3. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Dalam ...
Transcript of 3. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Dalam ...
Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Dalam Pemberdayaaan Potensi
Pariwisata
1Alimas Jonsa, 2Erly Hasyim, 2Abd. Karim, & 3Nanda Safangawan
Pengutipan: Jonsa, A., Hasyim, E., Karim, A. & Safangawan, N. (2019), Peran Pemerintah
Daerah Kabupaten Simeulue Dalam Pemberdayaaan Potensi Pariwisata, Public
Administration Journal, 1 (4), 318-334.
1Dosen Peneliti Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Teuku Umar Meulaboh 2Praktisi Aktor Pemberdayaan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh 3Peneliti Dan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UTU
Email: [email protected]
(Submitted: 15-01-2019, Revised: 02-03-2019, Accepted: 15-10-2019)
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue dalam
pemberdayaan Potensi Pariwiwsata, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
fokus pada bagaimana peran pemerintah daerah kabupaten simeulue dalam pemberdayaan
potensi pariwisata yang kedua adalah apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam
melakukan pemberdayaan potensi pariwisata. Adapun Metodologi Penelitian yang dilakukan
dengan metode pendekatan kualitatif melalui analisis deskriptif dan fenomenologis.
Pemilihan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dengan pertimbangan
bahwa fenomena tentang Peran pemerintah daerah dalam Pemberdayaan potensi pariwisata
merupakan variabel yang dapat diamati secara langsung. Adapun Hasil Penelitian yang
ditemukan adalah dalam penelitian ini Kabupaten Simeulue yang memiliki potensi yang
sangat besar pada sektor pariwisata bahari menjadi faktor pendukung utama dalam
mewujudkan masyarakat Simeulue yang menuju sejahtera. Namun dalam hal ini, dalam
rangka mewujudkan masyarakat Simeulue yang sejahtera dari pemberdayaan potensi sumber
daya alam pada sektor pariwisata memiliki proses berkelanjutan serta dibutuhkan peranan
yang berdedikasi dari pemerintah daerah dan seluruh unsur masyarakat di kabupaten
Simeulue. Pemberdayaan dan tata kelola pariwisata merupakan kewenangan dari pada
pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam UU nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata,
bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia tuhan yang maha esa, serta peninggalan
sejarah, seni dan juga budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan
modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahtraan rakyat
sebagaimana terkandung dalam pancasila dan pembukaan undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 dan diatur dalam qanun Aceh nomor 8 tahun 2013 yaitu
tentang kewenangan pemerintah kab/kota dalam pengembangan potensi pariwisata yang ada
di daerahnya sendiri. Selanjutnya Peneliti mencatat bahwa Peran Pemerintah Daerah Dalam
Pemberdayaan Potensi Pariwisata di Kabupaten Simeulue masih berjalan belum maskimal
dan perlu kerja keras. Hal ini bukanlah disebabkan oleh kinerja dari pemerintah daerah
tersebut belum maksimal, namun ketersediaan anggaran dalam pembangunan fasilitas dan
lain-lain menjadi faktor utama dalam keterlambatan pada pengembangan ini Untuk itu daerah
juga perlu Investasi dari daerah luar. Oleh karena itu, pemerintah daerah menyikapi
permasalahan tersebut dengan tetap melakukan pemberdayaan obyek pariwisata secara
bertahap dengan memperioritaskan pembangunan sebanyak 10 dari 20 obyek wisata andalan
kabupaten Simeulue pada tahun 2018.
Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pemberdayaan, Pariwisata.
Alimas Jonsa, Erly Hasyim, Abd. Karim, & Nanda Safangawan: Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue
Dalam Pemberdayaaan Potensi Pariwisata.
319
I. PENDAHULUAN
Wilayah pesisir Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang
melimpah, salah satunya ialah pada sektor pariwisata. Indonesia sangat terkenal dengan
keindahan alam dan panorama pantainya yang sangat mempesona yang menjadi destinasi
wisata lokal bahkan manca negara. Menurut KBBI, pariwisata atau pelancong; Turisme
adalah kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi. Menurut Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Pariwisata adalah " Berbagai macam
kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat,
sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha"., Sedangkan Menurut
Qanun Aceh nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwiataan pada pasal 1 Pariwisata adalah
segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik
wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Pariwisata adalah kegiatan
manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal didaerah tujuan diluar lingkungan
kesehariannya. Sedangkan menururt Koen Meyers (2009) Pariwisata adalah aktivitas
perjalanan yang dilakukan oleh sementara waktu dari tempat semula kedaerah tujuaan dengan
alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa
ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-ujuan lainnya.
