Pengelolaan Aset Eks BPPN Oleh Kementerian Keuangan

Keppres Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa dengan berakhirnya BPPN, maka segala kekayaan BPPN menjadi Kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan, selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa Kekayaan Negara tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan. Karena statusnya sebagai BMN, maka pengelolaan atas aset eks BPPN tersebut mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan aset eks-BPPN ini diharapkan dapat dikelola secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata seperti penerimaan negara, efisiensi belanja modal, dan pendayagunaan aset yang efektif. Data-data dan permasalahan terkait aset eks-BPPN akan dibahas berikut ini.Aset Eks BPPN - Aset KreditPiutang pada BA 999.99 sebesar Rp74.649.688.902.638, terdiri dari Piutang Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp66.648.121.943.677 dan eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp8.001.566.958.961. Dari jumlah tersebut, piutang yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.366.697.773.008, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp74.649.688.902.638 dikurangi penyisihan sebesar Rp73.282.991.129.630. Penyisihan piutang yang jumlahnya cukup signifikan telah dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014 tentang Penetapan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks_BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero). Piutang tersebut terdiri dari:

Aset kredit eks BPPN sebesar Rp66.648.121.943.677 merupakan aset Pemerintah hasil penyitaan oleh pemerintah karena para debitur tidak mampu melunasi hutangnya kepada Pemerintah atas fasilitas likuiditas yang dikucurkan Pemerintah pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998. Aset-aset tersebut pada awalnya dikelola oleh BPPN sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian dana talangan kepada perbankan yang CAR (Capital Adequate Ratio) di bawah batas minimal yang ditetapkan BI. Setelah BPPN dibubarkan kemudian sebagian pengelolaannya beralih pada Tim Pemberesan BPPN yang diketuai langsung oleh Menteri Keuangan. Adapun Aset-aset yang dikelola oleh Tim Pemberesan BPPN adalah aset-aset yang masih berperkara.Aset kredit eks BPPN per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp66.648.121.943.677 dan Rp66.009.120.450.552. Perubahan jumlah ini disebabkan oleh adanya pembayaran dan/atau pelunasan oleh debitur, koreksi jumlah utang, pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN kepada Penyerah Piutang (Kantor Pusat DJKN), pengkategorian piutang menjadi PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) serta penyesuaian kenaikan dan/atau penurunan kurs mata uang asing.Rincian Aset kredit eks BPPN terdiri dari:

Aset kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp8.001.566.958.961 merupakan hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkan pengelolaannya kepada PT PPA kemudian dikembalikan ke Menteri Keuangan sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Februari 2009. Serah terima ini merupakan salah satu bentuk implementasi asas transparansi dalam pengelolaan BMN yang menjadi salah satu landasan filosofis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah.Aset eks kelolaan PT PPA merupakanaset yang mana berlandaskan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Keppres 15/2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, setelah tahun 2009 PT PPA mengembalikan aset tersebut kepada DJKN. Pengelolaan atas aset eks kelolaan PT PPA ini oleh Kementerian Keuangan dilakukan melalui mekanisme penyerahan kepada PUPN, namun sebagian aset kredit ini masih dalam pengelolaan Kantor Pusat DJKN yaitu sebesar Rp4.196.644.145.017. Jumlah aset kredit eks kelolaan PT PPA yang diurus oleh PUPN per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.804.922.813.944.

Aset Eks BPPN selain Aset KreditAset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp2.558.616.559.690 dan Rp3.181.247.163.249 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah, sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, nostro, surat berharga, dan saham.Nilai Aset Eks BPPN yang disajikan per 31 Desember 2014 merupakan hasil inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut.

