ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA...
Transcript of ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA...
Disampaikan Oleh :Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015
PENILAIAN RKPD TAHUN 2015
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LUAS WILAYAH : 40.263,72 KM2
@ LUAS DARATAN : 8.779,32 KM2
@ LUAS LAUTAN : 31.484,40 KM2
@ JUMLAH PULAU : 371 PULAU
WILAYAH ADMINISTRATIF (2011)
@ JUMLAH KECAMATAN = 30 KEC
@ JUMLAH DESA = 249 DESA
AGAMA DAN ETNIS
@ ISLAM 80%
@ KRISTEN 20%
@ 18 SUKU
PENDUDUK : 211.682 JIWA@ LAKI-LAKI = 107.901 JIWA
@ PEREMPUAN = 103.781 JIWA
Profil Halmahera Selatan
Dasar PembentukanKabupaten
UU No. 1 TAHUN 2003 TGL 9 JUNI 2003
Ibukota LABUHA
Jumlah Penduduk Tahun2013
211.682 JIWA
Luas Wilayah- Daratan- Lautan
40.236,72KM2
8.779,32 KM2(22%)31.484,40 KM2(78%)
Administrasi Wilayah 30 KECAMATAN; 249 DESA
237 DESA PESISIR (95%)
12 DESA NON PESISIR (5%)
Letak Wilayah 1260 45’ – 1290 300 BT DAN00300 LU - 20 0’ LS
Pulau 371 PULAU : (41 DIHUNI & 330TIDAK DIHUNI
Batas Wilayah
Panjang garis pantai
U : KOTA TERNATE & TIKEP
T : LAUT HALMAHERA
S : LAUT SERAM
B : LAUT MALUKU2.394 KM
VISI DAN MISI
PENGANTAR
ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
SINKRONISASI KEBIJAKAN DALAM DOKUMEN
SKEMATIK RKPD
ISSU STRATEGIS
EVALUASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2005-2013
TEMA RKPD
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
PROSES PERENCANAAN
PENDEKATAN POLITIK
PENDEKATAN TEKNOKRATIK
PENDEKATAN TOP DOWN PLANNING
PENDEKATAN BOTTOM UP PLANNING
PENDEKATAN INOVASI
OUTLINE PAPARAN
“ Mewujudkan Halmahera Selatan Sebagai
Kabupaten Kepulauan Yang Sejahtera DalamKebersamaan Yang Adil”
VISI
MISI
1. Mewujudkan suasana yang Aman dan Damai dalam
Kehidupan Bermasyarakat
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitasdan Berdaya Saing
3. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan berbasis Pengelolaan
Sumber Daya Kepulauan yang Berdaya Saing
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Baik.
5. Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas danBerkelanjutan
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Memadai
dan Merata.
RKPD disusun dengan tujuan untuk mewujudkan sinergitas pada
tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor
pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta
mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan
daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan
penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP,
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaanya,
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
PENGANTAR
UU 25/2004, Pasal 5 Ayat 3 :
VISI, MISI, PROGRAMPRESIDEN
RENSTRA KL
RENJA KL
RPJMNASIONAL
RKP
RKPDAERAH
RENJASKPD
RPJMDAERAH
RENSTRASKPD
RPJP NASIONALUU NO. 17/2007
RPJPDAERAH
VISI, MISI, PROGRAMKEPALA DAERAH
RKA KL
RAPBN
RAPBD
RKA SKPD
RINCIAN APBN
APBN
APBD
RINCIAN APBD
Diserasikan melalui MusrenbangDiperhatikan
Acuan
Pedoman
UU SPPN UU KN
Pem
erin
tah
Pu
sat
Pem
erin
tah
Daerah
Pedoman
Pedoman Dijabarkan Pedoman
PedomanDijabarkan
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman Pedoman
PedomanDijabarkan
Acuan
Aspek geografi dandemografi
- Karakteristik lokasi danwilayah
- Potensi pengembanganwilayah;
- Wilayah rawan bencana
- Demografi
Aspek kesejahteraan
rakyat
- Pertumbuhan PDRB,
- Laju inflasi, - Persen penduduk miskin;
- Angka melek huruf;
- Rata-rata lama sekolah
dsb;
Aspek daya saing daerah;
- Kemampuan ekonomi
daerah,
- Fasilitas wilayah atau
infrastruktur,
- Iklim berinvestasi dan
- Sumber daya manusia
Aspek pelayanan umum;
- Angka partisipasisekolah;
- Penduduk usia sekolah;
- Rasio daya serap tenagakerja
VISI MISITUJUAN DAN SASARANPEMBANGUNANKAB. HALMAHERA SELATAN
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN YANG TERENCANA,
TERPADU DAN TERUKUR DALAM MEWUJUDKAN
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN
MENYELARASKAN DENGANTUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS PROVINSI DAN PRIORITAS NASIONAL
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN RENCANA
PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA
ISU STRATEGIS DAN PRIORITASPEMBANGUNAN DAERAH
YANG DIDUKUNG PAGU INDIKATIF SKPD
PROGRAM SKPD YANGSESUAI DENGAN RENSTRASKPD DAN TARGET RPJMD
KESESUAIAN DANSINKRONISASI
PERENCANAANPEMBANGUNAN
SINKRONISASI KEBIJAKAN DALAM DOKUMEN RKPD HALSEL
HasilMusrenbangNas.RKP/RKP
HasilMusrenbangNas.RKP/RKP
Berita AcaraKesepakatan
Musrenbang RKPDKab/Kota
Rancangan RKPD
Pendahuluan;Evaluasi pelaksanaanRKPD tahun lalu capaianKinerja penyelenggaraanPemerintahan;Rancangan kerangkaEkonomi daerah danKebijakan keuangan daerah;Prioritas dan sasaranPembangunan daerah;Rencana program danKegiatan prioritas daerah
Pendahuluan;Analisis dan evaluasi;Evaluasi pelaksanaan RKPDTahun lalu dan capaian kinerjaRPJMD;Rencana kerangka ekonomiDaerah dan arah kebijakankeuangan daerah;Prioritas dan sasaranPembangunan daerah;Rencana program danKegiatan prioritas daerah
Rancangan Akhir RKPDEvaluasi
MusrenbangNas. RKPD danRKPD Provinsi
PenyelasaranPenyajian
Ranc. AkhirRKPDSinkronisasi
HasilMusrenbangRKPD Kab/
Kota
SKEMATIK RKPD
-
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
2009 2010 2011 2012 2013
PDRB Harga Berlaku (juta rupiah)
PDRB Harga Konstan (juta rupiah)
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PDRB per Kapita ADHB (juta rupiah)
PDRB per Kapita ADHK (juta rupiah)
5.93
5.99
5.60
5.595.66
6.64
6.41
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PERTUMBUHAN EKONOMI %
PDRB PER KAPITA HARGA KONSTAN DAN HARGA BERLAKU PDRB HARGA KONSTAN DAN HARGA BERLAKU
PERTUMBUHAN EKONOMI
EVALUASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2005 - 2013
PRESENTASE JUMLAH PENDUDUK MISKIN
23.30
20.80
18.90
16.60
13.7012.9012.54
10.979.51
8.116.59 6.04
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)
Presentase jumlah penduduk miskin (%)188.924
192.469
195.893 198.911
203.707 206.873
211.682
175
180
185
190
195
200
205
210
215
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
JUMLAH PENDUDUK
65.6
65.16
66.9367.25
67.6267.98
68.5068.87
69.45
63
64
65
66
67
68
69
70
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
IPM
64.10
64.60 64.82
65.03 65.25
65.47 65.69
65.90
66.30
63.00
63.50
64.00
64.50
65.00
65.50
66.00
66.50
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AHH
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ANGKA HARAPAN HIDUP
7.40
7.40
7.40
7.407.44
7.48
7.697.69
7.70
7.25
7.30
7.35
7.40
7.45
7.50
7.55
7.60
7.65
7.70
7.75
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
RATA-RATA LAMA SEKOLAH
RATA-RATA LAMA SEKOLAH
4.71 4.715.00
3.27 3.12
5.11
4.14
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA %
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
TEMA RKPD 2015
“PENGUATAN RECOVERY EKONOMI DAN PEMANTAPAN PELAYANAN DASAR SERTA TATA KELOLA PEMERINTAHAN”
Penguatan infrastruktur ekonomi dan
perkotaan.1
Indikator dan Target
Sasaran
Arah Kebijakan
1. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
2. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
3. POGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 4. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERHUBUNGAN 5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN
LALU LINTAS 6. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 7. PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA.8. PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN9. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN10. PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN11. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
12. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG
13. PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG.
14. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 15. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
Jumlah desa denganfasilitas dermaga/ tambatan perahuminimal 70%.