Kabupaten simeulue memiliki potensi wisata bahari yang cukup besar. Potensi wisata
didominasi oleh pantai dan pulau yaitu seluas 219,80 Hektar atau 88 persen dari total luas
daerah wisata di Kabupaten simeulue. Hampir setiap kecamatan memiliki potensi wisata
bahari, kecuali kecamatan Teluk Dalam yang memiliki obyek wisata Danau Laut Tawar
Mutiara. Kecamatan dengan luas potensi wisata pantai dan pulau terbesar adalah Simeulue
Cut yaitu 28,5 Hektar. Dari luas tersebut Desa Kota Padang di Pulau Simeulue Cut
merupakan potensi wisata terluas di antara daerah lainnya yaitu 25 Hektar. Besarnya potensi
wisata bahari di pulau tersebut harus didukung dengan infrastruktur transportasi yang
memadai karena jarak lokasi dari Ibukota Kabupaten Simeulue Cut mencapai 68,2 KM.
Berdasarkan jarak lokasi wisata dengan ibu kota kabupaten maka kecamatan dengan
jarak terjauh adalah pulau selaut besar di desa Lewak, kecamatan Alafan yaitu130 km.
Kecamatan Alafanmemiliki potensi wisatapulau antara lain pulau Selaut Besar, pulau Selaut
Kecil (120 km), dan pulau Lekon (101 km). Pembangunan Infrastrukturdan kemudahan akses
kelokasiakan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya sektor pariwisatabahari
dikecamatan-kecamatan yang letaknyajauh dari ibu kota kabupaten.
PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH Volume 1 (4), Oktober – Januari 2019
320
Tabel 1. potensi wisata Kabupaten Simeulue.
No Nama Objek Fasilitas Luas Area Status Tanah
1 Pantai Alus-alus Pondok dan café 6 H Umum
2 Pantai Busung Pondok , Kolam Renang, Cafe,
Kamar Ganti, Tempat Ibadah 16 H Umum
3 Pantai Ganting Pemandian Laut, Perahu, Alat
Renang 5 H Umum
4 Pantai Ujung
Babang Pondok Wisata, Tempat Ibadah 5 H Umum
5 Pulau Siumat Wisata Bawah Laut 10 H Umum
6 Pantai Mataurung Pasir Putih 6 H Umum
7 Pantai Bidadari Tempat renang, Pasir Putih 8 H Umum
8 Pantai Along Selancar ( Surfing ) 7 H Umum
9 Air Terjun Putra
Jaya Tempat Pemandian 2 H Umum
10 Danau Laut Tawar Tempat Mancing Mania 20 H Umum
11 Teluk Lata Aya Pantai Dan Kuburan Tengku di
Ujung 0,5 H Umum
12 Pantai Sefilak Wisata Bahari Diving 5 H Umum
13 Pantai Sigulai Wisata Pantai 8 H Umum
14 Pulau Lasia Wisata Pantai 14 H Umum
15 Pulau Babi Wiata Pantai 15 H Umum
16 Pulau Simanaha Wisata Pantai 2 H Umum
17 Pantai Salur Selancar ( Surfing ) 12 H Umum
18 Makam Teungku di
Ujung Wisata Rohani 2 H Umum
19 Taman Rajo Rayo Wisata Pantai, Kolam Renang 6 H Umum
20 Pulau Pinang Wisata Pantai 2 h umum
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Simeulue 2019
Fasilitas akomodasi dikabupaten Simeulue pada Tahun 2015 adalah dalam bentuk
losmen, wisma, homestay dan graha sebanyak 24 buah seluruhnya berada di kecamatan
Alimas Jonsa, Erly Hasyim, Abd. Karim, & Nanda Safangawan: Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue
Dalam Pemberdayaaan Potensi Pariwisata.
321
Simeulue Timur. Sementara itu jumlah wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Simeulue
pada tahun 2018 mencapai 53.589 orang, terdiri dari 53.429 orang wisatawan domestikdan
dan 1.160 orang wisatawan asing. Puncak kedatangan wisatawan domestik terjadi pada bulan
januari, yaitu pada waktu libur awal tahun, dan juli ketika libur panjang sekolah. Sedangkan
puncak kedatangan wisatawan asing terjadi pada Maret sampai dengan September setiap
tahunnya.