1. Aset Properti Eks BPPNAset Properti eks BPPN yang disajikan di neraca adalah aset properti yang berada dalam pengelolaan oleh Pemerintah serta didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote). Covernote adalah surat keterangan, yakni surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang notaris yang dipercaya dan diandalkan atas tanda tangan, cap, dan segelnya guna untuk penjamin dan sebagai alat bukti yang kuat. Covernote dikeluarkan karena adanya pengurusan akta-akta.Nilai Aset Properti eks BPPN per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.753.334.802.445 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.753.334.802.445. Tidak ada perubahan nilai aset properti dikarenakan hingga saat ini belum terdapat aset properti yang terjual melalui lelang maupun untuk digunakan oleh Kementerian/Lembaga negara melalui penetapan status penggunaan. Belum adanya aset yang terjual ini antara lain disebabkan kurangnya minat pembeli untuk membeli aset eks BPPN karena masih terganjal sengketa ataupun tidak adanya dokumen pendukung. Pihak pembeli tentunya tidak mau mengambil risiko akan timbulnya kerugian suatu saat nanti dengan membeli aset yang masih bermasalah. Selain itu, pemerintah juga mengakui bahwa penjualan aset properti melalui proses lelang tidaklah mudah dan orang pun tidak dapat dipaksa untuk membeli. Padahal, seharusnya hasil penjualan aset properti ini seharusnya bisa dijadikan sebagai sumber aliran dana ke APBN.Dari Aset Properti sebanyak 851 Aset Properti senilai Rp1.753.334.802.445, sebanyak 98 aset senilai Rp157.799.804.037 adalah Aset Properti dengan dokumen kepemilikan berupa covernote dan masih menggunakan nilai buku. Selain Aset Properti tersebut, terdapat Aset Properti eks BPPN yang tidak dilaporkan dalam neraca karena dokumen kepemilikan asli tidak dikuasai DJKN dengan rincian sebagai berikut.

Hal tersebut disebabkan karena Kementerian Keuangan masih belum tertib administrasi dalam mengelola dan mengarsipkan dokumen hasil penanganan aset negara eks BPPN. Kementerian Keuangan juga belum menyelesaikan dan mengesahkan Daftar Nominatif Aset, serta lalai dalam melakukan pengelolaan dan pengamanan aset eks BPPN.Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan agar segera melakukan inventarisasi dan revaluasi menyeluruh atas sisa aset eks BPPN yang dikelolanya, termasuk penertiban administrasi dan arsip dokumen aset. Selain itu, diperlukan koordinasi antara Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN dengan Badan Pertanahan Nasional. Terdapat pula potensi penambahan jumlah aset properti eks BPPN yang berasal dari asset settlement obligor PKPS dengan rincian sebagai berikut.a. 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah seluas 575.315 m2 yang terletak di Desa Sukadalem Kecamatan Kramat Watu (sekarang Kecamatan Waringin Kurung) Kabupaten Serang.b. 2 (dua) bidang tanah seluas 145.030 m2 yang terletak di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah.c. 41 (empat puluh satu) bidang tanah seluas 51.609 m2 yang terletak di Billy dan Moon Park Kampung Tipar Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur.Aset tersebut belum dapat disajikan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2014 dikarenakan dokumen aset dimaksud masih dilakukan pengkajian lebih lanjut dan akan dilaporkan dalam neraca tahun 2015 setelah dilakukan penilaian. Masalah penilaian aset properti ini, sesuai dengan rekomendasi BPK, tidak diperbolehkan melalui penunjukan langsung tetapi harus melalui proses tender. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan aset properti dapat lebih optimal dan akurat. Selain, pemutakhiran data juga perlu diperhatikan agar data aset properti selalu dalam keadaan update. Mengingat jumlahnya yang cukup signifikan, aset properti ini semestinya dapat ditetapkan sebagai BMN untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

2. Aset Inventaris Eks BPPNAset inventaris adalah aset eks BPPN dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Nilai wajar Aset inventaris per 31 Desember 2014 sebesar Rp11.903.097.376 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp13.760.890.622. Penurunan jumlah dan nilai aset ini disebabkan adanya koreksi pencatatan nilai aset inventaris pada tahun 2013.

