ANALISIS PENGELOLAAN DANA INVESTASI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20320050-S-Natasha Gena...
Transcript of ANALISIS PENGELOLAAN DANA INVESTASI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20320050-S-Natasha Gena...
UNIVERSITAS INDONESIA
ANALISIS PENGELOLAAN DANA INVESTASI
ASURANSI JIWA SYARIAH DAN KONVENSIONAL SERTA PERLAKUANNYA TERHADAP
HASIL INVESTASI YANG DIPEROLEH (STUDI KASUS PT ASURANSI JIWA XYZ)
SKRIPSI
NATASHA GENA PATRIANI 1006813840
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI EKSTENSI AKUNTANSI
DEPOK JULI 2012
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
UNIVERSITAS INDONESIA
ANALISIS PENGELOLAAN DANA INVESTASI ASURANSI JIWA SYARIAH DAN KONVENSIONAL
SERTA PERLAKUANNYA TERHADAP HASIL INVESTASI YANG DIPEROLEH
(STUDI KASUS PT ASURANSI JIWA XYZ)
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memporelah gelar Sarjana Ekonomi
NATASHA GENA PATRIANI 1006813840
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI EKSTENSI AKUNTANSI
KEKHUSUSAN KEUANGAN DEPOK
JULI 2012
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
HALAMAN PER}TYATAAI\ ORISINALITAS
Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutrp maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.
Nama
NPM
TandaTangan
Tanggal
: Natasha Gena Patriani
: 1006813840
:02luli20l2
ll
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
iv
KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan
rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini
dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana
Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya
menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari
masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya
untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan
skripsi ini.
2. Papa, Mama, Lady, Ogen, dan semua keluarga besar saya yang telah
memberikan bantuan dukungan material maupun moril.
3. Dimas Aditya ’Ndut’, Group ’Wanita-Wanita Ciamik’ (morien, meita, rani,
maria, ana, itin, meta, tasya, dini, chris lentina) dan semua teman-teman
tersayang yang tidak dapat disebut satu per satu yang telah banyak
memberikan dukungan dan semangat selama saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Catur Sasongko, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan
waktu, tenaga, dan pikiran didalam mengarahkan penulis dalam penyusunan
skripsi ini.
5. Ibu Irni Yusnita, Ibu Arwiyani Taslimatun, dan pihak perusahaan yang telah
sangat banyak membantu dalam memberikan data dan menjelaskan secara
detail mengenai data tersebut.
Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala
kebaikan saudara-saudara semua. Dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi
pengembangan ilmu.
Depok, 02 Juli 2012
Penulis
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
IIALAMAIq PER}MATAAI\ PERSETUJUAT{ PUBLIKASI TUGASAKHIR T]NTUK KEPEIITINGAI\I AKADEMIS
Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:
Nama
NPM
Program Studi
Departemen
Fakultas
Jenis Karya
Natasha Gena Patriam
1006813840
Ekstensi Akuntansi
Akuntansi
Ekonomi
Skripsi
Demi pengembangan iknu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty
Free Righ$ atas karya ikniah saya yang berjudul:
Analisis Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensionalserta Perlakuannya Terhadap Hasil Investasi yang Diperoleh(Studi Kasus PT Asuransi Jiwa XYZ)Beserta per,angkat yang ada (iika dipertrukan). Dengm,r Hak Bebas RoyaltiNoneksklusif ini Universitas Indonesia beftak rnenyimpan,
mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk data (database),
merawat, dan mempgblikasikan tugas akhir saya selama tetap mencanfumkan
nama saya sebagai penutris/pencipta dan sebagai pelrrilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuatdi: Depok
Pada Tanggal;02 Juli 2012
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
ABSTRAK
Nama : Natasha Gena Patriani Program Studi : Ekstensi Akuntansi Judul : Analisis Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah dan
Konvensional Serta Perlakuannya Terhadap Hasil Investsi Yang Diperoleh (Studi Kasus PT Asuransi Jiwa XYZ)
Skripsi ini membahas pengelolaan dana investasi syariah dan konvensional serta perlakuannya terhadap hasil investasi yang diperoleh pada PT Asuransi Jiwa XYZ periode 2010 dan 2011. Kegiatan pengelolaan dana investasi yang dibahas meliputi jenis dana pada asuransi syariah dan skema pengelolaan dana asuransi konvensional, alokasi dana investasi, dan mekanisme hasil investasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan portofolio investasi PT Asuransi Jiwa XYZ periode 2010 dan 2011, khususnya reksadana unit syariah sempat melebihi batas maksimum dan juga belum berinvestasi pada saham syariah. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar unit syariah dapat meningkatkan pengawasan pada pengelolaan investasi dan mencoba berinvestasi pada saham syariah yang dapat menghasilkan return lebih besar. Kata kunci: Pengelolaan, dana investasi, hasil investasi
Universitas Indonesia
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
ABSTRACT
Name : Natasha Gena Patriani Study Program: Accounting - Extention Title : Investment Management Analysis of Islamic and Conventional
Life Insurance and The Treatment of Return Obtained (A Case Study of Life Insurance PT XYZ)
The focus of this study is discusses the management of conventional and Islamic investment funds as well as its treatment of investment returns earned on the PT XYZ Life Insurance period 2010 and 2011. Investment fund management activities include types of funds in the Takaful and fund management schemes of conventional insurance, investment allocation, and investment return mechanisms. The study was a descriptive qualitative research design. The study concluded that the PT XYZ’s management of investment portfolios period 2010 and 2011, especially the sharia unit for mutual fund had exceed the maximum limit and also not invest in shares of sharia yet. Therefore, the authors suggested that sharia unit to improve oversight in the management of investments and try investing in sharia stocks that could result a greater return. Key words: Management, investment funds, investment returns
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL …………………………………………………... i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ……………………… ii HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………. iii KATA PENGANTAR …………………………………………………. iv HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ……… v ABSTRAK ……………………………………………………………... vi ABSTRACT ……………………………………………………………. vii DAFTAR ISI ………………………………………………………….. viii DAFTAR GAMBAR …………………………………………….......... x DAFTAR TABEL ……………………………………………………… xi DAFTAR ISTILAH ……………………………………………………. xii 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ……………………………………………….. 1 1.1.1. Asuransi Secara Umum ………………………………... 1 1.1.2. Sejarah Asuransi di Indonesia …………………………. 4 1.1.3. Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia ………………… 6 1.1.4. Investasi Asuransi ……………………………………… 7
1.2. Perumusan Masalah ………………………………………….. 7 1.3. Tujuan Penelitian ……………………………………………... 8 1.4. Manfaat/Kontribusi Utama Dalam Penelitian ……………….... 8 1.5. Batasan Penelitian …………………………………………….. 9 1.6. Sistematika Penulisan ………………………………………… 9
2. LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian Asuransi …………………………………………... 11 2.1.1. Pengertian Asuransi Syariah ……………………………. 11 2.1.2. Pengertian Asuransi Konvensional ……………………... 12
2.2. Premi dan Klaim ………………………………………………. 14 2.2.1. Premi dan Klaim Asuransi Syariah .…………………….. 14 2.2.2. Premi dan Klaim Asuransi Konvensional .……………… 15
2.3. Dewan Syariah Nasional (DSN) ………………………………. 15 2.4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) ……………………………… 17 2.5. Investasi ……………………………………………………….. 18
2.5.1. Investasi Asuransi Syariah ……………………………… 18 2.5.2. Investasi Asuransi Konvensional ……………………….. 22
2.6. Instrumen Investasi ……………………………………………. 24 2.6.1. Pasar Modal ……………………………………………... 24 2.6.2. Saham …………………………………………………… 26 2.6.3. Obligasi/Sukuk …………………………………………... 27 2.6.4. Reksadana ………………………………………………. 30
2.7. Return dan Risiko ……………………………………………… 31 2.8. Perlakuan Terhadap Hasil Investasi …………………………… 33
2.8.1. Perlakuan Terhadap Hasil Investasi Syariah ……………. 33 2.8.2. Perlakuan Terhadap Hasil Investasi Konvensional ……... 34
Universitas Indonesia viii
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia ix
3. GAMBARAN UMUM DAN METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Sejarah Perusahaan ……………………………………………. 35 3.2. Visi dan Misi ………………………………………………….. 36 3.3. Nilai-Nilai Budaya Perusahaan ………………………………... 36 3.4. Identitas Perusahaan …………………………………………… 37 3.5. Gambaran Umum Produk Perusahaan ………………………… 39 3.6. Metodologi Penelitian …………………………………………. 47
3.6.1. Jenis Penelitian …………………………………………. 47 3.6.2. Metode Pengumpulan Data ……………………………... 47
3.7. Fatwa MUI Terkait Asuransi Syariah …………………………. 47
4. ANALISA DAN PEMBAHASAN 4.1. Arahan Investasi Syariah dan Konvensional ………………….. 49
4.1.1. Sasaran Hasil Investasi Syariah dan Konvensional …….. 49 4.2. Akad Asuransi Syariah dan Konvensional ……………………. 49 4.3. Pengelolaan Dana Investasi Syariah …………………………... 51
4.3.1. Jenis Dana Asuransi Syariah ……………………………. 51 4.3.2. Alokasi Dana Investasi ………………………………….. 54 4.3.3. Kuantitatif Portofolio Investasi …………………………. 57
4.4. Pengelolaan Dana Investasi Konvensional ……………………. 65 4.4.1. Skema Pengelolaan Dana Investasi Konvensional ……… 65 4.4.2. Alokasi Dana Investasi ………………………………….. 65 4.4.3. Kuantitatif Portofolio Investasi …………………………. 68
4.5. Mekanisme Hasil Investasi ……………………………………. 71
5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan ……………………………………………………. 73 5.2. Saran …………………………………………………………… 74
DAFTAR REFERENSI ………………………………………………… 75
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1-1 Mekanisme Asuransi Jiwa ……………………………… 3 Gambar 2-1 Flowchart Investasi Syariah ……………………………. 19 Gambar 2-3 Skema Penerapan Akad Mudharabah Musytarakah ……. 33 Gambar 3-1 Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa XYZ ……………. 38 Gambar 4-1 Skema Alur Dana Tabarru’ …………………………….. 52 Gambar 4-2 Skema Pengelolaan Dana Akad Wakalah ………………. 54 Gambar 4-3 Skema Arus Dana Asuransi Konvensional ……………… 65
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia xi
DAFTAR TABEL Tabel 3-1 Tahapan Dana Pendidikan Syariah …………………….. 39 Tabel 3-2 Tahapan Dana Pendidikan Konvensional ………………. 44 Tabel 4-1 Jenis dan Batasan Investasi Syariah ……………………. 56 Tabel 4-2 Batasan Investasi Untuk Total Keseluruhan
Investasi Syariah ……………………………………….. 57
Tabel 4-3 Analisis Data Kuantitatif Investasi Dana Tabarru’ (DT) ……………………………………. 61
Tabel 4-4 Analisis Data Kuantitatif Investasi Dana Perusahaan (DP) ………………………………….. 62
Tabel 4-5 Analisis Data Kuantitatif Investasi Dana Investasi (DI) ……………………………………… 63
Tabel 4-6 Analisis Data Kuantitatif Investasi Syariah Per 31 Desember 2010 dan 2011 ………………………... 64
Tabel 4-7 Jenis dan Batasan Investasi Konvensional ……………… 67 Tabel 4-8 Analisis Data Kuantitatif Investasi Per 31 Desember
2010 dan 2011 …………………………………………… 69
Tabel 4-9 Besaran Ujrah Dari Kontribusi ………………………….. 71 Tabel 4-10 Hasil Investasi Per 31 Desember 2101 dan 2011 ……….. 72
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
DAFTAR ISTILAH
ISTILAH PENGERTIAN Al-qilah Sejumlah denda Al-quran Kitab suci agama Islam Al’aqil Orang yang membayar denda Asy-syirkah Berserikat, kemitrausahaan Bai’ Jual-beli Bai’ al-ma’dum Melakukan penjualan atas barang yang belum
dimiliki Bai’ al-musawamah Tawar-menawar Fadhl Transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak
memenuhi persyaratan kesamaan kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya
Gharar Transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan dalam modal, proses pengelolaan, produk, maupun keuntungannya
Ijma Kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi
Ikhtikar Melakukan pembelian atau pengumpulan efek syariah agar terjadi perubahan harga
Maslahah Bermanfaat bagi masyarakat Maysir Mendapatkan sesuatu tanpa perlu bekerja keras Mu’awadhah Akad jual-beli dalam asuransi konvensional Mudharabah Bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di
mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal
Mudharabah Musytarakah Bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut
Mudharib Pengelola dana Musahamah Kontribusi Musyarakah Partnership, kemitraan Muwakkil Pihak yang memberi kuasa Najasy Merekayasa jual-beli palsu Nasi’ah Utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria
keuntungan sesuai dengan risiko dan hasil usaha sesuai dengan biaya
Nisbah Ketentuan besaran bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola dana
Universitas Indonesia xii
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia xiii
ISTILAH PENGERTIAN Qiyas Menggabungkan atau menyamakan artinya
menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalah sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama
Rabbani Meyakini segala sesuatu adalah milik Allah SWT Riba Suatu tambahan dalam transaksi tanpa adanya
transaksi lain yang menyertainya Risywah Transaksi yang mengandung unsur suap Sahmun Saham, andil atau peran serta dalam berserikat Shahib al-mal Pemilik modal Sukuk Sekuritas syariah yang memberikan pendapatan
dalam jumlah tetap kepada pemiliknya Sunnah Mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan dan cara
Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan / tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah
Syubhat Perilaku (jasa) maupun berupa barang (efek, uang, komoditas, dan barang) yang masih diragukan kehalalan atau keharamannya
Ta’awun Saling tolong-menolong Tabarru’ Sumbangan, hibah, dana kebijakan Tadhamun Usaha saling melindungi dan tolong-menolong Takaful Usaha saling melindungi dan tolong-menolong
diantara sejumlah pihak Tijarah Akad untuk mencari dan mendapat keuntungan Ujrah Upah, biaya, ongkos Wadiah Titipan nasabah yang harus dijaga dan
dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki
Wakalah bil ujrah Pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah
Wakil Pihak yang diberi kuasa Yad amanah Amanah Yad dhaman Tanggungan
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.1.1. Asuransi Secara Umum
Terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk berinvestasi,
salah satunya dalam bidang asuransi. Di zaman yang serba maju ini, risiko dapat
terjadi dalam segala kemungkinan, maka masyarakat dituntut untuk memiliki
suatu jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan di hari tua,
sampai pendidikan bagi anak-anak mereka. Perusahaan asuransi merupakan salah
satu tempat yang tepat bagi masyarakat memperoleh jaminan tersebut. Jutaan
perusahaan asuransi, khususnya perusahaan asuransi jiwa di Indonesia telah
menawarkan berbagai produknya yang dapat menarik minat masyarakat dari
berbagai aspek kebutuhan masyarakat.
Industri asuransi berkembang selaras dengan perkembangan dunia usaha
pada umumnya. Kehadiran industri asuransi merupakan hal yang rasional dan
tidak terelakkan pada situasi di mana sebagian besar pengusaha dan anggota
masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari atau mengalihkan risiko
keuangan. Industri asuransi mengambil alih atau menanggung sebagian risiko
tersebut. Untuk itu, pengusaha atau pemegang polis (pihak tertanggung) harus
membayar premi asuransi.
Pengertian asuransi atau pertanggungan secara umum adalah perjanjian
antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri
kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian
kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan.
Menurut Bapepam-LK, sampai pada tahun 2009 jumlah perusahaan
asuransi jiwa berjumlah 46 (empat puluh enam) perusahaan, asuransi kerugian
berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) perusahaan, reasuransi berjumlah 4
(empat) perusahaan, penyelenggara program asuransi sosial dan Jamsostek
berjumlah 2 (dua) perusahaan, penyelenggara asuransi untuk PNS dan
Universitas Indonesia 1
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
2
TNI / POLRI berjumlah 3 (tiga) perusahaan. Jumlah perusahaan pendukung
asuransi terdiri dari pialang asuransi berjumlah 142 (seratus empat puluh dua)
perusahaan, pialang reasuransi berjumlah 22 (dua puluh dua) perusahaan, penilai
kerugian (adjuster) asuransi berjumlah 28 (dua puluh delapan) perusahaan,
konsultan aktuaria berjumlah 29 (dua puluh sembilan) perusahaan, dan agen
asuransi berjumlah 14 (empat belas) perusahaan.