Dalam pemberdayaan potensi sumber daya wilayah pesisir khususnya pada sektor
pariwisata tentunya sangat menguntungkan bagi negara dengan tujuan menunjang
peningkatan kapasitas pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan dan
pengurangan tingkat kemiskinan. Pengembangan suatu tempat yang dijadikan daerah
pariwisata diharapkan menjadi sumber dan potensi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan
yang mampu menggalakan kegiatan ekonomi termasuk kegiatan lain sehingga lapangan
pekerjaan, pendapatan masyarakat, pendapatan derah dan pendapatan negara, serta
penerimaan devisa meningkat melalui upaya pemberdayaan dan pembangunan berbagai
potensi kepariwisataan nasional, dengan tetap memelihara keperibadian bangsa dan
kelestarian fungsi serta mutu lingkungan hidup. Melalui Pemberdayaan potensi pariwisata
yang dimiliki oleh kabupaten Simeulue dengan tujuan dapat mewujudkan Usaha Pariwisata
Aceh yang diatur dalamqanun Aceh nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan pada pasal
12 Pengembangan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya untuk
meningkatkan ekonomi bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar objek dan daya tarik
wisata, dan akselerasi pembangunan Aceh. Hal ini tidak akan terlepas dari peranan
pemerintah pusat dan daerah yang andil dalam melaksanakankewajiban dalammemajukan
pariwisata yang terdapat dikabupaten Simeulue yang diaturdalam Qanun Aceh no.8 tahun
2013 tentang Kepariwisataan.
Kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang telah diatur dalam Qanun Aceh No
8 tahun2013 tentang kepariwisataan pada pasal 6 butir f yaitu pemerintah daerah kabupaten
/kota memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata
dan produk pariwisata yang berada diwilayahnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai peran pemerintah kabupaten Simeulue dalam melakukan
pemberdayaan potensi pariwisata Simeulue dan akan melakukan penelitian dalam bentuk
ilmiah judul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Dalam Pemberdayaan Potensi
Pariwisata”
PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH Volume 1 (4), Oktober – Januari 2019
322
II. TINJAUAN PUSTAKA
1. Penelitian Terdahulu
Penelitian Pertama, dilakukan oleh Resky Sirupang Kanuna, Tahun (2014) dengan
judul “ Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata di Kabupaten
Toraja Utara”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran pemerintah
daerah dalam mengelolah potensi pariwisata dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi
objek wisata terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara. Dilihat dari lingkup masalah dan
tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk
memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti, khususnya peran
pemerintah dareah dalam pengelolaan potensi pariwisata.
Penelitian Kedua dilakukan oleh Fickyana Setyaratih, tahun (2013) dengan judul “
Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Museum” (Studi Kasus
Museum Sonobudoyo Yokyakarta).Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah
dalam mengembangkan potensi wisata museum adalah Penyediaan fasilitas wisata museum
dan kerjasama dengan para stakeholder. Pengembangan potensi wisata museum tidak terlepas
dari pengelolaan museum. Tahapan-tahapan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah
adalah tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, tahap penilaian dan
evaluasi.
2. Kajian Teoritik
Menurut Poerwadarminta (2004) peran adalah suatu yang jadi bagian atau yang
memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Berdasarkan
pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah tugas yang menjadi
tanggung jawab seseorang melaksanakan sesuatu. Hal lain yang menggambarkan mengenai
peran (2003) mengemukakan beberapa dimensi peran sebgai berikut:
Pertama Peran sebagai kebijakan, dengan ini berpendapat bahwa peran merupakan
suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
Kedua Peran sebagai strategi, dengan ini bahwa peran merupakan strategi untuk
mendapatkan dukungan dari masyarakat (public spports). Pendapat ini didasarkan pada suatu
paham bahwa bila mana masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan
dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikandiharapkan oleh
banyak orang atau sekelompokorang terhadap seseorang yang memiliki status atau
kedudukan tertentu.
Alimas Jonsa, Erly Hasyim, Abd. Karim, & Nanda Safangawan: Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue
Dalam Pemberdayaaan Potensi Pariwisata.
323
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 tentang Pemerintah
Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Negara Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Repubik
Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati,
atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan
dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu
hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
kepariwisataan, bahwa keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia tuhan yang maha esa,
serta peninggalan sejarah, seni, dan juga budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan
sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat sebagiman terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan definisi dari qanun Aceh
nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan pada pasal 1, maka Pariwisata adalah segala
sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata
serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Definisi pariwisata memang tidak
pernah persis tetapi pada dasarnya pariwisata merupakan perjalanan dengan tujuan untuk
menghibur yang dilakukan diluar kegiatan sehari-hari yang dilakukan guna untuk
memberikan keuntungan yang bersifat permanen ataupun sementara. Tetapi apabila dilihat
dari segi konteks pariwisata bertujuan untuk menghibur dan juga mendidik.
