AGENDA - Perumahan.pu.go.id Maisona/PDF...Di Indonesia, mengu tip sensus tahun 2010, jumlah penduduk...
Transcript of AGENDA - Perumahan.pu.go.id Maisona/PDF...Di Indonesia, mengu tip sensus tahun 2010, jumlah penduduk...
1
MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHANMAISONA
Dit
jen
Pe
nye
dia
an
Pe
rum
ah
an
PU
PR
@
pp
_p
up
r
D
ITJE
NP
P_
PU
PR
Volume 02 - Tahun I - D
esember 2016
MA
ISO
NA
MED
IA IN
FOR
MA
SI & K
OM
UN
IKA
SI DITJEN
PEN
YEDIA
AN
PER
UM
AH
AN
LUKMAN HAKIM:
TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
THE NEW URBAN AGENDA
RISHA, SATU TEKNOLOGI UNTUK SEMUA
URBANISASI DAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN Tahun I - Desember 2016
Volume 02
LANA WINAYANTI
02
2FOTO
: MAI
SONA
/RIS
TYAN
MEG
A PU
TRA
Edisi 02 TH I [2016] 1MAISONA
Alhamdulillah! MAISONA terbitan pertama telah hadir per Okto ber 2016. Kami berterima kasih, lantaran sambutan hangat mengalir dari sejumlah pembaca. Tidak kurang dari Menteri Pe kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi mul jono pun, menyambut positif kehadiran MAISONA.
Diantara sambutan yang hangat tersebut, terselip juga pertanyaan; apa itu MAISONA?
Bagi kami, itu pertanyaan wajar. Pertanyaan itu kami nilai sebagai apresiasi dan bentuk kepedulian. Karenanya, pada edisi nomor 2 ini kami perlu menjelaskan kembali arti nama MAISONA.
Kata MAISONA merupakan adopsi sebuah kata dari bahasa Perancis yang ka mi padu padankan dengan bahasa Indonesia, yang memiliki arti “rumah yang mempesona”.
Di edisi pertama, MAISONA mengambil tema utama “Program Satu Juta Rumah”. Sementara itu, di edisi kedua ini, kami mengulas tema “Perumahan Da lam Pembangunan Perkotaan Yang Berkelanjutan”. Tema ini kami angkat; mengingat, sejalan dengan urbanisasi, kebutuhan akan rumah layak huni di per kotaan, makin hari makin bertambah tinggi.
Mengutip pandangan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Ke mente rian PUPR Syarif Burhanuddin, tingginya tingkat urbanisasi masyarakat ke wilayah perkotaan mendorong adanya peningkatan kebutuhan rumah. Untuk itu, di perlukan sebuah upaya penyediaan rumah yang layak huni.
’’Dengan demikian, perumahan bisa ikut menggerakkan kotakota yang ada di Indonesia menjadi kota yang nyaman dan memiliki fungsi berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakatnya,’’ kata Syarif pada Ko n feren si Pers Hari Habitat Dunia Tahun 2016 di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Patut dicatat, berdasarkan angka Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010, angka urbanisasi masyarakat ke wilayah perkotaan mencapai sekitar 49,8 per sen. Pada 2015, tingkatannya lebih tinggi yakni sekitar 53,3 persen. Ten tunya, sema kin tinggi urbanisasi akan berdampak pada kebutuhan rumah mas yarakat. Ru mah sebagai kebutuhan dasar manusia dan pusat kehidupan masyarakat di ha rapkan juga mampu menjadi tempat pembinaan keluarga. [M]
PelindungSyarif Burhanuddin
Penanggungjawab/Pemimpin RedaksiLukman Hakim
Penanggungjawab Bidang/Dewan RedaksiDirektur Perencanaan Penyediaan Perumahan,Direktur Rumah Susun,Direktur Rumah Khusus, Direktur Rumah Swadaya, Direktur Rumah Umum dan Komersial. Redaktur PelaksanaSumantri (Ketua)Suharlin (Wakil)
EditorRistyan Mega Putra
Desain GrafisMelisa Emeraldina
FotograferRicky Defrimon
Administrasi dan DistribusiZunilam Fifaliyana SrikandiJunaidiAstri Despitasari
Diterbitkan OlehDitjen PenyediaanPerumahanKementerian PekerjaanUmum dan PerumahanRakyat
Alamat RedaksiGedung G, Lt.8Ditjen PenyediaanPerumahanJl. Pattimura No. 20Kebayoran BaruJakarta Selatan 11210
Email:[email protected]
[ DAPUR REDAKSI ]
MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN
MAISONA PENGGERAK PERKOTAAN
2 Edisi 02 TH 1 [2016]MAISONA
01 DAPUR REDAKSI PENGGERAK PERKOTAAN
03 SERAMBI AGENDA QUITO
04 JENDELA LUKMAN HAKIM: THE NEW URBAN AGENDA
06 RUANG UTAMA MENUJU KOTA BERKELANJUTAN 10 OLEH-OLEH DARI QUITO 12 WAWANCARA LANA WINAYANTI INTI AGENDA BARU PERKOTAAN 16 AGAR PERUMAHAN TAK KUMUH
18 OPINI ANTON SIHOMBING: AGENDA BARU PERKOTAAN 48 RISTYAN MEGA PUTRA, S.SOS, M.SI: MENCARI KARAKTER KOTA YANG HILANG
20 KATA MEREKA MENGEJAR TARGET RUMAH LAYAK HUNI
22 TEKNOLOGI RISHA, SATU TEKNOLOGI UNTUK SEMUA
26 BERANDA
34 BIROKRASI MENJADIKAN SDM HANDAL DAN PROFESIONAL
40 KABAR SNVT
46 INTERMEZZO DEKOR RUANG ALA RAISA 47 SATKER SNVT MALUKU UTARA 47 ANDI F NOYA BEKERJA DENGAN LENTERA DI HATI
49 ALBUM 52 TIPS CARA MUDAH MILIKI RUMAH SUBSIDI
BINGKAI FOTO
06
42
24
36
[ DAFTAR ISI ]
1
MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHANMAISONA
Dit
jen
Pe
nye
dia
an
Pe
rum
ah
an
PU
PR
@
pp
_p
up
r
D
ITJE
NP
P_
PU
PR
Volume 02 - Tahun I - D
esember 2016
MA
ISO
NA
ME
DIA
INFO
RM
ASI &
KO
MU
NIK
ASI D
ITJEN
PE
NYE
DIA
AN
PE
RU
MA
HA
N
LUKMAN HAKIM:
TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
THE NEW URBAN AGENDA
RISHA, SATU TEKNOLOGI UNTUK SEMUA
URBANISASI DAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN Tahun I - Desember 2016
Volume 02
LANA WINAYANTI
02
TAMUDIREKTUR RUMAH SWADAYA
RADEN JHONY FAJAR SOFYAN SUBRATA
JELAJAH PULAU
KOMODO
Edisi 02 TH I [2016] 3MAISONA
[ SERAMBI ]
Tren pertumbuhan penduduk di per ko taan dunia, dewasa ini ber lang sung sangat cepat. Di Indo ne sia mi sal nya, dari 255 juta po pu la si, 54 persen diantaranya
ting gal di perkotaan. Angka itu diperkirakan naik menjadi 67 persen dari total 305 juta popu la si pada tahun 2035.
Le dakan (explosion population) di perko ta an, bukan karena fertilitas yang tinggi, me lain kan arus urbanisasi yang tidak ter bendung. Ya, urbanisasi terbukti sebagai ja waban utama. Apa itu urbanisasi?
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urbanisasi berarti perpindahan pendu duk secara berduyunduyun dari desa (kota kecil, daerah) ke kota besar (pusat pe merin tah an). Secara umum ada dua faktor penye bab urbanisasi. Yakni, faktor penarik dari ko ta besar dan faktor pendorong dari desa.
Apapun sebabnya, urbanisasi terbukti mem bawa permasalahan besar dalam tata ke lo la perkotaan, baik dari sisi tatanan perko ta an dan daya dukung kota. Para migran yang kebanyakan adalah kaum miskin, ti dak mampu membangun atau membeli pe rumah an yang layak huni. Akibatnya, ba nyak ruang terbuka milik pemerintah yang be ralihfungsi;menjadilapak pedagangkakilima(PKL), tempat parkir, dan pemukiman liar. Urbanisasi juga menyebabkan masalah tuna sosial, gelandangan dan lainlain.
Urbanisasi sebagaimana disampaikan Men teri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak yat (PUPR) Basuki Hadimuljono, adalah
fenomena dunia. Urbanisasi tidak bisa dice gah dan di tanggulangi selama disparitas pem ba ngun an antar daerah terutama antara ko ta dan desa masih terjadi. Karena itu, selain me la ku kan pemerataan pembangunan, saatnya pu la menangani urbanisasi dengan le bih baik. Ur banisasi adalah keniscayaan, saat nya kita me mak nai urbanisasi sebagai ke kuat an untuk me la ku kan pembangunan kota berkelanjutan.
Aksi apa yang harus dilakukan? Konfe ren si Habitat III di Quito, Ekuador, telah me la hir kan Dokumen “the New Urban Agen da” (NUA). Dokumen Quito itu me ru pa kan ke se pa ka t an yang berorientasi pa da aksi, yang me ne tap kan standar global untuk pencapaian pem bangunan perkotaan berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, kata Menteri Basuki, In do nesia perlu melakukan percepatan dalam membangun, mengelola, dan hidup di ko ta melalui kerjasama dengan para mi tra, pe mangku kepentingan terkait, dan ak toraktor perkotaan di berbagai tingkat pemerin tahan, maupun sektor swasta.
“Kini, saatnya kita mempercepat penca pai an standar minimum pelayanan perko ta an, mempromosikan komunitas hi jau, per ko ta an yang aman, tangguh, in klu sif dan cer das. Itu semua diharapkan da pat me numbuh kan inovasi, kreativitas dan produktivitas. Ke se mua nya ini memperhitungkan keunikan geografis dan keragaman budaya Indonesiada lam menjaga lingkungan hidup,” tegas Basu ki Hadimuljono. [M]
AGENDA QUITO
4 Edisi 02 TH 1 [2016]MAISONA
[ JENDELA ]
THE NEW URBAN AGENDA
Dengan pe ren ca na an yang holistik diharapkan pu la da pat meningkatkan kesetaraan gen der, kesehatan, pendidikan, ke ta han an pangan dan energi, ke a manan, ke se jah te ra an serta pe les ta rian ling kung an.
Lukman HakimSekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Indonesia menghadapi tantangan berat urbanisasi. Pemerintah dituntut mewujudkan permukiman perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Butuh sinergi dan kemitraan antar pemangku kepentingan.
Urbanisasi saat ini me
nga lami pe ningkatan
pe sat di seluruh du nia.
Di Indonesia, me ngu
tip sen sus tahun 2010,
jum lah penduduk
per ko ta an men capai 49,8%. Angkanya
di per ki ra kan meningkat terus, dan d i
per ki ra kan mencapai dua pertiga dari
p o pu lasi Indonesia di tahun 2050.
Angka urbanisasi yang tinggi ini
akan berdampak pada masalah so sial,
bu daya, ekonomi, penurunan kon di si
ling kung an dan kemiskinan. Khu sus nya
di negara berkembang, laju ur ba ni sasi
yang tidak diimbangi dengan pe nye
dia an perumahan yang memadai, telah
me nim bulkan dampak meningkatnya
pe ru mahan dan permukiman kumuh di
per ko taan.
Dampak urbanisasi yang tidak ter
be n dung itu pula yang mendasari Per
se ri katan Bangsabangsa (PBB) bi dang
permukiman, UN–Habitat, mem be ri
perhatian khusus. UNHabitat me ne
tap kan tema Housing at The Centre di
Ha ri Habitat Dunia tahun 2016. Tema
ter sebut bisa dimaknai sebagai upaya
me le tak kan rumah sebagai poros pem
ba ngunan perkotaan. Dengan ka ta
lain, bahwa inti pembangunan ada lah
untuk kesejahteraan manusia. Se hing
ga rumah sebagai sarana pem bi na
an keluarga dan sebagai ba gi an dari
pem bangunan perkotaan, da pat men
jadi titik awal dan pusat per tum buhan
kesejahteraan masyarakat yang ber
kelanjutan.
Di Indonesia, selain pertumbuhan
pen du duk yang tinggi, masalah ur ba
ni sa si diperparah dengan tingginya
backlog perumahan. Persoalan makin
pe lik, lantaran masih rendah pula du
ku ngan penyediaan prasarana, sarana,
dan utilitas umum (PSU). Kebijakan ta
ta ruang wilayah kabupaten/kota, dan
pro vinsi belum sepenuhnya di ran cang
untuk mengantisipasi laju per tam ba
han kebutuhan akan hunian, te ru tama
ke butuhan perumahan bagi mas ya ra
kat berpenghasilan rendah (MBR).
Tanah di pusatpusat kegiatan pe
re ko nomian kota menjadi langka dan
ma hal. Sehingga permukiman per ko ta
an hanya didominasi oleh perumahan
ke las menengahatas. Sedangkan MBR,
ka re na tidak mampu membayar mahal,
ha rus tersisih ke daerah pinggiran ko
ta atau tinggal di perumahan liar (per
mu ki man kumuh) tanpa didukung PSU
yang memadai.
Ketidakmampuan MBR untuk men
da pat kan hunian yang layak ber dam
pak kuat pada ketidaksetaraan per ko
ta an. Lingkungan perkotaan menjadi
ti dak sehat dan rawan terhadap per
ma sa lah an sosial. Kota sebagai tempat
Edisi 02 TH I [2016] 5MAISONA
kon sen trasi penduduk, sebagai pusat
ke gia tan ekonomi, sosial, dan interaksi
bu daya, menyimpan permasalahan
yang majemuk di bidang perumahan,
in fra stru k tur, pelayanan dasar, pangan,
ener gi, kesehatan, pendidikan, ke ama
n an, lapangan pekerjaan, sumber da ya
alam, degradasi lingkungan dan ke ber
lan jutan.
Agenda Baru PerkotaanDeklarasi Quito tentang New Urban
Agen da (Agenda Baru Pembangunan
Per ko taan) antara lain menyebutkan
pen tingnya pembangunan perkotaan
yang berkelanjutan demi terciptanya
per mukiman yang layak untuk seluruh
la pisan masyarakat. Deklarasi Quito
ter sebut, merupakan penegasan kem
ba li komitmen global tentang pem ba
ngu nan perkotaan terpadu di ting kat
glo bal, regional, nasional, dan lo kal,
guna menciptakan permukiman per
ko taan yang layak bagi semua.
Dengan suatu penerapan ke bi
ja k an yang tepat, tantangan ur ba ni
sa si dapat dijadikan sebagai me sin
per tum buhan ekonomi yang in klu sif,
gu na memberantas ke mis kin an dan
ke senjangan sosial. De ngan pe ren
ca naan yang holistik di ha rap kan pu la
da pat meningkatkan ke se ta ra an ge n
der, kesehatan, pen di di k an, ke ta ha n an
pangan dan energi, ke aman an, ke se
jah teraan serta pe les tarian lingkungan.
Sehingga ko ta men jadi nyaman untuk
se mua, tang guh, berdayasaing tinggi,
dan ber ke lan jutan.
Dalam Agenda Baru Perkotaan ter
se but, permukiman perkotaan antara
lain diharapkan dapat memenuhi ke
bu tu h an sebagai fungsi sosial, yakni
pe menuhan kebutuhan perumahan
yang layak dan didukung dengan ke
ter sedian air minum dan sanitasi se
ba gai hak dasar rakyat. Kesetaraan
gen der dan keterbukaan akses pa da
semua ba rang dan jasa publik, se per ti
ke aman an pangan dan energi, ke se
hat an, pen di dikan, infrastruktur, mo
bi li tas dan trans por tasi, kualitas ling
kung an dan mata pencaharian.
Se lain itu, kota juga diharapkan da
pat memenuhi tantangan dan peluang
da ri pertumbuhan ekonomi secara
in klu sif dan berkelanjutan. Sehingga
pro ses urbanisasi dapat mendorong
ter ja dinya transformasi struktural per
ko taan bagi peningkatan derajat pro
duk tivitas kota dan warganya, serta efi
sien si dalam pendayagunaan sumber
da ya sebagai bagian dari proses per
wu judan keberlanjutan.
Kerjasama dan Kemitraan Pemangku Kepentingan
Tingkat keberhasilan pelaksanaan
Agenda Baru Pembangunan Per ko ta
an ini sangat ditentukan oleh ko mit
men se luruh pemangku ke pen ting an.
Me reka berkewajiban men cip ta kan
iklim kondusif bagi ter wu jud nya per
ko taan yang inklusif dan ber ke lan ju
t an. Perwujudan Visi Perkotaan ter se
but juga sangat tergantung de ngan
ketersediaan sumber daya dan ke
siap an seluruh pemangku ke pen ting
an da lam mensikapi visi menjadi mi si,
ke mudian dijabarkan menjadi agen da
program dan rencana aksi yang jelas
dan terukur.
Untuk itu kebijakan dan ope ra
sio na li sa si kebijakan kapasitas dan
mobi li sa si sumber daya ha rus dite
ra p kan da lam ke rang ka pe nge lo la an
dan pem bia ya an yang terpadu, efi sie n
dan efek tif, transparan dan akun ta bel.
