akb.ac.id€¦ · Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar di Kota Blitar Direktur...

4

Transcript of akb.ac.id€¦ · Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar di Kota Blitar Direktur...

Page 1: akb.ac.id€¦ · Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar di Kota Blitar Direktur Jenderal Kelembagaan 11mu Pengetahuan, Teknologi, ... di Kota Blitar; Undang-Undang
Page 2: akb.ac.id€¦ · Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar di Kota Blitar Direktur Jenderal Kelembagaan 11mu Pengetahuan, Teknologi, ... di Kota Blitar; Undang-Undang
Page 3: akb.ac.id€¦ · Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar di Kota Blitar Direktur Jenderal Kelembagaan 11mu Pengetahuan, Teknologi, ... di Kota Blitar; Undang-Undang
Page 4: akb.ac.id€¦ · Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar di Kota Blitar Direktur Jenderal Kelembagaan 11mu Pengetahuan, Teknologi, ... di Kota Blitar; Undang-Undang

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK · PDF filetelah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 ... Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular ... tentang upaya pencegahan dan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK · PDF filetelah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 ... Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular ... tentang upaya pencegahan dan

BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ... Pasal 18 ayat

BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ... Pasal 18 ayat

ppid.sumbarprov.go.id · 2020-07-23 · Manajemen Data Program Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Undang — Undang RI Nomor 36 tahun

ppid.sumbarprov.go.id · 2020-07-23 · Manajemen Data Program Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Undang — Undang RI Nomor 36 tahun

Lampiran Surat Keputusan: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR ... · Pengertian Kurikulum Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem ... pelajaran Bahasa Arab yang sangat diperlukan

Lampiran Surat Keputusan: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR ... · Pengertian Kurikulum Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem ... pelajaran Bahasa Arab yang sangat diperlukan

PERATURAN WALIKOTA SEMARANGsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/20170726095931Perwal07th06.pdf · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan ... Direktur PDAM Kota Semarang

PERATURAN WALIKOTA SEMARANGsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/20170726095931Perwal07th06.pdf · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan ... Direktur PDAM Kota Semarang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang ...gloopic.net/uploads/doc/skep/KP_238_Tahun_2014... · secara lengkap, DirekturJenderal ... 17 April 2014 DIREKTUR JENDERAL

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang ...gloopic.net/uploads/doc/skep/KP_238_Tahun_2014... · secara lengkap, DirekturJenderal ... 17 April 2014 DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN … · pelaku usaha di Kota Blitar berusaha menyelenggarakan perlindungan konsumen tersebut dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN … · pelaku usaha di Kota Blitar berusaha menyelenggarakan perlindungan konsumen tersebut dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor

Peraturan.go.id - UNDANG-UNDANG REPUBLIK ...9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan

Peraturan.go.id - UNDANG-UNDANG REPUBLIK ...9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS … Kabupaten Blitar Tahun 2017 dapat ditetapkan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS … Kabupaten Blitar Tahun 2017 dapat ditetapkan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan

DIREKTUR JENDERAL, KAMARUDDIN AMINpendis.kemenag.go.id/file/dokumen/201702SKPedumRisetPTKI.pdf · Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

DIREKTUR JENDERAL, KAMARUDDIN AMINpendis.kemenag.go.id/file/dokumen/201702SKPedumRisetPTKI.pdf · Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM …diktis.kemenag.go.id/NEW/file/dokumen/3215541987323494nPTKI.pdf · Berdasarkan amanah dari Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 20

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM …diktis.kemenag.go.id/NEW/file/dokumen/3215541987323494nPTKI.pdf · Berdasarkan amanah dari Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 20

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG ... filejang proses belajar mengajar di madrasah ; ... Keputu san Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang ... Undang -Undang

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG ... filejang proses belajar mengajar di madrasah ; ... Keputu san Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang ... Undang -Undang

BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR

BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · PDF fileORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak ... pemain drama, penari, 4

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · PDF fileORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak ... pemain drama, penari, 4

PEMERINTAH KOTA BLITAR - jdih.setjen.kemendagri.go.id Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat; 2. Undang – Undang

PEMERINTAH KOTA BLITAR - jdih.setjen.kemendagri.go.id Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat; 2. Undang – Undang

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG …Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten .Timor Tengah Utara), sehingga bentuk pemilihannya “Setuju” dan “Tidak Setuju”.

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG …Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten .Timor Tengah Utara), sehingga bentuk pemilihannya “Setuju” dan “Tidak Setuju”.

BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR KEDUDUKAN, …

BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR KEDUDUKAN, …

Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan153.92.4.138/amdal_info/uploads/izin/PT JAYA JAGAT RAYA_PT Jay… · - 2-Memperhatikan Menetapkan 3. Undang-Undang Nomor 32

Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan153.92.4.138/amdal_info/uploads/izin/PT JAYA JAGAT RAYA_PT Jay… · - 2-Memperhatikan Menetapkan 3. Undang-Undang Nomor 32

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG … · PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 16/PJ/2007 TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ... Undang-Undang

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG … · PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 16/PJ/2007 TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ... Undang-Undang

SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ...sibopaksara.kemdikbud.go.id/uploads/2019-04/juknis-bop...2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ...sibopaksara.kemdikbud.go.id/uploads/2019-04/juknis-bop...2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik