ASISTENSI POLRI TERHADAP IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENGAMANAN PADA OBYEK VITAL

BY:

TIM ASISTENSI DIT PAM OBVIT POLDA METRO JAYA

JAKARTA, MEI 2015

DASAR HUKUM

UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANGKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PSL 3TENTANG PAM SWAKARYA, PSL 13 14 15 TENTANGTUPOKSI POLRI.

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 63 TAHUN 2004TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL.

TUJUAN :Otoritas / Pengelola: Dapat

melakukan pengujian secara berkala/periodik bersama polri

untuk menjaga efektifitas dalam penyelenggaraan pengamanan

pada obyek vital

MAKSUD :Agar semua pengelola obyek vital dapat

memahami bahwa penyelenggaraan pengamanan perlu dilakukan

pendampingan/asistensi oleh polri.

TUJUAN :Polri: Dapat melakukan

pemetaan terhadap potensi kerawanan dari beberapa

aspek pada obyek vital

Unsur-unsur/Komponen Yang Harus Ada Dalam

Menejemen Pengamanan ?

Sumber daya manusia (Satpam)

Pemenuhan kebijakan

Standar sarana penunjang

Anggaran

Rekruitmen

Background check

Kopetensi dasar

Pengembangan karir

Sistem penggajian

Pengakhiran tugas

PEMENUHAN KEBIJAKAN

KONSEN/SASARAN PENGAMANAN

DISESUAIKAN DENGAN KARAKTERISTIK MASING-MASING OBVIT

SOP (STANDART OPERATIONAL PROCEDUR)

PEMENUHAN KEWAJIBAN TERHADAP AMANAT UU

IMPLEMENTATIF / TIDAK

- TERKOMUNIKASIKAN DENGAN KEPOLISIAN SETEMPAT / TIDAK

MENGIKUTI TREND ISSUE / TIDAK

KONDISI DAN JENIS PERALATAN APA YANG DIMILIKI --

PENGADAAN MELALUI KAJIAN / TIDAK --

MENUNJANG SESUAI DENGAN SASARAN PENGAMANAN --

BAGAIMANA KEMAMPUAN SATPAM MENGOPRASIONALKAN --

PERAWATAN / MAINTENANCE --

STANDAR SARANA PENUNJANG

• BAGAIMANA MEYAKINKAN KEPADA OTORITAS PENGELOLA BAHWA PENGAMANANADALAH ASSET YANG PERLU DIRAWAT.

• ANGGARAN PADA SEKTOR PENGAMANAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAKPRODUKTIF.

• ANGGARAN PENGAMANAN MERUPAKAN BAGIAN YANG BUKAN PRIORITAS DANPEMBOROSAN

ANGGARAN

• SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL.: SKEP / 738 / X / 2005 TANGGAL 13 OKTOBER 2005 TENTANG PENGAMANAN OBYEKVITAL NASIONAL. PEDOMAN SISTEM

• PERATURAN KAPOLRI NOMOR 24 TAHUN 2007 TANGGAL 10 DESEMBER 2007, TENTANG SISTEM MANAJEMENPENGAMANAN ORGANISASI, PERUSAHAAN DAN/ATAU INSTANSI / LEMBAGA PEMERINTAH.

• UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN PSL 19 S/D 22 TENTANG HAK, PSL 23 S/D 26TENTANG KEWAJIBAN, PSL 27 TENTANG LARANGAN, PSL 62 S/D 63 TENTANG SANKSI, PSL 64 TENTANG KETENTUANPIDANA.

• PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM.106/PW.006/MPEK/2011TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN HOTEL.

• PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG KEPARIWISATAAN.

• KONVENSI VIENNA 1961 ART 22 TENTANG INOVIOLABILITAS TERHADAP KANTOR DAN GEDUNG KEDUBES, ART 29TENTANG INOVIOLABILITAS PERSON, ART 34 TENTANG BEBAS PAJAK, ART 36 TENTANG BEBAS BEA DAN CUKAI, ART 37TENTANG PERLINDUNGAN THDP PARA DIPLOMAT, ART 45 TENTANG PENARIKAN THDP PARA DIPLOMAT.

• KONVENSI VIENNA 1963 ART 2 TENTANG PEMBENTUKAN HUBUNGAN KONSULER, ART 9 TENTANG TINGKAT KEPALAPERWAKILAN KONSULER, ART 27 TENTANG PERLINDUNGAN THDP PARA KONSULER, ART 32 TENTANG BEBAS PAJAK, ART33 TENTANG INOVIOLABILITAS TERHADAP KONSULER DAN DOKUMEN.

KRITERIA

WAWANCARA

PENGUMPULAN DATA

OBSERVASI/ANALISA

PEMBANDINGPENGUJIAN

MATERI

Apa Manfaat AsistensiTerhadap Penyelenggaraan

Pengamanan???

POLRI :• menentukan skala prioritas untuk melakukan

pendampingan dalam mengelola pengamanan padaobyek vital serta menentukan bentuk bantuan kepadapengelola

PENGELOLA OBVIT:

• Bahan evaluasi

• Menentukan program anggran dan kegiatan

• Persiapan audit jika diperlukan

Perbedaan Asistensi Dengan Audit

• Asistensi Rekomendasi

• Audit Skor/penilaian dan sertifikasi

Bagaimana Peran BSN Dalam

Menentukan Standar Pengamanan

Nasional Indonesia????