BAB I

SPESIFIKASI UMUM

PASAL 1

GAMBARAN UMUM PROYEK

Peserta harus mempelajari seluruh gambar-gambar serta Rencana Kerja dan Syarat-

syarat ini dengan seksama untuk memahami benar-benar isi dokumen tersebut secara

keseluruhan maupun setiap bagian. Tidak ada gugatan yang akan dipertimbangkan jika

gugatan itu disebabkan peserta tidak atau kurang memahami setiap isi dokumen ini.

1.1 KETERANGAN UMUM

1. Nama Proyek : PROYEK PEMBANGUNAN

JALAN KOLEKTOR PRIMER di KAB.BOGOR,

JAWA BARAT

2. Alamat Proyek : Desa Ciujung – Sentul 2, Kab. Bogor

3. Lingkup Pekerjaan : 1. Pekerjaan pembuatan jalan

2. Pekerjaan drainase

3. Pekerjaan elektrikal

4. Pemasangan Rambu dan Marka jalan

4. Pemberi Tugas : DINAS PEKERJAAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

5. Konsultan Perencana : PT. RKM Consultant Jaya

6. Alamat : Jl. Dharma 3 No. 16

Cijantung, Jakarta Timur

7. Konsultan Pengawas : PT. Watch Consultant Prima

8. Alamat : Jl. Kitarung No.01

Rangkasbitung, Banten

1.2 Data Teknis Proyek

1. Klasifikasi Jalan : Jalan perkotaan, Jalan Kolektor Primer

2. Kualifikasi : Kelas I, Jalan 4 lajur 2 arah terbagi

3. Kecepatan rencana : 80 km/jam

4. Panjang Jalan : 2008,54 m

5. Jenis Konstruksi : Perkerasan Lentur

a.Lapisan Permukaan, asphalt 7,5 cm

b. Lapisan Pondasi Atas, batu pecah 20 cm

c.Lapisan Pondasi Bawah, sirtu 11,45 cm

6. Lebar perkerasan : (4 x 3,5) m

a.Jalur Lalu Lintas : 3,5 m / lajur

b. Kemiringan melintang : 2 %

7. Lebar Median : 2,5 m

8. Lebar Tepian : 0,2 m

9. Lebar Bahu Jalan : 2,0 m

Proyek tersebut merupakan jalan arteri yang terletak di Kabupaten Bogor.

Direncanakan untuk dapat dilewati kendaraan umum dengan kecepatan 80 Km/jam, dengan

asumsi volume kendaraan yang padat jalan ini mampu memikul beban yang sangat tinggi

terhadap volume kendaraan tersebut.

Dengan dibuatnya jalan arteri ini diharapkan kemacetan dapat berkurang. Pembuatan

jalan ini juga bertujuan guna memaksimalkan arus pendistribusian barang dimana pada daerah

sekitar tersebut banyak dijumpai serta terdapat pabrikasi baik makanan, minuman, dan masih

banyak lainnya. Pembuatan jalan kolektor ini memiliki lebar 6 m terdiri dari 2 lajur, memiliki

lebar bahu jalan 2,0 m. Jalan ini juga di rencanakan agar dapat dilewati kendaraan hingga 20

tahun kedepan.

PASAL 2

PENGERTIAN DAN ISTILAH

1. Proyek

Suatu pekerjaan yang memiliki jangka waktu tertentu yang dikehendaki

oleh pemberi tugas untuk direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak lain atau

wakilnya yang ditunjuk.

2. Pengguna Jasa

Adalah orang atau badan hukum yang memiliki proyek dan memberikan

pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa

dan yang membayar biaya pekerjaan yang dimulai dari perencanaan

kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh

Barang/Jasa tersebut. Pengguna jasa dapat berupa perseorangan,

badan/lembaga/instansi pemerintah maupun swasta Dalam hal ini pemberi

tugas adalah Pemerintah Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kalimantan Timur.

3. Pengguna Anggaran (PA) :

Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat

yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBD.

(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling

kurang di website Dinas Pekerjaan Umum Tangerang;

c. menetapkan PPK;

d. menetapkan Pejabat Pengadaan;

e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran;

g. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

h. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat

Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan

j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen

Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

a. menetapkan tim teknis ; dan/atau

b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui

Sayembara/Kontes.

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk

menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan

APBD.

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

Adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum

Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Pemilik

Pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang

meliputi:

1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3) Rancangan Kontrak.

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. menandatangani Kontrak;

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan

Barang/Jasa kepada PA/KPA;

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada

PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran

dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;

dan

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa.

6. Pokja ULP

Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan yang berfungsi

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Jawa Barat yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada

unit yang sudah ada.

7. Konsultan Perencana

Merupakan orang atau badan hukum yang ditunjuk untuk membuat

perencanaan bangunan secara lengkap dalam perencanaan pembuatan jalan

kolektor ,dapat berupa perseorangan/ perseorangan berbadan hukum/ badan

hukum yang bergerak dalam bidang perencanaan pekerjaan bangunan. Dalam

proyek ini ditunjuklah sebagai konsultan perencana adalah PT. RKM

Consultant Jaya (Persero).

8. Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas adalah orang atau badan yang ditunjuk pengguna

jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan

mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan tersebut, yang ditugaskan

kepada PT. Watch Consultant Prima.

9. Kontraktor

Kontraktor adalah orang atau badan yang menerima pekerjaan dan

menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan

berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan

dalam pembanguna jalan arteri Serpong. Kontraktornya yang ditunjuk adalah

yang ditetapkan sebagai pemenang dalam lelang nantinya.

10. Sub Kontrktor

Merupakan pihak yang diberikan tugas oleh Kontraktor untuk

melaksanakan sebagian dari pekerjaan yang mana tugas ini diberikan oleh

Kontraktor utama dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Pemberi Tugas.

Pihak sub kontraktor wajib mendapatkan persetujuan dari pihak kontraktor

utama untuk melakukan suatu pekerjaan.

11. Panitia Pelelangan

Panitia pelelangan merupakan badan hukum atau perseorangan yang

mempunyai tugas untuk menyelenggarakannya lelang tersebut, dalam hal ini

merupakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi yang menjadi panitia lelang.

Adapun Pembentukan, persyaratan, tugas pokok dan keanggotaan

Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa :

a. Anggota Panitia berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri

maupun instansi teknis lainnya.

b. Panitia harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam

melaksanakan tugas;

Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;

Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/

pejabat pengadaan yang bersangkutan;

Memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur

pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini;

Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang

mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat

pengadaan;

Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

c. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan

meliputi sebagai berikut :

Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi

pengadaan;

Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);

Menyiapkan dokumen pengadaan;

Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan

papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika

memungkinkan melalui media elektronik;

Menilai kualifikasi penyedia melaui pascakualifikasi atau

prakualifikasi;

Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

Mengusulkan calon pemenang;

Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada

pengguna barang/jasa;

Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan

pengadaan barang/jasa dimulai.

d. Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga)

orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi

pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan,

baik dari unsur-unsur di dalam maupun di luar instansi yang

bersangkutan.

e. Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara

pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang

lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar

instansi yang bersangkutan.

f. Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan :

Pengguna barang/jasa dan bendaharawan;

Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP)/Inspektorat Jenderal Departemen/lnspektorat Utama

Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawas

Daerah Propjnsj/ Kabupaten/Kota, Pengawasan Internal BI/

BHMN/BUMN/BUMD kecualj menjadi panitia/pejabat

pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan

instansinya.

12. Peserta Lelang

Badan Hukum atau Perusahaan yang masuk dalam Daftar Rekanan

Terseleksi yang diundang oleh Pemberi Tugas untuk mengikuti pelelangan

pekerjaan proyek ini.

a. Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan

sebagai berikut :

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;

Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan

manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan

usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang

bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam

menjalani sanksi pidana;

Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan

tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti

tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak

Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran

Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernh memperoleh

pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan

pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak,

kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3

(tiga) tahun;

Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas

lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

Tidak masuk dalam daftar hitam;

Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan

pos;

b. Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa

konsultasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti

penyelesaian kewajiban pajak;

Ulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta

yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang

lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang

ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang

berwenang di bidang pendidikan tinggi;

Mempunyai pengalaman di bidangnya.

c. Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang

menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil

cuti di luar tanggungan Negara/BI/BHMN/BUMN/ BUMD.

d. Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan

pertentangan kepentingan di larang menjadi penyedia barang/jasa.

e. Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses

pascakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan.

13. Dokumen Pelelangan

Berkas-berkas yang dikeluarkan oleh panitia pelelangan yang akan

digunakan untuk mengajukan penawaran, dan terdiri atas:

a. Seluruh gambar-gambar rencana pelaksanaan

b. Rencana kerja dan Syarat-syarat (RKS) lengkap dengan lampiran-

lampiran serta keterangan lainnya.

c. Daftar volume pekerjaan (Bill of Quantity / BQ)

d. Risalah berita Acara Penjelasan berikut beserta Addendum.

14. Dokumen Kontrak

Kumpulan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak yang

sekurang-kurangnya berisi (PP No.29 / 2000 pasal 22), yaitu:

a. Surat Perjanjian

b. Dokumen Tender (spesifikasi, gambar-gambar, dll)

c. Penawaran (rincian pekerjaan dan harga)

d. Surat Penunjukan

e. Syarat-syarat perjanjian (surat pernyataan penggunaan jasa dan

penyedia jasa)

f. Dokumen Lain (berita acara, klasifikasi, prebid meeting, data

penyediaan tanah, dll).

15. Addendum

Semua penjelasan, perubahan serta perbaikan atas apa yang tercantum

dalam dokumen kontrak yang dikeluarkan secara tertulis oleh pemberi Tugas

sebelum atau selama pelaksanaan berlangsung.

16. Penyerahan Pertama

Penyerahan pekerjaan untuk pertama kali yang dilaksanakan oleh

kontraktor kepada Pemberi Tugas setelah seluruh pekerjaan yang tercantum

dalam kontrak selesai dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawasan dan

dinyatakan dalam berita acara Serah Terima Pertama.

17. Penyerahan Kedua

Penyerahan pekerjaan untuk kedua kalinya yang dilaksanakan oleh

Kontraktor kepada Pemberi Tugas setelah masa pemiliharaan berakhir, dan

setelah seluruh cacat atau kekurangan sempurnaan serta kekurangan-

kekurangan lainnya.

18. Kontrak

Ikatan persetujuan dengan pasal-pasal tertentu antara pemberi tugas dan

kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan, yang didalamnya terdapat dokumen

kontrak serta segala sesuatu yang merupakan kelengkapan.

19. Harga Kontrak

Jumlah biaya proyek secara keseluruhan yang tersebut dalam Surat

Penawaran dan yang disetujui serta ditetapkan oleh pemberian Tugas dalam

Surat Perintah Mulai Kerja dan disahkan dalam kontrak.

20. Pekerjaan Sementara

Semua pekerjaan atau fasilitas yang dibangun sementara untuk

menunjang pelaksanaan, penyelesaian dan pemeliharaan pekerjaan.

21. Hari kerja

Seluruh hari dalam kerja kecuali hari minggu, hari besar ataupun hari-

hari libur lainnya.

22. Jam Kerja

Waktu kerja efektif dalam sehari yang dipakai untuk bekerja biasanya

delapan jam (jam 8:00 s/d jam 17:00). Diluar delapan jam itu disebut lembur.

23. Rencana Kerja dan Syarat

Pedoman dasar dan persyaratan mengenai segala pekerjaan yang akan

dilaksanakan, yang termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Dokumen

Surat Perjanjian. Dan selanjutnya dapat disingkat RKS.

24. Gambar rencana

Gambar dasar mengenai segala pekerjaan yang akan dilaksanakan, yang

termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Dokumen Surat Perjanjian

Pekerjaan Pemborongan.

25. Gambar Jadi

Gambar yang betul-betul sesuai dengan keadaan yang telah dibangun di

lapangan. Semua perubahan dan perbaikan dari gambar kerja di

dokumentasikan dalam gambar akhir yang di sebut As Built Drawing .

26. LPSE

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja

yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

27. Aplikasi SPSEAplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.

PASAL 3

DOKUMEN KUALIFIKASI

1. Dalam pengisian dokumen kualifikasi peserta harus melengkapi dokumen

kualifikasi yang disyaratkan. Sesuai dengan PERPRES No.54 tahun 2010

metode yang digunakan dalam proses pelelangan ini dengan metode “Pasca

kualifikasi”

Kelengkapan dokumen kualifikasi terdiri dari:

a. Surat pernyataan minat untuk mengikuti pekerjaan

b. Fakta intergrasi

c. Formulir isian penilaian kualifikasi

d. Lampiran sertifikat dasar

e. Lampiran bukti pajak

2. PascaKualifikasi adalah proses penilaian kompetisi dan kemampuan usaha

serta pemenuhan persyaratan tertentu lainya dari penyedia barang/jasa setelah

memasukan penawaran.

3. Dalam proses kualifikasi panita/pejabat pengadaan dilarang menambah

persyartan pasca kualifikasi diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan

Keputusan Presiden.

4. Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat persyaratan di atas materai

bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi

adalah benar, dan apabila diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi

yang disampaikan terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan

sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun berikut serta diancam/dituntut secara

perdata dan pidana.

5. Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi

besamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan

untuk jadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen

kualifikasinya.

PASAL 4

TATA CARA PELELANGAN

Pelelangan berpedoman kepada PERPRES No. 54 Tahun 2010 dengan memilih tata

cara pemasukan dokumen penawaran sistem satu sampul.

4.1 SAMPUL

1. Sampul disiapkan oleh Pemberi Tugas dan akan didistribusikan kepada

pemborong (kontraktor) pada saat penjelasan pekerjaan (anwizing).

2. Sampul direkatkan dengan lem, disebelah belakang dilak pada 5 (lima) tempat.

Satu tempat di tengah dan empat tempat masing-masing di sudut simpul.

3. Pada sampul tidak boleh terdapat tulisan-tulisan atau symbol-simbol yang

menandakan identitas peserta, kecuali alamat penawaran disebelah kanan,

keterangan isi disebelah depan kiri atas 5 lak di sebelah belakang.

4. Dokumen penawaran sebelum dimasukan ke dalam sampul panitia, terlebih

dahulu dimasukan ke dalam sampul yang disediakan oleh Pemborong

(Kontraktor) sendiri dengan ukuran bebas, tetapi dapat dimasukan dalam sampul

panitia, terbuat dari kertas Samson warna coklat harus tidak tembus baca.

5. Sampul dalam tidak diijinkan terdapat tanda-tanda atau tulisan apapun terkecuali

nama dan alamat Pemborong (Kontraktor) disebelah kanan, Kemudian

direkatkan dengan lem.

Sampul BelakangSampul Depan

Alamat Panitia Lelang

Isi Dokumen Lak

4.2 CONTOH PENAMPILAN SAMPUL PENUTUP

4.3 SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG

1. Surat Kuasa menghadiri Lelang bagi Direktur yang berhalangan hadir.

2. Dokumen Penawaran

a. Dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) asli dan 4 (empat)

rekaman (rekaman).

b. Diberi tulisan asli atau rekaman sesuai dengan dokumen yang dimaksud

c. Masing-masing dokumen dijilid dalam bentuk buku. Syarat-syarat

Adminstratif dan teknis yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat,

menyebabkan dokumen penawaran yang bersangkutan langsung

dinyatakan tidak lengkap.

d. Syarat-syarat administratif/teknis yang harus dipenuhi meliputi sebagai

berikut:

1) Surat penawaran dibuat diatas Kop Perusahaan, bertanggal, bermeterai

Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah), Cap perusahaan dan tanda tangan

Direktur dengan nama jelas.

2) Surat penawaran dilengkapi dengan Daftar RAB, Daftar Harga Satuan

Upah, Bahan, Analisa Satuan Pekerjaan.

3) Syarat Administratif yang harus dilengkapkan adalah sebagai berikut :

Neraca perusahaan terakhir ( Dilegalisir )

Susunan pemilik modal

Susunan pengurus

Akte pendirian

SIUJK / Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( Dilegalisir )

Pengalaman

Referensi Bank

Daftar Peralatan

NPWP / Nomor Pokok Wajib Pajak atau PKP / Perusahaan

Kena Pajak ( Dilegalisir )

Jaminan penawaran

Tidak lengkapnya syarat-syarat administratif di atas dapat

mengugurkan peserta lelang

4) Kelengakapan lain yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :

Asli brosur-brosur bahan/peralatan yang ditawarkan dengan

membubuhkan tanda tangan yang jelas (misalnya : pembubuhan

stampel) sesuai yang disyaratkan dalam RKS.

