program Gemar Ikan.
9. Pelayanan, bimbingan dan perbaikan mesin kapal perikanan, alat tangkap
dan alat pengolahan hasil perikanan.
10. Pelatihan dan penyuluhan tentang pengembangan motorisasi perikanan
seperti pembuatan rumpon/payos, perbaikan mesin kapal, mesin pengolahan
dll.
11. Melaksanakan pembinaan terhadapworkshop perikanan yang berada di
daerah Kab/Kota.
Susunan Organisasi UPTD Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian
Mutu Hasil Perikanan terdiri :
a. Kepala
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Pemeriksaan dan Pengujian mutu
d. Seksi Pengembangan Motorisasi Perikanan
e. Kelompok Jabatan Fungsional
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 22
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
8.1. Kepala UPTD BLPPMHP
Melaksanakan tugasnya meliputi perencanaan, perumusan kebijakan serta
penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala UPTD mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana pembangunan teknis operasional BLPPMHP
b. Memberi analisa teknis operasional pelaksanaan Pemeriksaan dan
pengujian mutu serta pengembangan motorisasi perikanan
c. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis dalam sertifikasi mutu hasil perikanan
d. Melakukan pengawasan teknis terhadap semua kegiatan pada UPTD Balai
Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
e. Pelaksanaan Pelayanan teknis Administrasi Ketatausahaan unit pelaksana
teknis Dinas BLPPMHP.
8.2. Sub Bagian Tata Usaha
Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi, urusan
umum, perencanaan perlengkapan dan tugas-tugas yang diberikan oleh
Kepala UPTD
8.3. Seksi Pemeriksaan dan Pengujian Mutu
Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program kerja serta
mengawasi pelaksanaan kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8.4. Seksi Pengembangan Motorisasi Perikanan
Mempunyai tugas menyiapkan bahan data jenis pelayanan kepada
masyarakat.
9. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap
Tugas pokok UPTD Pelabuhan perikanan pantai sikakap adalah
melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pelabuhan perikanan.
Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap terdiri :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 23
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
a. Kepala
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Sarana Pelabuhan
d. Seksi Tata Operasional
e. Kelompok Jabatan Fungsional
9.1. Tugas Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan
Memimpin, merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan, membina
pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas
pelabuhan perikanan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
9.2. Kasubag Tata Usaha
Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi, persuratan,
kepegawaian, perlengkapan keuangan dan umum.
Dengan uraian tugas.
1. Mengendalikan surat-surat keluar dan masuk.
2. Melaksanakan urusan kepegawaian.
3. Melaksanakan urusan keuangan.
4. Melaksanakan urusan administrasi umum.
5. Melaksanakan inventaris barang dan barang habis pakai.
6. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan kantor.
7. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, keamanan dan
kebersihan kantor.
8. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian peralatan dan
perlengkapan kantor.
9. Menghimpun dan menyusun data dan pelaporan UPTD Pelabuhan
Perikanan.
10. Menghimpun dan menyusun program kerja UPTD Pelabuhan Perikanan.
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 24
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
9.3. Kasi Sarana Pelabuhan
Menyelenggarakan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional
pelabuhan perikanan.
Dengan uraian tugas :
1. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana dan prasarana
pelabuhan perikanan.
2. Membuat rancangan usulan pemeliharaan, rehabilitasi pengadaan
sarana dan prasarana pelabuhan perikanan berdasarkan skala prioritas.
3. Membuat petunjuk/pedoman pemeliharaan atau pemakaian sarana dan
prasarana pelabuhan perikanan.
4. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan atau
pemakaian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
5. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan usulan barang-barang
sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
6. Melaksanakan kelancaran instalasi air dan listrik di lingkungan
pelabuhan perikanan.
7. Melakukan koordinasi untuk pemeliharaan / pengembangan sarana dan
prasarana pelabuhan perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan
dan publikasi hasil riset.
8. Menghimpun dan mengolah data untuk monitoring pelabuhan
perikanan, statistik perikanan tangkap dan lainnya yang berkaitan.
9. Membuat konsep surat dan pelaporan seksi sarana pelabuhan.
10. Menyimpan arsip yang berkaitan dengan seksi sarana pelabuhan.
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
9.4. Kasi Tata Operasional Pelabuhan
Menyelenggarakan urusan operasional pelabuhan perikanan.
