Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode dua sampul … B 2 PASCA... · bab ii tata cara...
Transcript of Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode dua sampul … B 2 PASCA... · bab ii tata cara...
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 69
2. PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE DUA
SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM NILAI DAN SISTEM PENILAIAN
BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS
a. Pengumuman Pascakualifikasi
1) Kelompok Kerja ULP mengumumkan Pelelangan Umum
Pascakualifikasi melalui website Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan
Nasional melalui LPSE atau apabila diperlukan melalui media
cetak dan/atau elektronik paling kurang 7 (tujuh) hari kerja atau
apabila diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik.
2) Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi paling sedikit
memuat:
a) nama dan alamat Kelompok Kerja ULP yang akan
mengadakan pelelangan;
b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
d) syarat-syarat peserta pelelangan; dan
e) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen
Pengadaan.
3) Pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan:
a) peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat
lokasi pelelangan;
b) pendaftaran harus dilakukan oleh:
(1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
(2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/kepala cabang yang nama penerima
kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau
perubahannya;
(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor
pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
(4) pejabat…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 70
(4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak
mewakili perusahaan yang bekerja sama.
c) pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/fotocopy/
legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan
(TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha
(SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;
d) persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan/atau
e) persyaratan diluar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan
Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan
Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk
teknisnya kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
4) Apabila dari hasil identifikasi, ternyata tidak ada Penyedia dalam
negeri yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum
diumumkan di website komunitas internasional.
5) Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka
kepada:
a) Kelompok Kerja ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi
dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau
b) peserta yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam
dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan
1) Peserta melakukan pendaftaran, melalui:
a) pendaftaran langsung; atau
b) pendaftaran tidak langsung, yaitu melalui:
(1) faksimili;
(2) e-mail; atau
(3) pos/jasa pengiriman.
2) Peserta dapat mengambil Dokumen Pengadaan sesuai hari,
tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam
pengumuman.
3) Seluruh…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 71
3) Seluruh peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum
mengambil Dokumen Pengadaan.
4) Pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan,
Kelompok Kerja ULP:
a) mencatat nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta
nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat e-mail pihak
yang dapat dihubungi, untuk keperluan korespondensi;
b) memberikan Dokumen Pengadaan dalam bentuk file (softcopy)
dan/atau cetakan (hardcopy); dan
c) dapat mengunggah (upload) Dokumen Pengadaan melalui
website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi
masing-masing yang dapat diunduh (download) oleh peserta.
5) ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta.
6) Apabila yang mendaftar adalah orang yang ditugaskan oleh
direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang, pendaftar
melampirkan surat tugas dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.
7) Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan
dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen.
8) Bagi peserta perorangan yang melakukan pendaftaran tidak
boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenal kepada
Kelompok Kerja ULP.
c. Pemberian Penjelasan
1) Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang
ditentukan, serta dihadiri oleh para peserta yang terdaftar.
2) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak
dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan
penawaran.
3) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan
menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Kelompok
Kerja ULP.
4) Bagi…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 72
4) Bagi peserta perorangan yang hadir pada saat pemberian
penjelasan tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda
pengenal kepada Kelompok Kerja ULP.
5) Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta
mengenai:
a) lingkup pekerjan;
b) metode pemilihan;
c) cara penyampaian Dokumen Penawaran;
d) kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen
Penawaran;
e) jadwal batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran dan
pembukaan Dokumen Penawaran;
f) tata cara pembukaan Dokumen Penawaran;
g) metode evaluasi;
h) hal-hal yang menggugurkan penawaran;
i) jenis kontrak yang akan digunakan;
j) ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi
harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila
diperlukan);
k) ketentuan tentang penyesuaian harga;
l) ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
m) besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat
mengeluarkan jaminan; dan
n) ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain yang
dipersyaratkan.
6) Apabila dipandang perlu, Kelompok Kerja ULP dapat memberikan
penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan
lapangan.
