Penganggaran Sp
-
Upload
eephhaa-hollaayy -
Category
Documents
-
view
67 -
download
2
Transcript of Penganggaran Sp
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam suatu organisasi maupun perusahaan pasti memiliki anggaran,
baik operasional ataupun modal/investasi. Anggaran merupakan pernyataan
mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu
tertentu yang dinyatakan dalam satuan moneter.
Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan
bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan
hasil kinerja yang telah dianggarkan secara periodik. Agar anggaran itu tepat
sasaran dan sesuai dengan tujuan, maka diperlukan kerja sama yang baik
antara bawahan dan atasan, pegawai dengan manajer dalam penyusunan
anggaran.
Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik
untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran pada sektor
publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap
program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik
rakyat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang
tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan
perencanaan yang telah disusun.
Fungsi anggaran adalah sebagai alat perencanaan yang salah satunya
digunakan untuk menentukan indikator kinerja. Dalam UU Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan
membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-
masing. Dengan berlakunya UU tersebut di atas akan membawa
konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas
pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien,
1
khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum
kepada masyarakat.
1.2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahanya adalah:
1. Apa yang dimaksud dengan penganggaran sektor publik?
2. Apa pentingnya anggaran sektor publik?
3. Apa fungsi anggaran sektor publik?
4. Apa saja jenis-jenis anggaran sektor publik?
5. Apa prinsip anggaran sektor publik?
6. Bagaimana proses penyusunan anggaran sektor publik?
7. Apa prinsip pokok dalam siklus anggaran sektor publik?
1.3. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian penganggaran sektor publik
2. Untuk mengetahui dan memahami pentingnya anggaran sektor publik
3. Untuk mengetahui fungsi anggaran sektor publik
4. Untuk mengetahui jenis-jenis anggaran sektor publik
5. Untuk mengetahui dan memahami prinsip anggaran sektor publik
6. Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran sektor publik
7. Untuk mengetahui prinsip pokok dalam siklus anggaran sektor publik
1.4. Manfaat
1.4.1. Bagi Mahasiswa
1. Dapat mengetahui mengenai penganggaran sektor publik.
2. Dapat melatih kemampuan menulis demi kelancaran penyusunan
makalah-makalah berikutnya.
1.4.2. Bagi Universitas Negeri Surabaya
1. Memberi masukan pada penyusunan kurikulum program studi
dalam menyiapkan lulusan yang kompeten.
2
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Pengertian dan Konsep Anggaran Sektor Publik
Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal
tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga
setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik dan sosial) memiliki cara pandang
yang berbeda-beda.
Menurut Mardiasmo (2004:2) dijelaskan mengenai pengertian sektor
publik dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi yaitu sebagai berikut:
”Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan
usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka
memenuhi kebutuhan dan hak publik.”
Jadi, sektor publik merupakan suatu wadah pemerintah untuk
menghasilkan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam
menjalankan segala aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan
dan program kerjanya dalam sebuah anggaran.
Anggaran pada sektor publik memiliki fungsi yang sama dengan
anggaran pada perusahaan komersil, yaitu sebagai pernyataan mengenai
rencana kerja yang akan dilakukan pada periode waktu tertentu. Anggaran
sektor publik menurut Mardiasmo (2004:62) yaitu sebagai berikut:
”Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang
dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan balanja
dalam satuan moneter.”
Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan
yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan
pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.
Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA),
saat ini Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi
anggaran (budget) sebagai berikut:
3
“…. Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang
diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya
dalam periode waktu tertentu.”
Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam
bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.
Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di
masa yang akan datang.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang
hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam
ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk
mempersiapkan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik
merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang
tinggi. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran sektor swasta yang relatif
kecil nuansa politisnya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari
rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada
sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk
dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik
merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan
pelaksanan program-program dibiayai dengan uang publik.
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah
alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.
Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan
perencanaan strategik yang telah dibuat. Penganggaran sektor publik harus
diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik
meliputi:
1. Aspek perencanaan
2. Aspek pengendalian
3. Aspek akuntabilitas publik
4
2.2. Pentingnya Anggaran Sektor Publik
Tidak semua aspek kehidupan masyarakat tercakup oleh anggaran
sektor publik. Terdapat beberapa aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh
anggaran sektor publik, baik skala nasional maupun lokal. Anggaran sektor
publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat.
Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil
oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat.
Anggaran dan Kebijakan Fiskal Pemerintah
Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk
mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem
perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal
adalah anggaran. Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria
berikut:
1. Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat.
2. Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen
pemerintah, provinsi, dan pemerintah daerah.
Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:
1) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan
pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan
masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber
daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah
keterbatasan sumber daya, pilihan, dan trade offs.
3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah
bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik
merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-
lembaga publik yang ada.
5
2.3. Fungsi Anggaran Sektor Publik
Menurut Elmi (2002), penganggaran adalah suatu proses menyusun
rencana keuangan, yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian
mengalokasikan dana tersebut ke masing-masing kegiatan sesuai dengan
fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Penganggaran sektor publik (publik
budgeting) menurut Lynch (dalam Rubenstein:2002) adalah a plan for
introducing programs deal with objectives and goals within a period,
including an estimate of resources required, usually compared with past
periods and showing future requirements.
Dalam upaya pemberdayaan pemerintahan daerah, maka perspektif
perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan
anggaran daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo:2002):
1. Pengelolaan keuangan harus bertumpu pada kepentingan publik (publik
oriented)
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah dan kejelasan peran
para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti Kepala
Daerah, DPRD, Sekda dan perangkat lainnya.
3. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih
profesional.
4. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan
anggaran yang multi tahunan
5. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan daerah , peran
DPRD dan akuntansi publik dalam pngawasan, pemberian opini dan
rating kinerja anggaran dan transparansi informasi anggaran kepada
publik
6. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan,
peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan
profesionalisme aparat pemerintah daerah
7. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan
informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen
6
pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga
memudahkan pelaporan, pengendalian dan mendapatkan informasi.
Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu :
1. Sebagai alat perencanaan (Planning Tool)
Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai
tujuan organisasi.
Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa
yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan,
dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:
Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi
dan misi yang ditetapkan;
Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai
tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber
pembiayaannya;
Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang
telah disusun; dan
Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2. Alat pengendalian (Control Tool)
Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan
pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat
dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah
tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran.
Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan
(membatasi kekuasaan) eksekutif.
Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk
menghindari adanya over spending, underspending, dan salah sasaran
(misappropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang
bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor
kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan
pemerintah.
7
Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik
digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang
cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan
untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah
bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan.
Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara,
yaitu:
1. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;
2. Menghitung selisih anggaran;
3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat
dikendalikan atas suatu varians; dan
4. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
3. Alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool)
Angaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong
pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui
arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-
prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk
mendorong, menfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi
masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
4. Alat politik (Political Tool)
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan
kebutuhan keuangan, yaitu sebagai bentuk komitmen eksekutif dan
legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh
karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill,
coalition bulding, keahlian bernegosiasi dan pemahaman prinsip
manajemen keuangan sektor publik.
5. Alat koordinansi dan komunikasi (Coordination and Communication
Tool)
Anggaran publik merupakan alat koordiansi antar bagian, terlihat
ketika penyusunan anggaran. Anggaran publik yang disusun dengan baik
akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam
8
pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga
berfungsi sebagai alat komunikasi antara unit kerja dalam lingkungan
eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi
untuk dilaksanakan.
6. Alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool)
Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder
(eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif
akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi
anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang
berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian
kerja.
7. Alat motivasi (Motivation Tool)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer
dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam
mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat
memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat cveablehallenging
but attainable atau demanding but achieveable. Maksudnya adalah target
anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi,
namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.
8. Alat untuk menciptakan ruang publik (publik sphere)
Anggaran publik tidak boleh diabauikan oleh kabinet, birokrat, dan
DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai
organisasi kemasyarakatan harus lerlibat dalam proses penganggaran
publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba
mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka.
Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisir akan
mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada.
Pengangguran, tuna wisma dan kelompok lain yang tidak terorganisir
akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah.
Jika tidak ada alat untuk menyapaikan suara mereka, maka mereka akan
9
mengambil tindakan dengan jalan lain, seperti dengan tindakan massa,
melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya.
2.4. Jenis Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Anggaran Operasional
Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan
sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah
yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah "belanja
rutin". Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk
satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi
penmerintah. Disebut "rutin" karena sifat pengeluaran tersebut
berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang
masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja Administrasi
Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan.