Asli Surat Pernyataan Tenaga Ahli yang Akan ditugasi untuk

melaksanakan proyek ini sebagai kepala proyek dan staf ahli

proyek lainnya sesuai dengan diagram organisasi proyek

lainnya sesuai dengan diagram organisasi proyek yang

diusulkan serta Surat Pernyataan Pemborong (lihat lampiran).

Dibuat diatas Kop perusahaan peserta, dibubuhi tanggal, tanda

tangan dan nama jelas, cap perusahaan serta bermaterai sebesar

Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah). Dilampirkan dengan Daftar

pengalama tenaga kerja ahli yang bersangkutan.

Asli judul waktu pelaksanaan proyek dalam bentuk diagaram

panah serta barchart lengkap dengan S-Curve. Dibuat diatas

kertas bebas dibubuhi tanggal, tanda tangan dan nama jelas

Pimpinan Perusahaan Peserta serta Cap Perusahaan.

Asli diagram Organisasi dan susunan Personalia untuk

melaksanakan poyek ini. Dibuat di atas Kop Perusahaan

Peserta, dibubuhi tanggal, tanda tangan, nama jelas Pemimpin

perusahaan serta Cap Perusahaan

Metode pelaksanaan dibuat di atas Kop Perusaaan.

PASAL 5

PENJELASAN PEKERJAAN (ANWIZING)

1. Untuk memperjelas dokumen pengadaan barang / jasa, Pokja ULP / pejabat pengadaan mengadakan pemberian penjelasan.

2. Pokja ULP / pejabat pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

3. Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam berita acara pemberian penjelasan yang ditandatangani oleh Pokja ULP / pejabat pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.

4. Pokja ULP memberikan salinan berita acara pemberian penjelasan dan addendum dokumen pengadaan kepada seluruh peserta,baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan.

5. Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani berita acara pemberian penjelasan,maka berita acara pemberian penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir.

6. Perubahan rancangan kontrak atau spesifikasi teknis atau gambar atau nilai HPS, haru mendapat persetujuaan PPK sebelum dituangkan dalam addendum dokumen pengadaan.

7. Dalam hal PPK tidak menyetujui usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada poin 6,maka :a. Pokja ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA / KPA untuk Jika PA /

KPA sependapat dengan PPK,tidak dilakukan perubahan; ataub. Jika PA / KPA sependapat dengan Pokja ULP, PA / KPA memutuskan

perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan Pokja ULP untuk membuat dan mengesahkan adendum dokumen pengadaan.

8. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak / mengugurkan penawaran.

PASAL 6

HARGA SATUAN PEKERJAAN DAN PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Harga Satuan Pekerjaan adalah harga selesainya suatu pekerjaan dimana didalamnya

sudah termasuk harga bahan, upah, peralatan, pengangkutan, resiko, bea materai, pajak,

asuransi, serta biaya-biaya umum lainnya. Harga satuan pekerjaan tersebut sudah

termasuk keuntungan Kontraktor, biaya perijinan serta PPN 10% yang dimuat pada

rekapitulasi.

2. Harga satuan pekerjaan tersebut mengikut dan harus digunakan sebagai dasar perhitungan

harga penawaran pekerjaan, termasuk menetukan harga pekerjaan tambah atau kurang,

yang diperintahkan oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh Pemberi Tugas, kecuali

apabila harga satuan pekerjaan tersebut dinilai tidak wajar maka harga satuan pekerjaan

ditetapkan bersama dengan konsultan pengawasan dan disetujui oleh Pemberi Tugas.

3. Di dalam penawaran tidak ada pehitungan kembali harga satuan pekerjaan akibat adanya

fluktuasi harga bahan, upah dan peralatan.

PASAL 7

PERUBAHAN PEKERJAAN DAN PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Pekerjaan tambah maupun kurang akan diperhitungkan apabila jelas menyangkut

pekerjaan tambah/kurang dan jelas bukan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung

jawab kontraktor.

2. Untuk menentukan besarnya tambah kurang ditentukan dari harga satuan penawaran

kontrak terdahulu.

3. Nilai dari perubahan pekerjaan tambah kurang tersebut diperhitungkan setelah pekerjaan

mencapai 100% dan dibayar bersamaan pekerjaan tersebut.

PASAL 8

DAFTAR VOLUME PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)

1. Daftar volume pekerjaan (BQ) yang dibuat oleh konsultan perencanaan merupakan

pedoman saja. Peserta harus tetap menghitung item dan volume pekerjaan sesuai dengan

gambaran rencana, RKS, serta berita acara penjelasan pekerjaan. Khususnya untuk

volume pekerjaan (terlampir) agar dihitung kembali oleh peserta lelang yang selanjutnya

akan dievaluasi bersama.

2. Bila terdapat ketidaksesuaian antara perhitungan peserta dengan daftar volume pekerjaan

(BQ) yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan, maka kekurangan atau kelebihan

pekerjaan dan volume yang dimaksud akan disesuaikan dan disepakati bersama pada

waktu rapat penjelasan pekerjaan dan bersifat mengikat.

3. Pengertian mengikat disini yakni bahwa Pemborong (Kontraktor) harus melaksanakan

pekerjaan sesuain gambar rencana, RKS, berita acara penjelasan Pekerjaan (Anwizing)

serta daftar volume pekerjaan yang telah disepakati bersama antara Pemborong

(Kontraktor) dan Pemberi Tugas. Apabila kenyataan di lapangan volume pekerjaan lebih

besar dibandingkan penawaran pemborong, maka pemborong wajib melaksanakan

pekerjaan tersebut hingga selesai sempurna tanpa tambahan biaya dan perpanjangan

waktu. Dalam hal ini dianggap resiko Pemborong (Kontraktor).

4. Tidak ada perhitungan kembali atas item pekerjaan maupun volume pekerjaan di luar

butir 2 ( dua ) pada ayat ini, yang dapat dijadikan dasar perhitungan pekerjaan tambahan

PASAL 9

PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

1. penyedia barang / jasa memasukkan dokumen penawaran dalam jangka waktu dan sesuai

persyaratan sebagaiamana ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

2. Dokumen penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan tidak dapat

diterima oleh ULP / pejabat pengadaan .

3. Penyedia baran / jasa dapat mengubah, menambah dan mengganti dokumen penawaran

sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

PASAL 10

JAMINAN PENAWARAN

1. Jaminan Penwaran diterbitkan oleh Bank pemerintah atau Lembaga Keuangan yang

disahkan sesuai Surat Keputusan Mentri Keuanagn RI No. 558 / KMK – 0114 / 1999,

dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyeahan

Dokumen Penawaran dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

2. Nilai Jaminan Penawaran sebesar 3 % ( tiga persen ) dari harga penawaran.

3. Jaminan Penawaran untuk keperluan Pelelangan Pekerjaan, ditunjukan

Kepada Yth :

PANITIA PENGADAAN / PEMBELIAN BARANG DAN JASA PROYEK

JEMBATAN RANGKA BAJA DAN GIREDER BETON, KOTA BEKASI

Bagi peserta yang dinyatakan kalah, jaminan Penawaran akan dikembalikan segera

setelah penunjukan pemenang dan berakhir masa sanggah.

4. Jaminan Penawaran dari pemenang akan dikembalikan pada saat Penandatangan Surat

Perjanjian Kontrak dan yang bersangkutan telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

PASAL 11

EVALUASI PENAWARAN

1. Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP / pejabat harus berpedoman pada tata cara / criteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

2. Dalam evaluasi penawaran, ULP / pejabat pengadaan dan penyedia barang / jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.

PASAL 12

PENARIKAN DIRI

1. Penarikan diri sebagai pelelangan hanya dapat dilakukan sebelum pembukaan Dokumen

Penawaran.

2. Penarikan diri setelah pembukaan Dokumen Penawaran mengakibatkan Jaminan

Penwaran yang telah diserahkan, dicairkan dan menjadi milik Pengguna jasa ( owner ).

PASAL 13

PENETAPAN PEMENANG

1. Penialian penawaran adminstratif dilakukan oleh panitia Pelelangan berdasarkan evaluasi

teknis dan biaya, berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam PERPRES No. 54

Tahun 2010.

2. Peserta yang dinyatkan sebagai pemenang pelelangan dan diberikan Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK), wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam

SPMK.

3. Jika pemenang I (pertama) mengundurkan diri, maka pemenang II (kedua) dapat ditunjuk

untuk melaksanakan pemborongan sesuai dengan harga penawaran pemenang I

(pertama).

4. Jika pemenang kedua tidak bersedia untuk ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan maka

dapat ditunjuk pemenang III (ketiga) untuk melaksanakan sesuai dengan penawaran

pemenang pertama.

5. Jika ketiga pemenang tersebut tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan,

selanjutnya diadakan pelelangan ulang.

6. Bagi peserta yang tidak setuju atas Penetapan Pemenang Pelelangan diberikan

kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam

waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

7. Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap pelaksaan prosedur pelelangan. Jawaban

terhadap sanggahan diberikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat)

hari kerja setelah diterimanya sanggahan tersebut.

PASAL 14SANGGAHAN PESERTA LELANG

1. Peserta pemilihan penyedia barang / jasa yang merasa dirugikan,baik secara sendiri

maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara

tertulis apabila menemukan :

1) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatue dalamperaturan presiden

ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang / jasa;

2) Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; atau

3) Adanya penyalagunaan wewenang oleh ULP / pejabat yang berwenang.

2. Surat sanggahn disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA / KPA dan

APIP yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) harikerja setelah pengumuman

pemenang.

3. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima)

hari kerja setelah surat sanggahan pemenang.

4. Penyedia barang / jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat

mengajukan sanggahan banding kepada menteri / pimpinan lembaga / kepala daerah /

pimpinan institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanyajawaban

sanggahan.

5. Penyedia barang / jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan jaminan

sanggahan banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya sanggahan

banding.

6. Jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar 2 o/oo (dua perseribu) dari nilai total HPS

atau paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

7. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan / seleksi.

8. LKPP dapat memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi untuk penyelesaian

sanggahan banding atas permintaan menteri / pimpinan lembaga / kepala daerah /

pimpinan institusi.

9. menteri / pimpinan lembaga / kepala daerah / pimpinan institusi memberikan jawaban

atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas)

hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.

10. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, menteri / pimpinan lembaga / kepala

daerah / pimpinan institusi memrintahkan ULP / pejabat pengadaan melakukan evaluasi

ulang atau pengadaan banding diterima.

11. Dalam hal sanggahan salah, menteri / pimpinan lembaga / kepala daerah / pimpinan

institusi memerintahkan agar ULP / pejabat melanjutkan proses pengadaan barang / jasa

ulang.

12. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, jaminan sanggahan banding

dikembalikan kepada penyanggah.

13. Dalam hal sanggahan banding salah, jaminan sanggahan banding disita dan disetorka ke

kas Negara / daaerah.

PASAL 15

PELAKSANAAN DAN PENGUMUMAN PEMILIHAN PEMENANG

a. ULP mengumumkan peaksanaan pengadaan barang / jasa secara luas kepada

masyarakat pada saat :

1) Rencana kerja dan anggaran telah disetujui oleh DPRD;

2) Daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) / dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

telah disahkan.

b. Dalam hal ULP akan melakukan pelelangan / seleksi setelah rencana kerja dan anggaran

disetujui DPRD tetapi DIPA / DPA belum disahkan, pengumuman dilakukan dengan

mencantumkan kondisi DIPA / DPA belum disahkan.

c. Pelaksanaa pelelangan / seleksi diumumkan secra terbuka dengan mengumumkan

secara luas sekurang-kurangnya melalui:

1) Website

2) Papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan portal pengadaan nasional

melalui LPSE.

d. Pengumuman atas penetapan penyedia barang / jasa diumumkan secara terbuka dengan

mengumumkan secara luas pada :

1) Website

2) Papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

e. Dalam hal pengumuman untuk pelelangan terbatas, ULP harus mencantumkan nama

calon penyedia barang / jasa yang dianggap mampu;

f. Dalam hal menggunkaan surat kabar untuk mengumumkan pengadaan barang / jasa,

pemilihannya harus berdasarkan daftar surat kabar yang beroplah besar dan memiliki

peredaran luas.

PASAL 16

PELELANGAN GAGAL

a. ULP menyatakan pelelangan / pemilihan langsung gagal apabila :

1) Jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses pascakualifikasi kurang dari 3

(tiga) peserta;

2) Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan barang /

pekerjaan konstruksi / jasa lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta;

3) Sanggahan dari peserta terhadap hasil pascakualifikasi ternyata benar;

4) Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;

5) Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti / indikasi terjadi persaingan tidak

sehat;

6) Harga penawaran terendah terkoreksi untuk kontrak harga satuan dan kontrak lump

sum dan haraga satuan lebih tinggi dari HPS.

7) Seluruh harga penawaran yang masuk untuk kontrak lump sum diatas HPS;

8) Sanggahan hasil pelelangan dari peserta ternyata benar; atau

9) Calon pemenang dan calon pemennag cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi

dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan pembuktian kualifikasi.

b. ULP menyatakan seleksi gagal apabila :

1) Peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk

seleksi umum atau kurang dari 3 (tiga) untkseleksi sederhana;

2) Sanggahan dari peserta terhadap hasil kualifikasi dinyatakan benar;

3) Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran;

4) Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti / indikasi terjadi persaingan tidak

sehat;

5) Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2,tidak hadir dalam

klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima;

6) Tidak ada peserta yang menyetujui / menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga;

7) Sanggahan hasil seleksi dari peserta ternyata benar;

8) Penawaran biaya terendah terkoreksi untuk kontrak harga satuan dan kontrak

gabungan lump sum dan harga satuan lebih tinggi dari pagu anggaran; atau

9) Seluruh penawaran biaya yang masuk untuk kontrak lump sum diatas pagu

anggaran.

c. PA / KPA menyatakan pelelangan / seleksi / pemilihan langsung gaga apabila :

1) PA / KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ

karena proses pelelangan / seleksi / pemilihan langsung tidak sesuai dengan

peraturan presiden ni;

2) Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP / PPK ternyata

benar;

3) Dugaan KKN / pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan peleangan /

seleksi emilihan langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang.

4) Sanggahana dari penyedia barang / jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum

dalam dokumen pengadaan penyedia barang / jasa ternyata benar;

5) Dokumen pengadaan tidak sesuai dengan peratuan presiden ini;

6) Pelaksanaan pelelangan / seleksi / pemilihan langsung tidak sesuai atau

menyimpang dari dokumen pengadaan;

7) Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau

8) Pelaksanaan pelelangan / seleksi / pemilihan langsung melanggar peraturan

presiden ini.

d. PA / KPA / PPK / ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan /

seleksi / pemilihan langsung bila penawarannya ditolak atau pelelangan / seleksi /

pemilihan langsung dinyatakan gagal;

e. Menteri / pimpinan lembaga / pimpinan institusi / menyatakan pelelangan ./ seleksi /

pemilihan langsung gagal apabila :

1) Sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau

2) Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan KPA ternyata benar.

f. Kepala daerah menyatakan pelelangan / seleksi / pemilihan langsung gagal apabila:

1) Sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau

2) Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan PA / KPA ternyata

benar.

PASAL 17

PELELANGAN ULANG

Panitia pelelangan dapat mengambil keputusan untuk mengadakan pelelangan ulang

karena adanya satu dan lain hal yang berkenaan dengan persyaratan Kontraktor tidak

memenuhi ketentuan yang diatur dalam PEPRES No. 54 Tahun 2010.

(1) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka

ULP segera melakukan:

a. evaluasi ulang;

b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;

c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau

d. penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung.

(2) Dalam hal Pelelangan/Seleksiulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus

prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi

dilanjutkan.Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan

gagal, maka ULP segera melakukan:

a. evaluasi ulang;

b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;

c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau

d. penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung.

(3) Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus

prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi dilanjutkan.

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia

Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta, proses

Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dilanjutkan.

(4) Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/ Jasa yang lulus

prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/ Seleksi ulang dilakukan seperti

proses Penunjukan Langsung.

(5) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia

Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta,

Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang dilakukan seperti halnya proses

Penunjukan Langsung.

PASAL 18

PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN

a. PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:1) Tidak ada sanggahan dari peserta ;2) Sanggahan / sanggahan banding terbukti tidak benar;atau3) Masa sanggah / sanggah banding berakhir’

b. Dalam penyediaan barang / jasa yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri dan masa penawaran masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alas an yang dapat diterima secara objectif oleh PPK.

c. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud poin b, dilakukan dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada kas Daerah.

d. Dalam hal penyedia barang / jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa masih berlaku,maka:1) Jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada kas Daerah;

dan2) Penyedia barang / jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti

kegiatan pengadaan barang / jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.e. Dalam hal yang tidak terdapat sanggahan, Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa (SPPBJ) harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.

f. Dalam hal terdapat sanggahan / sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan / sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang.

