Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang...

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR :KP 238 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-22

(ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-22),PROSEDUR PENETAPAN JAM OPERASI BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentangPeraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139(Civil Aviation Safety Regulation, Part 139) tentang BandarUdara (Aerodrome), telah diatur mengatur mengenai jamoperasi bandar udara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk dan Tata CaraPeraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-22(Civil Aviation Safety Regulation Part 139-22), ProsedurPenetapan Jam Operasi Bandar Udara dengan PeraturanDirektur Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentangPetunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlakupada Departemen Perhubungan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentangPembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup BandarUdara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5296);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 55 Tahun 2013;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 tahun 2009tentang Sistem Manajemen Keselamatan (SafetyManagement System);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 tahun 2009tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentangBandar Udara (Aerodrome) sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan menteri Perhubungan NomorPM 74 Tahun 2013;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 tahun 2009tentang Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang BerlakuPada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARATENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURANKESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-22{ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-22), PROSEDURPENETAPAN JAM OPERASI BANDAR UDARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaanterpenuhinya persyaratan keselamatan dalampemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandarudara, angkutan udara, navigasi penerbangan, sertafasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

2. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yangmemberikan perlindungan kepada penerbangan daritindakan melawan hukum melalui keterpaduanpemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, danprosedur.

3. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan denganmenggunakan pesawat udara untuk mengangkutpenumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalananatau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yanglain atau beberapa bandar udara.

4. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atauperairan dengan batas-batas tertentu yang digunakansebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas,naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempatperpindahan intra dan antarmoda transportasi, yangdilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamananpenerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjanglainnya;

5. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha miliknegara, badan usaha milik daerah, atau badan hukumIndonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi,yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udarauntuk pelayanan umum.

6. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembagapemerintah di bandar udara yang bertindak sebagaipenyelenggara bandar udara yang memberikan jasapelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yangbelum diusahakan secara komersial.

7. Jam Operasi Bandar Udara adalah ruang waktuberoperasinya bandar udara.

8. Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara adalah semuafasilitas dan peralatan baik di dalam maupun di luarbatas-batas bandar udara, yang dibangun atau dipasang(diinstalasi) dan dipelihara untuk tujuan melayanikedatangan, keberangkatan dan permukaan pergerakanpesawat udara, termasuk pelayanan darat pesawat udara.

9. Personel Bandar Udara adalah personel yang terkaitlangsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/ataupemeliharaan fasilitas dan peralatan bandar udara.

10. Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical InformationPublication/AIP) adalah publikasi yang diterbitkan olehatau di bawah kewenangan Direktur Jenderal yangberisikan informasi aeronautika yang diperlukan baginavigasi.

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal PerhubunganUdara.

12. Direktur adalah Direktur Bandar Udara.

Pasal 2

Pengoperasian bandar udara harus sesuai dengan jam operasibandar udara yang ditetapkan oleh Direktur JenderalPerhubungan Udara.

Pasal 3

(1) Direktur Jenderal Perhubungan Udara menetapkan jamoperasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 didasarkan pada :

a. kajian kemampuan operasional bandar udara; dan

b. buku pedoman pengoperasian bandar udara(aerodrome manual).

(2) Kajian kemampuan operasional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. kemampuan operasional bandar udara;

b. kemampuan pelayanan lalu lintas penerbangan; dan

c. permintaan jasa angkutan udara.

(3) Kajian kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a dan b sesuai dengan format sebagaimanatercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

(4) Buku pedoman pengoperasian bandar udara(aerodrome manual) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, merupakan buku pedoman pengoperasian bandarudara (aerodrome manual) di setiap bandar udara umumyang beroperasi.

Pasal 4

Jam operasi bandar udara berlaku 7 (tujuh) hari setelahdiinformasikan melalui publikasi informasi aeronautika(aeronautical information publication/AIP).

Pasal 5

(1) Badan Usaha Bandar Udara atau Unit PenyelenggaraBandar Udara dapat mengajukan perubahan jam operasibandar udara.

(2) Permohonan perubahan jam operasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepadaDirektur Jenderal dengan melampirkan kajiankemampuan operasional bandar udara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

(1) Setelah permohonan perubahan jam operasi bandar udarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diterimasecara lengkap, Direktur Jenderal melakukan evaluasi.

(2) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdapat kajian yang dinilai tidak tepat,dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.