3. Aset NostroAset Nostro per 31 Desember 2014 sebesar Rp9.056.771.355 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp478.622.000.000. Penurunan nilai Aset Nostro tersebut disebabkan karena berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi, sebagian besar Aset Nostro yang telah dilaporkan pada Neraca per 31 Desember 2013 belum memenuhi kriteria pengakuan aset di Neraca karena tidak didukung dengan dokumen kepemilikan.Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kriteria pengakuan aset diatur sebagai berikut.a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah;b. Mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;c. Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.Nilai aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan Per 31 Desember 2014 sebesar Rp475.348.708.774. Dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh DJKN dan dalam hal aset nostro tersebut telah memenuhi syarat pengakuan aset, aset nostro tersebut akan disajikan di Neraca.4. Surat Berharga Eks BPPNSurat berharga eks BPPN merupakan surat berharga yang belum free and clear pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan Custodial Agreement tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas-tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi.Nilai surat berharga eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Citibank per 31 Desember 2014 sebesar Rp417.767.615.047 sedangkan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp412.347.466.749. Pencatatan nilai surat berharga eks BPPN berdasarkan nilai pasar surat berharga yang disajikan pada Monthly Report Citibank.5. Aset Saham Eks BPPNAset saham adalah aset berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari asset settlement BTO dan BBKU. Aset saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langung oleh DJKN. Aset Nilai aset saham eks BPPN per 31 Desember 2014 sebesar Rp366.554.273.467 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp523.182.003.433.Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya penurunan nilai pasar saham pada tahun 2014. Kementerian Keuangan telah meminta konfirmasi kepada para emiten penerbit saham. Namun hingga akhir periode penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2014, terdapat sembilan emiten yang memberikan tanggapan.Terhadap aset saham eks BPPN yang status emitennya belum diketahui, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara telah meminta informasi kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkum HAM atas status emiten tersebut, namun hingga akhir periode penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2014 belum ada tanggapan karena masih dalam proses penelitian dan verifikasi.Nilai aset saham eks BPPN yang dikelola oleh Kustodi Citibank disajikan berdasarkan Monthly Report Citibank. Sedangkan nilai aset saham eks BPPN yang dikelola langsung oleh DJKN disajikan berdasarkan nilai saham terakhir yang telah disampaikan oleh para emiten.Kementerian Keuangan, dalam hal ini, DJKN perlu melakukan monitoring atas status saham dan surat berharga. Denngan demikian, dapat diketahui saham-saham dan surat berharga yang sudah tidak aktif, yaitu saham atau surat berharga pada bank yang sudah tutup/dilikuidasi sehingga nilai aset saham dan surat berharga belum mencerminkan nilai yang wajar.Selain itu, apabila terdapat jaminan aset eks BPPN, DJKN perlu mengadministrasikan jaminan. Jaminan tersebut paling tidak menjelaskan nilai dan kondisi barang jaminan. Sebagai contoh, untuk barang jaminan berupa saham mencakup informasi perusahaan penerbit saham dan nilai saham serta status perusahaan. Hal ini penting dikarenakan keberadaan dan kondisi barang jaminan akan mempengaruhi tingkat recovery piutang eks BPPN.Penelusuran Aset Kredit dan Aset Properti eks BPPN 2012-2014Usaha yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut, dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Asset kredit eks BPPN pada tahun 2014 sudah dapat ditelusuri semua di tahun 2014 dan tidak terdapat lagi selisih dengan LHP BPK tahun 2012.

Temuan BPK RI Tahun 2013 dan Tindak LanjutnyaBerikut temuan BPK tahun 2013 terkait Aset eks BPPN, rekomendasi, rencana tindak pemerintah yang dikelola oleh DJKN, hingga update progress tindak lanjut yang telah dilakukan.

Referensi:LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2014www.ptppa.combisnis.tempo.co.id