1$6.$+$.$'(0,. -...
Transcript of 1$6.$+$.$'(0,. -...
NASKAH AKADEMIKUSULAN PERUBAHAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI2018
i
1. KATA PENGANTAR
Reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola
pemerintahan Indonesia. Dengan reformasi birokrasi dapat diwujudkan pelayanan publik
yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan
mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan
culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.
Berdasarkan hal tersebut, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI)
menyusun Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan
Nasional RI sebagai bentuk reformasi birokrasi dalam rangka menjadikan Perpusnas tepat
fungsi, tepat proses dan tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan mandat UU No. 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan dan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak
dan Karya Rekam.
Naskah Akademik memuat Pendahuluan, Kajian Teoritis dan Praktek Empiris,
Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, Usulan Struktur, dan Dampak
Struktur Baru Terhadap Organisasi Inti Dengan demikian, Naskah Akademik ini diharapkan
bisa memberi gambaran pengembangan Perpusnas RI ke depan dalam rangka menjalankan
fungsi wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk
meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
Kami mengucapkan terimakasih kepada para pihak khususnya Biro Hukum dan
Perencanaan, Sekretariat Utama Perpusnas RI selaku penyusun Naskah Akademik. Semoga
Naskah Akademik ini bermanfaat.
Jakarta, Juli 2018
Kepala Perpustakaan Nasional RI
ttd
Muhammad Syarif Bando
i
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Permasalahan, Kebutuhan atau Peluang Yang Harus Diatasi 3
1.2.1. Internal Perpustakaan Nasional RI 3
1.2.2. Eksternal Perpustakaan Nasional RI 17
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS 25
2.1. Gambaran Perpustakaan Nasional RI 25
2.2. Studi Awal Kelembagaan Organisasi Perpusnas RI 36
2.3. Regulasi Tentang Perpustakaan Nasional di Beberapa Negara 42
2.3.1. Inggris 42
2.3.2. Republik Federasi Jerman 43
2.3.3. Spanyol 44
2.3.4. Italia 45
2.3.5. Australia 46
2.3.6. Republik Cekoslowakia 47
2.3.7. Finlandia 49
ii
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT 51
3.1. Analisis Ketepan Fungsi 51
3.2. Analisis Duplikasi Fungsi 57
3.3 Analisis Satuan Organisasi 57
3.4 Analisis Struktur Fungsi sesuai Mandat yang diharapkan 60
3.5 Analisis Peluang Tumpang Tindih dengan Instansi Lain 62
3.6 Analisis Kemampuan Struktur Organisasi yang Adaptif 64
BAB IV USULAN STRUKTUR 66
4.1. Urgensi Perubahan Struktur Eselon 1 66
4.2. Urgensi Perubahan Struktur Eselon 1 70
4.3 Usulan Organisasi Eselon 1 dan 2 71
4.3.1 Perubahan Struktur Organisasi Perpusnas RI 71
4.3.2 Perubahan Struktur Organisasi pada Sekretariat Utama 72
4.3.3 Perubahan dan Penambahan Deputi Baru 73
4.4 Jenis Jabatan Eselon 1 dan 2 77
BAB V DAMPAK STRUKTUR BARU TERHADAP ORGANISASI INTI 80
5.1. Keterkaitan Antara Mandat Organisasi dan Rencana Strategis Perpustakaan
Nasional RI 80
5.1.1. Gambaran Umum Mandat Perpustakaan Nasional RI 80
5.1.2. Ringkasan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional
Tahun 2015-2019 Perubahan 82
iii
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
5.2. Dampak Struktur Baru Terhadap Organisasi Inti Terhadap Pemangku
Kepentingan 90
5.2.1. Dampak Perubahan Struktur Organisasi 90
5.2.2. Dimensi Dari Desain Organisasi 102
5.2.3. Kesiapan Untuk Perubahan 103
DAFTAR PUSTAKA 114
1
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perpustakaan Nasional (Perpusnas) adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang
perpustakaan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden berkoordinasi
dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Secara internal di dalam suatu
kelembagaan pemerintah, penyelanggara pemerintahan harus bersifat responsif
dan evaluatif terhadap perubahan dan dituntut untuk dinamis, karena organisasi
birokrasi harus lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya, efisien dalam
struktur organisasi tanpa harus menghambat fungsi yang harus diembannya.
Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya
dapat memberikan perubahan dan perbaikan birokrasi yang lebih baik.
Sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan Presiden ini menyebutkan bahwa
reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang
profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih
dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan
memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area
perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek
manajemen pemerintahan.
Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam
paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Dengan reformasi birokrasi
dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat,
harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam
dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan culture-set
yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.
Sementara itu, sehubungan dengan telah terbitnya Undang-Undang (UU)
Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24
2
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 serta
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan
Karya Rekam, maka Organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional perlu
dilakukan penyelarasan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional
dapat menyesuaikan dengan amanah peraturan perundang-undangan bidang
perpustakaan tersebut. Hal ini dikarenakan, telah terjadi kelebihan beban kerja
yang mengakibatkan Lembaga Perpustakaan Nasional tidak optimal. Selain itu,
terjadi perkembangn hukum yang mengakibatkan penambahan mandat fungsi,
seperti (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang mengamanatkan pembinaan Perpustakaan dalam hal standarisasi
nasional sarana dan prasarana perpustakaan; (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, yang mengamanatkan pembinaan perpustakaan di desa-desa;
(3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
mengamanatkan pembinaan untuk penetapan standar dan akreditasi perpustakaan,
pengelolaan Perpustakaan sesuai kewenangan nasional di daerah, dan
pembudayaan gemar membaca sesuai kewenangan nasional di daerah, serta
penyelenggaraan sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan
perpustakaan; (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang
mengamanatkan penggandaan tulisan secara reprografi dan pembuatan Salinan;
dan (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,
yang mengamanatkan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan
pemutakhiran data. Permasalahan lainnya adalah perkembangan struktur
organisasi perpustakaan di daerah yang menjadi dinas sebagaimana mandate
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga
komunikasi yang selama ini ada di tingkat eselon 3 di Perpustakaan Nasional
tidak setara dengan Kepala Dinas di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Berdasarkan pada kondisi di atas, maka perlu dilakukan kegiatan Kajian
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan
Nasional untuk melakukan evaluasi dan reorganisasi terhadap struktur dan
manajemen organisasi di Perpustakaan Nasional yang merupakan bagian
kelembagaan pemerintah secara keseluruhan. Kajian ini menjadi penting agar
organisasi Perpustakaan Nasional menjadi tepat fungsi, tepat proses dan tepat
3
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
ukuran (right sizing) dan selaras dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan.
1.2 Permasalahan, Kebutuhan atau Peluang yang harus diatasi
1.2.1. Internal Perpustakaan Nasional RI
1. Peraturan dan Perundang-Undangan
Perpustakaan Nasional melaksanakan amanah dua Undang-Undang yaitu:
a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya
Cetak Karya Rekam dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor
70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun
1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan
Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film
Dokumenter. Walaupun Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 dan
Peraturan Pemerintah telah diterbitkan namun belum semua penerbit
patuh melaksanakan amanah Undang-Undang dan peraturan
pemerintah tersebut yang wajib menyerahkan hasil terbitannya
sebanyak 2 (dua) eksemplar ke Perpustakaan Nasional. Sehingga hal
tersebut mengakibatkan jumlah koleksi Deposit Nasional masih
terbatas. Di samping itu peran Penyidik PNS dalam pelaksanaan
Undang-Undang Karya Cetak dan Karya Rekam belum optimal.
b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang
dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014
berupa 6 (enam) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional berupa
pedoman dan petunjuk teknis tentang Standar Tenaga Perpustakaan,
Standar Nasional Perpustakaan, Pendaftaran dan Pemberian
Penghargaan Naskah Kuno, Tata Cara Penyimpanan dan Penggunaan
Koleksi Khusus; Tata Cara Pemilihan Anggota Dewan Perpustakaan,
Organisasi dan Tata Kerja Dewan dan Sekretaris Dewan Perpustakaan;
4
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca. Sampai
dengan Tahun 2014 dari 6 (enam) yang diamanatkan baru 5 (lima)
yang dapat diselesaikan, yang belum terselesaikan yaitu Standar
Tenaga Perpustakaan.
2. Restrukturisasi Kelembagaan Perpustakaan Nasional
Kelembagaan Perpustakaan Nasional saat ini berdasarkan pada
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali dirubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden No 145 Tahun 2015, sedangkan
susunan organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional berdasarkan
Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun
2012. Mencermati lahirnya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Perpustakaan
Nasional semakin kompleks sehingga perlu dilakukan reorganisasi
Perpustakaan Nasional.
Berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI, terdiri
dari:
A. Kepala Perpustakaan Nasional RI (Eselon 1A)
B. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
(Eselon 1A)
B.1. Direktorat Deposit Bahan Pustaka (Eselon 2)
5
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
B.2. Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka (Eselon
2)
B.3. Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi (Eselon 2)
B.4. Pusat Preservasi Bahan Pustaka (Eselon 2)
B.5. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno (Eselon 2B)
B.6. UPT Perpusakaan Proklamator Bung Hatta (Eselon 3)
C. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan (Eselon
1A)
C.1. Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca
(Eselon 2)
C.2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Eselon 2)
C.3. Pusat Pengembangan Pustakawan (Eselon 2)
D. Sekretaris Utama (Eselon 1A)
D.1. Biro Umum (Eselon 2)
D.2. Biro Hukum dan Perencanaan (Eselon 2)
E. Inspektorat (Eselon 2)
Adapun tugas dan fungsi Jabatan Perpustakaan Nasional RI
A. Kepala Perpustakaan Nasional RI;
TUGAS
(a) Memimpin Perpustakaan Nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(b) Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai
dengan tugas Perpustakaan Nasional;
(c) Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Perpustakaan
Nasional yang menjadi tanggungjawabnya;
(d) Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan
organisasi lain
6
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
B. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi;
TUGAS
(a) Deputi I mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan di Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa
Informasi;
(b) Dalam melaksanakan tugas, secara administrasi Deputi I
dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
FUNGSI
(a) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan
dan pembinaan dibidang pengembangan bahan pustaka dan jasa
informasi;
(b) Pengendalian terhadap kebijakan teknis dibidang pengembangan
bahan pustaka dan jasa informasi;
(c) Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Kepala.
FUNGSI LAIN
(a) Implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun
1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
(b) Penyelamatan naskah-naskah nusantara dari kepunahan dan
kerusakan dengan dikonservasi dan dialihmediakan
(c) Penyelamatan, pelestarian dan pengolahan foto-foto IPPHOS
C. Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan;
TUGAS
(a) Deputi II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan
dibidang pengembangan sumber daya perpustakaan;
(b) Dalam melaksanakan tugas, secara administrasi Deputi II di
koordinasikan oleh Sekretaris Utama.
FUNGSI
(a) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan
pembinaan dibidang pengembangan sumber daya perpustakaan;
7
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
(b) Pengendalian terhadap kebijakan teknis dibidang pengembangan
sumber daya perpustakaan;
(c) Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Kepala.
D. Sekretaris Utama;
TUGAS
Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan,
pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan
Perpustakaan Nasional RI.
FUNGSI
(a) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan
Perpustakaan Nasional RI;
(b) Pengkoorninasian perencanaan kebijakan teknis Perpustakaan
Nasional RI;
(c) Pembinaan dan layanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan
tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga Perpustakaan Nasional RI;
(d) Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan tugas Perpustakaan Nasional RI;
(e) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Perpustakaan Nasional
RI.
E. Inspektorat
TUGAS
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan PERPUSNAS. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Inspektorat secara administratif dikoordinasikan
oleh Sekretaris Utama.
FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116B,
Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
8
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
(a) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
(b) pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;
(c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Kepala;
(d) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
(e) pelaksanaan administrasi Inspektorat.
Selain restrukturisasi lembaga Perpustakaan Nasional, di tingkat daerah
pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
terjadi perubahan struktur di mana Perpustakaan menjadi Dinas (Eselon 2)
tersendiri sementara pembinaan Perpustakaan Umum di tingkat pusat dijabat oleh
eselon 3, sehingga ada kesenjangan jabatan yang mengharuskan Perpustakaan
Nasional mengubah struktur di pusat. Selain itu, sebelumnya kelembagaan
kelembagaan perpustakaan di daerah tidak seragam secara eselonisasi, dimana
Provinsi dan Kabupaten/Kota berbentuk Badan atau Kantor dengan eselon 2 dan
3. Oleh karenanya, berdasarkan perkembangan tersebut, sudah selayaknya
Perpustakaan melakukan penataan kelembagaan.
Tabel 1. Sub Urusan Perpustakaan
Sub Urusan Kewenangan Pusat (Perpustakaan Nasional)
Pembinaan
Perpustakaan
a. Penetapan standar dan akreditasi perpustakaan.
b. Pengelolaan perpustakaan tingkat nasional.
c. Pembudayaan gemar membaca tingkat nasional.
Pelestarian Koleksi
Nasional dan askah Kuno
a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi
nasional.
b. Penerbitan katalog Induk Nasional dan Bibliografi
Nasional. c. Pelestarian naskah kuno dan pengembalian naskah
kuno dari luar negeri.
d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang berasal dari luar negeri dan koleksi budaya etnis
nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Pusat
Sertifikasi Pustakawan dan
Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan
Penyelenggaraan sertifikasi pustakawan dan akreditasi
pendidikan dan pelatihan
perpustakaan.
9
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Selain itu, terdapat tiga Undang-Undang lainnya yang mengamanatkan
Perpustakaan Nasional. Berikut diuraikan undang-undang tersebut.
Tabel 2. Kewenangan Perpustakaan Nasional sesusai Peraturan Peraturan
Perundang-Undangan
No Undang-undang Kewenangan/Mandat
1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan
Nasional
Standar nasional sarana dan prasarana perpustakaan
2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa
Pembinaan perpustakaan desa
3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta
Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah
dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum
untuk memenuhi permintaan seseorang
Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan,
penggantian salinan yang diperlukan, atau
penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak,
atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan
atau lembaga arsip lain
Pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi
atau pertukaran informasi antarperpustakaan,
antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan
lembaga arsip
4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan
Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan
(pencatatan dan pendokumentasian; penetapan; dan
pemutakhiran data
Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan
(memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus; mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada
generasi berikutnya; dan memperjuangkan Objek
Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia
Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan (menjaga
nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan
Kebudayaan; menggunakan Objek Pemajuan
Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari; menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan
untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya)
Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan
(revitalisasi; repatriasi; dan/atau restorasi)
Publikasi (penyebaran informasi kepada publik baik
di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media)
10
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
No Undang-undang Kewenangan/Mandat
Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan
(penyebarluasan; pengkajian; dan pengayaan
keberagaman )
Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Pembinaan Pemajuan Kebudayaan
3. Sumber Daya Manusia Perpustakaan Nasional RI
Sumber Daya Manusia Perpustakaan Nasional baik kualitas
maupun kuantitas masih belum sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab
tuntutan fungsi tugas, kewenangan dan tanggung jawab. Saat ini jumlah
SDM Perpustakaan Nasional sebanyak 702 orang, sedangkan SDM
Perpustakaan Nasional berdasarkan pendidikan terdiri dari S3 sebanyak 3
orang, S2 sebanyak 109 orang, S1 sebanyak 403 orang, Sarjana Muda
sebanyak 2 orang, D3/D4 sebanyak 57 orang, D2 sebanyak 8 orang, SLTA
sebanyak 118 orang, dan SLTP sebanyak 2 orang.
4. Layanan dan Koleksi
Meningkatnya permintaan masyarakat akan bahan bacaan
perpustakaan dan jaminan hak masyarakat atas pelayanan dan
pemanfaatan baik masyarakat didaerah terpencil, terisolasi atau
terbelakang sebagai akibat faktor geografis membutuhkan adanya
diversifikasi layanan perpustakaan, melalui mobil perpustakaan keliling,
perpustakaan keliling terapung, maupun layanan untuk masyarakat yang
memiliki cacat dan atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan
atau sosial. Perpustakaan Nasional sebagai pusat jejaring nasional belum
optimal dalam kerjasama jejaring perpustakaan berbasis teknologi
informasi komunikasi dengan semua jenis perpustakaan terutama
Perpustakaan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perpustakaan
Perguruan Tinggi, serta pengembangan layanan perpustakaan bagi
masyarakat berkebutuhan khusus.
11
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Tabel 3. Rasio Jumlah Perpustakaan dan Penduduk Per Provinsi
12
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa secara umum rasio perbandingan
antara jumlah keberadaan perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk
per provinsi rata-rata kurang memadai sehingga menimbulkan disparitas layanan
perpustakaan. Sementara itu, berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa
peringkat sebaran jumlah perpustakaan berbasis kewilayahan, yaitu Jawa sebesar
74.181 (48%); Sumatera sebesar 36.478 (24%); Sulawesi sebesar 16.920 (11%);
Kalimantan sebesar 12.092 (8%); Bali dan Nusa Tenggara sebesar 10.111 (6%);
Papua sebesar 3.218 (2%); dan Maluku sebesar 1.358 (1%). Dengan demikian,
data sebaran perpustakaan berbasis kewilayahan menunjukkan bahwa, wilayah
barat Indonesia yaitu Jawa dan Sumatera menempati posisi tertinggi sebaran
perpustakaan, sedangkan semakin ke wilayah timur Indonesia sebaran
perpustakaan semakin kecil. Data ini menjelaskan bahwa fokus pembinaan dan
pengembangan perpustakaan ke depan perlu dilakukan perubahan orientasi,
dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan, terutama pada kawasan timur
Indonesia.