(3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) harus dituangkan dalam berita acara danditandatangani oleh petugas yang melakukan pemeriksaanlapangan dan Kepala Bandar Udara.

Pasal 7

Pemberitahuan diterima atau ditolaknya permohonanperubahan jam operasi bandar udara disampaikan dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonanditerima secara lengkap atau setelah dilakukannyapemeriksaan lapangan.

Pasal 8

(1) Dalam keadaan tertentu Kepala Badan Usaha BandarUdara atau Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udaradapat melakukan perubahan jam operasi bandar udarayang bersifat sementara.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. ganguan teknis operasional seperti:

1. operasi pesawat udara;

2. pelayanan lalu lintas penerbangan; dan

3. operasi bandar udara.

b. kondisi darurat seperti:

1. cuaca;

2. bencana alam; dan

3. bantuan kemanusiaan.

c. kegiatan yang bersifat nasional atau internasional.

(3) Bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku sampai dengan dapat ditanggulanginya atauselesai kegiatan tersebut.

Pasal 9

Kepala Badan Usaha Bandar Udara atau Kepala UnitPenyelenggara Bandar Udara dalam melakukan perubahan jamoperasi bandar udara yang bersifat sementara, harusmemperhatikan :

a. ketersediaan dan kemampuan fasilitas/peralatan bandarudara;

b. ketersediaan personel bandar udara;

c. prosedur pengoperasian bandar udara;dan

d. kemampuan pelayanan lalu lintas penerbangan.

Pasal 10

Perubahan jam operasi bandar udara yang bersifat sementaraharus 1 (satu) jam diNOTAMkan sebelum keberangkatanpesawat udara dari bandar udara asal oleh Kepala BadanUsaha Bandar Udara atau Kepala Unit Penyelenggara BandarUdara.

Pasal 11

Penetapan perubahan jam operasi bandar udara yang bersifatsementara wajib dilaporkan oleh Kepala Badan Usaha BandarUdara atau Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara kepadaDirektur dan Kepala Otoritas Bandar Udara.

Pasal 12

(1) Badan Usaha Bandar Udara dan Unit PenyelenggaraBandar Udara wajib menjamin beroperasinya seluruhfasilitas dan peralatan bandar udara serta bertugasnyapersonel bandar udara sekurang-kurangnya 60(enam puluh) menit sebelum jam operasi bandar udaradimulai.

(2) Badan Usaha Bandar Udara dan Unit PenyelenggaraBandar Udara dapat menghentikan kegiatan operasionalbandar udara sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menitsetelah jam operasi bandar udara berakhir.

Pasal 13

(1) Badan Usaha Bandar Udara atau Unit PenyelenggaraBandar Udara yang melanggar ketentuan jam operasibandar udara sebagaimana diatur dalam Peraturan ini,dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan

b. denda administratif.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangkawaktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanyaperingatan tertulis ketiga, Badan Usaha Bandar Udaraatau Unit Penyelenggara Bandar Udara tidak melakukanperbaikan, dikenakan denda administratif.

Pasal 14

Direktur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaanPeraturan ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Jakarta

pada Tanggal: 17 April 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;2. Sekretaris Jenderal;3. Inspektur Jenderal;4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);8. Direktur Utama Perum LPPNPI; dan9. Ketua Asosiasi Penyelenggara Bandar Udara Indonesia (APBI).

SALINAN dihttat^esuai dengan aslinyaKEPALA^afeiS^lKUM DAN HUMAS

HUBUD

AYAT

LAMPIRAN IPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARANOMOR:

TANGGAL:

TENTANGPETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATANPENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-22 (CIVIL AVIATION SAFETYREGULATION PART 139-22), PROSEDUR PENETAPAN JAMOPERASI BANDAR UDARA

KP 238 TAHUN 201417 April 2014

KAJIAN KEMAMPUAN OPERASIONAL BANDAR UDARA

I. DATA BANDAR UDARA

1. Nama Bandar Udara

2. Kota/Propinsi

3. Pemilik

4. Pemegang Sertifikat Bandar Udara

5. Status

6. Koordinat

7. Jarak Terhadap Kota

8. Elevasi

9. Aerodrome Reference Temperatur

10. Jenis Pelayanan Penerbangan

11. Dimensi Runway

12. Klasifikasi Bandar Udara

13. Tipe Runway

14. Strength (PCN) and Surface ofRunway

15. Pesawat terbesar yang beroperasi

16. Jam Operasi

17. Sertifikat/Register Bandar Udara Nomor

0C

1/2/3/4 (A/B/C/D/E/F)

