644-1214-1-SM (2)
-
Upload
aputra68600033957 -
Category
Documents
-
view
23 -
download
3
description
Transcript of 644-1214-1-SM (2)
-
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang SahTerhadap Belanja Daerah
Oleh :YURIKO FERDIAN
2005/67582
PROGRAM STUDI AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANGWisuda Periode Juni 2013
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang SahTerhadap Belanja Daerah
Oleh :YURIKO FERDIAN
2005/67582
PROGRAM STUDI AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANGWisuda Periode Juni 2013
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang SahTerhadap Belanja Daerah
Oleh :YURIKO FERDIAN
2005/67582
PROGRAM STUDI AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANGWisuda Periode Juni 2013
-
2PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAINPENDAPATAN YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)
Oleh :YURIKO FERDIAN
2005/67582
Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode Juni 2013 dan telahdiperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.
-
3PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAINPENDAPATAN YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat
Yuriko FeridanFakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar PadangEmail : [email protected]
AbstractThis study aimed to examine: 1) The effect of local revenues to local shopping 2) the influence of the balance funds to
local shopping 3) the influence of other legitimate income against expenditure. This study classified the type of research that iscausative. The population in this study were all regencies and cities in West Sumatra were taken through the budget documentreport in 2007 until 2011. The selection of samples totaling sampling method. The data used in this study are secondary data.Data collection techniques with engineering documentation. The analysis used is multiple regression and t-test statistics.
Hypothesis testing results show that revenue positive significant effect on local spending. It can be seen that the valueof the significance of 0000 < 00:05. Fund balance positive significant effect on the regional expenditures in the amount of0.000
-
11. PENDAHULUAN
Memasuki era reformasi yang ditandaibangkitnya demokrasi dengan lahirnya UU No.22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah danUU No.25 tahun 1999, tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerahyang memberikan kewenangan luas kepadadaerah untuk mengatur serta menguruskepentingan masyarakat setempat, sesuai denganprakarsa, aspirasi masyarakat yang sejalandengan semangat demokrasi. Kemudianpemerintah mengeluarkan kebijakan barumengenai otonomi daerah, yakni denganpemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah dan UU No. 34 Tahun 2004,tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah.
Perimbangan keuangan antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah padahakekatnya mencakup pembagian keuanganantara pemerintah pusat dan pemerintah daerahsecara proporsional, demokratis, adil, dantransparan dengan memperhatikan potensi,kondisi dan kebutuhan daerah. Dengan denikian,perimbangan keuangan antara pemerintah pusatdan pemerintah daerah adalah merupakan suatusistem yang menyeluruh dalam rangkapenyelenggaraan asas desentralisasi,dekonsentrasi maupun tugas pembatuan. Daripengertian perimbangan keuangan tersebutmengandung cakupan pengertian yang cukupluas, yaitu bahwa pelaksanaan otonomi daerahingin diwujudkan dalam dalam suatu bentukkeadilan horizontal maupun vertikal danberusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraanpemerintah (dari sisi keuangan) yang lebih baikmenuju terwujudnya clean government dan goodgovernance. Secara utuh, desentralisasi fiskalmengandung pengertian bahwa untukmendukung penyelenggaraan otonomi daerahyang luas, nyata dan bertanggung jawab, kepadadaerah diberikan kewenangan untukmendayagunakan sumber keuangan sendiri dandidukung dengan perimbangan keuangan antarapemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian,perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan otonomidaerah tidak hanya terfokus kepada dana bantuandari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja.
Lebih penting dari itu adalah bagaimanakemampuan daerah untuk memanfaatkan danmendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangkameningkatkan pelayanan publik kepadamasyarakat dan pembangunan daerah.
Belanja daerah menurut Mardiasmo (2002)merupakan semua pengeluaran daerah dalamperiode tahun anggaran tertentu yang menjadibeban daerah. Belanja daerah dipergunakandalam rangka mendanai pelaksanaan urusanpemerintah yang menjadi kewenangan provinsiatau kabupaten/kota yang terdiri dari urusanwajib, urusan pilihan dan jurusan yangpenanganannya dalam bagian atau bidangtertentu yang dapat dilaksanakan bersama antarapemerintah dan pemrintah daerah ataupemerintah daerah yang ditetapkan denganketentuan perundangan-undangan DalamPeraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun2006, pasal 25 disebutkan, sumber pendapatandaerah yang digunakan untuk membiayai belanjadaerah adalah (1) Pendapatan asli daerah (PAD),(2) Dana Perimbangan, (3) Lain-lain penerimaanyang sah. Riyanto (2005) menyatakan faktoryang berpengaruh positif terhadap pengeluaranpemerintah daerah adalah (1) Pendapatan AsliDaerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3)Pengeluaran pemerintah daerah tahunsebelumnya. Menurut mardiasmo (2004), denganPAD yang tinggi maka belanja daerah akansemakin besar salah satunya denganmeningkatnya subsidi pemerintah daerah kepadamasyarakat lapisan bawah. Menurut Widjaja(2004) tranfer dana perimbangan yangmeningkat ke daerah akan meningkatkanpengeluaran pemerintah daerah melalui APBD.
Pendapatan asli daerah (PAD) menurutUndang-Undang No. 34 Tahun 2000 adalahsemua penerimaan daerah yang berasal darisumber ekonomi asli daerah. PAD merupakanusaha daerah guna memperkecil ketergantungandalam mendapatkan dana dari pemerintah(subsidi). PAD terdiri dari pajak, retribusidaerah, pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan, dan lain-lain penerimaan yang sah.Sehingga dengan demikian keberhasilanpengguna dana tersebut ditentukan olehpemerintah daerah.
-
2Dana perimbangan menurut PeraturanPemerintah No. 104 Tahun 2000 adalah danayang bersumber dari penerimaan APBN yangdialokasikan pada daerah untuk membiayaikebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi. Dalam UU No. 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah dan Pemerintah Daerah danPeraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwadana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil(DBH), dana alokasi umum (DAU), dan danaalokasi khusus (DAK). Setiap komponen dalamdana perimbangan terkait erat dengan komponenlainnya. Kita tidak bisa melihat DAU terlepasdari misalnya DBH (Machfud, dkk, 2002).Menurut Abdul (2004) dana perimbanganmerupakan kelompok sumber pembiayaanpelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidakdapat dipisahkan satu dengan lainnya.Mengingat tujuan masing-masing jenispenerimaan tersebut saling mengisi danmelengkapi. Menurut Machfud, dkk (2002)tujuan umum dari dana perimbangan adalah (1)untuk meniadakan meminimumkan ketimpanganfiskal vertikal, (2) untuk meniadakanmeminimumkan ketimpangan fiskal horizontal,(3) memperhitungkan sebagian atau seluruhlimpahan manfaat (yang menimbulkan biaya)tersebut.
Lain-lain pendapatan yang sah menurutUU 32/ 2004 pasal 164 ayat 1 tentangpemerintah daerah adalah seluruh pendapatandaerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD),Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, danadarurat, dan lain-lain pendapatan yangditetapkan pemerintah.
Setiap belanja daerah yang akandikeluarkan oleh pemerintah daerah terlebihdahulu dianggarkan dalam APBD. DalamPermendagri No. 13 tahun 2006 Pasal 122dinyatakan bahwa pengeluaran tidak dapatdibebankan pada anggaran belanja jika untukpengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidakcukup tersedia dalam APBD. PAD, Danaperimbangan dan lain-lain pendapatan yang sahmerupakan sumber pendapatan daerah. Iniberarti pemerintah daerah akan menyesuaikanbelanja daerah yang akan dikeluarkan dengan
PAD yang diterima, dana perimbangan yangditransfer dari pusat dan lain-lain pendapatandaerah yang sah.
Fenomena yang sering terjadi, adalahadanya defisit anggaran untuk membiayaibelanja daerah. Seperti di Sumatera Baratsendiri, Kota Solok untuk tahun 2008 mengalamidefisit sebesar Rp 40 miliar lebih, hal inidisebabkan PAD dan dana perimbangan tidakmencukupi untuk membiayai belanja daerah,sehingga dilakukan revisi anggaran terhadapbelanja yang tidak benar-benar mendasak(Musriadi, 2008: www.musriadi.com).
Penelitian sejenis Deslinar (2006) yangmeneliti pengaruh dana perimbangan danpendapatan asli daerah terhadap belanja daerahpada Kabupaten Dharmasraya, hasilnyamenunjukkan peningkatan dana perimbangandan pendapatan daerah juga meningkatkanbelanja daerah. Pada ini penulis menelitiKabupaten/Kota di Sumatera Barat. Penelitianlainnya meneliti salah satu komponen danaperimbangan yaitu DAU, diantaranya penelitianyang dilakukan oleh Sukriy dan Halim (2003)meneliti tentang pengaruh dana alokasi umumdan pendapatan asli daerah terhadap belanjadaerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa danBali, dimana hasil penelitiannya menunjukkanbahwa DAU dan PAD secara terpisah danserentak berpengaruh positif terhadap belanjadaerah. Kesit (2004) meneliti tentang pengaruhdana alokasi umum dan pendapatan asli daerahterhadap belanja daerah pada Propinsi JawaTengah dan DIY, hasil penelitiannyamenunjukkan bahwa DAU dan PADberpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.Mira (2007) juga meneliti tentang dampak DAUdan PAD terhadap belanja pemerintah daerahstudi kasus di Kota Pariaman, dimana hasilpenelitiannya menyatakan peningkatan DAUdan PAD diikuti oleh peningkatan belanjadaerah. Bayura (2009) juga meneliti tentangpengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadapBelanja Daerah pada Kabupaten/Kota diSumatera Barat, dimana hasil penelitiannyamenunjukkan PAD dan Dana Perimbanganberpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.Pada penelitian ini penulis tertarik untukmeneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
-
3Dana Perimbangan dan Lain-LainPendapatan Yang Sah terhadap BelanjaDaerah pada Kabupaten dan Kota diSumatera Barat.
Identifikasi MasalahBerdasarkan latar belakang di atas, maka
beberapa masalah yang dapat diteliti dalampenelitian ini diidentifikasi sebagai berikut :
1. Sejauhmana pengaruh pendapatan aslidaerah terhadap belanja daerah?
2. Sejauhmana pengaruh dana perimbanganterhadap belanja daerah?
3. Sejauhmana pengaruh lain-lainpendapatan yang sah terhadap belanjadaerah?
4. Sejauhmana pengaruh pengeluaranpemerintah daerah tahun sebelumnyaterhadap belanja daerah?
Pembatasan MasalahBerdasarkan latar belakang masalah dan
identifikasi masalah di atas, maka pembatasanmasalahnya adalah pengaruh pendapatan aslidaerah, dana perimbangan, dan lain-lainpendapatan yang sah terhadap belanja daerah.