Kini, nyaris semua perusahaan asuransi membentuk unit syariah. Bahkan
asuransi asing juga ikut membuka unit syariah. Namun masyarakat masih minim
dengan pengetahuan asuransi. Apalagi ketika asuransi telah disandingkan dengan
nama syariah, tentu lebih banyak istilah yang perlu diketahui.
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001,
asuransi syariah (Ta’min, Takaful, atau Tadhamun) adalah usaha saling
melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui
investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang
sesuai syariah.
Usaha asuransi jiwa memiliki karakteristik khusus yang membuat
transaksi asuransi dan akuntansi asuransi menjadi khas. Premi diterima dan atau
diketahui, sementara klaim atau manfaat asuransi belum terjadi dan diliputi
ketidakpastian kejadiannya. Bahkan untuk beberapa produk tertentu, klaim
asuransi diliputi ketidakpastian, baik kejadian maupun jumlahnya.
Mekanisme perusahaan asuransi jiwa pada prinsipnya cukup sederhana,
orang-orang yang menghadapi risiko yang sama sepakat untuk mengumpulkan
sejumlah uang, yang disebut dengan premi, untuk disimpan. Lalu kapanpun
diantara mereka atau tanggungan mereka, seperti keluarga, mengalami risiko
maka mereka akan diberikan kompensasi dari dana simpanan tadi. Adapun risiko
yang pada umumnya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah kematian
karena usia atau sakit, kematian karena kecelakaan, cacat, sakit, biaya pendidikan
yang terus meningkat, kehilangan penghasilan, dan lain-lain. Perusahaan asuransi
akan menanggung seluruh atau sebagian dari risiko keuangan yang diderita
tertanggung karena kejadian atau situasi yang diasuransikan selama masa kontrak
asuransi.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
3
Gambar 1-1 Mekanisme Asuransi Jiwa
Risiko :
Kematian karena usia atau sakit
Cacat Sakit Biaya pendidikan yang terus
meningkat Kehilangan penghasilan
Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber
Mekanisme asuransi jiwa diatas diperuntukkan untuk perusahaan asuransi
jiwa konvensional. Menurut para ahli asuransi syariah, dalam mekanisme asuransi
konvensional terutama asuransi jiwa, paling tidak ada tiga hal yang masih
diharamkan oleh para ulama, yaitu: adanya unsur gharar (ketidakjelasan dana),
unsur maysir (judi/gambling), dan riba (bunga).
Perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi memiliki perbedaan
yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan dibidang lainnya.
Perusahaan asuransi memiliki satu kesamaan dengan perbankan, yaitu
mengemban amanah berupa sejumlah uang milik masyarakat. Akan tetapi
perbedaannya adalah perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang yang
Peserta A Peserta B Peserta C
Perusahaan Asuransi Jiwa
Membayar Premi
Kontrak
Mengajukan Klaim
Memberikan Dana Kompensasi
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
4
telah diinvestasikan oleh masyarakat tersebut apabila telah dilakukan klaim.
Setiap periode tertentu pula, masyarakat diharuskan untuk memberikan sejumlah
uang (premi) kepada perusahaan. Premi tersebut selain dikembangkan untuk
manfaat asuransi, juga akan dicadangkan untuk investasi dan permodalan
perusahaan.
Studi kasus ini akan membahas tentang pengelolaan dana investasi syariah
dan konvensional PT Asuransi Jiwa XYZ serta perlakuannya terhadap hasil
investasi yang diperoleh. Hal tersebut didukung dengan terdapatnya perbedaan
cara mengelola dana perusahaan secara umum (konvensional) dan dengan sistem
syariah.
1.1.2. Sejarah Asuransi di Indonesia Menurut Abdullah Amrin (2011), bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada
waktu penjajahan Belanda dan negara kita pada waktu itu disebut Nederlands
Indie. Keberadaan asuransi di negara kita ini sebagian akibat berhasilnya Bangsa
Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya.
Untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka adanya asuransi mutlak
diperlukan. Dengan demikian usaha perasuransian di Indonesia dapat dibagi
dalam dua kurun waktu, yakni zaman penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman
sesudah Perang Dunia II atau zaman kemerdekaan. Pada waktu pendudukan bala
tentara Jepang selama kurang lebih tiga setengah tahun, hampir tidak mencatat
sejarah perkembangan asuransi.
Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Hindia Belanda pada zaman
penjajahan itu adalah:
1. Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda.
2. Perusahaan-perusahaan yang merupakan kantor cabang dari perusahaan
asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris dan di negara lainnya.
3. Perusahaan yang didirikan oleh para tokoh pejuang.
Sejarah asuransi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Asuransi Jiwa
Bumiputera 1912, di mana Bumiputera berdiri atas prakarsa seorang guru
sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo — Sekertaris Persatuan Guru-guru
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
5
Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo.
Dwidjosewojo menggagas pendirian perusahaan asuransi karena didorong oleh
keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru Bumiputera (pribumi). Ia
mencetuskan gagasannya pertama kali di Kongres Budi Utomo tahun 1910 dan
kemudian terealisasi menjadi badan usaha sebagai salah satu keputusan kongres
pertama PGHB di Magelang 12 Februari 1912. Sebagai pengurus, selain M. Ng.
Dwidjosewojo yang bertindak sebagai Presiden Komisaris, juga ditunjuk M.K.H.
Soebroto sebagai Direktur, dan M. Adimidjojo sebagai Bendahara. Ketiga orang
inilah yang kemudian dikenal sebagai “tiga serangkai” pendiri Bumiputera,
sekaligus peletak batu pertama industri asuransi nasional Indonesia.
Selama terjadinya Perang Dunia II kegiatan perasuransian di Indonesia
praktis terhenti, terutama karena ditutupnya perusahaan asuransi milik Belanda
dan Inggris.
Setelah Perang Dunia usai, perusahaan-perusahaan Belanda dan Inggris
kembali beroperasi di Indonesia. Sampai tahun 1964 pasar industri asuransi di
Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan asing, terutama Belanda dan Inggris.
Pada awal mulanya beroperasi di Indonesia mereka mendirikan sebuah
badan yang disebut “Bataviasche Verzekerings Unie” (BVU) pada tahun 1946,
yang melakukan kegiatan asuransi secara kolektif. Dengan demikian dari setiap
penutupan, masing-masing anggota BVU memperoleh share tertentu. Cara ini
dilakukan mengingat keadaan pada waktu itu belum teratur dan tenaga asuransi
masih kurang sekali.
Pada tahun 1953 berdiri pula perusahaan swasta nasional yang bergerak
dalam bidang reasuransi Belanda dan Inggris di Indonesia, pemakaian devisa
untuk membayar premi reasuransi ke luar negeri juga masih tetap besar. Untuk
menanggulangi hal ini, didirikanlah pada tahun 1954 sebuah perusahaan
reasuransi profesional, yakni “PT REASURANSI UMUM INDONESIA” yang
mendapat dukungan dari bank pemerintah. PT Reasuransi Umum Indonesia pada
tahun 1963 diperluas dengan kegiatan reasuransi jiwa.
Pemerintah Republik Indonesia akhirnya melakukan nasionalisasi
perusahaan asuransi milik Belanda dan Inggris pada waktu perjuangan
mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
6
1.1.3. Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia Konsep Asuransi Syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebutan
Al-Aqilah hingga zaman Nabi Muhammad saw. Al-qila adalah denda sedangkan
makna al’aqil adalah orang yang membayar denda. Sejak zaman Rasulullah saw.,
hingga saat ini kaum muslimin memiliki peran penting dalam mengenalkan sistem
asuransi kepada dunia. Pada tahun 200 H, banyak pengusaha muslim yang
memulai merintis sistem takaful, sebuah sistem pengumpulan dana yang akan
digunakan untuk menolong para pengusaha satu sama lain yang sedang menderita
kerugian.
Kini para ahli ekonomi dan masyarakat muslim menyadari bahwa dalam
islam terdapat sistem ekonomi yang terbaik untuk seluruh umat manusia. Selain
sebagai sistem hidup terbaik, mereka mencoba membangkitkan kembali semangat
tolong menolong dalam bidang ekonomi, diantaranya dengan mendirikan
perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Bahrain,
lalu dengan cepat diikuti oleh negara muslim lain, termasuk Indonesia.
Bersamaan beroperasinya bank syariah maka diperlukan kehadiran jasa
asuransi syariah, berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendekiawan Muslim se-
Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abadi Bangsa
bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri
sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful, dan tiga lembaga ini
membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI, yang
dipimpin oleh Direktur Utama PT Syarikat Takaful Indonesia (STI), Rahmat
Saleh. Sebagai langkah awal, lima orang anggota TEPATI melakukan studi
banding ke Malaysia pada September 1993. Malaysia merupakan Negara ASEAN
pertama yang menerapkan asuransi dengan prinsip syariah sejak tahun 1985. Di
negara jiran ini, asuransi syariah dikelola oleh Syarikat Takaful Malaysia Sdn.
Bhd.
Saat ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah
operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Syarikat Takaful Indonesia
mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum
setelah melaksanakan berbagai seminar nasional bertempat di Jakarta. Secara
resmi, PT Asuransi Takaful Keluarga didirikan pada 25 Agustus 1994, dengan
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
7
modal disetor sebesar Rp 5miliar. Sementara PT Asuransi Takaful Umum secara
resmi didirikan pada 2 Juni 1995.
1.1.4. Investasi Asuransi Investasi merupakan bentuk kegiatan yang diawali melalui pengamatan,
penelitian, pengumpulan data dan perencanaan bisnis dalam bentuk penanaman
modal atau penempatan aset. Modal atau aset yang digunakan dapat dalam bentuk
harta dan/atau dana, untuk sektor kegiatan yang diperhitungkan dengan sangat
teliti dengan tujuan dapat memberikan hasil pendapatan dan meningkatkan
nilainya di masa mendatang.
Premi yang masuk merupakan sumber dana dari waktu ke waktu bagi
perusahaan asuransi. Selanjutnya agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban
pembayaran klaim dan biaya operasional, maka perusahaan harus mengelola dana
(premi) tersebut dengan melakukan investasi dan membentuk cadangan teknis
dengan menggunakan perhitungan matematis asuransi. Perusahaan asuransi selain
sebagai lembaga keuangan dengan fungsi menghimpun dana (premi) dan
menyalurkan kembali kepada masyarakat berupa manfaat asuransi tetapi ia juga
sebagai lembaga investor (investor institution).
1.2. Perumusan Masalah
Asuransi jiwa syariah dengan asuransi jiwa konvensional memiliki
perbedaan dalam mengelola dana premi/kontribusi dari peserta. Pengelolaan dana
pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur
ribawi. Begitu juga dengan hasil investasi yang diperoleh dari kegiatan investasi
yang dilakukan perusahaan. Hasil yang diperoleh oleh perusahaan maupun peserta
asuransi akan dialokasikan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bagi hasil.
Dengan penelitian ini, dapat dianalisis bagaimana asuransi jiwa syariah
dan konvensional melakukan investasi untuk perusahaan, jenis investasi apa saja
yang terbebas dari unsur ribawi, bagaimana perusahaan melakukan pengelolaan
atas investasi tersebut, dan apakah investasi yang dilakukan perusahaan telah
memenuhi target tingkat return yang direncanakan.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
8
1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui akad apa saja yang digunakan dalam investasi syariah
dan asuransi syariah.
2. Mengetahui perbedaan investasi dalam asuransi jiwa syariah
dengan asuransi jiwa konvensional.
3. Menganalisis kegiatan pengelolaan dana investasi syariah dan
konvensional yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa XYZ.
Kegiatan pengelolaan dana investasi meliputi skema dari
pengelolaan dana peserta, penempatan/alokasi dana investasi, dan
kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku tentang investasi.
1.4. Manfaat/Kontribusi Utama Dalam Penelitian
Penelitian ini membahas mengenai analisa atas pengelolaan dana investasi
asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ. Manfaat dari
penelitian ini antara lain :
1. Perusahaan dan Peserta Asuransi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
penyusunan portofolio investasi yang optimal dengan memilih instrumen
investasi yang aman dan memiliki prospek yang baik dengan menentukan
bobot per instrumen untuk mencapai dan memberikan return yang
optimal. Prinsip syariah adalah bagi hasil, maka diharapkan hasil yang
diperoleh oleh perusahaan maupun peserta asuransi menjadi optimal.
2. Investor
Membantu dalam mempertimbangkan keputusan investasinya di PT
Asuransi Jiwa XYZ. Jika seorang investor menginginkan jumlah
pengembalian dari saham yang tinggi, maka ia harus mempertimbangkan
dan menghitung kembali faktor-faktor apa saja yang dapat
mempengaruhinya. Penelitian ini akan membantu investor dalam
menentukan apakah PT Asuransi Jiwa XYZ dapat memberikan jumlah
pengembalian yang diharapkan dengan melihat return yang diperoleh
perusahaan dari investasinya.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
9
3. Penulis
Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam memahami peraturan
mengenai asuransi syariah, melakukan analisa tentang perbedaan
pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah dan konvensional,
mengetahui instrumen investasi yang memiliki prospek yang baik, dan
menambah pengetahuan mengenai istilah-istilah dalam asuransi dan
syariah.
4. Pembaca
Untuk mengetahui dan menambah pengetahuan mengenai istilah-istilah
dalam asuransi dan syariah, mengetahui bagaimana perusahaan asuransi
jiwa syariah dan konvensional melakukan pengelolaan dana atas
investasinya, dan dapat memberi advice mengenai cara berasuransi secara
syariah.
1.5. Batasan Penelitian
1. Dari berbagai macam perbedaan asuransi jiwa syariah dengan asuransi
jiwa konvensional yang ada, peneliti hanya menganalisis perbedaan pada
cara mengelola dana investasi yang diperoleh dari premi/kontribusi
peserta.
2. Peneliti hanya menggunakan data keuangan dari PT Asuransi Jiwa XYZ,
baik dalam unit kerja syariah maupun induk perusahaan dalam sistem
konvensional. PT Asuransi Jiwa XYZ merupakan perusahaan yang
memberikan jasa asuransi jiwa berbasis umum dan syariah islam kepada
masyarakat.
3. Tahun yang diteliti adalah tahun 2010 dan 2011
1.6. Sistematika Penulisan
Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam
penulisan penelitian ini, topik tersebut di atas menjadi beberapa bab dengan
sistematika sebagai berikut:
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
10
Bab 1 Pendahuluan
Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang
dilakukannya penilitian, perumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat/kontribusi utama dalam penelitian, batasan penelitian, dan
sistematika penulisan.
Bab 2 Landasan Teori
Dalam bab ini menggambarkan secara umum mengenai teori asuransi jiwa
syariah dan konvensional, baik pengertian maupun fungsinya.
Bab 3 Gambaran Umum dan Metodologi Penelitian
Bab ini membahas mengenai profil singkat mengenai perusahaan, metode
penelitian, dan data apa saja yang dilakukan peneliti untuk melakukan
studi kasus.
Bab 4 Analisa dan Pembahasan
Bab ini menjelaskan hasil dari studi kasus yang telah dilakukan dan
analisis peniliti atas hasil tersebut.
Bab 5 Kesimpulan dan Saran
Bab ini menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data dan
saran-saran yang berakaitan dengan penelitian sejenis dimasa yang akan
datang.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian Asuransi 2.1.1. Pengertian Asuransi Syariah
Asuransi jika dilihat secara syariah pada hakikatnya adalah suatu bentuk
kegiatan saling memikul risiko di antara sesama manusia sehingga antara satu
dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Dengan kata lain
asuransi syariah adalah sistem di mana para peserta menghibahkan sebagian atau
seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi
musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Prinsip dasar asuransi syariah adalah
mengajak kepada setiap peserta untuk saling menjalin sesama peserta terhadap
sesuatu yang meringankan bencana yang menimpa mereka (sharing of risk).