III. METODE PENELITIAN
a. Metode Penelitian
Menurut Jane Richie dalam Moeleong (2002) penelitian kualitatif adalah upaya untuk
menyajikan dunia sosial, dan perspektif di dalam dunia, dari metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui analisis deskriptif
PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH Volume 1 (4), Oktober – Januari 2019
324
dan fenomenologis. Pemilihan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif
dengan pertimbangan bahwa fenomena tentang Peran pemerintah daerah dalam
mengembangkan potensi pariwisata merupakan variabel yang dapat diamati secara langsung.
Akan tetapi variabel-variabel tersebut memilik keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.
Misalnya saja variabel dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan yaitu
tentang kewenangan pemerintah daerah dan pemerintahan kabupaten/kota dibidang
kepariwisataan, pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan terhadap
pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata,maka peneliti harus mengamati secara
langsung dengan melakukan observasi dan juga wawancara yang kita sebut dalam monev
dengan istilah visitasi atau kunjungan lapangan.
Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam
pelaksanaannya. Langkah-langkah ini sebagai berikut: diawali dengan adanya masalah,
menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data
melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data dan menarik kesimpulan
penelitian.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu
memberikan gambaran mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi
Pariwisata di Kabupaten Simeulue.
b. Sumber Data
Data Primer Menurut Hasan (2002) data primer ialah data yang diperoleh atau
dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang
bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu
atau perseorangan seperti hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan oleh
peneliti.
Data Sekunder Menurut Hasan (2002) data sekunder adalah data yang diperoleh orang
yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada”. Data sekunder merupakan
data yang didapat dari studi kepustakaan, dokumen, Koran, internet dan lainnya, yang
berkaitan dengan kajian yang diteliti oleh penulis.
c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan caramengumpulkan data yang dibutuhkan
untuk menjawab rumusanmasalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat
menggunakan teknik: pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
1. Observasi
Alimas Jonsa, Erly Hasyim, Abd. Karim, & Nanda Safangawan: Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue
Dalam Pemberdayaaan Potensi Pariwisata.
325
Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar
pengamatan dan panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil
Observasi antara lain : ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan,kejadian atau
peristiwa,waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu menyajikan
gambaran realistis perilaku atau kejadian, Menjawab pertanyaan, membantu mengerti
perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran tersebut.
2. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar
pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat Re-
Cheking (Pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya).
Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.
Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan
cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang
yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana
pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatife lama.
3. Dokumentasi
Menurut Soehartono (2008) studi dokumentasimerupakan teknik pengumpulan data yang
tidak langsung ditujukan kepadasubyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat
berupaberbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi
dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yanglangsung mengalami pristiwa,
dokumen sekunderdan jika dokumen dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis
oleh orang ini.
Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, rapat dan catatan kasus (Case
Record) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Akan teteapi,perlu diingat bahwa
dokumen-dokumen iniditulis tidak untuk tujuan penelitiansehingga penggunaanya
memerlukan kecekaan penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan hanya
sebagaipelengkap dari teknikpengumpul data lainnya. Data-data yang diambil dari dokumen
hanya meliputigambaran umum lokasi penelitian yangdiperoleh dari Dinas Pariwisata
kabupaten Simeulue.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil
PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH Volume 1 (4), Oktober – Januari 2019
326
Pemerintah daerah dalam hal pengembangan potensi pariwisata merupakan suatu
kegiatanyang wajib dilakukan sebagai bentuk bagian dari penyelenggaraan negara untuk
meningkatkan PAD dan dapat menunjang kapasitas pendapatan asli masyarakat yang
memiliki tujuan dari pengurangan kemiskinan yang ada di suatu daerah tersebut. Seperti
halnya pemerintah daerah kabupaten Simeulue, Simeulue merupakan daerah kepulauan yang
memiliki sejumlah potensi sumber dayaalam yang ada khususnya pada sektor pariwisata.
Kabupaten Simeulue yang memiliki potensi yang sangat besar pada sektor bahari menjadi
faktor pendukung utama dalam mewujudkan masyarakat Simeulue yang sejahtera. Namun
dalam hal ini, dalam rangka mewujudkan masyarakat Simeulue yang sejahtera dari
pengelolaan potensi sumber daya alam pada sektor pariwisata memiliki proses berkelanjutan
serta dibutuhkanperanan yang berdedikasi dari pemerintah daerah danseluruh unsur
masyarakat di kabupaten Simeulue.
b. Pembahasan
1. Peran pemerintah daerah kabupaten simeulue dalam pemberdayaan potensi
pariwisata.