2. Anggaran Modal atau Investasi
Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan
pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan,
perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya
dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi atau
modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu
tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah,
dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya
operasional dan pemeliharaan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis
yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan
pada sektor tersebut.
Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki
sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat
demokratis, rakyat member mandat kepada pemerintah melalui proses
pemilihan umum. Politisi mentranslasikan mandat tersebut dalam bentuk
kebijakan publik dan program yang memberi manfaat bagi pemilih yang
direlflesikan dalam anggaran. Adanya keterbatasan sumber daya,
10
menyebabkan anggaran mempunyai trade-offs, sebagian uang tidak dapat
dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada
bidang yang lain, atau adanya penambahan jumlah pajak yang dibayar
publik. Pemerintah tidak mungkin memenuhi permintaan seluruh
stakeholder-nya secara simultan. Pemerintah memutuskan bidang mana
yang akan didahulukan atau diprioritaskan. Anggaran berfungsi sebagai alat
politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan
pada sektor tersebut.
2.5. Prinsip Anggaran Sektor Publik
Prinsip-prinsip anggaran sektor publik adalah:
1. Otorisasi oleh legislatif
Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif dahulu
sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
2. Komprehensif
Anggaran harus menunjukan semua penerimaan dan pengeluaran
pemerintah. Oleh karena itu, dana non-budgetair pada dasarnya
menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
3. Keutuhan anggaran
Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana
umum.
4. Nondiscretionary Appropriation
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara
ekonomis, efisien dan efektif.
5. Periodik
Anggaran merupakan suatu proses yang periodik dapat bersifat tahunan
maupun multitahunan.
6. Akurat
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang
tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan
11
dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya
underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.
2. Jelas
Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masa masyarakat dan
tidak membingungkan.
3. Diketahui Publik
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
2.6. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik
Proses penyusunan anggaran memiliki 4 tujuan, yaitu:
1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan
koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan
barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada
DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah:
1. Tujuan dan target yang hendak dicapai
2. Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki
pemerintah)
3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target
4. Faktor lain, seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi
pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya.
Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek
penganggaran, aspek akuntansi, aspek pengendalian dan aspek auditing.
Aspek penganggaran mengantisipasi pendapatan dan belanja (revenues and
expenditures), sedangkan aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat,
mengolah dan melaporkan segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran
(receipts and disbursments) atas dana pada saat anggaran dilaksanakan.
12
Kedua aspek tersebut dianggap penting dalam manajemen keuangan
publik. Namun, di antara kedua aspek tersebut dianggap sebagai isu sentarl
bila dipandang dari sisi waktu. Kalau aspek akuntansi lebih bersifat
“retrospective” (pencatatan masa lalu), maka aspek penganggaran lebih
bersifat “prospective” atau “anticipatory” (perencanaan masa yang akan
datang). Karena aspek penganggaran dianggap sebagai isu sentral, maka
para manajer publik perlu mengetahui prinsip-prinsip pokok yang ada pada
siklus anggaran.
2.7. Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran Sektor Publik
Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai
dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Pada dasarnya prinsip-
prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor
swasta dengan sektor publik (Henley et al.:1990). Siklus anggaran meliputi
empat tahap yang terdiri atas:
1. Tahap persiapan anggaran (preparation)
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pendapatan yang
tersedia. Tetapi sebelum menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dahulu
dilakukan penaksiran pendapatan secara akurat. Selain itu, harus disadari
adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan
diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang
anggaran pengeluaran.
Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah
faktor “uncertainly” (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh
sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam
menentukan besarnya suatu mata anggaran.
2. Tahap ratifikasi (approval)
Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang
cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya
memiliki “managerial skill” namun juga “political skill”,
“salesmanship”, dan “coalition building” yang memadai. Hal tersebut
13
penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai
kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang
rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari
pihak legislatif.
3. Tahap implementasi (implementation);
Dalam tahap ini hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer
keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan
sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini
bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai
dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah
disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan
anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik meliputi pula
dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai.
4. Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting and evaluation).
Tahap akhir ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap
implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem
pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget
reporting dan evaluation tidak akan menemui banyak masalah.
14
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Prosedur Penyusunan APBD
Proses penyusunan APBD meliputi tahap perencanaan, penyusunan
kebijakan umum APBD, dan penyusunan strategi dan prioritas APBD.