7) Pemberian…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 73
7) Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan,
pertanyaan dari peserta, jawaban dari Kelompok Kerja ULP,
perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta
keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara
Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota
Kelompok Kerja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang
hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Dokumen Pengadaan.
8) Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia
menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh
anggota Kelompok Kerja ULP yang hadir.
9) Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 7)
terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang
perlu ditampung, maka Kelompok Kerja ULP menuangkan ke
dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
10) Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar
dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK
sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.
11) Apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan
sebagaimana dimaksud pada angka 10), Kelompok Kerja ULP
menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk
diputuskan:
a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan
perubahan; atau
b) apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja ULP,
PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final, serta
memerintahkan Kelompok Kerja ULP untuk membuat dan
mengesahkan Adendum Dokumen Pengadaan.
12) Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak
dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka
ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan
ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal.
13) Dalam…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 74
13) Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Kelompok Kerja
Kelompok Kerja ULP dapat memberikan tambahan waktu untuk
memasukkan Dokumen Penawaran.
14) Kelompok Kerja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta
untuk mengambil salinan BAPP dan Adendum Dokumen
Pengadaan (apabila ada).
15) Kelompok Kerja ULP diwajibkan untuk menyediakan salinan
BAPP dan Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada) dan
dapat mengunggah dokumen tersebut melalui website
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-
masing yang dapat diunduh oleh peserta.
d. Pemasukan Dokumen Penawaran
1) Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen
Penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan
dalam Dokumen Pengadaan.
2) Dokumen Penawaran meliputi:
a) Sampul I (kualifikasi, administrasi dan teknis), meliputi:
(1) dokumen kualifikasi;
(2) surat penawaran administrasi dan teknis yang
didalamnya tercantum masa berlaku penawaran, tetapi
tidak mencantumkan harga penawaran;
(3) jaminan penawaran asli;
(4) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan
kepada penerima kuasa yang namanya tercantum
dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila
dikuasakan);
(5) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila
ada);
(6) dokumen penawaran teknis; dan
(7) dokumen lainnya yang merupakan bagian dari
penawaran administrasi dan teknis yang dipersyaratkan
dalam Dokumen Pengadaan (apabila ada).
b) Sampul II (harga) meliputi:
(1) surat…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 75
(1) surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum
masa berlaku penawaran dan harga penawaran;
(2) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga)
apabila diperlukan;
(3) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN(apabila
diperlukan); dan
(4) dokumen lainnya yang merupakan bagian dari
penawaran harga yang dipersyaratkan dalam Dokumen
Pengadaan (apabila ada)
3) Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap,
yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1
(satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.
4) Dokumen Kualifikasi, Penawaran Administrasi dan dokumen
Teknis dimasukkan dalam Sampul I dan ditulis “Penawaran
Sampul I” sedangkan Dokumen Penawaran Harga dimasukkan
dalam Sampul II dan ditulis “Penawaran Sampul II”, selanjutnya
Sampul I dan Sampul II dimasukkan dalam satu Sampul
penutup dan ditulis nama paket pekerjaan, nama, dan alamat
peserta, serta ditujukan kepada Kelompok Kerja ULP dengan
alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
5) Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada
Kelompok Kerja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan dan Kelompok Kerja ULP memasukkan ke
dalam kotak/tempat pemasukan.
6) Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui
pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Kelompok
Kerja ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta
segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko
peserta.
7) Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa
pengiriman, maka sampul dimasukkan ke dalam sampul luar
yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat
Kelompok Kerja ULP.
8) Untuk…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 76
8) Untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa
pengiriman:
a) Kelompok Kerja ULP mencatat waktu dan tanggal
penerimaan Dokumen Penawaran pada sampul luar dan
memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan; dan
b) apabila terlambat diterima, Kelompok Kerja ULP membuka
sampul luar untuk mengetahui alamat peserta. Kelompok
Kerja ULP segera memberitahukan kepada peserta yang
bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen
Penawaran. Pengembalian Dokumen Penawaran disertai
dengan bukti pengambilan.
9) Penarikan, penggantian, perubahan, atau penambahan Dokumen
Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta
diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata
“PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, “PERUBAHAN”, atau
”PENAMBAHAN”, sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil
Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.
10) Kelompok Kerja ULP membuat daftar peserta yang memasukkan
penawaran.
11) Kelompok Kerja ULP membuat tanda terima Dokumen
Penawaran.
12) Kelompok Kerja ULP menolak semua dan/atau sebagian
tambahan Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir
pemasukan penawaran.
13) Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota
Pokja Kelompok Kerja ULP menutup pemasukan penawaran
dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta
membubuhkan tanda tangan.
14) Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, Kelompok
Kerja ULP menyatakan kepada peserta bahwa saat pemasukan
penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen
Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahan
Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang
masuk.
15) Tidak…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 77
15) Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir
pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa
dilakukan perubahan tempat dan waktu batas akhir pemasukan
penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam
Adendum Dokumen Pengadaan dan disampaikan kepada seluruh
peserta.
e. Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Kualifikasi,
Administrasi, dan Teknis)
1) Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan
tempat sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.
2) Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen
Penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk
menolak/menggugurkan penawaran.
3) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen
Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas
kepada Kelompok Kerja ULP.
4) Bagi peserta perorangan yang hadir pada saat pembukaan
Dokumen Penawaran tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan
tanda pengenal kepada Kelompok Kerja ULP.
5) Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang
sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang
dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.
6) Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai
saksi, maka Kelompok Kerja ULP menunda pembukaan
Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.
7) Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu)
atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan
Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi
tambahan di luar Kelompok Kerja ULP yang ditunjuk oleh
Kelompok Kerja ULP.
8) Kelompok Kerja ULP membuka kotak/tempat pemasukan
Dokumen Penawaran dihadapan peserta.
9) Kelompok…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 78
9) Kelompok Kerja ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan
Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen
Penawaran yang masuk dihadapan peserta.
10) Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka
pelelangan dinyatakan gagal.
11) Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda “PENARIKAN”,
“PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, harus
dibuka dan dibaca terlebih dahulu.
12) Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila
dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul
bertanda “PENARIKAN”.
13) Kelompok Kerja ULP membuka Sampul I di hadapan peserta
kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen
Penawaran Sampul I. Sampul II yang berisi penawaran harga
tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas
perusahaan kemudian diparaf oleh Kelompok Kerja ULP dan
wakil peserta dari perusahaan yang berbeda sebelum disimpan
oleh Kelompok Kerja ULP.
14) Kelompok Kerja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan
para peserta mengenai kelengkapan Sampul I yang meliputi:
a) dokumen kualifikasi;
b) surat penawaran administrasi dan teknis yang didalamnya
tercantum masa berlaku penawaran, jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan, tetapi tidak mencantumkan harga
penawaran;
c) jaminan penawaran asli;
d) surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan
kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam
akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
e) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
f) dokumen penawaran teknis; dan
g) dokumen lainnya yang merupakan bagian dari penawaran
administrasi dan teknis yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pengadaan (apabila ada).
15) Kelompok…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 79
15) Kelompok Kerja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada
waktu pembukaan penawaran kecuali untuk peserta yang
terlambat memasukkan penawaran.
16) Salah satu anggota Kelompok Kerja ULP bersama 1 (satu) orang
saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya.
17) Kelompok Kerja ULP membuat Berita Acara Pembukaan
Penawaran Sampul I yang paling sedikit memuat:
a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak
lengkap;
c) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen
Penawaran (apabila ada);
d) keterangan lain yang dianggap perlu;
e) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
f) tanda tangan anggota Kelompok Kerja ULP dan wakil peserta
yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Kelompok Kerja
ULP bila tidak ada saksi dari peserta.
18) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran,
maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas
di dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul I.
19) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara Pembukaan
Penawaran Sampul I ditandatangani oleh anggota Kelompok
Kerja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
20) Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul I dilampiri
Dokumen Penawaran.
21) Salinan Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul I dibagikan
kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran
dan Kelompok Kerja ULP dapat mengunggah salinan tersebut
melalui website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/
Institusi masing-masing yang dapat diunduh oleh peserta.
f. Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi, Teknis, dan
Kualifikasi)
1) Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi Sampul I yang meliputi:
a) evaluasi…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 80
a) evaluasi administrasi;
b) evaluasi teknis; dan
c) evaluasi kualifikasi.
2) Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
a) Kelompok Kerja ULP dilarang menambah, mengurangi,
mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan
yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
b) Kelompok Kerja ULP dan/atau peserta dilarang menambah,
mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen
Penawaran;
c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang
sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi
teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, tanpa
ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau
penawaran bersyarat;
d) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran
bersyarat adalah:
(1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan yang
mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja
pekerjaan; dan/atau
(2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan
di luar ketentuan Dokumen Pengadaan yang akan
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau
tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
e) Kelompok Kerja ULP dilarang menggugurkan penawaran
dengan alasan:
(1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau
pembukaan penawaran; dan/atau
(2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna
sampul dan/atau surat penawaran tidak berkop
perusahaan.
f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan
intervensi kepada Kelompok Kerja ULP selama proses
evaluasi;
g) apabila
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 81
g) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan
usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan
bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP
dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah
satu peserta, maka:
(1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan
peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar
Hitam;
(2) ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti,
dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
(3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan
peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
(4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud
pada angka (3), pelelangan dinyatakan gagal.
3) Evaluasi Administrasi:
a) evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan
terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian
kualifikasi;
b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,
apabila:
(1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan
Dokumen Pengadaan dipenuhi/dilengkapi, khusus
untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir
TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai
TKDN nya dianggap 0 (nol);
(2) surat penawaran:
(a) ditandatangani oleh:
i. direktur utama/pimpinan perusahaan;
ii. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan yang nama penerima kuasanya
tercantum dalam akte pendirian atau
perubahannya;
iii. kepala
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 82
iii. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat yang dibuktikan dengan
dokumen otentik pada saat pembuktian
kualifikasi; atau
iv. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama
berhak mewakili perusahaan yang bekerja
sama.
(b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak
kurang dari waktu yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan; dan
(c) bertanggal.
(3) surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
(a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan
penjaminan atau perusahaan asuransi yang
mempunyai program asuransi kerugian (suretyship)
sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
(b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir
pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak
kurang dari waktu yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan;
(c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum
dalam surat Jaminan Penawaran;
(d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari
nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan;
(e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan
dalam angka dan huruf;
(f) nama Kelompok Kerja ULP yang menerima
Jaminan Penawaran sama dengan nama Kelompok
Kerja ULP yang mengadakan pelelangan; dan
(g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket
pekerjaan yang dilelangkan.
(4) Kelompok…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 83
(4) Kelompok Kerja ULP mengkonfirmasi dan
mengklarifikasi secara tertulis substansi dan
keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran, kepada
penerbit jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran
dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat,
setelah surat pernyataan wanprestasi dari Kelompok
Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
c) Kelompok Kerja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap
hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
d) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi
dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
e) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang
memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap
dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
f) apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah tidak ada yang
memenuhi persyaratan administrasi maka Kelompok Kerja
ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar
terendah berikutnya (apabila ada); dan
g) apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.