Salah satunya adalah de ngan me la ku
kan kerjasama antar pe me rin tah dan
kemitraan dengan ba dan u sa ha dan
mas yarakat yang di lan da si prin sip
prin sip kesetaraan, ke ter bu ka an, dan
go tongroyong. Se lain itu, yang tak
ka lah pentingnya ada lah me ning kat
kan kapasitas pe mang ku ke pen ting an
untuk dapat merumuskan, me lak sa
na kan, meningkatkan, me nge lo la, me
man tau dan mengevaluasi ke bi jak an
pe lak s a na an agenda pem ba ngun an
per ko ta an guna terwujudnya per mu ki
man perkotaan yang inklusif dan ber
ke lan jutan. [M]
MAI
SONA
/ RIC
KY D
EFRI
MON
[ RUANG UTAMA ]
6 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
MENUJU KOTA BERKELANJUTANTingginya laju urbanisasi saat ini, menjadi tantangan pembangunan pemukiman di perkotaan. Konferensi UN Habitat III di Quito, Ekuador, menentukan arah kebijakan dan program pembangunan permukiman dan perkotaan. Bagaimana wajah kota di Indonesia 20 tahun ke depan?
DOK.
AIR
YN S
APUT
RI H
ARAH
AP D
ITJE
N CI
PTA
KARY
A
Joan Clos menyambut ha
ngat Menteri Basuki Ha di
muljono. Joan selaku Di
rektur Eksekutif UN Ha bi
tat yang juga Sekjen Ha bi
tat III pun tidak sungkan
me ngu capkan terima kasih atas
ke hadiran Basuki Hadimuljono
yang memimpin delegasi Indonesia
di pertemuan Habitat III di Quito,
Eku a dor, 17 Oktober 016. “Kami
ber te ri ma kasih atas peran aktif In
do nesia dalam proses Habitat III,
yang melahirkan New Urban Agen
da,” kata Joan Clos.
Se bagaimana diketahui, pe me
rin tah Indonesia dibawah koor di
nasi Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR),
se cara aktif mewujudkan Agen da
Ba ru Perkotaan. Dari awal, In do
ne sia terlibat aktif sebagai anggota
Prepcom3 Regional Asia Pasifik,
ne go siasi antar bangsa hingga da
7MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
global untuk pencapaian pem ba
ngun an perkotaan berkelanjutan.
“Saat nya kita memikirkan kembali
ba gai mana cara kita membangun,
me nge lo la, dan hidup di kota me
la lui kerjasama dengan para mitra,
pe mang ku kepentingan terkait, dan
aktoraktor perkotaan di berbagai
ting kat pemerintahan, maupun sek
tor swasta,” tuturnya.
Agenda Baru Perkotaan terdiri
atas 175 paragraf. Agenda baru itu,
ter bagi dalam dua bagian utama
yai tu Deklarasi untuk Kota dan Per
mukiman Berkelanjutan dan Ren
ca na Implementasi Quito. Seperti diketahui, kota ber ke lan
jutan atau sustained city itu sendiri
ada lah kota yang dirancang dengan
mem pertimbangkan dampak yang
ter jadi pada lingkungan. Dengan
tu juan mengurangi input seperti
ke butuhan energi, makanan dan
air. Artinya, kota berkelanjutan ber
tu juan membangun kota untuk ma
sa depan yang sehat.
Kota berkelanjutan atau sustai ned city itu sendiri adalah ko ta
yang dirancang dengan mem per
ti m bangkan dampak yang ter ja di
pada lingkungan. Dengan tu juan
me ngurangi input seperti ke bu tu
h an energi, makanan dan air. Ar ti
nya, kota berkelanjutan ber tu juan
membangun kota untuk masa de
pan yang sehat.
KOTA LAYAK HUNIKota berkelanjutan dalam ta
taran Indonesia, minimalnya adalah
ko ta layak huni. Kementerian PUPR
memberikan syarat, untuk men ja
di kan kota nyaman dan layak hu ni,
pemerintah daerah harus mam pu
membenahi infrastruktur, pe mu
kiman, sanitasi, drainase dan tem
lam penyelenggaraan Prepcom3
di Surabaya, Juli lalu yang men cip
takan basis yang sangat kondusif
untuk perjalanan adopsi New Ur
ban Agenda.
Lebih jauh lagi, melalui Menteri
Ba suki, Joan Clos pun meminta du
kung an agar Indonesia terlibat da
lam evaluasi pelaksanaan satu ta
hun Agenda Baru Perkotaan. Sebab,
ke depan hal itu akan membuka pe
luang para praktisi dan tenaga ahli
In do nesia untuk mendukung UN
Habitat.
Sadar akan pentingnya pe lak
sa na an Agenda Baru Perkotaan,
Ba su ki pun mengiyakan. Menurut
Ba su ki, di tengah tingginya laju ur
ba ni sasi, masalah pemukiman per
ko ta an merupakan tantangan berat.
Se lain peran aktif pemerintah, ke
ter libatan banyak pihak juga sangat
di bu tuhkan. Seab, urbanisasi me ru
pa kan masalah kita bersama.
“Saat ini tidak kurang dari 53%
pen duduk Indonesia bermukim di
kawasan perkotaan, sedangkan ka
wa s an perdesaan terus mengalami
per kembangan dan sebagian telah
pu la beralih menjadi kota,” kata
Men teri Basuki.
DEKLARASI QUITOSejalan dengan laju urabanisasi
yang tidak terbendung, penting
ba gi Indonesia untuk mendukung
Dek larasi Quito. Yakni, kesepakatan
ne garanegara dunia untuk me ma
n faatkan urbanisasi dan per tum
buh an penduduk sebagai peluang
pem bangunan. “Urbanisasi jangan
lagi dipandang sebagai masalah,
te tapi bila ditangani dengan baik,
disana ada peluang untuk me ma
ju kan kota dengan lebih baik lagi,”
jelas Basuki.
Saatnya kita memikirkan
kembali bagaimana cara
kita membangun, mengelola, dan
hidup di kota melalui kerjasama
dengan para mitra, pemangku
kepentingan terkait, dan aktoraktor perkotaan di
berbagai tingkat pemerintahan, maupun sektor
swasta.
Lana WinayatiStaf Ahli Bidang Sosial Budaya dan
Peran Masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR)
Deklarasi Quito sendiri, de mi
ki an kata Staf Ahli Bidang Sosial,
Bu da ya, dan Peran Masyarakat Ke
men terian PUPR Lana Winayati,
me ru pakan produk Konferensi PBB
ke3 tentang Perumahan dan Pem
ba ngun an Perkotaan Ber ke lan jutan
(Habitat III). Konferensi itu sendiri
melibatkan 147 negara.
Dokumen yang disebut ‘the New Urban Agenda’ atau Agenda Baru
Per kotaan, jelas Lana, merupakan
do kumen yang berorientasi pa
da aksi, yang menetapkan stan dar
[ RUANG UTAMA ]
8 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
pat pembuangan sampah.
Ikatan Ahli Perencanaan (IAP)
In donesia, 2014 silam merilis
indeks layak huni sejumlah kota
be sar di Indonesia atau Indonesia Most Liveable City Index (MLCI)
sa at Kongres Dunia ke24 Eastern
Re gional Organization for Planning
and Human Settlement (EAROPH)
1013 Agustus 2014 di Hotel
Borobudur Jakarta. IAP melakukan
sur vei kepada warga di 17 kota di
Indonesia, mengenai persepsi me
reka terhadap kenyamanan sebuah
kota.
Terdapat 30 kriteria yang di gu
nakan, untuk mengukur kualitas
ke nya manan kota yang secara garis
be sar meliputi penataan ruang, kon
di si ekonomi, transportasi, ke ber si
h an ling kungan, fasilitas ke se hat an,
fa sil itas pendidikan, ja r ingan la yan
an prasarana per ko ta an, keamanan,
kehidupan so sial dan budaya. Hasil
survei sa at itu menunjukkan, bahwa
Ko ta Balikpapan dipersepsikan se
ba gai ko ta paling layak huni oleh
war ga nya dengan nilai 71,12 di ma
na ratarata nasional sebesar 63,62.
Jika disandingkan dengan kota
ko ta lain di Indonesia, Balikpapan
ter masuk ke dalam kelompok small middleweights city (kota menengah
dengan jumlah penduduk 150.000
– 2 juta jiwa). Kelompok ko ta
yang lebih besar, midsized middle weights city (kota menengah
dengan jumlah penduduk 2 – 5 juta
jiwa) dihuni oleh Kota Surabaya,
Bandung, Bekasi dan Medan.
Melihat lagi hasil survey MLCI
IAP, kotakota dengan jumlah pen
duduk besar, Jakarta dan midsized middleweights city kecuali Ban
dung dan Bekasi, memiliki nilai
index liveable city di bawah rata
ra ta nasional. Kota Jakarta berada
pa da urutan ke 9 dengan nilai 62,
14, Surabaya berada di urutan 10
dengan nilai 61,7, dan Medan be
Direktur Rumah Swadaya Raden Jhony Fajar Sofyan Subrata saat meninjau rumah yang mendapat BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kota Jambi.
MAI
SONA
/RIC
KY D
EFRI
MON
Saat ini tidak kurang dari
53% penduduk Indonesia
bermukim di kawasan perkotaan, sedangkan kawasan
perdesaan terus mengalami
perkembangan dan sebagian telah beralih
menjadi kota.
Menteri Basuki HadimuljonoMenteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR)
9MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
ra da di urutan terakhir (urutan 17)
dengan nilai 58,55.
PENGENTASAN KEKUMUHAN
Program pengentasan ke ku
muh an di lingkungan pemukiman,
yang selama ini menjadi salah sa
tu ciri dari kota tidak layak huni,
dilakukan oleh Direktorat Rumah
Swa daya Kementerian PUPR. Pro
gram nya disebut program bantuan
sti mu l an perumahan swadaya
(BSPS). BSPS merupakan skema
ban tuan so sial, yang diberikan
untuk me ning kat kan kualitas ru
mah tak la yak huni (RTLH) ataupun
pem bangun an rumah baru. Be
sarnya ban tuan pun beragam, mu
lai dari Rp 7,5 juta, Rp 10 juta, dan
Rp 15 juta dalam bentuk bahan ma
te rial atau bangunan.
Untuk tahun ini, sebanyak 400
unit rumah di empat desa di Ku
ning an ditargetkan mendapatkan
ban tuan BSPS. Rinciannya, 120 unit
ru mah di Desa Sindang Jawa, 63 unit
ru mah di Desa Sukaharja, 117 unit
ru mah di Desa Cikahuripan, dan
100 unit rumah di Desa Padamulya.
Beberapa kendala yang meng
ham bat tak hanya di tingkat hu lu,
juga hilir sehingga dalam penya
lurannya tak berjalan mulus. Di
ting kat hulu, kendala yang dialami
ada lah dalam hal pengelolaan da na
BSPS pada level pusat dan dae rah.
“Kendalanya memang penge lo laan
daerah untuk ta hun ini lebih banyak
sehingga banyak pula yang baru
belajar. Di Ke men te rian Keuangan
dan sistem per ban kan nya juga se
pe r ti itu,” jelas Direktur Ru mah
Swa da ya Direktorat Jen de ral Pe
nye dia an Perumahan Kementerian
PUPR Jhony Fajar Sufyan Subrata.[M] Ristyan Mega Putra
NO JENIS BANTUAN BESARAN (Rp. )
1. Peningkatan Kualitas Ringan 7.500.000
2. Peningkatan Kualitas Sedang 10.000.000
3. Peningkatan Kualitas Berat 15.000.000
4. Peningkatan Kualitas Total/Pembangunan baru 30.000.000
SNV STRATEGISNO PROVINSI JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT TOLAK SK TOTALNILAI (RP.)
1. Aceh 1,963 - 1,963
2. Sumatera Utara 2,849 545 3,394
3. Sumatera Barat 2,120 531 2,651
4. Riau 1,883 106 1,989
5. Kepulauan Riau 1,740 - 1,740
6. Jambi 1,975 297 2,272
7. Sumatera Selatan 2,989 476 3,465
8. Bangka Belitung 1,210 - 1,210
9. Bengkulu 2,202 - 2,202
10. Lampung 2,072 287 2,359
11. Banten 1,998 - 1,998
12 . Jawa Barat 4,479 4,443 8,922
13. Jawa Tengah 4,328 4,803 9,131
14. D.I.Yogyakarta 2,230 - 2,230
15. Jawa Timur 4,167 2,526 6,693
16. Bali 1,763 - 1,763
17. NusaTenggara Barat 2,329 351 2,680
18. Nusa Tenggara Timur 2,163 409 2,572
19. Kalimantan Barat 1,963 440 2,403 20. Kalimantan Tengah 1,999 320 2,319 21. Kalimantan Selatan 2,000 218 2,218
22. Kalimantan Timur 2,089 120 2,209
23. Kalimantan Utara 2,574 - 2,574
24. Sulawesi Utara 1,944 503 2,447
25. Gorontalo 2,097 203 2,300
26. Sulawesi Tengah 2,112 1,798 3,910
27. Sulawesi Barat 2,140 - 2,140
28. Sulawesi Selatan 3,000 1,082 4,082
29. Sulawesi Tenggara 2,510 841 3,351
30. Maluku 2,390 - 2,390
31. Maluku Utara 2,085 305 2,390
32. Papua Barat 2,000 - 2,000
33. Papua 1,538 - 1,538 TOTAL 76901 20604 97505 1,339,272,713,597
*/Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan PUPR
DANA STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA 2016
REKAPITULASI SK BSPS TAHUN 2016
Sumber: Direktorat Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan
[ RUANG UTAMA ]
10 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
OLEH-OLEH DARI QUITOPembangunan perkotaan di Indonesia hingga 2045 berfokus pada Sistem Perkotaan Nasional (SPN). Menteri Basuki Hadimuljono mendorong adanya urbanisasi berkelanjutan. Apa itu?
Urbanisasi ber kelan ju t an. Begitulah yang di sam paikan Men te ri PUPR Ba su ki Ha di muljo n o da lam Kon
fe ren si UN Ha bi tat III. Per nya ta an itu cukup me na rik mi nat peserta.
“Urbanisasi ber ke lan ju tan, sebagai kun ci untuk mencapai ke se taraan sosial, kesejahteraan dan pe man fa at an potensi masyarakat khu sus nya ge nerasi muda,” tegas Ba suki.
Urbanisasi berkelanjutan, sangat pen ting bagi Indonesia dalam pen capa ian Rencana Pembangunan Jang ka Pan jang Na sio nal 2025 untuk me ngata si kemiskinan dan mencapai ko ta be bas kumuh. Hal tersebut re le van dengan data penduduk In do ne sia yang saat ini mencapai 255 ju ta pendu duk, dimana dari jumlah tersebut, 54% dari populasi tinggal di daerah per kotaan. Angka itu diperkirakan na ik menjadi 305 juta pada tahun 2035, di mana sekitar 67% penduduk
10 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
Pembangunan terus dilakukan, dimana penduduk akan tinggal di daerah perkotaan.
11MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
akan tinggal di daerah perkotaan.Selain itu, dari fakta bahwa In
do ne sia yang memiliki 17.000 pulau yang rawan bencana karena berada di kawasan yang disebut ‘cincin api’, ma ka dampak dari perubahan iklim sa ngat jelas dan menjadi tantangan uta ma untuk mencapai urbanisasi ber ke lan jutan. Frekuensi bencana alam di In do nesia, menurut Menteri Ba su ki, te lah meningkat selama berta hunta hun yang mengakibatkan kor ban jiwa, hi lang nya mata pen caha ri an, aset, dan infra struktur. Ka rena nya membangun ke tahanan adalahsuatukeharusan.
Dalam hal ini Indonesia pu nya pe gang an yang tertuang da lam Ke bi jak
an dan Strategi Pem bangunan Per kota an Nasional (KSPPN). Untuk tahun 2045 ber fokus pada Sistem Perkotaan Na sio nal (SPN). SPN tersebut lebih me ngin te gra si kan perencanaan dan pe ngem bangan perkotaan dan wila yah, mempromosikan pusatpusat per tum buhan baru di Kawasan Timur, me ning katkan produktivitas lahan dan ko nek ti vitas laut di kotakota yang be ra da diluar pulau Jawa dengan fokus khu sus di kotakota pesisir.
AGENDA 2030Proses menuju Habitat III ini, me
nu rut Menteri Basuki, telah mem beri kan kesempatan untuk memahami rea litas dan keragaman urbanisasi di be rbagai negara, terutama kaitannya dengan Agenda 2030 tentang Pemba ngun an Berkelanjutan. “Kita harus me nyo ro ti relevansi dan interkoneksi anta ra pe lak sanaan Agenda Baru Perko ta an (New Urban Agenda/NUA) de ngan ko mit men internasional ter ti ng gi dalam Agenda 2030 untuk Pem ba ngu nan Ber kelanjutan, Addis Ababa Action Agen da, Kerangka Sendai da lam Pe ngu rangan Risiko Bencana, dan Ke se pa katan Paris,” katanya.
Konferensi Habitat III sendiri fokus pa da aksi bagaimana menerapkan NUA dalam jangka panjang dan bagai mana untuk menerjemahkan vi si ke dalam tindakan. Salah satu to pik dis ku si yang hangat adalah ba gai ma na in di kator dari NUA ter hu bung dengan in di ka tor sasaran pem ba ngun an ber ke lan jutan atau The Sus tai nable De ve lop ment Goals (SDG), termasuk SDG 11 mengenai per ko ta an dan pe mu kiman.