Sebagaiman firman Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya:
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi ta’awun yang artinya tolong
menolong atau saling membantu atas dasar prinsip syariat yang saling toleran
terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan
bencana yang dialami peserta. Dalam asuransi syariah tidak ada perbuatan
memakan harta manusia dengan batil, karena apa yang telah diberikan adalah
semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan
asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada
perekonomian umat.
Menurut Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah (Ta’min,
Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di
antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau
tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu
melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
Universitas Indonesia 11
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
12
Sumber asuransi syariah berdasarkan pada firman Allah SWT, Al-Hadist,
dan Ijma Ulama. Dalam asuransi syariah biasanya akad melandasinya berupa akad
tijarah dan/atau akad tabarru’, di mana akad tijarah merupakan semua bentuk
akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya
1. Mudharabah, karena ada dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk
melakukan suatu kegiatan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan,
2. Wakalah bil ujrah, karena pihak muwakkil (pemberi kuasa) memberikan
kuasa kepada wakil (penerima kuasa) untuk mengelola dana milik muwakkil
dengan memberikan ujrah.
Sedangkan akad tabarru’ merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan
tujuan kebaikan dan tolong menolong tidak ditujukan untuk komersial.
2.1.2. Pengertian Asuransi Konvensional Pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak
atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,
dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan.
Dengan kata lain, asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko
yang dilakukan dengan cara mengalihkan (transfer) risiko dari satu pihak ke pihak
lain (dalam hal ini adalah perusahaan asuransi). Unsur-unsur yang terdapat dalam
kedua definisi tersebut adalah:
1. Asuransi adalah suatu perjanjian
2. Premi merupakan pra-syarat perjanjian
3. Penanggung akan memberikan penggantian kepada tertanggung
4. Kemungkinan terjadinya peristiwa tak tertentu atau peristiwa yang tidak
pasti
Universitas Indonesia
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
13
Asuransi sebagai suatu perjanjian atau perikatan sebagaimana perjanjian
lainnya tunduk kepada hukum perikatan (the law contract) sebagaimana
tercantum dalam Buku Ketiga Kitab. Undang-undang Hukum Perdata tentang
perikatan.
Untuk sahnya suatu perjanjian asuransi diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:
1. Sepakat mereka mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu hal yang halal
Premi asuransi atau biaya berasuransi merupakan pra-syarat adanya
perjanjian asuransi, karena tanpa adanya premi tidak akan ada asuransi (No
premium No insurance).
Sumber asuransi konvensional berdasarkan pada pikiran manusia dan
kebudayaan. Perjanjian dalam asuransi konvensional dapat diartikan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha
Perasuransian Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:
“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau
lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,
dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung
karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan
suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan.”
Dengan demikian akad dalam asuransi konvensional adalah bentuk
perjanjian yang dilakukan antara perusahaan dengan para nasabahnya dan atau
kepada pihak ketiga. Baik dalam bentuk perjanjian secara lisan maupun tertulis
yang disampaikan oleh para agen atau pihak-pihak lain yang mewakili perusahaan
kepada para nasabah/perserta asuransi.
Universitas Indonesia
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
14
2.2. Premi dan Klaim Asuransi 2.2.1. Premi dan Klaim Asuransi Syariah
Premi dalam asuransi syariah dikenal sebagai dana kepesertaan yang
penentuan tarifnya didasarkan atas faktor-faktor berikut ini, yaitu:
1. Tabel Mortalitas
2. Asumsi bagi hasil (mudharabah)
3. Biaya-biaya asuransi yang adil dan tidak menzalimi peserta
Akad yang diterapkan dalam asuransi jiwa syariah pada awal penerimaan
premi menerapkan dua bentuk akad yaitu akad tabungan investasi dan akad
kontribusi. Untuk akad tabungan investasi berdasarkan prinsip Al-Mudharabah
dan untuk akad kontribusi menerapkan prinsip hibah. Hibah dilakukan secara
berjamaah yang mengandung efek saling menanggung. Besarnya hibah 5%-10%
dari total premi dan selebihnya sebesar 95%-90% akan masuk ke dalam tabungan
investasi peserta/nasabah. Sistem dana kepesertaan terbagi dua yaitu:
1. Sistem yang mengandung unsur tabungan
Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada
perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan bergantung kepada
kemampuan peserta, akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum
premi yang dapat dibayarkan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan
dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:
a. Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik
peserta, yang dibayarkan bila:
Perjanjian berakhir
Peserta mengundurkan diri
Peserta meninggal dunia
b. Rekening Tabarru’, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh
peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong
menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
Peserta meninggal dunia
Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
15
2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan
Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening
tabarru’. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan
syariah islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan
beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) akan dibagi antara peserta dan
perusahaan menurut prinsip Al-Mudharabah dalam suatu perbandingan
tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.
2.2.2. Premi dan Klaim Asuransi Konvensional Premi asuransi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan
oleh pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti atas suatu kerugian,
kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat dari timbulnya
perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (transfer
of risk).
Penetuan tarif merupakan hal yang paling penting dalam asuransi di dalam
menetukan besaran premi. Tarif premi yang ideal adalah tarif tersebut harus bisa
menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi dan sebagian dari jumlah
penerimaan perusahaan (keuntungan).
Perbedaan klaim antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional
hanyalah pada sumber pembayaran klaim, di mana pembayaran klaim yang
dilakukan pada asuransi konvensional berasal dari dana perusahaan yang diambil
dari kumpulan premi atau keuntungan dari hasil kegiatan bisnis perusahaan.
2.3. Dewan Syariah Nasional (DSN) Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang
khusus untuk mengeluarkan fatwa fiqih muamalah. Sedangkan fatwa secara
umum ditangani oleh komisi fatwa.
Salah satu tugas utama DSN-MUI adalah menggali, mengkaji dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (syariah) dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan
khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS), yaitu untuk menjalankan operasional LKS dan mengawasi pelaksanaan
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
16
dan implementasi fatwa. Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, DSN-MUI
memiliki otoritas untuk:
a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-
masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait.
b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang
dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan
Bank Indonesia.
c. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama
yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga
Keuangan Syariah.
d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan
dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga
keuangan dalam maupun luar negeri.
e. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh
Dewan Syariah Nasional.
f. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan
apabila perintah tidak didengar.
Mekanisme kerja yang disusun dalam keputusan MUI mengenai susunan
pengurus DSN, pada dasarnya merupakan lanjutan dari tugas dan wewenang DSN
yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam mekanisme kerja DSN terdapat tiga
unsur yang diperhatikan, yaitu Pleno DSN, Badan Pelaksana Harian DSN, dan
Dewan Pengawas Syariah (DPS). Mekanisme kerja yang berkaitan dengan DSN
adalah:
1. Pleno DSN mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan
Pelaksana Harian DSN.
2. DSN melakukan musyawarah pleno, paling tidak satu kali dalam tiga
bulan atau apabila diperlukan.
3. DSN membuat laporan tahunan yang berisi pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) mengenai Lembaga Keuangan Syariah
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
17
yang telah/tidak memenuhi seluruh ketentuan syariah sesuai dengan fatwa
yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
Metode penetapan fatwa DSN mengikuti pedoman atau panduan yang
telah ditetapkan oleh komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Menurut pedoman
dan prosedur penetapan fatwa, setiap masalah yang dibahas di komisi fatwa
(termasuk fatwa tentang ekonomi syariah) harus didasarkan pada Al-Quran,
Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih
dahulu secara saksama pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan
difatwakan tersebut berikut dalil-dalilnya.
2.4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Cara menjamin bahwa operasional bank Islam tidak keluar dari tuntunan
syariah adalah: (a) Mengangkat pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai
fiqih muamalah; dan (b) Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk
mengawasi operasional bank menurut syariah. DPS adalah suatu dewan yang
sengaja dibentuk untuk mengawasi perjalanan bank Islam sehingga senantiasa
sesuai dengan tuntunan syariah.
Dalam buku yang diterbitkan oleh BI dijelaskan bahwa DPS mempunyai
tiga peran: pertama, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi,
pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Kedua, sebagai mediator antara bank
dengan DSN dalam mengkomunikasikan usulan pengembangan produk dan
layanan bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Ketiga, sebagai
perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank.
DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Lembaga
Keuangan Syariah dengan memerankan tugas, yaitu: (a) Wajib mengikuti fatwa
DSN; (b) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN; dan (c)
Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang
diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
18
Prosedur penetapan DPS di Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga
Bisnis Syariah (LKS-LBS) adalah sebagai berikut:
1. LKS mengajukan permohonan penempatan DPS kepada DSN melalui
sekretariat DSN. Permohonan tersebut dapat disertai nama calon DPS atau
meminta calon kepada DSN.
2. Permohonan tersebut dibahas dalam musyawarah BPH DSN-MUI.
3. Apabila diperlukan, diadakan silaturahmi antara BPH DSN-MUI dengan
calon DPS untuk mengenal lebih jauh kepribadian dan kepatutannya.
4. Hasil musyawarah dan perbincangan BPH DSN-MUI dilaporkan kepada
pimpinan DSN-MUI.
5. Pimpinan DSN-MUI menetapkan nama-nama yang akan diletakkan
bertugas sebagai DPS.
2.5. Investasi 2.5.1. Investasi Asuransi Syariah
Menurut Wiku Suryomurti (2011), dalam perspektif islam, investasi
adalah kegiatan yang sangat dianjurkan karena dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya transaksi jual-beli, simpan-pinjam,
sewa-menyewa, gadai, dan kegiatan ekonomi lainnya.
Islam memberikan prinsip-prinsip muamalah yang harus diperhatikan oleh
para pelaku investasi syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:
1. Tidak mencari rezeki secara haram, baik haram dari sisi bendanya, cara
mendapatkannya, maupun cara menggunakannya
2. Tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi
3. Distribusi kesejahteraan yang adil
4. Transaksi dilakukan atas dasar saling rela (‘an taradhin)
5. Tidak ada unsur riba, maysir (judi), dan gharar (ketidakjelasan)
Prinsip di dalam kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dalam
asuransi syariah adalah berbagai usaha bisnis yang dilakukan pemilik modal
kepada pihak pengusaha (emiten) bertujuan untuk memberdayakan pemilik usaha
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
19
secara maksimal dalam melakukan kegiatan usahanya di mana pemodal/investor
berharap akan mendapatkan manfaat/keuntungan tertentu.
Gambar 2-1 Flowchart Investasi Syariah
Meluruskan Niat
Menyusun Portofolio Investasi dan Melakukan Tindakan
Investasi
Memahami Produk-Produk Investasi
Melakukan Evaluasi/Review Menentukan: 1. Tujuan Keuangan 2. Tujuan Investasi
Memahami: 1. Konsep Risiko 2. Jenis-Jenis Risiko
Memahami Jenis-Jenis Investasi
Memahami: 1. Konsep Ekonomi Islam 2. Konsep Investasi Islam
Sumber: Wiku Suryomurti (2011)
Dalam investasi produk asuransi jiwa syariah yang mengandung unsur
tabungan, ada dua akad yang digunakan yaitu akad mudharabah untuk transaksi
investasi modal perusahaan, dana peserta dan dana tabarru’ yang biasa
diinvestasikan pada bank syariah, obligasi dan pasar modal yang sesuai dengan
syariah. Sedangkan investasi dengan fund manager menggunakan akad wakalah
dengan mengeluarkan iuran (fee) untuk pengelola perusahaan.
Investasi dalam asuransi syariah terbagi dua, yaitu investasi yang islami
dan investasi yang terlarang. Prinsip-prinsip investasi yang islami adalah sebagai
berikut:
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
20
1. Prinsip Rabbani
Prinsip Rabbani dalam berinvestasi dalam islam berarti seorang investor
berniat dengan meyakini bahwa dirinya, modal yang diinvestasikannya,
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang dialami, serta berbagai
pihak yang terlibat didalamnya adalah kepunyaan Allah.
2. Prinsip Halal
Halal diartikan sebagai kegiatan yang terhindar dari syubhat dan haram
untuk setiap investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah.
3. Prinsip Maslahah (bermanfaat bagi masyarakat)
Asas manfaat/Maslahah merupakan hal yang esensial dalam muamalah
secara islam. Para pihak yang terlibat dalam investasi, masing-masing
harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Di mana
manfaat itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
Manfaat harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi
Manfaat harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya
Investasi yang terlarang secara syar’i dikelompokkan ke dalam dua macam
kategori, yaitu:
1. Investasi yang syubhat
Syubhat adalah perilaku (jasa) maupun berupa barang (efek, uang,
komoditas, dan barang) yang masih diragukan kehalalan atau
keharamannya. Menurut suatu hadis Nabi Muhammad saw., menganjurkan
kepada kita untuk sebaiknya meninggalkan segala sesuatu yang kita
ragukan akan hukumnya.
2. Investasi yang haram
Pengertian dari hukum haram secara tegas mengatakan bahwa segala
sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Jika dikerjakan maka
berdosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat balasan dari Allah.
Salah satu seruan yang sangat prinsipil dalam ekonomi Islam adalah
penghindaran terhadap riba, gharar, dan maysir. Di bawah ini akan dijelaskan arti
masing-masing istilah tersebut.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
21
1. Riba
Riba adalah suatu tambahan dalam transaksi tanpa adanya transaksi lain
yang menyertainya (underlying transaction). Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan riba sebagai
penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam
transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas,
dan waktu penyerahannya (fadhl) atau dalam transaksi pinjam-meminjam
yang mempersyaratkan nasabah pengguna fasilitas mengembalikan dana
yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu
(nasi’ah).
Ada bermacam jenis riba yang harus dihindari, yaitu:
a. Riba Fadhl
Riba Fadhl disebut juga dengan riba buyu’, yaitu riba yang muncul
akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi persyaratan
kesamaan kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya.
b. Riba Nasi’ah
Riba Nasi’ah disebut juga dengan riba duyun, yaitu riba yang
muncul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria
keuntungan sesuai dengan risiko dan hasil usaha sesuai dengan
biaya.
c. Riba Jahiliyah
Riba Jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi jumlah uang
pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan uang
tersebut pada waktu yang telah ditentukan.
2. Gharar
Gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan dalam
modal, proses pengelolaan, produk, maupun keuntungannya.
Ketidakpastian itu mungkin juga ada dalam jumlah barang, kualitas, harga,
waktu pengelolaan, dan lain sebagainya. Ketidakpastian dalam sebuah
transaksi bisnis cenderung menimbulkan kerugian bagi salah satu atau
kedua belah pihak.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
22
3. Maysir
Maysir secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu tanpa perlu bekerja
keras. Prinsip dalam kegiatan maysir adalah spekulasi atau untung-
untungan. Islam melarang investasi yang spekulatif karena dapat
merugikan salah satu atau kedua belah pihak.
Masyir (judi) dapat mengakibatkan ekonomi tidak bergerak positif karena
para investor hanya melakukan transaksi yang bersifat untung-untungan.
2.5.2. Investasi Asuransi Konvensional Pada dasarnya, investasi adalah memanfaatkan sumber daya (uang atau
barang) untuk memperoleh keuntungan atau tambahan manfaat darinya. Investasi
berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi di masa yang akan datang.
Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk
mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa depan.
Pada umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset
keuangan dan investasi pada aset riil. Aset keuangan diperoleh pada lembaga
keuangan, misalnya perbankan dan Pasar Modal. Deposito dan saham adalah
contoh investasi pada aset keuangan. Sementara tanah, properti, logam mulia, dan
pabrik atau perusahaan adalah contoh-contoh investasi pada aset riil.
Investasi dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan jangka waktu
pengambilan hasil atau keuntungan, yaitu:
1. Jangka pendek, investasi jangka pendek rentang waktunya antara 6 bulan
hingga 1 tahun, tapi ada juga yang berpendapat antara 1 hingga 3 tahun.
2. Jangka menengah, rentang waktunya antara 1 hingga 3 tahun, tapi ada juga
yang berpendapat antara 3 sampai 5 tahun.
3. Jangka panjang, yaitu investasi yang rentang waktunya lebih dari 3 tahun,
pendapat lain mengatakan lebih dari 5 tahun.
Menurut sektornya, investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Investasi sektor riil, yaitu investasi yang berupa aset fisik. Beberapa
produk yang dapat dikategorikan sebagai produk sektor riil adalah logam
mulia, tanah, dan properti.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
23
2. Investasi sektor non-riil, yaitu investasi yang berupa aset non-fisik, seperti
produk-produk di sektor keuangan atau Pasar Modal.
Menurut potensi risikonya, investasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Investasi risiko rendah, investasi yang mempunyai eksposur risiko rendah
antara lain deposito dan reksadana pendapatan tetap.
2. Investasi risiko sedang atau menengah, investasi yang mempunyai
eksposur risiko sedang atau menengah antara lain obligasi syariah,
reksadana campuran, dan pasar uang.
3. Investasi risiko tinggi, investasi yang mempunyai eksposur risiko tinggi
antara lain saham dan reksadana saham.
Menurut polanya, investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Investasi langsung, yaitu investasi yang mana pemilik modal dan
pengelola bisnis langsung melakukan kesepakatan kerjasama investasi.
2. Investasi tak langsung, yaitu investasi yang mana pemilik modal dan
pengelola bisnis tidak langsung berhubungan dalam melakukan
kesepakatan kerjasama investasi. Biasanya pola ini menggunakan jasa
pihak ketiga sebagai perantara atau intermediary, misalnya institusi
perbankan.
Beberapa prinsip yang harus diperhatikan di dalam melakukan kegiatan
investasi adalah sebagai berikut:
1. Keterlibatan Pribadi dan Modal
Apabila kita melakukan dua jenis kegiatan investasi yang nilai investasi
dan hasilnya sama, maka kegiatan investasi yang kita pilih adalah kegiatan
investasi yang tidak menuntut tanggung jawab dan keterlibatan kita secara
penuh dan continue.
2. Tingkat Pengembalian Investasi (Rate of Return)
Pilihlah tingkat pengembalian investasi (rate of return) tertinggi dengan
modal yang sama, untuk mengetahui hasil yang optimal, bandingkan
hasilnya dengan standar atau tolak ukur (benchmark).
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
24
3. Risiko Investasi
Semakin tinggi risiko sebuah investasi, semakin besar keuntungan yang
dijanjikan, tidak ada investasi tanpa risiko.
4. Tingkat Inflasi
Kegiatan investasi kaitannya dengan nilai waktu uang (time value of
money) harus memperhitungkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi disebabkan
karena adanya hukum permintaan dan penawaran serta kenaikan biaya
produksi, selain itu juga disebabkan karena faktor inefisiensi (high cost)
dan produktifitas perekonomian yang menurun.
5. Jangka Waktu Pengembalian (Payback Period)
Semakin cepat sebuah investasi kembali hasilnya akan semakin baik.
Jangka waktu pengembalian investasi juga ditentukan oleh tujuan investasi
itu sendiri, yaitu jangka pendek atau jangka panjang.
6. Likuiditas
Semakin likuid tingkat likuiditas investasi maka semakin baik, likuiditas
merupakan sarana pengamanan investasi terhadap risiko yang timbul.
7. Teori Portofolio
Prinsip portofolio investasi selain untuk
menghindari/mengurangi/meminimalisasi risiko, juga untuk
mengoptimalkan hasil investasi.
2.6. Instrumen Investasi 2.6.1. Pasar Modal
Menurut Eduardus Tandelilin (2001), pasar modal adalah pertemuan
antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan
dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Sedangkan tempat di mana
terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan bursa efek. Untuk di Indonesia
terdapat dua bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya
(BES).
Pasar modal dapat mendorong teciptanya alokasi dana yang efisien, karena
dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor) dapat
memilih alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
25
Dalam pasar modal konvensional, semua perusahaan dapat melakukan
kegiatan investasi, karena instrumen pasar modal tidak dibatasi dengan aturan-
aturan seperti dalam pasar modal syariah.
Menurut Wiku Suryomurti (2011), Pasar Modal yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah didirikan berdasarkan kebutuhan lembaga keuangan dan
para pelaku di bidang keuangan syariah akan adanya tempat atau bursa bagi efek-
efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang bersesuaian dengan syariah. Bursa
tersebut menjadikan efek yang dipegang oleh Lembaga Keuangan Syariah dapat
dicairkan manakala lembaga tersebut membutuhkan likuiditas. Demikian pula
bagi investor perorangan, bursa efek atau Pasar Modal dapat menjadi saluran
untuk memiliki hak kepemilikan atas perusahaan-perusahaan yang membutuhkan
modal dengan cara menerbitkan efek.
Pasar Modal Syariah menggunakan mekanisme tawar-menawar melalui
akad bai’ al-musawamah sehingga bersifat adil. Beberapa aturan syariah juga
diterapkan didalamnya, seperti akad jual-beli (bai’). Efek yang ditransaksikan
adalah efek yang bersifat ekuitas dan sesuai syariah. Pembeli boleh menjual
kembali efek tersebut setelah transaksi berdasarkan prinsip qabdh al-hukmi.
Beberapa tindakan yang dilarang di Pasar Modal adalah :
a. Najasy, yaitu merekayasa jual-beli palsu,
b. Bai’ al-ma’dum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum
dimiliki (short selling),
c. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh
keuntungan dari transaksi yang dilarang,
d. Membuat informasi yang menyesatkan,
e. Margin trading, yaitu melakukan transaksi efek syariah dengan fasilitas
pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek
syariah tersebut,
f. Ikhtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan
efek syariah agar terjadi perubahan harga,
g. Transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
26
2.6.2. Saham Menurut Eduardus Tandelilin (2001), saham merupakan surat bukti bahwa
kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki
saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap
pendapatan dan kekayaan perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran
semua kewajiban perusahaan.
Saham dapat dibedakan menjadi saham preferen dan saham biasa. Saham
preferen adalah saham yang mempunyai kombinasi karakteristik gabungan dari
obligasi maupun saham biasa, karena saham preferen memberikan pendapatan
yang tetap seperti halnya obligasi, dan juga mendapatkan hak kepemilikan seperti
pada saham biasa. Perbedaan dengan saham biasa adalah bahwa saham preferen
tidak memberikan hak suara kepada pemegangnya untuk memilih direksi ataupun
manajemen perusahaan, seperti layaknya saham biasa.
Sedangkan saham biasa adalah sekuritas yang menunjukkan bahwa
pemegang saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Oleh
karena itu, pemegang saham mempunyai hak suara (voting rights) untuk memilih
direktur ataupun manajemen perusahaan dan ikut berperan dalam pengambilan
keputusan penting perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Dalam syariah, istilah saham berasal dari bahasa Arab sahmun yang
artinya ‘andil’ atau ‘peran serta dalam berserikat’. Sementara menurut istilah,
saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen keuangan
yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan.
Dengan menerbitkan saham, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan
dana jangka panjang bisa menjual sahamnya itu dengan imbalan uang tunai. Ini
adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan
obligasi. Saham dijual melalui pasar primer (primary market) atau pasar sekunder
(secondary market).
Kriteria pemilihan saham syariah didasarkan pada Peraturan Bapepam-LK
Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, pasal 1.b.7.
Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa efek berupa saham, termasuk waran
syariah, yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan
dengan prinsip syariah.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
27
Menurut Bapepam-LK, kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah antara lain:
1. Perjudian dan kegiatan lain yang tergolong judi,
2. Perdagangan yang dilarang syariah, antara lain:
a. Perdagangan yang tidak disetai dengan penyerahan barang atau jasa,
b. Perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu (bai’ najasy).
3. Jasa keuangan ribawi, antara lain:
a. Bank berbasis bunga,
b. Perusahaan pembiayaan berbasis bunga.
4. Jual-beli yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) atau judi
(maysir), seperti asuransi konvensional,
5. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, atau menyediakan:
a. Barang atau jasa yang haram zatnya (haram li dzatihi),
b. Barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li gharihi)
yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
6. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah).
Sementara itu, perusahaan yang harus memenuhi enam kriteria di atas juga
harus memenuhi persyaratan rasio keuangan perusahaan, dengan kriteria sebagai
berikut:
1. Total uang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak
lebih dari 82% (delapan puluh dua persen),
2. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan
dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak
lebih dari 10% (sepuluh persen).
2.6.3. Obligasi/Sukuk Obligasi merupakan sekuritas yang memberikan pendapatan dalam jumlah
tetap kepada pemiliknya. Pada saat membeli obligasi, investor sudah dapat
mengetahui dengan pasti berapa pembayaran bunga yang akan diperolehnya
secara periodik dan berapa pembayaran kembali nilai par pada saat jatuh tempo.
Meskipun demikian, obligasi bukan tanpa risiko, karena bisa saja obligasi tersebut
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
28
tidak terbayar kembali akibat kegagalan penerbitnya dalam memenuhi
kewajibannya. Oleh karena itu investor harus berhati-hati dalam memilih obligasi
yang akan dibeli. Untuk itu, investor perlu memperhatikan peringkat obligasi
yang menunjukkan tingkat risiko dan kualitas obligasi dilihat dari kinerja
perusahaan yang menerbitkannya.
Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek
Syariah, definisi sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti
kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak
terpisahkan) atau tidak terbagi (syuyu’ atau undivided share) atas:
1. Aset berwujud tertentu (a’yan maujudat),
2. Nilai manfaat atas aset berwujud (manafi’ul a’yan) tertentu baik yang
sudah ada maupun yang akan ada,
3. Jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada,
4. Aset proyek tertentu (maujudat masyru’ mu’ayyan), dan/atau
5. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah).
Sukuk yang pertama kali dicatatkan di BEI adalah sukuk PT Indosat Tbk.
pada September 2002 dengan menggunakan akad mudharabah. Landasan fatwa
yang digunakan untuk menerbitkan obligasi mudharabah pada saat itu adalah
Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa
No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. Selanjutya,
pada tahun 2004 terbit obligasi syariah dengan menggunakan akad ijarah dengan
berdasarkan kepada Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah
Ijarah.
Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No IX.A.14 tentang Akad-akad Yang
Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, yang dimaksud
dengan:
1. Akad Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) dimana pihak yang
menyediakan dana (shahib al-mal) berjanji kepada pengelola usaha
(mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji
untuk mengelola modal tersebut.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
29
2. Akad Ijarah adalah perjanjian (akad) dimana pihak yang memiliki barang
atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau
pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas
suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau
pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau
upah (ujrah), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang
yang menjadi objek ijarah.
Selain sukuk korporasi yang beredar di Indonesia dalam Daftar Efek
Syariah (DES), terdapat pula sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah atau disebut
juga dengan sukuk ritel.
Sukuk ritel diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran negara,
diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola
portofolio pembiayaan negara, dan menjamin tertib administrasi pengelolaan
barang milik negara. Menurut Wiku Suryomurti (2011), ada beberapa alasan
mengapa sukuk ritel dapat dijadikan salah satu instrumen investasi yang
dimasukkan dalam portofolio investasi kita, diantaranya:
1. Aman, dijamin oleh negara sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2008 tentang
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU APBN, dimana setiap
bulan pemerintah wajib membayar imbalan serta membayar pokok pada
saat SBSN tersebut jatuh tempo,
2. Imbalan, lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN
dan dibayarkan setiap bulan,
3. Profit, berpotensi memperoleh keuntungan atas kenaikan harga (capital
gain) sukuk negara ritel di perdagangan pasar sekunder,
4. Mudah, prosedur pembelian di pasar perdana dan penjualan yang mudah
dan transparan di pasar sekunder (melalui mekanisme bursa ataupun luar
bursa dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia),
5. Partisipasi, berperan aktif secara langsung dalam pembangunan nasional,
6. Likuid, dapat diperdagangkan atau dijual ke pasar sekunder,
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
30
7. Prinsip syariah, memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi
dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah.
2.6.4. Reksadana Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari
masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh
Manajer Investasi. Jadi, reksadana merupakan kumpulan produk investasi yang
bermacam-macam, yang mana setiap produk memiliki tingkat risiko yang
berbeda-beda. Produk investasi atau Portofolio Efek tersebut bisa berupa saham,
obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari produk investasi tersebut.
Kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapatkan dari investasi reksadana
antara lain adalah:
1. Dikelola oleh manajer yang profesional,
2. Risiko dan portofolio sudah terdiversifikasi,
3. Modal awal yang relatif ringan,
4. Tingkat likuiditas yang tinggi,
5. Bebas pajak.
Reksadana syariah adalah reksadana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya
disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Dengan kata lain,
reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan
prinsip syariah islam.
Seorang investor dapat membeli unit reksadana dengan harga yang telah
ditetapkan atau disebut dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB). Dana yang didapat
dari investor tersebut akan digabungkan dengan dana dari investor yang lain.
Setiap investor memiliki hak yang proporsional pada reksadana berdasarkan
jumlah unit penyertaan yang ia miliki.
Sebelum memulai investasi di reksadana, pastikan reksadana tersebut
memenuhi kualifikasi berikut:
1. Produk investasi dari Manajer Investasi terbaik,
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
31
2. Memiliki dana kelola yang besar,
3. Track record perusahaan investasi tersebut tidak pernah bermasalah,
4. Kecukupan dana awal untuk melakukan subscription,
5. Pertimbangan diversifikasi produk reksadana untuk mengelola risiko.
Prosedur untuk investasi reksadana syariah dapat dijelaskan melalui
langkah-langkah berikut:
1. Investor menyetorkan uang kepada Manajer Investasi yang selanjutnya
digunakan untuk membeli aset,
2. Keuntungan yang akan didistribusikan kepada investor tergantung pada
kontribusi dana masing-masing investor ke reksadana serta Nilai Aktiva
Bersih (NAB) reksadana yang bersangkutan,
3. Risiko kerugian dan tingkat pengembalian tergantung pada portofolio dari
reksadana tersebut.
2.7. Return dan Risiko Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return, tanpa
melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya. Return merupakan
salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan
imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang
dilakukannya.
Sumber-sumber return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu
yield dan capital gain (loss). Yield merupakan komponen return yang
mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari
suatu investasi. Sedangkan capital gain (loss) sebagai komponen kedua dari
return merupakan kenaikan (penurunan) harga suatu surat berharga (bisa saham
maupun surat utang jangka panjang), yang bisa memberikan keuntungan
(kerugian) bagi investor. Dalam kata lain, capital gain (loss) bisa juga diartikan
sebagai perubahan harga sekuritas.
Setiap kegiatan investasi yang kita lakukan mengandung suatu unsur risiko
yang dapat dihindari dan tidak dapat dihindari, untuk suatu risiko yang tidak dapat
dihindari kita berusaha untuk meminimalisirnya dengan mengetahui faktor-faktor
penyebab terjadinya suatu risiko, diantaranya:
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
32
1. Risiko Suku Bunga (Interest Rate Risk)
Risiko karena naik turunnya tingkat suku bunga umum (yang berlaku di
pasar), perubahan tingkat bunga ini akan menyebabkan terjadinya fluktuasi
harga surat berharga. Hal ini terutama akan dialami surat berharga yang
memberikan pendapatan tetap, seperti obligasi.
2. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)
Risiko ini timbul antara lain disebabkan investasi yang tidak likuid (tidak
dapat segera dicairkan). Likuiditas merupakan sarana pengamanan
investasi terhadap risiko yang timbul.
3. Risiko Pasar (Market Risk)
Risiko yang diakibatkan dari turunnya nilai aset atau kerugian aset yang
disebabkan pergerakan harga saham atau produk investasi yang
diperdagangkan (tradable assets).
4. Risiko Pembiayaan
Risiko kerugian yang diakibatkan karena kegagalan mitra bisnis
memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.
5. Risiko Operasional (Operational Risk)
Risiko ketidakmampuan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan
manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah hukum eksternal dan
regulator yang mempengaruhi operasional di perusahaan tempat
berivestasi.
