8_BAB-I.pdf

Pemerintah Kota Bandung

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Daerah

ota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota

Propinsi Jawa Barat, terletak di antara 107º Bujur Timur dan 6,55 º

Lintang Selatan. Dengan Iklim asli yang dipengaruhi oleh iklim pegunungan di

sekitarnya, namun

pada beberapa

Tahun belakangan

mengalami

peningkatan suhu

karena polusi dan

meningkatnya suhu

global akibat efek

rumah kaca.

Keadaan

geologis dan tanah

yang ada di Kota

Bandung dan sekitarnya terdiri atas lapisan aluviall hasil letusan Gunung Tangkuban

Perahu. Jenis material di bagian Utara umumnya merupakan jenis andosol, sedangkan

di bagian Selatan serta Timur terdiri atas sebaran jenis aluviall kelabu dengan bahan

endapan liat. Di bagian Tengah dan Barat tersebar jenis tanah andosol.

Kota Bandung secara administratif berbatasan dengan daerah kabupaten/kota

lainnya yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung

Barat (KBB);

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung;

K



4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Berdasarkan posisi tersebut, maka Kota Bandung berada pada lokasi yang cukup

strategis, dilihat dari segi komunikasi dan potensi perekonomian. Hal tersebut

disebabkan Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan utama di Pulau Jawa,

yaitu :

1. Barat – Timur, pada posisi ini Kota Bandung menjadi poros tengah yang

menghubungkan antara Ibukota Provinsi Banten dan Jawa Tengah.

2. Utara – Selatan, selain menjadi penghubung utama Ibukota Negara dengan wilayah

Selatan, juga menjadi lokasi titik temu antara daerah penghasil perkebunan dengan

peternakan dan perikanan.

Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, 1.561 RW, 9.691 RT

dan mempunyai Luas wilayah 16.729,65 Ha. Luas tersebut didasarkan pada Peraturan

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan

tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten

Daerah Tingkat II Bandung.

Penduduk

Kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat, di mana penduduknya didominasi oleh etnis Sunda. Pada Tahun2012, Kota Bandung memiliki penduduk sebanyak 2.455.517 jiwa (BPS Kota Bandung 2012), dengan laju pertumbuhan penduduk 1,26 % dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 14.676 orang per km2. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Bandung hampir merata, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak

1.246.175 orang, dan penduduk perempuan sebanyak 1.209.342 orang seperti terlihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun2012 Menurut Jenis Kelamin

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Grafik 1.1

Tingkat Pengangguran Periode 2011 -‐ 2012 Kota Bandung

*angka sementara

50,75% 49,25%

Laki-‐laki

Perempuan

10.34

9.17

8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6

900,000

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

2011 2012*

Angkatan

Kerja

(Oan

g)

Jumlah yg Bekerja Jumlah Pengangguran Tingkat Pengangguran

Tk. P

engangguran (%

)



Tenaga Kerja

Dari jumlah penduduk sebanyak 2.455.517 orang, jumlah angkatan kerja Kota

Bandung Tahun 2012 sebanyak 1.171.551 orang dan tingkat partisipasi angkatan kerja

90,83%. Jumlah angkatan kerja ini meningkat 3,70% dari tahun sebelumnya yang hanya

1.129.744 orang. Peningkatan penyerapan kerja yang terus meningkat seiring

meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menyebabkan

turunnya tingkat pengangguran pada Tahun 2012 menjadi sebesar 9,17% dari Tahun

lalu sebesar 10,34% seperti terlihat pada Grafik 1.1.

Pembangunan manusia

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan dianalisis dan dipahami

dari sudut manusianya, bukan hanya dilihat dari pertumbuhan

ekonominya.Pembangunan diharapkan dapat membentuk manusia yang berharga dan

diakui kemanusiaanya. Tujuan utama dari pembangunan manusia, yaitu untuk

memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia.

Pembangunan manusia dalam dimensi ekonomi, pendidikan dan sosial yang

diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dapat menjadi indikasi bahwa

kesejahteraan masyarakat Kota Bandung dari waktu ke waktu mengalami peningkatan.

Grafik 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandung periode 2008 – 2012




Untuk mengukur tingkat pembangunan manusia digunakan indikator Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Bandung terus mengalami peningkatan

sebagaimana terlihat pada grafik 1.2, indeks pembangunan manusia Kota Bandung

tahun 2012 adalah 79,32.

Peningkatan IPM merupakan indeks komposit yang merupakan hasil

penggabungan dari beberapa indeks.Indeks-indeks tersebut adalah indeks pendidikan

yang dihitung berdasarkan angka melekhuruf dan angka rata-rata sekolah, indeks

kesehatan yang dihitung berdasarkan angka harapan hidup serta indeks ekonomi yang

dihitung berdasarkan kemampuan/paritas daya beli. Hal ini memberikan indikasi bahwa

potensi yang ada di Kota Bandung memiliki keunggulan yang relatif lebih baik dan

patut untuk terus dipelihara dan dikembangkan dalam peningkatan pembangunan di

segala bidang secara berkelanjutan.

Perekonomian

Pada awalnya kota Bandung dan sekitarnya secara tradisional merupakan

kawasan pertanian, namun seiring dengan laju urbanisasi menjadikan lahan pertanian

menjadi kawasan perumahan serta kemudian berkembang menjadi kawasan industri dan

bisnis, sesuai dengan transformasi ekonomi kota pada umumnya. Sektor perdagangan

dan jasa saat ini memainkan peranan penting akan pertumbuhan ekonomi Kota

Bandung, disamping terus berkembangnya sektor industri.

78.33

78.71

78.99 79.12

79.32

77.8

78.0

78.2

78.4

78.6

78.8

79.0

79.2

79.4

2008 2009 2010 2011* 2012**)

Nilai Ind

eks



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandung, pertumbuhan ekonomi

Kota Bandung terus mengalami peningkatan, dari 7,83% pada tahun 2006, menjadi

9,40% pada tahun2012 seperti terlihat pada grafik 1.3.



Grafik 1.3

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Periode Tahun 2008 – 2012

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

Perekonomian Kota Bandung ditunjang terutama oleh sektor pariwisata. Hawa

Kota Bandung yang sejuk menjadi daya tarik utama para wisatawan luar Kota Bandung

yang ingin menghabiskan liburannya.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung memiliki kaitan yang erat

dengan berkembangnya pembangunan manusia dan terdapat hubungan timbal balik

(two-way relationship) antara modal manusia (Human capital) dan pertumbuhan

ekonomi. Perekonomian mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui

aktivitas rumah tangga dan pemerintah, dimana semakin tingginya pembangunan

manusia, maka akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan kemampuan atau

kapabilitas masyarakat.

8.17 8.45

8.58

3

4

5

6

7

8

9

10

2008 2009 2010 2011 2012

Persen

tase (%

)

Rerata LPE Bandung : 8,42%



Gambar 1.2 Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Kota Bandung Tahun 2012


Pada tahun 2012, kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi

ditunjukkan oleh kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 41,55%***,

dengan nilai sebesar Rp. 15,66 trilyun. Di samping pariwisata, industri pengolahan dan

jasa menjadi andalan berikutnya untuk mendorong ekonomi Kota Bandung. Industri

pengolahan memberikan kontribusi sebesar 23,09%, dan sektor jasa memberikan

kontribusi sebesar 10,43%, seperti terlihat pada gambar 1.2.

Keuangan Daerah

Pelaksanaan pembangunan Kota Bandung, di samping faktor sumber daya

manusia, membutuhkan pembiayaan yang relatif besar, terlebih dengan

diberlakukannya desentralisasi dimana sebagian besar kewenangan pemerintah pusat

dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintah

yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah tersebut, diperlukan sumber-sumber

penerimaan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan daerah tersebut. Realisasi

pendapatan Kota Bandung terus mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya

Pertanian,Peternakan dan Perikanan

0.19% Industri Pengolahan

23.09% Listrik, Gas dan Air

Bersih 2.48%

Konstruksi 5.55%

Perdagangan, Hotel dan Restoran 41.55%

Pengangkutan dan Komunikasi 11.55%

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

5%

Jasa-‐jasa 10.43%



kondisi ekonomi, dari 3,11 trilyun pada tahun 2011, menjadi 3,66 trilyun pada tahun

2012.