Pengembangan pariwisata merupakan suatu aspek yang dinamis menuju kabupaten
Simeulue yang maju dan modern. Menurut Iskandar Wiryokusumo(2011), Hakikatnya
pengembangan merupakan upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilaksanakan
secara sadar, terencana, terarah, teraratur dan bertanggung jawab dalam rangka
memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar keperibadian
yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan
serta kemampuan-kemampuan, sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah,
meningkatkan, mengembangkan diri kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan
manusiawi yang optimal secara pribadi mandiri.
Melalui pengelolaan pada sektor pariwisatanya dapat membawa kabupaten Simeulue
menuju pusat destinasi pariwisata domestik dan internasional. Disamping itu, pengembangan
objek pariwisata di kabupaten Simeulue dapat mempertahankan nilai-nilai kebudayaan
Simeulue sebagai produk pariwisata yang akan ditampilkan melalui event-event yang
berskala internasional sehingga akan menunjang minat dan bakat masyarakat untuk selalu
mengembangkan nilai-nilai kebudayaan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten
Simeulue memiliki peran aktif dalam melakukan pengembangan obyek pariwisata, seperti
yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto ( 2002 ) bahwa peran merupakan suatu aspek yang
dinamis kedudukan ( status ), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai
dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Oleh karena itu, pemerintah
Alimas Jonsa, Erly Hasyim, Abd. Karim, & Nanda Safangawan: Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue
Dalam Pemberdayaaan Potensi Pariwisata.
327
daerah dalam menjalankan peranannya dalam mengembangkan obyek pariwisatatersebut
melalui upaya pemberdayaan kepada masyarakat sadar wisata, penyediaan fasilitas-fasilitas
pendukung utama dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang menjadi Rencana
Strategis Pembangunan Jangka Menengah kabupaten Simeulue.
Kabupaten Simeulue memiliki 34 objek pariwisata yang unik dan menarik serta
sangat berpotensi untuk dikembangkandalam rangka mewujudkan masyarakat Simeulue yang
sejahtera. Pengembangan obyek pariwisata dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah
daerah Simeulue merupakan suatu inisiatif untuk menyikapi dari keterbatasan anggaran yang
tersedia. Oleh karena itu, pengembangan potensi pariwisata merupakan rencana strategis
pembangunan jangka panjang yang menjadi target pemerintah daerah dalam kurun waktu
setiap 5 tahun akan diperioritaskan atau lebih difokuskan pada pengembangan 10 obyek dari
34 total keseluruhan obyek pariwisata yang dimiliki oleh kabupaten Simeulue.
a. Sosialisasi dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat
Pemberdayaan kepada masyarakat kabupaten Simeulue merupakan langkah awal dalam
upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan objek pariwisata. Partisipasi serta dedikasi
dari masyarakat itu sendiri merupakan faktor utama mewujudkan masyarakat Simeulue yang
maju. Namun karena keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi kelompok sadar wisata sejak
tahun 2017 baru terbentuk 3 dari 10 desa sadar wisata dan 7 lainnya masih dalam tahap
pengembangan melalui sosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang memiliki objek
pariwisata pada desanya hingga pada tahun 2022 mendatang. Pemberdayaan ini memiliki
tujuan untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran oleh pemerintah daerah dengan tetap
melakukan pengembangan melalui pemberdayaan masyarakat sadar wisata agar desa sadar
wisata dapat menjadikan kegiatan pengembangan objek pariwisata menjadi BUMDES
melalui pemanfaatan anggaran dana desa (ADD). Berikut ini adalah daftar kelompok desa
sadar wisata kabupaten Simeulue :
2. Tabel 2 Kelompok Sadar Wisata
NO Kabupaten/Kota Nama
Kelompok
Sadar Wisata
Alamat Kelompok Ketua Kelompok
1 Simeulue/Sinabang Balla Odeng Desa Busung Rabuan –AR
2 Simeulue/Sinabang Ganting Indah Desa ganting Kasmadi- MS
3 Simeulue/Sinabang Rasem Bano Desa Pulau Siumat Andino
PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH Volume 1 (4), Oktober – Januari 2019
328
Sumber: Dinas Pariwisata kabupaten Simeulue 2019
b. Pengadaan Fasilitas Pendukung Utama
Fasilitas pariwisata merupakan faktor utama untuk meningkatkan daya tarik para
wisatawan disamping memiliki keindahan tersendiri pada setiap objek pariwisatanya namun