Berikut ini penjelasan masing – masing proses penyusunan APBD.
1. Tahap Perencanaan
Perencanaan daerah diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:
a) Rencana jangka panjang (lima tahunan)
b) Rencana jangka menengah (tiga tahunan)
c) Rencana jangka pendek (satu tahunan)
Perencanaan anggaran daerah termasuk kategori rencana jangka
pendek sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah dan
perencanaan jangka panjang. Perencanaan anggaran daerah terdiri atas
formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation) yang
berkaitan dengan analisis fiskal dan perencanaan operasional anggaran
(budget operational planning) yang lebih ditekankan pada alokasi
sember daya. Penyusunan kebijakan umum APBD termasuk kategori
formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan
operasional anggaran.
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Penyusunan kebijakan umum APBD dilakukan sebelum menyiapkan
rancangan APBD. Kebijakan umum APBD memuat petunjuk dan
ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan
APBD.
15
a. Pengertian dan Ruang Lingkup
APBD disusun berdasarkan anggaran kinerja, yaitu suatu sistem
anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output)
dari perencanaan alokasi biaya dan input yang ditetapkan. APBD
disusun pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun
anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan
APBD, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun kebijakan
umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketantuan umum
yang disepakati sebgai pedoman dalam penyusunan APBD.
Kebijakan umum APBD memuat komponen-kompenen
pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap
bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan
dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang
diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk
kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran
sebelumnya.
Penyusunan kebijakan umum APBD pada dasarnya merupakan
dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Adapun yang dimaksud
dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran adalah sebagai berikut:
1) Visi menyatakan pandangan jauh ke depan mengenai cita dan
citra yang ingin diwujudkan unit kerja pada masa yang akan
datang. Visi memberikan gambaran kearah mana unit kerja akan
dibawa dan bagaimana agar unit kerja tersebut tetap eksis,
konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif.
2) Misi menyatakan sesuatu yang harus diemban oleh unit kerja
sesuai dengan visinya.
16
3) Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang menyatakan
sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu tahun sampai
dengan lima tahun.
4) Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang teridentifikasi
dengan jelas dan terukur mengenai sesuatu yang ingin dicapai
dalam satuan waktu bulanan, triwulanan, semesteran, atau
tahunan.
5) Program merupakan sekumpulan kegiatan yang direncanakan
untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan.
6) Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai
dengan program yang direncanakan untuk memperoleh hasil
tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber – sumber
yang tersedia.
b. Mekanisme Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun konsep
kebijakan umum APBD dengan dasar sebagai berikut:
1) Pemerintah daerah bersama-sama DPRD menggunakan rencana
strategis daerah dan dokumen perencanaan lainnya sebagai dasar
penyusunan KUA.
2) Pemerintah daerah bersama DPRD mengadakan penjaringan
aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan
kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui pendekatan dengar
pendapat, turun lapangan, kuesioner, dialog interaktif, kotak
saran, kotak pos, telepon bebas pulsa, website, dan inspeksi
mendadak. Penjaringan aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
dan terlibat dalam proses penganggaran daerah berupa ide,
pendapat, saran, dan masukan.
3) Mempertimbangkan data historis, yaitu berupa evaluasi kinerja
APBD mengenai pencapaian kinerja pelayanan, permasalahan,
17
dan kendala yang dihadapi pada tahun-tahun anggaran
sebelumnya.
4) Memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD.
5) Memperhatikan pokok-pokok kebijakan pengelolaan keuangan
daerah dari pemerintah atasan.
6) Melibatkan masyarakat pemerhati, tenaga ahli, para akademisi,
tokoh masyarakat.
Mekanisme penyusunan kebijakan umum APBD bisa dilihat
pada gambar berikut ini:
18
Kebijakan Pemerintah Atasan
Renstra/Dokumen perencanaan lainnya
Data Historis
Masyarakat: Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi
Pokok-pokok pikiran APBD
Pemda Arah dan Kebijakan Umum APBD DPRD
c. Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD
Penyusunan strategi dan prioritas APBD digunakan untuk
memberikan arahan dalam mencapai tujuan, kebijakan, program,
kegiatan, dan alokasi sumber daya pemerintah atau suatu entitas.