NUA juga berfokus pada mem bangun kolaborasi, yang me mung ki n kan terjalinnya kemitraan di se lu ruh stakeholder, dan men cip ta kan ruang publik untuk ber dia log dan memberikan hasil yang baik. “In do ne sia sen diri telah men di ri kan Sekretariat Na sio nal untuk SDGs. Kami sedang
dalam proses meratifikasi hukumuntuk men du kung pelaksanaan SDGs di tingkat na sio nal dan lokal, dan mem bangun plat form untuk par ti sipa si pemangku kepentingan. Indone sia percaya keterlibatan multipihak da lam pelaksanaan SDGs,” jelasnya Men teri Basuki.
Menurut Basuki, Indonesia siap me la k sa nakan NUA, dan menawarkan untuk berbagi praktik terbaik dan pela jar an dalam perumahan dan pemba ngun an infrastruktur.
Ko laborasi selatanselatan dan kemi traan internasional penting, seperti yang ditunjukkan melalui kontribusi In do nesia di Pusat Kawasan Asia Pasifik (Asia pacific Regional Center)pa da isu strategi lintas perbatasam, se per ti pengelolaan air, mengurangi re si ko bencana, mobilitas perkotaan dan ko nektivitas, energi dan per lindungan lingkungan.
Indonesia, menurut Menteri Ba suki, merasa bangga turut berperan aktif da lam proses penyusunan dokumen Ha bi tat III melalui penyelenggaraan Pre pa ra tory Committee Meeting 3 yang di se lenggarakan di Surabaya dan di ha diri oleh 142 negara, sebagai ba gian dalam proses menuju Habitat III di Quito saat itu. [M] Ristyan Mega Putra
Urbanisasi berkelanjutan, sebagai kunci untuk mencapai kesetaraan sosial, kesejahteraan dan pemanfaatan potensi masyarakat khususnya generasi muda.
MAI
SONA
/RIC
KY D
EFRI
MON
[ RUANG UTAMA ]
12 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
INTI AGENDA BARU PERKOTAAN
Konsentrasi penduduk di perkotaan dari tahun ke tahun semakin tinggi. Kondisi ini, menjadi
tantangan serius dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Tahun 2016 penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan 54.5%. Bandingkan tahun 1976 hanya 37.1% penduduk dunia yang tinggal di perkotaan. “Diperkirakan jumlah penduduk dunia yang tinggal di perkotaan
Wawancara
LANA WINAYANTI Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
akan bertambah menjadi dua kali lipat pada tahun 2050,” kata Lana Winayanti, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Persoalan tingginya laju penduduk di perkotaan, menjadi per hatian serius dalam konferensi Ha bi tat III yang digelar di Quito, Equa dor. Hasilnya, negara yang terga bung dalam UN Habitat, sepakat me luncur kan dokumen yang disebut the
New Urban Agenda atau Agenda Ba ru Perkotaan. Seperti apa agenda yang menentukan pengelolaan dan pe nata an kotakota dunia yang di la be li berkelanjutan itu? Berikut ini pe ti kan percakapan dengan Lana Wi na yanti yang dikelola dari beberapa tulisannya, disarikan oleh Tim Maisona.
New Urban Agenda yang disepakati dalam konferensi Habitat III baru-baru ini, menyangkut persoalan apa saja?
13MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
Dalam Rencana Implementasi, disebutkan ada tiga hal, apa saja?
Benar ada 3 Rencana Implementasi. Yakni, a) komitmen transformatif untuk Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, b) Implementasi yang Efektif serta c) Tindak lanjut dan Reviu.
Bukankah NUA itu dalam prakteknya terkait dengan agenda-agenda lainnya?
Ya. NUA mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Goal 11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable dan tujuan2 lain yang terkait pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi. Selain itu NUA
Lana Winayanti “Isu urbanisasi sudah menjadiprioritas dunia, dan pembangunanperumahan merupakan inti dari Agenda Baru Perkotaan.New Urban Agenda (NUA) itu,
kesepakatannya berorientasi pada aksi, yang menetapkan standar global untuk pencapaian pembangunan perkotaan berkelanjutan. Kemudian, memikirkan kembali bagaimana cara kita membangun, mengelola, dan hidup di kota melalui kerjasama dengan para mitra, pemangku kepentingan terkait, dan aktoraktor perkotaandiberbagaitingkatpemerintahan, maupun sektor swasta.
NUA terdiri atas 175 paragraf, yang terbagi dalam dua bagian utama yaitu Deklarasi untuk Kota dan Permukiman Berkelanjutan dan Rencana Implementasi Quito.
Prinsip pembangunan perumahan tidak dapat dipisahkan dari urbanisasi.
SRI B
AGUS
HER
U UT
OMO/
DIRE
KTOR
AT B
INA
KONT
RUKS
I
[ RUANG UTAMA ]
14 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
juga terkait dengan implementasi dari COP21 tentang Perubahan Iklim, Addis Ababa Action Plan for Financing Sustainable Urban Development dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.
NUA itu sendiri, rangkaian kemunculannya hingga disepakati dalam konferensi di Quito itu seperti apa?
Ya, NUA itu lahir dari serangkaian pertemuan yang diselenggarakan Sekretariat Habitat III. Pertemuanpertemuan itu kemudian menghasilkan kajian dan memberikan masukan dalam rangka penyusunan NUA atau Agenda Baru Perkotaan. Diawali dari laporan nasional dan laporan regional atas capaian Agenda Habitat II. Hasil pertemuan regional dan tematik
itu, kemudian rekomendasi 10 Unit Kebijakan, dan masukan dialog online di website Habitat III.
Setelah itu, muncul Zero Draft New Urban Agenda pada 6 Mei 2016. Itu merupakan draft awal, yang kemudian dibahas secara informal oleh perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait sebelum pertemuan formal Prepcom3 di Surabaya. Ada beberapa versi draft setelah Zero Draft NUA sebelum NUA ditetapkan yaitu Revised Zero Draft tgl 18 Juni, Draft NUA 18 Juli, Surabaya Draft 28 Juli, dan Agreed Draft NUA 10 September 2016.
Bagaimana Peran Indonesia?Indonesia cukup aktif terlibat
dalam proses penyusunan NUA, mulai dari menghadiri Prepcom1
di New York pada tahun 2014 dan menjadi anggota Biro Prepcom1 yang saat itu diwakili Purnomo Chandra, juga menghadiri Prepcom2 di Nairobi, pertemuan informal di New York. Bahkan, ikut menyelenggarakan pertemuan regionalAsiaPasifikdiJakartapadaOktober 2015 dan Prepcom3 di Surabaya pada Juli 2016 lalu.
Bagaimana peran pembangunan perumahan dalam Agenda Baru Perkotaan?
Lana Winayanti bersama Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto: Tujuan ke 11 dari Sustainable Develop ment Goals (SDGs) yaitu ‘Making cities and human settlements safe, inclusive, resilient and sustainable’.
DO
K. P
US
AT
LIT
BA
NG
PE
RU
MA
HA
N D
AN
PE
MU
KIM
AN
PU
PR
15MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
Menarik disimak, bahwa judul Konferensi Habitat III tidak lagi menggunakan istilah permukiman seperti Konferensi Habitat I dan II yang keduanya disebut sebagai Konferensi PBB untuk Permukiman, melainkan menekankan pada perumahan dan pembangunan berkelanjutan sebagai dua komponen yang setara. Hal ini karena isu urbanisasi sudah menjadi prioritas dunia, dan pembangunan perumahan menjadi inti dari Agenda Baru Perkotaan.
Alasannya apa perumahan jadi inti kesepakan NUA?
Masalahnya, perumahan mempunyai banyak persinggungan dengan sektorsektor lain dalam NUA, seperti hubungan sosial, tata kelola,tataruang, pertanahan,pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup.
Dalam NUA itu disebutkan ada beberapa prinsip pembangunan perumahan, di antaranya: Pertama, perumahan tidak dapat dipisahkan dari urbanisasi – kebijakan dan strategi pembangunan perumahan harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan perkotaan, dan dikordinasikan dengan kebijakan sosialbudayakan, ekonomi,danmobilitas. Kedua, perumahan adalah faktor yang menentukan pembangunan sosialekonomi. Perumahan mempunyai peran penting untuk meningkatkan standar kehidupan, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan.
Ketiga, diperlukan kebijakan dan program perumahan yang bersifat kuratif(peningkatankualitaspermukiman kumuh) dan preventif (pembangunan baru) terutama untuk perumahan di lokasi yang rentan bencana, melalui upaya yang partisipatif dan terkoordinasi antara pemerintah (nasional/lokal), lembaga
pembiayaan, sektor swasta dan masyarakat.
Bagaimana dengan pelaksanaan NUA di Indonesia?
Terkait tindak lanjut implementasi NUA di Indonesia, diperlukan suatu Kebijakan Nasional Pembangunan Perkotaan yang menampung amanat New Urban Agenda serta Tujuan ke11 dari Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu ‘Making cities and human settlements safe, inclusive, resilient and sustainable’.
Kebijakan ini, selanjutnya akan menjadi acuan kementerian atau lembaga (termasuk pemerintah daerah). Mengingat, kebijakan ini bersifatlintassektoral, diharapkanperan Kementerian PPN atau Bappenas sebagai focal point Agenda Baru Perkotaan dapat melakukan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan perkotaan. Selanjutnya, secara teknis, akan didukung oleh Sekretariat Nasional Habitat yang berada di Kementerian PUPR. Di tingkat lokal sudah ada beberapa upaya untuk membahas peran pemangku kepentingan dalam melaksanakan Agenda Baru Perkotaan. Tentunya akan lebih selaras bila sudah ada payung kebijakan nasional, yang diikuti Rencana Aksi Nasional dan Daerah. [M] TIM MAISONA
...isu urbanisasi sudah menjadi prioritas dunia, dan pembangunan perumahan menjadi inti dari Agenda Baru Perkotaan.
Aktifitas Pekerja di Rumah Khusus Tarakan.
DO
K. L
UT
HF
IA
[ RUANG UTAMA ]
16 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
AGAR PERUMAHAN TAK KUMUHKementerian PUPR mendorong tumbuhnya kota berkelanjutan. Lewat skema PSU diharapkan kawasan perumahan kaum urban dan MBR semakin tertata dan tidak kumuh.
“Walaupun ko ta itu pro duk tif, tapi ka lau ti dak nyaman ti dak
a kan berkelanjutan, terutama pe la yan an air bersih dan sanitasi yang me
ru pakan keharusan untuk suatu kota yang nyaman dan berkelanjutan,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Peru mahan Rakyat (PUPR) Basuki Ha dimul jono, beberapa waktu lalu.
Berangkat dari sana pula, PUPR ber be nah. Program Satu Juta Rumah
ada lah langkah awal melakukan pem be nahan sistem perumahan, ba ik di wilayah perkotaan maupun dae rahdaerah berkembang lainnya. “Ka mi be kerjasama dengan Ditjen Cip ta Kar ya membenahi kekumuhan lingkungan perkotaan,” kata Johny F. S, Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penye diaan Perumahan Kementerian PUPR.
Program yang dikembangkan Dire k torat Rumah Swadaya, adalah mem berikan bantuan kepada para pemi lik rumah yang rumah atau hu niannya dianggap tak layak huni. Intinya, de mi kian Johny menambahkan, program yang adalah membantu bia ya perbaikan rumah bagi MBR yang ru
Direktur Rumah Swadaya Raden Jhony Fajar Sofyan Subrata, menghadiri Acara Gerakan Masyarakat Peduli Sehat di Kota Jambi
MAI
SONA
/RIC
KY D
EFRI
MON
17MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
mah nya tak layak huni. “Tujuannya, ten tu untuk mendorong lingkungan pe ru ma han menuju kota yang berke lan jutan. Karena perbaikan yang di lakukan harus terkait perbaikan aspek lingkungan rumah itu sendiri,” tu turnya.
Sebagai regulator, maupun se ba gai penyedia rumah atau hunian, Ke men terian PUPR tidak alpa men do rong para pengembang pe ru mah an me lakukan perbaikan dalam penye di a an prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Tidak ketinggalan adalah dalam skema pembiayaan.
Dalam hal penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Kementerian PUPR ti dak se kedar membangun rumah (ru mah su sun, rumah swadaya), tapi juga me m berikan dukungan PSU. Ta hun 2015, dukungan tersebut mem be rikan man faat bagi 29.282 unit ru mah.
BEDAH RUMAH ALA PUPR
Jumhana Budi Raharjo, be rbenah. Kuwu Ke do kanagung, In dra ma yu, Jawa Barat ini memilah berkas yang menumpuk. Jumhana mesti te liti. Satu
ke sa lahan yang dia buat, akan berakibat Bantuan Stimulan Pe rumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dari Kementerian PUPR akan salah sasaran. Akibat lanjutannya, program Gerakan Masyarakat Hi dup Se hat (Germas), di daerahnya bisa jadi tidak berhasil.
Beberapa warga Kedokanagung, memang menjadi tar get untuk mendapat bantuan bedah rumah dari PU PR. Kegiatan yang menjadi bagian Program BSPS ini diharapkan sebagai stimulus yang bisa mendorong pe ran aktif masyarakat untuk membangun rumah secara swadaya sehingga mampu mewujudkan rumah se hat dan layak huni.
Kasubdit Pelaksanaan Bantuan Stimulan Di rektorat Rumah Swa da ya Ditjen Penyediaan Perumahan Ke men terian PUPR, Bisma Staniarto, me ne gaskan pen tingnya peran aktif masyarakat. Rumah yang men dapat ban tuan bedah rumah tersebut, setidaknya
ha rus memenuhi prinsip da sar rumah sehat yakni atap, lantai dan dindingnya menjadi lebih baik. Besar nya bantuan berupa uang stimulan antara Rp10 juta hingga Rp15 juta.
Jika atapnya dari daun atau rumbia diganti seng atau genteng, apa bi la lantainya masih tanah bisa di plur semen serta dinding dari bilik bam bu dibangun de ngan bata atau batako. “Jadi kami juga berharap Pem da dan perusahaan swasta bisa membantu masya ra kat yang rumahnya ti dak layak huni untuk mempe ro leh bantuan sejenis dari Pemda maupun via program CSR perusahaan,” tutur Bisma.
Menurut Bisama, ada sejumlah kriteria yang dite tap kan bagi pe ne ri ma BSPS. Di Indramayu sendiri, khu sus nya di Kecamatan Ke do kan bun der, ada 60 kepa la keluarga (KK) yang menikmati bantuan.
Kriteria dan syarat penerima bantuan adalah warga negara In do ne sia yang sudah berkeluarga, me mili ki atau menguasai tanah (dikuasai se cara legal tidak da lam status sengketa, sesuai tata ruang), be lum memi liki rumah, atau memiliki rumah dan me nem pati ru mah satusatunya de ngan kondisi rumah tidak layak huni. [M] Ristyan Mega Putra
Se mentara untuk tahun 2016, dia loka si kan untuk 26.313 unit.
Selain perbaikan, Direktorat Rumah Swadaya, juga memberikan bantuan pembangunan rumah baru bagi MBR. Dalam tahun 2016, sebanyak 97.505 unit dengan nilai bantuan total sebesar Rp1,3 triliyun. Untuk tahun 2017, dianggarkan Rp 1,9 triliyun, untuk target total pembangunan 110 ri bu unit rumah.
Dengan bantuan pembangunan dan per bai kan rumah dengan ske ma swa da ya ini, harapannya da pat me ngen tas kan kekumuhan pe ru ma h an di ber ba gai daerah. Pa ling ti dak, se per ti da ta yang di lan sir Di rek torat Ru mah Swadaya, me li pu ti 33 pro vinsi. “Ha rapannya, bi sa mem per baiki ke ku muh an ka wa s an pe ru mah an, sehing ga dapat men dorong tum buhnya ko ta ber ke lan jutan,” pungkas Johny. [M] Ristyan Mega Putra
“Walaupun kota itu produktif,
tapi kalau tidak nyaman,
tidak akan berkelanjutan,
terutama pelayanan air
bersih dan sanitasi yang merupakan
keharusan untuk suatu kota yang
nyaman dan berkelanjutan.”
18 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
Kawasan permukiman, se
per ti diketahui secara ke
ilmu an, adalah bagian da ri
ling kungan hidup di luar
da ri kawasan lindung, baik yang berupa
ka was an perkotaan mau pun pedesaan
yang berfungsi se ba gai lingkungan
tem pat tinggal. Se men tara, tingkat
ke nya manan per mu kiman di kota di
pe nga ru hi oleh ke be ra daan ruang ter
bu ka hi jau dan ta ta kelola kota. Pada
ta ta ke lo la kota yang tidak baik, yang
di tun juk kan dengan kepadatan ba ngu
n an yang tinggi dan kondisi geo me tri
ba ngunan yang kurang ba ik ju ga dapat
mempengaruhi ting kat ke n yamanan
permukiman di pe r kotaan.
Tahun 2014 lalu, Ikatan Ahli Pe ren
cana an (IAP) Indonesia me ri lis indeks
la yak huni sejumlah ko ta be sar di In do
ne sia atau In do ne sia Most Liveable City
Index (MLCI) sa at Kongres Dunia ke24
Eas tern Re gio nal Organization for Pla n
ning and Human Settlement (EAROPH)
1013 Agustus 2014 di Ho tel Borobudur
Jakarta. Sur vei yang dilakukan IAP kali
ini, di la ku kan ter hadap warga di 17 ko
ta di Indonesia. Sur vei itu, ter kait per
sep si mereka ter hadap ken ya man an
se buah kota. Ter dapat 30 kri teria yang
di gunakan untuk me ngukur kualitas
ke nya manan ko ta, yang secara garis
be sar me li pu ti penataan ruang, kondisi
eko no mi, trans portasi, kebersihan ling
kungan, fa si litas ke se hat an, fa si li tas
pen di dikan, ja ringan la ya nan pra sa ra na
Agenda Baru Perkotaan
[ OPINI ]
Anton SihombingAnggota Komisi V DPR
perkotaan, ke a manan, ke hi dup an sosial
dan budaya.