perlu didukung pula oleh fasilitas-fasilitas pendukung utama yang terdiri dari pengadaan
fasilitas MCK, tempat beribadah, penginapan-penginapan, gubuk-gubuk istirahat, gedung
pariwisata ( pertunjukan ) dan lain sebagainya. Pengadaan fasilitas akan menjadi daya tarik
para wisatawan karena mampu menyediakan dan memberikan kenyamanan serta
menawarkan kepuasan bagi setiap pengunjung yang datang. Dalam penelitian ini
pengembangan pada setiap objek pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah
kabupaten Simeulue dengan membangun fasilitas-fasilitas pendukung utama sudah
dilaksanakan sejak tahun 2017 dan akan berlanjut sampai pada tahun 2022 mendatang
sebagai rencana strategi pemerintah kabupaten Simeulue pada pengembangan objek
pariwisatanya
c. Pembangunan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan suatu kebutuhan utama atau dasar yang dapat
memajukan dan menghidupkan pariwisata dalam rangka memberikan pelayaan kepada para
wisatawan. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Suwantoro ( 2004 ), Sarana dan prasarana
pariwisata merupakan suatu hal yang mutlak dibutuhkan oleh para wisatawan dalam
perjalanannya yang terdiri dari prasarana air, listrik, jalan, telekomunikasi,terminal, jembatan
dan lain sebagainya.Pemerintah daerah kabupaten Simeulue dalam melakukan
pengembangan obyek pariwisata melalui pembangunan sarana dan prasarana umum ( General
Infrastrucktur ) sebagai penunjang utama dalam menyelenggarakan destinasi pariwisata ialah
sebagai berikut :
Alimas Jonsa, Erly Hasyim, Abd. Karim, & Nanda Safangawan: Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue
Dalam Pemberdayaaan Potensi Pariwisata.
329
Pembangunan dermaga apung dengan sistem jetty sebagai penghubung para
wisatawan untuk mengunjungi pulau Simeulue cut yang merupakan salah satu pulau yang
terletak di kecamatan Simeulue Tengah, kabupaten Simeulue. Pembangunan dermaga apung
ini bertujuan agar para wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau Simeulue Cut dapat
dengan mudah bersandar atau merapat kedermaga. Disamping itu pembangunan dermaga
apung ini dibangun dengan berbagai manfaat salah satunya ialah menjadi spot berfoto para
wisatawan yang datang.
Selanjutnya ialah pembangunan sarana dan prasarana pada salah satu obyek
pariwisata di kabupaten Simeulue ( Pantai Ujung Babang ). Pantai ini merupakan sebuah
objek pariwisata di Simeulue yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan domestik maupun
asing. Pantai ini memiliki keindahan dan menjadi pusat diving center Simeulue karena
memiliki keindahan bawah laut yang memukau dan memanjakan mata. Oleh karena itu
pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dilakukan untuk mendukung pengembangan
obyek pariwisata tersebut. Pembangunan Gazebo atau dermaga dengan sistem jetty bertujuan
untuk memudahkan para wisatawan yang lebih memilih mengunjungi pantai tersebut dari
kota Sinabang dengan menggunakan perahu motor atau alat transportasi laut lainnya sambil
menikmati keindahan dari pulau simeulue melalui pemandangan dari laut menuju pantai
ujung babang yang dapat ditempu selama 15- 20 menit perjalanan dari kota Sinabang.
Pantai ini menjadi salah satu target dari pengembangan obyek pariwisata kabupaten
Simeulue dengan perencanaan pengadaan fasilitas-fasilitas pariwisata yang terdiri dari
pengadaan Fiber Glass Boat ( perahu kaca ) sebagai Sarana untuk para wisatawan yang ingin
PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH Volume 1 (4), Oktober – Januari 2019
330
menyelam. Dengan fiber Glass Boat ( perahu kaca ) para wisatawan akan merasakan
kemudahan untuk mencari spot-spot terbaik dari keindahan bawah laut untuk menyelam.
Fasilitas-fasilitas lainnya seperti perlengkapan menyelam sudah tersedia dan siap
dioperasikan yang berada di dinas pariwisata kabupaten Simeulue.
d. Mempromosikan Obyek Pariwisata Kabupaten Simeulue
Promosi pariwisata merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah
kabupaten Simeulue sebagai bagian dari proses pengembangan obyek pariwisata agar dapat
terekspos dan dikenal oleh orang lain sehingga akan tertarik untuk mengunjungi pulau
Simeulue untuk berwisata. Promosi dilakukan dengan berbagai cara baik itu melalui media
sosial, media cetak maupun dengan mengadakan event-event nasional maupun internasional
yang mengundang para wisatawan untuk berkunjung ke pulau Simeulue.
Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata kabupaten
Simeulue ialah dengan pembuatan film dokumenter yang sudah launching pada bulan juni
2019 ini yang dapat dengan mudah diakses melalui youtube.
Sumber Foto: Youtube.com
Upaya selanjutnya dalam rangka mempromosikan pariwisata di kabupaten Simeulue
ialah dengan mengadakan event-event nasional salah satunya ialah Kemah Wisata yang
dibuka untuk umum dan seluruh kebutuhan selama kemah wisata berlangsung akan
difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten Simeulue.
Alimas Jonsa, Erly Hasyim, Abd. Karim, & Nanda Safangawan: Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue
Dalam Pemberdayaaan Potensi Pariwisata.
331
Event kemah wisata tersebut diadakan dengan tujuan untuk mendatangkan para wisatawan
agar dapat berkunjung ke pulau Simeulue dengan maksud agar mereka mengetahui
keindahan dan potensi pariwisata di Simeulue yang mempunyai peluang untuk di
kembangkan. Kemah wisata maupun event-event lainnya merupakan strategi dari pemerintah
daerah untuk mempromosikan pariwisata di kabupaten Simeulue dengan secara otomatis
setiap wisatawan yang akan datang dengan sendirinya akan mempromosikan pariwisata di
Simeulue melalui akun media sosial mereka dengan mengupload foto maupun video yang
mempunyai background dari pulau Simeulue itu sendiri.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemberdayaan Potensi
Pariwisata di Kabupaten Simeulue
Pemerintah kabupaten Simeulue dalam memainkan perannya terhadap pemberdayaan
potensi pariwisata di pulau Simeulue telah dijalankan sebagai mana pada mestinya dengan
tujuan agar segala upaya yang dilakukan dapat membawa dampak yang nyata kepada
masyarakat pulau Simeulue menuju kesejahtraan. Melalui pemberdayaan, penyediaan
fasilitas-fasilitas, pembangunan sarana dan prasarana serta mempromosikan potensi
pariwisata merupakan aspek dalam pengembangan yang dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten Simeulue. Kesejahtraan dan kemajuan dari obyek pariwisata di kabupaten
Simeulue merupakan tolak ukur dari keberhasilan pemerintah dalam melakukan
pengembangan pariwisata di kabupaten Simeulue.
Dalam meyelenggarakan pemberdayaan obyek pariwisata pulau Simeulue oleh
pemerintah harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang cukup dan partisipasi serta
dedikasi dari seluruh unsur masyarakat dalam setiap prosesnya merupakan faktor pendukung
utama untuk melaksanakan setiap perencanaan pembangunan agar tepat sasaran. Namun dari
hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mencatat bahwa pemerintah daerah dalam
PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH Volume 1 (4), Oktober – Januari 2019
332
melakukan upaya pengembangan pemberdayaan obyek pariwisata di kabupaten Simeulue
berjalan sangat lambat. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ketersedian anggaran yang sangat
minim menjadi faktor penghambat dalam setiap pelaksanaan perencanaan pembangunannya.
Namun pemerintah daerah dalam menyikapi permasalahan tersebut dengan mengupayakan
pengembangan pemberdayaan obyek pariwisata dengan melakukan perencanaan
pemberdayaan skala prioritas, yaitu dengan melakukan pengembangan pemberdayaan pada
obyek-obyek pariwisata andalan atau obyek pariwisata yang sangat berpotensi dan memiliki
peluang yang besar untuk menjadi pusat destinasi pariwisata jika dikembangkan . Dalam hal
ini pemerintah daerah terus mendorong Investasi dalam hal power Sharing bagi hasil dalam
pemberdayaan pariwisata dengan pihak ketiga.
V. KESIMPULAN
Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang peran pemerintah daerah
dalam pemberdayaan potensi pariwisata di kabupaten Simeulue dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
Pemerintah Daerah Dalam melakukan pemberdayaan obyek pariwisata kabupaten
Simeulue, telah melakukan upaya melalui pemberdayaan kepada masyarakat sadar wisata
untuk menunjang minat dari masyarakat akan besarnya peluang peningkatan kapasitas
ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pengembangan obyek pariwisata yang ada di desanya
sendiri. Masyarakat desa sadar wisata dapat mengkelolah potensi pariwisata yang ada di
desanya sendiri dengan memanfaatkan sumber anggaran dana desa ( ADD ) untuk
pengembangan potensi pariwisata menjadi obyek destinasi pariwisata yang dapat
meningkatkan pendapatan pada masyarakat di desa tersebut.