Perumusan MasalahDari pembahasan di atas, peneliti
merumuskan masalah yang akan diteliti sebagaiberikut :
1. Sejauhmana pengaruh pendapatan aslidaerah terhadap belanja daerah?
2. Sejauhmana pengaruh dana perimbanganterhadap belanja daerah?
3. Sejauhmana pengaruh lain-lainpendapatan yang sah terhadap belanjadaerah?
Tujuan PenelitianAdapun tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini yaitu untuk membuktikan secaraempiris :
1. Pengaruh pengaruh pendapatan aslidaerah terhadap belanja daerah.
2. Pengaruh pengaruh dana perimbanganterhadap belanja daerah.
3. Pengaruh lain-lain pendapatan yang sahterhadap belanja daerah.
Manfaat PenelitianKegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkanpenelitian ini dapat memberikan masukandalam upaya pengelolaan APBD yang lebihbaik.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian inidapat dijadikan sebagai bahan referensiatau bukti empiris mengenai pengaruhpartisipasi anggaran terhadap senjangananggaran.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat memberikantambahan referensi terutama penelitianyang berkaitan dengan APBD
2. KAJIAN TEORI, KERANGKAKONSEPTUAL, DAN HIPOTESISBelanja daerah
a. Pengertian Belanja DaerahBelanja daerah menurut Peraturan
Pemerintah No. 58 tahun 2005, adalahsemua pengeluaran dari rekening kas umumyang mengurangi ekuitas dana lancar, yangmerupakan kewajiban daerah dalam satutahun anggaran yang tidak akan diperolehpembayarannya kembali oleh daerah.Sementara itu menurut Ainur (2007) belanjadaerah merupakan perkiraan bebanpengeluaran daerah yang di alokasikansecara adil dan merata agar relatif dapatdinikmati oleh seluruh kelompokmasyarakat tanpa diskriminasi khususnyadalam pemberian pelayanan umum.
Mardiasmo (2002) mendefenisikanbelanja daerah sebagai semua pengeluarandaerah dalam periode tahun anggarantertentu yang menjadi beban daerah. Sebagaisebuah organisasi atau rumah tangga,pemerintah melakukan banyak sekalipengeluaran (belanja) untuk membiayaikegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itubukan saja untuk menjalankan rodapemerintahan sehari-hari akan tetapi jugauntuk membiayai kegiatan perekonomian.
b. Klasifikasi Belanja DaerahKlasifikasi belanja daerah berdasarkanPermendagri No 13 tahun 2006 adalah :1. Klasifikasi menurut urusan pemerintah
-
4terdiri dari belanja urusan wajib danbelanja urusan pilihan. Belanjapenyelenggaraan urusan wajibdiprioritaskan untuk melindungi danmeningkatkan kualitas kehidupanmasyarakat dalam upaya memenuhikewajiban daerah yang diwujudkandalam bentuk peningkatan pelayanandasar, pendidikan, kesehatan, fasilitassosial dan fasilitas umum yang layakserta mengembangkan sistem jaminansosial. Belanja menurut urusan pilihanterdiri dari bidang pertanian, kehutananenergi, dan sumber daya mineral,pariwisata kelautan dan perikananperdagangan, perindustrian dantransmigrasi.
2. Klasifikasi belanja menurut fungsiKlasifikasi belanja menurut
fungsi digunakan untuk tujuankeselarasan dan keterpaduan pengelolaankeuangan negara yang terdiri daripelayanan umum, ketertiban danketentraman, ekonomi, lingkungan hidup,perumahan dan fasilitas umum,kesehatan, pariwisata dan budaya,pendidikan dan perlindungan sosial.
3. Klasifikasi belanja menurut organisasiKlasifikasi belanja menurut organisasi
disesuaikan dengan susunan organisasipada masing-masing pemerintah daerah.
4. Klasifikasi belanja menurut program dankegiatan
Klasifikasi belanja menurut programdan kegiatan disesuaikan dengan urusanpemerintah yang menjadi kewenangandaerah.
c. Kelompok Belanja DaerahBerdasarkan Permendagri No. 13 tahun
2006 belanja dikelompokkan menjadi duayaitu belanja tidak langsung dan belanjalangsung. Belanja tidak langsung merupakanbelanja yang di anggarkan tidak terkaitsecara langsung dengan pelaksanaanprogram dan kegiatan. Belanja tidaklangsung terdiri dari:1. Belanja pegawai
Belanja pegawai merupakan belanjakompensasi, dalam bentuk gaji dan
tunjangan, serta penghasilan lainnya yangdiberikan kepada pegawai negeri sipil yangditetapkan sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.2. Belanja bunga
Belanja bunga digunakan untukmenganggarkan pembayaran bunga uangyang dihitung atas kewajiban pokok utang(principal outstanding) berdasarkanperjanjian pinjaman jangka pendek, jangkamenengah dan jangka panjang.3. Subsidi
Belanja subsidi digunakan untukmenganggarkan bantuan biaya produksikepada perusahaan/lembaga tertentu agarharga jual.produksi/jasa yang dihasilkandapat terjangkau oleh masyarakat banyak.4. Hibah
Belanja hibah digunakan untukmenganggarkan pemberian hibah dalambentuk uang, barang dan/atau jasa kepadapemerintah atau pemerintah daerah lainnya,dan kelompok masyarakat/perorangan yangsecara spesifik telah ditetapkanperuntukkannya.5. Bantuan sosial
Bantuan sosial digunakan untukmenganggarkan pemberian bantuan dalambentuk uang dan/atau barang kepadamasyarakt yang bertujuan untukpeningkatan kesejahteraan masyarakat.6. Belanja bagi hasil
Belanja bagi hasil digunakan untukmenganggarkan dana bagi hasil yangbersumber dari pendapatan provinsi kepadakabupaten/kota atau pendapatankabupaten/kota kepada pemerintah desa ataupendapatan pemerintah daerah tertentukepada pemerintah daerah lainnya sesuaidengan ketentuan perundang-undangan.7. Bantuan keuangan
Bantuan keuangan digunakan untukmenganggarkan bantuan keuangan yangbersifat umum atau khusus dari provinsikepada kabupaten/kota, pemerintah desa,dan kepada pemerintah daerah lainnya ataudalam rangka pemerataan dan/ataupeningkatan kemampuan keuangan.8. Belanja tidak terduga
-
5Belanja tidak terduga merupakanbelanja untuk kegiatan yang sifatnya tidakbiasa atau tidak diharapkan berulang sepertipenanggulangan bencana alam dan bencanasosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,termasuk pengembalian atau kelebihanpenerimaan daerah tahun-tahun sebelumnyayang telah ditutup.
Belanja langsung merupakan belanjayang dianggarkan terkait secara langsungdengan pelaksanaan program dan kegiatan.Belanja langsung terdiri dari :a. Belanja pegawai
Belanja pegawai dalam hal iniuntuk pengeluaran honorarium/upah dalammelaksanakan program dan kegiatanpemerintah daerah.b. Belanja barang dan jasa
Belanja barang dan jasadigunakan untuk pengeluaranpembelian/pengadaan barang yang nilaimanfaatnya kurang dari 12 (dua belas)bulan dan/atau pemakaian jasa dalammelaksanakan program dan kegiatanpemerintah daerah.c. Belanja modal
Belanja modal digunakan untukpengeluaran yang dilakukan dalam rangkapembelian/pengadaan atau pembangunanaset tetap berwujud yang mempunyai nilaimanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulanuntuk digunakan dalam kegiatanpemerintahan, seperti dalam bentuk tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,jalan, irigasi dan jaringan,dan aset tetaplainnya.
Dalam pasal Permendagri No. 13tahun 2006 pasal 25 disebutkan, sumberpendapatan daerah yang digunakan untukmembiayai belanja daerah adalah ;1) Pendapatan asli daerah (PAD)2) Dana perimbangan3) Lain-lain penerimaan yang sah
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Abdul (2001) mendefenisikanPAD sebagai penerimaan yang diperoleh daerahdari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri
yang dipungut berdsarkan Peraturan Daerah dansesuai dengan peraturan yang berlaku. MenurutUndang-Undang No 34 Tahun 2000 PAD adalahsemua penerimaan daerah yang berasal darisumber ekonomi asli daerah. Menurut Ahmad(2000), PAD adalah:
PAD merupakan pendapatan daerahyang merupakan pendapatan daerah yangbersumber dari hasil pajak daerah, hasilretribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainasli daerah yang sah, yang bertujuan untukmemberikan keleluasaan kepada daerahdalam menggali pendanaan dalampelaksanaan otonomi daerah sebagaiperwujudan asas desentralisasi.
Dapat disimpulkan PAD adalahpenhasilan yang diperoleh melalui usaha-usahayang dilakukan oleh pemerintah daerah untukmeningkatkan kas daerah yang benar-benarberasal dari daerah itu sendiri. PAD merupakanusaha daerah guna memperkecil ketergantungandalam mendapatkan dana dari pemerintah. PADmerupakan sumber keruangan daerah yang harusselalu dan terus menerus dipacupertumbuhannya.
Kenaikan dari jumlah kontribusi PADakan sangat berperan dalam rencana kemandirianpemerintah daerah yang tidak ingin selalubergantung pada pemerintah pusat. Oleh karenaitu menurut Halim (2001) sistem pengelolaanPAD perlu dirancang sedemikian rupa sehinggapada akhirnya diharapkan tercapainya efesiensidan efektivitas yang tinggi dan meningkatkanpembangunan daerah baik pembangunan fisikmaupun pembangunan sosial ekonomi sepertipendidikan dan kesehatan. Dalam upayameningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkanperaturan daerah tentang pendapatan yangmenyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarangmenetapkan peraturan daerah tentangpendapatan yang menghambat mobilitaspenduduk, lalu lintas barang dan jasaantardaerah, dan kegiatan ekspor/impor.
b. Klasifikasi Pendapatan Daerah1) Pajak Derah
Menurut UU No 11/1957, pajakdaerah adalah pungutan yang dilakukan olehdaerah berdasarkan peraturan perundang-
-
6undangan yang berlaku, yang ditetapkan melaluiperaturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepadasetiap objek pajak seperti orang/badan maupunbenda bergerak/tidak bergerak.