Sementara itu, dari jumlah perpustakaan sebanyak 154.359 perpustakaan
yang tersebar di 34 provinsi baru 0,3% terakreditasi atau sesuai dengan
standarisasi nasional. Artinya 99,7% keberadaan perpustakaan belum
terakreditasi. Berdasarkan hal ini, maka selain berperan dalam menciptakan
pemerataan, Perpustakaan Nasional juga harus menciptakan perpustakaan-
perpustakaan yang baik yang dicerminkan dengan akreditasi.
5. Capaian Kinerja
Berdasarkan Renstra 2015-2019 revisi, bahwa terdapat sasaran strategis
sebanyak 15 Sasaran Strategis (SS) dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU).
Konstruksi terhadap SS dan IKU 2019 berdasarkan metode Balanced Scorecard
(BSC) yang peta strategisnya dibagai ke dalam empat perpektif; stakeholders
perspective, coustomer perspective, internal process perspective dan learn and
growth perspective.
Adapun realisasi dan capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Utama (IKU) berdasarkan Renstra 2015-2019 revisi, sebagai berikut:
13
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
IKU 1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. Target 34,00 nilai dan
realisasi sebesar 36,48 nilai, sehingga diperoleh nilai capaian indikator kinerja
sebesar 107%.
IKU 2. Nilai tingkat kepuasan pemustaka. Target indikator kinerja sebesar 3 dan
terealisasi sebesar 4, maka diperoleh nilai capaian sebesar 133%. pengukuran
dilakukan melalui survey dengan melihat 3 aspek yaitu aspek digital savvy (aspek
digital), Tangible comfort (bentuk kenyamanan yang diberikan), People Touches
(Sentuhan manusia) yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional.
IKU 3. Persentase peningkatan serah simpan KCKR menjadi koleksi nasional.
Target indikator kinerja sebanyak 88.000 eksemplar dan realisasi sebesar 127.606
eksemplar), sehingga diperoleh nilai capaian 145%. Peningkatan kinerja ini
tercapai dengan inisiatif strategis Perpustakaan Nasional, melalui (i) Melakukan
pendekatan dengan asosiasi para wajib serah dengan memfasilitasi rapat-rapat
kepengurusan asosiasi tersebut dan menyadiakan waktu untuk memberikan
penyuluhan/sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990. (ii)
Menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) tentang pentingnya
pelaksanaan fungsi pelestarian KCKR dengan perpustakaan khusus, kementerian
dan lembaga negara. (iii) Mengembangkan sistem aplikasi pengelolaan layanan
ISBN/ISMN online dalam mendukung pengawasan bibliografi dan dijadikan
sebagai alat bantu dalam kegiatan pengembangan koleksi khususnya koleksi
monograf. (iv) Menerapkan sanksi tegas sesuai dengan yang tertuang dalam
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2016 yang salah satu
pasalnya mengatur tentang penundaan pemberian Nomor ISBN terhadap penerbit
yang belum menyerahkan hasil terbitan sebelumnya.
IKU 4. Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno.
Target yang ditetapkan sebesar 15.44% dan terealisasi sebesar 11.99%, sehingga
diperoleh nilai capaian 77.65%.
IKU. 5 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. Target yang
ditetapkan sebanyak 0,49% dan terealisasi 0,49% sehingga diperoleh nilai capaian
100%.
IKU 6. Tingkat efektifitas peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan.
Target yang ditetapkan 65 % dan terealisasi sebesar 80%, sehingga diperoleh nilai
14
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
capaian kinerja sebesar 133.33%. Efektifitas peraturan ini dikarenakan
Perpustakaan Nasional melakukan evaluasi kelembagaan daerah sehingga
melahirkan tipologi perpustakaan daerah provinsi dan kabupaten/kota seluruh
Indonesia.
IKU 7. Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan. Target indikator
kinerja sebesar 1% dan realisasi sebesar 1,1%, sehingga diperoleh nilai capaian
sebesar 110%.
IKU 8. Persentase peningkatan Perpustakaan yang terakreditasi. Target indikator
kinerja sebesar 0.49% dan terealisasi sebesar 0.34% sehingga diperoleh nilai
capaian 69%.