Dalam melakukan pemberdayaan obyek pariwisata kabupaten Simeulue, pemerintah
daerah juga telah melakukan upaya lain melalui pembangunan sarana dan prasarana serta
pengadaan fasilitas-fasilitas umum pendukung utama pariwisata seperti pambangunan
dermaga apung, fasilitas MCK, gubuk-gubuk istirahat, pegadaan fasilitas selam dan lain
sebagainya. Upaya lainnya yang dlakukan dalam pengembangan obyek pariwisata ialah
dengan mempromosikan potensi-potensi pariwisata yang ada dikabupaten Simeulue melalui
media sosial, media cetak dan mengadakan event-event nasional maupun internasional
dengan tujuan agar potensi pariwisata di kabupaten Simeulue dapat dikenal oleh para
wisatawan diseluruh dunia. Pemberdayaan destinasi wisata ada 20 tempat yang paling
mendesak untuk di bangun akan tetapi dalam hal ini yang baru selesai ada 10 Tempat wisata.
Alimas Jonsa, Erly Hasyim, Abd. Karim, & Nanda Safangawan: Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue
Dalam Pemberdayaaan Potensi Pariwisata.
333
Faktor pedukung dan penghambat dalam melakukan pemberdayaan pengembangan
obyek pariwisata oleh pemerintah kabupaten Simeulue ialah pulau Simeulue memiliki obyek
pariwisata yang potensial untuk dapat dikembangkan untuk memajukan serta mensejahtrakan
masyarakat Simeulue, namun keterbatasan ketersedian dari penganggaran pemerintah
kabupaten Simeulue menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan perencanaan
pengembangannya. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan dari pembangunan serta
pengadaan fasilitas-faslitas pariwisata di Simeulue berjalan sangat lambat.
DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
Keban, Yeremias. T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan
Isu. Gava Media. Yogyakarta.
Moleong, J. Lexy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya. Bandung.
Nasution A, Badaruddin. 2005. Isu-isu Kelautan Dari Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut.
Resky Sirupang Kanuna, Tahun 2014 dengan judul” Peranan Pemerintah Daerah Dalam
Pengelolaaan Potensi Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. Skrips. Universitas
Hasanuddin. Makassar
Resky Fickiyana Setyaratih, Tahun 2013 dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam
Mengembankan Potensi wisata Museum” (Studi kasus Museum Sunobudoyo
Yokyakarta)
Skrips. Universitas Negeri Yogyakarta
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Soehartono, Irawan. 2008. Metode Penelitian Sosial. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.
Suyanto dkk. 2006. Metodologi Penelitian Sosial: Berbagi Alternatif Pendekatan. Ed.
Pertama. Cet. Kedua Kencana. Jakarta.
Peraturan-Perundang-Undangan
_____,Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan
_____,Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
_____,Undang-Undang Nomor 10 tThun 2009 tentang Kepariwisataan.
Jurnal Dan Internet
____, Dounloud Senin 5 Agustus 2019 https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf
____,Dounloud Senin 5 Agustus 2019 https://simeuluekab.bps.go.id/publikasi.html
____, Dounloud Senin 5 Agustus 2019 http://simeuluekab.go.id/index.php/page/5/letak-
geografis
____, Dounloud Senin 5 Agustus 2019 ____,
https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-potensi/
____, Dounloud Senin 5 Agustus 2019 https://kbbi.web.id/potensi
PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH Volume 1 (4), Oktober – Januari 2019
334
____, Dounloud Rabu 7 Agustus 2019 https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-
peran.html
____, Dounloud Rabu 7 Agustus 2019 https://jagokata.com/arti-kata/pengembangan.html
____, Dounloud Rabu 7 Agustus 2019 http://digilib.uinsby.ac.id/18163/5/Bab%202.pdf
____, Dounloud Rabu 7 Agustus 2019 http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-10-tahun-
2009-tentang-kepariwisataan.html
____, Dounloud Kamis 8 Agustus 2019 http://statistik.kkp.go.id/sidatik-
dev/Publikasi/src/simeulue.pdf
____, Dounloud Kamis 8 Agustus 2019 http://simeuluekab.go.id/uploads/SKS_2016.pdf
____, Dounloud Kamis 8 Agustus 2019 https://media.neliti.com/media/publications/48274-
ID-statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2016.pdf
____,Dounloud 8 Agustus 2019
http://eprints.uny.ac.id/22194/7/9.%20Ringkasan%20Skripsi.pdf