2018 - Kementerian Pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIN PPHH 2018.pdf · 2019. 8....
Transcript of 2018 - Kementerian Pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIN PPHH 2018.pdf · 2019. 8....
2018
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemaaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura Tahun
2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat negara
dalam pengelolaan pembangunan hortikultura yang diukur berdasarkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
Capaian target pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura tahun 2018
sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan. Atas keberhasilan ini
kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh
pemangku kepentingan dan semua pihak yang telah bekerjasama dengan
baik, dan semoga ke depan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura
akan semakin baik dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan
pertanian.
Sementara itu, berbagai masalah dan hambatan yang ditemui pada tahun
2018 ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program
dan kegiatan di masa mendatang.
Kami berharap informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat
Pengolahan Hasil Hortikultura Tahun 2018 ini dapat menjadi bahan
pertimbangan dan rujukan untuk langkah-langkah perbaikan strategi
pembangunan hortikultura di tahun-tahun yang akan datang.
Direktur
Yasid Taufik
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR LAMPIRAN vi
BAB. I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia
1.5 Dukungan Anggaran
1
5
6
13
14
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 16
2.1 Perencanaan Kinerja 16
2.1. Rencana Strategis
2.1.1. Visi
2.1.2. Misi
2.1.3. Tujuan dan Sasaran
16
17
17
18
2.1.4. Strategi
2.1.5. Arah Kebijakan
2.1.6. Program dan Kegiatan
20
20
27
2.2 Perjanjian Kinerja 35
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 40
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan
3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2018
40
40
3.3 Evaluasi dan Analisis Pencapaian
Kinerja Tahun 2018
3.3.1 Evaluasi dan Analisis Pencapaian
Sertifikasi Standar, Mutu dan
Pemasaran Hortikultura
60
60
3.3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian
Fasilitas Pascapanen dan
Pengolahan Cabai dan Bawang
Merah
61
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemaaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
iii
BAB IV. PENUTUP 65
LAMPIRAN
Halaman
3.3.3 Evaluasi dan Analisis Pencapaian
Fasilitas Teknis Dukungan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura
3.3.4 Evaluasi dan Analisis Pencapaian
Fasilitas Pascapanen dan
Pengolahan Hortikultura Lainnya
62
62
3.4 Akuntabilitas Penganggaran 63
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018
iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
(Januari, 2018)
36
Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
(Juli, 2018)
37
Tabel 3. Struktur Output Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
38
Tabel 4. Struktur Anggaran Dit Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura Berdasarkan
Struktur Output Tahun 2018
39
Tabel 5. Struktur Anggaran Dit Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura Berdasarkan
Kewenangan Pusat dan Daerah Tahun 2018
39
Tabel 6. Capaian Kinerja Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura Berdasarkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
41
Tabel 7. Volume Ekspor Hortikultura Tahun 2018 42
Tabel 8. Target dan Realisasi Volume Ekspor
Hortikultura Tahun 2018
43
Tabel 9. Lokasi Pelayanan Informasi Pasar (PIP)
Komoditas Hortikultura Tahun 2018
44
Tabel 10. Capaian Realisasi Rasio Ketersediaan Informasi
Pasar Komoditas Hortikultura Terhadap
Informasi yang Dibutuhkan
46
Tabel 11. Fasilitas Sarana Prasarana Pascapanen dan 48
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemaaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
v
Pengolahan Hortikultura
Tabel 12. Realisasi Kegiatan Sertifikasi, Standar, Mutu
dan Pemasaran Hortikultura
52
Tabel 13. Realisasi Kegiatan Fasilitas Pascapanen dan
Pengolahan Cabai dan Bawang Merah
53
Tabel 14. Pengukuran Kinerja Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
56
Tabel 15. Pengukuran Kinerja Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
57
Tabel 16. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
Berdasarkan Kewenangan
58
Tabel 17. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
64
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018
vi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Launching Ekspor Manggis di Kabupaten
Limapuluh Kota, Sumatera Barat
43
Gambar 2. Pemanfaatan Bangunan dan Fasilitas Sarana
Pascapanen di Kampar, Riau
49
Gambar 3. Pemanfaatan Bangunan dan Fasilitas Sarana
Pascapanen di Nunukan, Kalimantan Utara
49
Gambar 4. Fasilitas Sarana Pengolahan di Simalungun 49
Gambar 5. Praktek Pemanfaatan Fasilitas Sarana
Pengolahan di Kampar, Riau
49
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemaaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
vii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
(Januari, 2018)
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
(Juli, 2018)
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Komoditas hortikultura telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu
komoditas pertanian yang cukup diminati di pasar. Kondisi ini dipengaruhi
oleh semakin tingginya kesadaran konsumen akan arti pentingnya komoditas
hortikultura yang tidak hanya sebagai kebutuhan pangan tapi juga
mempunyai peran terhadap peningkatan aspek kesehatan, estetika dan
lingkungan. Adanya Undang-Undang nomor 13 tahun 2010 tentang
Hortikultura telah memberikan payung hukum penyelenggaraan
pembangunan hortikultura secara lebih komprehensif dan intensif. Dengan
adanya legislasi ini diharapkan tujuan dari penyelenggaran pembangunan
hortikultura dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan baik dari sasaran
produksi, produktivitas, mutu serta daya saing yang berkesinambungan. Di
sisi lain tuntutan kesehatan dan perkembangan gaya hidup masyarakat
menghendaki produk yang berkualitas baik, menyehatkan, dengan tampilan
menarik dan diproduksi secara ramah lingkungan. Sehubungan dengan hal
tersebut, pelaku usaha hortikultura dituntut untuk dapat meningkatkan daya
saing usahanya antara lain melalui penguasaan dan peningkatan teknologi,
penguasaan dan memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan
kerjasama dan kemitraan usaha, serta pemerintah memberikan dukungan,
fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha hortikultura.
Secara umum tantangan ke depan pembangunan hortikultura dalam kurun
waktu 5 tahun diantaranya: (1) Semakin ketatnya daya saing produk
hortikultura, (2) menyediakan lahan baru untuk pengembangan hortikultura,
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
2
(3) pengelolaan rantai pemasaran yang efisien dan efektif dari lahan produksi
ke pusat-pusat pemasaran, (4) Penurunan ketersediaan sumber daya dan
akses modal investasi, dan (5) krisis global financial yang menyebabkan
permintaan menurun dan lain sebagainya.
Beberapa permasalahan pengembangan hortikultura di Indonesia,
diantaranya rendahnya produksi; produktivitas dan mutu produk hortikultura;
sumberdaya manusia yang kurang mampu atau terampil baik aspek
manajerial maupun aspek teknis;payung hukum yang belum sepenuhnya
menjadi acuan dalam program dan kegiatan hortikultura; kelembagaan
hortikultura yang masih lemah; masih belum optimalnya penerapan teknologi
pengembangan hortikultura khususnya di tingkat hilir (off farm). Hal ini
menyebabkan produk hortikultura nasional kurang berdaya saing baik untuk
pasar domestik maupun ekspor.
Oleh karena itu untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kontribusi sub
sektor hortikultura ke depan diperlukan dukungan semua pihak secara
terintegrasi dan bersinergi sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu yang tidak
kalah penting, adalah pengaturan penyelenggaraan sistem pembangunan
hortikultura yang menuntut kejelasan kewajiban dan kewenangan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan
masyarakat.
Kebijakan pengembangan usaha hortikultura yang semula berorientasi
produksi diarahkan kepada penerapan konsep pengembangan usaha
agribisnis yang utuh yaitu usahatani yang fokus dan terpadu antara usaha
agro input (hulu) kegiatan produksi (on farm) dan pascapanen, pengolahan
(processing) serta pemasaran (off farm), dengan berorientasi pada
peningkatan produksi serta nilai tambah dan daya saing hasil hortikultura.
Wujud pengembangan usaha yang ditujua dalah berkembangnya agribisnis
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
3
baik di hulu maupun di hilir oleh petani dan masyarakat di pedesaan. Hal
tersebut dimaksudkan agar nilai tambah atau added value berada di tingkat
petani dan usaha kelompok/koperasi dapat menjadi profit center di
pedesaan.
Dalam upaya menghasilkan produk hortikultura yang bermutu dan
mempunyai nilai tambah dan daya saing hortikultura, Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Hortikultura (Dit PPHH) pada tahun 2018 melakukan
upaya-upaya seperti penanganan pascapanen dan pengolahan produk yang
baik. Penanganan pasca panen ditujukan agar produk panen tidak mudah
rusak, memperpanjang kesegaran serta kualitasnya tetap terjaga dengan
baik. Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing
tersebut yaitu pengadaan bangsal pascapanen, cold storage, sarana
prasarana pengolahan dan pascapanen, fasilitasi penerapan jaminan mutu
dan pemasaran produk hortikultura. Dengan berbagai kegiatan tersebut
maka diperlukan pembinaan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan
daya saing hortikultura. Pembinaan peningkatan nilai tambah dan daya
saing hortikultura merupakan upaya untuk memelihara dan mengembangkan
kegiatan penanganan pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura agar
dapat memenuhi standar produk yang dibutuhkan oleh konsumen dalam dan
luar negeri.
Pemilihan dan penggunaan sarana dan prasarana yang tepat akan dapat
menghindari produk dari berbagai macam kerusakan, dan menjaga mutu
produk hortikultura yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan nilai jual
dan daya saing produk yang telah dihasilkan.
Dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk
hortikultura, kegiatan Dit PPHH diarahkan untuk meningkatkan efisiensi
pengolahan, standardisasi mutu produk dan keamanan pangan, ramah
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
4
lingkungan dan peningkatan nilai tambah yang berkeadilan (berkelanjutan).
Terdapat tiga kata kunci dalam pengembangan pengolahan hasil pertanian,
termasuk hortikultura, yaitu poktan/gapoktan, pedesaan, dan konsep zero
waste. Ketiga kata kunci tersebut penting dalam perkembangan industri
pertanian nasional. Sesuai dengan Perpres nomor 45 tahun 2015 maka
salah satu fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura adalah merumuskan –
melaksanakan kebijakan, menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
(NSPK), memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan evaluasi dan
dukungan administrasi termasuk kepada usaha peningkatan pascapanen,
pengolahan, dan pemasaran hasil produksi khususnya pada komoditas
aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.
Kegiatan-kegiatan tersebut bermuara pada usaha dalam rangka pencapaian
nilai tambah dan peningkatan kesejahteraan petani hortikultura.
Selanjutnya, sejalan dengan perubahan tugas dan fungsi organisasi di
lingkup Kementerian Pertanian, peningkatan daya saing juga masih menjadi
kebijakan prioritas dalam mendukung program Nawacita Presiden Jokowi
mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan agroindustri.
Pembangunan hortikultura dari pemerintah bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui
Kementerian Pertanian. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Hortikultura
memiliki kebijakan mengalokasikan anggaran tersebut menjadi dana
dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Dukungan dana dekonsentrasi
dan tugas pembantuan tersebut dialokasikan untuk mendukung Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang dilakukan oleh daerah
(provinsi/kabupaten/kota).
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
5
Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan
pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura,setiap akhir tahun Dit PPHH
menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2015 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Dalam melaksanakan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, Dit
PPHH memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada dasar hukum berikut;
1) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pertanian, 2) Permentan Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3
Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
Berdasarkan Permentan No. 43/2015, pasal 485 Dit PPHH mempunyai
tugas yaitu: “Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan,
standardisasi mutu dan pemasaran hasil hortikultura”. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bab VII, Pasal 486 Dit
PPHH menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen,
pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran
dan investasi hortikultura;
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
6
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan,
standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi
hortikultura;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan
pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu
serta pemasaran dan hasil investasi hortikultura;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan
pascapanen, pengolahan standardisasi dan penerapan standar mutu
serta pemasaran dan investasi hortikultura;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan
pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu
serta pemasaran dan investasi hortikultura;
6. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar
mutu di bidang hortikultura; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha Dit PPHH.
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sejalan dengan perombakan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian
Pertanian pada pertengahan tahun 2015, struktur organisasi Direktorat
Jenderal Hortikultura mengalami perubahan, sehingga tugas dan fungsinya
juga mengalami penyesuaian.Oleh karena itu, sejak tahun 2016 susunan
organisasi dan tata laksana unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura
selanjutnya dijabarkan melalui unit-unit kerja Eselon II mengacu pada
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
7
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian termasuk unit kerja Dit
PPHH
Seperti yang tercantum pada Permentan No. 43/2015 Pasal 487, susunan
organisasi pada Dit PPHH terdiri atas:
1. Subdirektorat Pascapanen;
2. Subdirektorat Pengolahan Hasil;
3. Subdirektorat Standardisasi dan Mutu;
4. Subdirektorat Pemasaran dan Investasi;
5. Subbagian Tata Usaha ; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon IIl lingkup Dit PPHH adalah
sebagai berikut:
1. Subdirektorat Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang peningkatan pascapanen hortikultura;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas
Subdirektorat Pascapanen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan
pascapanen sayuran dan tanaman obat, serta buah dan
florikultura;
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
8
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan
pascapanen sayuran dan tanaman obat, serta buah dan
florikultura;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,dan kriteria di
bidang peningkatan pascapanen sayuran dan tanaman obat, serta
buah dan florikultura.;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan
pascapanen sayuran dan tanaman obat, serta buah dan
florikultura;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peningkatan pascapanen sayuran dan tanaman obat serta buah
dan florikultura.
Subdirektorat Pascapanen terdiri atas :
a. Seksi Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat; dan
b. Seksi Pascapanen Buah dan Florikultura
Secara rinci, Seksi Pascapanen Sayuran dan Tanaman obat
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan
kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang peningkatan pascapanen sayuran dan tanaman
obat.
Seksi Pascapanen Buah dan Florikultura mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
9
teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peningkatan pascapanen buah dan florikultura.
2. Subdirektorat Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang peningkatan pengolahan hasil hortikultura.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pengolahan Hasil
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan
pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat, buah dan florikultura;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan
pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat, buah dan florikultura;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang peningkatan pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat,
buah dan florikultura;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan
pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat, buah dan florikultura;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peningkatan pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat, buah dan
florikultura
Subdirektorat Pengolahan Hasil terdiri atas :
a. Seksi Pengolahan Hasil Sayuran dan Tanaman Obat; dan
b. Seksi Pengolahan Hasil Buah dan Florikultura
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
10
Secara rinci, Seksi Pengolahan Hasil Sayuran dan Tanaman obat
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan
kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat.
Seksi Pengolahan Hasil Buah dan Florikultura mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan
teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pengolahanhasil buah dan florikultura.
3. Subdirektorat Standardisasi dan Mutu mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis
dan evaluasi serta koordinasi di bidang perumusan dan harmonisasi
standar, dan penerapan standar mutu hasil hortikultura.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 496,
Subdirektorat Standardisasi dan Mutu menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yiapan penyusunan
kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu
hasil hortikultura;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan
penerapan standar mutu hasil hortikultura;
c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi
dan penerapan mutu hasil hortikultura;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
standardisasi dan penerapan standar mutu hasil hortikultura; dan
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
11
e. Penyiapan koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta
penerapan standar mutu di bidang hortikultura.
Subdirektorat Standardisasi dan Mutu terdiri atas :
a. Seksi Standardisasi; dan
b. Seksi Mutu
Secara rinci, Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan
teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
standardisasi serta koordinasi perumusan dan harmonisasi standar di
bidang hortikultura.
Seksi Pengolahan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis,
supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta koordinasi di bidang
penerapan standar mutu hasil hortikultura.
4. Subdirektorat Pemasaran dan Investasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil
dan investasi hortikultura.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Pemasaran dan
Investasi menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan
pemasaran hasil, promosi dan investasi hortikultura.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
12
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan
pemasaran hasil, promosi, dan investasi hortikultura.;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
peningkatan pemasaran hasil, promosi dan investasi hortikultura;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan
pemasaran hasil, promosi dan investasi hortikultura; dan
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peningkatan pemasaran hasil, promosi dan investasi hortikultura,
Subdirektorat Pemasaran dan Investasi terdiri atas :
a. Seksi Pemasaran dan Promosi; dan
b. Seksi Investasi
Secara rinci, Seksi Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan
teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peningkatanpemasaran hasil dan promosi hortikultura.
Seksi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar,
prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang peningkatan investasi hortikultura.
5. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat
menyurat, serta kearsipan Dit Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
13
6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai jabatan fungsional masing masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional
Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Analis Pasar Hasil Pertanian
masing masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang
ditunjuk Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
- Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
menempatkan pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
dan Analis Pasar Hasil Pertanian pada unit kerja eselon III sesuai
tugas masing masing jabatan fungsional.
- Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur
berdasarkan peraturan perundang undangan.
Secara rinci struktur organisasi Dit PPHH disajikan pada Lampiran 1.
1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia
Jumlah Sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dit PPHH dalam
rangka mendukung pembangunan Pengolahan dan Pemasaran dan Hasil
Hortikultura Tahun 2016 adalah sebanyak 48 orang, dengan golongan I
tidak ada, golongan II sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 31 orang
dan golongan IV sebanyak 10 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis
kelamin yaitu laki-laki sejumlah 24 orang, dan perempuan sebanyak 24
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
14
orang. Sedangkan, rekapitulasi SDM berdasarkan tingkat pendidikan yaitu;
Doktor (S3) tidak ada, Master/Pasca Sarjana (S2) sebanyak 15 orang,
Sarjana (S1) sebanyak 18 orang, SLTA sebanyak 14 orang, SLTP tidak
ada, dan SD sebanyak 1 orang.
Potensi SDM yang dimiliki oleh Dit PPHH ini tersebar pada masing-masing
subdirektorat lingkup Dit PPHH dalam rangka mendukung pencapaian
kinerja sasaran Dit PPHH dan Direktorat Jenderal Hortikultura. Sebaran
pegawai per unit Eselon III adalah sebagai berikut Subdirektorat
Pascapanen sebanyak 10 orang, Subdirektorat Pengolahan Hasil sebanyak
4 orang, Subdirektorat Standardisasi dan Mutu sebanyak 7 orang,
Subdirektorat Pemasaran dan Investasi sebanyak 10 orang, Subbagian
Tata Usaha sebanyak 17 orang.
1.5. Dukungan Anggaran
Pagu anggaran untuk mendukung kegiatan Dit PPHH tingkat pusat dan
daerah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 23.703.494.000,-. Pagu
anggaran tersebut terdiri dari anggaran yang dialokasikan di pusat sebesar
Rp. 2.409.169.000,- dan di daerah sebesar Rp. 21.294.325.000,-.
Sebagian besar anggaran yang diterima oleh Dit PPHH dialokasikan untuk
pelaksanaan kegiatan di daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi dan
dana tugas pembantuan pada 50 satker di provinsi/kabupaten/kota dan 1
satker Direktorat Jenderal Hortikultura di pusat.
Alokasi dana di Satker Pusat dan Daerah sebesar Rp. 23.703.494.000,-.
Yang digunakan untuk mendukung kegiatan Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura di daerah yang dialokasikan di 30 provinsi dan 19
kabupaten/kota senilai Rp. 21.294.325.000,-. yang terdiri dari kegiatan 1)
Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura, (2) Fasilitasi
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
15
Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah, dan (3) Fasilitasi
Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya..
Alokasi dana di pusat sebesar Rp. 2.409.169.000,- dialokasikan untuk
Fasilitasi Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
16
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas beberapa
komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen-komponen tersebut
antara lain; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Evaluasi Kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja meliputi;a) Indikator Kinerja
Sasaran Program (IKSP), b) Rencana Strategis (Renstra), c) Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK). Berikut dipaparkan komponen
terkait Perencanaan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura:
2.1 Rencana Strategis 2016 - 2019
Rencana Strategis (Renstra) Dit PPHH 2016-2019 disusun dengan
mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta Peraturan Menteri
Pertanian Nomor: 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana
Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2016-2019. Namun seiring dengan
dinamika pelaksanaan kegiatan dan perubahan struktur organisasi di
lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian pada
Tahun 2016 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagai unit
kerja baru, maka dilakukan revisi pada Renstra Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2016-2019. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dit
PPHH Tahun 2018 ini mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian
Tahun 2015-2019 (Edisi Revisi), Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura
Tahun 2015-2019 (Edisi Revisi), dan Renstra Dit PPHH Tahun 2015-2019.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
17
Renstra Dit PPHH menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi
serta kebijakan sebagai berikut:
2.1.1 Visi
Visi Dit PPHH mengacu kepada visi Kementerian Pertanian yakni ”Terwujudnya
pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal
untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan
kesejahteraan petani”, maka visi Dit PPHH adalah ”Menjadi institusi yang
peduli dan memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan masyarakat
pertanian sejahtera, handal dan berdaya saing di bidang pengolahan
dan pemasaran hasil hortikultura melalui penyelenggaraan birokrasi
yang profesional dan berintegritas”.