a) Pengertian dan Ruang Lingkup
1) Strategi dapat dipandang sebagai suatu pendekatan, metode,
atau teknik pemanfaatan sumber daya manusia, dana, dan
teknologi untuk mencapai suatu target kinerja melalui
hubungan yang efektif antara sumber daya manusia,
teknologi, dan lingkungannya. Strategi berkaitan dengan
suatu tujuan, kebijakan, program, kegiatan dan alokasi
sumber daya yang menyatakan suatu yang akan dikerjakan
dan mengapa hal tersebut harus dikerjakan. Strategi
mengandung beberapa karakteristik, yakni (a) Pendekatan
atau metode untuk mencapai arah dan kebijakan umum yang
ditetapkan, (b) Dimaksudkan untuk menghadapi perubahan
lingkungan, dan (c) Diarahkan menuju pada kondisi yang
lebih menguntungkan.
2) Prioritas merupakan suatu upaya mendahulukan atau
mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Prioritas adalah
suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau
tindakan yang ada pada saat tertentu dinilai paling penting
dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan
tersebut.
b) Mekanisme Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD
1) Berdasarkan kebijakan umum APBD, pemerintah daerah
melalui tim anggaran eksekutif menyusun strategi dan
prioritas APBD.
19
2) Tim penyusunan anggaran eksekutif dalam mengembangkan
strategi dan prioritas APBD dapat melibatkan tim ahli.
3) Strategi dan prioritas APBD yang telah disusun tim anggaran
eksekutif disampaikan kepada panitia anggaran legislatif
untuk dikonfirmasi kesesuaiannya dengan kebijakan umum
APBD (KUA) yang telah disepakati sebelumnya.
4) KUA tersebut dijadikan pedoman bagi tim anggaran
eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah
untuk menyiapkan RAPBD.
3.2. Tahap Penyusunan Rancangan APBD
Penyusunan rancangan APBD dengan pendekatan kinerja mencakup
dua hal, yaitu Penyusunan rancangan anggaran unit kerja dan Penyusunan
rancangan APBD pemerintah daerah.
1. Penyusunan Rancangan Anggaran Unit Kerja
Pemerintah daerah bersama DPRD menyusun kebijakan umum
APBD berpedoman pada renstrada, penjaringan aspirasi masyarakat,
laporan kinerja tahun anggaran sebelumnya, pokok-pokok pikiran
DPRD, dan kebijakan keuangan daerah. Penjaringan aspirasi masyarakat
dimulai bulan Mei dan kesepakatan pemerintah daerah dan DPRD
20
Pemda
Tim Anggaran
Kebijakan Umum APBD
Strategi dan Prioritas APBD
DPRD
Panitia Anggaran Legislatif
Pemda
Tim Anggaran
mengenai KUA dilaksanakan bulan Juni dan Juli. Berdasarkan KUA,
pemerintahdaerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
Selanjutnya, kepala daerah menerbitkan surat edaran kepada kepala
unit kerja untuk menyusun rancangan anggaran sesuai dengan tugas,
pokok, dan fungsinya. Penyusunan tersebut berpedoman pada rencana
strategis kerja dan surat edaran kepala daerah. Surat edaran tersebut
memuat:
a. Kebijakan umum APBD
b. Strategi dan prioritas APBD
c. Standar biaya
d. Formulir pernyataan anggaran (PA)
Adapun pernyataan anggaran (PA) merupakan dokumen penyusunan
rancangan anggaran unit kerja yang antara lain memuat pernyataan
mengenai visi, misi, dan deskripsi tugas poko dan fungsi, rencana
program, dan kegiatan unit kerja berikut tolok ukur dan target
kinerjanya. Berdasarkan surat edaran kepala daerah, kepala unit kerja
mengisi formulir pernyataan anggaran yang dilengkapi rincian besaran
dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan unit
kerja. Pernyataan anggaran yang dilengkapi dengan rencana anggaran
tersebut selanjutnya disebut Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).
2. Penyusunan Rancangan APBD
Dalam menentukan rincian besaran dana yang tercantum dalam
RASK, unit kerja menentukan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam tahun anggaran yang akan dating dengan mengacu
pada renstra, kebijakan umum serta strategi, dan prioritas APBD yang
telah ditetapkan. Selanjutnya RASK dari unit kerja disampaikan kepada
satuan kerja yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas
dalam rangka penyusunan RAPBD. Berikut contoh blangko RASK.