Sedangkan pengertian pajak daerahmenurut Rochmad, 1980 (dalam Josef 2005)adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerahswatantra, seperti Propinsi, Kotapraja,Kabupaten dan sebagainya. Sedangkan menurutSiagian, (dalam Josef, 2005) pajak daerah adalahpajak negara yang diserahkan kepada daerah dandinyatakan sebagai pajak daerah denganUndang-Undang.Menurut Ahmad (2008) pajak daerah adalah :
Pajak daerah adalah iuran wajib yangdilakukan oleh orang pribadi atau badankepada daerah tanpa imbalan langsungyang seimbang, yang dapat dipaksakanberdasarkan peraturan yang berlaku, yangdigunakan untuk membiayaipenyelenggaraan pemerintah daerah danpembangunan daerah.
Dapat disimpulkan bahwa pajak daerahadalah pajak negara yang diserahkan kepadadaerah untuk dipungut berdasarkan peraturanperundang-undangan yang dipergunakan gunamembiayai pengeluaran daerah sebagai badanhukum publik.
Ciri-ciri pajak daerah menurut Josef(2005 ) adalah :
a) Pajak daerah yang berasal dari pajaknegara yang diserahkan kepada daerahsebagai pajak daerah.
b) Penyerahan dilakukan berdasarkanundang-undang.
c) Pajak daerah dipungut oleh daerahberdasarkan ketentuan undang-undangdan/peraturan hukum lainnya.
d) Hasil pungutan pajak daerahdipergunakan untuk membiayaipenyelenggaraan urusan-urusan rumahtangga daerah atau untuk membiayaipengeluaran daerah sebagai badanhukum publik.Meskipun beberapa jenis pajak daerah
sudah ditetapkan dalam undang-undang no 24tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberipeluang dalam menggali potensi sumber-sumberkeuangannya dengan menetapkan jenis pajak
selain yang telah ditetapkan, sepanjangmemenuhi kriteria yang telah ditetapkan dansesuai dengan aspirasi masyarakat. MenurutAhmad (2008) , kriteria pajak daerah selain yangditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah:a) Bersifat pajak bukan retribusib) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah
daerah kabupaten/kota yang bersangkutandan mempunyai mobilitas yang cukuprendah serta hanya melayani masyarakat diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidakbertentangan dengan kepentingan umum
d) Objek pajak bukan merupakan objek pajakprovinsi dan/atau objek pajak pusat
e) Potensinya memadaif) Tidak memberikan dampak ekonomi yang
negatifg) Memperhatikan aspek keadilan dan
kemampuan masyarakath) Menjaga kelestarian lingkungan
Sesuai dengan undang-undang No. 34tahun 2000, tentang perubahan atas undang-undang no. 18 tahun 1997 tentang pajak daerahdan retribusi daerah, jenis pajak provinsi terdiridari :a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di
atas airb) Bea balik nama kendaraan bermotor dan
kendaraan di atas airc) Pajak bahan bakar kendaraan bermotord) Pajak kendaraan di atas aire) Pajak air di bawah tanahf) Pajak air permukaan
Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :a) Pajak hotel
Pajak hotel adalah pajak atas pelayananhotel. Hotel adalah yang bangunan yangkhusus disediakan bagi orang untuk dapatmenginap/istirahat, memperoleh pelayanandan/fasilitas lainnya dengan dipungutbayaran, termasuk bangunan lainnya yangmenyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihakyang sama, kecuali untuk pertokoan danperkantoran.
b) Pajak restoranPajak restoran adalah pajak atas
pelayanan restoran. Restoran adalah tempatmenyantap makanan dan/atau minuman
-
7yang disediakan dengan dipungut bayaran,tidak termasuk usaha boga/catering.
c) Pajak hiburanPajak hiburan adalah pajak atas
penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalahsemua jenis pertunjukkan, permainanketangkasan, dan/ keramaian dengan namaatau bentuk apapun, yang ditonton ataudinikmati oleh setiap orang dengan dipungutbayaran, tidak termasuk penggunaanfasilitas untuk berolah raga.
d) Pajak reklamePajak reklame adalah pajak atas
penyelenggaraan reklame. Reklame adalahbenda, alat, perbuatan atau media yangmenurut bentuk dan corak ragamnya untuktujuan komersial, dipergunakan untukmemperkenalkan, menganjurkan ataumemujikan suatu barang, jasa atau orangataupun untuk menarik perhaitan umumkepada suatu barang, jasa atau orang yangditempatkan atau dapat dilihat, dibaca,dan/didengar dari suatu tempat oleh umumkecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
e) Pajak penerangan jalanPajak penerangan jalan adalah pajak
atas penggunaan tenaga listrik, denganketentuan bahwa di wilayah daerah tersebuttersedia penerangan jalan yang rekeningnyaoleh pemerintah daerah.
f) Pajak pengambilan bahan galian golongan CPajak pengambilan galian golongan C
adalah pajak atas kejadian pengambilanbahan galian golongan C sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku. Yangmerupakan objek pajak ini adalah kegiataneksploitasi bahan galian golongan C yangmeliputi abses, batu tulis, batu setengahpermata, batu kapur, batu apung, batupermata, bentonit, salomit, feldspar, garambatu (halite), garafit, granit, gips, kalsit,kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer,nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerekil, pasirkuarsa, perlit, phopspat, talk, tanah serap(fullers earth), tanah diatome, tanah liat,tawas, tras, yarosif, zeolit.
g) Pajak parkirPajak parkir adalah pajak yang
dikenakan atas penyelenggaraan tempat
parkir di luar badan jalan oleh orang pribadiatau badan, baik yang disediakan berkaitandengan pokok usaha maupun yangdisediakan sebagai suatu usaha, termasukpenyediaan tempat penitipan kendaraanbermotor dan garansi kendaraan bermotoryang memungut bayaran.
2). Retribusi DaerahMenurut UU no. 34 tahun 2000 pasal 1
dinyatakan retribusi daerah adalahpungutan daerah sebagai pembayaran atasjasa atau pemberian izin tertentu yangkhusus disediakan dan atau diberikan olehpemerintah daerah untuk kepentinganorang pribadi atau badan :Ciri-ciri retribusi daerah menurut Josef(1998) adalah :a. Retribusi daerah dipungut oleh daerahb.Dalam pemungutan retribusi daerah
terdapat prestasi yang diberikan olehdarah lansung dapat ditunjuk
c. Retribusi dikenakan kepada siapa sajayang memanfaatkan atau merasakanjasa yang disediakan daerah.Adapun yang termasuk retribusi daerahmenurut UU no. 34 tahun 2000 adalah:1) Retribusi jasa umum
a) Pelayanan kesehatanb) Pelayanan kebersihanc) Penggantian biaya cetak KTP
dan akte kelahirand) Pelayanan pemakaman dan
penguburan mayate) Pelayanan parkir di tepi jalan
umumf) Pelayanan pasarg) Pemeriksaan alat pemadam
kebakaranh) Penggantian biaya cetak petai) Pengujian kapal perikanan
2) Retribusi jasa usahaa) Pemakaian kekayaan daerahb) Retribusi pasar grosir/pertokoanc) Retribusi tempat pelelangand) Retribusi terminale) Retribusi tempat khusus parkirf) Retribusi tempat penginapang) Retribusi penyedotan kakush) Retribusi rumah potong hewan
-
8i) Retribusi pelayanan pelabuhankapal
j) Retribusi tempat rekreasi danolah raga
k) Retribusi tempat penyeberangandi atas air
l) Retribusi pengolahan limbahcair
m) Retribusi penjualan produksiusaha daerah
3) Retribusi perizinan tertentua) Izin mendirikan bangunanb) Izin penggunaan tanahc) Izin gangguand) Izin trayek
3). Hasil Pengelolaan Kekayaan MilikDaerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan milikdaerah yang dipisahkan adalahpenerimaan daerah yang berasal daripengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan yang terdiri dari (Abdul,2007)a. Bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik daerah/BUMDb. Bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik negara/BUMNc. Bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik swasta/kelompokusaha masyarakat.
4). Lain-lain Penerimaan yang SahSumber pendapatan daerah lainnya
adalah dinas-dinas daerah sertapendapatan lainnya yang diperoleh secarasah oleh pemerintah daerah. Di bandingUU No. 25 tahun 1999, UU No. 34 tahun2004 menyebutkan secara jelas tentangkomponen lain-lain penerimaan yang sahyaitu:a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang
tidak dapat dipisahkanb. Jasa giroc. Pendapatan bungad.Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
keuangan daerahe. Penerimaan komisi, potongan ataupun
bentuk lain sebagai akibat daripenjualan, pengadaan barang, dan jasaoleh daerah.
f. Penerimaan keuangan dari selisih nilaitukar rupiah terhadap mata uang asing
g. Pendapatan denda atas keterlambatanpelaksanaan pekerjaan
h.Pendapatan denda pajaki. Pendapatan denda retribusij. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminank.Pendapatan dari pengembalianl. Fasilitas sosial dan umumm. Pendapatan dari penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihann.Pendapatan dari angsuran/cicilan
penjualan
3. Dana perimbangana. Pengertian Dana Perimbangan
Menurut Widjaja (1998), Danaperimbangan adalah suatu sistempembiayaan penyelenggaraan pemerintahdalam kerangka negara kesatuan yangmencakup pembagian keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah sertapemerataan antar daerah secaraproporsional, demokratis, kondisi dankebutuhan daerah sejalan dengankewajiban dan pembagian kewenanganserta tata cara penyelenggaraankewenangan tersebut termasukpengelolaan dan pengawasan keuangan.Menurut bratakusumah (2003) adalah:
Dana yang merupakansumber pendapatan daerah yangberasal dari APBN yangmendukung pelaksanaankewenangan pemerintah daerahdalam mencapai tujuan pemberianotonomi kepada daerah, yaituterutama untuk peningkatanpelayanan dan kesejahteraanmasyarakat.
Menurut Mardiasmo (2006),Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusatdan Daerah pada hakekatnya mencakuppembagian keuangan antara Pemerintah Pusatdan Daerah secara proporsional, demokratis,adil, dan transparan dengan memperhatikanpotensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Hal ini
-
9sebagai konsekuensi dari adanya pembagiantugas antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah. Dengan demikian, perimbangankeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerahadalah merupakan suatu sistem yang menyuruhdalam rangka penyelenggaraan asasdesentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugaspembatuan.
Dari pengertian perimbangan keuangantersebut mengandung cakupan pengertian yangcukup luas, yaitu (1) bahwa pelaksanaanotonomi daerah ingin diwujudkan dalam suatubentuk keadilan horisontal maupun vertikal dan(2) berusaha mewujudkan tatananpenyelenggaraan pemerintahan (dari sisikeuangan) yang lebih baik menuju terwujudnyapemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebihbaik menuju terwujudnya Clean Government danGood Governance.