Dengan uraian tugas :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 25
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
1. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana dan prasarana
pelabuhan perikanan.
2. Menyiapkan konsep tata laksana pemanfaatan fasilitas pelabuhan
perikanan.
3. Membuat bahan kelengkapan administrasi pemanfaatan fasilitas
pelabuhan perikanan.
4. Melaksanakan pelayanan kapal perikanan dan keselamatan pelayaran.
5. Melaksanakan pelayanan usaha perikanan di lingkungan pelabuhan
perikanan.
6. Melaksanakan pengamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan
bongkar muat, pelelangan, perpakiran, lalu lintas barang dan kebersihan
di lingkungan pelabuhan perikanan.
7. Melakukan koordinasi untuk pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan,
pengawasan penangkapan ikan dan mutu hasil perikanan, pemantauan
wilayah pesisir dan wisata bahari.
8. Membuat konsep surat dan pelaporan seksi tata operasional pelabuhan.
9. Menyimpan arsip yang berkaitan dengan seksi tata operasional
pelabuhan.
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
10. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok
Tugas Pokok pelabuhan perikanan adalah untuk melaksanakan
pengelolaan sarana pelabuhan, melaksanakan pelayanan dalam hal
keperluan bahan bakar dan perbekalan kapal perikanan serta mengadakan
bimbingan dan pengembangan daerah pelabuhan.
Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok terdiri :
a. Kepala Urusan Tata Usaha
b. Kepala Seksi Sarana Pelabuhan
c. Kepala Seksi Tata Operasional
d. Kelompok Jabatan Fungsional
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 26
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
10.1. Tugas Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan:
Melakukan perencanaan teknis operasional pelabuhan
perikanan,Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pengembangan dan
pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan
10.2. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
Melakukan urusan tata usaha UPTD Pelabuhan Perikanan Carocok
Tarusan
Dengan uraian tugas.
1. Mengendalikan surat-surat keluar dan masuk.
2. Melaksanakan urusan kepegawaian.
3. Melaksanakan urusan keuangan.
4. Melaksanakan urusan administrasi umum.
5. Melaksanakan inventaris barang dan barang habis pakai.
6. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan kantor.
7. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, keamanan dan
kebersihan kantor.
8. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian peralatan dan
perlengkapan kantor.
9. Menghimpun dan menyusun data dan pelaporan UPTD Pelabuhan
Perikanan.
10. Menghimpun dan menyusun program kerja UPTD Pelabuhan Perikanan.
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
10.3. Seksi Sarana Pelabuhan, mempunyai tugas :
Menyelenggarakan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional
pelabuhan perikanan.
Uraian tugas :
1. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana dan
prasarana pelabuhan perikanan.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 27
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
2. Membuat rancangan usulan pemeliharaan,rehabilitasi pengadaan
sarana dan prasarana pelabuhan perikanan berdasarkan skala
prioritas.
3. Membuat petunjuk/pedoman pemeliharaan atau pemakaian sarana
dan prasarana pelabuhan perikanan.
4. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan atau
pemakaian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
5. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan usulan barang-barang
sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
6. Melaksanakan kelancaran instalasi air dan listrik di lingkungan
pelabuhan perikanan.
7. Melakukan koordinasi untuk pemeliharaan/pengembangan sarana dan
prasarana pelabuhan perikanan, pemberdayaan masyarakat
perikanan dan publikasi hasil riset.
8. Menghimpun dan mengolah data untuk monitoring pelabuhan
perikanan, statistik perikanan tangkap dan lainnya yang berkaitan.
9. Membuat konsep surat dan pelaporan seksi sarana pelabuhan.
10. Menyimpan arsip yang berkaitan dengan seksi sarana pelabuhan.
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikanan pimpinan.
10.4. Seksi Tata Operasional Pelabuhan
Menyelenggarakan urusan operasional pelabuhan perikanan.