Semakin besar return yang diperoleh, maka semakin besar pula risiko
yang akan dihadapi. Jika investor ingin memperoleh return yang tinggi, maka
investor dapat memilih instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana,
dan lain-lain. Tetapi para investor juga harus siap dengan risiko-risiko yang
terdapat didalamnya. Selain instrumen tersebut, terdapat pula jenis investasi yang
memiliki risiko rendah bahkan tidak mempunyai risiko, yaitu Surat Utang Nergara
(SUN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam syariah. Karena surat
tersebut telah dijamin oleh negara sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2008 tentang
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU APBN, dimana setiap bulan
pemerintah wajib membayar imbalan serta membayar pokok pada saat SBSN
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
33
tersebut jatuh tempo. Tetapi tentu saja return yang diberikan tidak sama tinggi
dengan instrumen investasi lainnya.
2.8. Perlakuan Terhadap Hasil Investasi 2.8.1. Perlakuan Terhadap Hasil Investasi Syariah
Keuntungan dari perusahaan asuransi syariah diperoleh dari surplus
underwriting, komisi asuransi, dan hasil investasi yang bukan seluruhnya menjadi
milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta atau
100% milik peserta apabila menggunakan akad wakalah bil ujrah dan perusahaan
hanya mendapatkan fee/ujrah dari peserta.
Perusahaan asuransi syariah mendapat income berdasarkan tiga sumber,
yaitu: Return on investment dari shareholders fund, Share profit/Surplus dari
participant fund untuk produk-produk non-saving, Share return on investment
dari participant fund untuk produk-produk saving. Return on investment dari
shareholders fund dapat diperoleh sebesar 100% dari hasil investasi, sedangkan
dari share surplus dana participant fund (non-saving) dan share return on
investment dari saving sebesar yang diperjanjikan dalam skim bagi hasil di mana
skim tersebut ditentukan oleh manajemen atas persetujuan Dewan Pengawas
Syariah. Gambar 2-3 dibawah ini merupakan mekanisme dari perolehan laba
perusahaan, mulai dari premi awal yang diberikan peserta asuransi sampai pada
pembagian hasil investasinya.
Gambar 2-3 Skema Penerapan Akad Mudharabah Musytarakah
Sumber: Pembelajaran Mata Kuliah Akuntansi Syariah
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
34
2.8.2. Perlakuan Terhadap Hasil Investasi Konvensional Menurut Abdullah Amrin (2011), semakin tinggi imbal hasil yang
diekspektasikan maka tingkat risiko investasinya juga akan semakin besar.
Tingkat imbal hasil investasi tertinggi adalah investasi di pasar modal (capital
market) melalui instrumen saham (stocks). Saham dapat memberikan imbal hasil
normal sekitar 20-25% pertahun belum termasuk dividen yang dibayarkan
perusahaan (emiten) kepada investor. Apabila ingin yang lebih rendah risikonya
dapat membeli obligasi (bonds) korporasi atau pemerintah seperti Surat Utang
Negara (SUN) atau Obigasi Ritel Indonesia (ORI) yang akan memberikan
pembayaran kupon dengan rate tertentu pada periode tertentu pula. Investasi pada
obligasi ini termasuk kategori fixed income.
Keuntungan (return) dari perusahaan asuransi konvensional dapat
diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi yang
seluruhnya merupakan keuntungan perusahaan.
Hasil investasi pada perusahaan asuransi konvensional hanya dapat
dinikmati oleh perusahaan dan pemegang saham saja. Sedangkan peserta asuransi
tidak dapat ikut menikmatinya. Hak dari peserta asuransi hanya terbatas pada
klaim asuransi saja.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
BAB 3 GAMBARAN UMUM
DAN METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Sejarah Perusahaan
Pada tanggal 28 Oktober 1987 dengan Akta Notaris Ny. Poerbaningsih
Adi Warsito No. 116 dan SK Menteri Keuangan RI pada tanggal 10 Oktober
1988, Dana Pensiun Bank XYZ memperoleh izin usaha mendirikan PT Asuransi
Jiwa XYZ.
Pada awalnya PT Asuransi Jiwa XYZ dibentuk guna memenuhi
kebutuhan-kebutuhan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah perbankan,
khususnya nasabah kredit kecil Bank XYZ. Namun dalam perkembangan
selanjutnya mengingat akan kebutuhan jasa asuransi yang meliputi asuransi jiwa,
kesehatan dan pensiun cukup besar, maka bisnis PT Asuransi Jiwa XYZ
merambah pasar di luar Bank XYZ untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara
individu dan kumpulan.
Guna lebih meningkatkan pelayanan jasa asuransi kepada masyarakat luas,
PT Asuransi Jiwa XYZ membuka kantor-kantor penjualan di kota-kota besar yang
tersebar di seluruh Indonesia untuk memperluas pangsa pasar dan memberi
pelayanan yang lebih baik dan lebih dekat kepada nasabah.
Seiring dengan berkembangnya kantor-kantor penjualan tersebut, semakin
berkembang pula jumlah petugas penjualan sebagai konsultan keuangan bagi
nasabah untuk membantu menemukan program asuransi yang tepat sesuai dengan
kebutuhan.
Pada tahun 1995, atas dasar Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-
184/KM.17/1995 PT Asuransi Jiwa XYZ mendirikan Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (DPLK) untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan
kebutuhan pensiun di hari tua.
PT Asuransi Jiwa XYZ juga membuka unit usaha berupa Asuransi Syariah
dengan izin operasional sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor
Universitas Indonesia 35
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
36
KEP-007/KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003 dan hingga kini telah memiliki
beberapa kantor penjualan yang tersebar di kota-kota besar.
3.2. Visi dan Misi Visi:
Menjadi perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka
Misi:
1. Melaksanakan bisnis asuransi jiwa secara profesional di Indonesia.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan pemegang saham
melalui jaringan kerja yang luas.
3. Memberikan keuntungan kepada pemegang saham dan meningkatkan
kesejahteraan pegawai.
3.3. Nilai-Nilai Budaya Perusahaan
PT Asuransi Jiwa XYZ memiliki nilai-nilai budaya perusahaan yang
senantiasa selalu dipahami dan dijalankan secara konsisten demi kesejahteraan
bersama antara perusahaan dengan nasabah. Nilai-nilai tersebut adalah:
1. Integritas
Kami profesional asuransi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa bersikap jujur, menjaga nama baik perusahaan dan mematuhi
kode etik yang berlaku.
2. Profesional
Kami profesional asuransi yang bertanggung jawab dan berorientasi ke
masa depan untuk menjaga pertumbuhan usaha yang sehat dan
berkesinambungan.
3. Inovatif
Kami selalu berusaha memenuhi kepuasan nasabah melalui peningkatan
kualitas pelayanan, pengembangan produk, teknologi unggul dan sumber
daya manusia yang trampil dan ramah.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
37
4. Kemitraan
Kami profesionalisme asuransi sebagai bagian dari perusahaan selalu
mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan yang menciptakan sinergi
untuk kepentingan kemajuan perusahaan.
5. Kualitas Sumber Daya Manusia
Kami menghargai sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan,
karena itu kami selalu merekrut, mengembangkan dan mempertahankan
sumber daya manusia yang berkualitas serta berusaha menjadi teladan.
3.4. Identitas Perusahaan 1. Akta Pendirian
Akta No. 116 tanggal 28 Oktober 1987, yang dibuatkan oleh
Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta.
Berita Negara RI No. 71 tanggal 4 September 1990, Tambahan
Berita Negara RI No. 3188 tahun 1990.
Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2 – 6045. HI. 01. 01-Th.
88 tanggal 2 agustus 1988.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.03.1 66.23301 tanggal 28
September 2006 berlaku s/d tanggal 10 September 2011.
2. Izin Usaha
SK Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. Kep. 181/KM.13/1988 tanggal 10 Oktober 1988
3. Modal
Modal Dasar : Rp 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah)
Modal Disetor : Rp 220.000.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh
Milyar Rupiah)
4. Dewan Pengawas Syariah
KH Ma’ruf Amin
Prof. Dr. KH Ali Mustafa Yaqub MA
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
38
Drs. H. Mohamad Hidayat MBA, MA
5. Reasuransi
PT. (Persero) Reasuransi Umum Indonesia, Tbk
PT. Maskapai Reasuransi Indonesia
6. Struktur Organisasi
Gambar 3-1 Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa XYZ
Sumber: website PT Asuransi Jiwa XYZ
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
39
3.5. Gambaran Umum Produk Perusahaan 1. Danasiswa Syariah
Memberikan manfaat yang anda butuhkan dalam merencanakan
pendidikan bagi putra/putri anda sejak taman kanak-kanak hingga
perguruan tinggi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Memberikan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri serta
dana tabungan pendidikan dengan pilihan manfaat tambahan
berupa pembebasan biaya kontribusi apabila peserta mengalami
musibah cacat tetap total atau peserta terdiagnosa menderita
penyakit kritis.
Orang tua (ayah atau ibu) dan ananda (putra/putri) mendapatkan
perlindungan asuransi sekaligus menerima Tahapan Dana
Pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak di masa
mendatang hingga masa asuransi berakhir.
Tabel 3-1 Tahapan Dana Pendidikan Syariah
Sumber: Website PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ
Ketentuan
- Akad dari produk Danasiswa Syariah adalah akad Tabarru’
dan Wakalah bil Ujrah
- Dipasarkan dalam mata uang rupiah
- Minimum usia peserta adalah 17 tahun dan maksimum 55
tahun
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
40
- Minimum masa perjanjian 5 tahun dan maksimum 20 tahun
- Usia peserta ditambah dengan masa perjanjian tidak melebihi
65 tahun
- Masa pembayaran kontribusi reguler minimum 2 tahun
- Kontribusi dapat dibayarkan secara sekaligus (tunggal) atau
reguler (tahunan/semesteran/triwulanan atau bulanan)
Manfaat utama
1. Apabila peserta utama (ayah atau ibu) mengalami musibah
meninggal dunia dalam masa asuransi, maka:
- Secara otomatis polis menjadi bebas kontribusi dan
Tahapan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan
jenjang pendidikan anak di masa mendatang hingga masa
perjanjian asuransi berakhir.
- Jika meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka
penerima manfaat akan menerima santunan duka sebesar
50% dari Rencana Dana Pendidikan sebagai Dana
Kebajikan.
- Apabila meninggal dunia akibat kecelakaan, maka
termaslahat (ahli waris) akan menerima santunan duka
sebesar 100% dari Rencana Dana Pendidikan sebagai
Dana Kebajikan.
2. Apabila peserta anak (putra/putri) mengalami musibah
meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka termaslahat
(ahli waris) akan menerima Dana Kebajikan sebesar Rp.
15.000.000 (lima belas juta rupiah) ditambah nilai tunai polis
dan selanjutnya polis akan berakhir (terminated).
3. Jika pemegang polis peserta mengundurkan diri dalam masa
perjanjian, maka penerima manfaat akan menerima nilai tunai
pada saat mengundurkan diri.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
41
4. Pertanggungan polis akan berakhir, apabila seluruh Tahapan
Dana Pendidikan telah diterima oleh termaslahat sesuai dengan
jenjang pendidikan anak.
Manfaat tambahan (Rider)
1. Apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia karena
kecelakaan (usia peserta saat meninggal dunia tersebut tidak
melewati usia 60 tahun), maka termaslahat (ahli waris) akan
menerima manfaat/santunan tambahan berupa Dana Kebajikan
sebesar 50% dari Rencana Dana Pendidikan.
2. Apabila peserta mengalami musibah cacat tetap total akibat
dari penyakit maupun kecelakaan selama polis berlaku, maka
peserta akan menerima manfaat berupa pembebasan
pembayaran kontribusi sejak peserta diakui menderita cacat
tetap total sampai akhir pembayaran kontribusi dan usia tidak
melebihi 60 tahun.
3. Apabila peserta terdiagnosa salah satu dari 31 penyakit kritis
(critical illness) maka akan menerima manfaat berupa
pembebasan pembayaran kontribusi sejak peserta diakui
menderita cacat tetap total hingga akhir pembayaran kontribusi
dan usia tidak melebihi 60 tahun.
Ilustrasi yang diberikan perusahaan
Calon nasabah/tertanggung : Muhammad Fata Rizka
Penerima manfaat : Safa (1 tahun)
Rencana Dana Pendidikan (RDP) : Rp. 50.000.000,-
Masa perjanjian : 21 tahun
Masa bayar kontribusi : 10 tahun
Cara bayar kontribusi : Tahunan
Kontribusi : Rp. 5.000.000,-/tahun
Keterangan :Bapak Fata mengambil
manfaat rider
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
42
Manfaat asuransi yang diterima:
Tahapan Dana Pendidikan:
Berusia 4 tahun, dibayarkan 5% dari RDP = Rp. 2.500.000,-
Berusia 5 tahun, dibayarkan 10% dari RDP = Rp. 5.000.000,-
Berusia 6 tahun, dibayarkan 15 % dari RDP = Rp. 7.500.000,-
Berusia 12 tahun, dibayarkan 20 % dari RDP = Rp. 10.000.000,-
Berusia 15 tahun, dibayarkan 25 % dari RDP = Rp. 12.500.000,-
Berusia 18 tahun, dibayarkan 30 % dari NT = Rp. 8.399.000,-
Berusia 19 tahun, dibayarkan 35 % dari NT = Rp. 7.203.000,-
Berusia 20 tahun, dibayarkan 40 % dari NT = Rp. 5.560.000,-
Berusia 21 tahun, dibayarkan 50 % dari NT = Rp. 4.248.000,-
Berusia 22 tahun, dibayarkan 100 % dari NT = Rp. 4.094.000,-
1. Apabila Bapak M. Fata Rizka mengalami musibah meninggal
dunia dalam masa asuransi, maka:
- Secara otomatis polis menjadi bebas kontribusi dan
Tahapan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai
dengan jenjang pendidikan di masa mendatang hingga
masa perjanjian asuransi berakhir.
- Jika meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka
termaslahat (ahli waris) akan menerima santunan duka
50% dari Rencana Dana Pendidikan sebagai Dana
Kebajikan yakni sebesar Rp. 25.000.000,-
- Apabila meninggal duni akibat kecelakaan, maka
termaslahat (ahli waris) akan menerima santunan duka
sebesar 100% dari Rencana Dana Pendidikan sebagai
Dana Kebajikan, yakni sebesar Rp. 50.000.000,-
2. Jika peserta anak (Safa) mengalami musibah meninggal dunia
dalam masa perjanjian, maka termaslahat (ahli waris) akan
menerima Dana Kebajikan sebesar Rp. 15.000.000,- ditambah
nilai tunai polis dan selanjutnya polis akan berakhir
(terminated).
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
43
Manfaat tambahan untuk Bapak Fata (rider benefit):
Apabila peserta (Bapak M. Fata Rizka) mengalami musibah cacat
tetap total atau menderita penyakit kritis dalam masa perjanjian,
maka secara otomatis polis menjadi bebas kontribusi dan Tahapan
Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jenjang
pendidikan anak di masa mendatang hingga masa perjanjian
berakhir.
2. Danasiswa Konvensional XYZ
Danasiswa Konvensional XYZ merupakan produk asuransi jiwa
yang dirancang untuk menjamin kepastian tersedianya dana
pendidikan bagi ananda (putera/puteri) sejak mulai masuk sekolah
hingga perguruan tinggi.
Keistimewaan
1. Merupakan gabungan antara: tabungan, proteksi meninggal
dunia dengan manfaat tambahan berupa perlindungan
asuransi meninggal dunia akibat kecelakaan, penyakit kritis
dan cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan.
2. Memberikan perlindungan asuransi kepada orang tua (ayah
atau ibu) serta ananda.
3. Memberikan Tahapan Dana Pendidikan (TDP) sesuai dengan
jenjang pendidikan ananda dimasa mendatang hingga
asuransi berakhir.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
44
Tabel 3-2 Tahapan Dana Pendidikan Konvensional
Sumber: Website PT Asuransi Jiwa XYZ
Ketentuan
1. Minimum masa kontrak asuransi adalah 5 (lima) tahun.
2. Minimum masa pembayaran premi regular adalah 2 (dua)
tahun.