23.00- 11.00UTC /

(..,...+ 7- ...... + 7) WIB

II. DATA KAJIAN KEMAMPUAN OPERASIONAL BANDAR UDARA

A. CHECKLIST RUNWAY

NO OBJEK REF. PERATURAN N/A S U CATATAN

1. Marka:

KM 21/2005SNI 03-7095-

2005/MOS

a. Pre-runway-end MOS.8.3.2

b. Runway Centrelinemarking

SNI.6.1.1/MOS. 8.3.3

c. Runway DesignationMarking

SNI.6.1.1/MOS.8.3.4

d. Runway end marking MOS.8.3.5

e. Runway Side-stripemarking

SNI.6.1.4/MOS.8.3.6

f Aiming Point marking SNI.6.1.5/MOS.8.3.7

g. Touchdown zone marking SNI.6.1.6/MOS.8.3.8

h. Threshold marking SNI.6.1.3/MOS. 8.3.9

i. Temporarily DisplacedThreshold marking

MOS.8.3.11

j. Displaced Thresholdmarking

SNI.6.1.7

k. Pre-threshold marking SNI.6.1.8

2. Runway Lighting (warna dan

kondisi); MOS.9.9

a. Runway Edge Lights. MOS.9.9.2

b. Runway Threshold Lights. MOS.9.9.9

c. Runway End Lights. MOS.9.9.16

d. Runway Turning Area EdgeLights.

MOS.9.9.21

e. Stopway Lights. MOS. 9.9.22

f Runway Center Line Lights. MOS. 9.9.23

. Runway Touchdown ZoneLights.

MOS. 9.9.24

3. Lebar Runway 18ms/d 60m MOS. 6.2.3

4. Runway Strip

a.Panjang Runway Strip(Code Number 1 : 30m),(Code Number 2,3 A :60m)

MOS. 6.2.17


b. Lebar Runway Strip(Code Number lab: 60m/30m),(Code Number 2c : 80m),(Code Number 3 : 90m),(Code Number 3,4 : 150m)

MOS.6.2.18.

5. RESA

(panjang min. 90m, lebar 2 xlebar runway )(panjang min 60 m untuk codenumber 3,4 (pesawatpropeller))(Code Number 1,2 & noninstrument tdk diperlukanRESA)

MOS.6.2.25

6.

Kondisi runway dan runwaystrip

a. Runway bebas dari FOD.

b. Permukaan runway (retak,

crack).

c. Ketinggian rumput di

runway strip.

7. PAPI/VASI MOS.9.8.3/9.8.4.

8. Wind Direction Indicator MOS.8.7

9. Rambu : SNI 03-7095-2005

a. Mandatory Instruction Sign SNI7.1.1/M0.8.6.7

1). Runway Designation Sign MOS.8.6.8

2). Runway Intersection Sign MOS.8.6.13

b. Information Sign SNI.7.1.1/MOS.8.6.14

1) Direction Sign MOS.8.6.16

2) Designation Sign MOS.8.6.17

3) Take-OffRun AvailableSign

MOS.8.6.18

Keterangan:N/A = Not AvailableS = SatisfactoryU = Unsatisfactory

B. CHECKLIST TAXIWAY


1. Marka : KM 21/2005SNI 03-7095-2005/MOS

a. Taxi Guideline Marking MOS. 8.4.2

b. Runway Holding PositionMarking

SNI.6.2.2/MOS. 8.4.3

c. Intermediate HoldingPosition Marking

MOS. 8.4.4

d. Taxiway Edge Marking SNI.6.2.3/MOS.8.4.5

e. Holding Bay Marking MOS.8.4.6

f. Taxiway PavementStrength Limit Marking

MOS.8.4.7

g. Taxiway CentrelineMarking

SNI.6.2.1

h. Taxi Shoulder Marking SNI.6.2.4

i. Exit Guidance LineMarking

SNI.6.2.6

j. Road Holding PositionMarking

SNI.6.2.7

2.

