ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN … · · 2016-08-03Konsep Negara Hukum Pancasila ......
Transcript of ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN … · · 2016-08-03Konsep Negara Hukum Pancasila ......
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 41/PHPU-D-VI/2008 TENTANG SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH JAWA TIMUR
Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Bidang Ilmu Hukum
Oleh :
FACHRUDIN
NIM: 04400202
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2011
Ungkapan Pribadi
Alhamdulillah…akhirnya terselesaikan juga perjuangan yang cukup lama ini…
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada mereka yang senantiasa memberikan
perhatian serta doanya…
1. Alm Bapak H. Sudarmaji dan Alm. Emak Sumiati …untuk limpahan kasih
saying yang begitu besar pada ananda sejak kecil dan DOA yang selalu
dipanjatkan setiap kepala ini ditunjukan untuk bersujud… Terimah kasih itu
semua begitu berart… Aku sangat merindukan belaian Kasih saying kalian
2. Kedua saudaraku Kang Irul dan Ade Atin, makasih dan mau mendukung
saydaramu ini yang kadang-kadang bangor…
3. Untuk seluruh keluargaku dari Alm Bapak Pak lek n buklek yang ada di Blitar
terima kasih dan memaksakan aku untuk belajar bahasa dan kebiasaan orang
jawa, maupun keluargaku dari AlmEmak yang ada di Jakarta, Uwak laki uwak
perempuan, ence-ence, memang terima kasih kalian telah menjadi orang tua,
teman dan perhatian dan kasih sayang nya…senang bisa berada di tengah-
tengah kalian (titip rumah dan atin di Jakarta)
4. Saudaraku-saudaraku di HMI Komisariat Hukum UMM terima kasih atas
pembelajaran serta persaudaraan ini sehingga saya bisah menemukan warna
tersendiri dalam hidup ini…teruslah berkarya, buatlah sejarah dan yakin usaha
sampai!!!
5. Untuk saudara di Dinoyo gang 12 Thanks Buats tempatnya terima kasih
untuk kebersamaan yang luar biasa selama ini. Semuahnya begitu
berkesan…Lier…selamat pagi Indonesia.
6. Teman-teman di kontrakan LA/ C78 walaupun perkenalan ini tidak begitu
lama tapi kita seperti telah lama kenal…terima kasih untuk saudara serta
kecerian yang selalu ada di rumah. Teruslah berkembang, jalan kalian masih
panjang (Ayo Ambil Durianya Pak Kos)…..
7. Untuk teman-teman di PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM
INDONESIA tetap semangat, teruslah belajar dan ingat kalian harus cerdas!
Jangan berpolitik ansi yaaa yangEtis ja… ..
8. Untuk 4 Cepecial gak pake telor… My Mpeng siHitam yang masih mokong n
mayak, makasih buat waktunya dalam susah dan senang dan kita jalani…
kapan mau berubah jangan Ngomong ae
MOTO
Apabila Kata Tak Bermakna Lagi
Maka lebih baik diam
Alam adalah cinta sejati
Hidup ini adalah petualangan
Maka manfaatkan waktu yang tak pernah berhenti ini
Dengan Membuat orang di sekeliling nyaman dengan kita
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,
Tuhan, tempat penulis memohon ampun, atas limpahan kebahagiaan, kebenaran dan
kebaikan yang telah diberikan-Nya. Tuhan yang telah mengutus Muhammad SAW di
muka bumi sebagai tauladan mereka yang bertakwa, dan semoga kita semua
diberikan kekuatan untuk dapat melanjutkan perjuangan beliau. Amien.
Melalui lembar ini pula, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho-Nya,
penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai
pihak yang telah banyak membantu dan memberikan penulis inspirasi, bimbingan
serta dukungan baik moril maupun materiil kepada :
1. Bapak Dr. Drs. H. Muhadjir Effendy, MAP. Selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Malang serta seluruh jajaran Pembantu Rektor dan Staf
Rektorat UMM.