PASAL 19

PERUBAHAN KONTRAK

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan

gambar atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama

penyedia barang / jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:

1) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tecantum dalam kontrak;

2) Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;

3) Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan ; dan

4) Mengubah jadawal pelaksanaan.

b. pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud poin a, dilaksanakan dengan ketentuan:

1) tidak melebih 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam kontrak

awal; dan

2) tersedianya anggaran.

c. penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan

kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan

utama kepada penyedia barang / jasa spesialis;

d. pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud poin c, penyedia barang / jasa

dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak;

e. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang

disepakati kedua belah pihak.

PASAL 20

PENANDATANGANAN KONTRAK

a. PPK menyempurnakan rancangan kontrak pengadaan barang . jasa untuk

ditandatangani.

b. Penandatanganan kontrak pengadaan barang / jasa dilakukan setelah DIPA / DPA

disahkan.

c. Para pihak menandatangani kontrak setelah penyedia barang . jasa menyerahkan

jaminan pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak

diterbitkan SPPBJ.

d. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang / jasa atas nama

penyedia barang / jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian /

anggaran dasar penyedia barang / jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian /

anggran dasar sebagaimana dimaksud pada poin d, dapat menandatangani kontrak pengadaan

barang / jasa, sepanjang mendapat kuasa / pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau

pihak yang sah berdasarkan akta pendirian / anggarandasar untuk menandatangani kontrak

pengadaan barang / jasa.

PASAL 21

PEMUTUSAN KONTRAK

a. PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila:

1) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang

/jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;

2) Penyedia barang / jasa lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

3) Penyedia barang / jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan atau pemalsuan

dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansiyang berwenang; atau

4) Pengaduan tentang prosedur, dugaan KKN atau pelanggaran persaingan sehat

dalam pelaksanaan pengadaan barang . jasa dinyatakan benar oleh instansi yang

berwenang.

b. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang / jasa:

1) Jaminan pelaksanaan dicairkan;

2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang / jasa atau jaminan uang

muka dicairkan;

3) Penyedia barang / jasa membayar denda; atau

Penyedia barang / jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

PASAL 22

PEMBERIAN PEMBORONG PEKERJAAN

1. Peserta yang ditunjuk sebagai Pemborong (Kontaktor) tidak diperbolehkan menyerahkan

atau memberikan pekerjaannya baik sebagaian atau kesekuruhan kepada pihak lain tanpa

adanya persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas atas rekomendasi Konsultan pengawas.

Ketentuan ini akan diterapkan dengan seksama dan ketat, Pelanggaran terhadap ketentuan

ini dapat mengakibatkan penunjukkan terhadap Kontraktor dibatalkan dan Jaminan

Pelaksanaan yang diserahkan, dicairkan menjadi milik Pemberi Tugas ( owner ).

2. Untuk Pemberi Pekerjaan ini akan dibuat Surat Perjanjian Kerja. Sambil menunggu

penyelesaian Surat Perjanjian Kerja, akan dibuat Surat Perintah Mulai Kerja yang harus

dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah penunjukan pemenang dan jika

ada sanggahan.

3. Penunjukan Pemborong (Kontaktor) bawahan harus mengutamakan pengusaha dari

golongan ekonomi lemah yang permodalannya milik orang Indonesia asli.

PASAL 23

AWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Untuk dapat memulai pekerjaan pemborongan, Pemborong (kontraktor) akan menerima

Surat Penyerahan Lapangan dari Pemberi Tugas.

2. Setelah pemborong (Kontraktor) menerima Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat

Penyerahan Lapangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender Kontraktor wajib

menyerahkan pengembangan rencana kerja, metode kerja yang diusulkan dan tata cara

pelaksanaan kepada Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan Pemberi

Tugas. Kontaktor wajib memberitahukan kepada Konsultan Pengawas dan Pemberi

Tugas pada waktu akan memulai pekerjaan dan Pemancanagn pondasi untuk diperiksa

bersama. Kelalaian Pemborong (Kontraktor) dalam hal ini, penunjukan sebagai

Pemborong (Kontraktor) dibatalkan dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan

menjadi milik Pemberi Tugas (owner).

3. Pemborong (Kontraktor) wajib melaksanakan pekerjaan menurut rencana kerja yang telah

disetujui tersebut dan harus menyerahkan detail program kerja kepada Konsultan

Pengawas, yang menunjukan : kapan pekerjaan dilaksanakan, kapan peralatan import

akan sampai di lokasi pekerjaan, yang secara keseluruhan harus dibuatkan Time Schedule

dalam bentuk balok ( Barchart ) dilengkapi dengan Kurva S dan Jaringan kerja (Net

Working Planning). Time schedule akan disahkan oleh pengelola teknis Dinas Pekerjaan

Umum Bekasi Jl. Lapangan Bekasi Tengah No.2,Margahayu, Kota Bekasi.Kota Bekasi,

Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

PASAL 24

JAMINAN PELAKSANAAN

1. Pemborong (Kontraktor) harus memberikan jaminan pelaksaaan sebesar 5 % ( lima

persen ) dari nilai kontrak, yang ditertibkan oleh Perusahan Bank yang disetujui oleh

Pemberi Tugas.

2. Jaminan Pelaksanaan harus diserahkan kepada pemberi tugas paling lambat 7 ( tujuh )

hari setelah SPMK dikeluarkan.

3. Jaminan pelaksanaan tersebut akan menjadi milik pihak Pemberi Tugas apabila :

a. Rekanan Kontraktor mengundurkan diri setelah penandatanganan perjanjian

pemborong

b. Terjadi pemutusan perjanjian oleh pemberi tugas yang disebabkan oleh kelalaian dan

kesalahan Kontraktor.

PASAL 25

SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang

tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis

kepada PA / KPA melalui PPK untuk menyerahkan pekerjaan.

b. PA / PPK menunjuk panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan untuk melakukan

penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

c. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksu pada poin b,

panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan melalui PPK memrintahkan penyedia barang /

jasa untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan sebagaimana yang disyratkan dalam

kontrak.

d. Panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah

seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

e. Khusus pekerjaan konstruksi / jasa lainnya:

1) Penyedia pekerjaan konstruksi / jasa lainnya melakukan pemeliharaan atas

hasilpekerjaan selama masa yang yang ditetapkan dalam kontra, sehingga kondisinya

tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaa;

2) Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan,

sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selam 3(tiga) bulan; dan

3) Masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.

f. Setlah masa pemeliharaan sebagimana dimaksud poin e berakhir, PPK mengembalikan

jaminan pemeliharaan / uang retensi kepada penyedia barang / jasa.

g. Khusus pengadaan barang. Masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak

dalam kontrak.

h. Penyedia barang / jasa menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan pada

saat proses serah terima akhir (final hang over)

i. Penyedia barang / jasa yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada poin h, dimasukkan dalam daftar hitam.

PASAL 26

UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI KERJA

a. Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang / jasa untuk:

1) Mobilisasi alat dan tenaga kerja

2) Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang / material; dan

3) Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang /jasa.

b. Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang / jasa dengan ketentuan sebagai

berikut:

1) Untuk usaha kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai kontrak

pengadaan barang / jasa; atau

2) Untuk usaha nono kecil paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak

pengadaan barang / jasa.

c. Besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak dalah nilai yang paling kecil antara 2

(dua) pilihan,yaitu:

1) 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama; atau

2) 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak.

d. Nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi secara pencapaian prestasi

pekerjaan;

e. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

1) Pembayaran bulanan;

2) Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan; atau

3) Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

f. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia barang / jasa setelah dikurangi

angsuran pngembalian uang muka dan denda apabila ada, serta pajak;

g. Permintaan pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang mnggunakan

subkontraktor,harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai

dengan perkembangan pekerjaannya;

h. Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan

yang telah terpasang;

i. PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi

jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi.

BAB II

SPESIFIKASI ADMINISTRASI

PASAL 1

SURAT PERJANJIAN KONTRAK DAN DOKUMEN KONTRAK

.

1. Kontrak dibuat rangkap 10 (sepuluh) terdiri dari :

a. Rangkap satu asli materai ada di pihak Pimpinan Proyek.

b. Rangkap 2 s/d 7 materai ada di pihak Kontraktor

c. Rangkap 8 s/d 10 rekaman tanpa materai

2. Isi dari Surat Perjanjian kontraktor (Kontrak), sebagai berikut :

a. Pemberi Tugas dan Kontraktor.

b. Kewajiban Pemberi Tugas dan Kontraktor.

c. Lingkup Pekerjaaan

d. Dasar Pelaksanaan

e. Bagan Kemajuan Pekerjaan

f. Jangka Waktu Pelaksanaan

g. Jaminan Pelaksanaan

h. Harga Kontrak

i. Cara Pembayaran

j. Pelaksanaan Pekerjaan

k. Personalia Pemborong (Kontraktor)

l. Bahan Bangunan, Barang-barang dan Pekerjaan

m. Penyerahan Pekerjaaan

n. Jangka Waktu Pemeliharaan

o. Laporan-laporan Proyek

p. Sub-Kontraktor

q. Keamanan dan Ketertiban

r. Pekerjaan Tambah Kurang

s. Denda Keterlambatan

t. Tuntutan dan Force Majeure

u. Pemutusan Perjanjian

v. Perselisihan

w. Pajak dan Bea Materai

x. Pembatalan Kontrak

y. Asuransi

z. Dan lain-lain yang dianggap perlu dalam perjanjian.

3. Kontrak tersebut dilampirkan :

a. Surat Perjanjian Kerja

b. Surat Perintah Mulai Kerja

c. Berita Acara Penelitian Kontraktor (DRT)

d. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan

e. Berita Acara Pembukaan Penawaran

f. Berita Acara Negosiasi

g. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) lengkap

h. Surat Penewaran Harga Lengkap

i. Jadwal Rencana Pelaksanaan

j. Gambar-gambar

PASAL 2

KEWAJIBAN PEMBERI TUGAS DAN KONTAKTOR

1. Pemberi Tugas memberi tugas kepada Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan

pemborongan seperti diuraikan dalam pasal-pasal RKS ini, sesuai gambar-gambar

rencana,berita acara penjelasan, pekerjaan maupun Berita Acara Kualifikasi menurut

syarat-syarat teknis hingga pekerjaan selesai seluruhnya dengan baik

2. Pemberi Tugas harus memberikan keterangan kepada Pembororng (Kontraktor)

mengenai pekerjaan seperti dimaksud dibutir (1) pasal ini dengan sejelas-jelasnya, dan

harus menyediakan segala gambar rencana dan RKS yang diperlukan untuk pelaksanaan.

3. Bila Pemborong (Kontraktor) menemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan antara

gambar rencana dengan KRS, ia harus segera memberitahukan kepada Pemberi

Tugas/Konsultan Pengawas secara tertulis, menguraikan ketidaksesuaian atau

penyimpangan itu, dan Pemberi Tugas melalui Konsultan Pengawas harus mengeluarkan

petunjuk mengenai hal ini.

4. Pemborong harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang tertera di dalam

gambar rencana dan RKS serta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan sehingga dalam segala

hal Pemberi Tugas merasa puas.

PASAL 3

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pemborong melaksanakan pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam RKS ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pemborongan.

2. Hal-hal lain yang tidak dituliskan dalam RKS, berlaku peraturan-peraturan umum yang

berlaku di Indonesia sesuai yang dimaksud pada BAB III, Spesifikasi Teknis Pelaksanaan

penyelesaian Pekerjaan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Mulai pelaksanaan pekerjaan

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Kerja ditanda tangani pemborong

harus mulai melaksanakan pekerjaan dalam arti nyata. SPK harus sudah ditandatangani

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebagai tanda bukti sejak diterimanya SPK tersebut oleh

pemborong.

2. Penguasaan lapangan

Sebagaimana dijelaskan dalam kontrak, pemberi tugas dengan perintah tertulis melalui MK

memberikan kekuasaan kepada pemborong dari waktu ke waktu untuk menggunakan

lapangan (site) sehubungan dengan persyaratan kontrak agar memudahkan pengendalian

dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaannya sesuai dengan programnya. Dan harus menjaga

kelancaran sehubungan dengan pemborong-pemborong paket lain. Apabila pemborong

mengalami kelambatan dan atau kerugian biaya karena kelalaian pemberi tugas dan

pemborong dapat memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dan

persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan tersebut akan dituangkan secara tertulis

dalam bentuk adendum kontrak yang ditanda tangani bersama oleh Pemberi Tugas dan

Pemborong.

3. Jalan orang lain

Pemborong harus membayar sendiri segala biaya yang diperlukan untuk melalui milik

orang lain sehubungan dengan jalan masuk ketempat pekerjaan. Pemborong juga harus

menyiapkan jalan masuk ketempat pekerjaan. Pemborong juga harus menyiapkan atas

biayanya sendiri segala akomodasi diluar sehubungan dengan pekerjaan.

4. Waktu penyelesaian

Seluruh pekerjaan dan bagian-bagian pekerjaan yang disebutkan dalam kontrak harus

diselesaikan dalam waktu sesuai dengan jadwal, dalam hal ini yaitu 150 hari kerja.

5. Kemajuan pekerjaan

Agar pekerjaan terlaksana dengan baik, memenuhi waktu yang telah ditetapkan dalam

kontrak pemborong harus menyerahkan kepada MK suatu program yang menguraikan

metode kerja, tingkat kemajuan dari uraian mengenai personil yang akan digunakan. Jika

pada setiap saat kemajuan yang sesungguhnya dari pekerjaan ternyata menurut MK tidak

sesuai, MK akan menegur dan meminta agar pemborong mengambil langkah-langkah yang

akan disetujui, yang diperlukan untuk menjamin penyelesaian pekerjaan dalam waktu

penyelesaian yang ditetapkan. Diantaranya melengkapi personil tambahan, perlengkapan

dan melaksanakan kerja lembur sebagaimana yang diarahkan oleh MK tanpa menjadi

beban biaya bagi Pemberi tugas dan MK.

PASAL 5

BAGAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN RAPAT KOORDINASI

1. Pemborong (Kontraktor) harus melaporkan kepada Pemberi Tugas melalui Konsultan

Pengawas tentang kemajuan pekerjaan yang dicapai dan langkah-langkah yang

berikutnya dalam rapat yang diselenggarakan sekali dalam sebulan.

2. Kelalaian dalam memasukan laporan yang dimaksud dalam butir 1 dapat menyebabkan

pekerjaan dihentikan sementara. Akibat dari penghentian sementara ini menjadi

tanggung jawab Pemborong (kontraktor).

PASAL 6

JAMINAN PELAKSANAAN

1. Bagi penawar yang ditunjuk sebagai Pemenang, selambat-lambatnya dalam waktu 7

(tujuh) hari kalender setelah menerima Surat Penunjukan Pemenang / Surat Perintah

Mulai Kerja harus mengganti Jaminan Penawaran dengan Jaminan Pelaksanaan yang

berjangka waktu selama masa pelaksanaan sesuai yang tercantum dalam Kontrak.

2. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan setelah pekerjaan telah diselesaikan dengan

sempurna dan diserahkan pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan.

3. Besarnya Jaminan pelaksanaan ditentukan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai Kontrak,

berupa Jaminan Bank dan Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan yang berhak,

berlaku selama masa pelaksanaan sesuai Surat Perjanjian.

4. Jaminan pelaksanaan tersebut akan menjadi milik Pihak Pemberi Tugas apabila :

a. Rekanan kontraktor mengundurkan diri setelah penandatanganan Perjanjian

Pemborongan

b. Terjadi pemutusan Perjanjian oleh Pemberi Tugas yang disebabkan oleh kelalaian dan

kesalahan Kontraktor.

PASAL 7

JANGKA WAKTU DAN JAMINAN PEMELIHARAAN

1. Waktu pemeliharaan untuk bangunan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kerja.

2. Waktu pemeliharaan untuk peralatan adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari

kalender. Besarnya jaminan Pemeliharaan adalah 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.

3. Apabila dalam waktu pemeliharaan dilampaui dengan memuaskan, selanjutnya Pemberi

Tugas atas dasar rekomendasi dari Konsultan Pengawas Menyatakan secara tertulis

kepada kontraktor untuk dilakukan penyerahan kedua.