Dana perimbangan ini merupakan salahsatu sumber dana pembiayaan pemerintah daerahyang berasal dari alokasi pemerintah. Dalammengalokasikan pembiayaan ini, agar sesuaidengan kebutuhan pembangunan di daerah,pemerintah pusat harus memperhatikan kondisikeuangan masing-masing daerah, sehinggaalokasi pembiayaan ini sesuai dengan kebutuhanpemabngunan daerah (Sidik dalam Musthafa :2005).
Prinsip Kebijakan PerimbanganKeuangan dalam BAB II pasal 2 Undang-Undang Perimbangan antara Pemerintah Pusatdan Daerah, yaitu:1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah,yaitu: merupakan subsistemkeuangan Negara sebagai konsekuensipembagian tugas antara Pemerintah Pusat danDaerah.
2. Pemberian sumber keuangan negara kepadaPemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi didasarkan atas penyerahantugas oleh pemerintah Pusat kepadaPemerintah daerah dengan memperhatikanstabilitas dan keseimbangan fiskal.
3. Perimbangan keuangan antara PemerintahPusat dan Daerah merupakan suatu sistemyang menyeluruh dalam rangka pendanaanpenyelenggaraan asas desentralisasi,dekonsentrasi dan tugas pembatuan.
Dalam BAB II Pasal 3 Undang-UndangPerimbangan antara Pemerintah Pusat danDaerah, menyebutkan Dana Perimbanganbertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.b. Klasifikasi Dana Perimbangan
1) Dana Bagi HasilMenurut Undang-Undang Nomor
33bTahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganPemerintah Pusat dan Daerah, dana bagi hasiladalah dana yang bersumber dari pendapatanAPBN yang dialokasikan kepada daerah dalamrangka pelaksanaan desentralisasi. DBHdilaksanakan dengan prinsip menurutsumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah ataspenerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atasdaerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuksemua komponen DBH, kecuali DBH perikananyang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota.Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupunSDA dilakukan berdasarkan realisasi tahunberjalan. DBH terdiri dari:
1. Dana Bagi Hasil yang bersumber daripajak, terdiri atas:a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1) Dana Bagi Hasil dari penerimaanPBB sebesar 90% untuk daerah.
2) 10% bagian pemerintah daripenerimaan PBB dibagikan kepadaseluruh daerah kabupaten/kota yagdidasarkan atas realisasi penerimaanPBB tahun anggaran berjalan.
b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan (BPHTB)
1) Dana Bagi Hasil dari penerimaanBPHTB adalah sebesar 80% untukPemerintahan Daerah.
2) 20% Bagi pemerintah pusat daripenerimaan BPHTB dibagikandengan porsi yang sama besar untukseluruh kabupaten/kota.
c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 danPasal 29 Wajib Pajak Orang PribadiDalam Negeri dan PPh pasal 21.
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPhtersebut dibagi antara pemerintah daerahprovinsi dan kabupaten/kota. Penyaluran DanaBagi Hasil ini dilaksanakan secara triwulan,yang merupakan bagian daerah adalah sebesar
-
10
20%. Kemudian Dana Bagi Hasil tersebut dibagidengan imbangan 60% untuk kabupaten/kota dan40% untuk provinsi.
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dariSumber Daya Alam,yaitu:
a. KehutananPenerimaan kehutanan yang berasal
dari penerimaan Iuran Pengusaha Hutan(IHPH) dan propinsi Sumber DayaHutan(PSDH) yang dihasilkan dari wilayahdaerah yang bersangkutan dibagi denganimbangan:1) 20% untuk pemerintah pusat2) 80% untuk pemerintah daerah
Penerimaan kehutanan yang berasaldari Dana Reboisasi dibagi denganimbangan:
1) 60% untuk pemerintah pusat2) 40% untuk pemerintah daerah
b. Pertambangan UmumPenerimaan pertambangan umum
yang dihasilkan dari daerah yangbersangkutan, dibagi dengan imbangan:
1) 20% untuk pemerintah pusat2) 80% untuk pemerintah daerahc. Perikanan
Penerimaan perikanan yangditerima secara nasional dibagi denganimbangan:
1) 20% untuk pemerintah pusat2) 80% untuk pemerintah daerahd. Pertambangan Minyak Bumi
Penerimaan PertambanganMinyak bumi yang dihasilkan dari wilayahdaerah yang bersangkutan setelahdikurangi komponen pajak dan pungutanlainnya sesuai dengan peraturanperundang-undangan, dibagi denganimbangan:
1) 84,5% untuk pemerintah pusat2) 15,5 untuk pemerintah daerah
e. Pertambangan Gas BumiPenerimaan Pertambangan Gas Bumi
yang berasal dari daerah yang bersangkutansetelah dikurangi komponen pajak dan pungutanlainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibagi denganimbangan:
1) 69% untuk pemerintah pusat2) 30,5% untuk pemerintah daerah
f. Pertambangan Panas BumiPertambangan Panas Bumi yang
dihasilkan dari wilayah daerah yangbersangkutan merupakan Penerimaan NegaraBukan Pajak, dibagi dengan imbangan:
1) 20% untuk pemerintah pusat2) 80% untuk pemerintah daerah
2) Dana Alokasi UmumSecara defenisi, DAU dapat diartikan
sebagai berikut Machfud, 2003 (dalamMudrajad, 2004)
a. Salah satu komponen dari DanaPerimbangan pada APBN, yangpengalokasiannya didasarkan ataskonsep kesenjangan fiskal atau celahfiskal (fiscal gap), yaitu selisih antarakebutuhan fiskal dengan kapasitasfiskal.
b. Instrumen untuk mengatasi horizontalimbalance, yang dialokasikan dengantujuan pemerataan kemampuankeuangan antar daerah dimanapenggunaannya ditetapkan sepenuhnyaoleh daerah
c. Equalization grant, yaitu berfungsiuntuk menetralisasi ketimpangankemampuan keuangan dengan adanyaPAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi HasilSDA yang diperoleh daerah.
Menurut peraturan pemerintah No104 Tahun 2000 dana alokasi umum adalah danayang berasal dari APBN, yang dialokasikandengan tujuan pemerataan kemampuan keuanganantar daerah untuk membiaai kebutuhanpengeluarannya dalam rangka pelaksanaandesentralisasi. DAU merupakan sumberpenerimaan kedua daerah dari DanaPerimbangan. Berdasarkan aturan yang adaDAU ditetapkan minimal 26 persen dariPenerimaan Dalam Negeri. Disrtibusinya adalah10 persen untuk daerah provinsi dan 90% untukdaerah kabuapten/kota.
DAU merupakan komponen terbesardalam Dana Perimbangan dan peranannya sangatsrtategis dalam menciptakan pemerataan dankeadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup
-
11
besar dan kewenangan pemanfaatan yang luassekaligus akan memberikan makna otonomiyang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintahdaerah (Widjaja, 2004).
DAU dialokasikan dengan tujuanpemerataan dengan memperhatikan potensidaerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dantingkat pendapatan masyarakat di daerah,sehingga perbedaan antara daerah yang majudengan daerah yang belum berkembang masihdapat diperkecil.
Proporsi, komponen dan rumusanperhitungan DAU mengalami perubahan. Darisisi proporsi, terjadi kenaikan pembagian untukdaerah sebsar 1 persen dari 25 persen menjadi 26persen. Kenaikan tersebut dilakukan secarabertahap dimulai berlakunya UU 32/2004 sampaidengan tahun 2007 kenaikan menjadi 25,5persen untuk daerah, kemudian dari tahun 2008dan seterusnya menjadi 26 persen. Perubahanlain terjadi pada komponen DAU. UU 33?2004membagi DAU menjadi dua komponen yaitu:
a. Alokasi DasarAlokasi dasar adalah pos anggaran
untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS)di daerah.
b. Celah FiskalCelah fiskal adalah kebutuhan fiskal
daerah dikurangi oleh kapasitas fiskal daerah.Perhitungan DAU dilakukan dengan
cara:a. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu
propinsi dihitung berdasarkan perkalianbobot propinsi yang bersangkutan denganjumlah DAU seluruh propinsi.
b. Bobot propinsi merupakan perbandinganantar celah fiskal propinsi yangbersangkutan dan total celah fiskalseluruh propinsi.
Dalam rangka terciptanyaobjektivitas dan keadilan dalam pembagian DAUke[ada daerah propinsi dan daerah kabupatendan kota maka penetapan formula disrtibusiDAU ditetapkan oleh Dewan PetimbanganOtonomi Daerah (DPOP) yang anggotanyaMenteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,Menteri Keuangan dan pembinaan BUMN,Sekretaris Negara, Menteri lain sesuaikebutuhan,perwakilan asosiasi pemerintah
daerah dan wakil-wakil daerh yang dipilih olehDPRD.3) Dana Alokasi Khusus
Menurut Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Daerah, DanaAlokasi Khusus adalah dana yang bersumberdari pendapatan APBN yang dialokasikankepada daerah tertentu dengan tujuan untukmembantu kegiatan khusus yang merupakanurusan daerah dan sesuai dengan prioritasnasional. DAK dimaksudkan untuk membantumembiayai kegiatan-kegiatan khusu di daerahtertentu yang merupakan urusan daerah dansesuai dengan prioritas nasional, khususnyauntuk membiayai sarana dan prasaranapelayanan dasar masyarakat yang belummencapai standar tertentu untuk mendorongpercepatan pembangunan daerah.
DAK termasuk di dalamnya 40persen dari dana reboisasi. Berbeda denganDana Bagi Hasil dan DAU, kewenangan dalampengalokasian DAK relatif terbatas karenadana tersebut pada dasarnya dikaitkan denganpembiayaan kegiatan tertentu termasukkegiatan reboisasi. Dana tersebut dimaksudkanuntuk membiayai kebutuhan yang tidak dapatdiperkirakan sebelumnya dengan menggunakanrumus DAU, serta pembiayaan proyek yangmerupakan komitmen atau prioritas nasional.
Alokasi DAK per daerah ditetapkandengan Peraturan Menteri Keuangan palinglambat 2 minggu setelah Undang-UndangAPBN ditetapkan. Petunjuk teknis penggunaanDAK ditetapkan paling lambat 2 minggusetelah penetapan alokasi DAK oleh menterikeuangan. Daerah penerimaan DAK wajibmencantumkan alokasi dan penggunaan DAKdi dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukansesuai dengan petunjuk teknis penggunaanDAK. DAK tidak dapat digunakan untukmendanai kegiatan administrasi, penyiapankegiatan fisik, penelitian, pelatihan danperjalanan dinas.
4. Lain-lain Pendapatan Yang SahSumber pendapatan daerah lainnya
adalah dinas-dinas daerah serta pendapatanlainnya yang diperoleh secara sah olehpemerintah daerah. Dibanding UU No. 25
-
12
Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2004menyebutkan secara jelas tentangkomponen lain-lain penerimaan yang sah yaitu1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidakdapat dipisahkan2). Jasa giro3). Pendapatan bunga4). Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keungan
daerah5).Penerimaan komisi, potongan ataupun
bentuk lain sebagai akibat dari penjualan,pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
6). Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukarrupiah terhadap mata uang asing
7). Pendapatan denda atas keterlambatanpelaksanaan pekerjaan
8). Pendapatan denda pajak9). Pendapatan denda retribusi10). Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11). Pendapatan dari pengembalian12). Fasilitas sosial dan umum13). Pendapatan dari penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan14). Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
Lain-lain pendapatan yang sah menurut UU32/ 2004 pasal 164 ayat 1 tentang pemerintahdaerah adalah seluruh pendapatan daerah selainPendapatan Asli Daerah (PAD), DanaPerimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat,dan lain-lain pendapatan yang ditetapkanpemerintah.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13/ 2006 tentang pedoman pengelolaankeuangan daerah, lain-lain pendapatan yang sahdikelompokan beberapa jenis pendapatan yangmencakup:
1) Hibah berasal dari Pemerintah, PemerintahDaerah lainnya, badan/ lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompokmasyarakat/ perorangan, dan lembaga luarnegeri yang tidak mengikat;
2) Dana darurat dari pemerintah dalamrangka penagggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
3) Dana bagi hasil pajak dari provinsikepada kabupaten/ kota;
4) Dana penyesuaian dan dana otonomikhusus yang ditetapkan oleh pemerintah;dan
5) Batuan keuangan dari provinsi atau daripemerintah daerah lain.
UU No. 18/ 2001 secara resmimencantumkan zakat sebagai sumber PADbagi pemerintah provinsi dan daerah.Menurut Word Bank (2006: 33), padaprakteknya zakat belum sebagai PAD dalamanggaran mereka karena 4 alasan :
1) Banyak pemerintah daerah masih belummembentuk badan penyelenggara zakat(Baitul Mal).
2) Masyarakat tidak yakin apakah pajakyang mereka bayar itu disalurkan dengansemestinya kapada Ke-8 Asnaf(penerimaan zakat menurut hukumislam).
3) Badan penyelenggaraan zakat tidakmemiliki sumber daya, informasi danteknologi.
4) Apakah zakat seharusnya dicatat olehpemerintah daerah sebagai bagian daripendapatan pemerintah masih belumjelas. Menurut syariah islam, zakatseharusnya tidak menjadi pendapatanpemerintah.
5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Danaperimbangan dan Lain-Lain PendapatanYang Sah terhadap Belanja Daerah\Menurut Mardiasmo (2004), dengan PAD
yang tinggi maka belanja daerah akan semakinbesar salah satunya dengan meningkatnyasubsidi pemerintah daerah kepada masyarakatlapaisan bawah. Menurut Azis et all (2004)dalam (syukriy dan halim: 2003). Pendapatanasli daerah akan mempengaruhi anggaranbelanja pemerintah daerah. Dalam hal ini,pengeluaran pemerintah daerah disesuaikandengan perubahan dalam penerimaan
-
13
pemerintah daerah atau perubahan pendapatanterjadi sebelum perubahan pengeluaran.
Menurut Widjaja (2004) tranfer danaperimbangan yang meningkat ke daerah akanmeningkatkan pengeluaran pemerintah daerahmelalui APBD. Riyanto (2005), menyatakanpeningkatan pengeluaran pemerintah pada eradesentralisasi ini lebih disebabkan oleh alirandana perimbangan yang juga meningkat daripemerintah pusat ke daerah. Legrenzi danMilas (2001) dalam (Syukriy dan Halim, 2003)menyatakan bahwa dalam jangka panjangtranfer berpengaruh terhadap belanja daerah.Secara pesifik mereka menegaskan bahwavariabel-variabel kebijakan pemerintah daerahdalam jangka pendek disesuaikan dengantranfer yang diterima.
Penelitian SejenisHasil penelitian Deslinar (2006) yang
meneliti pengaruh dana perimbangan danpendapatan asli daerah terhadap belanja daerahpada Kabupaten Dharmasraya, menunjukkanbahwa peningkatan dana perimbangan danbelanja daerah juga meningkatkan belanjadaerah. Syukriy dan Halim (2003) padaKabupaten dan Kota di Jawa dan Bali,menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU)dan pendapatan asli daerah (PAD) secaraterpisah dan serentak berpengaruh positifterhadap belanja daerah. Syukriy dan Halimmenggunakan sampel Kabupaten dan Kota diJawa dan Bali. Menurut Halim (2002),pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa danBali memiliki kemampuan yang berbeda denganpemerintah daerah Kabupaten/Kota di luar Jawadan Bali.
Penelitian tersebut juga sejalan denganhasil penelitian yang dilakukan oleh Kesit (2004)meneliti tentang dana alokasi umum danpendapatan asli daerah terhadap belanja daerahpada Propinsi Jawa Tengah dan DIY, hasilpenelitiannya menunjukkan bahwa DAU danPAD berpengaruh signifikan terhadap belanjadaerah. Mira (2007) juga meneliti tentangdampak DAU dan PAD terhadap Belanja Derahstudi kasus di Kota Pariaman menghasilkankesimpulan, bahwa peningkatan dana alokasiumum (DAU) dan pendapatan asli derah diikuti
oleh peningkatan belanja daerah. DAU dan PADberdampak terhadap belanja daerah baik sebelumdan setelah otonomi daerah. Bayura (2009) jugameneliti tentang pengaruh PAD dan DanaPerimbangan terhadap Belanja Daerah padaKabupaten/Kota di Sumatera Barat, dimana hasilpenelitiannya menunjukkan PAD dan DanaPerimbangan berpengaruh signifikan terhadapBelanja Daerah.Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual atau kerangkaberpikir merupakan konsep untuk menjelaskandan menunjukkan keterkaitan antara variabelyang akan diteliti. Ruang lingkup penulisan iniadalah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.Dimana variabel analisisnya yaitu variabelindependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1Dana Perimbangan (X2) dan Lain-LainPendapatan Yang Sah (X3). Sedangkan BelanjaDaerah sebagai variabel dependen (Y).
PAD merupakan sumber pendapatandaerah untuk membiayai belanja daerah.Peningkatan PAD akan meningkatkan belanjadaerah. Dalam hal ini belanja daerah akandisesuaikan PAD yang diterima oleh pemerintahdaerah. Dana Perimbangan merupakanmerupakan bentuk tranfer dana dari pemerintahpusat. Peningkatan dana perimbangan akanmeningkatkan belanja daerah. Dalam hal inikebijakan pemerintah daerah dalam jangkapendek disesuaikan dengan dana perimbanganyang diterima.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada kerangka konseptual berikut ini:
Gambar 1 Kerangka Konseptual
Pendapatan AsliDaerah
Lain-lainPendapatan yang
Sah
Belanja DaerahDana Perimbangan
-
14
HipotesisBerdasarkan perumasan masalah dan
kajian teori yang telah diuraikan di atas dapatdirumuskan hipotesis sebagai berikut:H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruhsignifikan positif terhadap belanja
daerahH2 : Dana perimbangan berpengaruhsignifikan positif terhadap belanja daerah
H3: Lain-lain pendapatan yang sahberpengaruh signifikan positif terhadapbelanja daerah
METODE PENELITIANA. Jenis Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, jenispenelitian ini termasuk ke dalam penelitiankausalitas, menurut Nur (1999:27) penelitiankausalitas merupakan penelitian yang bertujuanuntuk mengetahui pengaruh antara variabelbebas dengan variabel terikat. Berdasarkanpermasalahan di atas maka penelitian inidimaksudkan untuk mengetahui pengaruh danaperimbangan dan lain-lain pendapatan yang sahterhadap belanja modal.B. Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalampenelitian ini adalah seluruh Kabupaten danKota di Sumatera Barat. Penentuan sampelditetapkan dengan teknik total sampling, yakniseluruh populasi dijadikan sampel. Jumlahdaerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Baratadalah 19 Kabupaten dan Kota, berarti sampelyang digunakan juga sebanyak 19 Kabupatendan Kota di Sumatera Barat.
Tabel 1Daftar Nama Kabupaten/Kota di
Sumatera Barat
No Nama Kabupaten dan Kota1 Kota Padang2 Kota Padang Panjang3 Kota Bukittinggi4 Kota Payakumbuh5 Kota Sawahlunto6 Kota Solok7 Kota Pariaman8 Kabupaten Pasaman Barat
9 Kabupaten Dharmasraya10 Kabupaten Tanah Datar11 Kabupaten Lima Puluh Kota12 Kabupaten Agam13 Kabupaten Kepulauan Mentawai14 Kabupaten Padang Pariaman15 Kabupaten Pasaman16 Kabupaten Pesisir Selatan17 Kabupaten Sawahlunto18 Kabupaten Solok19 Kabupaten Solok Selatan
Sumber : Badan Pusat StatistikC. Jenis Data dan Sumber Data
1. Jenis Dataa. Dilihat dari cara memperolehnya,
Data ini digolongkan pada datasekunder. Data sekunder yaitu datayang diambil secara tidak langsungdari sumbernya, atau data yangdiperoleh dari pihak lain dalambentuk berupa laporan keuangan.Data ini berupa laporan realisasiAPBD Kabupaten dan Kota diSsumatera Barat dari tahun 2007-2011.
b. Dilihat dari segi sifatnya, data yangdigunakan merupakan data kuantitatifyaitu data berupa angka-angka.
c. Berdasarkan waktu pengumpulannyamaka dalam penelitian ini datadigolongkan pada time series crosssection (poling data).
2. Sumber dataData yang digunakan adalah Laporan
Realisasi APBD dari tahun 2007-2011,yang bersumber dari Badan PusatStatistik (BPS) dan Dinas PengelolaanKeuangan Daerah (DPKD) PropinsiSumbar serta Departemen KeuanganRepublik Indonesia-Direktorat JenderalPerimbangan Keuangan(http://www.djpk.depkeu.go.id).
A. Variabel PenelitianVariabel-variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Variabel Dependen
-
15
Variabel dependen (variabel terikat)adalah variabel yang menjadi perhatianutama dalam sebuah pengamatan.Variabel dependen dalam penelitian iniadalah Belanja Daerah.
2. Variabel IndependenVariabel independen adalah (variabel
bebas) adalah variabel yang dapatmempengaruhi perubahan dalam variabeldependen dan mempunyai pengaruhpositif atau negatif bagi variabeldependen nantinya. Variabel independendalam penelitian ini adalah PendapatanAsli Daerah, Dana Perimbangan danLain-Lain Pendapatan Yang Sah.