Hasil survei menunjukkan bahwa
Ko ta Balikpapan dipersepsikan sebagai
kota paling layak huni oleh warganya,
dengan nilai 71,12 dimana ratarata
Na sional sebesar 63,62. Kota layak hu
ni, meng gambarkan sebuah kota de
ngan ling kungan dan atmosfer yang
nya man untuk ditinggali dan bekerja
yang dilihat dari berbagai aspek, baik fi
sik maupun non fisik. Prinsipnya adalah
ke ter sediaan kebutuhan dasar, fasilitas
pu blic, ruang terbuka untuk in teraksi
so sial, keamanan, dukungan fung si eko
no mi sosial, dan sanitasi.
Kelompok kota yang lebih besar,
mid-sized middleweights city (kota me
ne ngah dengan jumlah penduduk 2 –
5 juta jiwa) dihuni oleh Kota Surabaya,
Ban dung, Bekasi dan Medan. Melihat
lagi hasil survey MLCI IAP, kotakota
de ngan jumlah penduduk besar, Ja
kar ta dan mid-sized middleweights city
ke cua li Bandung dan Bekasi, memiliki
ni lai index liveable city di bawah rata
ra ta nasional. Kota Jakarta berada pa da
urut an ke 9 dengan nilai 62, 14, Su ra
ba ya berada di urutan 10 dengan ni lai
61,7, dan Medan berada di urutan te ra
khir (urutan 17) dengan nilai 58,55.
Dengan kata lain, hasil survei itu
me nun jukkan kecenderungan yang
per lu mendapat perhatian lebih jauh,
yak ni semakin besar jumlah penduduk
atau semakin berkembang kegiatan
19MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
sua tu kota, kenyamanannya semakin
ber ku rang. Hasil ini juga merupakan
po tret cepat bagi pemerintah kota, baik
ko ta yang dinobatkan memiliki ting kat
ken ya man an rendah, maupun tingkat
ke nya manan tinggi.
Tentu saja bagi kota dengan ting kat
kenyamanan rendah, ha rus be ru sa ha
mem perbaiki kon di si ling kung an per ko
ta annya. Per bai kan ter se but, se ma ngat
nya ha rus di mu lai dari pe mu kiman alias
pe ru mah an yang ditata de ngan me nge
de pan kan pe na taan ling kung an yang
se hat, ber sih dan war ga nya dituntut
di siplin dan sa dar akan pen tingnya ke
se hatan dan ke bersihan ling kungan.
Ten tu sa ja, bi la gerakan yang dimulai
da ri ling kung an itu tidak di du kung pe
me rin tah, pemerintah dae rah, p e me rin
tah ka bu paten atau pe me rin tah kota,
ma ka ja ngan ber ha rap, pro gram yang
kini me n jadi agen da baru du nia terkait
per kotaan ter se but, akan terwujud.
Oktober 2016 lalu, pada acara
Kon fe rensi Habitat III di Quito, Ekua
dor, sa lah sa tu program yang di usung
In do ne sia ada lah program 100 0
100; 100 persen ke tersediaan akses
air ber sih, 0 persen ka wasan ku muh
dan 100 persen ke ter sediaan ak ses
sa ni ta si sehat. Dalam hal pe n ye dia an
in fra struk tur air mi num, ber da sar kan
da ta Direktorat Jen deral (Dit jen) Cip
ta Kar ya Ke men te rian PUPR, ca paian
di awal tahun 2016 se besar 71,05%
da ri target 100% pa da ta hun 2019.
Bagaimana dengan kawasan ku
muh dan ketersediaan akses sa ni tasi
se hat? Ha rus diakui, terutama di kota
ko ta besar dengan kecenderungan
per tumbuhan ekonomi yang pesat,
ka wa san kumuh dan akses sanitasi
sehat, ma sih jauh dari ha rapan ter pe
nu hinya se ba gai sebagai ko ta ber ke
lan jutan, de ngan kawasan per mu ki
man yang me me nuhi layak hu ni. [M]
Semangatnya harus dimulai dari pemukiman alias perumahan yang
ditata denganmengedepankan
penataan lingkungan yang sehat, bersih
dan warganya dituntut disiplin dan sadar akan
pentingnya kesehatan dan
kebersihan lingkungan.
MAI
SONA
/RIC
KY D
EFRI
MON
20 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
[ KATA MEREKA ]
MENGEJAR TARGET RUMAH LAYAK HUNI
Upaya pemerintah menggenjot pembangunan
rumah susun sewa (Rusunawa), rumah
khusus (Rusus), dan rumah swadaya,
mendapat sambutan hangat berbagai
kalangan. Keberadaan rumah layak huni tersebut
memberikan rasa nyaman bagi mereka yang sejauh ini
mendambakan rumah layak huni.
Tahun 2017 nanti Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan, mentargetkan
pembangunan 12.760 unit rumah susun (Rusun) di
Indonesia. Rusun tersebut nantinya diperuntukkan
untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),
pekerja / buruh industri, pegawai negeri sipil (PNS),
anggota TNI/ Polri, mahasiswa dan para santri pondok
pesantren.
Untuk membangun Rusun tersebut, Dirjen Penyediaan
Perumahan Syarif Burhanuddin mengatakan,
pemerintah menganggarkan dana Rp 4,754 Triliun.
Anggaran tersebut sekitar 51,71 persen dari total pagu
anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan. “Kami harap
dengan pembangunan Rusun ini pemerintah bisa
menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat di
seluruh Indonesia,” jelas Syarif. [M] Suharlina dan TIM MAISONA
DOK.
DIR
EKTO
RAT
JEND
ERAL
PENY
EDIA
AN PE
RUM
AHAN
Rumah Khusus Nelayan Desa Sumare Kec. Simboro Kepulauan Kabupaten Mamuju
21MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
[ KATA MEREKA ]
MICHAEL WATTIMENA WAKIL KETUA KOMISI V
Kami (Komisi V DPR RI–red) sangat bangga
danberterimakasihterhadap perhatianpemerintah
khususnya Kementerian PUPR yang sangat peduli
akan perkembanganpembangunanperumahandan
infrastruktur di Indonesia timur. Rumah swadaya
dan rumah khusus yang dibangun di sini semoga
bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di
Papua Barat .
C. ROBERT PANUSUNAN MARBUN DIREKTUR RUMAH KHUSUS
Ditjen Penyediaan Perumahan mengalokasikan bantuan
rumahkhususdiKabupatenRajaAmpatuntuk nelayandan
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 100 unit
rumah yang terletak di dua distrik yang berbeda yaitu Teluk
Maylibit danPulau Batanta. Lahannya hibah dari
kepala kampung.
KOMANDAN PASPAMPRES BRIGJEN TNIBAMBANG SUSWANTO
Kami berterima kasih atas bantuan Kementerian
PUPR membangun hunian bagi para prajurit
Paspampres. Rusun Mako Paspampres ini sudah
dilengkapi listrik, air, dan lift untuk menunjang
kebutuhan penghuninya.
MAI
SONA
/RIC
KY D
EFRI
MON
MAI
SONA
/MEL
ISA
EMER
ALDI
NAM
AISO
NA/R
ICKY
DEF
RIM
ON
22 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
[ TEKNOLOGI ]
RISHA, SATU TEKNOLOGI UNTUK SEMUA Puskim PUPR menghasilkan teknologi konstruksi pracetak RISHA. Teknologi tepat guna yang mampu mengatasi berbagai persoalan infrastruktur perumahan dan pemukiman. Mendorong lahirnya teknologi serupa. Asli karya anak bangsa.
Anda punya persoalan de ngan perumahan dan pe mukiman? Silah kan datang ke Pusat Penelitian dan Pe
ngem bangan Permukiman (Puskim) Ke men terian Pekerjaan Umum dan Pe ru mahan Rakyat (PUPR)! Lem baga ini punya solusi tepat. Salah sa tu andalannya adalah RISHA. Ini lah tek
Teknologi RISHA bukanlah tek nologi baru. Pertama kali diluncurkan di 2004, 12 tahun lalu. Dalam kurun waktu ter sebut, RISHA telah mendorong hadirnya banyak ideide baru yang inovatif di sektor konstruksi rumah pabri kasi. Baik yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan tinggi, indus tri se perti perusahaan konstruksi maupun masyarakat secara individu.
Pada lingkungan internal Pusat Lit bang Perumahan dan Permukiman mi sal nya, RISHA telah mendorong lahirnya teknologi serupa seperti RIKA (rumah instan kayu), Brikon (Fa brikasi Struktur Konstruksi beton), Ruspin (Rumah Sistem Panel Instan), yang kesemuanya berbasis pada sistem pabrikasi yang dapat dibongkar pasang.
Teknologi serupa, saat ini sedang diusung dan proses litbangnya ma sih berlangsung, yaitu teknologi kon struksi PTH (Pots Tention House). Konsep dasar teknologi ini adalah kom binasi antara sistem pracetak dengan sistem prategang. Teknologi ini memiliki kom ponen dengan ukuran kecil dalam ben tuk blokblok 10 x 20 x 20 cm serta 20 x 20 x 20.
Gagasan semua teknologi konstruk si tersebut diarahkan untuk da pat menyelesaikan berbagai situasi masa lah perumahan di Indonesia; baik da lam penyediaan perumahan formal mau pun informal, termasuk dalam hal pe nanganan kawasan kumuh serta pe nanganan bencana alam. Sehingga Pus kim memiliki slogan “Sekali melak sanakan Litbang Berbagai Masalah Da pat Diselesaikan”.
Penataan kawasan kumuh
Penerapan teknologi untuk pe nanga nan kawasan kumuh, hadir pada pro gram Kampung Deret Petogogan, yai tu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kawasan Petogogan adalah kawasan kumuh yang merupakan tempat bermukiman pekerja pada
nologi konstruksi pracetak se der hana yang diperuntukan untuk ba ngun anbangunan sederhana, se per ti rumah sederhana sehat (RSH), ba ngun an po li klinik atau puskesmas, ba ngun an pen didikan untuk sekolah mau pun ma drasah, bangunan ibadah se perti mas jid, serta bangunan lainnya ter masuk elemen lanskap sebagai pen dukung kawasan.
Pengencangan baut pada kolom Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jepara.
DO
K. P
US
AT
LIT
BA
NG
PE
RU
MA
HA
N D
AN
PE
MU
KIM
AN
PU
PR
23MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
[ TEKNOLOGI ]
pro yek kota baru Kebayoran. Pada awalnya perumahan mereka
me rupakan sederatan bedeng, yang di huni turun temurun. Dari waktu ke wak tu, penghuninya terus meningkat, se hingga kawasan tersebut tidak mam pu lagi menunjang kehidupan yang sehat.
Kondisi kawasan sangat padat dan tidak tertata dengan baik, men ja di tantangan sendiri. Belum lagi ka wa s an yang sering dilanda banjir. Ra tarata penguasaan lahan oleh se tiap penduduk berada di bawah 18 m2, bahkan ada yang hanya 6 m2 saja. Selain itu batasan waktu pem ba ngu nan, ha rus dilakukan dengan waktu yang pa ling singkat. Maklum, para penghu ninya tidak dapat bertahan la ma di ru mah kontrakan.
Dua konstrain utama “waktu” dan “la han sempit” menjadi tantangan yang bi la dibangun dengan teknologi kon ven sional dapat menimbulkan ma sa lah baru.
Sistem pabrikasi, menjadi solusi. Kom ponenkomponen bangunan dibuat di luar site untuk dibawa dan di install di site. Selain waktu peng insta l lan lebih cepat, komponen yang datang relatif tidak butuh tempat untuk men yimpan logistik. Semua kom ponen yang datang, langsung diinstall.
Berbeda bila pendekatan dengan metoda konvensional. Dimana bahan baku, bahan bangunan yang datang be rupa pasir, semen, dan tulangan baja yang butuh proses pengolahan dan tempat. Sementara ruang kerja tidak ter sedia.
Dalam konsep penataan kawasan ku muh, persoalan utama bukan hanya masalah fisik semata. Persoalanso sialbudaya dan ekonomi, juga tidak kalah kompleks. Untuk itu melalui pemanfaatan teknologi pracetak ter sebut, memberi peluang bagi masya rakat untuk terlibat langsung dalam pro ses pembangunan khususnya pada sa at install komponenkomponen.
Keterlibatan masyarakat dapat be
r lan jut dalam memproduksi kom po nenkomponen bangunan yang di bu at secara pabrikasi. Karena sifat tek no logi yang disiapkan adalah tek no lo g i te pat guna, maka teknologi ter se but da pat dibuat oleh masyarakat da lam ben tuk UKM. Selain modal yang diper lukan tidak besar, yakni se ki tar Rp. 200 juta untuk investasi pe ra la t an, bangunan dan modal awal. Mas ya rakat dapat memulai produksi kom ponen tersebut seperti halnya industri ba taco, paving blok, atau yang serupa yang saat ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.
Penanganan bencana alam
Dalam hal penanganan bencana alam, teknologi Puskim, khususnya tek nologi RISHA sudah tidak dapat di sang si kan lagi. Dalam tempo satu ming gu setelah peluncuran, teknologi ini su dah menjadi bagian solusi dalam penanganan bencana Tsunami dan gempa bumi di NAD Aceh Darusalam dan Sumatera Utara, pada tahun 2004.
Tidak kurang dari 12.000 unit ru
mah sederhana dibangun bagi korban Tsunami. Juga tidak kurang dari 200 unit sekolah bantuan dari UNICEF dibangun.
Teknologi RISHA juga hadir untuk mem bangun poliklink, perkantoran, meunasah, dan bangunanbangunan se de r hana lainnya, termasuk in fra struk tur seperti penutup goronggo rong, kanstin, bangku taman, menara air, hellipad dan unsur landskap lain nya.
Teknologi yang sama juga di gu nakan pada penanganan bencana gempa bu mi di Jogjakarta pada tahun 2006, ben cana gempa di Padang (2007) dan ben cana gempa di Garut (2007).
Kelebihan teknologi ini terdapat pa da proses membangun yang re la tif ce pat, hampir sama dengan mem bangun tenda untuk hunian se men ta ra (Huntara). Kelebihan lainnya, mas ya rakat mendapatkan hunian se mentara yang jauh lebih dari stan dar k elayakan huni sementara, dan me mi liki durabilitas yang lebih la ma. Kelebihan lain; komponenkom po nen nya dapat di gunakan kembali untuk membangun hu nian tetap (Huntap). [M]
Membangun rumah dengan teknologi Risha dii Cilacap. desa Klaces.
DO
K. P
US
AT
LIT
BA
NG
PE
RU
MA
HA
N D
AN
PE
MU
KIM
AN
PU
PR
24 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
[ BINGKAI FOTO ]
“Tumben, hari ini tidak seramai
biasanya” ujar Yono (30)
seorang penghuni di salah
satu blok lantai 8 di Rusun
Pejompongan. Segelas teh hangat menemani
sarapan Yono pagi itu. Di selasar komplek rusun,
warung nasi uduk Bu Dayyah menjadi salah
satu warung favorit para penghuni di kala pagi.
Obrolanobrolan ringan antar penghuni pun
selalu muncul. Dari mulai candaan tak jelas,
hingga isu politik yang tak pernah habis untuk
diperdebatkan.
Jika hari kerja, suasana di rusun terlihat sepi.
Banyak yang sudah beraktifitas kekantornya,
lagipula anakanak juga sudah berangkat
sekolah. Rusun Pejompongan adalah salah
satu rusun di Jakarta yang terbilang cukup
HIDUP RUKUN DI KOMPLEK RUSUN
25MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
[ BINGKAI FOTO ]
tua. Didirikan pada tahun 1994 dan di
resmikan pada tahun1998. “Dulu bekas
hunian warga yang terbakar” kata Naning
seorang perangkat Rusun setempat.
Rusun ini memiliki lebih dari
300 unit. Tidak semua yang tinggal
adalah pemiliknya. Banyak juga yang
sewa. Harga sewanya pun bervariasi,
tergantung kondisi dan fasilitas yang
diberikan oleh si pemilik unit. Ratarata
per bulan 1,5jt hingga 2jt. Ratarata
para penyewa adalah para pegawai
kantoran yang butuh akses cepat menuju
kantornya yang berada di Jakarta.
Rusun Pejompongan memang
tidak seluas rusunrusun lain yang baru
dibangun oleh Pemerintah.
Lahan parkirnya pun terbatas.
Tapi bagaimanapun, sebagian
warga merasa nyaman dan betah
tinggal disitu. Selain dekat kemana
mana, pemandangan kota yang indah
bisa di lihat dari berbagai sudut rusun
ini. Kehidupan antar warganyapun
nampak rukun. “Disini nyaman aman dan
damai, bahkan dalam beberapa tahun
terakhir, sudah tidak ada lagi warga yang
kehilangan motor” tambah Naning
meyakinkan.[M] Abdul Malik MSN.
FO
TO
-FO
TO
: A
BD
UL
MA
LIK
MS
N.
26 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
[ BERANDA ]
AGAR PUBLIK MELEK PERUMAHANDirjen Syarif Burhanuddin meluncurkan Majalah MAISONA. Menjadi wadah maupun tempat sosialisasi kegiatan, serta rencana program perumahan di Indonesia.
Media informasi me ngenai pe rumahan, memang su dah ada be berapa nama yang terbit. Namun,
khusus terkait program perumahan yang dikelola pemerintah, baru ada sa tu. Apa itu? MAISONA. “MAISONA di rancang untuk menjadi wadah maupun tempat sosialisasi pe lak sanaan ser ta rencana program pe ru mah an di Indonesia,” ujar Direktur Jen de ral Penye diaan Perumahan Ke men terian Pe ker jaan Umum dan Pe rumahan Rak yat (PUPR) Syarif Bu r hanuddin.
Diselasela kegiatan Peringatan Ha ri Kota Dunia yang dilaksanakan di Auditorium Kementerian PUPR,
Ja kar ta, Senin akhir Oktober si lam, MAISONA edisi pertama, di per kenal kan ke publik. Peluncuran, ka ta Dir jen Syarif Burhanuddin, se nga ja tidak dalam acara khusus dengan sere monial. Namun begitu, ke ha dir an MAISONA dinilai memberi war na dan menjadi bagian terdepan da lam penye barluasan informasi khu sus nya yang terkait program pe ru mahan di In do nesia. Lewat MAISONA, kegiatan so sia lisasi pe nye diaan perumahan yang di lak sa nakan pemerintah, akan le bih meningkat kualitasnya dan men jang kau khalayak luas.
Kedepan, manajemen MAISONA di ha rapkan dapat menggandeng para mi tra kerja berperan aktif. “Kami harap para mitra kerja maupun masya rakat luas bisa memberi masukan, kri tik, guna mendorong kami untuk me laksanakan program penyediaan pe rumahan yang bermanfaat bagi mas yarakat luas,” tandas Syarif.
Dalam kesempatan yang sa ma, Luk man Hakim, Dewan Re dak si Maja lah MAISONA yang juga menjabat se bagai Sekretaris Ditjen Penyediaan Pe ru mahan, menuturkan, pemilihan na ma MAISONA. Pihaknya, me manfaat kan sejumlah media termasuk jejaring sosial Whatsapp (WA) untuk me nampung berbagai usulan dan ma sukan serta berdiskusi terkait pemi lihan nama majalah yang pas. “Men teri Basuki Hadimuljono pun ikut mem berikan masukan dan usulan na ma. Akhirnya diputuskan na ma MAISONA yang memiliki arti ru mah yang mempesona,” jelas Luk man.
Lewat MAISONA, Lukman berharap akan menambah kreatifitassum ber daya manusia (SDM), bu kan
Kami harap para mitra kerja maupun
masyarakat luas bisa memberi masukan,
kritik, guna mendorong kami
untuk melaksanakan program penyediaan
perumahan yang bermanfaat bagi
masyarakat luas.
Dirjen Syarief Burhanuddin meluncurkan Majalah MAISONA
MAI
SONA
/RIS
TYAN
MEG
A PU
TRA
27MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
[ BERANDA ]
saja di Ditjen Penyediaan Pe ru mahan khususnya, tapi juga Ke men terian PUPR pada umumnya. “Lebih khu sus lagi, lewat MAISONA, seluruh aktifitas dan kinerja tidak hanya ber henti di tumpukan kertas laporan se mata. Na mun juga bisa menjadi ba han baca an yang bermanfaat bagi pu blik,” je lasnya.
Untuk tahap awal MAISONA diran cang 52 halaman. Tema yang di ang kat terkait publikasi ke giat an penye diaan perumahan yang te lah dilak sanakan oleh Dit jen Pe nye dia an
Lebih khu sus lagi, lewat MAISONA,
seluruh akti fitas dan kinerja tidak hanya
ber henti ditumpukan kertas
laporan semata. Namun juga bisa menjadi ba han
bacaan yang berman-faat bagi pu blik.
Pe ru mahan. Ru bri ka si nya disesuaikan dengan temate ma perumahan mu lai dari Dapur Re dak si, Se rambi, Jen dela, Ruang Utama, Ka ta Me reka, Tekno logi, Beranda, Ta mu, Kabar SNVT, Intermezzo, Al bum dan Tips.
“Kami juga berharap masukan dan kri tik dari mitra kerja dan mas ya rakat luas guna mendorong kami untuk me lak sanakan program pe nye dia an pe ru mah an bagi mas ya ra kat,” harap Luk man. Tentu, agar publik melek peru mah an versi pe merintah. [M] Ristyan
Mega Putra
Sidang mingguan redaksional MAISONA menentukan rubrik
Ruang Utama.
Rapat redaksi di manapun jadi, sekadar untuk cek
dan ricek mengingatkan satu dengan lainya tentang
peliputan dan foto.
MAI
SONA
/RIS
TYAN
MEG
A PU
TRA
MAI
SONA
/SBR
28 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
[ BERANDA ]
PENGUATAN DAN PELAYANAN INFORMASI PERUMAHANAgar masyarakat mengetahui program infrastruktur dan perumahan rakyat, dibutuhkan publikasi yang akurat dan aktual. Perlu SOP Publikasi serta tim resmi layanan informasi.
Masyarakat semakin mudahmengakses informasi perumahan melalui website perumahan.go.id
Publikasi dan layanan in
for masi yang baik ada lah
ke nis cayaan di era ke ter
bu ka an saat ini. “Tanpa pu
bli kasi dan layanan in for masi yang
akurat, aktual dan fak tual, mas ya
rakat tak akan pernah ta hu ada nya
program pembangunan infra struk
tur dan perumahan rakyat, dengan
be nar dan jelas,” tegas Irma Yan ti,
Di rek tur Rumah Umum dan Ko
mer sial (RUK) Direktorat jenderal
(Dit jen) Penyediaan Perumahan,
Ke men terian Pekerjaan Umum dan
Pe ru mah an Rakyat (PUPR).
Untuk mendorong publikasi ter
se but, Direktorat RUK, mengadakan
Bim bingan Penulisan Data dan In
for masi untuk Website Direktorat
RUK. Kegiatan di Ruang Olive Hotel
Ve ran da, Jakarta, 2 November lalu itu
diikuti oleh 25 orang. Mereka adalah
mah an, lanjut Irma, diperlukan SOP
Pu blikasi serta tim resmi yang akan
mengisi produk layanan informasi
ter sebut. “Isi publikasi menyangkut
aca ra kegiatan Direktorat RUK.Na
mun harus disaring apakah datanya
bo leh dipublikasikan atau tidak, dan
harus dipilahpilah sesuai dengan
program kerjanya sehingga mas ya
ra kat yang mengakses berita men da
pat informasi yang jelas,” kata Irma.
Salah satu saluran publikasi ada
lah website. “Via website, masyarakat
di permudah. Selain sebagai sarana
menyalurkan informasi secara cepat,
ju ga men jadi media masyarakat
untuk me nyampaikan pengaduan
se ca ra cepat,” jelas Irma.
Hal yang sama juga disampaikan
oleh Suharlin. Menurutnya, pu bli ka
si via website harus didukung oleh
se luruh Direktorat yang ada di Dit
jen Penyediaan Perumahan. Ber
ba gai program perumahan ser ta
pe lak sanaan kegiatan, me li puti ke
gia tankegiatan yang se dang terjadi
mau pun yang akan di lak sa na kan.
Se bi sa mungkin berita di sam paikan
me la lui publikasi yang ada di media
ce tak, elektronik mau pun online.
“Kami juga berkoordinasi de
ngan Biro Komunikasi Publik Ke me
n te rian PUPR. Kami berharap di rek
to ratdirektorat yang ada di Dit jen
Pe nye diaan Perumahan da pat me
nyam paikan informasi dengan ba ik.
Sehingga masyarakat da pat me nge
ta hui berbagai program dan ke gia
t ankegiatan di Ditjen Pe nye dia an
Perumahan,” terang Suharlin. [M]
Ristyan Mega Putra
“Masyarakat pun kini dipermudah dengan adanya saluran pengadu-an maupun memberikan informasi dari lapangan secara cepat via website.”
per wakilan Sub Direktorat yang ada
di unit kerja Direktorat RUK, Ditjen
penyediaan Perumahan.
Untuk memberikan pelayanan
in for masi yang baik tentang pe ru
MAI
SONA
/JUN
AIDI
29MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
[ BERANDA ]
RUMAH UNTUK ABDI NEGARA
Sudah selayaknya para abdi negara mendapat rumah, sebagai bentuk kesejahteraan
yang seharusnya diterima. Per unit dihargai Rp. 60 juta. Bukti dukungan Pemkot Kendari
dalam pelaksanaan Progran Satu Juta Rumah.
Aktivitas di Rusus Brimob Barelang Batam.“T
idak semua PNS itu mam pu membeli dan me miliki ru mah yang la yak,” ujar Wa li ko
ta Ken dari As run. Karena itu pula, kepada se jum lah wartawan di selasela Pa me r an Rumah Rakyat 2016 di GOR Pe muda Bahteramas, Kendari, 26 Okto ber lalu, Asrun mengatakan telah menyediakan lahan 800 hektar di
daerah Nangananga, Kendari, Su lawe si Tenggara.
Pembangunan rumah PNS tersebut, lanjut Asrun, merupakan bukti dukungan Pemkot Kendari da lam pelaksanaan Program Satu Ju ta Ru
mah. Selain itu, ketersediaan ru mah merupakan dambaan bagi se ba gain besar dari 8.160 orang PNS di lingkungan Pemkot Kendari. Adanya peru mah an bagi para abdi negara itu, sekaligus dapat meningkatkan ke se jahteraan dan membantu me re ka untuk memiliki rumah yang layak hu ni.
Asrun juga berjanji untuk terus men dorong pelaksanaan program pe ru mah an secara merata untuk masya rakat di Kota Kendari. “Da ri penda ta an yang telah kami lak sa na kan di Kota Kendari kebutuhan ru mah ba gi masyarakat kurang mampu men capai 11.000 unit. Ini pekerjaan ru mah kita bersama dan harus dicari ca ra untuk menyediakan rumah bagi masyarakat,” terangnya.
“Karena lahan milik Pemkot Kendari, maka harga jualnya lebih murah, yakni Rp 60 juta per unit, sehingga PNS lebih mudah mengangsur KPR.”
Kepala Dinas PU Provinsi Su la we si Tenggara La Ode Muhammad Sai din menambahkan, bahwa la han yang akan digunakan untuk lo ka si pe rumahan PNS adalah milik Pem kot Kendari. Adapun luas tanah untuk satu unit rumah PNS tersebut ada lah seluas 300 meter persegi dengan ukuran 15 x 20 meter.
“Kami sudah undang para pengem bang lokal untuk membangun pe rumahan tersebut. Karena lahan yang digunakan adalah milik Pemkot Ken dari maka harga jual rumahnya nan ti bisa lebih murah yakni Rp 60 juta per unit sehingga para PNS bisa lebih mudah mengangsurnya KPR ya,” harapnya. [M] Ristyan Mega Putra
MAI
SONA
/RIC
KY D
EFRI
MON
30 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
[ BERANDA ]
INSPIRASI PENATAAN KOTA DARI SEBUAH FOTOMemperingati Hari Habitat Dunia 2016, Ditjen Penyediaan Perumahan menggelar lomba foto. ‘Jakarta dari Atas’ karya Agus Susanto terpilih sebagai juara satu. A
gus Susanto bergegas naik panggung. Nama fotografer muda itu baru saja disebut sebagai juara pertama lomba
foto Hari Habitat Dunia 2016 atau Hari Kota Dunia, 31Oktober lalu, yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Agus berhak menerima piala, piagam dan hadiah uang yang diserahkan langsung Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Auditorium PUPR, 3 Nopember 2016.
Karya Agus berjudul ‘Jakarta dari Atas’, berhasil menyingkirkan 1.169 karya foto yang ikut dalam lomba yang digelar 3 hingga 16 Oktober 2016 tersebut. “Kami berharap melalui kegiatan lomba foto ini, bisa menambah motivasi bagi para pecinta fotografiuntukmengabadikanrumahrumah serta perkembangan kota di Indonesia,” ujar Syarif Burhanuddin, Dirjen Peyediaan Perumahan yang mendampingi Menteri Basuki Hadimuljono.
Menurut Syarif, mengabadikan perumahan atau perkotaan dalam sa tu
“Kami berharap melalui kegiatan lomba foto ini, bisa menambah motivasi bagi para pecinta fotografi untuk meng-abadikan rumah-rumah serta perkembangan kota di Indonesia.”
Juara II Lomba Foto Hari Habitat Dunia 2016Basura CitySusilo Waluyo - Jakarta Selatan
Juara foto Hari Habitat Dunia 2016 berfoto dengan Syarif Burhanuddin, Dirjen Peyediaan Perumahan dan Lukman Hakim Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
MAI
SONA
/RIC
KY D
EFRI
MON
31MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
[ BERANDA ]
Juara I Lomba Foto Hari Habitat Dunia 2016 Jakarta dari AtasAgus Susanto - Jakarta
Juara III Lomba Foto Hari Habitat Dunia 2016
Bermain di ruang publik Rusun BenhilArie Basuki - Tangerang Selatan.
bingkai foto, bukan saja sekadar se bagai koleksi atau dokumentasi, tapi ju ga sebagai inspirasi dalam penataan kota dan perumahan yang layak huni kedepannya.
Lomba foto yang mengangkat tema utama ‘Perumahan sebagai Poros Penggerak Pembangunan Perkotaan yang berkelanjutan’.
Tercatat 1.170 karya fotografer dari seluruh Indonesia mengirimkan karyanya.
Bertindak sebagai dewan juri Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Lukman Hakim dan dua pewarta foto Indonesia yakni Septiawan dan Agung Samosir. Penjurian dilakukan pada hari Jum’at
tanggal 21 Oktober 2016, menetapkan Agus Susanto sebagai juara pertama, Suslo Waluyo sebagai juara dua dan juara tiga diraih Arie Basuki. Selain itu juga dipilih lima karya sebagai juara harapan satu hingga lima, berturutturut; Lucky Fransiska, Hendra Setyawan, MA Fajri, Aman Rochman, dan Ahmad Samsudin. [M] Ristyan Mega Putra
32 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
[ BERANDA ]
MURI UNTUK 4.444 JAMBANPemda Purbalingga meluncurkan program Germas. Ditjen Penyediaan Perumahan PUPR mendorong pemda merevitasi rumah agar layak huni.
Musium Rekor Indonesia memberi penghargaan Pemda Purbalingga atas prestasinya membuat jamban terbanyak se Indonesia berjumlah 4.444 unit.L
apangan Monumen Jenderal Su dirman, Purbalingga, Jawa Tengah, penuh sesak. Ri buan warga berkumpul di sa na.
Selasa (15/11/2016) itu, mereka an tusi as menyambut peluncuran Ge rakan Ma s yarakat Hidup Sehat (Ger mas). Ke gembiaraan warga yang di pimpin Bu pati Tasdi, kian lengkap Mu sium Re kor Indonesia (MURI) mem beri peng hargaan atas prestasi Pem da Purba lingga dalam Pembuatan Jam ban Ke luar ga Terbanyak se Indonesia. Total ada 4.444 jamban yang dibuat.
Selain Bupati Tasdi, ikut hadir dalam kegembiraan itu jajaran pimpinan dae rah setempat, Kepala Badan POM Penny K Lukito, perwakilan dari Di rjen Penyediaan Perumahan dan Cipta Karya Kementerian PUPR ser ta Kementerian Kesehatan. “Kami men
dukung penuh peluncuran Germas untuk mengatasi beberapa masalah ke sehatan yang ada seperti perilaku hidup sehat, pelayanan masyarakat serta ke se hatan lingkungan,” kata Tasdi.
Menurut Tasdi, saat ini terjadi per ge seran penyakit yang dialami mas ya ra kat Purbalingga. Jika dulu ba nyak
pe nyakit menular seperi dia re se karang masyarakat lebih ba nyak me ngalami penyakit tidak me nu lar seperti DB jan tung, stroke. “Ada nya Ger mas di harapkan dapat me wu jud kan masya rakat yang hidup le bih sehat lagi di ma sa mendatang,” ujarnya.
Renovasi RumahPeluncuran Germas di Pur ba li ng
ga, dia wali kegiatan sholat subuh bersama. Kegiatan dilanjutkan dengan re no vasi rumah tidak layak huni, pembe rian san tunan bagi warga kurang mam pu ser ta gerak jalan sehat dan senam ber sama.
Data di Pemda Purbalingga memper lihatkan banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Dari sekitar 301 ribu KK yang ada, jumlah rumah yang layak huni baru sekitar 241 ribu ru mah saja. Satu rumah ditempati lebih dari satu KK. Ada 11,6 persen rumah, tidak layak huni dan dalam kondisi memprihatinkan. “Bayangkan banyak warga kami yang rumahnya juga jadi satu dengan kandang ternaknya. Bagaimana mereka mau hidup sehat,” jelas Tasdi.
Terkait program Germas, Pemda Purbalingga memiliki program re vita siasai rumah RTLH yang tahun ini di tar getkan sebanyak 27 ribu rumah ti dak layak huni. Tahun ini, APBD menga lokasikan dana Rp 21, 5 Milyar untuk 2.150 RTLH.
Langkah Pemda Purbalingga disambut baik Lilik P Hartadi. Untuk mendukung Germas, Kepala Sub Di rekto rat Perencanaan Teknis dan Standar disasi Direktorat Ru mah Swadaya Di t jen Penyediaan Perumahan itu menyatakan akan mengalokasikan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) sebanyak 260 unit rumah. “Tahun depan kami akan alokasikan pro gram BSPS atau bedah rumah di Ka bupaten Purbalingga sebanyak 260 unit rumah dengan anggaran per unit ru mah Rp 15 juta,” katanya. [M]
Ristyan Mega Putra
”...mengatasi beberapa masalah kesehatan yang ada seperti perilaku hi dup sehat, pelayanan masyarakat serta kesehatan lingkungan.”