PASAL 8

PERPANJANGAN WAKTU

1. Bila sudah jelas bahwa kemajuan pekerjaan mengalami hambatan, Kontraktor harus

segera memberikan laporan secara tertulis penyebab dari hambatan tersebut.

2. Pada 2 (dua) minggu terakhir, sebelum tanggal penyerahan pertama, Pemborong

(Kontraktor) diperbolehkan mengajukan permohonan tertulis kepada Pemberi Tugas,

Untuk perpanjang waktu lengkap dengan alasan-alasannya.

3. Dengan pertimbangan bersama antara Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas, terhadap

alasan Pemborong (Kontraktor), maka perpanjangan waktu yang adil dan layak untuk

menyelesaikan pekerjaan dapat disetujui dan diberikan secara tertulis.

4. Alasan yang diajukan Pemborong (Kontraktor) karena kelalaian dalam melaksanakan

pekerjaan tambah, memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan Pemborong

(Kontraktor), tidak dapat dijadikan alasan untuk perpanjang waktu.

5. Apabila terjadi keadaan Memaksa / Force Majeure, maka Pemborong (Kontraktor)

dibebaskan dari tangungan atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang

telah ditetapkan.

6. Alasan-alasan yang menyebabkan suatu proyek diperpanjang :

a. Terlambatnya Surat Penyerahan Lahan (SPL). Hal ini dapat menyebabkan Kontraktor

tidak dapat memulai pekerjaan.

b. Force majeure (keadaan memaksa), seperti:

Bencana Alam yang dinyatakan oleh Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I : Gempa

Bumi, Angin topan, Banjir, Tanah longsor, Kebakaran.

Peperangan, Pemberontakan

c. Peraturan Pemerintah di bidang moneter yang pelaksanaannya sesuai Keputusan

Pemerintah.

d. Pemogokan buruh yang bukan disebabkan kesalahan Kontraktor.

PASAL 9

KEMAJUAN PEKERJAAN DAN RAPAT KOORDINASI

1. Pemborong (Kontraktor) harus melaporkan kepada Pemberi Tugas melalui Konsultan

Pengawas tentang kemajuan pekerjaan yang telah dicapai dan langkah-langkah yang

diambil untuk melakukan percepatan kerja.

2. Pemborong (Kontraktor) harus melaporkan kemajuan pekerjaan dalam rapat koordinasi

proyek yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

3. Pemborong (Kontraktor) tidak diperbolehkan untuk menambah biaya tambahan atas

pekerjaan percepatan ini, karena bukan merupakan perubahan pekerjaan, kecuali untuk

kerja lembur.

4. Kelalaian dalam memasukan laporan yang dimaksud pada butir 1 (satu) dapat

menyebabkan perkerjaan dihentikan sementara. Dan ini menjadi tanggungjawab

Pemborong (Kontraktor).

PASAL 10

HARGA KONTRAK

1. Biaya yang ada hubungannya dengan penyediaan dan pemakaian barang dan atau proses

yang mempunyai hak paten dalam pelaksanaan sesuai dengan RKS dianggap telah masuk

dalam daftar kontrak

2. Tuntutan yang mungkin terjadi dikarenakan Pemborong (Kontraktor) melanggar hak

paten seperti tersebut pada butir 1 (satu) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemborong

(Kontraktor).

PASAL 11

RESIKO UPAH DAN HARGA

Didalam pelaksanaan pekerjaan ini Fluktuasi besarnya upah dan harga bahan yang

terjadi selama masa pembangunan menjadi resiko Pemborong (Kontraktor).

PASAL 12

SISTEM PEMBAYARAN

1. Menurut Sistem Pembayarannya, kontrak yang digunakan adalah kontrak Lump Sum

dimana kontrak Lump Sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian

seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap,

dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya

ditanggung oleh penyedia barang/jasa (Keputusan Presiden No. 54 tahun 2010).

2. Uang Muka.

a. Uang Muka dibayar untuk membiayai mobilisaisi peralatan, personil, dan pengeluaran

bulan pertama. Besaran uang muka ditentukan sebesar 20% dari Harga Kontrak dan

dibayar setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka sekurang-kurangnya

sama dengan besarnya uang muka;

b. Penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran uang muka secara tertulis kepada

Penjabat Pembuat Komitmen disertai dengan rencana pengguanaan uang muka;

c. Penjabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan pembayaran untuk

permohonan tersebut pada butir 2)., paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang

muka diterima;

d. Jaminan Uang muka harus diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang

mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang harus direasuransikan

sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan;

e. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proposional pada

setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat

pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen);

f. Nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian

prestasi pekerjaan.

3. Angsuran / termin

a. Penyedia jasa harus mengajukan perhitungan tagihan pembayaran secara angsuran

selama jangka waktu pelaksanaan kontrak. Selang waktu angsuran sesuai dengan

ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak;

b. Perhitungan tagihan didasarkan pada hasil/pelaporan (laporan pendahuluan, laporan

antara, laporan akhir/final) yang telah disetujui penjabat pembuat komitmen disertai

dengan tanda bukti telah diterimanya penyerahan hasil/pelaporan;

c. Penjabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan pembayaran paling lambat

7 (tujuh) hari setelah penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran yang telah

disetujui oleh Penjabat Pembuat Komitmen;

d. Pembayaran tagihan angsuran harus dilaksanakan dalam waktu sebagaimana

ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak;

e. Pembayaran angsuran terakhir hanya dilakukan setelah penyerahan dan persetujuan

laporan akhir.

4. Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran (termijn) dengan urutan rincian sebagai

berikut :

Tahap Angsuran Prestasi

Pekerjaan

Jumlah Angsuran

Uang Muka untuk mobilisasi

personil, peralatan, dan

pengeluaran bulan pertama,

setinggi-tingginya 20% (dua

puluh per seratus)

0% 20% Harga

Kontrak

Termijn I 25 % 17,5 % harga

kontrak

Termijn II 50 % 17,5% harga

kontrak

Termijn III 75 % 17,5 % harga

kontrak

Termijn IV 100 % 17,5 % harga

kontrak

Masa Pemeliharaan Selesai masa

pemeliharaan

5% harga kontrak

(retensi)

PASAL 13

PERSONALIA PEMBORONG ( KONTRAKTOR )

1. Pemborong (Kontraktor) tidak diperkenankan memberi pekerjaan lain diluar proyek ini

kepada para wakil atau pelaksananya.

2. Selama jam-jam kerja, wakil atau para pelaksana Pemborong (Kontraktor) harus berada

ditengah-tengah perkerjaan, bila berhalangan atau sakit, Pemborong (Kontraktor) segera

menunjuk / menempatkan penggantinya dan segera memberitahukan kepada Konsultan

Pengawas.

3. Sebagai pimpinan sehari-hari ditempat pekerjaan, Pemborong (Kontraktor) harus

menempatkan seorang tenaga ahli pelaksanaan atas persetujuan Konsultan Pengawas.

4. Pemborong (Kontraktor) wajib memperkerjakan tenaga kerja lapangan (mandor, tukang ,

danl lain-lain) yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing.

5. Konsultan Pengawas sewaktu-waktu berhak meminta kepada Pemborong (Kontraktor)

untuk menganti pelaksana maupun tenaga pekerja lapangan, bila ternyata mereka

dianggap tidak cakap atau kurang menpunyai keahlian dalam bidang pekerjaannya.

PASAL 14

PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Penyerahan pertama pekerjaan dilakukan oleh Pemborong (Kontraktor) setelah prestasi

fisik pekerjaan selesai seluruhnya (100%).

2. Bila terdapat kekurangan, cacat atau kesalahan yang tidak sesuai dengan gambar rencana

dan RKS, Pemberi Tugas atau Konsultan Pengawas harus segera menyerahkan daftar

perbaikan kepada Pemborong (Kontraktor), selanjutnya Pemborong (Kontraktor) segera

melaksanakan perbaikan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

3. Penyerahan kedua pekerjaan dilakukan setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan

4. Tiap penyerahan pekerjaan dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PASAL 15

LAPORAN PEMBORONG ( KONTRAKTOR )

1. Pemborong (Kontraktor) wajib menyediakan buku harian untuk mencatat semua petunjuk

perintah dan detail pekerjaan dan menyerahkan laporan tersebut secara berkala kepada

Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas.

2. Setiap laporan harus diperiksa dan disetujui kebenarannya oleh Konsultan Pengawas.

Perselisihan mengenai ini mengakibatkan pekerjaan dihentikan sementara untuk diadakan

pemeriksaan.

3. Penugasan dan perintah Konsultan Pengawas baru dianggap berlaku dan mengikat

apabila dibuat secara tertulis dan dicatat dalam buku / laporan harian. Selanjutnya laporan

harian dibuat laporan bulanan, yang berisi antara lain:

a. Jumlah pegawai yang dipekerjakan bulan ini

b. Uraian kemajuan pekerjaan pada akhir bulan

c. Rencana pekerjaan bulan berikutnya

d. Bahan dan perlengkapan yang telah masuk

e. Hambatan pekerjaan yang dialami

f. Kunjungan-kunjungan tamu

g. Jumlah/jenis peralatan yang digunakan.

h. Kejadian-kejadian khusus lainnya

i. Dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Laporan tersebut ditandatangani oleh Pemborong (Kontraktor) dan Konsultan

Pengawas sebagai tanda bukti bahwa setuju atas laporan tersebut.

4. Pemborong (Kontraktor) harus mengambil foto berwarna ukuran minimal kartu pos untuk

dokumentasi dalam keadaan-keadaan :

a. Daerah sebelum pekerjaan dimulai

b. Pada saat dan setelah pelaksanaan pondasi

c. Setiap tahap pekerjaan sesuai dengan tahap pembayaran

d. Saat Force majeure.

e. Serah terima pertama.

f. Serah terima kedua.

5. Laporan bulanan tersebut hendaknya dikirimkan kepada :

a. Pemberi Tugas : 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy

b. Konsultan Pengawas : 3 (tiga) eksemplar copy dan 1 (satu) asli

foto album berwarna

PASAL 16

PERINTAH PEMBERI TUGAS DAN KONSULTAN PENGAWAS

1. Segala perintah yang diberikan oleh Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas dibuat secara

tertulis.

2. Jika Pemborong (Kontraktor) tidak menerima / menyetujui pendapat atau perintah

Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas, maka Pemborong (Kontraktor) harus mengajukan

keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

PASAL 17

PENUGASAN DAN PENGOPERASIAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan hanya dapat diserahkan kepada Kontraktor lain bila ada persetujuan tertulis

dari Pemberi Tugas berdasarkan rekomendasi Konsultan Pengawas

2. Jika Kontraktor Utama berhenti atau diberhentikan, Kontraktor bawahannya juga harus

berhenti.

3. Apabila Kontraktor utama tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tanpa alasan yang

jelas, maka Pemberi Tugas akan menunjuk Kontraktor lain dengan biaya dari Kontraktor

Utama.

PASAL 18

BENGKEL KERJA PEMBORONG ( KONTRAKTOR )

Pemberian Tugas atau Konsultan Pengawas mempunyai wewenang untuk memasuki

bengkel kerja atau tempat lainnya dimana Pemborong (Kontraktor) dan Sub-Kontraktor

mempersiapkan dan melaksanakan pekerjaan.

PASAL 19

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1. Pemborong (Kontraktor) bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan terhadap

bangunan-bangunan yang sedang dikerjakan, gudang dan bahan bangunan selama

pekerjaan berlangsung.

2. Pemborong (Kontraktor) bertanggung jawab atas keselamatan para pekerja, Pemberi

Tugas / Konsultan Pengawas dan tamu-tamu selama pelaksanaan pekerjaan.

3. Segala tuntutan dan persoalan Sub Kontraktor menjadi beban dan tanggung jawab

Pemborong (Kontraktor) sepenuhnya.

PASAL 20

DENDA KETERLAMBATAN DAN SANKSI

1. Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia

barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda

keterlambatan sekurang-kurangnya 1o/ooo (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak

(PERPRES No.54 Tahun 2010 pasal 37).

2. Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena sematamata kesalahan atau

kelalaian pengguna barang/jasa, maka pengguna barang/jasa membayar kerugian yang

ditanggung penyedia barang/jasa akibat keterlambatan dimaksud, yang besarannya

ditetapkan dalam kontrak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

(PERPRES No.54 tahun 2010 pasal 37).

3. Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian pengguna

barang/jasa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan

beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi. (PERPRES

No.54 tahun 2010 pasal 37).

4. Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana

atas pelanggaran Undang-undang ini (Undang-Undang Jasa Konstruksi No.18 Tahun

1999 pasal 41)

5. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Jasa

Konstruksi No.18 Tahun 1999 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi;

c. Pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;

d. Pembekuan izin usaha dan/atau profesi;

e. Pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

6. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Jasa

Konstruksi No.18 Tahun 1999 yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;

c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;

d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;

e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

PASAL 21

RENCANA KERJA DAN PERINGATAN

1. Pemborong (Kontraktor) harus menyerahkan Rencana Kerja yang terperinci

2. Pelaksanaan kemajuan pekerjaan yang terlambat dibanding dengan Rencana Kerja,

Konsultan Pengawas / Pemberi Tugas akan memberi saran / petunjuk secara tertukis

untuk mempercepat pelaksanaan.

3. Apabila terjadi penyimpangan (baik mengenai lokasi, jenis pekerjaan, kualitas dan

kuantitas maupun jadwal) terhadap rencana dan gambar, maka segera pada saat diketahui

adanya penyimpangan, Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas memberi teguran /

peringatan.

4. Teguran / Peringatan tersebut pada butir 3 (tiga) pasal ini oleh Pemberi Tugas / Konsultan

Pengawas kepada Pemborong (Kontraktor) dilakukan dengan lisan dan tertulis secara

bertahap sebagai berikut :

a. Teguran Lisan

Segera pada saat diketahui adanya penyimpangan

b. Teguran I tertulis

Dikeluarkan 1 (satu) hari setelah teguran lisan dan menyebutkan dengan jenis lokasi,

jenis pekerjaan, kuantitas pekerjaan maupun jadwal yang dianggap tidak sesuai

dengan RKS dan gambar Kerja.

c. Teguran II tertulis

Dikeluarkan bila Pemborong (Kontraktor) ternyata tidak melaksanakan isi surat

teguran I tertulis

d. Peringatan I tertulis

Dikeluarkan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Teguran II

tertulis disampaikan kepada Pemborong (Kontraktor).

e. Peringatan II tertulis

Dikeluarkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Pemborong

(Kontraktor) masih belum melaksanakan isi Surat Peringatan I, maka Surat Peringatan

II tertulis.

5. Setelah Pemborong (Kontraktor) menerima surat teguran I, teguran II, peringatan I,

peringatan II dan peringatan III, Pemborong (Kontraktor) wajib melaksanakan isi surat

tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.

PASAL 22

PERSELISIHAN

1. Jika masing-masing pihak yang tersebut dalam kontrak menderita kerugian dan

kerusakan terhadap orang atau benda yang disebabkan oleh kelalaian pihak lain atau

pegawainya, maka tuntutan harus diajukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam

jangka waktu yang cukup setelah mengetahui adanya kerugian

2. Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka

penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada suatu Tim Arbitrasi terdiri dari 3 (tiga) orang

wakil :

a. 1 (satu) orang Pemberi Tugas.

b. 1 (satu) orang Pemborong (Kontraktor)

c. 1 (satu) orang atas persetujuan kedua belah pihak.

3. Dan jika Tim Abitrasi ini tidak dapat mengambil keputusan, maka masalah ini akan

diputusakan ke Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal ini kedua belah pihak harus

memiliki tempat tinggal (domisili) tetap.

PASAL 23

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemberi tugas dapat memutus hubungan kerja, jika Pemborong (Kontraktor) melakukan

kelalaian mengenai satu atau beberapa hal dibawah ini :

a. Jika Pemborong (Kontraktor) tanpa adanya alasan yang tepat menagguhkan atau

menunda pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai.

b. Jika Pemborong (Kontraktor) tidak dapat melanjutkan pelaksanaan pekerjaan secara

profesional (kesungguh-sunguhan).

c. Pemborong (Kontraktor) tidak menghiraukan / mengabaikan Surat Peringatan yang

diberikan oleh Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas sehingga berdampak buruk begi

pekerjaan.

d. Dan hal lainnya yang diatur dalam surat kontrak.

PASAL 24

TUNTUTAN DAN FORCE MAJEURE

1. Kenaikan harga bahan dan upah setelah kontrak ditandatangani, tidak dapat dijadikan

alasan Pemborong (Kontraktor) untuk mengajukan Klaim.