B. Pengukuran VariabelData yang digunakan adalah Laporan
Realisasi APBD dari tahun 2007-2011, yangbersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah(DPKD) Propinsi Sumbar serta DepartemenKeuangan Republik Indonesia-DirektoratJenderal Perimbangan Keuangan(http://www.djpk.depkeu.go.id).
C. Teknik Pengumpulan DataTeknik pengumpulan data adalah
teknik dokumentasi yaitu dengan caramengumpulkan Laporan APBDKabupaten/kota di Sumatera Barat daritahun 2007 sampai tahun 2011.
D. Uji Asumsi KlasikSebelum dilakukan pengujian dengan
analisis regresi terlebih dahulu dilakukan ujikevalidan data dengan berbagai uji asumsiklasik agar dapat dilakukan suatukesimpulan yang benar. Adapun uji asumsiklasik yang dapat digunakan dalampenelitian ini adalah:a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untukmenguji apakah distribusi data mengikutiatau mehendaki distribusi normal. Ujinormalitas dapat dilakukan denganmetode kolmogrov smirnov, denganmelihat nilai signifikan pada 0,05. Jikanilai signifikan yang dihasilkan > 0,05maka berdistribusi normal.
b. Uji HeterokedastisitasUji heterokedastisitas adalah uji yang
bertujuan untuk menguji apakah dalamsebuah model regresi terjadiketidaksamaan varians dari residual atassatu pengamatan yang lain. Untukmendeteksinya adanya heterokedastisitasdapat menggunakan uji gletser. Dalamuji ini, apabila hasilnya sig> 0,05 makatidak terdapat gejala heterokedastisitas,model yang baik adalah tidak terjadiheterokedastisitas.
c. Uji MultikolinearitasMultikolinearitas adalah kejadian
yang mengimformasikan terjadinyahubungan antara variabel bebas. Jikatidak terjadi korelasi dari variabel bebasmaka tidak terdapat masalah padamultikolinearitas. Untuk mendeteksinyaadanya multikolinearitas dapat dilihatmelalui variance inflation factor (VIF) 0.10
d. Uji AutokolerasiUji ini diperlukan apabila data yang
digunakan adalah data time series.Pengujian ini bertujuan untukmengetahui ada tidaknya korelasi antaravariabel dan standar error. Pengujian inimenggunakan metode Durbin-Watson(D-W stat).
Kriteria pengujian Durbin Watsonadalah sebagai berikut:1. Angka D-W stat di bawah -2 berarti
ada autokorelasi positif.2. Angka D-W stat di antara -2 sampai
+2 berarti tidak ada autokorelasi.3. Angka D-W stat di atas +2 berarti
ada autokorelasi negatif.E. Teknis Analisis Data
a. Teknis Analisis Regresi BergandaAnalisis data menggunakan regresi
berganda (multiple regression) untukmenguji pengaruh variabel-variabelindependen terhadap variabel dependen.
Persamaan regresi yang digunakanadalah:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e(Duwi, 2008)
-
16
Dimana :Y : Belanja Daeraha : Koefisien
Konstantab1,b2,b3 : Koefisien
RegresiX1 : Pendapatan Asli
DaerahX2 : Dana
PerimbanganX3 : Lain- Lain
Pendapatan Yang SahE : Error atau
variabel gangguanb. Adjusted R Square (R2)
Koefisien determinasi padaintinya mengukur seberapa jauhkemampuan model dalam menerangkanvariasi variabel dependen. Artinyasemakin besar nilai R maka akansemakin baik model regresi dengan datayang ada, sehingga semakin cepat modelini bisa digunakan untuk menjelaskanvariabel dependen oleh variabelindependen.
c. Uji F StatistikUji F pada dasarnya menunjukkan
apakah semua variabel bebasdimasukkan dalam model pengaruhsecara bersama-sama terhadap variabelterikat. Selain itu, uji F dapat digunakanuntuk melihat model regresi yangdigunakan sudah fixed atau belum,dengan ketentuan bahwa jika value F tabel, berartimodel tersebut fixed dan bisa digunakanuntuk menguji hipotesis.
d. Uji HipotesisUji t (t-test) dilakukan untuk menguji
pengaruh secara parsial antara variabelbebas terhadap variabel tidak bebas denganvariabel lain dianggap konstan, denganasumsi bahwa jika signifikan nilai t hitungyang dapat dilihat dari hasil analisa regresimenunjukkan kecil dari = 5%, berartiterdapat pengaruh antara variabelindependen terhadap variabel. Kriteriapengujiannya adalah sebagai berikut:
t hitung > t tabel, atau < 0,05maka Ha diterima dan Ho ditolak
t hitung < t tabel, atau > 0,05maka Ha ditolak dan Ho diterima
F. Defenisi OperasionalUntuk lebih terarahnya penelitian yang
dilakukan maka dapat dikemukakan defenisioperasional sebagai berikut :
1. Belanja DaerahBelanja daerah adalah semua
pengeluaran rekening kas umum yangmengurangi ekuitas dana lancar, yangmerupakan kewajiban daerah dalam satutahun anggaran yang tidak akan diperolehpembayarannya kembali oleh daerah.Data belanja daerah diambil dari laporanrealisasi APBD akun belanja daerah.
2. Pendapatan Asli DaerahPendapatan Asli Daerah adalah
semua penerimaan daerah yang berasaldari sumber ekonomi asli daerah. PADmerupakan usaha daerah gunamemperkecil ketergantungan dalammendapatkan dana dari pemerintah. DataPAD diambil dari laporan realiasasiAPBD akun pendapatab asli daerah.
3. Dana PerimbanganDana Perimbangan adalah dana
yang bersumber dari penerimaan APBNyang dialokasikan daerah untukmembiayai kebutuhan daerah dalamrangka pelaksanaan desentralisasi. Datadana perimbangan diambil dari laporanrealisasi APBD akun dana perimbangan.
4. Lain-Lain Pendapatan Yang SahLain-lain pendapatan yang sah
adalah seluruh pendapatan daerah selainPendapatan Asli Daerah (PAD), DanaPerimbangan, yang meliputi hibah, danadarurat, dan lain-lain pendapatan yangditetapkan pemerintah. Data lain-lainpendapatan yang sah diambil dari laporanrealisasi APBD akun lain-lainpendapatan yang sah.
-
17
4. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas ResidualHasil pengujian tersebut melihatkanbahwa asymp.sig (2-tailed) lebih besardari yaitu 0.206.sehingga dapat ditarikkesimpulan bahwa data berdistribusimengikuti distribusi normal, karena nilaisignifikasi dari uji normalitas 0,05,artinya uji asumsi klasik untuk regresiberganda terpenuhi.
b. Uji MultikolinearitasHasil perhitungan multikolinearitasmenunjukkan bahwa tidak ada variabelindependen yang memiliki nilai toleranceyang kurang dari 0.1 yang berarti tidakada korelasi antar variabel independenyang nilai nya lebih dari 90% . VariabelPAD (X1) dengan nilai VIF 2.046,variabel dana perimbangan (X2) dengannilai VIF 1.731, dan variabel lain-lainpendapatan yang sah (X3) dengan nilai1.686.Dengan demikian dapat dikatakanbahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel antara satu dengan yang lainnya,variabel independen dalam penelitian inibebas multikolinearitas.
c. Uji HeterokedastisitasDalam uji ini dapat didapat nilaisignifikan untuk variabel PAD, danaperimbangan dan lain-lain pendapatanyang sah adalah 0.639, 0, 315 dan 0,944.Apabila hasil signifikannya > 0.05 makatidak terdapat gejala heterokedastisitas.
d. Uji Autokorelasiangka Durbin-Watson sebesar 1.845 yangberada diantara -2 dan 2.Hal ini dapatdisimpulkan bahwa pada model regresitidak terdapat autokorelasi.
Teknik Analisis Data1. Koefisien Regresi Berganda
BD = 5.433E10 + 1.117 PAD + 1.025 DP +0.966 PL
Dari persamaan di atas dapat dijelaskanbahwa :
1. Nilai konstanta sebesar 5.433E10mengindifikasikan bahwa jika signifikanvariabel independen yaitu PAD, danaperimbangan dan lain-lain pendapatan yangsahadalah nol (konstan) maka nilai belanjadaerah adalah sebesar Rp 5.433E10.
2. Koefisien PAD sebesar 1.117mengindifikasikan bahwa setiappeningkatan PAD satu satuan akanmengakibatkan peningkatan belanja daerahsebesar Rp 1.117.
3. Koefisien dana perimbangan sebesar 1.025mengindifikasikan bahwa setiappeningkatan dana perimbangan satu satuanakan mengakibatkan peningkatan belanjadaerah sebesar Rp 1.025.
4. Koefisien lain-lain pendapatan yang sahsebesar 0.966 mengindifikasikan bahwasetiap peningkatan lain-lain pendapatanyang sah satu satuan akan mengakibatkanpeningkatan belanja daerah sebesar Rp0.966.
Uji Determinan (R2)Adjusted R Squarepada tabel 12
menunjukkan 0.935. Hal ini mengindifikasikanbahwa PAD, dana perimbangan dan lain-lainpendapatan yang sah berpengaruh terhadapbelanja daerah sebesar 93.5 % sedangkan 6.5 %dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdeteksidalam penelitian ini.Uji StatistikDari hasil pengolahan data dengan F-Test(ANNOVA) didapat nilai Fhitung >Ftabel yaitu0.452>0,94 dengan nilai signifikasi sebesar0,000 < 0,05. Karena nilai signifikasi kecil dari0,05 maka model regresi yang digunakansudahfix, sehinggadapat digunakan untukmemprediksi variabel-variabel penelitian.Uji Hipotesis1. Hipotesis pertama adalah PAD
berepengaruh signifikan positif terhadapbelanja daerah. Nilai t tabel pada = 0.05adalah 1.662. Nilai t hitung untuk variabelPAD 3.916, dengan demikian dapatdiketahui bahwa t hitung> t tabel yaitu 3.916 >1.662 ( sig 0.000< 0.05 ). Hal inimenunjukkan bahwa PAD berpengaruhpositif signifikan terhadap belanja daerah,berarti hipotesis pertama diterima.
-
18
2. Hipotesis kedua adalah dana perimbanganberpengaruh signifikan positif terhadapbelanja daerah. Nilai t tabel pada = 0.05adalah 1.662. Nilai t hitung> t tabel yaitu20.682, dengan demikian dapat diketahuibahwa t hitung >t tabel 20.682 > 1.662 ( 0.000< 0.05 ). Hal ini menunjukkan bahwa danaperimbangan berpengaruh signifikan positifterhadap belanja daerah, berarti hipotesiskedua diterima
3. Hipotesis ketiga adalah lain-lain pendapatanyang sah berpengaruh signifikan positifterhadap belanja daerah. Nilai t tabel pada =0.05 adalah 1.662. Nilai t tabel > t hitung 6.906> 1.662 ( 0.000 < 0.005 ). Hal inimenunjukkan bahwa dana perimbanganberpengaruh signifikan positif terhadapbelanja daerah, berarti hipotesis keduaditerima.
A. PembahasanPengaruh PAD terhadap BelanjaDaerahPAD adalah penerimaan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber dalam daerahnyasendiri yang dipungut berdasarkan PeraturanDaerah dan sesuai dengan peraturan yangberlaku.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaPAD berpengaruh signifikan positif terhadapbelanja daerah. Peningkatan PAD akanmeningkatkan belanja daerah. Dalam hal inisesuai dengan teori yang dikemukakanMardiasmo (2004) yang menyatakan denganPAD yang tinggi maka belanja daerah akansemakin besar salah satu nya denganmeningkatnya susidi pemerintah daerah kepadamasyarakat lapisan bawah. Hasil penelitian inisejalan dengan pendapat Aziz et al (2004) dalamSyukriy dan Halim (2003), yang menyatakanbahwa pendapatan asli daerah akanmempengaruhi anggaran belanja pemerintahdaerah atau perubahan pendapatan terjadisebelum perubahan pengeluaran.
Pengaruh Dana Perimbanganterhadap Belanja DaerahDana perimbangan merupakan sumber
pendapatan daerah yang berasal dari APBN yangmendukung pelaksanaan kewenanganpemerintah daerah dalam mencapai tujuanpemberian otonomi kepada daerah, yaitu
terutamauntuk peningkatan pelayanan dankesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa dana perimbanganberpengaruh signifikan positif terhadap belanjadaerah. Peningkatan dana perimbangan akanmeningkatkan belanja daerah. Dalam hal inikebijakan pemerintah daerah dalam jangkapendek disesuaikan dengan dana perimbanganyang diterima.
Hal ini sesuai dengan teori yangdikemukakan Riyanto (2005) yang menyatakanpeningkatan peneluaran pemerintah daerah padaera desentralisasi ini lebih disebabkan oleh alirandana perimbangan yang juga meningkat daripemerintah pusat ke daerah. Hasil penelitian inijuga sesuai dengan teori yang dikatakan Widjaja(2004) bahwa tranfer dana perimbangan yangmeningkat ke daerah akan meningkatkanpengeluaran pemerintah daerah melalui APBD.
Pengaruh Lain-lain Pendapatan YangSah Terhadap Belanja DaerahLain-lain pendapatan yang sah menurut
UU 32/ 2004 pasal 164 ayat 1 tentangpemerintah daerah adalah seluruh pendapatandaerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD),Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, danadarurat, dan lain-lain pendapatan yangditetapkan pemerintah.Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa lain-lain pendapatan yangsahberpengaruh signifikan positif terhadapbelanja daerah. Peningkatanlain-lain pendapatanyang sah akanmeningkatkan belanja daerah.
PENUTUP
KesimpulanKesimpulan yang diperoleh dari hasil
analisis pengaruh PAD, dana perimbangan danlain-lain pendapatan yang sah terhadap belanjadaerah adalah sebagai berikut:1. PAD berpengaruh signifikan positif
terhadap belanja daerah artinya jika PADmeningkat maka belanja daerah jugameningkat.
2. Dana perimbangan berpengaruh signifikanpositif terhadap belanja daerah artinya jikadana perimbangan meningkat maka belanjadaerah juga meningkat.
-
19
3. Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruhsignifikan positif terhadap belanja daerahartinya jika lain-lain pendapatan yang sahmeningkat maka belanja daerah jugameningkat
Keterbatasan Penelitian1. Data yang ada di BPS kurang lengkap
karena kurang lengkap nya angka-angkayang disajikan dalam buku seperti : sumbardalam angka dan kabupaten atau kota disumbar dalam angka.
2. Masih ada nya kabupaten atau kota yangbelum menyerahkan laporan realisasianggaran kepada Dinas Pengelola KeuanganDaerah seperti : Kabupaten Lima PuluhKota dan Kabupaten Solok Selatansehingga pencatatan laporan keuangan padamasing-masing kabupaten ini adalah sebesarRp 0.
SaranDari kesimpulan yang telah diperoleh dari
hasil penelitian ini, maka penulis memberikansaran sebagai berikut:1. Pemerintah daerah diharapkan dapat
mengelola sebaik mungkin pendapatan aslidaerah untuk membiayai belanja daerah,untuk itu diperlukan metode penghitunganpotensi yang sistematis dan rasionalsehingga diperoleh PAD yang rill dimilikidaerah untuk membiayai belanja daerah.
2. Dana perimbangan merupakan sumberpendapatan utama untuk membiayai belanjadaerah. Harus disadari bahwa tidak semuapengeluaran yang direncanakan pentingdilakukan. Pemerintah daerah seharusnyamenguji belanja yang terjadi, barangkaliterdapat pengeluaran yang perlu dikurangiatau tidak usah dilakukan.
3. Masih tingginya ketergantungan pemerintahdaerah pada pemerintah pusat, hal ini dapatdilihat dari besarnya dana perimbangandibandingkan dengan PAD. Bagi pemerintahdaerah usaha yang dapat dilakukan untukmeningkatkan PAD adalah denganintensifikasi dan ekstensifikasi pungutandaerah dalam bentuk retribusi atau pajak,ekplotasi sumber daya alam skemapembentukan kapital (capital formation)
atau investasi daerah melalui penggalangandana atau menarik investor.
4. Penelitian ini hanya meneliti lima tahunpengamatan, untuk peneliti selanjutnya agardapat menambah periode pengamatan.
5. Untuk peneliti selanjutnya, memasukkanvariabel lain yang diduga dapatmempengaruhi belanja daerah sepertipengeluaran pemerintah daerah tahunsebelumnya
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, 2001. Manajemen KuanganDaerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.___________,2007 . Akuntansi KeuanganDaerah. Jakarta : Salemba EmpatAinur Rofiq, 2007. Klasifikasi Belanja Daerah.
http//www.Rofiq.web.id (tanggal 5Januari 2009)
Bastian, indra,2001. Akuntansi Sektor Publik diIndonesia, BPFE-Yogyakarta.Bratakusumah, Deddy Supriady, Dadang
Solihin. 2003. OtonomiPenyelenggaraan PemerintahDaerah. Jakarta: PT GramediaPustaka Utama.
Duwi Priyatno. 2008. Mandiri Belajar SPSS.Jakarta: MediaKom.Halim, Abdul,2002. Akuntansi Sktor Publik
Akuntansi Keuangan Daerah,Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Sktor PublikAkuntansi Keuangan Daerah, EdisiRevisi, Penerbit Salemba Empat,Jakarta.
Josef Riwu Kaho. 2005. Prospek OtonomiDaerah di Negara RepublikIndonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Machfud Sidik dkk.2002. DAU, Konsep,Hambatan, dan Prospek di eraOtoda. Jakarta: Buku Kompas.
Maimunah, Mutiara, 2006. Flypaper Effect PadaDana Alokasi Umum (DAU) danPendapatan Asli Daerah (PAD)terhadap Belanja Daerah PadaKabupaten/Kota di Pulau Sumatra,SNA I, Padang 23-26 Agustus.
-
20
Mardiasmo ,2002. Akuntansi Sektor Publik,Penerbit Andi, Yogyakarta.__________2004. Otonomi & Manajemen
Keuangan Daerah, Penerbit Andi,Yogyakarta.
Merry Bayura. 2009. Analisis PengaruhPendapatan Asli Daerah dan DanaPerimbangan terhadap BelanjaDaerah pada Kabupaten/Kota diSumatera Barat. Skripsi UniversitasNegeri Padang.
Mira Sari. 2007. Dampak Dana alokasi Umumdan Pendapatan Asli Daerahterhadap Belanja Daerah KotaPariaman. Skripsi. UniversitasBung Hatta Padang.
Mudrajad Kuncoro. 2004. Otonomi danPembangunan Daerah. Reformasi,Perencanaan, Strategi dan Peluang.Jakarta. Erlangga.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaankeuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2005 tentangDana PerimbanganPeraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan DaerahPeraturan Pemerintah No 104 tahun 2000tentang Dana PerimbanganPrakosa, Kesit Bambang, 2004. Analisi
Pengaruh Dana Alokasi Umum(DAU) dan Pendapatan Asli Darah(PAD) terhadap Prediksi BelanjaDaerah, JAAI, Vol. 2.
Raksaka Mahi.2005. peran Pendapatan AsliDaerah di Era Otonomi. JurnalEkonomi vol.I. Agustus.
Sundatoko, Djoko, 2003. Dilema OtonomiDaerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.Syukriy dan Halim. 2003. Pengaruh Dana
Alokasi Umum dan Pendapatan AsliDaerah terhadap Belanja Daerah.Jurnal Ekonomi Vol.13. Agustus.Hal. 90-109.
Undang-Undang No.33 tahun 2000 tentangPerimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah.
www.sikd.djapk.go.idwww.indonesia.go.id
-
21
TABULASI DATALaporan Realisasi Pendapatan Asli Daerahdari Tahun 2007-2011
(dalam ribuan rupiah)
NO KABUPATEN/KOTAX1 (Pendapatan Asli Daerah)
2007 2008 2009 2010 2011
1Kota Padang
104,811,238 116,236,692 132,183,034 124,252,133 153,123,173
2Kota Padang Panjang
8,222,690 11,806,747 20,837,750 22,176,271 25,881,510
3Kota Bukittinggi
24,487,523 24,640,435 32,392,202 35,140,170 43,102,510
4Kota Payakumbuh
20,958,395 27,219,768 30,212,387 34,516,670 40,182,474
5Kota Sawahlunto
16,506,272 24,002,196 27,619,949 28,054,771 29,375,396
6Kota Solok
14,498,065 15,598,720 18,677,703 16,912,151 21,435,073
7Kota Pariaman
7,531,860 8,370,700 8,916,702 10,030,480 12,920,749
8Kabupaten Pasaman Barat
18,311,899 21,021,158 24,319,500 28,067,830 29,399,707
9Kabupaten Dharmasraya
16,197,906 22,114,500 37,631,200 54,670,101 45,198,998
10Kabupaten Tanah Datar
23,700,000 26,888,973 31,757,367 35,402,173 42,371,083
11Kabupaten Lima Puluh Kota
11,205,080 13,540,846 20,005,050 23,959,537 20,145,759
12Kabupaten Agam
17,098,795 18,660,392 20,050,000 25,000,000 35,095,420
13Kabupaten KepulauanMentawai 17,580,482 19,052,785 22,957,857 26,284,839 26,119,041
14Kabupaten Padang Pariaman
13,232,600 17,007,200 21,510,000 23,800,000 28,697,771
15Kabupaten Pasaman
14,227,537 24,020,201 22,909,155 17,696,418 22,004,713
16Kabupaten Pesisir Selatan
14,289,976 14,838,226 17,003,137 17,705,050 25,577,800
17Kabupaten Sawahlunto
16,506,272 16,087,520 19,575,768 22,740,585 26,150,268
18Kabupaten Solok
14,291,229 18,086,091 20,300,000 20,636,775 32,570,497
19Kabupaten Solok Selatan
5,978,528 10,736,917 15,938,012 15,590,602 15,822,363
Rata-rata 19.980.860. 23.680.530 28.673.514 30.665.082 35.535.490
Sumber : olahan data dokumentasi BPS dan DPKD sumbar 2012
-
22
Laporan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2007 sampai 2011
(dalam ribuan rupiah)
NO KABUPATEN/KOTAX2 (Dana Perimbangan)
2007 2008 2009 2010 2011
1Kota Padang
630,674,000 723,986,750 720,667,118 720,034,727 810,190,693
2Kota Padang Panjang
206,204,829 249,783,377 260,450,456 245,662,208 275,496,173
3Kota Bukittinggi
257,114,838 285,230,434 287,873,564 276,079,740 311,594,079
4Kota Payakumbuh
240,537,075 278,857,131 288,032,629 272,690,684 293,493,948
5Kota Sawahlunto
215,828,323 234,550,404 251,196,621 265,987,288 268,121,312
6Kota Solok
221,836,482 246,021,006 258,955,786 240,541,846 269,305,504
7Kota Pariaman
244,101,594 278,697,630 288,263,670 275,271,584 300,192,726
8Kabupaten Pasaman Barat
340,918,003 378,967,450 401,147,910 418,249,354 499,945,687
9Kabupaten Dharmasraya
267,579,000 305,580,418 325,883,324 322,398,989 364,220,000
10Kabupaten Tanah Datar
394,057,706 443,226,410 457,795,550 455,551,442 496,768,088
11Kabupaten Lima Puluh Kota
408,536,145 465,409,414 485,609,216 484,677,702 537,314,023
12Kabupaten Agam
443,056,858 497,046,756 495,236,837 510,741,853 561,504,491
13Kabupaten KepulauanMentawai 310,373,906 344,817,174 352,054,420 339,518,931 392,250,745
14Kabupaten Padang Pariaman
426,782,650 483,714,690 494,983,993 489,189,316 553,897,082
15Kabupaten Pasaman
58,441,381 366,644,380 386,931,999 378,900,765 421,345,097
16Kabupaten Pesisir Selatan
458,838,864 517,354,153 520,082,012 540,892,836 616,975,711
17Kabupaten Sawahlunto
215,828,323 330,905,023 334,825,815 342,174,376 390,572,500
18Kabupaten Solok
387,660,000 438,194,726 435,086,731 459,257,497 534,027,816
19Kabupaten Solok Selatan
232,681,000 270,819,041 283,872,640 288,545,019 323,485,693
Rata-rata 313.739.525 375.779.282 385.734.226 385.598.219 432.668.493
Sumber : olahan data dokumentasi BPS dan DPKD sumbar 2012
-
23
Laporan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2007 2011(dalam ribuan rupiah)
NO KABUPATEN/KOTAX3 (Lain-lainPendapatan Yang Sah)
2007 2008 2009 2010 2011
1Kota Padang
25,895,000 27,000,000 38,329,856 382,115,105 210,781,821
2Kota Padang Panjang
2,874,000 2,874,000 4,630,400 7,476,201 7,122,079
3Kota Bukittinggi
9,650,000 4,650,000 10,097,600 3,721,202 4,450,000
4Kota Payakumbuh
4,873,467 4,273,467 4,273,467 4,273,467 23,637,614
5Kota Sawahlunto
5,180,000 10,180,000 11,350,000 19,855,679 73,764,451
6Kota Solok
2,062,748 5,163,815 5,463,815, 8,129,792 23,869,863
7Kota Pariaman
13,200,000 3,200,000 6,691,376 5,556,626 22,068,185
8Kabupaten Pasaman Barat
9,495,390 10,500,000 22,000,000 24,921,832 15,055,404
9Kabupaten Dharmasraya
19,009,901 31,485,180 64,607,826 63,379,549 89,799,020
10Kabupaten Tanah Datar
15,100,000 14,500,000 22,300,000 20,522,785 14,649,698
11Kabupaten Lima Puluh Kota
7,555,449 10,538,600 17,462,783 0.00 80,499,413
12Kabupaten Agam
12,307,998 11,408,000 19,199,129 35,063,865 58,927,591
13Kabupaten Kepulauan Mentawai
4,500,000 7,062,000 18,460,504 5,262,122 22,182,348
14Kabupaten Padang Pariaman
8,542,191 15,611,191 36,142,991 52,933,534 93,247,226
15Kabupaten Pasaman
32,167,000 14,572,000 11,119,072 16,608,987 60,511,199
16Kabupaten Pesisir Selatan
10,908,584 35,599,934 17,179,124 54,412,122 65,425,396
17Kabupaten Sawahlunto
5,180,000 15,140,000 17,549,200 22,090,000 57,537,000
18Kabupaten Solok
22,556,032 9,700,000 10,789,000 11,189,159 56,113,264
19Kabupaten Solok Selatan
17,022,066 7,200,000 11,099,373 0.00 49,977,700
Rata-rata 12.004.201 12.666.220 18.355.027. 38.816.422 54.190.488
-
24
Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2007 - 2011(dalam ribuan rupiah)
NO KABUPATEN/KOTAY (Belanja Daerah)
2007 2008 2009 2010 2011
1Kota Padang
822,329,941 905,872,379 1,038,700,397 1,322,015,024 1,215,235,073
2Kota Padang Panjang
230,896,755 294,251,281 323,418,606 313,987,680 354,099,762
3Kota Bukittinggi
336,617,446 344,741,271 426,463,367 403,957,330 431,357,589
4Kota Payakumbuh
277,692,766 335,311,184 384,854,724 388,135,537 382,010,196
5Kota Sawahlunto
248,514,424 335,936,192 317,442,186 344,423,052 406,807,887
6Kota Solok
266,035,131 331,096,132 357,902,553 197,519,122 402,641,155
7Kota Pariaman
274,185,684 312,461,101 325,207,158 357,836,180 427,901,674
8Kabupaten Pasaman Barat
440,636,865 469,938,206 526,081,725 556,641,739 584,106,144
9Kabupaten Dharmasraya
359,795,920 431,833,099 500,135,514 518,571,639 536,654,758
10Kabupaten Tanah Datar
484,876,400 545,509,411 671,993,863 612,408,953 635,575,677
11Kabupaten Lima Puluh Kota
531,119,008 610,663,547 648,462,064 606,377,200 682,908,486
12Kabupaten Agam
546,361,646 646,670,979 657,407,027 624,577,237 717,151,685
13Kabupaten KepulauanMentawai 364,286,695 424,227,421 609,376,446 545,040,629, 591,219,001
14Kabupaten Padang Pariaman
491,157,915 655,961,355 698,920,663 671,718,177 727,823,704
15Kabupaten Pasaman
378,179,588 414,039,646 466,571,727 440,907,794 527,135,036
16Kabupaten Pesisir Selatan
487,745,994 595,473,285 626,138,650 677,937,774 746,837,638
17Kabupaten Sawahlunto
358,999,123 444,792,866 476,746,133 489,570,134 554,635,962
18Kabupaten Solok
441,777,142 505,983,704 493,436,094 527,010,824 652,838,791
19 Kabupaten Solok Selatan 287,919,026 358,495,491 389,645,035 357,791,757 409,015,840
Rata-rata 401.533.025 471.750.450 523.100.207 524.022.515 578.208.214.
Sumber : olahan data dokumentasi BPS dan DPKD sumbar 2012
Lampiran
A. UJI NORMALITAS MASING-MASING VARIABEL
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
BD PAD DP PL
N 95 95 95 95
Normal Parametersa,,b Mean 4.9972E11 2.7707E10 3.7870E11 2.7206E10
Std. Deviation 1.91011E11 2.51642E10 1.33223E11 4.66059E10
Most Extreme Differences Absolute .097 .273 .109 .280
Positive .097 .273 .109 .270
Negative -.079 -.201 -.090 -.280
Kolmogorov-Smirnov Z .949 2.663 1.059 2.726
Asymp. Sig. (2-tailed) .329 .000 .212 .000
-
25
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
B. UJI NORMALITAS RESIDUAL
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 95
Normal Parametersa,,b Mean -.0000294
Std. Deviation 4.78742253E10
Most Extreme Differences Absolute .109
Positive .105
Negative -.109
Kolmogorov-Smirnov Z 1.066
Asymp. Sig. (2-tailed) .206
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
C. UJI MULTIKOLINEARITAS
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 5.433E10 1.616E10 3.362 .001
PAD 1.117 .285 .147 3.916 .000 .489 2.046
DP 1.025 .050 .715 20.682 .000 .578 1.731
PL .966 .140 .236 6.906 .000 .593 1.686
a. Dependent Variable: BDD. UJI AUTOKORELASI
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R SquareStd. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .968a .937 .935 4.86570E10 1.845
-
26
a. Predictors: (Constant), PL, DP, PADb. Dependent Variable: BD
E. UJI HETEROKEDASTISITAS
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 4.556E10 1.083E10 4.208 .000
PAD .090 .191 .070 .470 .639
DP -.034 .033 -.138 -1.010 .315
PL -.007 .094 -.009 -.070 .944
a. Dependent Variable: ABSUT
F. UJI F
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 3.214E24 3 1.071E24 452.542 .000a
Residual 2.154E23 91 2.367E21
Total 3.430E24 94
a. Predictors: (Constant), PL, DP, PADb. Dependent Variable: BD
G. UJI DETERMINAN
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R SquareStd. Error of the
Estimate
1 .968a .937 .935 4.86570E10
a. Predictors: (Constant), PL, DP, PADb. Dependent Variable: BD
-
27
H. PERSAMAAN REGRESI
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 5.433E10 1.616E10 3.362 .001
PAD 1.117 .285 .147 3.916 .000
DP 1.025 .050 .715 20.682 .000
PL .966 .140 .236 6.906 .000
a. Dependent Variable: BD
I. STATISTIK DESKRIPTIF
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
BD 95 1.98E11 1.32E12 4.9972E11 1.91011E11
PAD 95 5.98E9 1.53E11 2.7707E10 2.51642E10
DP 95 5.84E10 8.10E11 3.7870E11 1.33223E11
PL 95 .00 3.82E11 2.7206E10 4.66059E10
Valid N (listwise) 95