3. Dipasarkan dalam mata uang rupiah.
4. Pembayaran premi dapat dilakukan secara tunggal atau
regular (tahunan/semesteran/triwulanan/bulanan).
Manfaat utama
1. Jika tertanggung (ayah atau ibu) mengalami musibah
meninggal dalam masa asuransi, maka:
o Secara otomatis polis menjadi bebas premi dan
Tahapan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai
dengan jenjang pendidikan anak di masa mendatang
hingga masa asuransi berakhir.
o Apabila tertanggung meninggal bukan akibat
kecelakaan, maka penerima manfaat akan menerima
santunan duka sebesar 50% dari Rencana Dana
Pendidikan sebagai jumlah uang pertanggungan.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
45
o Apabila tertanggung meninggal akibat kecelakaan,
maka penerima manfaat akan menerima santunan duka
sebesar 100% dari Rencana Dana Pendidikan sebagai
jumlah uang pertanggungan.
2. Jika ananda sebagai tertanggung mengalami musibah
meninggal dalam masa asuransi, maka penerima manfaat
akan menerima santunan duka sebesar Rp 15.000.000,-
ditambah Nilai Tunai polis pada saat ananda meninggal dan
selanjutnya polis akan berakhir (terminated).
3. Jika pemegang polis tertanggung mengundurkan diri dalam
masa asuransi, maka penerima manfaat akan menerima Nilai
Tunai pada saat mengundurkan diri.
4. Pertanggungan polis akan berakhir jika seluruh Tahapan
Dana Pendidikan telah diterima oleh penerima manfaat sesuai
dengan jenjang pendidikan ananda.
Manfaat tambahan
Jika tertanggung (ayah atau ibu) mengalami musibah cacat tetap
total atau menderita penyakit kritis dalam masa asuransi, maka
secara otomatis polis menjadi bebas premi dan Tahapan Dana
Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jenjang pendidikan
anak di masa mendatang hingga masa asuransi berakhir.
Ilustrasi yang diberikan perusahaan
Calon nasabah/tertanggung : Ny. Sarah (40 tahun)
Penerima manfaat : Jessica (1 tahun)
Masa asuransi : 21 tahun
Masa pembayaran premi : 10 tahun
Rencana Dana Pendidikan (RDP) : Rp 50.000.000,-
Premi tahunan : Rp 5.000.000,-
Berikut manfaat yang akan diterima oleh ibu Sarah untuk ananda
Jessica
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
46
Manfaat utama (ilustrasi): Tahapan Dana Pendidikan:
Berusia 4 tahun, dibayarkan 5% dari RDP = Rp 2.500.000
Berusia 5 tahun, dibayarkan 10% dari RDP = Rp 5.000.000
Berusia 6 tahun, dibayarkan 15% dari RDP = Rp 7.500.000
Berusia 12 tahun, dibayarkan 20% dari RDP = Rp 10.000.000
Berusia 15 tahun, dibayarkan 25% dari RDP = Rp 12.500.000
Berusia 18 tahun, dibayarkan 30% dari NT = Rp 7.327.000
Berusia 19 tahun, dibayarkan 35% dari NT = Rp 6.207.250
Berusia 20 tahun, dibayarkan 40% dari NT = Rp 4.694.000
Berusia 21 tahun, dibayarkan 50% dari NT = Rp 3.445.500
Berusia 22 tahun, dibayarkan 100% dari NT = Rp 3.003.000
1. Apabila tertanggung (Ny. Sarah) mengalami musibah
meninggal dunia dalam masa asuransi, maka:
o Secara otomatis polis menjadi bebas premi dan Tahapan
Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jenjang
pendidikan anak dimasa mendatang hingga masa
asuransi berakhir.
o Apabila meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka
penerima manfaat akan menerima santunan duka 50%
dari Rencana Dana Pendidikan yakni sebesar Rp
25.000.000,-.
o Apabila meninggal dunia akibat kecelakaan, maka
penerima manfaat akan menerima santunan duka 100%
dari Rencana Dana Pendidikan yakni sebesar Rp
50.000.000,-.
2. Jika ananda (Jessica) sebagai tertanggung mengalami
musibah meninggal dalam masa asuransi, maka penerima
manfaat akan menerima santunan duka sebesar Rp
15.000.000,- ditambah Nilai Tunai polis pada saat ananda
meninggal dan selanjutnya polis akan berakhir (terminated).
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
47
3.6. Metodologi Penelitian 3.6.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam karya tulis studi kasus ini adalah penelitian
deskriptif, karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena atau
kejadian yang telah terjadi.
3.6.2. Metode Pengumpulan Data Dalam melakukan studi kasus ini, data primer diperoleh dengan cara
melakukan wawancara baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur serta
diskusi dengan pihak manajemen atau staf yang bersangkutan.
Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui Laporan Posisi
euangan, Laporan Investasi, dan website PT Asuransi Jiwa XYZ. K
3.7. Fatwa MUI Terkait Asuransi Syariah dan Investasi Syariah DSN-MUI telah mengeluarkan pedoman asuransi yang sesuai dengan
syariah, yaitu:
1. Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi
Syariah
2. Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah bil Ujrah
Pada Asuransi Syariah
3. Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ Pada
Asuransi Syariah
4. Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
5. Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah
6. Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah
Negara
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil analisa yang telah dilakukan
di PT Asuransi Jiwa XYZ. Analisis penelitian akan terbagi menjadi beberapa
bagian, yaitu:
1. Arahan investasi untuk unit kerja syariah PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ
dan PT Asuransi Jiwa Konvensional XYZ yang telah ditentukan dalam
Surat Keputusan (SK) oleh Dewan Komisaris dan secara umum telah
ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan dalam PMK No.
11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan
Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dan Keputusan Menteri
Keuangan No. 424/KMK/06/2003 tentang Kesehatan Keuangan
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.
135/PMK.06/2005 dan No. 158/PMK.010/2008.
2. Akad yang digunakan PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ untuk setiap produk
asuransi syariah. Selain mendalami akad apa saja yang digunakan
perusahaan, penelitian ini juga akan menganalisis perbedaan perlakuan
terhadap akad/perjanjian/polis dan dana peserta didalam unit syariah dan
konvensional.
3. Alokasi dan pengelolaan dana investasi dari peserta asuransi selama
periode 2010 dan 2011. Analisis yang dilakukan berfokus pada jenis dana
pada asuransi syariah, pengalokasian dana investasi, dan kesesuaian
portofolio investasi terhadap PMK No. 11/PMK.010/2011 dan PMK No.
135/PMK.06/2005 serta Arahan Investasi PT Asuransi Jiwa XYZ baik unit
syariah maupun konvensional.
4. Mekanisme pembagian hasil investasi yang dilakukan antara perusahaan
dengan peserta asuransi dengan nisbah yang telah ditetapkan dalam polis
atau akad.
Universitas Indonesia 48
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
49
4.1. Arahan Investasi Syariah dan Konvensional 4.1.1. Sasaran Hasil Investasi Syariah dan Konvensional Kebijakan PT Asuransi Jiwa XYZ dalam melakukan investasi telah
ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris yang berisi tentang
Arahan Investasi unit kerja syariah dan konvensional PT Asuransi Jiwa XYZ. SK
tersebut memiliki dasar acuan penetapan arah investasi yaitu ketentuan-ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan
Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dan
Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Hal pertama yang
diputuskan dalam SK tersebut adalah sasaran hasil investasi yang harus dicapai
perusahaan, dalam hal ini oleh Dewan Direksi. Isi dari keputusan tersebut diantara
lain:
1. Hasil investasi kekayaan Perseroan yang harus dicapai oleh Direksi
Perseroan dalam satu tahun minimal 3% diatas suku bunga acuan
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari rata-rata total investasi berdasarkan
nilai perolehan.
2. Metode perhitungan dalam rangka menghitung hasil investasi sebagaimana
dimaksud dalam poin 1 adalah pendapatan investasi dikurangi beban
investasi dibagi jumlah rata-rata investasi dikalikan 100 persen.
Hasil Investasi = Pendapatan Investasi – Beban Investasi
Jumlah Rata-Rata Investasi
x 100%
3. Hasil investasi sebagaimana tersebut dalam poin 1 dapat diubah dan
ditinjau kembali setiap saat dengan merubah arahan investasi sesuai iklim
investasi di Indonesia.
4.2. Akad Asuransi Syariah dan Konvensional Manfaat produk asuransi yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah
XYZ bukan termasuk dalam jenis produk asuransi unit link, tetapi hampir sejenis
dengan produk asuransi unit link, di mana polis asuransi menggabungkan program
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
50
proteksi, tabungan, dan investasi dalam satu produk. Dana peserta PT Asuransi
Jiwa Syariah XYZ juga belum ditempatkan ke dalam unit link seperti asuransi
syariah lainnya. Penempatan investasi dana peserta dilakukan dalam bentuk
deposito pada bank syariah, reksadana syariah, dan sukuk.
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001
tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, akad yang dapat dilakukan antara
peserta dengan perusahaan asuransi adalah akad tijarah dan/atau akad tabarru’,
termasuk akad mudharabah musytarakah dan akad wakalah bil ujrah.
Semua produk syariah milik PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ, yaitu
Danasiswa Syariah, Dwiguna Syariah, Investama Syariah, dan Purnadana Syariah,
menggunakan akad tabarru’ dan wakalah bil ujrah saat akad dimulai sampai
masa asuransi berakhir. Akad-akad tersebut akan mempengaruhi perlakuan
terhadap tujuan penggunaan dana kontribusi peserta dan hasil investasi yang
diperoleh dari kegiatan investasi perusahaan.
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006
tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, dalam akad
tabarru’, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong
peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Perusahaan bertindak sebagai
pengelola dana hibah, atas dasar wakalah dari para peserta. Mengenai
pembukuan, dana tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya. Begitu juga dengan
hasil investasi dari dana tabarru’ yang menjadi hak kolektif peserta akan
dibukukan dalam akun tabarru’. Dari hasil investasi tersebut, perusahaan dapat
memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau mudharabah
musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujrah.
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006
tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, dalam
akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk
mengelola dana, sedangkan peserta sebagai muwakkil (pemberi kuasa). Akad
wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad
dhaman). Sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi
dengan mengurangi fee yang diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
51
wanprestasi. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana
yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
Asuransi konvensional menggunakan akad mu’awadhah, yang artinya
suatu perjanjian di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain,
berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Premi yang diperoleh
perusahaan atas perjanjian polis sudah menjadi pendapatan dan hak seutuhnya
bagi perusahaan, kewajiban perusahaan hanya pada saat membayar klaim peserta.
Dapat disimpulkan bahwa, PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ
memperlakukan setoran uang dari peserta kepada perusahaan sebagai iuran
anggota (kontribusi), bukan sebagai pendapatan (income). Premi bukan menjadi
pendapatan langsung perusahaan melainkan hasil pengelolaan dana premi tersebut
yang sebenarnya menjadi pendapatan perusahaan (kecuali ujrah/fee yang
didapatkan dari premi). Pendapatan perusahaan berasal dari remunerasi
pengelolaan asuransi dan dari remunerasi pengelolaan investasi. Sedangkan bagi
PT Asuransi Jiwa Konvensional XYZ, setoran uang dari peserta atau disebut juga
dengan premi, diakui sebagai pendapatan langsung perusahaan dan tidak ada
kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan kinerja dan hasil investasi kepada
peserta.
4.3. Pengelolaan Dana Investasi Syariah 4.3.1. Jenis Dana Asuransi Syariah
Untuk produk-produk PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ yang mengandung
unsur tabungan, kontribusi yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua
jenis saku dana, yaitu dana peserta dan dana tabarru’. Dana peserta dan dana
tabarru’ yang dikumpulkan akan diinvestasikan dan hasil investasi dibagi secara
proporsional antara peserta dengan perusahaan berdasarkan nisbah bagi hasil yang
telah disepakati. Karena semua produk syariah yang dimiliki PT Asuransi Jiwa
Syariah XYZ, yaitu Danasiswa Syariah, Dwiguna Syariah, Investama Syariah,
dan Purnadana Syariah menggunakan akad tabarru’ dan wakalah bil ujrah, maka
perusahaan hanya akan mendapatkan ujrah/fee dari peserta dan tidak berhak
memperoleh bagian dari hasil investasi.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
52
Dana tabarru’ digunakan untuk membayar klaim peserta produk non
tabungan dan klaim meninggal produk non tabungan dan produk tabungan. Jika
saldo dana tabarru’ tidak mencukupi untuk membayar klaim, maka bagian
keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ dapat mencairkan deposito yang ada di
saku dana tabarru’. Jika deposito dalam saku dana tabarru’ juga tidak
mencukupi, perusahaan akan melakukan redeemptions reksadana atau aset lancar
lainnya yang ada di saku dana tabarru’.
Setiap akad yang digunakan memiliki skema masing-masing dalam
mengelola dana peserta menjadi investasi yang menghasilkan. Skema pengelolaan
dana untuk akad tabarru’ dan wakalah bil ujrah digambarkan dalam Gambar 4-1
dan Gambar 4-2 dibawah ini.
Gambar 4-1 Skema Alur Dana Tabarru’
Sumber: Materi Pelatihan Asuransi Syariah PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ
Gambar 4-1 diatas menggambarkan skema dari alur dana tabarru’ yang
dilakukan perusahaan-perusahaan asuransi syariah, termasuk PT Asuransi Jiwa
Syariah XYZ. Penjelasan dari setiap keterangan pada bagan diatas adalah sebagai
berikut:
Akad Wakalah antara peserta dan perusahaan asuransi sebagaimana Fatwa
DSN NO. 52/DSN-MUI/III/2006.
Perusahaan
Dana Tabarru’
Peserta
Premi Surplus
Cad. Tabarru’
Ujrah
Hibah
Klaim (Hibah)
Wakalah
Pengembalian Surplus
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
53
Dana Tabarru’ adalah kumpulan premi yang telah disetorkan oleh peserta
yang nantinya akan dihibahkan untuk saling tanggung-menanggung
sesama peserta.
Surplus adalah sisa dana tabarru’ setelah digunakan untuk membayar
klaim (hibah), biaya-biaya wakalah dan cadangan-cadangan pada setiap
akhir periode.
Ujrah adalah remunerasi untuk perusahaan asuransi atas jasa pengelolaan
dana tabarru’ sehingga dapat menghasilkan surplus.
Cadangan tabarru’ adalah sebagian surplus yang dihibahkan oleh peserta
setelah habis kontrak asuransi.
Pengembalian surplus adalah hak peserta yang telah habis kontrak atas
surplus yang terjadi setelah sebagiannya dihibahkan ke dalam cadangan
tabarru’.
Gambar diatas memperlihatkan alur yang dilalui dana peserta/premi
sampai dana tersebut kembali lagi kepada peserta dalam bentuk klaim dan
pengembalian surplus. Untuk penjelasan lebih detail atas skema alur dana pada
Gambar 4-1 diatas adalah:
1. Peserta melakukan perjanjian wakalah dengan perusahaan asuransi atas
kepesertaan dalam asuransi syariah.
2. Peserta menyetorkan premi kepada perusahaan asuransi, dan perusahaan
asuransi mengelompokkan setoran premi dalam ‘kantong’ dana tabarru’.
3. Jika terjadi klaim maka perusahaan membayarkan hibah yang berasal dari
dana tabarru’.
4. Pada setiap akhir periode perusahaan asuransi menghitung surplus atas
pengelolaan dana tabarru’.
5. Perusahaan mengambil presentase tertentu dari surplus yang terbentuk
sebagai ujrah berupa insentif/bonus (sesuai akadnya).
6. Surplus, untuk polis-polis yang telah habis kontrak, setelah dipotong ujrah
dihibahkan dahulu sebagian untuk pembentukan cadangan tabarru’
sebelum dikembalikan kepada peserta.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
54
7. Surplus, pembagian surplus adalah 60% dibagikan ke peserta di mana
pembagiannya 50% kembali ke dana tabarru’ dan 50% ke dana investasi
peserta. Pengelola berhak atas 40% dari surplus tersebut.
Skema atas pengelolaan dana akad wakalah bil ujrah memiliki perbedaan
dengan skema pada akad tabarru’ karena dalam akad wakalah, perusahaan
sebagai pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul ke
dalam investasi yang sesuai dengan syariah.
Gambar 4-2 Skema Pengelolaan Dana Akad Wakalah
Reasuransi
Kontribusi Retensi Sendiri
Ujrah
Ujrah
Unearned
Surplus
Klaim
Beban Akuisisi
Surplus
Hasil Inv
Surplus Dibagikan
Insentif
Alokasi
Kontribusi Bruto
Sumber: Materi Pelatihan Asuransi Syariah PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ
4.3.2. Alokasi Dana Investasi Kegiatan investasi yang dilakukan PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ harus
terdiri dari instrumen investasi syariah atau kekayaan yang diperkenankan oleh
Peraturan Menteri Keuangan dan batasan investasi yang telah ditentukan dalam
PMK No. 11/PMK.010/2011 pasal 5 dan juga disebutkan dalam SK perusahaan.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan disebutkan bahwa jenis kekayaan
yang diperkenankan dalam bentuk investasi adalah sebagai berikut:
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
55
a. Deposito pada bank,
b. Saham syariah,
c. Sukuk atau obligasi syariah,
d. Surat Berharga Syariah Negara,
e. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia,
f. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara
Republik Indonesia,
g. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang
Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang
sahamnya,
h. Reksadana syariah,
i. Efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi
kolektif efek beragun aset syariah,
j. Pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam
bentuk pembelian pembiayaan (refinancing) syariah, dan/atau
k. Emas murni.
Sedangkan instrumen investasi yang dialokasikan perusahaan sampai pada
31 Desember 2011 yang tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan PT Asuransi
Jiwa Syariah XYZ adalah:
a. Deposito syariah; investasi ke bank-bank umum syariah dan bank umum
yang memiliki cabang syariah.
o Deposito jangka pendek
- Pihak Ketiga
- Pihak Berelasi
b. Obligasi/Sukuk; investasi ke obligasi syariah BUMN, obligasi syariah
swasta, dan surat berharga syariah yang dijamin pemerintah (SBSN).
o Obligasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)
o Obligasi tersedia untuk dijual
c. Surat berharga
o Reksadana syariah
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
56
Berikut adalah pengujian kesesuaian atas instrumen investasi atau
kekayaan yang diperkenankan untuk setiap emiten/ penerbit/ manajer investasi
berdasarkan PMK No. 11/PMK.010/2011 dan SK Dewan Komisaris:
Tabel 4-1 Jenis dan Batasan Investasi Syariah
Instrumen Investasi yang Diperkenankan
Tabarru Dana Perusahaan Dana Investasi Arahan
Investasi
PMK Arahan
Investasi PMK Arahan Investasi PMK
a Deposito pada Bank 20% 20% - 20% 20% 20%b Saham Syariah 10% 10% - 10% 10% 10%c Sukuk atau Obligasi Syariah 20% 20% - 20% 20% 20%d Surat Berharga Syariah Negara - - - - - -
e Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
- - - - - -
f Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia
10% 10% - 10% 10% 10%
g
Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya
20% 20% - 20% 20% 20%
h Reksadana Syariah 10% 10% - 10% 10% 10%
i
Efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah
10% 10% - 10% 10% 10%
j
Pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian pembiayaan (refinancing) syariah
10% 10% - 10% 10% 10%
k Emas murni - 20% - 20% - 20%
l Penempatan investasi butir b,c,f,g, dan h di luar negeri - 20% - 20% - 20%
m Penempatan satu pihak, kecuali butir d dan e - 20% - 20% - 20%
Sumber: Arahan Investasi PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ dan PMK No. 11 Tahun 2011
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
57
Dari Tabel 4-1 diatas dapat diketahui bahwa perusahaan memiliki tiga
klasifikasi saku dana, yaitu Dana Tabarru’ (DT), Dana Perusahaan (DP), dan
Dana Investasi (DI). Hasil pengujian diatas menjelaskan bahwa kegiatan investasi
PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PMK
No. 11/PMK.010/2011. Selain itu, setiap jenis instrumen investasi perusahaan
juga telah sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak mengikutsertakan instrumen
investasi konvensional yang mengandung kegiatan yang diharamkan, seperti
gharar, maysir, dan riba. Untuk melihat perbedaan jumlah investasi dengan
batasan investasi secara kuantitatif, akan dijelaskan pada subbab berikutnya, yaitu
kuantitatif portofolio investasi.
4.3.3. Kuantitatif Portofolio Investasi Dalam menentukan jumlah investasi yang akan dimiliki atau dianggarkan
untuk diperoleh pada tahun berikutnya, perusahaan perlu memperhatikan batasan
investasi yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan. Selain batasan
investasi untuk setiap emiten/penerbit/manajer investasi seperti yang sudah
dijabarkan pada Tabel 4-1, perusahaan juga perlu memperhatikan batas
maksimum per jenis investasi dari total keseluruhan investasi.
Tabel 4-2 Batasan Investasi Untuk Total Keseluruhan Investasi Syariah
Jenis Investasi Tabarru Dana Perusahaan Dana Investasi
Arahan Investasi PMK
Arahan Investasi PMK
Arahan Investasi PMK
a Deposito pada Bank 75% - 75% - 75% -b Saham Syariah 40% 40% 40% 40% 40% 40%c Sukuk atau Obligasi Syariah 40% 40% 40% 40% 40% 40%d Surat Berharga Syariah Negara 75% - 75% - 75% -e
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 75% - 75% - 75% -
f Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia 10% - - - 10% -
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
58
Jenis Investasi Tabarru Dana Perusahaan Dana Investasi
Arahan Investasi PMK
Arahan Investasi PMK
Arahan Investasi PMK
g Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya 10% - - - 10% -
h Reksadana Syariah 40% 40% 40% 40% 40% 40%i Efek beragun aset syariah yang
diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah 20% 20% - 20% 20% 20%
j Pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian pembiayaan (refinancing) syariah 20% 20% - 20% 20% 20%
k Emas murni 20% 20% 20% 20% 20% 20%l Penempatan investasi butir
b,c,f,g, dan h di luar negeri 20% 20% - 20% 20% 20%m Penempatan satu pihak, kecuali
butir d dan e 20% 20% 20% 20% 20% 20%Sumber: Arahan Investasi PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ dan PMK No. 11 Tahun 2011
Dari Tabel 4-2 diatas, dapat diketahui bahwa penetapan batas maksimum
investasi PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ dalam Arahan investasi oleh Dewan
Komisaris telah sesuai dengan ketentuan atas batas maksimum per jenis investasi
dari total keseluruhan investasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan
No. 11/PMK.010/2011. Karena ada beberapa batas maksimum yang tidak
dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan, seperti deposito, surat berharga
syariah negara, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat
berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia,
surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara
Republik Indonesia menjadi anggota atau pemegang sahamnya, maka perusahaan
telah membuat kebijakan/aturan tersendiri dengan alasan demi menjaga kestabilan
dan keefektifan jumlah investasi dalam portofolio.
Pengujian kuantitatif data investasi secara kesuluruhan milik perusahaan
periode 31 Desember 2010 dan 2011 perlu dilakukan untuk menentukan berapa
jumlah investasi yang dapat diakui berdasarkan ketentuan batas maksimum yang
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
59
telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 dan
Arahan Investasi PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ dalam Surat Keputusan (SK)
oleh Dewan Komisaris. Data investasi secara keseluruhan yang dimaksud adalah
jumlah seluruh investasi yang ada di ketiga saku dana perusahaan, yaitu Dana
Tabarru’ (DT), Dana Perusahaan (DP), dan Dana Investasi (DI). Maka dari itu
sebelum melihat dan menganalisis investasi secara keseluruhan dalam Laporan
Posisi Keuangan perusahaan, perlu diketahui terlebih dahulu instrumen investasi
dari masing-masing saku dana milik perusahaan.
Pada Tabel 4-3 sampai Tabel 4-5 dapat diketahui jenis investasi apa saja
yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2010 dan 2011, dan diketahui pula
berapa presentase setiap jenis investasi terhadap jumlah investasi setiap saku
dana.
Berdasarkan hasil pengujian, terdapat perbedaan yang signifikan pada
jumlah investasi (dalam %) dana tabarru’ dan dana investasi. Hal tersebut terjadi
karena terdapat perbedaan dalam memperlakukan kedua dana tersebut. Selain
jumlah dana tabarru’ yang lebih sedikit dari dana investasi, dalam dana tabarru’
juga harus lebih berhati-hati dalam memilih instrumen investasi. Karena dana
tabarru’ merupakan dana milik peserta yang digunakan untuk saling menolong
antar peserta melalui pembayaran klaim peserta, maka perusahaan wajib untuk
mengamankan dana tabarru’ ke dalam investasi yang tidak memiliki risiko tinggi.
Sedangkan dana investasi memiliki tujuan untuk mendapatkan return yang tinggi,
sehingga dana tersebut dapat diinvestasikan ke dalam instrumen yang lebih
berisiko.
Pada tahun 2010, perusahaan mendapatkan koreksi yang cukup signifikan
dari Departemen Keuangan, yaitu dana tabarru’ PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ
memiliki kelebihan komposisi pada sukuk, di mana yang dapat
diakui/diperkenankan oleh Peraturan Menteri Keuangan hanya sebesar 40% dari
total investasi. Sehingga perusahaan melakukan koreksi atas kelebihan komposisi
tersebut ke dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada Tabel 4-3
diketahui bahwa dana tabarru’ memiliki jumlah investasi pada sukuk tahun 2010
sebesar 84,60% dan SBSN sebesar 15.36%. Karena kelebihan komposisi sukuk
tersebut, perusahaan mengkoreksi dengan menambah jumlah investasi SBSN
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
60
tahun 2011 menjadi 53,03% dan mengurangi jumlah sukuk menjadi 9,98%.
Sedangkan untuk saku dana investasi PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ memiliki
kelebihan komposisi pada reksadana, yaitu sebesar 49,60% , di mana yang dapat
diakui/diperkenankan hanya sebesar 40% dari total investasi. Sehingga
perusahaan juga melakukan koreksi atas kelebihan komposisi tersebut ke dalam
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi 30,24% pada tahun 2011.
Untuk hasil pengujian secara keseluruhan terhadap investasi perusahaan
pada periode 31 Desember 2010 dan 2011 yang terlihat pada Tabel 4-6, dapat
disimpulkan bahwa jumlah investasi perusahaan telah sesuai dengan batas
maksimum yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.
11/PMK.010/2011 dan Arahan Investasi dalam SK perusahaan, sehingga PT
Asuransi Jiwa Syariah XYZ dapat mengakui seluruh investasinya, kecuali untuk
beberapa instrumen investasi yang perlu untuk dikoreksi atas kelebihan
komposisinya. Perusahaan melakukan koreksi atas kelebihan komposisi instrumen
investasi ke dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) karena instrumen
tersebut dapat diakui/diperkenankan sampai dengan 75%. Alasan lain perusahaan
memilih untuk memiliki jumlah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) lebih
tinggi pada tahun 2011 adalah untuk mengurangi risiko yang dapat diterima oleh
perusahaan maupun peserta asuransi, mengingat bahwa SBSN memiliki risiko
yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis investasi lainnya.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
61
Tabel 4-3 Analisis Data Kuantitatif Investasi Dana Tabarru’ (DT)
Jenis Investasi 2010 2011 Rp (%) Rp (%)
Deposito 5,000,000 0.04 6,758,449,500 34.44Saham Syariah - - - -Sukuk atau Obligasi Syariah 11,030,230,000 84.60 1,959,230,000 9.98Surat Berharga Syariah Negara 2,002,550,261 15.36 10,407,598,000 53.03Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia - - - -Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh selain Negara Republik Indonesia - - - -Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional - - - -Reksadana Syariah - - 499,501,488 2.55Efek Beragun Aset Syariah - - - -Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain - - - -Emas murni - - - -Investasi lain - - - -Jumlah Investasi 13,037,780,261 100 19,624,778,988 100
Sumber: Pengolahan Data Neraca Dana Tabarru’ (DT)
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
62
Tabel 4-4 Analisis Data Kuantitatif Investasi Dana Perusahaan (DP)
Jenis Investasi 2010 2011 Rp (%) Rp (%)
Deposito 4,498,000,000 18.36 6,399,875,000 20.28Saham Syariah - - - -Sukuk atau Obligasi Syariah 9,000,000,000 36.74 9,000,000,000 28.52Surat Berharga Syariah Negara 11,000,000,000 44.90 16,153,365,784 51.19Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia - - - -Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh selain Negara Republik Indonesia - - - -Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional - - - -Reksadana Syariah - - - -Efek Beragun Aset Syariah - - - -Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain - - - -Emas murni - - - -Investasi lain - - - -Jumlah Investasi 24,498,000,000 100 31,553,240,784 100
Sumber: Pengolahan Data Neraca Dana Perusahaan (DP)
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
63
Tabel 4-5 Analisis Data Kuantitatif Investasi Dana Investasi (DI)
Jenis Investasi 2010 2011 Rp (%) Rp (%)
Deposito 12,570,713,720 22.95 10,824,250,000 26.25Saham Syariah - - - Sukuk atau Obligasi Syariah 13,030,230,000 23.79 10,071,000,000 24.42Surat Berharga Syariah Negara - - 12,470,750,000 30.24Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia - - - -Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh selain Negara Republik Indonesia - - - -Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional - - - -Reksadana Syariah 27,165,919,446 49.60 7,873,403,766 19.09Efek Beragun Aset Syariah - - - -Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain - - - -Emas murni - - - -Investasi lain - - - -Jumlah Investasi 52,766,863,166 100 41,239,403,766 100
Sumber: Pengolahan Data Neraca Dana Investasi (DI)
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
64
Tabel 4-6 Analisis Data Kuantitatif Investasi Syariah
Per 31 Desember 2010 dan 2011
Jenis Investasi 2010 2011
Rp Neraca
(%) Maks (%) Rp
Neraca (%)
Maks (%)
Deposito 17,073,713,720 18.50 75 23,982,574,500 23.91 75Saham Syariah - - 40 - - 40Sukuk atau Obligasi Syariah 33,060,460,000 35.82 40 21,030,230,000 20.97 40Surat Berharga Syariah Negara 15,005,100,522 16.26 75 39,031,713,784 38.92 75Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia - - 75 - - 75Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh selain Negara Republik Indonesia - - 10 - - 10Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional - - 10 - - 10Reksadana Syariah 27,165,919,446 29.43 40 16,246,309,020 16.20 40Efek Beragun Aset Syariah - - 20 - - 20Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain - - 20 - - 20Emas murni - - 20 - - 20Investasi lain - - 20 - - 20Jumlah Investasi 92,305,193,688 100 - 100,290,827,304 100 -
Sumber: Pengolahan Data Laporan Posisi Keuangan Syariah Per 31 Des 2010 dan 2011
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
65
umber: Diolah Dari Be
4.4.2.
g telah direvisi pada Peraturan Menteri
deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan satu
b. Saham yang tercatat di bursa efek.
4.4. Pengelolaan Dana Investasi Konvensional 4.4.1. Skema Pengelolaan Dana
Mekanisme pengelolaan dana pada PT Asuransi Jiwa Konvensional XYZ
tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana tabarru’. Semua bercampur
menjadi satu dan status dana tersebut adalah dana perusahaan. Maka dari itu
perusahaan memiliki kebebasan dalam mengelola dan menginvestasikan ke mana
saja tanpa ada pembatasan halal ataupun haram.
Gambar 4-3 Skema Arus Dana Asuransi Konvensional
rbagai Sumber
S
Alokasi Dana Investasi Kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh
perusahaan asuransi, khususnya kekayaan dalam bentuk investasi. Jenis investasi
yang diperkenankan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.
424/KMK.06/2003 Pasal 11 ayat (1) yan
Keuangan No. 135/PMK.05/2005, yaitu:
a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank termasuk deposit on
call dan
bulan.