2.1.2 Misi
Untuk mencapai Visi Dit PPHH mengemban Misi sebagai berikut:
1. Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha pengolahan dan
pemasaran petani yang merupakan basis ekonomi perdesaan, yang
nantinya diharapkan sebagai wadah peningkatan peran dari petani
produsen menjadi petani pemasok melalui penerapan manajemen,
teknologi dan permodalan secara profesional.
2. Mengembangkan sistem agroindustri terpadu melalui keterpaduan
sistem penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil
pertanian dan penerapan sistem jaminan mutu, sehingga mampu
memberikan peningkatan pendapatan petani, kesempatan kerja di
pedesaan dan peningkatan nilai tambah produk hortikultura secara adil
dan profesional.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
18
3. Mengembangkan penerapan sistem jaminan mutu hasil hortikultura
secara efektif dan operasional untuk meningkatkan daya saing produk
segar dan olahan, baik di pasar domestik maupun internasional.
4. Meningkatkan daya serap pasar domestik melalui kebijakan promosi
dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien.
5. Meningkatkan akses pasar luar negeri hasil hortikultura melalui
kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan
efisien.
6. Mengembangkan kapasitas institusi Dit PPHH yang professional dan
berintegritas moral tinggi.
2.1.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan Strategis Dit PPHH adalah:
1. Meningkatkan produk hortikultura segar yang aman, bermutu dan
berdaya saing di pasar domestik maupun internasional.
2. Meningkatkan daya saing produk olahan hasil hortikultura melalui
pengembangan diversifikasi produk dan penggunaan teknologi tepat
guna.
3. Menguatkan kelembagaan kelompok/gapoktan dan koperasi dalam
mengembangkan kewirausahaan dan ekonomi kreatif sub sektor
hortikultura.
4. Menciptakan iklim investasi produk hortikultura yang menarik.
5. Meningkatkan pangsa pasar produk nusantara di pasar domestik.
6. Meningkatkan sarana dan kelembagaan pemasaran hasil hortikultura.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
19
7. Meningkatkan kerjasama/kemitraan antar pelaku usaha dan sinergi
antar instansi terkait.
8. Meningkatkan promosi dalam dan luar negeri.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan Sasaran yang ingin
dicapai oleh Dit PPHH yaitu:
1. Meningkatnya produk hortikultura segar yang aman, bermutu dan
berdaya saing di pasar domestik maupun internasional.
2. Meningkatnya daya saing produk olahan hasil hortikultura melalui
pengembangan diversifikasi produk dan penggunaan teknologi tepat
guna.
3. Menguatnya kelembagaan kelompok/gapoktan dan koperasi dalam
mengembangkan kewirausahaan dan ekonomi kreatif sub sektor
hortikultura.
4. Terciptanya iklim investasi produk hortikultura yang menarik.
5. Meningkatnya pangsa pasar produk nusantara di pasar domestik.
6. Meningkatnya sarana dan kelembagaan pemasaran hasil hortikultura.
7. Meningkatnya kerjasama/kemitraan antar pelaku usaha dan sinergi
antar instansi terkait.
8. Meningkatnya promosi dalam dan luar negeri.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
20
2.1.4.Strategi
Strategi yang dikembangkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan
hortikultura diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:
1. Penerapan dan pengawasan standar mutu komoditi strategis dan
keamanan pangan.
2. Pengembangan dan pengelolaan sarana kelembagaan pemasaran
produk hasil pertanian.
3. Pengembangan kewirausahaan dan investasi pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian
4. Pemenuhan permintaan pasar dalam negeri dan penguatan ekspor
komoditas strategis.
Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dit PPHH adalah (1) meningkatnya
ekspor produk hortikultura, (2) penurunan laju volume impor produk
hortikultura, dan (3) meningkatnya penguasaan pasar domestik produk
hortikultura nusantara.
2.1.5 Arah Kebijakan
Mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Pertanian dan tugas pokok
dan fungsi Dit PPHH, maka kebijakan pengembangan Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut :
1. Kebijakan Pascapanen Hasil Hortikultura
Dalam upaya menekan kehilangan hasil produksi dan mempertahankan
mutu hasil hortikultura diperlukan dukungan sarana dan prasarana
penanganan pascapanen. Penanganan pascapanen yang baik harus
mampu menekan kehilangan hasil, memperpanjang umur simpan
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
21
(selflife), mempertahankan kesegaran (vaselife), meningkatkan daya
saing, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi penggunaan
sumber daya sarana, memberikan keuntungan yang optimum untuk
pengembangan hortikultura yang berkelanjutan. Penanganan pascapanen
itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap produk
untuk siap jual.
Kebijakan mendorong penanganan pascapanen diarahkan pada
pembinaan dan bimbingan teknis serta dukungan fasilitasi bangsal
pascapanen/gudang pengering dan peralatan pascapanen lainnya pada
pengembangan kawasan, komoditas utama terutama cabai dan bawang
dan jeruk serta komoditas yang potensi dan berorientasi ekspor maupun
komoditas yang masif. Langkah operasional yang telah dilakukan antara
lain fasilitasi peralatan pascapanen, pengadaan bangsal pascapanen, dan
bimbingan teknis pascapanen.
2. Kebijakan Pengolahan Hasil Hortikultura
Dalam upaya pengembangan pengolahan hasil hortikultura, dengan
karakteristik usaha yang berskala kecil dengan berbagai keterbatasannya,
memerlukan kebijakan pengembangan yang memiliki keunggulan. Salah
satu pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai, adalah pendekatan
kelompok yang memiliki jaringan usaha yang terkait. Pendekatan
pengembangan aktifitas usaha pengolahan secara berkelompok dalam
kegiatan usaha yang sejenis, tentunya dapat meningkatkan kapasitas
serta daya saing usaha, yang kemudian dapat dikembangkan beberapa
usaha yang cakupannya berbeda tetapi masih saling terkait menjadi
bentuk klaster (inti dan plasma). Keunggulan pola klaster ini, mengacu
pada argumentasi bahwa sulit bagi usaha berskala kecil secara individual
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
22
untuk bersaing dengan usaha berskala besar dalam suatu aktifitas yang
sama (economic of scale).
Pengembangan suatu usaha dengan pendekatan claster, dimana
kelompok usaha yang saling terkait dari berbagai jenis usaha dan
beroperasi dalam wilayah yang saling berdekatan, terbukti memiliki
kemampuan untuk tumbuh dan berkembang.
Usaha pengolahan yang berbasis klaster di beberapa negara,
menunjukkan kemampuannya secara berkesinambungan untuk mampu
menembus pasar ekspor, menghasilkan nilai tambah yang memadai,
mampu menyerap tenaga kerja dan sangat responsif terhadap
pemanfaatan inovasi teknologi. Dengan demikian, pengembangan
agroindustri pedesaan, dengan karakter dan kondisi yang ada, pola
pengembangan klaster (inti plasma) merupakan pilihan yang tepat, karena
pelaku usaha pengolahan dapat meningkatkan kapasitas produksi,
meningkatkan akses pasar dan efisiensi usaha sebagai dampak dari
aktifitas usaha yang saling bersinergi.
Optimalisasi potensi perempuan dalam meningkatkan produktivitas
pertanian dapat dilakukan melalui kegiatan produktif di mana kesetaraan
gender menjadi inti pengembangan program peningkatan nilai tambah dan
daya saing produk pertanian. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan
sector pertanian, khususnya usaha usaha agroindustri pedesaan yang
responsif gender sangat diperlukan. Hal tersebut mempunyai peran untuk:
1) menjamin pelaksanaan pembangunan yang lebih mantap,
berkesinambungan, dan mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi,
dengan mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan
kebutuhan perempuan dan laki laki; 2) memperkecil kesenjangan gender
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
23
yang terjadi di berbagai bidang pembangunan; 3) meningkatkan
pendapatan keluarga sehingga dapat mensejahterakan keluarga.
Secara teknis usaha agroindustri terpadu adalah unit usaha yang telah
memperhatikan dan mengembangkan aspek aspek penyiapan bahan
baku yang bermutu, menerapkan prinsip Good Agricultural Practices
(GAP), Good Handling Practices (GHP) dan Good Manufacturing
Practices (GMP), menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil
pertanian khususnya pangan, serta telah memanfaatkan dan mengelola
limbah dengan baik (zero waste). Usaha agroindustri tersebut merupakan
industri pengolahan hasil pertanian skala kecil menengah dan skala rumah
tangga yang pada umumnya berada dan dimiliki warga di pedesaan yang
bergerak dalam usaha pengolahan makanan minuman, biofarmaka,
bioenergi, dan pengolahan hasil samping. Agroindustri terpadu ini
dikembangkan dengan tujuan : meningkatkan nilai tambah hasil panen di
pedesaan, baik untuk konsumsi langsung, maupun untuk bahan baku
agroindustri lanjutan; memberikan jaminan mutu dan harga sehingga
tercapai efisiensi agribisnis; mengembangkan diversifikasi produk sebagai
upaya penggulangan kelebihan produksi atau kelangkaan permintaan
pada periode tertentu; sebagai wahana pengenalan, penguasaan,
pemanfaatan teknologi tepat guna dan sekaligus sebagai wahana peran
serta masyarakat pedesaan dalam sistem agribisnis, dan menjaga
kelestarian lingkungan.
Kebijakan pengembangan pengolahan hasil hortikultura antara lain
dilaksanakan dengan peningkatan nilai tambah melalui agroindustri
pedesaan, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan,
peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui
optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan dan peningkatan
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
24
kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan
lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani.
3. Kebijakan Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura
Kebijakan penerapan jaminan mutu hortikultura meliputi kebijakan di
bidang standardisasi dan mutu. Kebijakan standardisasi merupakan
bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan mutu hasil pertanian
sejak proses penyiapan bahan baku, produksi hingga produk di tangan
konsumen. Penerapan sistem standardisasi secara optimal sebagai alat
pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
proses produksi maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada
akhirnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran
pemasaran komoditi pangan serta mendorng berkembangnya investasi di
sektor pertanian.
Untuk kebijakan mutu hasil pertanian, saat ini masih memfokuskan pada
aspek keamanan dan mutu produk merupakan salah satu syarat yang
harus dipenuhi untuk dapat memenangkan persaingan. Sistem keamanan
pangan dan mutu produk pangan hasil hortikultura harus sudah mulai
diterapkan sejak awal hingga akhir, sehingga diharapkan sistem berjalan
dengan baik. Di era pasar bebas ini industri pangan Indonesia mau tidak
mau harus mampu bersaing dengan masuknya produk industri pangan
negara lain yang telah mapan dalam sistem manajemen mutunya.
Kebijakan pengembangan standardisasi dan mutu yang dilaksanakan
dengan pengembangan standardisasi dan mutu.
4. Kebijakan dan Pemasaran Investasi
Kebijakan yang diambil dalam bidang pemasaran dan investasi
difokuskan pada pengembangan pemasaran dalam negeri yang
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
25
diarahkan bagi terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan, sistem
pemasaran yang efisien dan efektif, meningkatnya posisi tawar
petani/pelaku usaha, serta meningkatnya pangsa pasar produk lokal di
pasar domestik, dan meningkatnya konsumsi terhadap produk pertanian
Indonesia, serta terpantaunya harga komoditas hasil hortikultura di
seluruh provinsi. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan yang
dilaksanakan adalah pengembangan jaringan pemasaran domestik,
pengembangan sarana dan kelembagaan pasar, kebijakan pemantauan
pasar dan stabilisasi harga dan pengembangan Pelayanan Informasi
Pasar (PIP).
PIP bertujuan untuk menciptakan sistem Pelayanan Informasi Pasar yang
cepat, tepat, kontinu, terkini dan dapat dipercaya agar langsung dapat
dimanfaatkan oleh para pengguna informasi, meningkatkan kualitas data
dan informasi pasar, sehingga lebih akurat, terkini, kontinu dan lengkap
serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana kegiatan
pelayanan informasi pasar.
Untuk pengembangan pemasaran internasional dimaksudkan untuk
percepatan peningkatan ekspor hasil pertanian, baik dalam bentuk segar
maupun olahan, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar produk lokal
di pasar internasional dan sekaligus meningkatkan perolehan devisa
negara. Disamping itu, pengembangan pemasaran internasional juga
dimaksudkan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri melalui
kebijakan yang kondusif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang
berlaku pada WTO. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan
pemasaran internasional yang dilaksanakan adalah peningkatan
negosiasi dan advokasi pemasaran internasional, perumusan dan
disiminasi kebijakan pemasaran internasional, peningkatan akses pasar
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
26
komoditi segar/produk olahan ekspor, pengembangan market intelligence
dan database dan penguatan rantai pasok.
Kebijakan pengembangan usaha pertanian yang semula berorientasi
produksi diarahkan kepada penerapan konsep pengembangan usaha
agribisnis yang utuh yaitu usaha tani yang fokus dan terpadu antara
usaha agroinput (hulu) kegiatan produksi (on farm) dan pengolahan
(processing) serta pemasaran dengan berorientasi kepada peningkatan
kesejahter4aan petani dan pelaku usaha disamping peningkatan
produksi. Dengan perkataan lain bahwa wujud pengembangan usaha
yang dituju adalah berkembangnya agribisnis hulu hilir oleh petani dan
masyarakat di pedesaan. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai tambah
atau added value berada pada petani dan usaha kelompok/koperasi
menjadi profit center di perdesaan. Kebijakan dalam pengembangan
investasi dilaksanakan dengan memperkuat 4 (empat) pilar agribisnis
yaitu : Sumberdaya (sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan
kelembagaan usaha), teknologi, permodalan dan pasar.
Untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka dilaksanakan kegiatan
pengembangan kelembagaan usaha dan penguatan manajerial dan
ketrampilan usaha, pengembangan promosi produk dan investasi di
dalam dan di luar negeri, pengembangan dan fasilitasi kemitraan usaha,
pengembangan kawasan produk speciality, pengembangan agrowisata
(hortipark) dan pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
27
2.1.6 Program dan Kegiatan
Program
Program Dit PPHH adalah : “Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing
Hortikultura”, dan hal ini telah sejalan dengan program Direktorat Jenderal
Hortikultura yaitu, “Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura”
Kegiatan
1. Kegiatan Pusat
Kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura di
pusat lebih bersifat pada pembinaan dan pengawalan kegiatan secara
makro serta perumusan kebijakan kebijakan yang dapat memenuhi target
prioritas dari Direktorat Jenderal Hortikultura, meliputi : pengembangan
kebijakan, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan,
pembinaan,bimbingan dan pengawalan teknis terutama kegiatan fasilitasi
di daerah dan manajemen usaha, pengembangan data base dan sistem
informasi publik, promosi produk dan investasi di sektor hortikultura, serta
monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Dalam rangka penyelenggaran suatu organisasi tentunya memerlukan
dukungan/ fasilitasi layanan kantor yang didukung oleh kemampuan dan
kecekatan sumberdaya manusia yang baik. Hal ini akan berpengaruh
terhadap keberhasilan kinerja institusi, di samping tersedianya sumber
dana dan sarana yang memadai serta prosedur tata kelola administrasi
yang baik.
Proses dan pengelolaan kegiatan Dit PPHH didukung oleh layanan
perkantoran yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi keperluan
sarana administrasi, pembinaan kegiatan lapangan, surat menyurat, rapat-
rapat/koordinasi dengan instansi terkait, verifikasi, evaluasi serta
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
28
pendampingan kegiatan terkait fasilitasi barang kekayaan negara,
fasilitasi sarana administrasi, penggandaan laporan, pendataan, serta
kepegawaian di lingkungan perkantoran.
Agar kinerja perkantoran dapat tercapai dengan baik dan efisien, maka
perlu dukungan kemampuan SDM yang handal, tersedianya sarana dan
prasarana kerja yang memadai, prosedur tata kelola administrasi yang
baik dan dukungan dana yang optimal.
Tujuan dan sasaran dapat diwujudkan, Dit PPHH melakukan Peningkatan
Capacity Building bagi staf Dit PPHH. Peningkatan Capacity Building ini
bertujuan untuk pengembangan karakter, memberi motivasi,
meningkatkan persepsi dan kerja sama tim yang kuat.
2. Kegiatan Dekonsentrasi Provinsi
Kegiatan dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di
daerah.Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk
kegiatan Dinas Pertanian Propinsi untuk melakukan pembinaan ke
kabupaten/kota, sehingga kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
sinkronisasi, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan,
penyuluhan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian sehingga
kegiatannya bersifat non fisik. Kegiatannya hampir sama dengan kegiatan
pusat hanya saja ruang lingkupnya lebih kecil yaitu pembinaan dan
pengawalan kegiatan di lingkup Dinas Pertanian kabupaten/kota dari
masing masing propinsi. Kegiatan tersebut meliputi Bangsal Pascapanen,
Sarana Prasarana Pengolahan, Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai
Tambah dan Daya Saing Hortikultura.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
29
a. Bangsal Pascapanen
Dalam rangka pengembangan produk hortikultura yang bermutu
dan berdaya saing di pasar domestik dan internasional, selain
penerapan budidaya yang baik dan benar (Good Agricultural
Practices/GAP), juga diperlukan penanganan pascapanen yang baik
dan benar (Good Handling Practices/GHP). Kegiatan pascapanen
produk hortikultura merupakan salah satu kegiatan dalam usahatani
yang perlu mendapat perhatian, karena menyangkut upaya menekan
kehilangan hasil baik dalam bobot maupun mutu dan memperpanjang
kesegaran produk dan umur simpan. Diperkirakan menurut FAO
tahun 1979 tingkat kerusakan dapat mencapai 30-50% bila
penanganan saat panen kurang tepat.
Penanganan pascpanen hortikultura merupakan salah satu
mata rantai dalam pencapaian standar mutu produk hortikultura.
Aneka ragam produk hortikultura sebelum dipasarkan ke berbagai
pasar atau dijual langsung kepada konsumen, perlu mengalami
perlakuan penyiapan yang pada umumnya dilakukan di bangsal
pascapanen (packing house).
Keterbatasan pengetahuan penanganan pascapanen
hortikultura di Indonesia menyebabkan banyak pelaku usaha
hortikultura yang belum melakukan praktek-praktek penanganan hasil
panen di bangsal pascapanen sehingga mengakibatkan menurunnya/
kehilangan hasil, memperpendek masa simpan dan menurunnya
mutu produk.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
30
b. Sarana Prasarana Pascapanen
Kenyataan di lapangan, walaupun petani sudah menghasilkan aneka
produk buah, sayur, tanaman obat dan florikultura bermutu baik,
namun seringkali masih terjadi kehilangan hasil yang tinggi dan
rendahnya ketersedian produk hortikultura sesuai standar. Petani dan
pelaku usaha masih sering melakukan melakukan penanganan
pascapanen tanpa memperhatikan karakteristik produk dan sarana
pascapanen yang tepat. Oleh karena itu perlu diupayakan
penanganan pascapanen yang baik dan konsisten sepanjang rantai
komoditas mulai pascapanen hingga ke konsumen.
Dalam pelaksanaan kegiatan pascapanen di bangsal pascapanen,
diperlukan juga sarana prasarana pascapanen yang menunjang
kegiatan pascapanen. Selain itu, kegiatan pascapanen yang
dilaksanakan di lapangan juga memerlukan sarana prasarana
pascapanen.
c. Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing
Hortikultura
Kegiatan bimbingan teknis peningkatan nilai tambah dan daya saing
hortikultura terdiri dari Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu
Hortikultura dan Fasilitasi Pemasaran Hortikultura.
Peningkatan daya saing produk pertanian dapat dilakukan melalui
mekanisme penjaminan mutu dan keamanan pangan. Bentuk jaminan
mutu produk hasil pertanian adalah sertifikat jaminan mutu dan atau
label yang menyatakan kesesuaian produk terhadap Standar
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
31
Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal lain yang
diacu. Untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan
pangan, pelaku usaha pertanian harus menerapkan sistem jaminan
mutu dan mengajukan permohonan penilaian (registrasi/sertifikasi) ke
Lembaga Sertifikasi atau Otoritas Kompeten Keamanan
Pangan.Untuk produk pertanian non pangan penjaminan dapat
dilakukan melalui registrasi oleh instansi yang ditunjuk. Kegiatan
penerapan sistim jaminan mutu, pendampingan penerapan Internal
Control System (ICS) dan pendampingan pra inspeksi dalam proses
sertifikasi/registrasi. Sasaran kegiatan fasilitasi sistem jaminan mutu
dan keamanan pangan adalah poktan/gapoktan yang mengusahakan
komoditi hortikultura dan yang telah mendapatkan bantuan sarana
prasarana budidaya, penanganan pascapanen atau pengolahan hasil
hortikultura yang tepat. Kegiatan ini harus melibatkan pembina mutu
atau pendamping dari kabupaten/kota dan provinsi untuk melakukan
pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan dimaksud.
Dalam upaya meningkatkan akses pasar produk pertanian, diperlukan
berbagai perbaikan sarana dan prasarana fisik serta kelembagaan
pemasaran, guna memberikan manfaat yang optimal bagi semua
pelaku usaha yang terlibat. Fasilitasi pemasaran hortikultura
dilakukan dalam bentuk fasilitasi pemasaran di Sub Terminal
Agribisnis (STA), fasilitasi pemasaran untuk kelompok tani atau
gabungan kelompok tani serta fasilitasi untuk Petugas Informasi
Pasar (PIP) di daerah-daerah sentra utama.
Sub Terminal Agribisnis (STA) merupakan suatu tempat/sarana
pemasaran yang dibangun secara spesifik untuk melayani dan
melaksanakan kegiatan distribusi dan pemasaran hasil pertanian
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
32
petani/pelaku usaha pertanian dari sumber produksi ke lokasi tujuan
pemasaran. STA merupakan suatu lembaga yang mapan dan mampu
mengelola pasokan hasil pertanian yang memenuhi syarat dari
sumber produksi ke lokasi tujuan pemasaran, kualitas, kuantitas,
kontinuitas dan harga produk hasil pertanian yang pantas diterima,
baik oleh petani maupun konssumen. Tujuan fasilitasi dan
kelembagaaan STA adalah sebagai sarana untuk menggerakkan dan
memperlancar distribusi/pemasaran hasil pertanian dari sumber
produksi ke lokasi permintaan produk (pasar/konsumen) dan sebagai
fasilitator pemasaran hasil pertanian bagi petani/pelaku usaha
pertanian lainnya. Fasilitasi sarana dan kelembagaan STA di daerah
di danai melalui dana dekonsentrasi berupa dana pengawalan dan
pembinaan STA.
Fasilitasi Pemasaran untuk Poktan/Gapoktan dilakukan untuk
memperkuat peran kelembagaan pemasaran hasil pertanian di tingkat
petani yaitu Poktan PHP (Kelompok Tani Pemasar Hasil Pertanian)
agar dapat membantu petani dalam memperluas jaaringan
pemasaran.Fasilitasi Pemasaran untuk Poktan/Gapoktan disediakan
bagi Poktan/gapoktan yang sudah melaksanakan kegiatan
pemasaran secara rutin namun masih memiliki keterbatasan dalam
penyediaan sarana/prasarana dan kemampuan manajemen
pemasaran.
Fasilitasi dan Pembinaan PIP bertujuan untuk menciptakan sistem
Pelayanan Informasi Pasar yang cepat, tepat, kontinu, terkini dan
dapat dipercaya agar langsung dapat dimanfaatkan oleh para
penggunan informasi, meningkatkan kualitas data dan informasi
pasar sehingga lebih akurat, terkini, kontinu dan lengkap
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
33
meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana kegiatan
pelayanan informasi pasar.
d. Fasilitasi Pengolahan Hasil Hortikultura
Untuk mendukung keberhasilan terhadap pemanfaatan bantuan
sarana dan peralatan alat mesin pengolahan yang telah diadakan Dit
PPHH, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawalan terhadap
poktan/gapoktan penerima bantuan.Dalam melaksanakan pembinaan
dan pendampingan teknis maupun manajemen terhadap kelompok
tani/gapoktan/pelaku usaha dalam pengembangan pengolahan hasil
pertanian perlu dilakukan lebih insentif sehingga pemanfaatan
bantuan peralatan dan mesin dapat berjalan optimal serta
meningkatkan manajemen pengelolaan, efisiensi dan efektifitas unit
pengolahan hasil pertanian. Pembinaan, pengawalan dan
pendampingan dilakukan oleh petugas Dinas Propinsi dan
Kabupaten/Kota kepada kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha di
sejauh mana perkembangan unit pengolahan hasil pertanian di
daerah saat ini wilayah yang menjadi binaannya. Implementasi
program peningkatan nilai tambah dan daya saing dan ekspor
diwujudkan dalam berbagai bentuk fasilitasi bantuan kepada
kelompok sasaran. Sehingga perlu dilihat sejauh mana
perkembangan program dan kegiatan di tingkat lapang.
Perkembangan pembangunan unit pengolah hasil pertanian di daerah
saat ini masih membutuhkan perhatian khusus dalam
operasionalisasinya. Hal ini memberikan gambaran bahwa
perkembangan pengolahan hasil pertanian di daerah harus
memberikan informasi yang dapat dideskripsikan antara lain UPH dan
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
34
kelembagaannya, operasionalisasi, keragaan alat dan mesin, dan
pelaku usahanya.
3. Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Propinsi
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota
dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa
untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
Dana Tugas Pembantuan Propinsi adalah dana yang berasal dari APBN
yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota akan tetapi lokasi anggarannya
berada di propinsi. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan
dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik yaitu bantuan sarana prasarana
pascapanen, bangsal pascapanen dan sarana prasarana pengolahan.
4. Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota
dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa
untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
Dana Tugas Pembantuan Kabupaten adalah dana yang berasal dari
APBN yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota di mana lokasi
anggarannya berada di propinsi. Pendanaan dalam rangka Tugas
Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik yaitu bantuan
sarana prasarana pascapanen, bangsal pascapanen dan sarana
prasarana pengolahan.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
35
2.2 Perjanjian Kinerja
Dit PPHH telah menetapkan standar kinerja pada awal tahun 2018.
Standar kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian
Kinerja/PK(terlampir). Perjanjian kinerja (PK) merupakan
kesepakatan/kontrak kerja antara Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura dengan Direktur Jenderal Hortikultura untuk
melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Program
Direktorat Jenderal Hortikultura.
Pencapaian Sasaran Strategis Dit PPHH yaituberkembangnya komoditas
bernilai tambah dan berdaya saing diukur melalui indikator kinerja.
Anggaran Dit PPHH pada awalnya berjumlah Rp. 23.809.000.000,- .
Perjanjian Kinerja awal pada tahun 2018 ditampilkan pada Tabel 1 berikut.
Pada bulan Juli 2018, Dit PPHH mengalami pemotongan anggaran
menjadi Rp. 23.703.494.000,- dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
mengalami perubahan. Perjanjian Kinerja perubahan tersebut ditampilkan
pada Tabel 2. Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut didasarkan atas
arahan pimpinan untuk menyesuaikan kinerja agar lebih realistis.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
36
Tabel 1. Perjanjian Kinerja (PK) Dit PPHH Tahun 2018 (Januari, 2018)
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura untuk komoditas ekspor dan pengendali impor
1 Volume ekspor hortikultura
212.245,75 Ton*)
2 Rasio ketersediaan informasi pasar komoditas hortikultura terhadap informasi yang dibutuhkan
90%
2 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pertanian pascapanen dan pengolahan hortikultura
1 Rasio Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura yang dimanfaatkan terhadap total Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura
100%
Catatan : *) Volume ekspor hortikultura yang masuk program IKU yaitu mangga, Nenas, manggis, salak, pisang, krisan, kentang, jamur dan jahe
Sumber : Perjanjian Kinerja Dit PPHH Tahun 2018 (Januari, 2018)
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
37
Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) Dit PPHH Tahun 2018 (Juli, 2018)
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura untuk komoditas ekspor dan pengendali impor
1 Volume ekspor hortikultura
212.246 Ton
2 Rasio ketersediaan informasi pasar komoditas hortikultura terhadap informasi yang dibutuhkan
70%
2 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pertanian pascapanen dan pengolahan hortikultura
1 Rasio Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura yang dimanfaatkan terhadap total Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura
90%
Sumber : Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura Tahun 2018 (Juli, 2018)
Struktur output kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura
pada tahun 2018 sesuai dengan RKAKL-2018 terdiri dari (1) Sertifikasi
Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura (5887.055), (2) Fasilitasi
Pasca Panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah (5887.062), (3)
Fasilitasi Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
(5887.063) dan Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
38
Lainnya (5887.064). Struktur output Dit PPHH ditampilkan pada Tabel 3
berikut.
Tabel 3. Struktur Output Dit PPHH Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya Nilai tambah dan daya saing hasil hortikultura
1. Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura
100 Unit
2 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pertanian pascapanen dan pengolahan hortikultura
2. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah
142 Unit
3. Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
12 Bulan
4. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya
6 Unit
Sumber: RKAKL DIPA Tahun 2018
Anggaran Dit PPHH Tahun 2018 terdiri dari anggaran pusat dan daerah.
Adapun struktur anggaran Dit PPHH Tahun 2018 ditampilkan pada Tabel 4
dan 5.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
39
Tabel 4 .Struktur Anggaran Dit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Berdasarkan Struktur Output Tahun 2018
No Output Anggaran (Rp) Target
1 Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura
5.705.500.000 100 Unit
2 Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah
15.110.875.000 142 Unit
3 Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
2.394.625.000 12 bulan
4 Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya
598.000.000 6 Unit
Sumber: RKAKL DIPA Tahun 2018
Tabel 5 .Struktur Anggaran Dit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Berdasarkan Kewenangan Pusat dan Daerah
Tahun 2018
Anggaran Pusat (Rp) Anggaran Daerah (Rp) Total (Rp)
2.409.169.000 21.294.325.000 23.703.494.000
Sumber: RKAKL DIPA Tahun 2018
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
40
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan
Gambaran kinerja Direktorat Pengolahan Hasil Hortikultura Tahun 2018
dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja yang terdapat pada Perjanjian
Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target
yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun
2016 tersebut digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian
kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian
>100%), 2) berhasil (capaian 80 - 100%), 3) cukup berhasil (capaian 60 <
79%), dan 4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah
ditetapkan.
3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2018
Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan pengolahan dan
pemasaran hasil hortikultura yang telah difasilitasi melalui dukungan dana
APBN pada Tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan target kinerja
yang telah ditetapkan dengan pencapaian realisasi target tersebut.
3.2.1 Pencapaian Kinerja Dit PPHH Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2018
Capaian kinerja Dit PPHH Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja
tahun 2018 ditampilkan pada Tabel 6 berikut.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
41
Tabel 6. Capaian Kinerja Dit PPHH Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
No Sasaran Indikator Kinerja
Target Realisasi Persentase
1 Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura untuk komoditas ekspor dan pengendali impor
1 Volume ekspor hortikultura
212.246 Ton
285.824,87 Ton
134,67%
2 Rasio ketersediaan informasi pasar komoditas hortikultura terhadap informasi yang dibutuhkan
70% 94,39% 134,85%
2 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pertanian pascapanen dan pengolahan hortikultura
1 Rasio Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura yang dimanfaatkan terhadap total Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura
90% 100% 111,11%
Sumber Data : Perjanjian Kinerja Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura Tahun 2018
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
42
a. Volume Ekspor Hortikultura
Capaian kinerja volume ekspor komoditas hortikultura dilakukan
dengan menghitung volume ekspor produk pertanian hortikultura
berdasarkan perhitungan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
bulan Januari-Desember 2019, baik komoditas segar dan olahan.
Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2019, komoditas yang
diperhitungkan sebagai total volume ekspor ada 9 (Sembilan)
komoditas yaitu Kentang, Jamur, Mangga, Manggis, Nenas, Pisang,
Salak, Jahe dan Krisan
Berdasarkan perhitungan data volume ekspor komoditas hortikultura
untuk kesembilan komoditas di atas pada tahun 2018 adalah 433.999
ton. Berdasarkan nilai tersebut, diperoleh hasil bahwa capaian kinerja
volume ekspor hortikultura pada tahun 2018 adalah sebesar 204,48%
dari target sebesar 212.246 ton. Volume ekspor komoditas hortikultura
secara rinci ditampilkan pada Tabel 7.
Tabel 7. Volume Ekspor Hortikultura Tahun 2018
No Komoditas Volume Ekspor (Ton)
1 Kentang 5.163
2 Jamur 4.008
3 Mangga 2.568
4 Manggis 38.831
5 Nenas 228.537
6 Pisang 30.373
7 Salak 1.233
8 Jahe 3.203
9 Krisan 59
Total 313.975
Sumber Data : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2019)
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
43
Tabel 8. Target dan Realisasi Volume Ekspor Hortikultura Tahun 2018
No Target (Ton) Realisasi (Ton) Persentase (%)
1 212.246 313.975 147,93
Keberhasilan pencapaian target ini, karena Direktorat Jenderal
Hortikultura melalui Dit PPHH senantiasa melakukan inisiasi dan
perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura
melalui kegiatan peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura.
Beberapa negara tujuan ekspor yang mempersyaratkan rumah kemas
(packing house) yang teregistrasi serta suplai komoditas dari kebun yang
teregistrasi, Dit PPHH melakukan pengawalan dan pendampingan
terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi. Untuk
komoditas Manggis sendiri, telah dilaksanakan juga launching ekspor
Manggis di Bali dan Sumatera Barat.
Gambar 1. Launching Ekspor
Manggis di Kabupaten
Limapuluh Kota, Sumatera
Barat
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
44
b. Rasio Ketersediaan Informasi Pasar Komoditas Hortikultura Terhadap
Informasi Yang Dibutuhkan
Rasio ketersediaan informasi pasar komoditas hortikultura yang
dibutuhkan dihitung dengan membandingkan data informasi pasar
komoditas hortikultura yang tersedia dengan kebutuhan informasi
pasar komoditas hortikultura. Kebutuhan informasi pasar didapatkan
berdasarkan analisis kebutuhan. Informasi pasar meliputi harga
komoditi baik di tingkat produsen maupun eceran, informasi
penawaran, informasi permintaan, ceruk pasar yang tersedia dan lain-
lain. Dalam hal ini, kebutuhan informasi pasar diperoleh dari daerah-
daerah yang mendapatkan alokasi dana Pelayanan Informasi Pasar
Komoditas Hortikultura pada T.A 2018 yang ditampilkan pada Tabel 8.
Tabel 9. Lokasi Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Komoditas Hortikultura
Tahun 2018
No Provinsi Unit PIP
Provinsi Kab/Kota
1 Aceh 1 1
2 Sumatera Utara 1 3
3 Sumatera Barat 1 3
4 Riau 1 1
5 Jambi 1 2
6 Sumatera Selatan 1 3
7 Bengkulu 1 1
8 Lampung 1 2
9 Bangka Belitung 1 1
10 Kepulauan Riau 1 1
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
45
11 DKI Jakarta 1 5
12 Jawa Barat 1 8
13 Jawa Tengah 1 10
14 DIY 1 3
15 Banten 1 2
16 Jawa Timur 1 4
17 Bali 1 2
18 Nusa Tenggara Barat 1 4
19 Nusa Tenggara Timur 1 1
20 Kalimantan Barat 1 3
21 Kalimantan Tengah 1 1
22 Kalimantan Selatan 1 4
23 Kalimantan Timur 1 2
24 Sulawesi Utara 1 1
25 Sulawesi Tengah 1 2
26 Sulawesi Selatan 1 4
27 Gorontalo 1 3
28 Sulawesi Barat 1 2
Jumlah 28 79
Berdasarkan data pada Tabel 8, diperoleh informasi bahwa data informasi
yang diperlukan berasal dari 107 daerah (28 Provinsi dan 79 kab/kota).
Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh hasil bahwa informasi pasar yang
diperoleh tahun 2018 diperoleh dari 101 kabupaten/kota. Kabupaten/kota
yang tidak mengirimkan data antara lain adalah Kota Metro, Kota Jakarta
Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara dan
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
46
Kota Palu. Berdasarkan data di atas, rasio ketersediaan informasi pasar
komoditas hortikultura terhadap informasi yang dibutuhkan pada tahun
2018 adalah sebesar 94,39%. Dengan target sebesar 70% dan realisasi
sebesar 94,39%, maka capaian realisasinya senilai 134,67%. Capaian
realisasi rasio ketersediaan informasi pasar komoditas hortikultura
terhadap informasi yang dibutuhkan ditampilkan pada Tabel 10.
Petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Kota Jakarta Selatan, Kota
Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara pada tahun 2018
tidak melaporkan data PIP kepada server pusat Kementerian Pertanian,
tetapi melaporkannya pada Info Pangan Jakarta. Oleh karena itu, telah
disampaikan kepada pihak yang terkait untuk melaporkan data PIP
kepada server pusat Kementerian Pertanian.
Tabel 10. Capaian Realisasi Rasio Ketersediaan Informasi Pasar
Komoditas Hortikultura Terhadap Informasi yang
Dibutuhkan
No Target (%) Realisasi (%) Persentase (%)
1 70 94,39 134,85%
c. Rasio Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan sarana prasarana pasca
panen dan pengolahan hortikultura yang dimanfaatkan terhadap total
Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan sarana prasarana pasca panen
dan pengolahan hortikultura.
Rasio Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan sarana prasarana pasca
panen dan pengolahan hortikultura yang dimanfaatkan terhadap total
Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan sarana prasarana pasca panen
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
47
dan pengolahan hortikultura dihitung dengan rumus atau formula
sebagai berikut :
Jumlah alsintan dan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura yang dimanfaatkan
Total alsintan dan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura
æ
èç
ö
ø÷x100%
Alat dan atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut alsintan berdasarkan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Atau Mesin
Pertanian adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun
tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen. Prinsip
dasar penanganan pasca panen berdasarkan Permentan 44 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik
(Good Handling Practices) merupakan rangkaian kegiatan setelah panen yang
dilakukan dalam tahapan waktu sesingkat mungkin untuk menghantarkan produk
hortikultura dari lahan produksi ke tangan konsumen dalam keadaan segar dan
baik.
Definisi sarana hortikultura berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2010
tentang Hortikultura dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25
tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura adalah
segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang
dibutuhkan dalam usaha hortikultura. Adapun definisi prasarana hortikultura
berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura adalah
segala sesuatu yang menjadi penunjang utama usaha hortikultura.
Definisi pengolahan hortikultura berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha
Hortikultura adalah proses mengubah secara fisik, kimiawi dan biologis bahan
komoditas hortikultura menjadi produk turunan. Oleh karena itu sarana prasarana
pengolahan hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai
alat dan/atau bahan serta penunjang utama yang dibutuhkan untuk mengubah
secara fisik, kimiawi dan biologis bahan komoditas hortikultura sebagai produk
turunan. Adapun contoh produk turunan hasil pengolahan hortikultura adalah
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
48
bawang merah goreng, pasta cabai, saus cabai, pure buah, keripik buah dan lain-
lain.
Definisi sarana prasarana pascapanen adalah adalah segala sesuatu yang dapat
digunakan sebagai alat dan/atau bahan serta penunjang utama yang dibutuhkan
untuk melakukan proses pascapanen. Berdasarkan definisi di atas, bangsal
pascapanen merupakan salah satu sarana prasarana pascapanen yang dapat
menunjang kegiatan hortikultura.