Wilayah Halmahera Selatan yang dapat diakses telekomunikasi 40%
Rasio panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik 40% (Kawasan Kota Labuha 70% dan Kawasan luar Kota Labuha 25%)
Saluran drainase 60% berfungsi dengan baik.
Perda RDTR Kawasan Kota Labuha.
Perda RDTR Kawasan Pengembangan Pulau Bacan, Pulau Obi, Makian-Kayoa dan Gane.
Pembangunan danpemeliharaan infrastruktur
Pengembangan jaringan transportasi antar moda
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
Pengembangan pusat-pusat kegiatan/pelayanan dan kawasan strategis kabupaten.
Penataan Infrastruktur Kawasan Kota Labuha.
Optimalisasi pemanfaatantata ruang
Penegakan hukumterhadap pelanggaranRTRW
Pengembangan pusat-pusat kegiatan/ pelayanan dan kawasan strategis kabupaten
Mitigasi bencana alam dan pengelolaan
lingkungan hidup2
Indikator dan Target
Sasaran
Arah Kebijakan
1. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
2. PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK3. PROGRAM PENANGANAN PASCA BENCANA4. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN5. PROGRAM PENIGKATAN KUALITAS DAN AKSES
INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
6. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
7. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN LABORATORIUM
8. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
9. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN10. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN HUTAN11. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA HUTAN
Terselenggaranyapendidikan dan latihanpenanggulanganbencana.
Luas ruang terbukahijau 20 Ha.
Terbangunnyalaboratoriumlingkungan
Meningkatnya mitigasi danpenanganan bencanaalam.
Meningkatnya koordinasipengelolaan lingkunganhidup.
Peningkatan kapasitaslembaga pengelolaanlingkungan hidup.
Meningkatkan pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup
Revitalisasi pembangunan ekonomi berbasis
komoditi unggulan dan ketahanan pangan3
Indikator dan Target
Sasaran
Arah Kebijakan
1. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN LAPANGAN
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH LAPANGAN (SDM)
3. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN
4. PROGRAM PENINGKATAN HASIL PERTANIAN / PERKEBUNAN
5. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA PETANI DAN APARATUR
6. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PRODUKSI PERTANIAN
7. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
8. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA9. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
Produksi padi 23.436 ton, jagung 4.500 ton, kacang-kacangan180 ton, produksidaging sapi 71,8 ton.
Produksi tuna 3.351.79 ton, kerapu 1.414.05 ton, rumput laut12.565.34 ton.
Produktufitas tanaman kelapa, kakao, pala, padi, jagung
Tingkat kemiskinan 7% Tingkat pengangguran
3%
Meningkatkanproduktivitas petani danketahanan pangan.
Meningatkan produkpeternakan
Meningatkan produksi danproduktivitas komoditasunggulan Halmahera Selatan
Peningkatan penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan.
Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan peternakan
Pelaksanaan program pro rakyat
Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat
Peningkatan kualitas SDM, Pelayanan
Sosial Budaya dan Keagamaan.4
Indikator dan Target
Sasaran
Arah Kebijakan
1. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI2. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN3. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH4. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL5. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN6. PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI7. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN8. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT9. PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN10. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT11. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT12. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT13. PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR14. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN15. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK
MISKIN16. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU DAN JARINGANNYA
17. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
18. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
APM SD/MI 98% APM SMP/MTs 88% APM SMA/MA/SMK
66% APS Anak Usia Dini
22,50% Sekolah dengan
akreditasi A : 20% Setiap Ibu Kota
Kecamatan minimal terdapat 1 SD, 1 SMP dan 1 SMA/SMK
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90%
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100%
Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan 100%
Pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD)
Pengembangan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
Perbaikan manajemen pendidikan
Pembinaan Sekolah Berbasis Nilai (PSBN)
Pengembangan pendidikan Non formal
Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai
Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi
Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang berperilaku hidup bersih dan sehat
Mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya
Indikator dan Target
Sasaran
Arah Kebijakan
20. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
21. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 100%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Malaria 80%
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan (RSUD) pasien masyarakat miskin 100%
Cakupan kunjungan bayi 90%
Rasio tenaga dokter tetap per PKM 100%
Rasio tenaga bidan/perawat tetap per desa 100%
Rasio guru-murid jenjang SD/MI 1 : 32 ( 1 kelas = 1 guru )
Guru dengan kualifikasi S1 70%
Guru bersertifikasi 55%
Peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata
Peningkatan jumlah tenaga pendidik dan non kependidikan yang berkualitas dan merata.