MAI
SONA
/RIS
TYAN
MEG
A PU
TRA
33MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
MARI KITORANG TANAM POHONKementerian PUPR dukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA). Selain untuk antisipasi perubahan iklim, penanaman pohon juga untuk keseimbangan hidrologi DAS
Sekretaris Penyediaan Perumahan menghadiri acara Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air(GNKPA) di Provinsi Papua“M
ari kitorang tanam po hon untuk hidup yang lebih ba ik bagi anak
cu cu ki ta.” Ajakan teramat penting itu disampaikan Habel Yaofifi, perwa kil an suku Yahoda, Papua, Rabu (30/12/2016). Selain menanam, Habel me nambahkan, adalah penting untuk melakukan perawatan agar apa yang telah dilakukan tidak siasia.
Habel berbicara dalam rangka me nyam but penanaman pohon kela pa yang dilakukan Kementerian Pe ker jaan Umum dan Perumahan Rak yat (PUPR). Kegiatan dalam rangka Gerakan Nasional Kemitraan Penye la mat an Air (GNKPA) yang secara se ren tak dilakukan di 34 provinsi. “Ini
ada lah aksi konkrit dan upaya nyata untuk memulihkan kondisi daerah alir an sungai (DAS),” jelas Lukman Ha kim, Sekretaris Direktorat Jenderal Pen yediaan Perumahan Kementerian PUPR.
Gerakan menanam pohon, de mikian Lukman Hakim mengingatkan, agar tidak sekedar dinilai sebagai obyek fisik semata. Selainmeningkatkan infra struk tur hijau, penanaman pohon akan meningkatkan luasan dan kua li
tas ruang terbuka hijau sebagai fungsi esen sial ekologis dan ruang kehidupan ki ta yang lebih berkualitas.
Menurut Lukman, lingkungan yang hijau dan tertata dengan baik ju ga menjadi tempat wisata dan pengembang an sosial ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan dan ber kelan jutan. “Kegiatan penanaman pohon juga dapat dijadikan sebagai momen tum strategis dalam upaya untuk mengan tisipasi dampak perubahan iklim global, degradasi dan deforestasi hu tan dan lahan, serta sebagai bagian da ri upaya konservasi sumber daya air,” katanya.
GNKPA sendiri merupakan salah sa tu program yang dicanangkan Pre siden Republik Indonesia pada tanggal 28 April 2015 lalu. GNKPA bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada DAS sehingga keandalan sumbersumber air baik berkualitas, kuantitas, kontinuitas airnya dapat dicapai melalui program pe me rintah pusat dan pemerintah dae rah serta peran serta masyarakat. Se lain itu juga untuk mengembalikan ke sei mbangan siklus hidrologi pada daerah aliran sungai (DAS), sehingga keandalan sumbersumber air baik kuantitas maupun kualitasnya dapat memadai.
Dalam kegiatan ini setidaknya ada enam elemen dari GNKPA antara lain penataan ruang, pembangunan fisik, pertanahan dan kependudukan, rehabilitasi hutan dan lahan serta konser vasi SDA, pengendalian daya ru sak air, pengelolaan kualitas air, penghematan penggunaan air dan pengelolaan permintaan air, dan pen dayagunaanSDAsecaraadil,efisiendanberkelanjutan.
Hutan di wilayah Papua, kata Habel, sudah banyak yang hancur. Ka rena nya, kegiatan yang dilakukan PUPR sa ngat dibutuhkan. Harapannya, hutan kembali hijau. “Nantinya anak cu cu kita bisa menikmati warisan kita ini,” katanya.[M] Nilam dan Ristyan Mega Putra
[ BERANDA ]M
AISO
NA/Z
UNIL
AM FI
FALI
ANA
SRIK
ANDI
34 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
[ BIROKRASI ]
Kunci pokok manajemen Sum ber Daya Manusia (SDM), sebagaimana kon sep Pe ter F. Drucker, ada lah how to find or get
the best per son, and how to maintain it. ba gai ma na kita mendapatkan orang yang te pat untuk pekerjaan yang ter se dia da lam organisasi dan ba gai ma na me me li ha ra dan mem per ta han kannya. Tu g as maha penting ini ada di pun dak ba gi an kepegawaian dan organi sa si ta ta lak sa na yang mengelola SDM. Me re ka ber tang gung jawab mu lai da ri me rek rut, mengem bang kan, me nge lo la, membina ser ta me nge valua si ke se lu ruhan sum ber da ya ma nusia yang diperlukan organisasi dalam pen capaian tujuannya.
Kesuksesan dari manajemen SDM ini sangat memegang peranan kunci. Ma ka dapat dikatakan sangat vital bagi ter wujudnya tujuan organisasi yang produktif,efektifdanefisien.
MENJADIKAN SDM HANDAL DAN PROFESIONAL
Mengacu pada hal tersebut di atas, Di rektorat Jenderal Penyediaan Pe rumah an, menerapkan tiga langkah dalam menciptakan sumber daya ma nusia yang handal dan profesional. Tiga lang kah dimaksud adalah: fasilitasi ases men, peningkatan kapasitas me lalui pe la tih an, dan pakta integritas.
Fasilitasi AsesmenAssessment merupakan alat untuk
me ngu kur potensi manusia dengan cara mem prediksi perilakunya di masa de pan. Caranya adalah melalui peng gu na an simulasi perilaku yang mengu kur kemampuan assessee da lam me na nga ni tanggung jawab yang akan di be ri kan kepadanya.
Dasar yang digunakan adalah UU
No mor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pasal 3 terkait Reformasi Birokrasi, didasarkan padakualifikasi, kompetensi,danpeni lai an kinerja sesuai kebutuhan Instan si Pemerintah. Lalu di pasal 69, diny atakan bahwapengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan 3 aspek; Kualifikasi,Kompetensi, Penilaian kinerja.
Selanjutnya, guna mewujudkan pro fe sio nalisme PNS diperlukan standar kompetensi jabatan, yang ter di ri dari Standar Kompetensi Teknis dan Stan dar Kompetensi Manajerial.
Asesmen juga bertujuan meng ukur potensi pegawai dalam rangka me menu hi kebutuhan SDM yang di ingin kan sesuai kebutuhan Organisasi. Da lam rangka itu, Direktorat Jen de ral Pen yediaan Perumahan telah mengi rimkan pe ga wai ke Badan Pe ngem bangan Sum ber Daya Manusia (BPSDM) PUPR selama periode Januari 2016 sampai dengan Nopember 2016 meliputi:
Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan
Pelatihan dan pengembangan (trai ning and development) adalah jan tung dari upaya berkelanjutan untuk me ning katkan kompetensi pe gawai dan ki nerja organisasi. Pe la tih an mem beri para pembelajar pe ng e ta huan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini. Dis isi lain pengembangan melibatkan pembe la jaran yang melampaui pekerjaan saat ini dan memiliki fokus lebih jangka panjang.
Pengembangan mempersiapkan pa ra pe ga wai untuk tetap sejalan dengan pe ru bah an dan pertumbuhan or ga ni sa si. Aktivitasaktivitas pe la tihan dan pe ngem bangan memiliki poten si untuk me n ye la ras kan para pe gawai dengan strategistrategi.
Be berapa manfaat strategis dari pe latihan dan pengembangan menca kup kepuasan pegawai, me ning katkan nya semangat tingkat retensi yang
Penandatangan Pakta Integritas oleh para pejabat di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan.
MAI
SONA
/RIS
TYAN
MEG
A PU
TRA
35MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
[ BIROKRASI ]
le bih tinggi, turnover yang lebih rendah, hasil pekerjaan yang lebih baik, dan kenyataan bahwa para pegawai yang puas akan menghasilkan kerja yang baik. Reformasi terhadap kualitas pegawai (SDM) merupakan bagian da ri reformasi pemerintahan dalam rang ka mengarah pada pencapaian good govermance. Upaya yang dapat di la ku kan melalui sistem manajemen ki nerja, tidak hanya pada staf akan teta pi menyeluruh dari pegawai ja jaran kepemimpinan sampai dengan pe gawai pada tingkat operasional.
Dalam mewujudkan SDM handal, Di rektorat Jenderal Penyediaan Peru mah an telah mengirimkan 349 pega wai untuk mengikuti berbagai pendi di kan dan pelatihan ke Badan Pengem bangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Sampai akhir November 2016, ada 30 diklat yang diikuti, antara lain Diklat penyelenggaran perumahan di Ja yapura, Diklat Pemeliharaan dan Pe ra watan Rusunawa, dan lainlain.
Pakta IntegritasTuntutan publik agar kinerja apa
ra tur pemerintah makin profesional, men jadi tantangan tersendiri bagi PNS. Me reka dituntut untuk meningkatkan kua litas dan kapasitasnya sebagai abdi ne ga ra. Menjadi PNS juga di tun tut sa dar dan peduli terhadap lingkung an di sekitarnya serta tanggap ter ha dap dinamika masyarakat, serta me numbuh kembangkan keterbukaan dan keju jur an.
Dalam rangka memperlancar pelak sa naan tugas yang berkualitas, efektif,efisiendanakuntabeldanberin te gritas tinggi, PNS menandatangani do ku men pakta integritas. Yakni, pernya taan atau janji kepada diri sendiri ten tang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, we wenang dan peran sesuai dengan pe ra turan perundangundangan dan ke sang gupan untuk tidak melakukan ko rupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pakta integritas telah ditetapkan
me la lui Peraturan Menteri Pen da yagu na an Aparatur Negara dan Re forma si No mor 499 Tahun 2011 tentang Pe do man umum Pakta Integritas di Ling kungan Kementerian/Lem ba ga a tau Pe me rintah Daerah. Tu ju an Pak ta In te gri tas adalah untuk mem per kuat ko mit men ber sama dalam pence gah an dan pem be ran tas an korupsi.
Isi Pakta Integritas;1. Berjanji untuk berperan aktif
dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi;
2. Melaksanakan tugas dengan batasanbatasan kewenangannya;
3. Bersikap jujur, transparan dan obyektif;
4. Memberikan contoh yang baik kepada sesama pekerja.
Berdasarkan langkahlangkah tersebut; mulai penjaringan, pemetaan, pengembangan dan pelatihan serta me miliki komitmen bersama, maka akan didapatkan sumber daya ma nusia yang handal dan profesional. [M]
Penulis:Mokh Subkhan, SE, MTKasubag Pengembangan Pegawai Ditjen Penyediaan Perumahan
NO JENIS ASESMEN JUMLAH PESERTA
1. Asesmen untuk menjabat kepala Satker /PPK 141 Orang
2. Asesmen untuk mengikuti Diklat Pim III 11 Orang
3. Asesmen untuk mengikuti Diklat Pim IV 9 Orang
4. Asesmen untuk menjabat Eselon III 21 Orang
5. Asesmen untuk menjabat Eselon IV 65 Orang
6. Asesmen pemetaan peserta manajemen talenta 20 Orang
7. Asesmen penilaian kompetensi PNS Angkatan Tahun 2015-2010 10 Orang
8. Asesmen usulan pindah tugas dari Daerah ke Ditjen Penyediaan Perumahan 9 Orang
Karyawan Direktorat Jenderal Penyediaan Pe ru mahan, di tun tut sa dar dan peduli terhadap lingkung an di sekitarnya serta tanggap ter ha dap dinamika masyarakat, serta me num buh-kembangkan keterbukaan dan ke ju jur an.
MAI
SONA
/RIC
KY D
EFRI
MON
36 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
Pekerjaan rumah (PR) itu cukup berat. Yakni, menurunkan 2,51 juta unit menjadi 1,9 juta unit rumah tak layak huni (RTLH). “Ya. Dalam RPJMN 2015-2019, kami harus mengurangi RTLH sebanyak 610 ribu unit hingga 2019 nanti,” kata Jhony Fajar Sofyan Subrata Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
[ TAMU ]
MEMBANTU MASYARAKAT MEMILIKI RUMAH LAYAK HUNI
Direktur Rumah Swadaya
hony Fajar Sofyan Subrata
BEBAN mengurangi atau bahkan
menghilangkan sama sekali
RTLH, bukan sematamata target
pemerintah yang dalam hal ini menjadi
tanggungjawab Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan PUPR, tapi
juga amanat Deklarasi Quito. Yakni,
deklarasi dari Konferensi Habitat III
Quito, Ekuador, Oktober 2016 lalu.
Peserta konferensi sepakat (termasuk
Indonesia), untuk melakukan perbaikan
perumahan dari sisi lingkungan,
kebersihan, dan sanitasi, serta rumah
rumah layak huni, agar kawasan
perumahan tersebut bias berkembang
menjadi kota berkelanjutan.
Selaku Direktur Rumah Swadaya,
Jhoni adalah tokoh yang ada di
garda depan. “Tugas kerja kami
yaitu memperbaiki rumah sampai
membangun rumah baru agar
kondisinya layak huni, yang otomatis
akan mendorong suatu kota, daerah
atau kawasan menjadi tidak kumuh.
MAI
SONA
/RIS
TYAN
MEG
A PU
TRA
37MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
Kota berkelanjutan adalah kota yang direncanakan dengan mempertimbangkan
dampak lingkungan yang didukung warga kota yang memiliki kepedulian dan tanggung-jawab dalam penghematan sumber daya pangan, air, dan energy.
MAI
SONA
/RIS
TYAN
MEG
A PU
TRA
38 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
[ TAMU ]M
AISO
NA/R
ISTY
AN M
EGA
PUTR
A
Sementara prasarana sanitasi dan
lainnya dibenahi Kimpraswil,” tutur
Jhony.
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS) pada 2015, jumlah rumah
tak layak huni (RTLH) adalah sekitar
2,51juta unit dengan rincian 2,18 juta
rawan layak huni dan 0,33 juta benar
benar tak layak huni. Nah bagaimana
Jhony menjalankan amanah tersebut,
berikut penuturannya kepada Tim
Redaksi MAISONA;
Yang dimaksud kota berkelanjutan itu seperti apa?
Keberlanjutan (sustainability),
secara umum berarti kemampuan
untuk menjaga dan mempertahankan
keseimbangan proses atau kondisi
suatu sistem, yang terkait dengan
sistem hayati dan binaan. Dalam
konteks ekologi, keberlanjutan
dipahami sebagai kemampuan
ekosistem menjaga dan
mempertahankan proses, fungsi,
Kota berkelanjutan adalah
kota yang direncanakan dengan
mempertimbangkan dampak
lingkungan yang didukung warga
kota yang memiliki kepedulian dan
tanggungjawab dalam penghematan
sumber daya pangan, air, dan energi;
mengupayakan pemanfaatan sumber
daya alam terbarukan; dan mengurangi
pencemaran terhadap lingkungan.
Terkait perumahannya sendiri?Jelas, kondisi lingkungan di
suatu daerah dengan segala fasilitas,
sarana dan prasarana diantaranya
untuk mendukung pemukiman dari
warganya yang butuh sanitasi, udara
yang bersih, dan masingmasing
rumahnya layak huni. Umumnya
rumahrumah tak layak huni tersebut,
mencerminkan suatu keadaan kumuh.
Kekumuhan itu sendiri, adalah
ketidaksehatan dari suatu lingkungan
pemukiman. Nah, tugas kami adalah
membantu masyarakat memperbaiki
hingga membangun rumah baru bila
rumah tak layak huni itu rusak berat.
Bantuan yang diberikan seperti apa?
Bantuannya, tidak secara langsung.
Tapi berupa Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS). Tujuannya
untuk mendorong masyarakat
berpartisipasi meningkatkan kualitas
rumahnya.
Rumah swadaya atau rumah yang
dibangun atas prakarsa dan upaya
masyarakat, diakui menjadi solusi
penanganan RTLH di wilayahwilayah
Indonesia. Skemanya, dari pemerintah
pusat diberikan
ke pemerintah kabupaten
atau provinsi untuk disalurkan ke
masyarakat yang membutuhkan. Yakni,
masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR).
Kriterianya seperti apa? BSPS memiliki tiga kriteria bantuan
obyek, yakni peningkatan kualitas
(PK), pembangunan baru (PB), dan
Kekumuhan itu sendiri, adalah
ketidaksehatan dari suatu lingkungan
pemukiman.
Direktur Rumah Swadaya Raden Jhony Fajar Sofyan Subrata
produktivitas, dan keanekaragaman
ekologis pada masa mendatang.
Terkait dengan definisi
keberlanjutan tersebut, kota
berkelanjutan dapat dirumuskan
sebagai tempat diwujudkannya saling
kebergantungan antara pembangunan
ekonomi, pembangunan sosial,
dan pelestarian dan kelestarian
lingkungan. Kualitas kehidupan yang
baik, keberadaan ruang terbuka hijau,
berkurangnya sampah, pencapaian
yang mudah, tingkat kejahatan yang
rendah, rasa kebersamaan komunitas,
kualitas udara dan air yang bersih,
dan keberagaman lingkungan, adalah
beberapa dari keuntungan yang dapat
dipetik.
39MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
pembangunan prasarana dan sarana
umum (PSU).
Untuk PK, RTLH menjadi sasaran
program BSPS dan yang bias
mendapatkan bantuan ini adalah
RTLH dengan kondisi tak memenuhi
persyaratan seperti keselamatan
bangunan, kecukupan minimal
luas bangunan, dan atau kesehatan
penghuni. Setidaknya, ada Sembilan
kriteria ketidak layakan sebuah rumah.