RASK memuat rancangan anggaran masing-masing unit kerja dan
disampaikan kepada tim anggaran eksekutif untuk dievaluasi. Jika hasil
evaluasi tersebut telah dinyatakan benar dan sesuai dengan kebijakan
21
umum APBD, strategi, dan prioritas APBD serta standar biaya, maka
berdasarkan RASK masing-masing unit kerja tersebut dibuat menjadi
RAPBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampiran-
lampiran disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk
mendapati persetujuan. Berikut ini adalah gambar proses penyusunan
rancangan APBD:
Penyusunan RASK dituangkan dalam pernyataan anggaran,
pengajuan PA kepada tim anggaran eksekutif, evaluasi PA, dan
penyusunan rancangan APBD dilaksanakan pada bulan September dan
Oktober. Pengajuan RAPBD kepada DPRD dan pembahasan RAPBD
antara tim anggaran eksekutif dengan panitia anggaran legislative
22
Renja Pemda (RKPD)
Kebijakan Umum APBD
Strategi & Prioritas APBD
Rancangan APBD
Pernyataan Anggaran :
Visi, Misi, Tupoksi, Tujuan serta Sasaran Unit Kerja
Program dan Kegiatan unit Kerja
Rancangan Anggaran Unit Kerja
APBD
Renja Pemda (RKPD)
Kebijakan Umum APBD
Renja Pemda (RKPD)
Kebijakan Umum APBD
Renja Pemda (RKPD)Renja Pemda (RKPD)
dilaksanakan pada bulan Oktober dan November. RAPBD tersebut
menjadi Perda APBD sekitar bulan November dan Desember.
3.3. Struktur APBD
Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening
kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah
dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan, organisasi,
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan
Struktur pendapatan daerah terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi:
1) Pajak daerah
2) Retribusi daerah
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4) Lain-lain PAD yang sah
b. Dana Perimbangan, meliputi:
1) Dana bagi hasil
2) Dana alokasi umum
3) Dana alokasi khusus
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
1) Hibah
2) Dana darurat
3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah
lainnya
4) Dana penyesuaian dan dana OTSUS
5) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya
23
2. Belanja Daerah
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan
kabupaten/kota yang terdiri dari:
a. Urusan wajib
b. Urusan pilihan, dan
c. Urusan fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan
keterpaduan pengelolaan keuangan negara.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam
upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Struktur belanja daerah terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari
belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi
hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
b. Belanja Langsung
Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
Jenis-jenis belanja daerah, antara lain:
a. Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan belanja
penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan
kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan
tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor
atas pelaksanaan kegiatan.
b. Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga
utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal
24
outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang..
c. Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada
masyarakat melalui lembaga tertentu yang telah diaudit, dalam
rangka mendukung kemampuan daya beli masyarakat untuk
meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Lembaga penerima belanja subsidi wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.
d. Belanja hibah, untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam
bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pihak-pihak tertentu yang
tidak mengikat/tidak secara terus menerus yang terlebih dahulu
dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah
dengan penerima hibah, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan
fungsi pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, peningkatan layanan dasar umum, peningkatan
partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.
e. Bantuan sosial, untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam
bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang tidak secara
terus menerus/berulang dan selektif untuk memenuhi instrumen
keadilan dan pemerataan yang bertujuan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Termasuk bantuan untuk PARPOL.
f. Belanja bagi hasil, untuk menganggarkan dana bagi hasil yang
bersumber dari pendapatan provinsi yang dibagihasilkan kepada
kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota yang dibagihasilkan
kepada pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
g. Belanja bantuan keuangan, untuk menganggarkan bantuan keuangan
yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada
kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah
lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa
dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan.
25
h. Belanja tidak terduga, untuk menganggarkan belanja atas kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
i. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan belanja
barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan
dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.
j. Belanja modal, digunakan untuk menganggarkan belanja yang
digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan.
Honorarium panitia dalam rangka pengadaan dan administrasi
pembelian/pembangunan untuk memperoleh aset dianggarkan dalam
belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.
Surplus atau (defisit) APBD merupakan selisih antara anggaran
pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. Surplus anggaran
terjadi bila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari
anggaran belanja daerah.
Surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada
pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, dan/atau pendanaan
belanja peningkatan jaminan sosial.
Defisit anggaran terjadi bila anggaran pendapatan daerah
diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Apabila defisit,
ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit, meliputi
sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan
dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman atau
piutang daerah.