2. Bapak Sidik Sunaryo, SH. M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UMM beserta
seluruh jajaran Pembantu Dekan.
3. Catur Wido Haerui,SH., M.Si.,M.Hum selaku Pembimbing I yang telah
banyak memberikan arahan dan bimbingan hingga diselesaikannya skripsi ini.
Terima kasih ibu...
4. Bapak Sulardi, SH. M.Si. selaku Pembimbing II yang juga telah banyak
memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis hingga karya ini bisa
diselesaikan. Terima kasih pak...
5. Catur Wido Haerui,SH., M.Si.,M.Hum selaku Dosen Wali penulis selama
menjalani proses perkuliahan yang telah banyak membimbing.
6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum UMM yang telah memberikan
ilmunya dan menjadi guru bagi penulis, serta semua karyawan Tata Usaha
Fakultas Hukum.
7. Kepada kedua orang tua penulis ayahanda Alm. H. Sudarmaji serta ibunda
alm. Hj. Sumiati yang dalam suka dan duka selalu dengan sabar dan besar hati
dalam menghadapi, memberikan kasih sayang, serta selalu memberikan
motivasi kepada penulis. Terima kasih untuk segalanya, walaupun mungkin
itu tidak cukup untuk menggambarkan semuanya...Kalian adalah inspirasiku...
8. Kepada kedua saudaraku Khoirul Anwar dan Solikhatin terima kasih untuk
semua dukungan dan masukannya selama ini. Tetap semangat menggapai
semua cita-cita...masa depan menunggu kita.
9. Kepada seluruh teman, sahabat, saudara dan orang terdekat yang selalu
memberikan semangat, masukan, dan kritik kepada penulis. Terima kasih
untuk sengalanya senang bisa mengenal kalian.
Terima kasih penulis haturkan juga kepada orang-orang yang tidak dapat
penulis sebutkan satu persatu di sini. Semoga Allah SWT selalu memberikan
limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas segala bantuan dan kebaikan yang telah
diberikan kepada penulis selama ini. Amin.
Mungkin ungkapan yang sederhana ini tak akan mampu menggambarkan
semuanya. Akhir kata penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi penulis
maupun ilmu pengetahuan hukum.
Billahittaufiq Wal Hidayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Malang, 04 Mei 2011
Penulis,
Fachrudin
DAFTAR ISI
Halaman
Lembar Cover/Sampul Dalam..................................................................................... i
Lembar Pengesahan ................................................................................................... ii
Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat ......................................... iv
Ungkapan Pribadi/Motto ............................................................................................ v
Abstraksi .................................................................................................................. vii
Abstract .................................................................................................................... viii
Kata Pengantar ............................................................................................................ ix
Daftar Isi.................................................................................................................... xi
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................... 12
C. Tujuan Penelitian............................................................................. 12
D. Manfaat Penelitian........................................................................... 13
E. Metode Penelitian ............................................................................ 13
E.1 Pendekatan ............................................................................... 14
E.2 Jenis Bahan Hukum ................................................................. 15
E.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ....................................... 16
E.4 Analisa Bahan Hukum ............................................................. 17
F. Sistematika Penulisan ...................................................................... 17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Negara Hukum .................................................................. 20
1. Nomokrasi Islam ..................................................................... 22
2. Rechsraat atau disebut juga dengan Konsep Barat ................. 23
3. Rule of Law ............................................................................. 23
4. Sosial Legality......................................................................... 23
5. Konsep Negara Hukum Pancasila ........................................... 24
B. Demokrasi ...................................................................................... 38
C. Pemilihan Kepala daerah................................................................ 44
D. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah ............................................... 51
E. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala daerah .......................... 56
F. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi ........................................ 61
1. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia .... 61
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi .......................................... 67
3. Wewenang Mahkamah Konstitusi .......................................... 70
G. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau dari
Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah .......... 77
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi
No.41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Pemilihan Kepala
Daerah Jawa Timur ...................................................................... 84
B. Dampak Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.
41/PHPU.D.VI/2008 terhadap Sistem Ketatanegaraan
Indonesia .................................................................................... 124
BAB IV. PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................. 149
B. Saran ............................................................................................. 150
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya
dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung.