Adapun kriteriakriteria tersebut adalah
luas lantai per kapitanya kurang dari
7,2 meter persegi, dan jenis atap rumah
terbuat dari daun atau lainnya.
Kemudian jenis dinding rumah
terbuat dari bambu, lantainya tanah,
tak memiliki akses ke sanitasi layak,
sumber penerangan bukan listrik, dan
tak ada akses ke air minum layak.
Untuk rumah dikatakan layak huni
memenuhi kurang dari tiga kriteria,
sedangkan rumah rawan layak huni
memenuhi tiga sampai empat kriteria
dan rumah yang benarbenar tak
layak huni memiliki lima sampai tujuh
criteria tersebut.
Bagaimana jika BSPS itu untuk pembangunan baru (PB)?
Untuk PB, dilakukan apabila rumah
suatu tim yang dibentuk dinas
kota/kabupaten bersangkutan. Tim
itu, termasuk didalamnya tokoh
masyarakat. Setelah itu dirembuk,
kalau sudah disetujui lalu ditunjuk
took bahan bangunan di sekitar lokasi
di daerah bersangkutan. Nah, bentuk
perbaikan rumahnya seperti apa, itu
dikoordinasikan dengan keperluan
material pada took bangunan. Kalau
sudah setuju, maka dana BSPS itu
langsung disalurkan lewat took bahan
bangunan tersebut. Itu agar mudah
ngontrolnya dan tidak banyak campur
tangan terhadap dana tersebut.
Sepanjang tahun 2016 sudah berapa banyak rumah yang dapat BSPS?
Tahun 2016 ini, BSPS tersalur untuk
membangun dan memperbaiki rumah
97.505 unit, dengan nilai total Rp 1,3
trilyun. Untuk 2017, kami anggarkan
Rp1,9 triliyun, untuk target total
pembangunan 110 ribu unit rumah. [M]
TIM MAISONA
Direktur Rumah Swadaya meninjau lokasi Program BSPS di sela-sela kegiatan Gerakan Masyarakayt Hidup Sehat (Germas) di Jambi beberapa waktu lalu
benarbenar sudah dalam keadaan tak
layak huni dengan diikuti kondisinya
yang nyaris hancur. Pembangunan
rumah baru pun dilakukan di atas
kavling tanah matang.
Apa saja syarat untuk mendapat BSPS dan pelaksanaannya seperti apa?
Penerima BSPS harus memenuhi
syarat dan ketentuan di antaranya:
WNI; Memiliki atau menguasai tanah
namun belum memiliki rumah;
Memiliki atau menempati rumah satu
satunya dengan kondisi tidak layak
huni; Belum pernah memperoleh
bantuan rumah dari pemerintah;
Berpenghasilan sebanyakbanyaknya
30% di atas upah minimum
provinsi setempat; Diutamakan
yang telah memiliki keswadayaan
dan berencana membangun atau
meningkatkan kualitas rumahnya;
Bersediabertanggungjawabdalam
pemanfaatan BSPS; Bersedia
membentuk kelompok dan bersedia
mengikuti ketentuan BSPS.
Selain itu prosedurnya seperti apa?Syaratsyarat yang diajukan
masyarakat itu kemudian diverifikasi
MAI
SONA
/RIS
TYAN
MEG
A PU
TRA
MAI
SONA
/RIC
KY D
EFRI
MON
40 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
FOTO
: BIR
O KO
MUN
IKAS
I PUB
LIK
[ KABAR SNVT ]
Dua Tower Korban Banjir GarutPresiden Joko Widodo menginstruksikan pembangunan rusun untuk korban banjir. Kementerian PUPR menganggarkan dana Rp 25 miliar/rusun di Garut tahun 2017.
Suganda (57 tahun) ter mangu. Mes ki inggal di tem pat layak hu ni, rumah su sun sewa (rusu na wa) milik Kementerian
Pe ker ja an Umum dan Perumahan Rak yat (PUPR), warga warga Desa La pa ng Pa ris ini merasa tidak je nak. Sugan da masih memikirkan anak dan iste rinya yang belum di te mu kan. Total lima orang anggota ke luar ga nya me ninggal saat bencana banjir he bat yang melanda Kabupaten Ga rut akhir Se p tember 2016 lalu.
Suganda tidak sendiri tinggal di ru su na wa di Kecamatan Ci la wu, Garut itu. Bersamanya 834 ji wa, se sama korban bencana. “Se suai pe rintah Menteri (Basuki Ha di mul jo no –Red), mereka boleh tinggal sampai waktu tidak terbatas,” kata Pri yo
Susilo. Kepala Satuan Kerja Non Verti kal Tertentu Penyediaan Pe ru mah anJabar, inimendapatmandatuntukmembe ri kan rekomendasi dan izin agar ru sun itu bermanfaat dan menam pung pengungsi yang ter dampak ban jir bandang.
Priyo mengatakan, tidak ada batas wak tu untuk para pengungsi untuk ting gal di rusun tersebut. “Mereka di sa na sampai me reka dapat tempat ber lin dung kem bali. Ya kasihan kalau be lum dapat solusi,” kata Priyo.
Relokasi Korban BanjirRusun sepertinya menjadi an da
lan untuk tempat tinggal bagi warga ra wan bencana. Setelah mendengar lang sung dari warga dan Pemda setem pat, Presiden Joko Widodo pun sepakat untuk merelokasi warga kor ban banjir ke rusun. Karenanya, Pre si den menginstruksikan untuk me la kukan pembangunan rumah su sun (rusun) bagi korban bencana di Kabupaten Garut. “Kalau mas ya ra kat setuju maka sayaputuskan daninstruksikansegeradi ba ngun secepatcepatnya dua tower dan nantinya untuk ditempati mas yara kat dan begitu pula yang di Su medang,” katanya.
Instruksi Presiden segera di res pon Ke menterian Pekerjaan Umum dan Pe ru mahan Rakyat (PUPR). Men teri PUPR Basuki Hadimuljono, se ge ra melakukan koordinasi dengan pemerin tah daerah, guna me ne n tukan lo kasi pem bangunan 2 to wer rusun untuk 168 ke pala ke luar ga.
Kementerian PUPR tengah mengeva luasi lima daerah alternatif tem pat pem bangunan hunian re lo kasi korban ben cana banjir ban dang. Sebagaimana diusulkan Pemda Garut, lokasi tersebut adalah: 1. lapangan sepakbola di Blok Mar ga wati, Kelurahan Mar gawa ti, Ke ca matan Garut Kota; 2. bekas gu dang aspal yang dipakai usaha pem buat an briket batubara di Blok Ci mu rah, Desa Cimurah, Kecamatan Ka rang pa wit an; 3. Sawah di Blok Kopi Lom bong, Kelurahan Su ka ga lih, Keca mat an Taragong Ki dul; 4. La pangan s e pak bola dan ta nah darat di Blok Sayangkaak, Ke lu rah an Su ka neg la, Ke camat an Ga rut Kota; 5. La pa ngan se pakbo la dan pemakaman di Blok Cileutik, Ke lu rah an Sukagalih, Ke ca matan Garut Ko ta.
Me nurut Menteri Basuki, ke bu tuh an dana untuk satu Rusun se be sar Rp 25 miliar dengan meng gu na kan ang ga r an tahun 2017. Pem bangunan ru sun membutuhkan wak tu 6 bulan. “Ru sun tersebut akan di leng kapi listrik dan air sebagai fa si litas dasar.,” katanya. [M] Suharlin dan TIM MAISONA
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau langsung di lokasi banjir Garut.
41MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
[ KABAR SNVT ]
105 Rumah Khusus di KendariAgar tak merusak lingkungan pantai, para nelayan di Kendari di relokasi ke rumah khusus yang dibangun Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan. Semula tinggal di Taman Hutan Rakyat Nipa-nipa.
Mengentaskan ke ru sa k an ling kung an tan pa ma sa lah. Be gi tu lah yang di ja lan kan Pe me rin tah Ko ta
(Pem kot) Ken da ri, Su la we si Te ng g ara, da lam menghadapi mas yarakat yang ber tem pat tinggal di ka wa san Hu tan Rak yat Nipanipa. Ca ra nya?
Langkah jitu yang dijalankan Pem kot Kendari adalah dengan me re lo ka si warga ke rumah khusus (Ru sus). Sebanyak 105 unit rusus yang di ba ngun Di rektorat Jenderal (Ditjen) Pe nye diaan Perumahan Ke menterian Pe kerja an Umum dan Pe rumahan Rak yat (PUPR) di tahun 2016, menjadi tem pat pe nam pung an me reka. De ngan tempat ting gal yang layak dan me ne tap, war ga pun eng gan balik dan me rusak hu tan.
Dengan tempat tinggal yang layak
dan menetap, warga pun enggan balik dan
merusak hutan.
Se lain untuk warga eks Taman Hu tan Rakyat Nipanipa, rusus ju ga di sedia kan untuk nelayan dan mas yarakat ber penghasilan rendah (MBR). Rusus ini ada lah bagian dari Pro gram Satu
Ju ta Ru mah. Rusus itu di ba ngun di atas lahan seluas 4,5 hek tar.
Lokasi lahan itu, terletak di Ke lurah an Purirano Kecamatan Ken da ri KotaKendari.Adapunspesifikasi luasta nah masingmasing unitnya, ada lah ukur an 8 x 15 meter dan luas ba ngunan 5,5 x 7,5 meter. “Ka mi tar getkan bu lan November 2016 Rusus ini bisa di se le sai kan,” jelas Hujarat, Kepala Sa tuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Pe ru mah an Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara.
Anggaran pembangunan Rusus ini se be sar Rp 150 juta/unit. Fasilitas yang di se diakan pemerintah melalui Ditjen Penyediaan Perumahan itu, sa ngat leng kap mulai dari prasarana, sa ra na dan utilitas seperti jalan, sa luran listrik, air dan sanitasinya su dah ada. Jadi, masyarakat tinggal ma suk saja kare na fasilitasnya sudah leng kap.
Untuk mengelola Rusus ini, SNVT Pe n yediaan Perumahan Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara, be kerjasama dengan Pemkot Kendari. Me reka akan me netapkan siapa saja masyarakat yang berhak tinggal di Rusus. Mereka yang terpilih, tidak di pu ngut biaya se peser pun jika ingin tinggal di sini. “Hanya saja lis trik nya tetap bayar sen diri. Kecuali mas yarakat itu sudah mam pu atau bi sa memiliki rumah sendiri maka me reka dipersilakan pindah,” jelas
Hu jarat. [M] Ristyan Mega Putra
Edisi 02 TH I [2016] 41MAISONA
Rusus di Kendari, relokasi penghuni hutan lindung.
FOTO
: MAI
SONA
/RIS
TYAN
MEG
A PU
TRA
42 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
UNESCO menetapkan Komodo sebagai warisan dunia. Di kawasan TNK, Anda tidak hanya menemukan keindahan, tapi juga keunikan dan keajaiban alam.
Menjadi Saksi Keajaiban Dunia!
[ JELAJAH ]
42 Edisi 02 TH 1 [2016]MAISONA
MAI
SONA
/RIC
KY D
EFRI
MON
43MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
Anda tengah berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)? Terlebih jika di
Flores, sebaiknya Anda menyempatkan diri mampir di satu tempat yang
dinamakan Taman Nasional Komodo (TNK). Nah, kalaupun belum di NTT,
Anda layak menempatkan wilayah ini di urutan atas sebagai tujuan wisata
alam. Kenapa?
TNK yang didalamnya ada Pulau Komodo, merupakan tujuan utama sejumlah
wisatawan dunia. Khususnya Pulau Komodo, yang dinyatakan oleh UNESCO sebagai “ New
Seven Wonders of Nature ” pada tahun 1986. Berlibur di salah satu destinasi yang disebut
sebagai keajaiban dunia ini tentu memberikan sensasi tersendiri.
Ya, di TNK, Anda yang senang bertualang di alam, bisa menemukan sensasi akan
keunikan dan keajaiban alam. Yang terkenal dan tidak akan bisa ditemukan di tempat lain
di dunia, tentu saja binatang komodo. Pulau Komodo yang menempati bagian utama TNK,
merupakan habitat asli komodo.
Komodo dalam bahasa latin “Varanus komodeonensis” adalah spesies yang langka dan
hampir punah. Komodo bisa hidup di padang rumput (savanna), pantai berpasir putih dan
hutan hujan. Merupakan hewan reptil yang menyerupai kadal, namun bedanya ukuran
yang sangat besar dan bisa mencapai panjang 3 meter dengan berat badan komodo
Edisi 02 TH I [2016] 43MAISONA
Menjadi Saksi Keajaiban Dunia!
44 Edisi 02 TH 1 [2016]MAISONA
Wisatawan cantiksedang mengamati komodo penghuni Taman Nasional.
[ JELAJAH ]
dicapai lewat penerbangan dari
Bandara Ngurah Rai Bali. Sementara ini
penerbangan hanya ada sekali dalam
sehari (Lion, Sky airline, Merpati).
Dari Pelabuhan Komodo, kita
menggunakan kapal kayu. Tarif
perjalanan bervariasi, tergantung jenis
kapalnya (Boat cabin fan, cabin AC dan
deck), tentu ukuran menjadi hal yang
menentukan pula.
Secara administratif, Pulau Komodo
termasuk wilayah Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau
Komodo merupakan ujung paling
barat Provinsi Nusa Tenggara Timur,
berbatasan dengan Provinsi Nusa
Tenggara Barat.
Pulau Komodo berada di tengah
tengah antara pulau Sumbawa dan
pulau Flores. Tepatnya di sebelah
timur pulau Sumbawa. Terpisah oleh
Selat Sape. Pulau Komodo merupakan
67% dari cakupan Taman
Nasional Komodo merupakan
wilayah perairan yang eksotis.
Disinilah terdapat zona transisi
Garis Wallacea.
dewasa berkisar antara 100 hingga 200
kilogram.
Komodo memiliki bentuk tubuh
seperti hewan purba, berkuku tajam,
bersisik, dan lidah bercabang dan
masuk dalam kategori hewan predator.
Di Pulau Komodo, hewan komodo
hidup dan berkembang biak dengan
baik. Di pulau ini terdapat sekitar 1.300
ekor Komodo. Ditambah dengan pulau
lain, seperti Pulau Rinca dan dan Gili
Motang, jumlah mereka keseluruhan
mencapai sekitar 2.500 ekor. Ada pula
sekitar 100 ekor komodo di Cagar Alam
Wae Wuul di daratan Pulau Flores tapi
tidak termasuk wilayah Taman Nasional
Komodo.
AKSES MUDAHUntuk mencapai Pulau Komodo,
meski terbatas, namun terhitung
mudah. Titik masuk utama adalah
Pelabuhan Komodo. Lokasinya dapat
FOTO
: DOK
. KOM
PU PE
NYED
IAAN
PERU
MAH
AN/D
ITO
FERA
KHIM
45MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
[ JELAJAH ]
Tarian tradisional disajikan menyambut tamu yang berkunjung ke Pulau Komodo.
pulau kecil yang menempati bagian
utama Taman Nasional Komodo. Pulau
Komodo masuk dalam provinsi Nusa
Tenggara Timur ( NTT), kecamatan
Komodo, kabupaten Manggarai barat.
Pulau ini merupakan batas paling barat
dari Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT) sekaligus berbatasan dengan
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Taman Nasional Komodo bukan
hanya di pulau Komodo, namun juga
mencakup pulau lain seperti Rinca dan
Padar. Selain itu juga masih banyak
pulau – pulau kecil lain yang masuk
dalam Taman Nasional Komodo
dengan luas Taman Nasional Komodo
2.321 km².
Bagi wisatawan yang berkunjung
ke pulau komodo akan ditemani oleh
pawang komodo atau lebih dikenal
dengan julukan “Jagawana” yang akan
memandu dan memberikan informasi
seputar destinasi wisata Pulau Komodo.
Spesies ini adalah hewan purba yang
sangat dilindungi mengingat hewan
ini merupakan aset penting bagi
negara Indonesia, bahkan bagi dunia.
ZONA TRANSISI GARIS WALLACEA
Selain hamparan pada savanna
dengan reptil raksasa komodo, TNK
juga memiliki keunikan dan keajaiban
lain, yang menjadi jaminan bagi
wisatawan untuk berdecak kagum.
Wisatawan akan dimanjakan lautan
pasir putih yang dihiasi batu karang
serta deburan ombak yang menyapu
tepian pantai. Air laut nan biru se makin
menambah kemolekan bibir pan tai
yang seolah olah menarik wi satawan
untuk menyatu dengan alam.
Tak cukup itu, Taman Nasional
Komodo juga terkenal memiliki
keindahan bawah laut yang
menakjubkan. Wisatawan dapat
menikmati kekayaan laut Taman
Nasional Komodo yang dikenal sebagai
surga bawah laut dunia. Dan apabila
beruntung anda akan menjumpai
spesies ikan hiu, Ikan Pari dan lumba
lumba yang akan menemani dengan
tingkah yang lucu. Sungguh warisan
alam yang tiada duanya.
Sekitar 67% dari cakupan Taman
Nasional Komodo merupakan wilayah
perairan yang eksotis. Disinilah ter da
pat zona transisi Garis Wallacea. Taman
Nasional Komodo merupakan salah
satu dari warisan dunia yang terletak
di Indonesia baik kekayaan alam,
ragam flora, maupun faunanya. [M] Junaidi
TIPS MENGUNJUNGI PULAU KOMODO
1. Wisatawan harus didampingi oleh
“Jagawana” atau pawang yang ahli
untuk menemani perjalanan anda
di Taman Nasional Komodo. Selain
aman, Anda juga akan mendapatkan
informasi yang lebih jelas.