Taxiway Lighting (warnadan kondisi): MOS.9.12

a. Taxiway Center Line Lights MOS.9.12.1

b. Taxiway Edge Lights. MOS.9.12.7

c. Runway Guard Lights. MOS.9.12.16

3. Lebar taxiway 7.5m s/d25m

MOS.6.3.1

4. Taxiway Strip MOS.6.3.11

5. Kondisi taxiway strip

6. Rambu : SNI 03-7095-2005

a. Mandatory InstructionSign SNI7.1.1/MOS.8.6.7

1). Runway Holding PositionSign MOS.8.6.10

2). Aircraft NO ENTRY MOS.8.6.11

3). Vehicular STOP MOS.8.6.12

1


4). Runway Intersection Sign MOS.8.6.13

b. Information Sign. SNI.7.1.1/MOS.8.6.14

1) Taxiway Location Sign MOS.8.6.15

2). Direction Sign MOS.8.6.16

3). Designation Sign MOS.8.6.17

4). Runway exit sign MOS.8.6.19

C. CHECKLIST LAIN-LAIN


1. Pemberian tanda obstacle

berupa marka dan perlampuanpada malam hari

MOS.139.9.1.4

2. Kendaraan beroperasi diareamanouver bandar udara

harus dilengkapi denganrambu dan lampu.

MOS.139.8.10.4

3. Pada daerah yang sedangdalam pekerjaanpembangunan dilengkapidengan marka dan atau lampuberwarna merah, bendera

warna merah/orange/kuningdan putih

MOS.139.8.9.4.

Keterangan:N/A = Not AvailableS = SatisfactoryU = Unsatisfactory

1. CHECKLIST GANGGUAN BINATANG LIAR

NO. OBJEK REF. PERATURAN S u CATATAN

1. Apakah mempunyai SOP Bird

Strike?

MOS.139.10.14

2. Ketika terjadi hazard apakah

sudah dilakukan tindakan

mitigasi?

MOS. 139.10.14

3. Apakah sudah dilakukan

upaya nyata untuk

mengurangi gangguanbinatang liar di lapangan?

MOS. 139.10.14

Keterangan:S = SatisfactoryU = Unsatisfactory

2. CHECKLIST PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT

KEBAKARAN (PKP-PK)DAN PEMADAM

NO. OBJEK REF. PERATURAN S U CATATAN

1. Apakah sudah tersedia

layanan PKP-PK?

KM 24/2005SNI 03-7095-2005

ANNEX 14.9

2. Periksa movement 3 (tiga)bulan terakhir apakah < 700

movement, jika ya kategoridapat ditoleransi turun satu

level kategori.

KM 24/2005SNI 03-7095-2005

ANNEX14.9.2.3/5/6

3. Hasil uji petik terakhir Respontime kendaraan PKP-PK, mobil

pertama maksimal 3 menit,

Mobil berikutnya 4 menit).

KM 24/2005SNI 03-7095-2005

ANNEX14.9.2.3/5/6

4. Periksa dokumen lisensi &

rating personil PKP-PK. KM 24/2005SNI 03-7095-2005

ANNEX14.9.2.3/5/6

5. Periksa kelengkapan peralatan

personil PKP-PK antara lain :

Helm, sarung tangan, sepatuboat, masker, baju tahan api.

KM 24/2005SNI 03-7095-2005

ANNEX14.9.2.3/5/6

6. Periksa apakah area sekitar

bandara terdapat gunung,danau, rawa rawa, perairan,sehingga memerlukankendaraan khusus.

KM 24/2005SNI 03-7095-2005

ANNEX14.9.2.3/5/6

7. Periksa kelengkapan grid maptermasuk yang ada dimobil.

KM 24/2005SNI 03-7095-2005

ANNEX14.9.2.3/5/68. Periksa kelengkapan rescue

pada tiap kendaraan PKP-PK.KM 24/2005

SNI 03-7095-2005

ANNEX14.9.2.3/5/69. Mimimum jumlah kendaraan

yang tersedia sesuai dengankategori PKP-PK.