Pemegang Saham
Pemegang Polis
Perusahaan Asuransi
Investasi
Modal
Premi
Klaim
Hasil Investasi
Dana Perusahaan
Dividen
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
66
c. Obligasi dan Medium Term Notes dengan peringkat paling rendah A atau
yang setara pada saat penempatan.
d. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia.
e. Unit penyertaan reksadana.
f. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek).
g. Bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan
untuk investasi.
h. Pinjaman hipotik.
i. Pinjaman polis.
Perusahaan telah berupaya untuk memenuhi Peraturan Menteri Keuangan
diatas dengan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan dan wajib untuk dilakukan perusahaan. Jenis
investasi yang dimiliki PT Asuransi Jiwa XYZ adalah:
a. Investasi dengan Pihak Ketiga:
o Deposito berjangka
o Pinjaman pemegang polis
o Reksadana
o Obligasi
o Saham
o Penyertaan langsung
o Properti investasi
b. Investasi dengan Pihak Berelasi:
o Deposito berjangka
o Obligasi
o Saham
o Penyertaan langsung
Berikut adalah pengujian kesesuaian atas instrumen investasi atau
kekayaan yang diperkenankan untuk setiap emiten/penerbit/manajer investasi
berdasarkan PMK No. 135/PMK.05/2005 dan SK Dewan Komisaris:
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
67
Tabel 4-7 Jenis dan Batasan Investasi Konvensional
No Jenis Investasi Dalam Negeri
Emiten/Penerbit/MI PMK
1 Deposito berjangka dan Sertifikat Deposito 20% 20%
2 Sertifikat Bank Indonesia - - 3 Saham tercatat di bursa efek 20% 20% 4 Surat Utang Korporasi dan Sukuk
Korporasi 20% - 5 Surat Utang Sukuk Korporasi yang
emitennya adalah badan hukum Indonesia berdasarkan pada: -
a. Aset tertentu (asset based) 20% 20% b. Proyek tertentu (project based) 10% -
6 Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dan negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota dan/atau pemegang saham yang berdominasi rupiah 20% -
7 Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah - -
8 Unit penyertaan Reksadana 20% 20% Unit penyertaan reksadana yang
berbentuk: 1. Kontrak Investasi Kolektif Penawaran
Umum yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
2. Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang telah dicatatkan pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
3. Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
9 Efek Beragunan Aset 10% - 10 Unit Penyertaan Dana Investasi Real
Estate 10% - 11 Penyertaan Langsung (saham yang tidak
tercatat di busa efek) - 10% 12 Bangunan dengan hak strata atau tanah
dengan bangunan - 20%
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
68
No Jenis Investasi Dalam Negeri
Emiten/Penerbit/MI PMK
13 Emas murni - 14 Pinjaman hipotik - 20% 15 Pinjaman polis 80% 80% 16 Penempatan satu pihak diluar penyertaan
langsung, kecuali butir 5 dan 6 - - 17 Penempatan pada bukan afiliasi - -
Sumber: Arahan Investasi PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ dan PMK No. 135 Tahun 2005
Dari Tabel 4-7 diatas dapat diketahui bahwa Arahan Investasi perusahaan
tentang jenis investasi yang dimiliki sampai 31 Desember 2011 telah memenuhi
ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Hasil pengujian diatas menjelaskan
bahwa kegiatan investasi PT Asuransi Jiwa XYZ secara keseluruhan termasuk
batas maksimum untuk setiap emiten/penerbit/manajer investasi telah memenuhi
ketentuan-ketentuan dalam PMK No. 135/PMK.06/2005.
4.4.3. Kuantitatif Portofolio Investasi Peraturan Menteri Keuangan telah membuat ketentuan mengenai batas
maksimum jumlah investasi yang dapat diakui perusahaan asuransi, khususnya
oleh PT Asuransi Jiwa Konvensional XYZ. Maka dari itu perusahaan perlu
menyesuaikan isi Arahan Investasi tentang batasan investasi dengan PMK No.
135/PMK.06/2005.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
69
Tabel 4-8 Analisis Data Kuantitatif Investasi
Per 31 Desember 2010 dan 2011
No Jenis Investasi 2010 2011
Rp Neraca
(%) Maks (%) Rp
Neraca (%)
Maks (%)
1 Deposito berjangka dan Sertifikat Deposito 431,518,713,720 21.65 75 377,432,574,500 16.30 75
2 Sertifikat Bank Indonesia 75 753 Saham tercatat di bursa
efek 39,378,871,933 1.98 40 39,378,871,933 1.70 404 Surat Utang Korporasi dan
Sukuk Korporasi 406,625,372,516 20.40 50 574,064,491,314 24.80 505 Surat Utang Sukuk
Korporasi yang emitennya adalah badan hukum Indonesia berdasarkan pada:
a. Aset tertentu (asset based) - - 50 - - 50
b. Proyek tertentu (project based) - - 50 - - 50
6 Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dan negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota dan/atau pemegang saham yang berdominasi rupiah - - 50 - - 50
7 Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah 971,976,000,000 48.76 75 1,202,968,000,000 51.96 75
8 Unit penyertaan Reksadana 72,534,664,054 3.64 40 61,922,409,967 2.67 40 Unit penyertaan reksadana
yang berbentuk: 1. Kontrak Investasi
Kolektif Penawaran Umum yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan - - - -
2. Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang telah dicatatkan pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan - - - -
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
70
No Jenis Investasi 2010 2011
Rp Neraca
(%) Maks (%) Rp
Neraca (%)
Maks (%)
3. Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan - - - -
9 Efek Beragunan Aset - - 20 - - 2010 Unit Penyertaan Dana
Investasi Real Estate - - 20 - - 2011 Penyertaan Langsung
(saham yang tidak tercatat di busa efek) 25,246,621,310 1.27 5 25,109,571,561 1.08 5
12 Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan 20,324,949,621 1.02 10 8,514,585,516 0.37 10
13 Emas murni - - 10 - - 1014 Pinjaman hipotik - - 10 - - 1015 Pinjaman polis 586,373,758 0.03 50 569,670,685 0.02 5016 Penempatan satu pihak
diluar penyertaan langsung, kecuali butir 5 dan 6 - - 10 - - 10
17 Penempatan pada bukan afiliasi - - 20 - - 20
Jumlah Investasi 1,993,438,190,232 100 - 2,315,069,749,048 100 -Sumber: Pengolahan Data Laporan Posisi Keuangan Per 31 Des 2010 dan 2011
Berdasarkan pengujian pada Tabel 4-8 diatas, seluruh investasi milik PT
Asuransi Jiwa Konvensional XYZ tidak melebihi batas maksimum yang
ditetapkan Arahan Investasi perusahaan dan PMK No. 135/PMK.06/2005. Maka
dapat diartikan bahwa seluruh investasi tersebut dapat diakui perusahaan.
Pada hakikatnya, perusahaan dapat memiliki jumlah investasi melebihi
batas maksimum yang telah ditetapkan, dimana hal tersebut juga akan
meningkatkan jumlah return yang akan diperoleh perusahaan, akan tetapi jumlah
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
71
yang dapat diakui perusahaan hanya terbatas pada batas maksimum dalam Arahan
Investasi perusahaan dan Peraturan Menteri Keuangan.
4.5. Mekanisme Hasil Investasi Untuk produk asuransi syariah yang menggunakan akad wakalah bil ujrah,
PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ menetapkan bahwa peserta akan mendapatkan
bagi hasil investasi sebesar 100%. Sedangkan perusahaan akan mendapatkan
ujrah yang berasal dari kontribusi peserta dan diterima atas pengelolaan risiko.
Besaran ujrah untuk kontribusi polis kumpulan sebesar 30%-50%, sedangkan
untuk kontribusi polis individu sebesar 2,5%-50% dari jumlah kontribusi peserta.
Besaran ujrah tersebut diperoleh perusahaan secara berkala, yaitu sebagai berikut:
Tabel 4-9 Besaran Ujrah Dari Kontribusi
Tahun 1 50%
Tahun 2 22,50%
Tahun 3 12,50%
Tahun 4 dst. 2,50%
Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan wakalah fee sebesar 3%
dari kontribusi bersih/nett (kontribusi bruto – ujrah – biaya) dan biaya
pengelolaan investasi sebesar Rp 15.000,- per bulan yang dipotong diawal setiap
pembayaran kontribusi. Penjelasan diatas dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Kontribusi peserta :
Kontribusi awal periode : Rp. 5.000.000,- (per tahun)
-/- Ujrah (2,5% x Rp 5.000.000,-) : Rp 125.000,-
-/- Biaya Pengelolaan
(Rp 15.000,- x 12 bulan) : Rp 180.000,-
Kontribusi bersih : Rp 4.695.000,-
Wakalah fee (3% x Rp 4.695.000,-) : Rp 140.850,-
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
72
Pendapatan = Ujrah + Biaya Pengelolaan + Wakalah Fee
= Rp 125.000,- + Rp 180.000,- + Rp 140.850,-
= Rp 445.850,-
Sedangkan PT Asuransi Jiwa Konvensional XYZ mengakui hasil investasi
sebagai bagian dari pendapatan investasi. Hasil investasi tersebut merupakan hak
perusahaan seutuhnya yang kelak dalam RUPS akhir tahun dibagikan kepada
pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan
modal.
Pendapatan dari hasil investasi yang diperoleh PT Asuransi Jiwa
Konvensional XYZ untuk tahun 2010 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp
214.562.000.000,- dan Rp 279.805.000.000,-, sedangakan PT Asuransi Jiwa
Syariah XYZ memperoleh Rp 2.176.433.013,- pada tahun 2010 dan Rp
4.364.771.309,- untuk tahun 2011,atau sebesar 11% dan 12% untuk return
konvensional periode 2010 dan 2011 dan 2% dan 4% untuk return syariah. Dapat
disimpulkan bahwa hasil investasi yang diperoleh PT Asuransi Jiwa Konvensional
XYZ jauh lebih besar dari pada hasil investasi yang diperoleh PT Asuransi Jiwa
Syariah XYZ. Hal tersebut disebabkan investasi konvensional tidak dibatasi
dengan beberapa peraturan halal dan non-halal seperti halnya investasi syariah.
Selain itu jumlah instrumen investasi di pasar modal syariah tidak sebanyak
jumlah instrumen investasi pasar modal konvensional, sehingga perusahaan
syariah sangat terbatas dalam melakukan kegiatan investasi. Hasil investasi yang
diperoleh dari dana tabarru’ PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ juga harus diberikan
kepada peserta asuransi sesuai nisbah yang telah ditentukan, sedangkan PT
Asuransi Jiwa Konvensional XYZ tidak memberikan hasil investasinya kepada
peserta melainkan dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan.
Tabel 4-10 Hasil Investasi Per 31 Desember 2010 dan 2011
Keterangan
Syariah Konvensional 2010 2011 2010 2011
a Jumlah Investasi 92,305,193,688 100,290,827,304 1,993,438,190,232 2,315,069,749,048 b Hasil Investasi 2,176,433,013 4,364,771,309 214,562,000,000 279,805,000,000 c Return (b/a) 2% 4% 11% 12%
Sumber: Pengolahan Data Hasil Investasi PT Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah XYZ
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan Studi kasus ini dilakukan atas PT Asuransi Jiwa XYZ. Kegiatan
pengelolaan dana investasi yang diteliti adalah perbedaan asuransi syariah dan
konvensional dalam akad yang digunakan dalam produk asuransi,
penempatan/alokasi dana investasi, pengujian jumlah investasi secara kuantitatif,
dan mekanisme hasil investasi.
PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ menggunakan akad wakalah bil ujrah
dalam melakukan perjanjian awal sampai masa asuransi berakhir dengan peserta
asuransi. Sedangkan PT Asuransi Jiwa Konvensional menggunakan akad
mu’awadhah.
Pada dasarnya perusahaan melakukan investasi pada instrumen investasi
yang aman dan dapat memberikan hasil yang menjanjikan. Perbedaannya, pada
investasi syariah, perusahaan diwajibkan untuk melakukan investasi yang sesuai
dengan aturan syariah, seperti investasi yang tidak mengandung gharar, maysir,
dan riba. Perbedaan pengelolaan dana investasi antara PT Asuransi Jiwa Syariah
XYZ dengan PT Asuransi Jiwa Konvensional XYZ terletak pada akad yang
digunakan dalam memperlakukan premi/kontribusi, sumber dan penempatan dana
investasi, dan mekanisme perlakuan terhadap hasil investasi perusahaan.
Berdasarkan analisa, penempatan portofolio investasi dan penerimaan
hasil investasi di kedua unit usaha telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan. Dalam Unit Kerja Syariah, PT Asuransi Jiwa XYZ
telah menempatkan dana investasi ke dalam instrumen investasi yang sesuai
dengan ketentuan syariah. Hasil investasi yang diperoleh perusahaan juga telah
dibagikan kepada peserta sesuai dengan akad wakalah bil ujrah, yaitu sebesar
100%.
Permasalahan yang dihadapi PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ terdapat pada
jumlah investasi sukuk dan reksadana pada saku dana tabarru’ dan dana investasi
yang melebihi batas maksimum pada tahun 2010. Sehingga perusahaan
Universitas Indonesia 73
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia
74
memutuskan untuk mengurangi jumlah investasi dalam sukuk dan reksadana dan
mengalihkannya ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada periode 2011.
Alasannya karena SBSN memiliki risiko yang lebih rendah dari pada instrumen
investasi lainnya, khususnya untuk dana tabarru’ yang merupakan dana milik
peserta yang digunakan untuk saling menolong antar peserta melalui pembayaran
klaim peserta, maka perusahaan wajib untuk mengamankan dana tabarru’ ke
dalam investasi yang tidak memiliki risiko tinggi
5.2. Saran 1. Perusahaan harus patuh terhadap batasan investasi yang dikeluarkan oleh
regulator. Tujuan batasan investasi bagi perusahaan adalah untuk
mengamankan dana yang dihimpun dari masyarakat yang telah
diamanahkan kepada perusahaan untuk diinvestasikan ke instrumen
investasi yang aman, untuk meminimalkan risiko dalam berinvestasi dan
memenuhi target return yang dianggarkan perusahaan. Sehingga penting
bagi perusahaan untuk dapat memenuhi batasan investasi yang dibuat oleh
regulator.
2. Perusahaan harus membuat portofolio investasi yang baik agar dapat
meminimalkan risiko apabila salah satu pihak tempat perusahaan
melakukan investasi mengalami risiko default. Sehingga perusahaan tidak
mengalami kerugian yang sangat besar atas kewajiban investee yang tidak
terbayar.
3. Perusahaan harus melakukan keseimbangan antara kewajiban dengan
investasi, di mana hal tersebut merupakan tujuan utama dibuatnya
portofolio investasi. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam
mengklasifikasikan jumlah dan jangka waktu atas kewajiban dan investasi.
4. PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ perlu melakukan investasi dalam jenis
saham syariah, di mana instrumen investasi saham syariah dapat
memberikan return untuk perusahaan yang cukup besar dibandingkan
dengan instrumen investasi lainnya.
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
DAFTAR REFERENSI
Amrin, Abdullah. Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah. Jakarta: Alex Media
Komputindo, 2011.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April
2001, tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tanggal 17 Oktober
2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September
2002, tentang Obligasi Syariah
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 tanggal 23 Maret
2006, tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi
Syariah
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tanggal 23 Maret
2006, tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008,
tentang Surat Berharga Syariah Negara
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tanggal 30 Desember
2003, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi
Nafis, M. Cholil. Teori Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia (UI-Press), 2011.
Universitas Indonesia 75
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012
Universitas Indonesia 76
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011,
tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan
Prinsip Syariah
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 135/PMK.05/2005 tanggal 27 Desember
2005, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.
424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi
Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem
Operasional. Jakarta: Gema Insani, 2004.
Suryomurti, Wiku. Super Cerdas Investasi Syariah. Jakarta: QultumMedia, 2011.
Tandelin, Eduardus. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Yogyakarta:
BPFE-Yogyakarta, 2001.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Wijayanto, Fajar. Pengelolaan Portofolio Investasi Dana Pensiun dan
Permasalahan yang Dihadapi. Depok: Perpustakaan FEUI, 2009.
www.asuransisyariah.net
Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012