4) Evaluasi Teknis:
a) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi;
b) unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
c) evaluasi teknis dilakukan dengan:
(1) memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur
yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; dan
(2) penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-
masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur
memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan
dalam Dokumen Pengadaan.
d) Kelompok…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 84
d) Kelompok Kerja ULP menilai persyaratan teknis minimal
yang harus dipenuhi sesuai yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan. Penilaian syarat teknis minimal
dilakukan terhadap:
(1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan
contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
(2) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau jadwal
serah terima pekerjaan] (dalam hal serah terima
pekerjaan dilakukan per termin) yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan;
(3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan
tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila
diperlukan);
(4) layanan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan
dalam Dokumen Pengadaan(apabila diperlukan);
(5) tenaga teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan(apabila diperlukan); dan
(6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sesuai
dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
e) hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d)
harus melewati nilai ambang batas yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan;
f) Apabila diperlukan, Kelompok Kerja ULP dapat meminta uji
mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai
ketentuan dalam Dokumen Pengadaan;
g) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang
jelas atau meragukan, Kelompok Kerja ULP melakukan
klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat
menggugurkan penawaran;
h) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis diundang
untuk pembukaan Sampul II (Harga); dan
i) apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka
pelelangan dinyatakan gagal.
5) Evaluasi…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 85
5) Evaluasi Kualifikasi
a) Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang
memenuhi persyaratan teknis.
b) Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem
gugur.
c) Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi
apabila:
(1) formulir kualifikasi ditandatangani oleh:
(a) direktur utama/pimpinan perusahaan;
(b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan yang nama penerima kuasanya
tercantum dalam akte pendirian atau
perubahannya;
(c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
otentik;
(d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak
mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
(e) peserta perorangan.
(2) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, kecuali peserta perorangan;
(3) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa
perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut
dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
(4) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan
usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam
Daftar Hitam;
(5) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta
memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23
(bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN
(bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga)
bulan terakhir dalam tahun berjalan.
Peserta…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 86
Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan
menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF), atau
dokumen sejenis dari negara asal Penyedia jasa (bila
ada);
(6) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai
Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir,
baik di lingkungan pemerintah maupun swasta
termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi
Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil
yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
(7) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang
sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi
kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang
sesuai untuk usaha non-kecil;
(8) dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
(a) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama
Operasi/kemitraan yang memuat persentase
kemitraan dan perusahaan yang mewakili
kemitraan tersebut; dan
(b) untuk perusahaan yang melakukan kemitraan,
evaluasi persyaratan pada huruf (1) sampai dengan
huruf (7) dilakukan untuk setiap perusahaan yang
melakukan kemitraan.
(9) memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO, apabila
diperlukan.
d) Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas
maka dilakukan klarifikasi pada saat pembuktian
kualifikasi.
e) Evaluasi kualifikasi dalam proses pasca kualifikasi sudah
merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak
dapat dilengkapi.
f) Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka
lelang dinyatakan gagal.
6) Kelompok…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 87
6) Kelompok Kerja ULP membuat Berita Acara Evaluasi
Administrasi, Teknis, dan Kualifikasi yang paling sedikit memuat:
a) nama seluruh peserta;
b) hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan
kualifikasi termasuk alasan ketidaklulusan peserta;
c) nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari yang tertinggi;
d) ambang batas nilai teknis;
e) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai
pelaksanaan pelelangan;
f) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap
tahapan evaluasi;
g) tanggal dibuatnya berita acara; dan
h) pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada
penawaran yang memenuhi syarat.
7) Kelompok Kerja ULP menetapkan daftar peserta yang lulus
evaluasi.
8) Seluruh peserta dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis
dan kualifikasi diundang untuk pembukaan Sampul II (Harga).
9) Apabila peserta yang lulus evaluasi sampul I kurang dari 3 (tiga),
maka proses pelelangan tetap dilanjutkan.
g. Pemberitahuan dan Pengumuman Kepada Peserta Yang Lulus
Evaluasi Sampul I
1) Kelompok Kerja ULP memberitahukan hasil evaluasi Sampul I
kepada seluruh peserta dan ditayangkan di website
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-
masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
2) Kelompok Kerja ULP mengundang seluruh peserta yang lulus
evaluasi Sampul I untuk pembukaan Dokumen Penawaran
Sampul II.
3) Undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat
pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II.
h. Pembukaan…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 88
h. Pembukaan Dokumen Sampul II (Harga)
1) Sampul II dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat
sesuai undangan.
2) Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen
Penawaran tidak boleh dijadikan dasar untuk
menolak/menggugurkan penawaran.
3) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan sampul II
menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Kelompok
Kerja ULP.
4) Pembukaan sampul II dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta
sebagai saksi.
5) Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai
saksi, maka Kelompok Kerja ULP menunda pembukaan sampul II
selama 2 (dua) jam.
6) Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu)
atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan sampul II
tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar
Kelompok Kerja ULP yang ditunjuk oleh Kelompok Kerja ULP.
7) Kelompok Kerja ULP membuka kotak/tempat pemasukan
Dokumen Penawaran dihadapan para peserta.
8) Kelompok Kerja ULP membuka, memeriksa, dan menunjukkan
dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Sampul II yang
meliputi:
a) surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa
berlaku penawaran dan harga penawaran;
b) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga),
apabila diperlukan;
c) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diperlukan);
dan
d) dokumen lainnya yang merupakan bagian dari penawaran
harga yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan
(apabila ada).
9) Salah satu anggota Kelompok Kerja ULP bersama 1 (satu) orang
saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya.
10) Kelompok
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 89
10) Kelompok Kerja ULP membuat Berita Acara Pembukaan
Penawaran Sampul II yang paling sedikit memuat:
a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak
lengkap;
c) harga penawaran masing-masing peserta;
d) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen
Penawaran;
e) keterangan lain yang dianggap perlu;
f) tanggal pembuatan berita acara; dan
g) tanda tangan anggota Kelompok Kerja ULP dan wakil peserta
yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Kelompok Kerja
ULP bila tidak ada saksi dari peserta.
11) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran,
maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas
dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul II.
12) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh
anggota Kelompok Kerja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
13) Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul II dilampiri
Dokumen Penawaran.
14) Salinan Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul II dibagikan
kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran
dan Kelompok Kerja ULP dapat mengunggah salinan tersebut
melalui website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/
Institusi masing-masing yang dapat diunduh oleh peserta.
i. Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (Harga)
1) Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan
ketentuan:
a) volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan;
b) apabila...
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 90
b) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume
dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan
pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang
ditawarkan tidak boleh diubah; dan
c) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap
sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain
dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap
dibiarkan kosong.
d) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang
tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan
pekerjaan dimaksud dianggap nol.
2) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran
sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih
rendah dari urutan peringkat semula.
3) Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang
melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk
menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen
Pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran.
4) Pelaksanaan evaluasi dilakukan Kelompok Kerja ULP terhadap 3
(tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
5) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga)
penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses
lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
6) Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok
atau penting, dengan ketentuan:
a) total harga penawaran terhadap nilai total HPS:
(1) apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS,
dinyatakan gugur; dan/atau
(2) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS,
pelelangan dinyatakan gagal.
b) Harga…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 91
b) Harga Satuan Penawaran Timpang yang nilainya lebih besar
dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan
yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila
setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan
penawaran tersebut timpang, maka Harga Satuan Timpang
hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen
Pengadaan;
c) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak
ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus
tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam
harga satuan pekerjaan lainnya;
d) untuk Kontrak Lump Sum:
(1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga
penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang
diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
(2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas
sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang
diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
(3) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas,
maka penawaran dinyatakan gugur.
7) Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri
berbeda dibandingkan dengan perkiraan Kelompok Kerja
ULP dan/atau Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri ;
b) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di
bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan
ketentuan:
(1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang
lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan
Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai
total HPS; atau
(2) apabila…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 92
(2) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia
menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka
penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran
dicairkan untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar
Hitam.
8) Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi
dalam negeri.