Uraian tugas :
a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis pemanfaatan
fasilitas pelabuhan perikanan.
b. Menyiapkan konsep tata laksana pemanfataan fasilitas pelabuhan
perikanan.
c. Membuat bahan kelengkapan administrasi pemanfaatan fasilitas
pelabuhan perikanan.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 28
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
d. Melaksanakan pelayanan kapal perikanan dan keselamatan pelayaran.
e. Melaksanakan pelayanan usaha perikanan di lingkungan pelabuhan
perikanan.
f. Melaksanakan pengamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan
bongkar muat, pelelangan, perpakiran, lalu lintas barang dan
kebersihan di lingkungan pelabuhan perikanan.
g. Melakukan koordinasi untuk pemanfatan fasilitas pelabuhan
perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan mutu hasil perikanan,
pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari.
h. Membuat konsep surat dan pelaporan seksi tata operasional pelabuhan.
i. Menyimpan arsip yang berkaitan dengan seksi tata operasional
pelabuhan.
j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
11. UPTD Balai Benih Ikan Pantai Teluk Buo
Susunan Organisasi Balai Benih Ikan Pantai terdiri dari :
a. Kepala Benih Ikan Pantai
b. Sub.Bagian Tata Usaha
c. Seksi Pelayanan Teknis Produksi\
d. Seksi Standarisasi dan Informasi
11.1. Tugas Kepala UPTD BBI Teluk Buo
Melakukan perencanaan, perumusan kebijaksanaan serta penyusunan
program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas.
11.2. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
Memberikan pelayanan teknis administrasi, urusan umum, perencanaan
perlengkapan dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD
Dengan uraian tugas:
1. Mengendalikan surat-surat keluar dan masuk.
2. Melaksanakan administrasi umum.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 29
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
3. Merencanakan kebutuhan barang, bahan bakar minyak dan
perlengkapan UPTD.
4. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, keamanan dan
kebersihan kantor/lingkungan UPTD.
5. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian peralatan dan
perlengkapan kantor UPTD.
6. Mengelola daftar hadir, izin dan cuti pegawai
7. Menghimpun, melengkapi petunjuk dan tindak lanjut penegak disiplin
8. Menyusun rencana dan program peningkatan penyajian data dan
laporan
9. Membuat dan menghimpun program kerja UPTD
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
11.3. Seksi Pelayanan Teknis Produksi, mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan rencana dan program kerja serta mengawasi pelaksana
kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Uraian tugas :
1. Menghimpun dan mengolah data mengenai pendederan,
penggelondongan dan pembesaran ikan.
2. Membuat rencana dan program kerja seksi pelayanan teknis produksi
3. Membuat petunjuk teknis tentang kesehatan ikan, pendederan,
penggelondongan dan pembesaran.
4. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan pelatihan/pertemuan
tentang budidaya ikan
5. Melaksanakan pendistribusian benih dan ikan konsumsi
6. Melakukan uji coba terhadap pengembangan komoditi budidaya ikan
laut dan pantai.
7. Melaksanakan tugaslainnya yang diberikan pimpinan.
8. Membuat laporan kegiatan bulanan kepada pimpinan.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 30
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
11.4. Seksi Standarisasi dan Informasi
Menyiapkan bahan dan data jenis pelayanan kepada masyarakat.
Uraian tugas :
1. Menghimpun dan mengolah data mengenai pengelolaan induk,
perbenihan, pakan alami dan kualitas air.
2. Membuat rencana kerja dan program kerja seksi Standarisasi dan
Informasi.
3. Membuat petunjuk teknis.
4. Melakukan penerapan teknologi hatchery dan pengelolaan induk ikan
laut dan pantai.
5. Melakukan uji coba terhadap pengembangan teknologi perbenihan dan
pengelolaan induk.
6. Melakukan publikasi teknologi perbenihan dan pengelolaan induk
7. Melaksanakan pendistribusian telur dan calon induk ikan.
8. Melakukan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu atau sertifikasi benih dan
pengawasan mutu benih
9. Membuat laporan kegiatan bulanan kepada pimpinan
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
1.6. STRUKTUR ORGANISASI
Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera
Barat terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Program
c. Bidang Kelautan Pesisir Pulau – Pulau Kecil dan Pengawasan terdiri dari
1. Seksi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Seksi Konservasi dan Rehabilitas Tata Ruang
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 31
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
d. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
1. Seksi Teknologi Penangkapan
2. Seksi Sarana dan Prasarana
3. Seksi Perizinan
e. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
1. Seksi Teknologi Budidaya
2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
3. Seksi Perbenihan
f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
terdiri dari :
1. Seksi Pengolahan Mutu Hasil Perikanan
2. Seksi Investasi dan Pengembangan Usaha
3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Berikut dibawah ini bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat :
KEPALA
SEKRETARIAT
SUBAG PROGRAM SUBAG KEUANGAN SUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG KELAUTAN
PESISIR PULAU – PULAU
KECIL DAN PENGAWASAN
SEKSI PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL
SEKSI KONSERVASI DAN
REHABILITAS TATA
RUANG
SEKSI PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
SEKSI SARANA DAN
PRASARANA
SEKSI
BIDANG PERIKANAN
TANGKAP
SEKSI TEKNOLOGI
PENANGKAPAN
SEKSI KESEHATAN IKAN
DAN LINGKUNGAN
SEKSIPERBE
BIDANG PERIKANAN
BUDIDAYA
SEKSI TEKNOLOGI
BUDIDAYA
BIDANG PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL
KELAUTAN & PERIKANAN
SEKSI TEKNOLOGI
PENGOLAHAN MUTU
HASIL PERIKANAN
SEKSI INVESTASI DAN
PENGEMBANGAN USAHA
SEKSI PROMOSI DAN
PEMASARAN HASIL
PERIKANAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
UPTD
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 32
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
1.7. Sumber Daya Manuasia (SDM)
Pada tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan yang didukung dengan jumlah pegawai dengan
rincian sebagai berikut:
1.7.1. Jumlah Pegawai.
Jumlah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi saat ini adalah
194 orang yang terdiri :
1. PNS : 189 orang
2. PTT : 1 orang
3. Tenaga
Kontrak
: 4 orang
1.7.2. Komposisi Kepegawaian
Komposisi kepangkatan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :
1. Golongan IV : 24 orang
2. Golongan III : 102 orang
3. Golongan II : 54 orang
4. Golongan I : 9 orang
1.7.3. Kualifikasi Pendidikan
Kualifikasi tingkat pendidikan pegawai Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :
1. S3 : 1 orang
2. Pasca Sarjana (S2) : 19 orang
3. Sarjana (S1) : 76 orang
4. Diploma III : 10 orang
5. SLTA : 74 orang
6. SLTP : 1 orang
7. SD : 8 orang
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 33
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
1.7.4. Aset / Modal
Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa aset /
modal berupa beberapa bangunan yang dijadikan kantor baik di Dinas
Provinsi maupun di beberapa UPTD. Dalam melaksanakan tugas teknis,
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai beberapa sarana transportasi
berupa kendaraan dinas operasional baik kendaraan dinas roda empat
maupun roda 2 yang digunakan untuk operasional kedinasan, Selain itu
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi juga memiliki kendaraan Dinas
diatas air seperti kapal pengawasan dan speed boat yang digunakan untuk
melakukan operasional pengawasan terhadap dumberdaya kelautan dan
perikanan.
Untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, Dinas Kelautan dan
Perikanan baik di Provinsi maupun di UPTD memiliki sarana elektronik
berupa komputer, laptop dan printer, sarana komunikasi seperti Telephone
dan Faximile dan Mobiler dan peralatan kantor lainnya seperti meja dan
kursi kantor, lemari arsip dan sarana penunjang lainnya.
Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan
Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai
5 Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) yang mempunyai tugas khusus
dalam pelaksanaan tugas teknis diantaranya:1) UPTD BBI Sicincin, 2). UPTD
BLPPMPHP, 3). UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap,
4).UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Teluk Buo dan 5). UPTD Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Carocok yang hingga saat ini masih operasional.
1.8. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan, mengisi pembangunan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 34
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
Kelautan dan Perikanan dengan menyelaraskan dan menjalankan misi – misi
yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2010 – 2015 Provinsi Sumatera Barat.
Dalam mendukung RPJMD Provinsi Sumatera Barat, Dinas kelautan dan
Perikanan terkait dalam 2 misi yaitu :
Misi 4: Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis
kerakyatan, berdayasaing regional dan global;
Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwasasan
lingkungan.
Untuk Prioritas Pembangunan yang terkandung dalam RPJMD, Dinas Kelautan
dan Perikanan terkait dalam 3 prioritas, yaitu :
- Prioritas 5 : Pengembangan Pertanian berbasis kawasan dan komoditi
unggulan
- Prioritas 8 : Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, penangguran dan
daerah tertinggal
- Prioritas 10 : Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian lingkungan
Dalam upaya pelaksanaan prioritas di atas dan sesuai dengan tupoksi yang
diemban, maka Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan beberapa Aspek
strategis yang akan menjadi prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
Sumatera Barat, terdiri dari 19 Kab/Kota Memiliki potensi sumberdaya
Kelautan dan Perikanan yang dapat dikembangkan dan menjadi sumber
ekonomi baru dalam menunjang pembangunan dalam peningkatan roda
perekonomian baik di Sumatera Barat maupun Indonesia pada umumnya.