IKU 9. Persentase Peningkatan Perpustakaan Sesuai Standar. Target indikator
kinerja sebesar 0.49% dan terealisasi sebesar 0.49% sehingga diperoleh nilai
capaian 100%.
IKU 10. Persentase Peningkatan Penerimaan KCKR. Target indikator kinerja
sebesar 60% dan terealisasi sebesar 87% sehingga diperoleh nilai capaian 145%.
IKU 11. Persentase pelestarian fisik dan informasi bahan perpustakaan dan naskah
kuno. Target indikator kinerja sebesar 16,8% dan terealisasi sebesar 14,5%
sehingga diperoleh nilai capaian 86,3%.
IKU 12. Persentase penambahan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir.
Target indikator kinerja sebesar 400.000 eksemplar dan terealisasi sebesar
222.759 eksemplar sehingga diperoleh nilai capaian 55,69%. Tidak tercapainya
target kinerja karena kebijakan Perpustakaan Nasional dalam menentukan
prioritas kegiatan di tengah tahun anggaran berjalan yang di antaranya berdampak
pada pengurangan anggaran pengadaan bahan perpustakaan, khususnya bahan
perpustakaan e-journal.
IKU 13. Persentase ketersediaan tenaga perpustakaan (Pustakawan dan Tenaga
Teknis Perpustakaan). Target indikator kinerja sebesar 3,04% (10.769 orang) dan
terealisasi sebesar 3,34% (12.831 orang) sehingga nilai capaian sebesar 111,59%.
Meningkatnya capaian kinerja dikarenakan Perpustakaan Nasional melakukan
kerjasama pendanaan dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan melalui
kerjasama.
15
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
IKU 13. Persentase peningkatan pustakawan tersertifikasi. Target indikator
kinerja sebesar 11,3% dan terealisasi sebesar 15,2%, sehingga nilai capaian
sebesar 134%. Meningkatnya capaian kinerja dikarenakan Pelaksanaan sertifikasi
bukan saja dari APBN tetapi anggaran secara mandiri (swadana), antara lain:
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Institut
Agama Islam Negeri Mataram, Universitas Tadulako Palu.
IKU 14. Persentase peningkatan pustakawan tersertifikasi. Target indikator
kinerja sebesar 11,3% dan terealisasi sebesar 15.2%, sehingga nilai capaian
sebesar 134%.
IKU 15. Persentase peningkatan Pemustaka. Target indikator kinerja sebesar 15%
dan terealisasi sebesar 36.26%, sehingga nilai capaian sebesar 250%.
IKU 16. Persentase peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring
nasional perpustakaan. Target indikator kinerja sebesar 0,50% dan terealisasi
sebesar 0,54%, sehingga nilai capaian sebesar 108%.
IKU 17. Persentase pengawasan Bibliografi Indonesia. Target indikator kinerja
sebesar 100% dan terealisasi sebesar 54.94% sehingga nilai capaian sebesar
54.94%.
IKU 18. Indeks kompetensi dan integritas Aparat Sipil Negara Perpusnas. Target
indikator kinerja sebesar 86,7 Indeks dan terealisasi sebesar 86,73
Indeks,sehingga nilai capaian sebesar 100,27%.
IKU 19. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi Perpusnas. Target indikator kinerja
sebesar 65 Nilai dan terealisasi sebesar 65 Nilai, sehingga nilai capaian sebesar
100%.
IKU 20. Persepsi Inisiatif anti korupsi Perpusnas. Target indikator kinerja sebesar
3,4 Skala dan terealisasi sebesar 3,4 Skala, sehingga nilai capaian sebesar 100%.
IKU 21. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Target indikator
kinerja sebesar 85% dan terealisasi sebesar 88%, sehingga nilai capaian sebesar
103%.
IKU 22. Opini BPK atas Laporan Keuangan Perpustakaan Nasional. Target
indikator kinerja adalah opini WTP dan terealisasi sebesar opini WTP, sehingga
kesimpulan kinerja tercapai.
16
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
IKU 23. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Perpusnas. Target indikator kinerja
yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi sebesar nilai 70 dan terealisasi sebesar nilai 70, sehingga
nilai capaian sebesar 100%.
Dari keseluruhan capaian kinerja Perpustakaan Nasional Tahun 2017
menunjukkan adanya peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Namun, apabila dibandingkan dengan permasalahan umum baik dari aspek
koleksi, pemanfaatan perpustakaan, tenaga perpustakaan, akses masyarakat yang
masih tebatas terhadap layanan perpustakaan. Apabila dianalisis secara mendalam
baik dari segi kewilayahan, jumlah penduduk dan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi, maka Perpustakaan Nasional masih membutuhkan
dukungan politik anggaran serta formulasi kebijakan pemerintah maupun
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, keterlibatan
dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memberikan perhatian serius
terhadap upaya pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan kegemaran
membaca untuk peningkatan pengetahuan masyarakat sehingga terwujud
masyarakat yang terinformasi wellinformed sehingga lahir modal insani Indonesia
yang berkualitas, kreatif dan inovatif.
Upaya yang perlu dilakukan adalah mendorong partisipasi dan pemberdayaan
semua komponen bangsa baik pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat untuk
bersama-sama berperan aktif dalam upaya penguatan perpustakaan dan
peningkatan kegemaran membaca masyarakat Perpustakaan Nasional perlu
melakukan melakukan berbagai terobosan dengan melibatkan stakeholders agar
pelaksanaan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagai amanat
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990, mendorong upaya percepatan Reformasi
Birokrasi sehingga Opini Terhadap Laporan Keuangan Perpustakaan Nasional
Tahun 2017 opini WTP melalui perbaikan administrasi pencatatan persediaan
uang, pencatanan seluruh aset tetap terkait koleksi bahan pustaka, dan nilai barang
yang diperoleh dari hibah belum disajikan dalam neraca.
Dalam upaya percepatan pencapaian kinerja pembangunan di bidang
perpustakaan, Perpustakaan Nasional perlu membangun model partisipasi dan
pemberdayaan seluruh komponen baik pemerintah, dunia usaha maupun
17
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
masyarakat. Laporan kinerja Tahun 2017 ini dapat dijadikan sebagai pendorong
untuk lebih meningkatkan lagi kinerja Perpustakaan Nasional sehingga kualitas
pelayanan dan tata kelola perpustakaan semakin membaik untuk menuju
Indonesia Gemar Membaca 2019.
6. Kerjasama
Perpustakaan Nasional aktif melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.
Adapun pihak yang melakukan kerjsama dikelompokkan menjadi lima, yaitu
perguruan tinggi, Kementerian/Lembaga, Korporasi/swasta, yayasan/LSM, dan
luar negeri. Peningkatan terjadi pada kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Namun
demikian, kerjasama tersebut belum optimal, karena masih banyaknya para pihak
yang belum melakukan kerjasama. Oleh karena itu, peran Perpustakaan Nasional
dalam menciptakan kerjasama untuk kecerdasan bangsa perlu ditingkatkan. Salah
satunya dengan membentuk struktur baru yang menangani kerjasama.
Tabel 4. Kerjasama Perpustakaan Nasional
No Kerjasama Tahun Jumlah
2013 2014 2015 2016 2017 2018*
1 Perguruan Tinggi 1 9 9 39 36 46 140
2 Kementerian/
Lembaga
1 2 3 9 2 3 20
3 Korporasi/Swastas 3 1 2 3 5 14
4 Yayasan/LSM 1 1
5 Luar Negeri 3 1 2 6
Keterangan* Data sementara
1.2.2 Eksternal Perpustakaan Nasional RI
1. Budaya Baca Rendah
Revolusi mental yang dicanangkan oleh Pemerintah, perpustakaaan
berkontribusi dalam penguatan mentalitas-budaya kemandirian, gotong
royong dan pelayanan, sebab fungsi perpustakaan mendorong perubahan
pola pikir dan pembentukan karakter melalui kebiasaan membaca.
Kehadiran lembaga perpustakaan dengan dukungan pustakawan yang
kompeten seyogianya mampu menyediakan dan melayankan bahan bacaan
yang berkualitas sesuai dengan muatan budaya lokal yang berciri khas
18
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Indonesia. Karya tulis, karya cetak,dan karya rekam sebagai sumber
informasi menjadi penting karena mampu mendorong terjadinya
perubahan sikap dan perilaku sehingga terwujud individu cerdas yang
berfikir kreatif, inovatif,dan berdaya saing tinggi, yang mampu
menghadapi integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA-2015) dan
masyarakat global. Namun, kondisi budaya baca masyarakat Indonesia
masih dalam tingkat kategori rendah.