Ahmad Syahrizal, 2006, Peradilan Konstitusi (Suatu Studi Tentang Adjudikasi
Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif), PT.
Pradya Paramita, Jakarta.
Amir Syamsuddin, Integritas Penegak Hukum:Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara,
PT. Kmpas Media Nusantara, Jakarta.
Amzulian Rifai, 2003, Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Ghalia
Indonesia, Jakarrta.
Asshiddiqie Jimly, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal
dan Bahan kuliah Pengantar Ilmu Politik
Bambang Widjojanto Kajian putusan MK tentang pemilu & pemilukada. Jakarta:
Kemitraan, 2009.
Emanuel Sujatmoko, 2006, “Aspek Hukum Pemilihan Kepala Daeerah Secara
Langsung”, Jurnal Yuridika Vol. 21 No. 4, Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya.
Fahturohman (et.all.), 2004, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di
Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hastomo, 2006, Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia Dari Tahun 1945 – Sekarang,
Yogyakarta.
Inu Kencana Syafiie, (et.all), 2005, Sistem Politik Indonesia, Refika Aditama,
Bandung,.
J. Hendy Tedjonagoro, 2004, Gerakan Multiethnis Menuju Masyarakat Berbudaya
(Civil Society) ke Negara Beradab (Culture State), Surabaya.
Moh Mahfud MD, 2009, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian
Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, tanggal 7 April 2009,
Surabaya.
Moh. Mahfud MD, 2003, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia (Studi Tentang
Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Sri Soemantri, Catatan-Catatan Terhadap Rancangan Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi, dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah
Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Topo Santoso, “Peranan Peradilan Dalam Kasus Pemilu”, 2009, Buletin Komisi
Yudisial.
Veri Junaidi, 2010, “Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab
Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun
2010”, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 5, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Jakarta
Sumber Internet
Endang Komara, ”Rule of Law Sebagai Upaya Menciptakan Masyarakat Madani di
Indonesia”, http://endangkomarasblog.blogspot.com/2010/03/rule-of-law-
sebagai-upaya-menciptakan_25.html
Gerakan Pemuda Ansor, “Langkah „Berani‟ MK?, http://gp-ansor.org/7329-
04122008.html, 4 Desember 2008.
Goenawan Mohamad, Sejarah Pemilu di Indonesia, dalam http://www.
tempointeraktif.com, Jum’at 19 Maret 2004/13:24 WIB. Diakses tanggal 21
Januari 2011
http://padang-today.com/?today=news&id=17665, 21 Juli 2010, diakses tanggal 25
Januari 2011 jam 21.39 WIB
M. Yuhdi B, “Demokrasi dan Pemencaran Kekuasaan Pasca Amandemen Undang-
Undang Dasar 1945”, http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.
php?option=com_content&task=view&id=58& Itemid=1, 19 Mei 2001
M.Ikhsan „Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di
Kabupaten/Kota‟, www.m.ikhsan.blogspot.com, 25 November 2009.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004, Cetak Biru – Membangun
Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern
Dan Terpercaya, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, Jakarta.
Majalah Konstitusi, Sukseskan Pemilu Dan Wujudkan Peradilan Akuntabel, no 24 –
Marer 2009.
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan www.kompas.com edisi selasa, 22 Februari
2005
Maria Farida Indarti: “Hakim Memutus Berdasarkan Keyakinan””,
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternal
Lengkap&id=4215, 2 Juli 2010
Ninja-tux, “Pengertian Negara Hukum”, http://liera31.blogspot.com/2010/03/
pengertian-negara-hukum.html, 8 Maret 2010.
Profil MK, Penerbitnya Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan MK, hal 18 Nov. 2008
Putusan MK terkait Pilkada Jatim”, file:///F:/-SKRIPSI-/putusan%20MK%
20soal%20Sengketa%20Pilkada%20Jatim%20%C2%AB%20Gagasan%20Hu
kum.htm, 4 Desember 2008, diakses tanggal 10 April 2011
Sandhi Bagus Permana. 2008. http://sandy-perfectionistboy.blogspot.com/
2008/12/analisa-hasil-putusan-mahkamah.html
Wahidin, Kumpulan Makalah & Bantuan Bahan Makalah Pendidikan dalam
www.wikipedia.com diakses pada tanggal 24 November 2008,
www.reformasihukum.org/file/kajian/PelanggaranPemilu.rtf, “Mekanisme Penyelesaian
Penyelenggaraan Pemilu”, Desember 2008
Yanel, “Demokrasi”, http://yanel.wetpaint.com/page/Demokrasi, 14 Mei 2007
Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila, 2008. / http://nasional.vivanews.
com/news/read/15669-peran_pengawas_pemilu_terdegradasi. diakses tanggal
14 April 2011.
Iktisar Putusan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Keberatan Hasil
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur”,
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Sinopsis/sinopsis_41phpud2008.pdf
Kemenangan SBY Dibatalkan”, http://indonesia.ghobro.com/2009/07/ kemenangan-
sby-dibatalkan.htm, 24 Juli 2009
Ketetapan Nomor 41/PHPU.D-41/2008 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada
Ulang Jawa Timur Tidak Diregistrasi”. Majalah Konstitusi Berita Mahkamah
Konstitusi, No. 27 – Maret 2009.
Maria Farida Indrati: „Hakim Memetus Berdasar Keyakinan‟ “,
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternal
Lengkap&id=4215, 2 Juli 2010
Pelanggaran Sistematis, Terstrutur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak
Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011”, Jurnal Konstitusi,
Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010
Pelanggaran Sistematis, Terstrutur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak
Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011”, Jurnal Konstitusi,
Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010
Pemilihan Kepala Daerah Dalam Praktek” http://www.scribd.com/doc/
45077143/BAB-3-DAN-4-HAN, Juni 2010, diakses tanggal 14 April 2011
Pilkada Jatim Diulang”, http://www.jkmhal.com/main.php?sec=content&cat=
1&id=9847, Juni 2008
Sukseskan Pemilu dan wujudkan Peradilan Akuntabel”. Majalah Konstitusi Nomor
29, Maret 2009, hal. 44
Ultra Petita MK Dalam Pilkada”, http://www.lawskripsi.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=114&Itemid=114,
Abdul Kahar, “Negara dalam Perspektif Hukum Islam”, http://chaharkudo.
blogspot.com/2010/05/negara-dalam-perspektif-hukum-islam.html, 11 Mei
2010
Akibat Hukum Mahkamah Konstitusi”, http://fatahilla.blogspot. com/2011/02/ akibat-
hukum-putusan-mahkamah.html, 27 Februari 2011
Alazami, “Perbandingan Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Konsep Hukum
Lainnya”, http://alazami.wordpress.com/2008/09/27/ perbandingan -konsep-
negara-hukum-pancasila-dengan-konsep-negara-hukum-lainnya/, September
2008
Cik Siti, Peran KPUD Kabupaten Kepulauan Dalam Mencegah Konflik Pilkada,
http://sitirahmi.blogspot.com/2010/03/peran-kpud-kabupaten-kepulauan-
meranti.html, 16 Maret 2010
Edi Junaedi, “KaJi Desak MK Batalkan Rekap KPU Jatim”, http://www.inilah.com
/read/detail/62409/kaji-desak-mk-batalkan-rekap-kpu-jatim/, 17 November
2008
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
PMK No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu
Kepala Daerah.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah.
Majalah/Jurnal/Koran
Sujatmoko, Emanuel, 2006, Aspek Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung, Yuridika Majalah Ilmu Hukum, Volume 21 No 4, Juli 2006,
Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya.
Majalah Konstitusi Berita Mahkamah Konstitusi, No 27 – Maret 2009.
__________., No. 34 – Nopember 2009.
Buletin Komisi Yudisial, Vol. III No. 5 April 2009.