2. Pakailah sepatu booth .
3. Jangan memberi makanan dan
mengusik ketenangan hewan purba
komodo.
4. Siapkan tongkat bercabang.
5. Bawalah lotion anti nyamuk.
6. Bagi Wisatawan perempuan yang
sedang menstruasi, harus melapor
ke “Jagawana” atau pawang, karena
penciuman hewan purba komodo
sangat tajam terhadap bau darah
sehingga keselamatan anda lebih
diperhatikan.
7. Dilarang merokok.
8. Sediakan kebutuhan pribadi dengan
lengkap. [M] Junaidi
MAI
SONA
/RIC
KY D
EFRI
MON
46 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
[ INTERMEZZO ]
Hunian vertikal belakangan
menjadi trend di kalangan
professional muda. Mereka
memilih tinggal apartemen,
karena dekat dengan lokasi
beraktivitas. Alasan itu pula yang dikemukakan
penyanyi cantik pelantun lagu “Kali Kedua”,
Raisa Andriana. Dara kelahiran 6 Juni1990
yang merilis debut single solo “Serba Salah” ini
memilih hunian apartemen di Jakarta Selatan.
Sejatinya Raisa bisa tinggal nyaman di
rumah keluarga di Cinere. Namun, “Saat ini saya
ingin rumah yang berlokasi di tengah kota, ”
ungkap Raisa
Bagi Raisa, antara tinggal di rumah atau
apartemen memiliki kelebihan dan kekurangan
masingmasing. Menurutnya, lokasi apartemen
yang umumnya berada di tengah kota, enak
untuk mobilitas karena dekat kemanamana.
Apartemen Raisa memiliki luas 94m2,
terdiri dari satu kamar tidur, satu service area,
satu kamar mandi, dan satu ruang utama yang
“dibagi” menjadi 3 ruang, yaitu ruang santai,
dapur, dan ruang makan.
Selain pandai nyanyi, Raisa juga jago
mendekor ruang. Agar apartemen terlihat luas,
Raisa menyiasatinya dengan memilih furniture
minimalis, warna cat yang terang, dan sejumlah
pernakpernik untuk menambah kesan artistik.
Warna dinding dan lantai kayu membawa
kesan hangat. Selain itu, ruang pun terlihat
cantik dengan banyaknya pernakpernik.
Raisa mengakui bahwa dirinya memang hobi
membeli pernakpernik home décor. Namun
agar tidak sempit dan sumpek, dara ayu
memajangnya secara bergantian.
Raisa juga menyukai hunian yang bersih
Dekor Ruang alaRaisa
dan terorganisir. Maka ia memiliki storage-
storageter sendiri untuk menyimpan
buku, perhiasan, alat make-up, dan lainnya.
Bagi Raisa, yang terpenting adalah rajin
membersihkan ruangan, karena ruang yang
bersih akan membuat kita memiliki
mood yang baik. [M]
46 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
SUM
BER
FOTO
: BLO
G RA
ISA
47MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
[ INTERMEZZO ]
“Dalam melaksanakan
pekerjaankami selalu
berusaha sesuai
dengan rencana
dan target capaian kinerja yang telah
direncanakan, tertib administrasi
dan pelaporan dalam menunjang
pelaksanaan pelaporan emonitoring
dalam melaksanakan realisasi
penyerapan anggaran.”
Begitulah resep yang diterapkan
Satuan Kerja (Satker) SNVT Penyediaan
Perumahan Maluku Utara (Malut) .
Hasilnya? Satker SNVT Malut sebagai
kepanjangan tangan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) di Malut, menyabet
penghargaan sebagai “Satuan Kerja
Lewat tamu yang dia
hadirkan dalam talk show
Kick Andy Show di Metro
TV, Andy Flores Noya telah
menginspirasi banyak orang. Apa
rahasianya? Membantu tanpa pamrih
dan bekerja dengan lentera hati,
tegas Andy. “Mungkin awalnya sulit,
tapi hasilnya pasti akan lebih baik,”
ujar Andy kepada MAISONA di sela
sela kegiatan Peresmian Pembukaan
Perpustakaan Kementerian PUPR.
Andy menuturkan, dirinya berasal
dari keluarga broken home dan
serba kekurangan. Tapi hal itu bukan
terbaik dalam penyerapan fisik dan
keuangan tertinggi.”
Penghargaan diserahkan langsung
Direktur Jenderal Direktorat Jenderal
Curhat Berbuah Penghargaan Terbaik
Bekerja Dengan Lentera di Hati
Satker SNVT Maluku Utara mendapat penghargaan satker ter-baik. Kekompakan tim dijaga lewat komunikasi terus menerus.
Andi F Noya
Penyediaan Perumahan (PnP), Syarif
Burhanuddin, pada 30 September
2016 lalu. “Ini hasil tim. Tentu kami
bersyukur. Reward yang diberikan ini
merupakan kebanggaan serta menjadi
motivasi atas profesionalisme dalam
kinerja ke depan,” tegas Sahdin Husen,
ketua Satker SNVT Malut Tahun 2016.
Untuk mencapai kinerja terbaik,
kata Sahdin Husen, setiap saat tim
berupaya bergerak cepat, berintegritas,
profesional , dan tidak memihak
dalam melaksanakan tugas, serta
selalu menjaga kode etik profesi dan
standar pelayanan terutama di bidang
perumahan.
Untuk menjaga kekompakan
tim? “Setiap hari Jumat pada minggu
berjalan selalu dilakukan evaluasi
terhadap kinerja masingmasing
unit kerja, dan diselingi dengan
penyampaian uneguneg (curhat),”
kata Sahdin, seraya menyampaikan
tekadnya untuk menyabet
penghargaan serupa di tahun 2017. [M]
halangan untuk menjadi lebih baik dari waktu
ke waktu. “Jangan pernah lelah untuk bekerja,
dan bekerjalah sesuai passion Anda. Jangan
pula pikirkan apa kekurangan orang lain, tapi
pikirkan apa yang bisa Anda lakukan untuk
mencapai kehidupan yang lebih baik,” kata
suami Retno Palupi ini.
Untuk menularkan semangatnya, ayah
tiga anak yakni Mario, Marco dan Marlo itu,
Andy menerbitkan biografi berjudul “Andy
Noya Kisah Hidupku”. Melalui buku yang ditulis
Robert Adhi KSP tersebut, Andy berbagi kisah
hidup sejak masa kecil sampai saat ini. Andy
berhaharap, buku tersebut mnginspirasi
orang yang ingin bekerja dengan penuh
semangat untuk membantu orang lain yang
membutuhkan.
Andy yang pernah bertugas meliput di
lingkungan Kementerian PUPR ini mengaku,
tidak pernah memiliki keinginan muluk
ataupun mengejar jabatan. [M] Ristyan Mega Putra
MAI
SONA
/RIS
TYAN
MEG
A PU
TRA
Sahdin Husen: Curhat di hari Jum’at
48 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
[ OPINI ]
Mencari Karakter Kota Yang Hilang
Sebuah kota tentunya ti dak
di bangun dalam wak tu
sing kat. Se lain itu, pem ba
ngu n an ko ta juga me mer
lu kan pe ren ca na an yang ma tang.
Kota yang ada di Indonesia saat
ini, tidak lepas dari jejak sejarah ser ta
tra disi dari nenek moyang ma s ya ra
kat. Hal itulah yang kemudian men
ja di ciri khas sebuah kota, yang pa
da gilirannya secara tidak lang sung
me m bentuk karakter sebuah kota.
Setiap daerah yang kini menjadi
ko ta besar di Indonesia, memiliki ke
kha s an yang membedakan antara
ko ta yang satu dengan kota lainnya.
Ka rena itu, keterlibatan masyarakat
da lam membangun kota, adalah ke
nis cayaan. Sebab, merekalah yang
akan tinggal dan melakukan ak ti vi
tas se ha rihari di kotanya.
Sementara itu, keterlibatan pe
me rin tah dalam pembangunan ko
ta, ada lah dalam sektor infra struk tur
mau pun perumahan rak yat. P e me
rin tah men dorong dan ber ke wa ji
ban men jamin mobilitas mas ya ra
kat da pat berjalan dengan baik dan
me mi liki tempat tinggal yang layak
hu ni.
Saat nya kita ber go tong ro tong untuk tidak ha nya mem ba ngun kota,
tapi bersama-sa ma ki ta menjaga
karakter kota
Membangun kota se bisa mung
kin ha rus diarahkan agar me mi li ki ka
rak ter. Sesuaikan dengan bu daya dan
lingkungan yang su dah ada ter lebih
dulu di sana. Saat ko ta di ba ngun dengan
biaya yang ma hal ten tunya masyarakat
juga ha rus diajak ikut bertanggung
jawab atas p e meliharaan dan menjaga
ha sil pem bangunan tersebut. Jangan
sam pai mas yarakat hanya menuntut
hak atas fa si li tas yang ada di kota na
mun ketika ada ke rusakan atas fa si litas
yang ada ti dak ada satu pun mas ya ra kat
yang ikut ber tanggung ja wab.
Karakter kota kini hanya kita bi sa
jum pai di beberapa kota saja. Ba li salah
Jo g lo nya serta kotako ta lainnya
se per ti di NTB, Papua de ngan ho
nai nya se be nar nya juga te tap bisa
di per ta han kan sehingga ka rak ter
ko ta nya ti dak hilang seiring dengan
per kem bang an kotanya. Be gitu pu la
de ngan Ibu ko ta Jakarta yang men
ja di tempat tujuan para kau m urban
men cari nafkah. Apakah bu daya be
ta wi mudah kita lihat dalam kon teks
pem bangunan kota saat ini?
Era otonomi daerah menjadi mo
mentum bagi Pemda untuk me nun
juk kan kualitas pem ba ngu nan nya.
Apa kah kotanya akan tetap mem
per ta han kan budaya serta kearifan
lo kal atau akan ikut dalam arus per
kem ba ng an kota dan hanya bang
ga dengan infrastruktur yang ada
atau me non jolkan sentra bisnis ba ru
dengan mengedepankan pem ba
ngu nan rukoruko atau pusat per be
lan jaan baru.
Sejarah kota tidak akan hilang ji
ka ada karakter kota yang masih ter
ja ga dengan baik. Jangan salahkan
arus urbanisasi masyarakat dan per
kem bangan teknologi dan pem ba
ngu n an infrastruktur jika hal itu da
pat “meng gusur” budaya dan kea ri
fan lokal ko ta yang sudah ter bentuk
se jak lama. Saat nya kita ber go tong
ro tong untuk tidak ha nya mem ba
ngun kota, tapi bersamasa ma ki ta
menjaga karakter kota kita ma sing
masing. [M]
*/ Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
satunya. Sebagai ko ta yang bertumpu
pada sektor pa ri wi sa ta, Bali berhasil
menjaga ka rak ter ko ta nya dengan sua
sa na ser ta ke hi dup an mas yarakat yang
me nun juk kan ka rak ter Bali secara utuh.
Tapi apa kah ko takota lainnya tidak bisa
mem per tahankan karakter ko tanya?
Tentunya pemerintah daerah (Pem
da) lah yang kini harus mampu me ngu
sung karakter kotanya ma singmasing.
Ko ta Padang dengan Ba gon jong, di
Da nau To ba de ngan Gor ga nya, Daerah
Is ti me wa Yog yakarta dengan rumah
* Ristyan Mega Putra, S.Sos, M.Si
49MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
[ ALBUM ]
Sekjen PUPR Taufik Widjojono, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin,
Dirjen Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus melakukan pemukulan bola
pertama pertandingan gate ball dalam rangka Hapernas 2016. [M] Junaidi
Syarif Burhanuddin menyerahkan Tropi Juara 2 kepada Team Gate Ball
Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat. [M] Junaidi
Sesditjen Penyediaan Perumahan menyerahkantrofi pemain terbaik turnamen futsal dalam rangka Hari Bakti KemenPUPR ke 71. [M] Ricky Defrimon
Tim Penyediaan Perumahan menjadi Juara ke 3 dalam Turnamen Futsal antar Direktorat dilingkungan Kemen PUPR dalam rangka Hari Bakti yang ke 71. [M] Ricky Defrimon
MENS SANA IN
CORPORE SANO
50 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
[ ALBUM ]
Ibu-ibu Dharma Wanita tidak kalah heboh ikut memeriahkan acara HUT RI ke 71 di halaman depan Kementerian PUPR . [M] Ricky Defrimon
HarBak PUPR ke 71 melaksana-kan kegiatan sosial dengan tema “ Ayo....Donor Darah” di lantai dasar Ruang Serba Guna Gedung Kementerian PUPR 23 November silam. [M] Ristyan Mega Putra
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ikut bersila bergabung dengan keluarga besar Kementerian PUPR menyaksikan hiburan, dalam rangka memperingati HUT RI ke 71 di depan Gedung Utama KemenPUPR. [M] Ricky Defrimon
SEMANGAT KEMERDEKAANDAN SOSIAL
51MAISONAEdisi 02 TH I [2016]
[ ALBUM ]
Dirjen dan Sesditjen Penyediaan Perumahan berfoto setelah
menyerahkan medali mendali kepada peserta funbike Bandung - Jakarta dalam rangka Hari Bakti PU ke 71.
[M] Suharlin
Tim Ditjen Penyediaan Perumahan meraih juara III Lomba
Tenis Meja Hari Bakti PU ke-71. [M] Dok Kementerian PUPR
Ketua DWP UP Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Riana Syarif Burhanuddin (tengah bawah) berfoto bersama para pengurus DWP UP Ditjen Penyediaan Perumahan di Jakarta beberapa waktu lalu. [M] Ristyan Mega Putra
52 MAISONAEdisi 02 TH 1 [2016]
di dorong pembangunannya agar seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah layak huni dengan harga dan angsuran KPR yang terjangkau. Inilah beberapa tips bagi Anda yang ingin memiliki rumah bersubsidi dari pemerintah:
[ TIPS ]
Bagi Anda yang ingin membeli rumah, tentunya harus berpikir dua kali lipat jika ingin membeli rumah
komersial yang harganya terus naik setiap tahun. Belum lagi jika Anda baru memulai karir bekerja dengan gaji yang paspasan. Kredit pemilikan rumah (KPR) dengan suku bunga komersial pasti berdampak pada angsuran yang terus meningkat.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, kini Kementerian PUPR bekerjasama dengan para pengembang perumahan dan kalangan perbankan menawarkan salah satu alternatif pilihan rumah yakni rumah bersubsidi. Ya, rumah bersubsidi pemerintah kini terus
Cara Mudah Miliki Rumah Subsidi
3. Hubungi bank-bank penyalur KPR bersubsidi pemerintah.
Jika sudah yakin dengan pengembang perumahan bersubsidi yang Anda hubungi cobalah cek ke bankbank penyalur KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terkait dengan rekam jejak
pengembang bersubsidi tersebut.
4. Gunakan KPR FLPP untuk miliki rumah bersubsidi.
KPR FLPP adalah kredit pembiayaan pemilikan rumah kepada masyarakat be rpeng hasilan rendah yang penge lo la annya dilaksanakan oleh Pusat Pe nge lo laan Dana Pembiayaan Pe rumahan (PPDPP) Kementerian PUPR be ker ja sama dengan perbankan baik bank nasional maupun Bank Pem ba ngunan Daerah (BPD). KPR FLPP ini memiliki suku bunga tetap 5 % ter masuk asuransi, angsuran tetap dan ter jangkau serta jangka waktu kredit sampai 20 tahun, Uang Muka Ringan dan
Bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. Jangan malu bertanya tentang rumah bersubsidi.
Sebelum Anda membayar uang muka dan menandatangani akad KPR pembelian rumah bersubsidi tanyakan sejelasjelasnya mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Anda dan pengembang rumah bersubsidi. Jangan sampai setelah
akad kredit Anda malah terbebani dengan kewajibankewajiban yang
harus dilaksanakan.
6. Tempatilah rumah subsidi Anda.
Rumah bersubsidi bukanlah rumah untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Masih banyak orang yang bermimpi untuk memiliki rumah yang layak huni seperti Anda saat ini. Sebisa mungkin tempatilah rumah bersubsidi yang sudah dibeli dengan jerih payah Anda selama ini. Sebab sewaktuwaktu Kementerian PUPR akan melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi rumah bersubsidi, dan jika ditemukan halhal yang melanggar aturan bisa saja subsidi rumah Anda akan
dicabut. [M] Ristyan Mega Putra
1. Tentukan dimana lokasi rumah subsidi yang ingin Anda miliki.
Lokasi rumah subsidi sebisa mungkin dapat Anda sesuaikan dengan lokasi tempat bekerja. Setidaknya ada jalur transportasi yang memudahkan Anda untuk berpergian menuju dan kembali
dari tempat bekerja.
2. Buat jadwal khusus untuk mencari rumah bersubsidi.
Anda dapat mencari rumah subsidi pemerintah dengan menentukan waktu khusus di akhir pekan atau saat sedang libur bekerja. Jika Anda tertalu sibuk bekerja sesekali cobalah cari rumah bersubsidi melalui internet. Hubungilah beberapa pengembang rumah bersubsidi untuk melakukan perjanjian
untuk survey ke lokasi rumah bersubsidi.
MAI
SONA
/RIC
KY D
EFRI
MON
Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang menerangkan kepada konsumen tata cara mendapatkan rumah dalam salah satu acara pameran perumahan.