B. Latar Belakang Sebagaimana dimaklumi bahwa untuk mewujudkan “good governance”

(Pemerintahan yang baik), diperlukan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas

sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku pemberi amanat dan

pemilik kekuasaan serta kedaulatan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna serta berhasilguna. Untuk itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur dan legitimate. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan Undang-undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi,

kolusi, dan nepotisme.

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut, Pemerintah Pusat telah

mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dimana tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan

Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun2011 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa

Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja

perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan

yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka upaya untuk memenuhi

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung menyusun media

pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun2012 yang diharapkan dapat



memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Bandung bagi pihak-pihak

yang berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung

Tahun2011, mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013

yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun2012 serta Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kota Bandung Tahun 2012 yang

merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bandung.

C. Maksud Dan Tujuan Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung

Tahun2012 adalah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memenuhi Surat Edaran Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013, dalam rangka

mengkomunikasikan capaian kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun2012.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung

Tahun2012adalah :

1) Mempertanggungjawabkan kinerja/ pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah

Kota Bandung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung kepada pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholder) guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good

governance).

2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang

diperlukan.



D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota

Bandung berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

korupsi;

10. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet

Indonesia Bersatu II periode 2009-2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja



dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

14. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23Tahun2012 tentang Penyampaian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun2012 dan

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung;


dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD

Kota Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 11 Tahun 2009.


dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;


dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009;


dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009;


dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah

Kota Bandung;


dan Susunan Organisasi Rumah sakit Umum daerah Kota Bandung;


dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009;




dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-

2013;

28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09Tahun2013 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;

29. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Bandung Nomor 940 Tahun 2009;

30. Peraturan Walikota Bandung Nomor 487Tahun 2011 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2012.

E. Lingkungan Strategis Yang

Berpengaruh

Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kota

Bandung, adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Walikota Bandung untuk melaksanakan tata kelola Pemerintahan yang

baik (good governance);

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pemerintah Kota Bandung yang secara

kualitatif dan kuantitatif cukup memadai dalam menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

3. Kejelasan tanggungjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

4. Suasana kondusif di wilayah Kota Bandung yang menunjang terselenggaranya

Pemerintahan secara berkesinambungan;

5. Kejelasan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bandung sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang



Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung sebagai konsekuensi dilaksanakannya

Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab;

6. Tekad aparat Pemerintah Kota Bandung untuk menyelenggarakan Pemerintahan

yang baik (good governance);

7. Hubungan yang terjalin secara harmonis dan sinergis antara Pemerintah Kota

Bandung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang

mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang

tertuang dalam program-program pembangunan daerah dalam rangka untuk

mensejahterakan masyarakat Kota Bandung.

F. Sistematika Penulisan Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun2012

disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah,sebagai berikut :



Ringkasan Eksekutif Berisi ringkasan pencapaian kinerja/ tujuan dan

sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun2012.

BAB IPendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum

Daerah, latar belakang, maksud dan tujuan,

landasan hukum penyusunan, Lingkungan Strategis

yang berpengaruh dan sistematika penyusunan

LAKIP.

BAB IIPerencanaan dan Perjanjian

Kinerja Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Kota

Bandung, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan

dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun2012

yang menjadi acuan penilaian kinerja.

BAB IIIAkuntabilitas Kinerja Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis

Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan

Strategi Pemecahan Masalah.

BAB IVPenutup Mengemukakan tinjauan secara umum dengan

mengemukakan keberhasilan/ kegagalan,

permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan

kinerja Pemerintah Kota Bandung.

Lampiran Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja

Pemerintah Kota Bandung Tahun2012, dan

lampiran lainnya

8_BAB-I.pdf

Documents

Transcript of 8_BAB-I.pdf