Provinsi Sumatera Barat mempunyai kawasan laut termasuk Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) seluas 51.060,23 km2 dengan panjang garis pantai Sumatera
Barat yaitu 570,55 Km ditambahkan dengan Kep. Mentawai menjadi 1.973,246
Km dan 185 pulau-pulau kecil.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 35
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
Untuk usaha Perikanan Budidaya air tawar, Sumatera Barat mempunyai
empat danau yaitu Maninjau, Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah
dengan luas keseluruhan 27.511 ha. Ditambah dengan lahan yang dapat dijadikan
tambak yang berada di daerah pantai.
Potensi perikanan laut sebesar 565,100 ton pada WPP 572, sedangkan
Produksi Perikanan Laut tahun 2015 sebesar 206.339,00 ton . Potensi lahan
budidaya laut sebesar 323.524 Ha. Dari potensi tersebut baru dilakukan kegiatan
budidaya kerapu, kepiting, bandeng , rumput laut dan udang seluas 3,37 Ha atau
sebesar 0,0010 % dengan produksi budidaya laut sebesar 263,03 ton pada tahun
2015. potensi lahan untuk budidaya ikan di kolam seluas 24.300 Ha dan pada
Tahun 2015 luas kolam yang produktif adalah seluas 13.724,80 Ha atau
termanfaatkan sebesar 56,48% dari potensi yang ada, dengan jumlah produksi
kolam tahun 2015 sebesar 206.063,03 ton.
Potensi budidaya ikan di sawah seluas 55.140 ha dan pada tahun 2015 luas
areal budidaya ikan di sawah yang baru dimanfaatkan adalah 3.207,78 ha atau
termanfaatkan sekitar 5,82 % dari potensi yang ada. Jumlah produksi ikan
disawah tahun 2015 sebesar 3.239,78 ton.
Dan potensi lahan untuk budidaya tambak seluas lebih kurang 54.197 ha
yang tersebar di Kab. Pesisir Selatan, Padang Pariaman dan Kepulauan Mentawai.
Pada tahun 2015 luas areal budidaya tambak sudah termanfaatkan sebesar 19,07
Ha atau sebesar 0,035% dengan produksi budidaya tambak sebesar 280,41 ton.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 36
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
Potensi untuk jaring apung adaah 27.500 ha, pada tahun 2015 luas areal
jaring apung yang baru dimanfaatkan adalah 739.269 M2 atau 73,92 Ha
termanfaatkan sekitar 0,27 % dari potensi yang ada. Jumah produksi jaring
apung tahun 2015 sebesar 73.481,44 ton.
1.6.1. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN
Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah
dilakukan di Sumatera Barat dalam kurun waktu 2011 – 2015 cukup
berdampak positif dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan
langsung oleh pelaku usaha perikanan baik nelayan, pembudidaya ikan
maupun pengolah hasil perikanan. Namun dalam pelaksanaannya masih
terdapat kendala - kendala dan permasalahan yang masih dihadapi. Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama dengan Kabupaten/Kota terus
melakukan upaya – upaya untuk mengatasi permasalahan.
Dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)
yaitu persainagn bebas di Negara-Negara Kawasan Asia Tenggara dalam
hal industry dan arus pasar Internasional, maka akan terjadi tingkat
kompetensi yang tinggi, tidak adanya hambatan dalam Sistem
perdagangan dan banyaknya barang Impor yang masuk ke Indonesia
dengan kualitas yang bersaing. Permasalahan baru yang di hadapi
Indonesia adalah kesiapan para pelaku usaha untuk bersaing dan berperan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 37
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
aktif di pasar global dan menciptakan komoditi-komoditi produk yang
bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.
Hal ini sudah sepantasnya menjadi Issu Strategis yang harus dilakukan
dan menjadi tugas berat kita kedepan oleh para pengambil kebijakan dan
seluruh pelaku usaha khususnya pelaku usaha perikanan.
