MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAHBERBASIS AKRUAL

AKUNTANSI PIUTANG

KEMENTERIAN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

Definisi

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan:

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerimapembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayaratas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal inisenada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwapiutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saatini.

Definisi

• Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutangyang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannyadimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasidan/atau entitas lain.

• Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifatakumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaransesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang taktertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang,jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan denganmelakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi daridebitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldopiutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakanupaya untuk menilai kualitas piutang.

• Klasifikasi.Pungutan terdiri atas :Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;Piutang Retribusi;Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

• Klasifikasi.Perikatan terdiri atas :Pemberian Pinjaman;Penjualan;Kemitraan;Pemberian fasilitas

Transfer antar pemerintah terdiri atas :Piutang Dana bagi hasil;Piutang Dana Alokasi Umum;Piutang Dana Alokasi khusus;Piutang Dana Otonomi Khusus;Piutang Transfer Lainnya;Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;Piutang Transfer Antar Daerah;Piutang Kelebihan Transfer.

• Klasifikasi.Tuntutan Ganti Rugi terdiri atas :Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri BukanBendahara;Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara

Piutang Pendapatan Piutang Pajak DaerahPiutang RetribusiPiutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanPiutang Lain-lain PAD yang SahPiutang Transfer Pemerintah PusatPiutang Transfer Pemerintah LainnyaPiutang Transfer Pemerintah Daerah LainnyaPiutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya Bagian Lancar Tagihan Jangka PanjangBagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas LainnyaBagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian DaerahUang Muka

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang antara laindiklasifikasikan sebagai berikut

PENGAKUAN PIUTANG1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

PENGUKURAN1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan

dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurangbayar yang diterbitkan; atau

2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporandari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajakuntuk WP yang mengajukan banding; atau

3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporandari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belumditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

PENGUKURANPiutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dandicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secaraumum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undanganini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karenapendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor.

PENGUKURAN PIUTANG ATAS PERISTIWA KETERJADIANNYA

Pemberian pinjamanPiutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkandari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilaidengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasatersebut.

PenjualanPiutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskahperjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) padaakhir periode pelaporan.KemitraanPiutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuanyang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan

Pemberian fasilitas/jasaPiutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasayang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periodepelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang mukayang telah diterima.

PENILAIAN• Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan (net realizable value).• Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara

nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutangadalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkanmenjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;3. Kualitas Piutang Diragukan;4. Kualitas piutang Macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (selfassessment) dilakukan dengan ketentuan:Kualitas Lancar, dengan kriteria:Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atauWajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atauWajib pajak kooperatif; dan/atauWajib pajak likuid; dan/atauWajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. KualitasKurang Kurang Lancar, dengan kriteria:Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atauWajib pajak kurang kooperatif; dan/atauWajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atauWajib pajak mengajukan keberatan/banding.Kualitas Diragukan, dengan kriteria:Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atauWajib pajak tidak kooperatif; dan/atauWajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atauWajib pajak mengalami kesulitan likuiditasKualitas Macet, dengan kriteria:Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atauWajib pajak tidak ditemukan; dan/atauWajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atauWajib pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh KepalaDaerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:Kualitas Lancar, dengan kriteria:Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atauWajib pajak kooperatif; dan/atauWajib pajak likuid; dan/atauWajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. Kualitas

Kurang Kurang Lancar, dengan kriteria:Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atauWajib pajak kurang kooperatif; dan/atauWajib pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atauWajib pajak tidak kooperatif; dan/atauWajib pajak mengalami kesulitan likuiditas

Kualitas Macet, dengan kriteria:Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atauWajib pajak tidak ditemukan; dan/atauWajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atauWajib pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untukobjek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristiksebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1bulan;

2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampaidengan 3 bulan;

3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12bulan;

4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih padasetiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No. Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih

1. Lancar 0,5 %2. Kurang Lancar 10 %3. Diragukan 50 %4. Macet 100 %

Pengungkapan

• Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasimengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CatatanAtas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

• kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuandan pengukuran piutang;

• rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkatkolektibilitasnya;

• penjelasan atas penyelesaian piutang;• jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti

rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutangyang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damaimaupun pengadilan.

Sistem Akuntansi Piutang SKPD

Pihak Pihak Yang terkait1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).2. Bendahara Penerimaan SKPD.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR Daerah)SP2DDokumen yang dipersamakan

Dokumen yang digunakan

Jurnal StandarPada saat SKPD menerbitkan SKR Daerah oleh SKPD mencatat dengan jurnal standar :

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal NoBukti

KodeRekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXX X.X.X.XX.XX Piutang ▁. XXXX.X.X.XX.XX Pendapatan ▁. LO XXX

Pada saat SKPD menerima pembayaran dari wajib retribusi maka SKPD mencatat denganjurnal standar :Jurnal LO dan Neraca

Tanggal NoBukti

KodeRekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Kas bend pengeluaran XXXX.X.X.XX.XX Piutang▁▁ XXX

Jurnal LRA

Tanggal NoBukti

KodeRekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Perubahan SAL XXXX.X.X.XX.XX Pendapatan ▁.LRA XXX