2. Yang dikatakan sebagai force majeure yakni segala sesuatu kejadian yang terjadi diluar

kekuasaaan Pemborong (Kontraktor), antara lain bencana alam ( gempa, angin topan,

banjir), huru-hara, perang, keputusan Pemerintah di bidang moneter (devaluasi)

3. Kejadian yang terjadi pada butir 2 (dua) pasal ini timbul selama proyek berlangsung, dan

Pemborong (Kontraktor) harus melaporkan kepada Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas

paling lambat 3 x 24 jam.

4. Force majeure dibidang moneter (devaluasi) hanya disetujui apabila ada keputusan dari

pihak Pemerintah.

PASAL 25

ASURANSI

Pemborong (Kontraktor) diwajibkan menutup pertanggungan (Asuransi).

a. Asuransi Jiwa :

Pemborong (Kontraktor) harus mengasuransikan jiwa seluruh personil dari Pemberi

Tugas / Konsultan Pengawas dengan jangka waktu pelaksanaan proyek

berlangsung.

Asuransi ini dibuat pada perusahaan asuransi dengan kredibilitas yang tinggi

dengan nilai asuransi sesuai dengan aturan.

b. Asuransi Pekerjaan :

Pemborong (Kontraktor) wajib mengasuransikan proyek yang dikerjakan dari kerugian

akibat Force mejeure, dari nilai harga kontrak seluruhnya.

PASAL 26

TEMPAT PERADILAN

Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah maka

dapat dilanjutkan penyelesaiannya selajutnya diserahkan kepada Tim Arbitrasi yang terdiri

atas tiga orang wakil:

a. 1 (satu) orang Pemberi Tugas.

b. 1 (satu) orang Pemborong (Kontraktor)

c. 1 (satu) orang atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 27

HAK PATEN

1. Biaya yang ada hubungannya dengan penyediaan dan pemakaian barang yang

mempunyai hak paten dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RKS ini dianggap

telah masuk harga kontrak

2. Tuntutan yang mungkin terjadi disebabkan karena Pemborong (Kontraktor) melanggar

hak paten seperti yang tersebut dalam butir 1 (satu) menjadi tanggungjawab Pemborong

(Kontraktor).

PASAL 28

KEWAJIBAN MEMENUHI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN

1. Pemborong akan mematuhi semua Undang-Undang Republik Indonesia, dan membayar

semua biaya, lisensi, pajak dan sebagainya berkenaan dengan pekerjaan itu.

2. Kontrak akan ditafsirkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia, setiap

persyaratan di dalam ini yang bertentangan dengan undang-undang Republik Indonesia

tidak dianggap bagian dari kontrak ini.

PASAL 29

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Segala ketentuan-ketentuan sehubungan dengan kontrak yang belum tercakup dalam

syarat administrasi ini akan ditentukan dan diatur kemudian oleh pemberi tugas.

BAB III

SYARAT-SYARAT TEKNIS

PASAL 32

JENIS PEKERJAAN

Jenis pekerjaan dalam RKS ini adalah Pekerjaan Jalan Arteri Primer Siliwangi (Narogong),

Bekasi Timur.

GAMBARAN UMUM TENTANG PROYEK

Nama Proyek : Pekerjaan Jalan Arteri Primer Siliwangi

Alamat Proyek : Kec. Narogong, Kab. Bekasi Timur

Panjang Jalan : 2400 m

Fungsi Jalan : Sebagai jalan utama

Instalasi Listrik : PLN

Instalasi Air : PAM

Instalasi Telepon : Telkom

Pasal 33

DAFTAR VOLUME PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY / BQ)

1. Daftar volume pekerjaan (BQ) yang dibuat oleh Konsultan Perencana merupakan suatu

pedoman saja. Peserta harus tetap menghitung item dan volume pekerjaan sesuai dengan

gambar rencana, RKS, serta berita acara-berita acara Penjelasan Pekerjaan. Khususnya

untuk volume pekerjaan terlampir agar dihitung kembali oleh peserta lelang yang

selanjutnya akan dievaluasi bersama.

2. Bila adanya ketidaksesuaian antara perhitungan peserta dengan daftar volume pekerjaan

yang akan dibuat oleh Konsultan Perencana, maka kekurangan atau kelebihan jenis

pekerjaan dan volume yang dimaksud akan disesuaikan dan disepakati bersama pada

waktu rapat penjelasan pekerjaan dan bersifat mengikat.

3. Pengertian mengikat disini yakni bahwa Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan sesuai

gambar rencana, RKS, berita acara Penjelasan Pekerjaaan serta daftar volume pekerjaan

yang telah disepakati bersama antara Kontraktor dan Pemberi Tugas. Dalam hal ini

dianggap sebgai risiko Kontraktor.

4. Tidak ada perhitungan kembali atas item pekerjaan maupun volume pekerjaan diluar butir

(2) pada ayat ini, yang dapat dijadikan dasar perhitungan pekerjaan tambah dan kurang.

Pasal 34

LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan   ini  meliputi  penyediaan   tenaga kerja, alat-alat yang diperlukan  untuk

menyelesaikan semua pekerjaan, yang secara umum meliputi:

1. Pengadaan barang dan perlengkapannya.

2. Pengadaan tenaga kerja

3. Pemasangan

4. Pengetesan bahan

5. Pembuatan gambar pelaksanaan (shop drawing)

6. Pengetesan instalansi

7. Pembuatan gambar instalansi (as build drawing)

8. Memberikan buku petunjuk serta pelatihan maintenance dan operasi dari peralatan

terpasang kepada personil yang ditugaskan oleh Pemberi Tugas.

9. Dan lain-lain pekerjaan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan proyek ini.

Pasal 35

PEKERJAAN PERSIAPAN

Pekerjaan ini meliputi:

1.1 Pekerjaan Pembersihan Lokasi

a) Pada umumnya tempat-tempat untuk bangunan dibersihkan, penebasan harus

dilaksanakan terhadap semua-semua semak, sampah yang tertanam serta material

lain yang tidak diinginkan berada dalam daerah yang akan dikerjakan, harus

dihilangkan, ditimbun kemudian dibakar atau dibuang dengan cara-cara yang

disetujui oleh direksi/Konsultan Pengawas.

b) Semua sisa-sisa tanaman seperti akar-akar, rumput-rumput dan sebagainya harus

dihilangkan sampai kedalaman 0,5 m dibawah tanah dasar.

1.2 Pekerjaan Pengukuran

Pekerjaan Pengukuran

a) Kontraktor harus memulai pekerjaan dari garis-garis yang telah disetujui oleh

Konsultan Pengawas dan bertanggung jawab penuh atas pengukuran-pengukuran

yang dibuatnya Kontraktor harus menyediakan semua bahan peralatan dan tenaga

kerja, termasuk juru-juru ukur (surveyor) yang dibutuhkan sehubungan dengan

pengukuran dan pematokan untuk setiap pekerjaan yang memerlukannya.

b) Kontraktor diwajibkan untuk memelihara patok-patok serta tugu-tugu ukur utama

selama masa pembangunan.

c) Kontraktor diwajibkan melakukan penggambaran kembali lokasi pembangunan

dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai peil ketinggian tanah, lantai,

letak batas-batas dengan alat-alat yang sudah diterapkan kebenarannya.

d) Ketidak-cocokan yang mungkin  terjadi  antara gambar dan keadaan lapangan yang

sebenarnya harus segera  dilaporkan kepada Konsultan Pengawas  untuk

dimintakan keputusannya.

e) Pengukuran  sudut  siku  dengan  prisma  atau benang  secara  azas  segitiga

phytagoras hanya diperkenankan  untuk  bagian-bagian  kecil   yang disetujui oleh

Konsultan Pengawas.

f) Segala pekerjaan pengukuran persiapan termasuk tanggung jawab Kontraktor,

dengan biaya sesuai kontrak.

1.3 Pekerjaan Pembuatan Bedeng

Barak pakerja disesuaikan dengan jumlah pekerja yang ada dan bahan-bahannya sama

pada pembuatan direksi keet.

1.4 Pekerjaan Direksi Keet

a) Direksi keet seluas sesuai dengan gambar, dengan ketinggian 3 meter untuk 1 lantai

terdiri dari ruang rapat, ruang Konsultan Pengawas, gudang, KM/WC, ruang kerja

merupakan bangunan sementara dengan lantai rabat beton diplester, konstruksi

rangka baja sistem knock down, dinding multipleks sebanyak 2 lapis, dinding

penyekat ruangan plywood, penutup atap asbes semen gelombang, diberi pintu dan

jendela secukupnya. Pada WC perlu dibuatkan instalasi air kotor dengan membuat

tangki septic dan rembesannya. Letak kantor akan ditentukan oleh Konsultan

Pengawas. Perlengkapan kantor :

- 2 (dua) meja rapat ukuran 2 x 4 M, serta 15 buah kursi lipat dengan penutup mejanya.

- 5 (lima) meja kerja dengan 5 (lima) buah kursi putar dan 5 (lima) kursi biasa.

- 1 (satu) unit lemari kayu dari multipleks 50 x 200 cm disesuaikan kebutuhan untuk

penyimpanan contoh bahan/material dan peralatan.

- 1 (satu) buah white board 2,4 x 1,2 M.

- 1 (satu) unit meja gambar ukuran A1 dari kayu yang dapat dilipat, dengan kursi putar.

- 1 (satu) buah lampu petromax atau lampu bateray.

- 1 (satu) unit instalasi penerangan dengan lampu-lampu TL.

- Saluran telepon yang dihubungkan pararel, dengan pesawat telpon 2 buah.

- 4 (empat) unit komputer.

- 1 (satu) buah filling cabinet dengan 3 (tiga) rak.

- 6 (enam) buah helm proyek.

- 6 (enam) pasang sepatu lapangan.

- 12 (dua belas) jas hujan.

- 3 buah AC Window 1,5 PK.

- Saluran air bersih dengan sumber air tanah yang dipompa dengan mesin.

Kantor Direksi bersifat bangunan sementara, sedangkan perlengkapannya bersifat sewa,

digunakan sampai dengan selesainya pembangunan. Seluruh biaya perawatan dan

operasionalnya menjadi tanggungan Kontraktor sampai dengan Serah Terima Pertama

Pekerjaan. Segera setelah Serah Terima Pertama Pekerjaan, fasilitas ini harus dibongkar dan

diangkut keluar.

Kontraktor harus menyelenggarakan berfungsinya Direksi Keet berupa :

o Penyediaan alat telekomunikasi (telepon)

o Kebersihan Keet

o Memelihara AC dan instalasinya.

1.5 Pekerjaan Penyediaan Air Bersih dan Penerangan

a) Sumber air adalah dari sumur dangkal dan PAM, pembuatan sumur dangkal

lengkap dengan pompa beserta peralatannya.

b) Pengadaan dan pengurusan penyambungan daya listrik dari PLN, di gunakan

sesuai dengan kebutuhan yang ada dan dapat dilakukan pemasangan setelah

mendapat persetujuan konsultan pengawas.

c) Pengadaan dan pemasangan panel-panel, peralatan serta instalasi pengkabelannya

untuk seluruh beban-beban listrik yang ada di gunakan sesuai dengan kebutuhan

yang ada.

1.6 Pekerjaan MCK

Pemborong wajib membuat fasilitas untuk para pekerja berupa tempat madi dan WC.

1.7 Pekerjaan Pagar Proyek Sementara

a) Pemborong wajib memasang pagar disekeliling lokasi proyek.

b) Pemagaran dilakukan saat dimulainya pelaksanaan proyek dan dicabut kembali

sebelum penyerahan pertama setelah ada perintah dari Konsultan Pengawas

c) Pagar proyek dibuat dari lembaran seng gelombang dengan kayu ditanam diatas

pondasi batu kali setempat, bentuk dan ukuran pagar proyek direncanakan oleh

pemborong dan diusulkan ke Konsultan Pengawas untuk mendapat persetujuan

d) Bahan-bahan yang digunakan adalah :

o Rangka : Kaso ukuran 5/7, jenis kayu meranti atau sejenisnya.

o Penutup : Lembaran Seng

o Finishing : Cat merk Glotex.

o Paku dan perlengkapan lainnya.

e) Tinggi pagar adalah 2 meter diukur dari dasar tanah.. Pemagaran dilakukan pada

sekeliling batas tanah. Pemagaran dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan

proyek dan dicabut kembali sebelum penyerahan pertama setelah ada perintah dari

Konsultan Pengawas.

1.8 Pekerjaan Pembuatan Gudang

a) Gudang bahan-bahan serta tempat penimbunan material harus terlindung, seperti;

pasir, koral, besi beton dan lain-lain dibuat secukupnya.

b) Gudang semen agar lantainya dibuat bebas dari kelembaban udara, minimal 30 cm

diatas permukaan lantai plesteran.

1.9 Pekerjaan Papan Nama Proyek

(a) Bahan-bahan yang digunakan adalah :

Tiang : Pipa besi GIP 2½" kelas light

Papan/rangka : BJLS 32

Ukuran : 1,5 x 1 m

Finishing : BJLS dengan cat dasar biru muda

Isi tulisan : Minimal menyebutkan; nama proyek, pemborong,

konsultan perencana, konsultan pengawas dan lain-lain

yang berkenaan dengan proyek ini.

Bentuk tulisan : Tulisan dengan huruf kapital warna hitam.

Tinggi : Huruf 8 cm, tebal 1 cm untuk nama proyek, pemborong,

konsultan perencana, konsultan pengawas. Sedangkan

huruf yang lain disesuaikan.

b) Pelaksanaan :

Papan nama proyek diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh umum

dengan ketinggian ± 3 m.

Huruf harus jelas serta memperhatikan nilai keindahan.

Pemasangannya harus tegak dan kokoh.

Pembuatan papan nama proyek harus mendapat persetujuan perencana sebelum

dilaksanakan.

1.10 Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi

Mobilisasi dilakukan ketika Surat Penyerahan Lahan serta Surat Perintah Kerja

turun dan diterima oleh sikontraktor maka hal tersebut dapat dilakukan sedangkan

demobilisasi jika pekerjaan telah dianggap selesai.

Untuk mobilisasi alat-alat yang diturunkan adalah :

Dump truck

Buldozer

Grader

Scraper

Wheel Loader

Pneumatic roller

Molen

Mobile crane

Back Hoe

Shovel

Tandem Roller

Alat Angkut

Hammer

Vibrator

PASAL 36

PEKERJAAN SIPIL

1. Pekerjaan penyelesaian tanah

a) Pekerjaan Penggalian dan Pengurugan Tanah

(1) Pada sta tertentu terdapat tanah yang harus di gali dikarenakan kontur tanah yang

terlalu curam atau tidak sesuai dengan kedataran jalan yang direncanakan, tanah

yang dihasilkan dari pekerjaan galian ini biasanya dapat digunakan pada

pekerjaan urugan tanah. Pada pekerjaan ini digunakan alat berat berupa Back Hoe

untuk menggali tanah dan menggunakan Dump Truck untuk mengangkut tanah.

(2) Material untuk timbunan sebelum dipergunakan, terlebih dahulu harus diperiksa

kualitasnya oleh laboratorium bahan yang telah diakui oleh direksi dan dapat

dikirim kelokasi pekerjaan pekerjaan. Jika laboratorium bahan telah menyatakan

bahwa material tersebut dapat digunakan untuk bahan timbunan sub grade dengan

dilampirkan sertifikasi hasil pemeriksaan, material itu harus dipadatkan sampai

dengan 100% dari maksimum kepadatan (kering) yang didapat dari percobaan

AASHTO I –99. Pada pekerjaan ini digunakan alat berat Shovel dan Tandem

Roller.

b) Pekerjaan Penggalian Saluran Drainase

Pekerjaan saluran biasa dilakukan dilokasi pekerjaan saluran. Tanah digali

menggunakan Excavator, dengan posisi Excavator dibelakang tanah yang digali.

Kemudian tanah dimasukkan ke dalam Dump Truck yang berada disisi kiri/kanan dari

Excavator. Tanah kemudian dibuang ke disposal area yang telah disetujui Direksi

dengan menggunakan Dump Truck. Selama proses penggalian berlangsung akan

diberikan tanda-tanda peringatan di sekeliling galian berupa pengamanan yang baik.

c) Pekerjaan Pengupasan (Stripping)

(1) Sebelum memulai pekerjaan, lokasi yang akan dikerjakan harus terlebih dahulu

dibersihkan (stripping) dari tanah humus yang ada dilokasi setebal 30 cm. Tanah

dikupas menggunakan bulldozer dikumpulkan dan diloading dengan Excavator ke

atas Dump Truck untuk diangkut/dibuang. Hasil kupasan tersebut dibuang ke

lokasi pembuangan dengan menggunakan Dump Truck menuju ke tempat lokasi

pembuangan yang telah ditentukan. Pekerjaan Stripping dilakukan di lokasi

pekerjaan trase jalan. Dibuang sejauh 10 Km dari lokasi proyek pada daerah yang

tandus.