Tabel 11. Fasilitas Alsintan, Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura
No Provinsi/Kab/Kota Sarana Prasarana
Pascapanen Dan Alsintan
Sarana Prasarana
Pengolahan
Jumlah (Unit)
1 Jawa Barat 4 4 8
2 Kab Bandung 2 2 4
3 Sumedang 2 2
4 Garut 2 2
5 Majalengka 2 1 3
6 Grobogan 1 1
7 Temanggung 2 2
8 Jawa Tengah 6 3 9
9 Magelang 2 2 4
10 Karanganyar 2 2
11 DIY 4 1 5
12 Jawa Timur 4 1 5
13 Banyuwangi 2 2
14 Malang 2 2
15 Lumajang 2 1 3
16 Aceh 4 4
17 Sumatera Utara 4 4
18 Simalungun 2 1 3
19 Sumatera Barat 4 2 6
20 Solok 2 2
21 Riau 2 1 3
22 Jambi 4 4
23 Sumatera Selatan 4 1 5
24 Lampung 6 6
25 Kalimantan Barat 2 2
26 Kalimantan Tengah 2 2
27 Kalimantan Selatan 2 2
28 Kalimantan Timur 4 1 5
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
49
29 Nunukan (Kalimantan Utara)
2 2
30 Sulawesi Utara 2 1 3
31 Minahasa 2 2
32 Donggala 2 2
33 Enrekang 4 2 6
34 Sulawesi Selatan 2 2
35 Bantaeng 1 1
36 Sulawesi Tenggara 4 4
37 Bali 2 1 3
38 Tabanan 2 2
39 Lombok Timur 2 2
40 Bengkulu 2 1 3
41 Banten 2 2 4
42 Bangka Belitung 2 2
43 Gorontalo 2 2
44 Kepulauan Riau 4 4
45 Bone 2 2
Total 120 28 148
Sumber : RKAKL-DIPA Tahun 2018
Pada tahun 2018, jumlah alat dan mesin pascapanen dan pengolahan
hortikultura yang dialokasikan adalah sejumlah 148 unit dan semuanya
mulai dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, realisasinya mencapai 100%.
Gambar 2. Pemanfaatan Bangunan dan Fasilitas Sarana Pascapanen (Kampar, Riau)
Gambar 3. Pemanfaatan Bangunan dan Fasilitas Sarana Pascapanen Di Nunukan, Kalimantan Utara
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
50
3.2.2 Pencapaian Kinerja Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Berdasarkan RKAKL DIPA Tahun 2018
1. Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura
Kegiatan sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura pada tahun
2018 sebanyak 100 unit, dialokasikan pada 22 Provinsi yaitu Jawa Barat,
Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Bengkulu dan Banten.
Berdasarkan pengukuran kinerja sertifikasi standar, mutu dan pemasaran
hortikultura Tahun 2018, dari target output sebanyak 100 unit, dapat
dicapai 85 unit (85%). Realisasi kinerja tersebut ditampilkan pada Tabel
9.
Gambar 4. Fasilitas Sarana Pengolahan di Kab Simalungun
Gambar 5. Praktek Pemanfaatan Fasilitas Sarana Pengolahan di Kab Kampar
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
51
Beberapa daerah yang tidak dapat merealisasikan kegiatan sertifikasi
standar, mutu dan pemasaran hortikultura adalah sebagai berikut :
1. Provinsi DIY tidak dapat merealisasikan targetnya, dari target
sebanyak 6 unit, dapat terealisasi 5 unit. Tidak tercapainya target ini,
karena ada 1 (satu) kelompok tani yang mengundurkan diri dan tidak
siap melaksanakan sertifikasi, menjelang dilaksanakannya sertifikasi.
Kelompok tani yang tidak siap disertifikasi organik tersebut adalah
Kelompok Tani Kumpul Makmur, Jamblangan, Purwobinangun,
Pakem, Sleman.
2. Provinsi Aceh tidak dapat merealisasikan kegiatan sertifikasi standar
mutu dan pemasaran hortikultura yang ditargetkan sebanyak 3 unit.
Tidak terealisasinya kegiatan sertifikasi standar mutu dan pemasaran
hortikultura, karena pada saat mengajukan revisi anggaran, ada
perubahan peraturan terbaru, sehingga tidak dapat direvisi. Mutasi
jabatan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh juga menjadi alasan
keterlambatan melaksanakan revisi anggaran.
3. Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat merealisasikan kegiatan
sertifikasi standar mutu dan pemasaran hortikultura sebanyak 4 unit
dengan alasan pada saat akan dilaksanakan, kondisi di lapangan
sudah terlewat masa panen.
4. Kegiatan Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikulltura di
Provinsi Sulawesi Utara dengan target output sebanyak 5 unit juga
tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut karena keterlambatan
melaksanakan kegiatan, sehingga tidak sempat melaksanakan proses
sertifikasi, meski sudah melakukan penyusunan dokumen sistem mutu
(doksistu).
5. Kegiatan Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikulltura di
Provinsi Jawa Tengah dengan target output sebanyak 6 unit juga tidak
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
52
dapat dilaksanakan. Hal tersebut karena sulit untuk mendapatkan
calon petani/calon lokasi (cp/cl) kelompok tani yang siap untuk
disertifikasi organik.
Walaupun begitu, terdapat Provinsi yang dapat merealisasikan kegiatan
sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura melebihi dari target
yang ditetapkan, yairtu provinsi Sumatera Selatan. Di Provinsi Sumatera
Selatan, dari target sebanyak 5 unit, dapat direalisasikan sebanyak 9 unit.
Tabel 12. Realisasi Kegiatan Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura
No Provinsi/Kab/
Kota
Target
(Unit)
Realisasi
(Unit)
Persentase
(%)
1 Jawa Barat 6 6 100
2 Jawa Tengah 6 0 0
3 DIY 6 5 83,33
4 Jawa Timur 6 6 100
5 Aceh 3 0 0
6 Sumatera Utara 4 4 100
7 Sumatera Barat 6 6 100
8 Jambi 5 5 100
9 Sumatera Selatan 5 9 180
10 Lampung 5 5 100
11 Kalimantan Barat 2 2 100
12 Kalimantan Tengah 2 2 100
13 Kalimantan Selatan 4 0 0
14 Kalimantan Timur 3 3 100
15 Sulawesi Utara 5 0 0
16 Sulawesi Tengah 4 4 100
17 Sulawesi Selatan 6 6 100
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
53
18 Bali 6 6 100
19 Nusa Tenggara Barat 4 4 100
20 Nusa Tenggara Timur 3 3 100
21 Bengkulu 5 5 100
22 Banten 4 4 100
Jumlah 100 85 85
2. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah
Kegiatan Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang
Merah di daerah berjumlah 142 unit yang dialokasikan untuk 24 provinsi
dan 21 kabupaten/kota. Alokasi dan realisasi kegiatan Fasilitas
Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah dapat
direalisasikan 100% (Tabel 13).
Tabel 13. Realisasi Kegiatan Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan
Cabai dan Bawang Merah
No Provinsi
Kabupaten/Kota Target
(Unit)
Realisasi
(Unit)
Persentase
(%)
1 Jawa Barat 8 8 100
2 Bandung 4 4 100
3 Sumedang 2 2 100
4 Garut 2 2 100
5 Majalengka 3 3 100
6 Grobogan 1 1 100
7 Jawa Tengah 9 9 100
8 Temanggung 2 2 100
9 Magelang 4 4 100
10 Karanganyar 2 2 100
11 DIY 5 5 100
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
54
12 Jawa Timur 5 5 100
13 Banyuwangi 2 2 100
14 Malang 2 2 100
15 Lumajang 3 3 100
16 Aceh 4 4 100
17 Sumatera Utara 4 4 100
18 Simalungun 3 3 100
19 Sumatera Barat 5 5 100
20 Solok 2 2 100
21 Riau 3 3 100
22 Jambi 4 4 100
23 Sumatera Selatan 5 5 100
24 Lampung 6 6 100
25 Kalimantan Barat 2 2 100
26 Kalimantan Tengah 2 2 100
27 Kalimantan Selatan 2 2 100
28 Kalimantan Timur 4 4 100
29 Nunukan 2 2 100
30 Sulawesi Utara 3 3 100
31 Minahasa 2 2 100
32 Donggala 2 2 100
33 Sulawesi Selatan 2 2 100
34 Enrekang 6 6 100
35 Bantaeng 1 1 100
36 Bone 2 2 100
37 Sulawesi Tenggara 4 4 100
38 Bali 3 3 100
39 Tabanan 2 2 100
40 NTB Lombok Timur 2 2 100
41 Bengkulu 3 3 100
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
55
42 Banten 4 4 100
43 Bangka Belitung 2 2 100
44 Gorontalo 2 2 100
Jumlah 142 142 100
3. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya
Kegiatan Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya
pada tahun 2018 berjumlah 6 unit yang dialokasikan untuk sarana
pascapanen dan pengolahan selain cabai dan bawang merah. Fasilitasi
pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya dialokasikan di 3
Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat (1 unit), Provinsi Kalimantan Timur
(1 unit) dan Provinsi Kepulauan Riau (4 unit).
Capaian kegiatan Fasilitas Pascapanen dan pengolahan hortikultura
lainnya pada tahun 2018 adalah sebanyak 6 unit atau terealisasi
semuanya.
4. Fasilitasi Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura
Fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura
merupakan dukungan teknis untuk pengawalan dan pendampingan
kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura yang dialokasikan
di pusat. Kegiatan fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran
hasil hortikultura antara lain dalam bentuk bimbingan teknis pascapanen,
bimbingan teknis pengolahan, bimbingan tekis jaminan mutu komoditas
hortikultura strategis, pengawalan dan pendampingan serta monitoring
dan evaluasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
Terget kegiatan fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
56
hasil hortikultura adalah 12 bulan dan dapat terealisasi selama 12 bulan
(100%).
Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Tahun 2018 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 14. Pengukuran Kinerja Dit PPHH Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target * Realisasi** % Kategori
1. Terpenuhinya standar mutu, nilai tambah dan daya saing produk hortikultura
1. Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura
Unit 100 85 85 Berhasil
2. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah
Unit 142 142 100 Berhasil
3. Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Bulan 12 12 100 Berhasil
4. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya
Unit 6 6 100 Berhasil
Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Dit PPHH dapat
dikatakan Berhasil. Hal ini dikarenakan adanya komitmen dan upaya keras dari
Dit PPHH yang dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku
kepentingan dan stakeholders untuk mewujudkan tercapainya kemajuan dan
peningkatan kinerja pembangunan hortikultura.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
57
Walaupun begitu terdapat beberapa daerah yang tidak dapat merealisasikan
kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura pada tahun 2018.
pengukuran kinerja sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura Tahun
2018, dari target output sebanyak 100 unit, dapat dicapai 85 unit (100%).