KM 24/2005SNI 03-7095-2005

ANNEX14.9.2.3/5/6


3. CHECKLIST PERSONEL BANDAR UDARA

NO. OBJEK REF. PERATURAN S U CATATAN

l. Apakah personel Teknik bandaramemiliki STKP/Lisensi

CASR 139.045

2. Apakah personel Listrik bandaramemiliki STKP/ Lisensi

CASR 139.045

3. Apakah personel Mekanikalbandara memiliki STKP/ Lisensi

CASR 139.045

4. Apakah personel Elektronika

bandara memiliki STKP/ Lisensi

CASR 139.045

5. Apakah personel PKP-PK memiliki

STKP/ Lisensi

CASR 139.045

6. Apakah personel pergerakanpesawat / Apron Movement Control

memiliki STKP/ Lisensi

CASR 139.045

7. Apakah personel Marshallingmemiliki STKP/ Lisensi

CASR 139.045

8. Apakah personel Aviobridgememiliki STKP/ Lisensi

CASR 139.045

9. Apakah personel PeralatanPelayanan Darat Pesawat Udara(GSE) memiliki STKP/ Lisensi

CASR 139.045

10. Apakah personel pengelola &pemantau lingkungan memilikiSTKP/ Lisensi

CASR 139.045

11. Apakah personel salvage memiliki

STKP/ Lisensi

CASR 139.045


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN

KEPA

i dengan aslinyaM DAN HUMAS

UBUD

LA

MP

IRA

NII

PE

RA

TU

RA

ND

IRE

KT

UR

JEN

DE

RA

LP

ER

HU

BU

NG

AN

UD

AR

A

SPx^SS,KP

238TAHUN

2014TA

NG

GA

L:1

7A

pril

20

14

TE

NT

AN

GP

ET

UN

JUK

DA

NT

AT

AC

AR

AP

ER

AT

UR

AN

KE

SE

LA

MA

TA

NP

EN

ER

BA

NG

AN

SIP

ILB

AG

IAN

13

9-2

2(C

IVIL

AV

IAT

ION

SA

FE

TY

RE

GU

LA

TIO

NP

AR

T1

39

-22

),P

RO

SE

DU

RP

EN

ET

AP

AN

JAM

OP

ER

AS

IB

AN

DA

RU

DA

RA

KA

JIA

NK

EM

AM

PU

AN

PE

LA

YA

NA

NL

AL

UL

INT

AS

PE

NE

RB

AN

GA

N

I.D

AT

AK

ER

JA

PE

LA

YA

NA

N

1.

Nam

aU

nit

Kerja

/P

eny

eleng

gara

2.

Ala

mat

3.Jam

Op

era

siP

ela

yan

an

4.

No.

Telp

/F

ax

II.D

AT

AF

AS

ILIT

AS

/P

ER

AL

AT

AN

NA

VIG

AS

IP

EN

ER

BA

NG

AN

NO

OB

JE

KR

EF

.P

ER

AT

UR

AN

KE

LE

NG

KA

PA

NP

ER

AL

AT

AN

PE

ME

NU

HA

N

PE

RA

TU

RA

NC

AT

AT

AN

A—

TA

MT

M

1.

Fa

silita

sK

on

un

ika

si

Pen

erb

an

ga

nK

M.

6T

ah

un

20

08

a.V

HF

A/G

KM

.6

Tah

un

20

08

b.

AT

ISK

M.

6T

ah

un

20

08

c.

VS

CS

KM

.6

Tah

un

20

08

d.

RE

CO

RD

ER

KM

.6

Tah

un

20

08

e.

AM

SC

KM

.6

Tah

un

20

08

f.R

AD

IOL

INK

KM

.6

Tah

un

20

08

g.D

S/ID

DK

M.

6T

ah

un

20

08

h.

HF

-S

BB

KM

.6

Tah

un

20

08

i.A

MH

SK

M.

6T

ah

un

20

08

j.A

TN

KM

.6

Tah

un

20

08

k.

VH

FD

AT

AL

INK

KM

.6

Tah

un

20

08

1.A

IDC

KM

.6

Tah

un

20

08

m.

TE

LE

PR

INT

ER

SK

EP

15

7T

ah

un

20

03

n.

DIR

EC

TS

PE

EC

H(D

S)S

KE

P1

57

Tah

un

20

03

o.

IRC

MS

SK

EP

15

7T

ah

un

20

03

p.

HF

-A/G

SK

EP

15

7T

ah

un

20

03

NO

OB

JE

KR

EF

.P

ER

AT

UR

AN

KE

LE

NG

KA

PA

NP

ER

AL

AT

AN

PE

ME

NU

HA

N

PE

RA

TU

RA

NC

AT

AT

AN

AT

AM

TM

OB

JE

K

2.

Fa

silitas

Na

vig

asi

Pen

erb

an

ga

nK

M.

6T

ah

un

20

08

a.

ND

BK

M.

6T

ah

un

20

08

b.

VO

RK

M.