(2) Tanah yang tidak dipergunakan harus diangkut ke tempat yang telah ditentukan

oleh direksi. Pengangkutan tanah menggunakan alat berat.

2 Pekerjaan Perkerasan

1.1 Pemadatan Lapisan Tanah Dasar

(1) Perataan tanah dilakukan perlapis setiap 30 cm, dilakukan dua kali yaitu sebelum dan sesudah dipadatkan dengan

menggunakan Tandem Roller.

(2) Pada kedalaman lebih dari 30 cm, material sub grade harus dipadatkan sampai 90% dari maksimum kepadatan (kering) yang

didapat dari percobaan AASHTO I –99.

(3) Tebal padat lapisan material (tanah) yang dipadatkan jangan lebih dari 15 cm dan dipadatkan dengan alat pemadat sesuai atas

petunjuk direksi.

(4) Baik sub grade pada tanah galian maupun timbunan harus memenuhi persyaratan CBR minimum 6%. Untuk pekerjaan test

kepadatan (CBR lapangan dan CBR laboratorium) pembayarannya termasuk dalam harga penawaran untuk mata pembiayaan

yang sesuai.

(5) Tiap pekerjaan sub grade yang telah diselesaikan harus dilindungi agar tidak mengering, pecah - pecah. Jika terjadi kerusakan

karena kurangnya perawatan dari kontraktor, maka harus diperbaiki tanpa adanya biaya tambahan.

1.2 Penghamparan tanah kepasiran

1.3 Penghamparan batu pecah

1.4 Penghamparan laston

Persyaratan Bahan

a) Persyaratan Agregat

(1) Umum

Bahan harus terdiri dari atas agregat pokok, agregat pengunci dan agregat penutup

(hanya digunakan untuk lapis permukaan) dan aspal.

Setiap fraksi agregat harus disimpan terpisah untuk mencegah tercampurnya antar

fraksi agregat dan harus bersih, kuat, awet, bebas dari debu dan tanah liat dan benda-

benda yang tidak dihendaki.

(2) Agregat Pokok, Pengunci dan Penutup

Agregat pokok dan pengunci harus mmenuhi keten tuan SNI 03-6751-2002 dan

memenuhi persyaratan indeks kepipihan dan kelonjongan maksimum 10% dengan

metode pengujian RSNI T-01-2005.

(3) Gradasi Agregat Pokok. Pengunci, dan Penutup

Gradasi Agregat pokok dan pengunci bila diuji sesuai dengan SNI 03-1968-1990

harus memenuhi gradasi sesuai SNI 03-6751-2002.

b) Persyaratan Aspal

Aspal haruslah salah satu dari jenis berikut:

(1) Aspal keras Pen.80 atau Pen.60 yang memenuhi ketentuan dalam RSNI S-01-2003.

(2) Aspal emulsi CRS1 atau CRS2 yang memenuhi ketentuan SNI 03-4798-1998 atau

RSI atau RS2 yang memenuhi ketentuan SNI 03-6832-2002.

(3) Aspal cair jenis RC 250 atau RC 800 yang memenuhi ketentuan SNI 03-4800-1998,

atau aspal cair jenbis MC 250 atau MC 800 yang memenuhi ketentuan SNI 03-4799-

1998.

Kuantitas agregat dan aspal untuk lapis pondasi atau lapis perata dan lapis permukaan

Laston, harus sesuai dengan tebal lapisan rencana dan sebelum pekerjaan dimulai harus

disetujui terkebih dahulu oleh Direksi Pekerjaan. Penyesuaian takaran ini mungkin

diperlukan selama kontrak dipandang perlu oleh Direksi Pekerjaan untuk memperoleh

mutu pekerjan yang disyaratkan.

Persyaratan Peralatan

Peralatan berikut ini harus disediakan untuk :

a) Penumpukan bahan

(1) Dump Truck

(2) Loader.

b) Di Lapangan

(1) Mekanis

(a) Penggilas Tendem 6 ton sampai 8 ton atau penggilas beroda tiga 6 ton sampai 8

ton.

(b) Penggilas beroda karet 10 ton sampai 12 ton (jika diperlukan).

(c) Alat aspal distributor atau hand sprayer sesuai dengan ketentuan dalam Butir (b).

(d) Truk Penyebar Agregat.

(2) Manual

(a) Penyapu, sikat, karung, keranjang, kaleng aspal, sekop, gerobak dorong, dan

peralatan kecil lainnya.

(b) Ketel aspal.

(c) Penggilas seperti cara mekanis diatas.

Persyaratan Kerja

a) Kondisi Cuaca Yang Diizinkan

Lapis permukaan laston tidak boleh dilaksanakan pada permukaan yang basah, selama

hujan atau hujan akan turun. Apabila menggunakan aspal emulsi atau aspal cair maka

tidak boleh dikerjakan disemprotkan menjelang malam hari. Jika digunakan aspal keras

maka temperatur perkerasan saat aspal disemprotkan tidak boleh kurang dari 25N℃ .

b) Ketentuan Lalu Lintas

Tempat kerja harus ditutup untuk lalulintas pada saat pekerjaan sedang berlangsung dan

selanjutnya smpai waktu yang ditentukan atau dimana Direksi teknis menyetujui

Permukaan akhir dapat dibuka untuk lalu lintas .

Pelaksanaan

1. Penghamparan Lapangan

Permukaan yang akan diperbaiki harus disiapkan seperti di bawah ini:

(1) Profil memanjang atau melintang harus disiapkan menurut rancangan potongan

melintang dan memanjang.

(2) Permukaan harus bebas dari benda-benda yang tidak diinginkan seperti debu dan

bahan lepas lainnya. Lubang-lubang dan retak-retak harus diperbaiki.

(3) Apabila laston akan dihampar di atas lapis pondasi harus diberikan lapis resap ikat

atau apabila di atas permukaan beraspal lama harus diberikan lapis perekat sesuai

spesifikasi atau yang diperintahkan Direksi Teknis.

2. Penghamparan dan Pemadatan

(1) Umum

Khusus untuk pekerjaan dengan cara manual, agregat dan aspal harus tersedia di

lapangan sebelum pekerjaan dimulai. Kedua bahan tersebut harus dijaga untuk

menjamin bahwa bahan bersih dan siap digunakan.

Selama pemadatan agregat pokok dan agregat pengunci, kerataan permukaan harus

dipelihara. Apabila permukaan yang telah dipadatkan tidak rata, maka agregat harus

digaruk dan dibuang atau agregat ditambahkan seperlunya sebelum dipadatkan

kembali.

(2) Metode Mekanis

Penghamparan dan Pemadatan Agregat Pokok

Truk penebar agregat harus dijalankan dengan kecepatan yang sedemikian rupa

hingga kuantitas agregat adalah seperti yang disyaratkan dan diperoleh permukaan

yang rata.

Pemadatan awal harus menggunakan alat pemadat 6 – 8 ton yang bergerak dengan

kecepatan tidak lebih dari 5 km/jam. Pemadatan dilakukan dalam arah memanjang,

dimulai dari tepi luar hamparan dan dijalankan menuju sumbu jalan. Lintasan

penggilasan harus tumpang tindih paling sedikit setengah lebar alat pemadat.

Pemadat harus dilanjutkan sampai diperoleh permukaan yang rata dan stabil (min

6 lintasan).

Penyemprotan Aspal

Temperatur aspal dalam alat aspal distributor harus sesuai dengan temperatur yang

disyaratkan untuk setiap jenis aspal yang digunakan. Temperatur penyemprotan

harus disetujui oleh Direksi Teknis sebelum pelaksanaan dimulai dan harus

memenuhi rentang yang disyaratkan.

Penebaran dan pemadatan Agregat Pengunci

Segera setelah penyemprotan aspal, agregat pengunci harus ditebarkan sesuai

takaran yang disyaratkan dan dengan cara yang sedemikian rupa hingga tak ada

roda yang melintasi lokasi yang belum tertutup agregat pengunci. Takaran

penebaran harus sedemikian hingga setelah pemadatan, rongga-rongga permukaan

dalam agregat pokok terisi dan masih tampak.

Pemadatan agregat pengunci harus dimulai segera setelah penebaran agregat

pengunci. Jika diperlukan, tambahan agregat pengunci dapat dilakukan dalam

jumlah kecil dan disapu perlahan-lahan selama pemadatan. Pemadatan harus

dilanjutkan sampai agregat pengunci tertanam dan terkunci penuh dalam lapisan di

dalamnya.

(3) Metode manual

Penghamparan dan pemadatan agregat pokok.

Dilaksanakan seperti metode mekanis.

Penyemprotan aspal

Dikerjakan dengan menggunakan penyemprot tangan dengan temperatur yang

disyaratkan.

Penyemprotan Aspal

Dilaksanakan seperti metode mekanis.

3. Pemeliharaan Agregat Pengunci

Khusus untuk penetrasi macadam sebagai lapis pondasi atau lapis perata, maka Penyedia

Jasa harus memelihara permukaan agregat pengunci dalam kondisi baik sampai lapis

berikutnya dihampar.

Pengendalian Mutu

(1) Penerimaan Bahan

(a) Penyimpanan bahan harus sesuai ketentuan. Penyimpanan aspal dalam drum harus

dengan cara tertentu agar tidak terjadi kebocoran atau kemasukan air.

(b) Contoh aspal dan data hasil ujinya harus disediakan pada setiap pengangkutan aspal ke

lapangan.

(c) Dua liter contoh aspal yang akan dihampar harus diambil dari pemasok aspal, masing-

masing pada saat penyemprotan dan pada saat akhir penyemprotan.

(d) Jumlah data pendukung yang diperlukan untuk persetujuan awal atas mutu sumber

bahan agregat penutup harus meliputi semua pengujian sesuai spesifikasi dengan

minimum 3 (tiga) contoh yang mewakili sumber bahan yang diusulkan, dipilih

sedemikian sehingga mewakili rentang mutu bahan yang mungkin diperoleh dari

sumber bahan tersebut. Setelah persetujuan mengenai mutu bahan agregat penutup,

selanjutnya pengujian ini haris diulang lagi, sesuai dengan petunjuk Direksi Teknis,

apabila menurut hasil pengamatan terdapat perubahan mutu pada bahan atau

sumbernya.

(e) Alat aspal disstributor harus dieriksa dan diuji sebagai berikut:

Sebelum dimulainya pekerjaan penyemprotan.

Setiap 6 (enam) bulan atau setiap penyemprotan bahan aspal sebanyak 150000

liter, dipilih yang mana dulu tercapai.

Apabila alat aspal distributor mengalami kerusakan atau modifikasi, perlu

diadakan pemeriksaan ulang terhadap alat tersebut.

(f) Semua jenis pengujian dan analisa saringan agregat harus dilakukan pada setiap

tumbukan persediaan bahan sebelum setiap bahan dipakai. Minimum 1 (satu) contoh

setiap fraksi agregat harus diambil dan diuji untuk setiap 75 m3 agregat di dalam

timbunan persediaan bahan.

(g) Catatan harian yang terinci dari setiap pekerjaan pelaburan permukaan, termasuk

pemakaian aspal pada setiap lintasan penyemprotan dan takaran pemakaian yang

tercapai harus dibuat dalam formulir standar seperti gambar rencana.

(2) Kualitas pekerjaan

(a) Temperatur pemanasan aspal harus sesuai yang disyaratkan.

(b) Tebal padat untuk lapisan penetrasi makadam harus berada di dalam toleransi 1 cm.

Penentuan tebal lapisan harus dilakukan dengan lubang uji.

(c) Pemeriksaan kadar aspal untuk ketebalan lapis penetrasi macadam total harus

dilakukan dengan contoh yang diambil lubang uji. Cara uji sesuai dengan RSNI M-05-

2004.

(d) Kerataan permukaan sewaktu pemadatan.

(e) Pada setiap tahap pemadatan, kerataan permukaan harus dijaga. Bahan harus ditambah

apabila pada tempat-tempat tertentu terjadi penurunan.

(f) Kerataan pemadatan agregat pokok.

(g) Kerataan harus diukur dengan menggunakan mistar perata yang panjangnya 3 m.

Apabila ditemukan adanya permukaan jalan yang ambles maka disyaratkan tidak

melebihi 8 mm.

(h) Sanbungab memanjang dan melintang harus diperiksa dengan cermat.

(3) Pemeliharaan Hasil Pekerjaan

Lalu lintas dapat diizinkan melintasi permukaan yang telah selesai beberapa jam setelah

pekerjaan selesai atau sesuai persetujuan Direksi Teknis. Periode tipikal ini antara 2-4

jam. Apabila lalu lintas diizinkan melintasi lapisan agregat pengunci ini, perhatian khusus

harus diberikan untuk memelihara kebersihan lapisan ini sebelum lapisan berikutnya

dihampar. Pengaturan lalu lintas harus memenuhi ketentuan spesifikasi.

3 Pekerjaan Saluran Drainase

1.1 Lingkup Pekerjaan

(1) Pekerjaan ini mencakup pemasangan pipa gorong-gorong, selokan berbentuk U, dan

fasilitas drainase lainnya sesuai dengan spesifikasi ini dan spesifikasi lain yang terkait,

dan harus sesuai dengan garis, ketinggian dan ukuran yang tercantum dalam gambar atau

diinstruksikan oleh Konsultan Pengawas.

(2) Ketentuan yang bisa diterapkan harus dijadikan bagian dari pasal ini biaya pekerjaan

yang berhubung dengan air tanah yang ditemukan selama pelaksanaan pekerjaan yang

termasuk bab ini, akan dianggap tercakup dalam Harga Satuan untuk butir pembayaran

atas pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

(3) Konsultan Pengawas berhak melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap semua jenis

beton pracetak, sebelum dikirim ke lokasi pekerjaan dan pada setiap waktu sebelum atau

sedang pelaksanaan pekerjaan.

1.2 Umum

Tipe dan karakteristik pipa drainase dan struktur drainase lainnya sebagaimana tampak

dalam gambar, dan perkiraan jumlahnya seperti tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga,

tidak merupakan Nilai yang pasti. Untuk membantu Konsultan Pengawas dalam mempelajari

gambar-gambar dalam Kontrak, harus melakukan sesuatu survey lokasi untuk memastikan

lokasi, ukuran pipa atau saluran, invert level, dan perkiraan besarnya volume air banjir atau

air kotor yang memasuki lokasi. Berdasarkan hasil survey ini, akan ditentukan oleh Konsultan

Pengawas, tipe, letak, karakteristik dan kuantitas yang pasti dari pekerjaan drainase, yang

kemudian akan diberitahukan kepada Kontraktor secara tertulis dalam batas waktu sesuai

dengan Jadwal Kerja yang telah disetujui. Tanggung jawab mengenai ketetapan lokasi segala

macam aliran yang ada berada pada pihak Kontraktor dan biaya survey ini dianggap termasuk

dalam Harga Satuan Pembayaran.

1.3 Urutan Pekerjaan

Kontraktor harus membuat Jadwal Pelaksanaan drainase sedemikian rupa sehingga

pembuangan air permukaan dari air hujan atau sumber lainnya, selama dan setelah

pelaksanaan dapat terjamin dengan baik. Untuk menghindari kerusakan hasil pekerjaannya

selama masa pelaksanaan, Kontraktor harus mempersiapkan alat-alat perlidungan yang

memadai, termasuk selokan pembuangan sementara, dam atau saluran pengalih sementara.

Gorong-gorong atau pekerjaan drainase lainnya untuk membuang air permukaan selam dan

setelah masa pelaksanaan, tidak boleh dilaksanaan dulu sebelum diselesaikan pembuatan

saluran pemasukan dan pembuangannya, dan saluran tersebut harus dibersihkan dari segala

macam rintangan agar tidak menghalangi aliran air. Semua gorong-gorong, selokan dan

pekerjaan drainase lainnya harus sudah beroperasi sebelum pekerjaan pelaksanaan persiapan

tanah dasar, lapis pondasi agregat atau bahu jalan dimulai. Keharusan-keharusan tersebut

harus dilaksanakan tanpa ada biaya tambahan dan segala biaya untuk itu harus termasuk

dalam mata pembayaran.

Saluran-U, Inlet, Headwall, Dan Joint Box, Dll

(1) Uraian

Pasal ini mencakup segala pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan selokan, inlet

atau bak pemasukan, headwall pipa atau joint box sepanjang tepi bahu jalan, jalan

setapak dan tempat-tempat sebagaimana tampak pada gambar atau sesuai instruksi

Konsultan Pengawas.

Semua pekerjaan ini harus dilaksanakan menurut spesifikasi ini dan sesuai dengan

garis, elevasi, kelandaian dan ukuran yang ditujukan dalam gambar atau sesuai

instruksi Konsultan Pengawas.

(2) Material

Material yang dipergunakan harus yang sebagaimana tampak pada gambar dan sesuai

dengan pasal-pasal yang relevan dalam spesifikasi ini. Informasi mengenai bagian

yang harus dilengkapi dengan penulangan akan ditunjukan dalam gambar.

(3) Pelaksanaan Pekerjaan

(a) Penggalian

Penggalian harus dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang relevan.

(b) Pondasi

Pondasi harus dipersiapkan disesuaikan sesuai dengan syarat yang telah

ditetapkan. Bila pada gambar atau instruksi Konsultan Pengawas ditunjukan

tentang beton kelas E, maka pekerjaan ini harus sesuai dengan spesifikasi ini.

(c) Layout (denah)

Pelaksanakan saluran U, inlet, headwall pipa dan joint box harus dilakukan dengan

hati-hati karena permukaan atasnya harus tepat dengan tepian jalan. Konsultan

Pengawas dapat menolak jenis pekerjaan yang diatur dengan pasal ini, jika

permukaan atas tidak sesuai dengan toleransi kedududkan kerb dan trotoar yang

ditentukan menurut spesifikasi ini.

Permukaan dasar dari selokan-selokan ini harus dikerjakan dengan halus dan licin.

Bila Konsultan Pengawas menilai bahwa selokan, inlet, atau manhole dapat

menyangkutkan kotoran/sampah, maka dibuattkan lekukan beton kelas D

berbentuk bangku. Segala rincian bentuk bangku dan metoda pembuatannya harus

sesuai dengan instruksi dari Konsultan Pengawas. Kecuali ditentukan lain,

sambungan blok precast harus dibuat secara cermat dengan mortar semen dengan

campuran 1 bagian semen dan 2 bagian pasir agar mencegah kebocoran. Cantelan

selokan-U sepanjang lekukan tajamnya harus dibuat sedemikian rupa untuk

menghindari kondisi licin, dengan menggali tanah mengikuti bentuk lekukan dan

dengan menempatkan beton tanpa mengganggu tanah disekitarnya.

Beton cetak ditempat yang akan digunakan untuk saluran air, selokan drainase,

joint box, lubang got, headwall pipa, inlet dan saluran keluar air harus

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan spesifikasi ini. Struktur-struktur tersebut

harus tepat, cermat dan rapih sebagaimana tampak pada Gambar dan petunjuk

Konsultan Pengawas.

Untuk menjaga keseragaman alinyemen horisontal dan vertikal dengan tepi jalan,

Konsultan Pengawas dapat merintahkan agar pekerjaan pada bagian atas inlet,

manhole dan selokan-U, dilaksanakan segera menjelang dan sambil pengerjaantepi

jalan yang berdekatan.

Setiap pengeluaran tambahan dalam upaya melaksanakan instruksi ini akan

dianggap sudah termasuk ke dalam harga pekerjaan ini.

(d) Pengurugan Lubang Bekas Galian

Pengurugan harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan dari spesifikasi ini.

Pengurugan harus dikerjakan secara hati-hati untuk mencapai daya dukung yang

sama dengan subgrade yang berdekatan. Dalam upaya memadatkan bagian dasar

dan subgrade yang berhubungan dengan struktur drainase, pemadat kecil harus

digunakan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada struktur lain yang

berdekatan. Pengurugan harus dilaksanakan secara hati-hati untuk menghindari

terjadinya erosi akibat perlimpahan air atau aliran air hujan.

Bila pengurugan sudah selesai, daerah yang digali harus dipulihkan kembali ke

keadaan semula, tetapi Konsultan Pengawas dapat meniadakan atau merubah

ketenteun bila daerah ini akan ditangani menurut pasal lain dari kontrak ini.

(4) Metode Pengukuran

Kuantitas selokan, manhole, inlet, headwall pipa dan joint box yang telah diselesaikan

dan dinilai telah sesuai dengan gambar, persyaratan dan petunjuk Konsultan

Pengawas, akan diukur sebagai berikut :

(a) Kuantitas setiap tipe selokan yang akan dibayar merupakan jumlah meter liner

yang diukur sepanjang garis pusat selokan yang sudah selesai dibuat. Panjangnya

akan diukur ke arah sisi bagian luar dari inlet atau manhole.

(b) Jumlah manhole, inlet dan outlet, yang akan dibayar, merupakan jumlah bulat

dari masing-masing struktur ynag dipasang selengkapnya, selesai ditempatnya

dan diakui sesuai dengan gambar dan petunjuk Konsultan Pengawas.

Pengukuran headwall pipa dan pasangan batu mortar (mortared rubble)termasuk

dalam pembayaran inlet atau outlet.

(c) Pengukuran untuk selokan, inlet dan manhole tidak ditentukan oleh

kedalamannya dan harga satuannya berlaku untuk segala kedalaman sebatas

kedalaman yang ditunjukan pada gambar. Bila selokan-U dibentuk dengan

dinding dengan berbagai ukuran tinggi, maka untuk keperluan pengukuran tinggi

dinding seluruhnya akan diperbandingkan dengan jumlah tinggi dinding selokan-

U standar sebagaimana tampak pada gambar. Untuk sambungan antara inlet dan

manhole dan selokan atau pipa drainase tidak akan diadakan pengukuran

tambahan. Biaya tambahan untuk berbagai tipe drainase, akan dianggap sudah

termasuk pada harga satuan untuk mata pembayaran masing-masing.

(5) Dasar Pembayaran

Selokan-U, inlet, outlet, manhole yang diukur dengan cara di atas akan dibayar dengan

harga satuan kontrak untuk setiap mata pembayaran sebagaimana dijelaskan dibawah

ini. Harga satuan dan pembayaran ini merupakan kompensasi penuh untuk semua

pekerjaan yang sesuai dengan gambar, sepesifikasi dan instruksi Konsultan Pengawas,

dan termasuk untuk penggalian, pembuatan pondasi dan pengurugan. Tidak ada

pembayaran tersendiri untuk penutup baja atau beton, besi tangga, penyambungan,

benching atau pekerjaan serupa lainnya yang tampak dalam gambar atau yang

diuraikan dalam spesifikasi ini. Bila konsultan pengawas menginstruksikan agar

daerah galian dipulihkan sepenuhnya atau sebagian, pekerjaan ini akan diukur dan

dibayar menurut pasal-pasal dalam spesifikasi ini. Segala macam biaya ekstra akibat

dari pekerjaan pada tempat yang sempit dianggap termasuk dalam mata pembayaran

dibawah ini.

4 Pekerjaan Finishing

a) Pemasangan Utilitas

b) Pembuatan Marka Jalan

(a) Uraian Pekerjaan

Pekerjaan ini terdiri dari pengadaan serta penerapan marka jalan, berupa garis putus-

putus berwarna putih, garis lurus berwarna kuning untuk bahu dalam dan garis lurus

berwarna putih.

(b) Bahan - Bahan

1) Penyimpanan

- Cat harus disimpan sesuai dengan petunjuk – petunjuk dari pabrik yang

bersangkutan.

- Cat harus digunakan berurutan berdasarkan tanggal umur kemasannya.

2) Cat jalan

Cat jalan harus berupa bahan termoplastis putih. Diterapkan panas sesuai dengan

AASHTO M 249 dan harus dicampurkan dengan butiran kaca.

(c) Pelaksanaan Pengecatan

Sebelum marka jalan dipasang atau lapisan cat digunakan, kontraktor harus

menjamin bahwa permukaan perkerasan jalan yang akan diberikan marka jalan

sudah dibersihkan, kering dan bebas dari tambalan – tambalan yang berminyak dan

berdebu.

(d) Pengukuran

Semua patok kilometer dan penuntun harus mempunyai satu lapis cat dasar ( primer

), satu lapis akhir dari cat penutup yang permukaannya harus diarahkan sesuai

dengan gambar.

(e) Pembayaran

Kuantitasnya diukur sesuai dengan yang ditentukan diatas, dibayar menurut harga

penawaran persatuan pengukuran untuk jenis pembayaran yang diberikan pada

Daftar Penawaran.

c) Pembuatan Median

1. Uraian Pekerjaan

Pekerjaan ini terdiri dari pengadaan tanah, penanaman rumput sesuai dengan yang

diarahkan Pimpro.

2. Bahan - Bahan

- Tanah

Tanah dasar dengan ketebalan 25 cm.

- Rumput

3. Pelaksanaan

Tanah yang didatangkan untuk pekerjaan median harus sesuai dengan kebutuhan.

Tanah tersebut digemburkan dengan ketebalan 25 cm dan ditanam oleh rumput.

Pada sisi kanan dan kiri diberi kanstin yang terjamin kekokohannya.

4. Pengukuran

Kuantitas yang dibayar merupakan jumlah yang sebenarnya dari tanah, rumput

dan kanstin yang dikerjakan dan diterima sesuai dengan gambar.

5. Pembayaran

Kuantitasnya diukur sesuai dengan yang ditentukan diatas, dibayar menurut

haraga penawaran persatuan pengukuran untuk jenis pembayaran yang diberikan

pada Daftar Penawaran.

d) Pembuatan Rambu

(a) Uraian Pekerjaan

Pekerjaan ini terdiri dari pengadaan serta pemasangan rambu berupa rambu

peringatan, rambu larangan dan rambu perintah.

(b) Bahan – Bahan

Rambu- rambu tersebut terbuat dari bahan seng, yang di cat sesuai ketentuan yang

berlaku dan berisikan informasi-informasi sesuai dengan fungsi masing-masing

rambu tersebut. Tiang rambu terbuat dari pipa besi dengan tinggi sesuai

ketentuan.

(c) Pembayaran

Kuantitasnya diukur sesuai dengan yang ditentukan diatas, dibayar menurut harga

penawaran persatuan pengukuran untuk jenis pembayaran yang diberikan pada

Daftar Penawaran.

Dalam pekerjaan bahu jalan sisi tepinya ditanami rumput dan pohon-pohon rindang di

sepanjang bahu jalan tersebut.

PASAL 37

PEMASANGAN PENERANGAN JALAN

1. Uraian Pekerjaan

Pekerjaan ini terdiri dari penyediaan, perakitan dan pemasangan penerangan jalan pada

lokasi – lokasi yang diarahkan Pimpro. Lampu berupa PJU yang berjumlah 161 buah yang

dipasang di median jalan setiap jarak 50 m sepanjang jalan, dengan tinggi tiang 30 m.

2. Pelaksanaan

Jumlah, jenis, dan lokasi setiap penerangan jalan harus dikerjakan sesuai dengan instruksi

Pimpro. Semua penerangan harus diadakan secara tepat di lokasi dan dengan ketinggian

yang disyaratkan dan dengan cara sedemikian sehingga menjamin penerangan tersebut

berada pada tempatnya dengan kokoh.

3. Pengukuran

Kuantitas yang dibayar merupakan jumlah yang sebenarnya dari yang dipasang dan

diterima sesuai dengan gambar.

4. Pembayaran

Kuantitasnya diukur sesuai dengan yang ditentukan diatas, dibayar menurut harga

penawaran persatuan pengukuran untuk jenis pembayaran yang diberikan pada Daftar

Penawaran.

PASAL 38

PEKERJAAN ELEKTRIKAL

1. Pekerjaan instalansi listrik

2. Pekerjaan instalansi telepon

3. Dan lain-lain pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan elektrikal.

PASAL 39

PENJELASAN UMUM TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN

1. Sebelum memulai pelaksanaan, Pemborong wajib mempelajari dengan seksama gambar-

gambar dan RKS Pelaksanaan beserta Berita Acara penjelasan pekerjaan.

2. Pemborong wajib melaporkan kepada KP setiap ada perbedaan ukuran diantara gambar-

gambar dan RKS untuk mendapatkan Keputusan. Tidak dibenarkan sama sekali

Pemborong memperbaiki sendiri perbedaan tersebut. Akibat dari kelalaian Pemborong

dalam hal ini menjadi tanggung jawab Pemborong.

3. Daerah Kerja (Construction Area) akan diserahkan kepada Pemborong (selama

pelaksanaan) dan dianggap bahwa Pemborong telah mengetahui benar-benar seluruh

lingkup pekerjaan.

4. Pemborong wajib menyerahkan hasil pekerjaannya hingga selesai dan lengkap yaitu

membuat, memasang, memasang, dan menyediakan bahan-bahan, alat kerja,

pengangkutan, membayar upah kerja, dan lain-lain yang bersangkutan dengan

pelaksanaan.

5. Pemborong wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) salinan gambar dan RKS di

tempat pekerjaan untuk dapat digunakan setiap saat oleh Pemberi Tugas / KR.

6. Atas perintah KP kepada Pemborong dapat dimintakan membuat gambar-gambar

penjelasan dan perincian bagian-bagian khusus, semuanya atas beban Pemborong.

Gambar tersebut setelah disetujui oleh Pemberi Tugas / KID secara tertulis akhirnya

menjadi gambar pelengkap dari gambar-gambar pelaksanaan.

7. Setiap pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaannya maupun yang sedang dilaksanakan,

Pemborong diwajibkan berhubungan dengan KP untuk ikut menyaksika sejauh tidak

ditentukan lain, untuk mendapatkan pengesahan/persetujuannya.

8. Setiap usul perubahan dari Pemborong ataupun persetujuan pengesahan dari KP dianggap

berlaku, sah serta mengikat jika dilakukan tertulis.

9. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelesaian harus dilakukan oleh tenaga-tenaga dari

pihak Pemborong yang benar-benar ahli.

10. Cara-cara menimbun bahan-bahan di lapangan maupun di gudang harus memenuhi syarat

teknis dan dapat dipertanggungjawabkan.

PASAL 40

JADWAL

Paling lambat 1 (satu) minggu setelah mendapatkan SPMK, Pemborong diwajibkan

mengajukan:

1. Jadwal Waktu (Time Schedule) pelaksanaan secara terperinci yang digambarkan secara

diagram.

2. Jadwal Pengadaan Tenaga Kerja

3. Jadwal Pengadaan Bahan

Bagan-bagan yang disebutkan di atas harus mendapat persetujuan dari Pemberi

Tugas/Perencana sebagai dasar/patokan Pemborong dalam melaksanakan pekerjaan dan

Pemborong wajib mengikutinya. Kelalaian dalam memasukkan bagan-bagan yang tersebut di

atas dapat menyebabkan pekerjaan dihentikan sementara. Akibat dari penghentian sementara

ini menjadi tanggung jawab Pemborong sepenuhnya.

PASAL 41

PEMAKAIAN UKURAN

1. Pemborong tetap bertanggung jawab dalam menempati semua ketentuan yang tercantum

dalam RKS dan gambar-gambar berikut tambahan dan perubahannya.

2. Pemborong wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukuran keseluruhan maupun bagian-

bagiannya dan memberitahukan KP tentang setiap perbedaan yang ditemukannya dalam

RKS dan gambar-gambar maupun dalam pelaksanaan, Pemborong baru diijinkan

membetulkan kesalahan gambar dan melaksanakannya seteleah ada persetujuan tertulis

dari KP.

3. Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan, di dalam hal apapun menjadi

tanggung jawab Pemborong. Oleh karena itu, sebelumnya kepadanya diwajibkan

mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua gambar-gambar yang ada.

PASAL 42

LAPANGAN KERJA

1. Pemborong harus membuat Direksi Keet termasuk perlengkapannya.

2. Untuk menyimpan bahan-bahan bangunan yang dianggap perlu Pemborong harus

membuat gudang

3. Penggunaan bangunan yang ada di lapangan, hanya dilakukan dengan izin dari Pemberi

Tugas/KP.

4. Uraian lengkap mengenai Direksi Keet dapat dilihat pada syarat teknik khusus.

PASAL 43

KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN

1. Selama berlangsungnya pembangunan pelaksanaan fisik proyek, kebersihan lapangan dan

lingkungan terutama jalan-jalan di sekitar proyek, kantor, gudang dan bagian proyek yang

dikerjakan harus tetap bersih dan tertib, bebas dari bahan bekas, tumpukan tanah, dan lain-

lain. Khusus kebersihan lingkungan terutama jalan-jalan di sekitar proyek yang harus

dibersihkan adalah adanya kotoran yang diakibatkan keluar masuknya kendaraan proyek.