9) Untuk penilaian sistem nilai dilakukan dengan cara :
a) memberikan Nilai Tertimbang (NT) tertinggi 100% (seratus
per seratus) untuk penawaran harga terendah;
b) menghitung Nilai Tertimbang (NT) penawaran harga peserta
lain dengan membandingkan penawaran harga terendah
dengan harga penawarannya;
c) menghitung Nilai Evaluasi (NE) masing-masing peserta lain
dengan mengalikan Nilai Tertimbang (NT) dengan bobot
harga yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; dan
d) menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis
dengan Nilai Evaluasi (NE) harga.
Keterangan :
NTi = harga penawaran terendah
harga penawaran i
NEi = NTi x bobot harga
i = peserta
10) Untuk penilaian biaya selama umur ekonomis dilakukan dengan
cara :
a) menghitung biaya operasional, pemeliharaan, nilai sisa
selama umur ekonomis sebagaimana ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan;
b) menjumlahkan harga penawaran dengan biaya operasional
dan biaya pemeliharaan;
c) hasil penjumlahan pada huruf b) dikurangi dengan nilai sisa
pada akhir umur ekonomis; dan
d) penetapan pemenang berdasarkan total harga terendah pada
hasil huruf c).
11) Apabila…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 93
11) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat
persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan
bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan
gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
12) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga
penawaran yang sama, maka Kelompok Kerja ULP memilih
peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal
ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan .
13) Kelompok Kerja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran
sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2
(apabila ada), dengan ketentuan:
a) untuk sistem nilai dimulai dari penawaran yang mempunyai
nilai kombinasi tertinggi; atau
b) untuk sistem penilaian biaya umur ekonomis dimulai dari
total harga terendah.
j. Pembuktian Kualifikasi
1) Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga
dilakukan setelah evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II
(Harga).
2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen
asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang,
dan meminta rekamannya.
3) Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi
kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
4) Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data,
maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau
peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, Jaminan
Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas
Negara/Daerah.
5) Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi,
maka pelelangan dinyatakan gagal.
k. Pembuatan…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 94
k. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
1) BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi,
teknis, kualifikasi, dan harga yang dibuat oleh Kelompok Kerja
ULP dan ditandatangani oleh paling kurang ½ (satu perdua) dari
jumlah anggota Kelompok Kerja ULP.
2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.
3) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a) nama seluruh peserta;
b) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari
masing-masing peserta;
c) metode evaluasi yang digunakan;
d) unsur-unsur yang dievaluasi;
e) rumus yang dipergunakan;
f) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai
hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
g) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap
tahapan evaluasi; dan
h) tanggal dibuatnya berita acara.
4) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP
harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan
gagal dan harus segera dilakukan pelelangan ulang.
5) Kelompok Kerja ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1
(satu) penyedia dalam hal terdapat keterbatasan
kapasitas/layanan Penyedia yang memenuhi kualifikasi,
dan/atau keragaman item Barang/Jasa dalam suatu paket
kegiatan.
6) Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga),
peserta tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 (apabila ada).
l. Penetapan…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 95
l. Penetapan Pemenang
1) Kelompok Kerja ULP membuat Surat Penetapan Pemenang
berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2) Kelompok Kerja ULP mengusulkan Penetapan Pemenang untuk
nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada
PA, yang ditembuskan kepada PPK dan APIP
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang
bersangkutan.
3) PA menetapkan pemenang sebagaimana dimaksud angka 2)
berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja ULP. Apabila PA tidak
setuju dengan usulan Kelompok Kerja ULP dengan alasan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
PA memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan
gagal.
4) Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan
harus memuat:
a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
b) nama dan alamat Penyedia serta harga penawaran atau
harga penawaran terkoreksi;
c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
d) hasil evaluasi Sampul I dan Sampul II.
5) Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang
adalah:
a) Dokumen Pengadaan beserta adendum (apabila ada);
b) BAPP;
c) BAHP; dan
d) Dokumen Penawaran dari pemenang dan
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang telah diparaf
anggota Kelompok Kerja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.
6) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan
mengakibatkan Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran habis
masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh
peserta untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan
Jaminan...
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 96
Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal
penandatanganan kontrak. Calon pemenang yang tidak bersedia
memperpanjang Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran dapat
mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.
m. Pengumuman Pemenang
Kelompok Kerja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang
cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-
kurangnya:
1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
2) nama, NPWP, dan alamat Penyedia serta harga penawaran atau
harga penawaran terkoreksi; dan
3) hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya untuk
seluruh peserta yang dievaluasi.
n. Sanggahan
1) Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan
sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada
Kelompok Kerja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan,
dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang
bersangkutan.
2) Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi
penyimpangan prosedur meliputi:
a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur
dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir
diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012
beserta petunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan;
b) rekayasa…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 97
b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya
persaingan usaha yang sehat; dan/atau
c) penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP
dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
3) Kelompok Kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas
semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
menerima surat sanggahan.
4) Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Kelompok Kerja ULP
menyatakan pelelangan gagal.
5) Sanggahan yang disampaikan kepada PA/KPA , PPK, atau
disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan
dan tetap harus ditindaklanjuti.
o. Sanggahan Banding
1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari
Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding
secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima
penugasan menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima)
hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan
tembusan kepada PPK, Kelompok Kerja ULP, dan APIP
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang
bersangkutan.
2) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
atau Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan
banding wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua
sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
setelah surat sanggahan banding diterima.
3) Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus
memberikan jaminan sanggahan banding yang ditujukan kepada
Kelompok Kerja ULP sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total
HPS dengan masa berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal
pengajuan sanggahan banding.
4) Dalam…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 98
4) Dalam hal sanggahan banding pada Pelelangan dinyatakan salah,
Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan ke kas
Negara/Daerah, kecuali jawaban sanggahan banding melampaui
batas akhir menjawab sanggahan banding.
5) Sangahan banding menghentikan proses Pelelangan.
6) Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
atau Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan
banding atau disampaikan diluar masa sanggah banding,
dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
7) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Institusi dapat menugaskan
kepada Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II untuk menjawab
sanggahan banding.
8) Kepala Daerah dapat menugaskan kepada Sekretaris Daerah
atau PA untuk menjawab sanggahan banding.
9) Penugasan yang dimaksud pada angka (7) dan angka (8) Pasal
ini, tidak diberlakukan jika Pejabat dimaksud merangkap sebagai
PPK atau Kepala ULP untuk paket kegiatan yang disanggah.
p. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
1) Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHP kepada PPK dengan
tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
2) PPK menerbitkan SPPBJ, apabila:
a) pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih
berlaku;
b) tidak ada sanggahan dari peserta;
c) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak
benar; atau
d) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
3) Penyedia yang ditunjuk, wajib menerima keputusan tersebut,
dengan ketentuan:
a) Apabila…
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 99
a) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat
diterima secara obyektif oleh Kelompok Kerja ULP, Jaminan
Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan
pada Kas Negara/Daerah; atau
b) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak
dapat diterima secara obyektif oleh Kelompok Kerja ULP,
maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan
disetorkan pada Kas Negara/Daerah serta dimasukkan
dalam Daftar Hitam.
c) apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena
masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka jaminan
penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan.
4) Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri,
penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang
cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat
penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih
berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
5) Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri
maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah
mendapat laporan dari PPK.
6) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja
setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada
sanggahan.
7) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.
8) Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran
surat perjanjian) paling kurang kepada unit pengawasan internal.
9) Dalam SPPBJ disebutkan bahwa Penyedia harus menyiapkan
Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak
(apabila diperlukan).
10) Dalam...
BAB II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II - 100
10) Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak
sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan
kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:
a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi
ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
b) apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja ULP,
PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok
Kerja ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK
untuk menerbitkan SPPBJ.
11) Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah diterbitkannya SPPBJ.
3. PELELANGAN …