Realisasi anggaran berdasarkan output adalah sebagai berikut :
1. Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura dengan jumlah
anggaran Rp. 5.495.500.000,- sebanyak 100 unit, terealisasi sejumlah Rp.
4.365.747.218,- (79,44%) sebanyak 85 unit (85%).
2. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah dengan
jumlah anggaran Rp. 15.110.875.000,- dengan target output 142 unit
dapat direalisasikan Rp. 14.572.983.627,- (96,44%), dengan realisasi
output 142 unit (100%).
3. Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
dengan jumlah anggaran Rp. 2.409.169.000,- dengan target output 12
bulan, dapat direalisasikan Rp. 2.374.440.532,- (98,56%), dengan
realisasi output 12 bulan (100%).
4. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya dengan
jumlah anggaran Rp. 598.000.000,- dengan target output 6 unit dapat
direalisasikan sebesar Rp. 566.487.750,,- (94,73%) dengan realisasi
output 6 unit (100%)
Tabel 15. Pengukuran Kinerja Dit PPHH Tahun 2018
Indikator Kinerja
Anggaran Output
Anggaran Realisasi Anggaran
Persentase
(%) Target
Realisasi Persentase
1. Sertifikasi Standar, Mutu dan
5.495.500.000 4.365.747.218 79,44 100 85 85
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
58
Pemasaran Hortikultura (Unit)
2. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah (Unit)
15.110.875.000 14.572.983.627 96,44 142 142 100
3. Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (Bulan)
2.409.169.000 2.374.440.532 98,56 12 12 100
4. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya (Unit)
598.000.000 566.487.750 94,73 6 6 100
Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN
Tabel 16. Realisasi Anggaran Dit PPHH Tahun 2018 Berdasarkan
Kewenangan
Kewenangan Anggaran Realisasi Persentase (%)
1. Pusat 2.409.169.000 2.374.440.532 98,56
2. Daerah 21.294.325.000 19.595.168.595 92,02
Total 23.703.494.000 21.969.609.127 92,69
Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN
Berdasarkan Tabel 16, dapat diketahui bahwa total realisasi anggaran kegiatan
pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura Rp. 21.969.609.127,- (92,69%)
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
59
dari target Rp. 23.703.494.000,- (pusat dan daerah). Anggaran di daerah
adalah sebesar Rp. 21.294.325.000,- dengan realisasi Rp. 19.595.168.595,-
(92,02%). Sedangkan anggaran di pusat adalah sebesar Rp. 2.409.169.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 2.374.440.532,- (98,56%).
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
60
3.3 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja
Tahun 2018
Berdasarkan pengukuran kinerja Dit PPHH Tahun 2018, terdapat 4 (empat)
indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu Sertifikasi Standar, Mutu dan
Pemasaran Hortikultura, Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan
Bawang Merah, Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura, dan Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura
Lainnya yang dikatakan berhasil.
3.3.1 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sertifikasi Standar, Mutu
dan Pemasaran Hortikultura
Dalam rangka mendukung pengembangan sistem jaminan mutu
hortikultura pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Hortikultura telah
mengalokasikan Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran
Hortikultura yang keseluruhan berjumlah 100 unit pada 22 Provinsi
yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Aceh, Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Bengkulu dan Banten.
Provinsi yang tidak dapat merealisasikan output tersebut adalah
Provinsi Aceh (6 unit), DIY (1 Unit), Jawa Tengah (6 unit),
Kalimantan Selatan (4 Unit), dan Sulawesi Utara (4 unit). Provinsi
Sumatera Selatan dapat merealisasikan sebanyak 9 unit dari target
5 unit. Oleh karena itu capaian realisasi Sertifikasi Standar, Mutu
dan Pemasaran Hortikultura sebanyak 85 unit (85 unit).
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
61
Dit PPHH akan lebih intensif dalam melakukan pengawalan dan
pendampingan kegiatan Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran
Hortikultura. Ke depan diharapkan tetap ada kegiatan Bimbingan
Teknis Jaminan Mutu Hortikultura dan Temu Koordinasi dengan
pihak terkait.
3.3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Fasilitas Pascapanen dan
Pengolahan Cabai dan Bawang Merah
Kegiatan lain yang mendukung pascapanen dan pengolahan
hortikultura untuk komoditas strategis cabai dan bawang merah
adalah kegiatan fasilitas pascapanen dan pengolahan cabai dan
bawang merah. Target output dari kegiatan fasilitas pascapanen
dan pengolahan cabai dan bawang merah adalah 142 unit dan
terealisasi seluruhnya. Dit PPHH akan terus melakukan
pengawalan dan pendampingan Fasilitas Pascapanen dan
Pengolahan Cabai dan Bawang Merah, sehingga target output
dapat tercapai dan fasilitas dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Fasilitas bangsal pascapanen dan sarana prasarana pascapanen
dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani untuk melakukan
aktivitas pascapanen seperti sortasi dan grading. Selain itu
terdapat daerah yang memanfaatkan bangsal pascapanennya
sebagai lokasi pasar lelang.
Fasilitas sarana pengolahan cabai dan bawang merah sangat
diperlukan petani ketika produk berlimpah, sehingga dapat diolah
menjadi produk seperti cabai kering, cabai bubuk, sambal cabai,
bawang goreng dan lain-lain. Dit PPHH juga melaksanakan
bimbingan teknis pengolahan cabai dan bawang merah untuk
pendampingannya.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
62
3.3.3 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Fasilitas Teknis Dukungan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil
hortikultura merupakan dukungan teknis untuk pengawalan dan
pendampingan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil
hortikultura yang dialokasikan di pusat. Kegiatan fasilitasi teknis
dukungan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura antara lain
dalam bentuk bimbingan teknis pascapanen, bimbingan teknis
pengolahan, bimbingan tekis jaminan mutu komoditas hortikultura
strategis, pengawalan dan pendampingan serta monitoring dan
evaluasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
Terget kegiatan fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan
pemasaran hasil hortikultura adalah 12 bulan dan dapat terealisasi
selama 12 bulan (100%).
3.3.4 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Fasilitas Pascapanen dan
Pengolahan Hortikultura Lainnya
Kegiatan Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura
Lainnya pada tahun 2018 berjumlah 6 unit yang dialokasikan untuk
sarana pascapanen dan pengolahan selain cabai dan bawang
merah, khususnya untuk komoditas buah. Fasilitasi pascapanen
dan pengolahan hortikultura lainnya dialokasikan di 3 Provinsi,
yaitu Provinsi Sumatera Barat (1 unit), Provinsi Kalimantan Timur
(1 unit) dan Provinsi Kepulauan Riau (4 unit). Capaian kegiatan
Fasilitas Pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya pada
tahun 2018 adalah sebanyak 6 unit atau terealisasi semuanya.
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
63
Keenam fasilitas tersebut adalah 1 unit pengolahan buah di
Sumatera Barat, 1 unit pengolahan buah di Kalimantan Timur, dan
4 unit sarana prasarana pascapanen di Kepulauan Riau. Fasilitas
Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya dialokasikan
pada daerah sesuai potensi dan kebutuhannya.
3.4 Akuntabilitas Penganggaran
Realisasi keuangan berdasarkanlaporan pemantauan keuangan per
tanggal 22 Januari 2018 menurut jenis kewenangan adalah sebesar Rp.
21.969.609.127,- (92,69%) dari target Rp. 23.703.494.000,- (pusat dan
daerah). Realisasi anggaran secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.
Berdasarkan data realisasi anggaran, realisasi anggaran di bawah 90%
adalah untuk kegiatan sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura
yaitu sebesar 79,44%. Realisasi anggaran di bawah 90% tersebut terjadi
karena tidak terealisasinya kegiatan tersebut sebanyak 21 unit yaitu di
Provinsi Aceh (6 unit), DIY (1 Unit), Jawa Tengah (6 unit), Kalimantan
Selatan (4 Unit), dan Sulawesi Utara (4 unit). Walapun begitu realisasi
kegiatan sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura di Provinsi
Sumatera Selatan melebihi target (dari target 5 unit, terealisasi 9 unit).
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
64
Tabel 17. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
Indikator Kinerja
Anggaran
Anggaran Realisasi Anggaran
Persentase
(%)
1. Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura (Unit)
5.495.500.000 4.365.747.218 79,44
2. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah (Unit)
15.110.875.000 14.572.983.627 96,44
3. Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (Bulan)
2.409.169.000 2.374.440.532 98,56
4. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya (Unit)
598.000.000 566.487.750 94,73
Sumber:SmArt-Kemenkeu
Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018
65
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Dit PPHH ini merupakan bagian dari pelaksanaan SAKIP,
sebagai bentuk pertanggungjawaban segenap pimpinan Dit PPHH selaku
penerima mandat Negara dalam melaksanakan pembangunan di sub sektor
Hortikultura pada Tahun 2018. Capaian sasaran strategis Dit PPHH sebagian
besar sudah dianggap berhasil seperti yang ditunjukkan pada capaian kinerja
Keberhasilan Pengolahan dan Pemasaran HasilHortikultura banyak ditentukan
oleh peran institusi lain di luar Dit PPHH.Untuk perbaikan pencapaian kinerja Dit
PPHH kedepan, maka perlu dilakukan beberapa upaya tindak lanjut antara lain;
1) Penerapan SPI secara optimal, 2) Pencermatan pedoman, juklak dan POK agar
kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, 3) Penyempurnaan dokumen-
dokumen, pengawalan dan pembinaan pelaksanaan pengemb123
angan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikulturauntuk pencapaian target
output fisik di lapangan, 4) Pelaksanaan identifikasi CP/CL di tahun sebelumnya,
proses lelang dapat dilakukan di awal tahun, sehingga pelaksanaan kegiatan
dapat dilakukan pada awal tahun, 5) Peningkatan kualitas SDM pengelola
kegiatan hortikultura di pusat dan daerah, 6) Koordinasi secara intensif antara
pelaksana kegiatan di pusat dan daerah.
Kerjasama yang harmonis,sinergis,dan terintegrasi selalu diharapkan agar
kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dapat berjalan dengan
baik dan dapat sejalan dengan peran swasta dan pemangku kepentingan lainnya.
Saran, kritik dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan program dan kegiatan
Dit PPHH ke depan sangat kami hargai.