1.6.2. RUMUSAN PERMASALAHAN STRATEGIS YANG DIHADAPI MASA
KINI
Dari inventarisasi dan investigasi berbagai permasalahan yang
dihadapi di bidang kelautan dan perikanan sampai saat ini, beberapa hal
strategis yang dapat dikuantifisir antara lain ;
a. Rendahnya kualitas induk yang ada di Sumatera Barat, baik yang ada
di semua Balai Benih Ikan Sentral, Balai Benih Ikan Kabupaten/ Kota
maupun Unit Pembenihan Rakyat, sehingga produktifitas optimal dan
tingkat keekonomian yang diterima produsen masih jauh dari yang
diharapkan. Hal ini tentunya berdampak pada kekurang populeran
usaha perikanan ini bagi calon-calon pelaku lainnya sehingga
pengembangan unit usaha dan jumlah pelaku/ tenaga kerja tidak
mengalami peningkatan yang signifikan.
b. Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilema
khususnya bagi nelayan tradisional yang dihadapkan pada kompleksitas
permasalahan degradasi kualitas wilayah penangkapan di zona I pantai
barat Pulau Sumatera, perkembangan sektor lain yang memanfaatkan
zona penangkapan seperti transportasi, pariwisata dan sebagainya,
dihadapkan dengan tidak meningkatkan kuantitas dan kualitas alat
tangkap yang dimiliki nelayan tradisional. Hal ini tentunya lebih lanjut
berdampak pada tingkat pendapatan/ kesejahteraan nelayan,
regenerasi nelayan dan sebagainya.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 38
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
c. Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan
perikanan dapat dilihat perkembangan jumlah areal budidaya, jumlah
armada tangkap, jumlah unit pengolahan dan lain-lain yang diduga
diakibatkan karena kekurangtertarikan pelaku-pelaku pemula atau
pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan
perikanan. Pola budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran
masih sangat tradisional dan sudah bertahan dari beberapa generasi
sebelumnya.
d. Bertambahnya luas wilayah laut yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat sebesar 51.069,23 luas perairan laut sampai
dengan 12 mil sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah dimana Kewenangan Pengelolaaan Wilayah Laut
0 – 4 mill yang selama ini menjadi Kewenangan Kab/Kota dialihkan
menjadi Kewenangan Provinsi yang mencakup Pengelolaan Ruang Laut
s/d 12 Mil, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut, konservasi,
pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil , pengelolaan
penangkapan ikan di atas 5 – 30 GT, penerbitan izin usaha perikanan
budidaya, izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
bahkan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan, namun belum diiringi dengan sarana dan prasarana yang
memadai sehingga pengawasan dan pengendalian terhadap
pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
baik di darat maupun di laut belum berjalan optimal
e. Kompetisi daerah tetangga seperti Riau, Jambi di bidang perikanan
budidaya perlu dianalisa baik dalam hal dukungan Pemerintah
Daerahnya, tingkat partisipasi masyarakatnya maupun efektifitas
program dan kegiatannya, seperti keberadaan wilayah minapolitan
patin di Kab. Kampar Riau dan pemanfaatan optimal dari BBAT Jambi
oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi menjadi
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 39
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
tantangan potensial bagi Sumatera Barat. Khusus bidang penangkapan,
agresifitas nelayan Sumatera Utara dan Bengkulu menjadi ancaman
serius terlebih kurangnya perhatian Pemerintah untuk melakukan
koordinasi dalam regulasi penangkapan di wilayah pantai barat Pulau
Sumatera.
f. Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional
Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor
lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen
pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi Sumatera Barat.
g. Diversifikasi produk hasil perikanan Sumatera Barat masih berskala
rumah tangga dan belummampu menghasilkan nilai tambah yang
berdaya saing tinng dengan Standar Internasional untuk menghadapi
pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).
h. Akses internasional terbatas dengan tidak adanya penerbangan
langsung baik khusus kargo maupun passanger carrier yang dapat
mengangkut cargo hasil perikanan telah menimbulkan kerugian baik
karena kuantitas pengiriman maupun karena factor kualitas yang
terdegradasi karena faktor waktu pengiriman. Hal diatas
mengakibatkan rendahnya nilai jual dan merosotnya imej produk
Sumatera Barat di pasar Internasional.
1.9. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai
pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut
diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement)
Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 40
LAPORAN KINERJA ( LAKIP) TAHUN 2015
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance
gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek
strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat serta
struktur organisasi;
Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen
perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan
anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun
2015 meliputi RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015,
Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, menjelaskan analisis
pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian
sasaran strategis pada Tahun 2015.
Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kiinerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan
menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa
datang.