Kelalaian dalam hal ini dapat menyebabkan Pemberi Tugas/KP memberi perintah

penghentian seluruh pekerjaan. Akibat dari hal ini seluruhnya menjadi tanggung jawab

Pemborong.

2. Penimbunan bahan-bahan yang ada dalam gudang-gudang maupun yang berada di

halaman bebas harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganngu kelancaran dan

keamanan pekerjaan umum dan juga agar memudahkan jalannya pemeriksaan dan

penelitian bahan-bahan oleh KP maupun pemberi tugas.

3. Pemborong wajib membuat urinoir dan WC untuk pekerja.

4. Tidak diperkenankan :

Pekerja menginap di tempat pekerjaan kecuali dengan izin KP.

Memasak di tempat pekerjaan kecuali dengan izin KP.

Membawa masuk penjual makanan, minuman, rokok dan sebagainya ke tempat

pekerjaan.

Keluar masuk dengan bebas.

5. Peraturan lain mengenai ketertiban akan dikeluarkan oleh KP pada waktu pelaksanaan.

PASAL 44

ALAT-ALAT KERJA DAN ALAT-ALAT PEMBANTU

1. Pemborong harus menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan dan

menyelesaikan pekerjaan secara sempurna dan efisien.

2. Bila pekerjaan telah selesai, Pemborong diwajibkan segera menyingkirkan alat-alat

tersebut.

3. Di samping harus menyediakan alat-alat yang diperlukan dimaksud pada butir (1),

Pemborong harus menyediakan alat-alat bantu sehingga dapat bekerja pada konisi apapun,

seperti tenda untuk bekerja pada waktu hujan.

PASAL 45

PEMBANGKIT LISTRIK DAN SUMBER AIR

1. Setiap pembangkit listrik sementara untuk penerangan pekerjaan harus diadakan oleh

Pemborong, termasuk pemasangan sementara kabel-kabel, meteran, upah dan tagihan

serta pembersihannya kembali pada waktu pekerjaan telah selesai adalah beban

Pemborong.

2. Air untuk keperluan pekerjaan harus diadakan dan bila memungkinkan didapatkan sumber

air yang sudah ada di lokasi pekerjaan tersebut. Pemborong harus memasang pipa-pipa

dan lain-lain pekerjaan untuk mengalirkan air dan mencabutnya kembali pada waktu

pekerjaan selesai. Biaya untuk pekerjaan pengadaan air sementara adalah beban

Pemborong.

3. Pemborong tidak diperkenankan menyambung dan menghisap air dari saluran induk dan

sebagainya tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemberi Tugas/KP.

PASAL 47

IKLAN

Pemborong tidak diizinkan memasang iklan dalam bentuk apapun di lapangan kerja atau di

tanah yang berdekatan tanpai izin dari Pemberi Tugas/KP.

PASAL 48

JALAN MASUK DAN KELUAR

1. Pemasangan jalan masuk ke tempat pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak Pemborong

dan disesuaikan dengan kebutuhan proyek tersebut.

2. Pemborong diwajibkan membersihkan kembali jalan masuk pada waktu penyelesaian dan

memperbaiki segala kerusakan yang diakibatkannya dan menjadi tanggung jawab

Pemborong.

PASAL 49

PERLINDUNGAN TERHADAP BANGUNAN MILIK UMUM

1. Selama masa pekerjaan, Pemborong bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan

akibat operasi pelaksanaan pekerjaan terhadap bangunan yang ada, utilitas, jalan, saluran,

dan lain-lain yang ada di lapangan pekerjaan dan di lingkungan dimana hal tersebut di atas

tidak termasuk di dalam pekerjaan.

2. Pemborong juga bertanggung jawab atas gangguan dan pemindahan yang terjadi atas

kelengkapan umum seperti saluran air, telepon, listrik dan sebagainya yang disebabkan

oleh operasi Pemborong. Segala biaya untuk pemasangan kembali beserta perbaikan-

perbaikan adalah menjadi beban Pemborong.

PASAL 50

KECELAKAAN DAN KESEHATAN

1. Kecelakaan-kecelakaan yang timbul selama pekerjaan berlangsung menjadi beban

Pemborong.

2. Pemborong diwajibkan menyediakan kotak P3K terisi menurut kebutuhan, lengkap

dengan seorang petugas yang terlatih dalam hal menangani pertolongan pertama.

3. Terhadap kecelakaan-kecelakaan yang timbul akibat bencana alam segala perongkosannya

menjadi beban Pemborong.

4. Pemborong diwajibkan memperhatikan kesehatan karyawan-karyawannya.

5. Pemborong wajib menyediakan alat-alat pemadam kebakaran.

Sejauh tidak disebutkan dalam RKS ini, Pemborong harus mengikuti semua ketentuan umum

lainnya yang dikeluarkan oleh Jawatan/Instansi CQ Undang-Undang keselamatan kerja dan

lain sebagainya termasuk semua perubahan-perubahan yang hingga kini tetap berlaku.

PASAL 51

PENGAMANAN

1. Pemborong bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang ada di daerahnya ialah

mengenai:

Kerusakan-kerusakan yang timbul akibat kelalaian/kecerobohan yang disengaja

maupun yang tidak.

Penggunaan sesuatu yang salah/keliru.

Kehilangan-kehilangan bagian alat-alat/bahan-bahan yang ada di daerahnya.

2. Terhadap semua kejadian sebagaimana disebut di atas, Pemborong harus melaporkan

kepada Pemberi Tugas/KP dalam waktu paling lambat 24 jam untuk diusut dan

diselesaikan persoalannya lebih lanjut.

3. Untuk mencegah kegiatan-kegiatan tersebut di atas, Pemborong harus mengadakan

pengamanan antara lain penjagaan, penerangan malam, pemagaran sementara dan

sebagainya.

PASAL 52

PENGAWASAN

1. Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi luput dari pengawasan KP

menjadi tanggung jawab Pemborong, jika ternyata ada kesalahan. Oleh karenanya, setiap

pekerjaan yang dilaksanakan harus atas persetujuan KP.

2. Jika pemborong perlu melaksanakan pekerjaan di luar pengawasan KP maka segala biaya

untuk itu menjadi beban Pemborong. Permohonan oleh Pemborong untuk mengadakan

pemeriksanaan tersebut harus dengan surat disampaikannya kepada KP.

3. Wewenang dalam memberikan keputusan yang berada di tangan petugas KP adalah

terbatas pada soal-soal yang jelas tercantum/dimasukkan di dalam gambar-gambar dan

RKS serta risalah penjelasan. Penyimpangan dari padanya harus seizin Pemberi Tugas.

PASAL 53

KUALITAS, CONTOH-CONTOH, PROSEDUR PENGAJUAN BAHAN DAN BARANG

1. Semua bahan dab barang utuk proyek ini harus memenuhi standar/mutu yang disebut

dalam gambar rencana dan RKS.

2. Bila dalam RKS disebutkan nama dan pabrik pembuatan dan suatu bahan dan barang,

maka ini dimaksudkan menunjukkan standar minimal mutu/kualitas bahan dan barang

yang digunakan.

3. Bila Pemberi Tugas/Perencana meragukan kualitas bahan dan barang dimaksud, maka

Pemberi Tugas dapat mengeluarkan perintah untuk mengadakan pengujian melalui tes

laboratorium atas biaya Pemborong.

4. Setiap barang dan bahan yang akan digunakan harus disampaikan kepada KP. Oleh

Pemborong untuk mendapatkan persetujuan perencana dan Pemberi Tugas. Waktu

penyampaiannya dilaksanakannya jauh sebelum pekerjaannya dimulai.

5. Setiap usulan penggunaan nama oleh pabrik dan pembuatan dari suatu bahan dan barang

harus mendapatkan rekomendasi dari KP berdasarkan petunjuk dalam RKS serta gambar-

gambar dan risalah penjelesan untuk selanjutnya usulan tersebut diteruskan untuk

mendapatkan persetujuan dari perencana dan Pemberi Tugas.

6. Contoh bahan dan barang yang akan digunakan dalam pekerjaan harus diadakan atas

biaya Pemborong, setelah disetujui oleh Pemberi Tugas/Perencana, maka bahan dan

barang tersebut seperti diatas yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti.

7. Contoh bahan dan barang tersebut disimpan oleh Pemberi Tugas dan KP untuk dijadikan

dasar penolakan bila ternyata bahan dan barangyang dipakai tidak sesuai dengan contoh,

baik kualitas maupun sifatnya.

8. Dalam pengajuan barang penawaran, Pemborong harus sudah memasukkan sejauh

keperluan biaya untuk pengujian berbagai bahan dan barang. Tanpa mengingat jumlah

tersebut, Pemborong teteap bertanggung jawab pula atas biaya pengujian bahan dan

barang yang tidak memenuhi syarat atas Pemberi Tugas dan KP.

9. Pada waktu pengajuan penawaran, rekanan harus menyertakan/melampirkan “Daftar

Material” yang lebih terperinci dari semua bahan yang akan dipasang pada proyek dan

harus disebutkan nama pabrik, merk, spesifikasi teknis lengkap dengan brosur/katalog.

Daftar material yang diajukan pada waktu penawaran ini adalah mengikat, dan harus

diajukan lengkap, tidak boleh sebagian, daftar harus dibuat dalam rangkap 4 (empat).

10. Pemberi Tugas dan KP akan mengeluarkan perintah untuk menyingkirkan bahan/barang

yang tidak disetujui dalam tempo 1x24 jam keluar lapangan pekerjaan, atas biaya

Pemborong.

PASAL 54

PENGGANTIAN BARANG

1. Produk yang disebutkan namanya.

Material, peralatan, perkakas, aksesoris yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS,

Pemborong harus melengkapi produk yang disebutkan di RKS. Jika produk yang

dimaksudkan tidak terdapat di pasaran, Pemborong dapat mengajukan produk pengganti

yang setaraf, disertai data-data yang lengkap untuk mendapatkan persetujuan

Perencana/Pemberi Tugas sebelum pemesanan.

2. Produk yang tidak disebutkan nama pabriknya.

Materual, peralatan, perkakas, aksesoris dan produk-produk yang tidak disebutkan nama

pabriknya di dalam RKS, Pemborong harus mengajuka secara tertulis nama negara dari

pabrik yang menghasilkannya, katalog dan selanjutnya menguraikan data yang

menunjukkan secara benar bahwa produk yang digunakan adalah sesuai dengan RKS

kondisi proyek.

PASAL 55

RKS SERTA GAMBAR KERJA

1. Gambar-gambar detail merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan pada RKS ini.

2. Jika terdapat perbedaan antara gambar-gambar dengan RKS, Pemborong diwajibkan

mengajukan pertanyaan tertulis kepada KP dan Pemborong diwajibkan pula mentaati dan

mengikuti keputusan KP.

3. Ukuran-ukuran yang terdapat dalam gambar yang terbesar dan terakhirlah yang berlaku,

dan ukuran dengan angka adalah yang harus diikuti clan pada ukuran dari skal gambar-

gambar, tapi jika mungkin ukuran ini harus mengambil dari pekerjaan yang sudah selesai.

4. Jika terdapat kekurangan penjelasan-penjelasan dalam gambar atau diperlukan gambar

tambahan/gambar detail untuk membesarkan gambar-gambar, atau untuk memungkinkan

Pemborong melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, maka

Pemborong harus dapat membuat gambar tersebut dan dibuat 3 (tiga) rangkap gambar,

atas biaya Pemborong.

5. Apabila ada hal-hal yang disebutkan berulang pada gambar-gambar, RKS, atau dokumen

kontrak lainnya yang berlainan dan atau penjelesan-penjelasannya bertentangan, maka ini

harus diartikan bukan untuk menghilangkan satu terhadap yang lain, tetapi untuk lebih

menegaskan masalahnya. Kalau terjadi hal ini maka yang diambil sebagai patokan adalah

yang mempunyai BOBOT TEKNIS dan atau yang mempunyai BOBOT BIAYA YANG

TINGGI.

6. RKS, Daftar Volume Pekerjaan (BQ), gambar serta Berita Acara penjelasan pekerjaan

adalah bagian yang saling melengkapi satu sama lain dan sesuatu yang termuat di

dalamnya bersifat mengikat.

PENJELASAN PERBEDAAN GAMBAR

Bila ada perbedaan ukuran dan atau penjelasan-penjelasan atau tidak sesuai antara gamabr

berlainan beda jenisnya, maka dapat dipakai pedoman sebagai berikut:

Gambar kerja arsitektur, dengan gambar struktur/mekanikal/elektrikal yang dipakai sebagai

pegangan fungsional adalah gambar arsitektur, sedang mengenai jenis dan kualitas bahan

yang dipakai adalah gambar struktur/mekanikal/elektrikal.

GAMBAR KERJA (SHOP DRAWING)

1. Pemborong harus membuat shop drawing guna pelaksanaan di lapangan yang harus dibuat

berdasarkan gambar rencana dan disampaikan kepada KO untuk mendapatkan

persetujuan.

2. Shop drawing dibuat secara jelas, detail-detail, ukuran-ukuran, bahan yang digunakan,

perlengkapannya, pertemuan diantara bahan yang berlainan jenisnya dan lain-lain yang

harus dijelaskan. Termasuk dalam hal ini adalah shop drawing untuk seluruh pekerjaan

M/E.

3. Pekerjaan Pemborong belum dapat dimulai sebelum shop drawing tersebut disetujui KP.

4. KP harus mempunyai waktu yang cukup untuk meneliti shop drawing yang diusulkan oleh

Pemborong.

5. Persetujuan terhadap shop drawing bukan berarti menghilangkan tanggung jawab pihak

Pemborong terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kelambatan atas proses ini tidak

berarti Pemborong mendapat perpanjangan waktu pelaksanaan.

6. Gambar tersebut di atas harus dalam rangkap 3 (tiga) berikut kalkirnya dan semua biaya

pembuatannya ditanggung oleh Pemborong.

GAMBAR YANG BERUBAH DARI RENCANA

1. Gambar rencana dapat berubah dengan perintah tertulis Pemberi Tugas berdasarkan

pertimbangan KP dan Perencana.

2. Perubahan rancangan ini harus digambar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh

Pemberi Tugas, yang jelas memperlihatkan perbedaan antara gambar rencana dan gambar

perubahan rancangan.

3. Gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) berikut kalkirnya (gambar asli).

4. Gambar listrik menunjukkan kapasitas, jumlah, serta persyaratan instalansi. Pemborong

wajib memeriksa kemungkina kesalahan/ketidakcocokkan dari segi kapasitas, dimensi dan

lain-lain. Apabila ada ketidaksesuaian kapasitas maupun dimensi, Pemborong harus dapat

menyampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya anaka 7 (tujuh) hari sebelum

dilaksanakan.

5. Gambar perubahan rancangan yang disetujui oleh Pemberi Tugas / KP kemudian

dilampirkan dalam berita acara pekerjaan tambah kurang.

PASAL 56

PENYERAHAN

Penyerahan pekerjaan ini dilakukan dua kali:

1. Penyerahan pertama

Penyerahan pertama ini dilakukan apabila:

Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak,

penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna

barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

Semua bangunan sementara beserta perlengkapan dibongkar, setelah diperintahan

oleh KP.

Tiap bagian pekerjaan harus dalam keadaan baik, bersih, utuh tanpa cacat.

Seluruh peralatan yang bergerak harus dapat beroperasi dengan baik.

Semua anak kunci harus dikumpulkan dan diberi tempat yang baik dengan gambar

dan diberi tanda.

Pemborong diwajibkan menyerahkan kpeada Pemberi Tugas / KP. Berupa:

o 3 (tiga) set gambar “as built drawing” dan seluruh pekerjaan yang

dilaksanakannya termasuk gambar-gambar perubahan dari rencana yang

disetujui KIP.

o Gambar tersebut harus diserahkan berikut kalkirnya (gambar asli) dan

semua biaya pembuatannya ditanggung oleh Pemborong.

o 3 (tiga) foto album color.

Seluruh lokasi harus keliatan bersih.

2. Penyerahan kedua

Penyerahan kedua dilakukan setelah Pemborong selesai menunaikan kewajiban-kewajiban

dalam masa pemeliharaan dan telah mendapat persetujuan pengawas lapangan bahwa

kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan dengan sempurna termasuk penggambaran-

penggambaran kembali (as built drawing) dari bagian-bagian pekerjaan serta penyerahan

kembali dalam bentuk mikro film. Pengawas lapangan akan memeriksa gambar-gambar

tersebut untuk menyetujui atau mensyaratkan perbaikan. Pengawas lapangan tidak akan

mengeluarkan berita acara penyerahan kedua jika kewajiban-kewajiban tersebut belum

dilaksanakan dengan sempurna.