26
3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk
menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan
rincian obyek pembiayaan.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.
Struktur pembiayaan daerah terdiri dari:
a. Penerimaan pembiayaan, meliputi:
1) Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) anggaran tahun sebelumnya
2) Pencairan dana cadangan
3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
4) Penerimaan pinjaman daerah
5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman
6) Penerimaan piutang daerah.
b. Pengeluaran pembiayaan, meliputi:
1) Pembentukan dana cadangan
2) Penyertaan modal pemerintah daerah
3) Pembayaran utang pokok
4) Pemberian pinjaman.
c. Pembiayaan Neto (A – B)
3.4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang
menjadi tanggung jawabnya. Laporan tersebut disiapkan oleh PPK SKPD
dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan
sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan dan
belanja SKPD serta prognosis untuk enam bulan berikutnya, paling lama
tujuh hari setelah semester pertama tahun anggaran berakhir. Pejabat
pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi tersebut kepada PPKD
sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD (LRSP
27
APBD) paling lambat 10 hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran
bersangkutan berakhir.
PPKD menyusun LRSP APBD dengan cara menggabungkan seluruh
LRSP APBD dengan cara menggabungkan seluruh LRSP SKPD paling
lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran bersangkutan dan
disampaikan kepada sekda selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah.
Selanjutnya, LRSP APBD tersebut disampaikan kepada kepala daerah
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran bersangkutan.
Kepala daerah menyampaikan LRSP APBD kepada DPRD paling lambat
akhir bulan Juli.
Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala Daerah melalui
PPKD paling lambat dua bulan setelah tahun anggran berakhir. Laporan
keuangan SKPD terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan
atas laporan keuangan. Selanjutnya PPKD menyusun laporan keuangan
pemerintah daerah dengan menggabungkan laporan keuangan SKPD palimg
lambat tiga bulan setelah tahu anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut
terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan
atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan oleh kepala
daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tiga bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan setelah diaudit oleh
BPK wajib dipublikasikan oleh pemerintah Daerah.
28
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan
yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan
pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.
Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:
1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan
pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan
masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber
daya yang ada terbatas.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah
bertanggung jawab terhadap rakyat.
Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu
sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat
politik, alat koordinansi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat
motivasi, dan alat untuk menciptakan ruang publik.
Jenis-jenis anggaran publik, antara lain anggaran operasional dan
anggaran modal.
Prinsip anggaran sektor publik adalah otorisasi oleh legislatif,
komprehensif, keutuhan anggaran, nondiscretionary appropriation,
periodik, akurat, jelas, dan diketahui publik.
Proses anggaran memiliki 4 tujuan, yaitu membantu pemerintah
mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam
lingkungan pemerintah, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan
29
dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan,
memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja, dan
meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada
DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas tahap persiapan
anggaran (preparation), tahap ratifikasi (approval), tahap implementasi
(implementation), dan tahap pelaporan dan evaluasi (reporting and
evaluation).
30
DAFTAR PUSTAKA
http://shintyadewi.blogspot.com/2010/04/struktur-apbd-dan-kode-rekening.html
(Diakses pada tanggal 6 November 2011)
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/388/jbptunikompp-gdl.doc (Diakses pada
tanggal 6 November 2011)
www. etd.eprints.ums.ac.id/12093/2/BAB_I.pdf (Diakses pada tanggal 8
November 2011)
www. repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18958/4/Chapter%20I.pdf
(Diakses pada tanggal 8 November 2011)
http://icukranggabawono.com/jurnal/Manajemen.pdf (Diakses pada tanggal 6
November 2011)
www.id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Sektor_Publik (Diakses pada tanggal 6
November 2011)
www.images.shiddiqnr.multiply.multiplycontent.com (Diakses pada tanggal 6
November 2011)
www.catatankuh.blogspot.com/2010/03/anggaran-sektor-publik.html (Diakses
pada tanggal 6 November 2011)
www.siswidya.blogspot.com/2010/11/anggaran-sektor-publik.html (Diakses pada
tanggal 6 November 2011)
http://rohmadyuliantoro.files.wordpress.com/2011/03/bab-v-asp (Diakses pada
tanggal 6 November 2011)
Andayani, Wuryan. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Malang: Bayumedia
Publishing.
Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
31