6T

ah

un

20

08

c.

DM

EK

M.

6T

ah

un

20

08

d.

SB

AS

KM

.6

Tah

un

20

08

e.

ILS

KM

.6

Tah

un

20

08

f.R

VR

KM

.6

Tah

un

20

08

g.G

BA

SK

M.

6T

ah

un

20

08

h.

SM

GS

KM

.6

Tah

un

20

08

i.P

SR

KM

.6

Tah

un

20

08

j.S

SR

/MS

SR

KM

.6

Tah

un

20

08

k.

AT

CA

UT

OM

AT

ION

KM

.6

Tah

un

20

08

Kete

ran

gan

:A

=A

da

TA

=T

idak

Ad

a

M=

Mem

en

uh

i

TM

=T

idak

Mem

en

uh

i

III.D

AT

AP

ER

SO

NE

L

NO

.O

BY

EK

RE

F.

PE

RA

TU

RA

N

KE

LE

NG

KA

PA

N

PE

RA

LA

TA

N

PE

ME

NU

HA

N

PE

RA

TU

RA

NC

AT

AT

AN

AT

AM

TM

1Ju

mla

hP

ers

on

el

AT

CP

M1

Tah

un

20

14

SK

EP

16

/11

/20

09

a.

J.

AT

CP

M1

Tah

un

20

14

SK

EP

16

/11

/20

09

b.

S.

AT

CP

M1

Tah

un

20

14

SK

EP

16

/11

/20

09

c.

R.

AT

CP

M1

Tah

un

20

14

SK

EP

16

/11

/20

09

2Ju

mla

hP

erson

elB

reafing

Office

PM

1T

ah

un

20

14

SK

EP

16

/11

/20

09

3Ju

mla

hP

ers

on

el

AIS

PM

1T

ah

un

20

14

SK

EP

16

/11

/20

09

a.

J.

AIS

PM

1T

ah

un

20

14

SK

EP

16

/11

/20

09

b.

S.

AIS

PM

1T

ah

un

20

14

SK

EP

16

/11

/20

09

4T

ek

nik

Nav

igasi

Ud

ara

PM

1T

ah

un

20

14

SK

EP

16

/11

/20

09

Kete

ran

gan

:A

-A

da

TA

=T

idak

Ad

a

M=

Mem

en

uh

i

T=

Tid

ak

Mem

en

uh

i

.«

2*

*T

IV.

DA

TA

FL

IG

HT

PR

OC

ED

UR

E

NO

.O

BJE

KR

EF

.P

ER

AT

UR

AN

KE

LE

NG

KA

PA

N

PE

RA

LA

TA

N

PE

ME

NU

HA

N

PE

RA

TU

RA

NC

AT

AT

AN

AT

AM

TM

1IA

PK

M.2

1T

ah

un

20

09

2S

IDK

M.2

1T

ah

un

20

09

3S

TA

RK

M.2

1T

ah

un

20

09

4R

AD

AR

PR

OC

ED

UR

Do

c.

AC

17

0-

02

SK

EP

25

/11

/20

09

5M

NA

(Min

imu

mV

ectorA

ltitud

e)D

oc.

AC

17

0-0

2

SK

EP

25

/11

/20

09

6D

ll...

Kete

ran

gan

:A

=A

da

TA

=T

idak

Ad

a

M=

Mem

en

uh

i

TM

=T

idak

Mem

en

uh

i

V.

CH

EC

KL

IS

TL

AIN

-L

AIN

NO

OB

JE

KR

EF

.P

ER

AT

UR

AN

KE

LE

NG

KA

PA

N

PE

RA

LA

TA

N

PE

ME

NU

HA

N

PE

RA

TU

RA

NC

AT

AT

AN

AT

AM

TM

1.

Fasilita

sM

eteorologyp

ad

aA

TS

Un

itP

KP

S1

70

17

0.0

53

2.

3.

Kete

ran

gan

:A

=A

da

TA

=T

idak

Ad

a

M=

Mem

en

uh

i

TM

=T

idak

Mem

en

uh

i

SA

LIN

AN

di

KE

PA

LA

den

gan

aslin

ya

MD

AN

HU

MA

S

UB

UD

DIR

EK

TU

RJE

ND

ER

AL

PE

RH

UB

UN

GA

NU

DA

RA

ttd

HE

RR

YB

AK

TI

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang...

Documents

Transcript of Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang...