Sistem Kesehatan Nasional

Subsistem Sumber Daya Manusia KesehatanDelvira Parinding (07120100093)

Nathasia Suryawijaya (07120100046)Leni Lukman (07120100006)

Clara Natasya (07120100048)Arlha Aphoria Debinta (07120100068)

Yessy Christina Tanujaya (07120100066)Maria Andrea Feraldho (07120100007)

Pengertian SKN

Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pengelolaan kesehatan: proses/cara mencapai tujuan pembangunan kesehatan melalui pengelolaan subsistem yang terkandung di dalam SKN

Maksud dan Kegunaan SKN

Merupakan dokumen kebijakan pengelolaan kesehatan

Dipergunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan kesehatan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat termasuk badan hokum, badan usaha, dan lembaga swasta.

Perkembangan dan Tantangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan belum memadai, baik dari jumlah, jenis, kualitas tenaga kesehatan yang dibutuhkan.

Selain itu, rasio jumlah dokter di Indonesia adalah 19:100.000 penduduk, jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Filipina, yaitu 58:100.000, atau Malaysia yaitu 79:100.000

Masalah Strategis:

1. Pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan belum memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk pembangunan di daerah terpencil

2. Perencanaan kebijakan dan program sumber daya manusia masih lemah dan belum didukung dengan tersedianya sistem informasi

3. Masih kurang serasi antara kebutuhan dan pengadaan jenis sumber daya manusia, kualitas hasil pendidikan dan pelatihan kesehatan masih belum merata

4. Kurangnya pemberdayaan SDM berkualitasSDM belum sebagaimana mestinya, antara pengembangan karier, sistem penghargaan maupun sanksi

5. Pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia masih kurang, masih membutuhkan dukungan.

Bentuk Pokok Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan

SDM Kesehatan harus mencukupi dalam Jumlah, Jenis, dan Kualitas, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan

Yang termasuk dalam SDM Kesehatan : Tenaga medis Tenaga farmasi Tenaga perawat dan kebidanan Tenaga kesehatan masyarakat Tenaga kesehatan lingkungan Tenaga gizi Tenaga keterapian fisik Tenaga keteknisian medis Tenaga kesehatan lainya ( peneliti kesehatan )

Pemberdayaan SDM Kesehatan menjadi penting karena untuk menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan.

Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, meliputi :Perencanaan kebutuhan dan program SDM yang

diperlukanPengadaan ( pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan

SDM kesehatan )Pendayagunaan SDM Kesehatan, ( peningkatan

kesejahteraan nya)Pembinaan serta pengawasan mutu SDM Kesehatan.

Cara Penyelenggaraan Subsistem Sumber

Daya Manusia Kesehatan

Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Merencanakan kebutuhan SDM kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan kesehatannya baik primer sekunder maupun tersier

Perencanaan SDM kesehatan harus meliputi jenis, jumlah dan kualifikasi harus memperhatikan tujuan dari pembangunan kesehattan dan masalah kesehatan di masa depan

Perencanaan yang dilakukan harus berdasarkan pada bukti nyata di lapangan.

Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Standar pendidikan serta standar pelatihan tenaga kesehatan disesuaikan dengan standar kompetensi dan standar pelayanan yang juga didukung oleh etika profesi

Pemerintah bekerjasama dengan organisasi profesi dan masyarakat bersama-sama menetapkan standar kompetensi standar pendidikan

yang berlaku secara nasional

Pemerintah bertanggungjawab dalam pembangunan kesehatan dengan cara:mengatur pendirian institusi pendidikan pembukaan program pendidikan tenaga

Tujuan:menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang

bermutu dan dapat bersaing secara global

Titik berat:Dinamika pasar baik dalam maupun di luar negeriKemampuan pengadaan tenaga kesehatan dengan

yang sudah ada

Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk badan regulator profesi yang bertugas:Menyusun berbagai peraturan persyaratanMenentukan kompetensi umumProsedur penetapan kompetensi khusus tenaga

kesehatanMenentukan sertifikasi institusi pendidikan dan

pelatihan profesi

Kompetensi tenaga kesehatan harus setara dengan kompetensi tenaga kesehatan di dunia internasional, sehingga registrasi tenaga kesehatan lulusan dalam negeri dapat diakui di dunia internasional

Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan harus:memenuhi akreditasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Institusi/fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi wajib mendukung penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan

responsif gender yang berorientasi kepada kepentingan peserta didik (student centered)

Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pemerintah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan upaya penempatan tenaga kesehatan yang ditujukan untuk mencapai pemerataan yang berkeadilan dalam pembangunan kesehatan.

Dalam rangka penempatan tenaga kesehatan untuk kepentingan pelayanan public dan pemerataan, Pemerintah/Pemerintah Daerah melakukan berbagai pengaturan untuk memberikan imbalan material atau non-material kepada tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di daerah yang tidak diminati

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta melakukan rekrutmen dan penempatan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan

Pemerintah/Pemerintah Daerah bersama unit pelaksana teknisnya (UPT) dan masyarakat melakukan rekrutmen dan penempatan tenaga penunjang (tenaga masyarakat) yang diperlukan untuk mendukung Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta mengembangkan dan menerapkan pola karir tenaga kesehatan yang dilakukan secara transparan, terbuka, dan lintas institusi melalui jenjang jabatan structural dan jabatan fungsional.

Pemerintah/Pemerintah Daerah, bersama organisasi profesi dan swasta mengupayakan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan karir dan profesionalisme tenaga kesehatan

Pendayagunaan tenaga kesehatan untuk keperluan luar negeri diatur oleh lembaga pemerintah dalam rangka menjamin keseimbangan antara kemampuan pengadaan tenaga kesehatan di Indonesia dan kebutuhan tenaga kesehatan Indonesia di luar negeri serta melindungi hak-hak dan hak asasi manusia tenaga kesehatan Indonesia di luar negeri.

Pendayagunaan tenaga kesehatan warga Negara asing hanya dilakukan pada tingkat konsultan pada bidang tertentu, dalam rangka alih teknologi dan ditetapkan melalui persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tenaga kesehatan warga Negara Indonesia lulusan institusi pendidikan luar negeri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan tenaga kesehatan lulusan dalam negeri

Perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan secara terus menerus (pra jabatan/”pre-service” dan “in-service”)

Perlu dikembangkan dan melaksanakan program pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.

Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

Memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah serta dukungan peraturan undang-undang

Pembinaan dan pengawasan praktik progesi melalui uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan pemberian izin praktek

Sertifikat kompetensi diberikan setelah melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan yang terakreditasi

Registrasi dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang sebagai bentuk pengesahan kompetensi dan dasar pemberian kewenangan melakukan praktik profesi di seluruh wilayah di Indonesia.

Pemberian izin praktik atau izin kerja bagi tenaga kesehatan secara mandiri, harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah kabutan/kota di bidang kesehatan.

Pemberian gaji untuk hidup layak sesuai dengna tata nilai di masyarakat dan beban tugasnya, agar dapat bekerja secara professional.

Pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik/disiplin/hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pelanggaran etik atau disiplin akan dikenakan sanski sesuai peraturan yang berlaku.