Pemantapan reformasi birokrasi5
Indikator dan Target
Sasaran
Arah Kebijakan
1. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2. PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH
3. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENERIMAAN DAERAH
5. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
6. PROGRAM PENINGKATAN AKURASI DATA OBJEK PAJAK DAN RETRIBUSI
7. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Opini BPK atas LKPD : WTP
Sertifikat tanah milik PEMDA yang diterbitkan BPN min 25%
Rasio PAD terhadap APBD sebesar 10 %
Proses Penyelesaian Kasus (Temuan Inspektorat, BPK, BPKP) 40%
Tindak Lanjut Temuan BPK 39%
Tindak Lanjut Temuan BPKP 50%
Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kabupaten 30%
Penurunan Jumlah Temuan Auditor 5%
Proses Penyelesaian Kasus (Aduan Masyarakat) 20%
Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang transparan
Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan
Dukungan pembangunan DOB Kab. Obi Kepulauan
dan Pemantapan pengelolaan pemerintahan desa6
Indikator dan Target
Sasaran
Arah Kebijakan
1. PROGRAM TRANSMIGRASI UMUM2. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
TRANSMIGRASI3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH
4. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
5. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 6. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 7. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH8. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
9. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
10. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
11. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Tingkat legislasi daerah 100%
Terdokumentasinya … produk hukum daerah
Kantor Badan / DInas 30%
Kantor Camat 100% Kantor Desa 60 %
Pengembangan pusat-pusat kegiatan/pelayanan dan kawasan strategis kabupaten
Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah
Penataan peraturan perundang – undangan
Peningkatan infrastruktur pemerintahan ( kantor badan/dinas, kantor/rumah dinas camat, kantor UPTD, kantor desa)
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik
Pendekatan teknokratik
Pendekatan Partisipatif
Proses Top Down & ButtomUp
(UU 25/2004)
Pendekatan POLITIK
Penelaahan Program UnggulanKepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Terpilih pada saatKampanye dalam Dokumen RPJMD
Penelaahan Pokok-Pokok PikiranDPRD sesuai dengan Daerah Pemilihan.
Koordinasi Berkala antara Eksekutifdan Legislatif dalam Pembangunan Daerah
Peraturan perundangan terkait;
Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait;
Dokumen-dokumen RPJMD dan RTRW.
Dokumen RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaannya;
Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya;
Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya; dan
Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir;
Data lainnya dari laporan kinerja SKPD.
30% (tiga puluh persen) kualifikasi S2 dari 32 PNS
Bimtek dan diklat perencana setiap tahun dari BAPPENAS dan lembaga perencanalainnya
DUKUNGAN DATA DAN INFORMASI
DUKUNGAN SDM BAPPEDA HALMAHERA SELATAN
Pola anggaran berbasis kinerja dengan tolok ukur indikator kinerja
DUKUNGAN LAINNYA
Pendekatan TEKNOKRATIK
PendekatanTOP DOWN PLANNING
Mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.
(MDGs, Standar Pelayanan Minimal,pengentasan
kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, MP3KI, MP3I, RPKPP, PANSIMAS
dan Minapolitan)
Korelasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan
dalam RPJMD
Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif
daerah
Hubungannya terhadap isu strategis daerah
MUSRENBANG DESA
MUSRENBANG KECAMATAN YG MELIBATKAN STAKEHOLDER
FORUM SKPD KABUPATEN
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN YG MELIBATKAN STAKEHOLDER
FORUM SKPDMUSRENBANG PROVINSI
PendekatanBOTTOM UP PLANNING
PRIORITAS DESA YANG BELUM DAPAT APBD II
SATU DESA SATU KEGIATAN PRIORITAS
PRA FORUM SKPD
BERITA ACARAKESEPAKATAN
BERITA ACARAKESEPAKATAN
BERITA ACARAKESEPAKATAN
PELIMPAHAN DAN PENYELENGGARANPIHAK KECAMATAN