Pada saat diterima Nota Kredit dari bank dimana wajib retribusi melakukan pembayaranlangsung ke rek bendahara penerimaan atas pendapatan maka SKPD akan mencatat jurnalstandar :Jurnal LO dan Neraca

Tanggal NoBukti

KodeRekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Kas bend pengeluaran XXXX.X.X.XX.XX Pendapatan ▁LO XXX

Jurnal LRA

Tanggal NoBukti

KodeRekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Perubahan SAL XXX

X.X.X.XX.XX Pendapatan ▁.LRA XXX

Pada saat diterima Nota Kredit dari bank dimana wajib retribusi melakukanpembayaran langsung ke rek bendahara penerimaan atas piutang maka SKPDakan mencatat jurnal standar :Jurnal LO dan Neraca

Tanggal NoBukti

KodeRekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Kas bend pengeluaran XXXX.X.X.XX.XX Piutang ▁▁▁ XXX

Jurnal LRA

Tanggal NoBukti

KodeRekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Perubahan SAL XXX

X.X.X.XX.XX Pendapatan ▁.LRA XXX

Sistem Akuntansi Piutang PPKDPihak Pihak Terkait1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)2. Bendahara PenerimaanDokumen yang digunakan :1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)2. Bendahara Penerimaan

Dokumen yang digunakan :Uraian Dokumen

Piutang Pajak Daerah SKPDaerah/SKPDKB/Dokumen

yang dipersamakanPiutang Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan

Hasil RUPS/Dokumen yangdipersamakan

Piutang Lain-lain PAD yang sah:• Jasa Giro/Bunga deposito Nota Kredit/sertifikat

deposito/dokumen yangdipersamakan

• Tuntutan Ganti kerugian daerah SKPembebanan/SKP2K/SKTJM/D

okumen yang dipersamakan• Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan Keputusan

Pengadilan/Dokumen yangdipersamakan

Uraian DokumenPiutang Transfer Pemerintah Pusat :• Bagi Hasil Pajak PMK• Bukan hasil pajak PMK• DAU Perpres• DAK PMK• Bukan hasil pajak PMKPiutang Transfer Pemerintah Lainnya:• Dana Otsus PMK• Dana Penyesuaian PMK• Piutang Dana Bos Kurang Salur Keputusan Kepala

Daerah/PMK/Dokumen yangdipersamakan

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya• Bagi Hasil Pajak Keputusan Kepala

Daerah/Dokumen yangdipersamakan

• Bantuan Keuangan Keputusan KepalaDaerah/Dokumen yang

dipersamakan

Uraian Dokumen• Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah/Dokumen

yang dipersamakan• Piutang Pendapatan Lainnya Dokumen yang dipersamakanBagian Lancar Tagihan JangkaPanjang

Surat keputusan KepalaDaerah/Dokumen yang

dipersamakanBagian Lancar Tagihan PinjamanJangka Panjang kepada EntitasLainnya

Surat Keputusan KepalaDaerah/Dokumen yang

dipersamakanBagian Lancar Tagihan PenjualanAngsuran

Kontrak/Perjanjian Penjualan secaraanggsuran/Dokumen yang

dipersamakanBagian lancar Tuntutan GantiKerugian Daerah

Surat Keputusan Pembebanankerugian/Dokumen yang

dipersamakanUang Muka SP2D/Nota Debet/Dokumen yang

dipersamakan

Jurnal StandarTelah diterbitkan SKP Daerah Pajak Hotel dan wajib pajak belummelakukan pembayaran maka fungsi akuntansi akan melakukanjurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal NoBukti

KodeRekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Piutang ▁. XXX

X.X.X.XX.XX Pendapatan ▁. LO XXX

Telah diterima Nota Kredit dari bank/ Bukti tanda terima pembayaran/buktipenerimaan kas/dokumen yang dipersamakan dimana wajib pajak melakukanpembayaran atas piutang pajak ke bendahara penerimaan maka fungsi akuntansimelakukan jurnal standar :

Jurnal LRA

Tanggal NoBukti

KodeRekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Perubahan SAL XXXX.X.X.XX.XX Pendapatan ▁.LRA XXX

Jurnal LO dan NeracaTanggal No

BuktiKode

Rekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Kas di kas daerah XXXX.X.X.XX.XX Piutang ▁▁▁ XXX

Jurnal StandarTelah diterima dokumen berupa PMK/Perpres/Surat Keputusan KepalaDaerah/Kontrak/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan dan belumditerima pembayaran maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal NoBukti

KodeRekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Piutang ▁. XXXX.X.X.XX.XX Pendapatan ▁. LO XXX

Telah diterima Nota Kredit dari bank/ Bukti tanda terima pembayaran/buktipenerimaan kas/dokumen yang dipersamakan dimana terjadi pemindah bukuanke kas daerah, oleh itu bendahara penerimaan akan mencatat sebagaipenerimaan kas untuk pelunasan piutang maka fungsi akuntansi melakukan jurnalstandar :

Jurnal LRA

Tanggal NoBukti

KodeRekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Perubahan SAL XXXX.X.X.XX.XX Pendapatan ▁.LRA XXX

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal NoBukti

KodeRekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXX X.X.X.XX.XX Kas di kas daerah XXXX.X.X.XX.XX Piutang ▁▁▁ XXX

TERIMA KASIH