Budaya baca masyarakat Indonesia masih dalam kategori tingkat
rendah. Sesuai dengan hasil Kajian Budaya Baca Masyarakat Indonesia
oleh Perpustakaan Nasional Tahun 2017, menyimpulkan bahwa tingkat
budaya baca Indonesia secara nasional kategori rendah dengan rata-rata
36,48 (dalam rentang 25,1 – 50). Rendahnya budaya baca tersebut
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia,
dimana pada tahun 2016 berada pada posisi 113. Posisi Indonesia jauh
dibawah negara tetangga seperti Singapura (5), Brunei Darussalam (30),
dan Malaysia (59). Salah satu faktor rendahnya IPM Indonesia disumbang
oleh Pendidikan, yang didalamnya termasuk Reading Performance yang
memiliki skor 397.
Sementara itu, rendahnya budaya baca tidak dapat dilepaskan dari
jumlah koleksi di Indonesia menurut standar IFLA/ UNESCO terjadi
kekurangan koleksi sebesar 434,826,292 pada perpustakaan umum di
seluruh Indonesia. Rasio ketercukupan koleksi menurut standar
IFLA/UNESCO pada perpustakaan umum masih jauh dari yang
diharapkan, yaitu hanya sebesar 18% dari koleksi yang ideal sesuai dengan
jumlah penduduk, atau pengguna potensial perpustakaan saat ini.
Kekurangan koleksi pada perpustakaan umum, berdampak pada tingkat
literasi informasi pada masyarakat secara umum. Berdasarkan hal tersebut,
Perpustakaan Nasional berperan penting dalam meningkatkan budaya baca
yang diharapkan mampu mendongkrak IPM Indonesia terkait peningkatan
kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan
hal tersebut maka Perpustakaan harus memperhatikan beberapa parameter,
yaitu pemerataan perpustakan, kemudahan akses, kualitas dan kuantitas
19
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
koleksi, diversifikasi layanan, serta kualitas dan kuantitas SDM pengelola
perpustakaan.
2. Akses dan Pemanfaatan Perpustakaan Belum Optimal
Perpustakaan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa,
menyediakan beragam jenis sumber informasi baik cetak, tertulis maupun
terekam yang jika dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat dapat
menciptakan suatu tatanan masyarakat pembelajar. Di era global saat ini,
kebutuhan informasi masyarakat semakin berkembang dan beragam.
Tuntutan layanan informasi yang cepat, murah, dan tepat menjadi
tantangan bagi perpustakaan. Oleh karena itu, penyediaan sumber
informasi sudah bertransformasi dari bentuk tercetak ke bentuk elektronik.
Perluasan dan jangkauan layanan perpustakaan perlu dilakukan secara
terstruktur dan masif. Berbagai sumber informasi yang disediakan harus
dapat mendukung perpustakaan sebagai sarana pendidikan, penelitian,
pelestarian, penguatan ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta sebagai
sarana rekreasi.
Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat
berperan penting dalam mendukung pendidikan seumur hidup (life long
education) menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis, dan
inovatif yang berbasis pada budaya keilmuan. Saat ini secara umum
pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat masih belum optimal, ditandai
dengan jumlah kunjungan masyarakat yang memanfaatkan potensi
perpustakaan masih relatif rendah.
Oleh karena itu, perpustakaan harus mampu meningkatkan jumlah
pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan dengan berbagai upaya yang
inovatif dan kreatif. Upaya tersebut wajib dilakukan, walaupun keberadaan
perpustakaan dari segi kuantitas maupun kualitas belum memenuhi
kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data di Perpustakaan Nasional,
sampai dengan tahun 2016 layanan perpustakaan baru dapat menjangkau
21.467 desa/kelurahan dari 52.505 desa/kelurahan yang ada. Dengan
demikian, baru 40,89 persen yang baru terlayani. Artinya, tugas
20
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Perpustakaan Nasional harus membantu pelayanan perpustakaan di tingkat
desa/kelurahan sebanyak 31.038.
3. Globalisasi dan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK)
Perkembangan pengelolaan perpustakaan di berbagai belahan dunia
belakangan ini dihadapkan pada satu konsep pengelolaan perpustakaan
bertaraf internasional (world class library). Konsep world class library
menekankan pada kualitas layanan dan juga kuantitas koleksi karya-karya
ilmiah di dalamnya. Menurut Princeton Review Gourman di Amerika, ada
beberapa kriteria yang dapat menjadi indikator dalam mengukur dan
mengkategorikan perpustakaan :
a) Services and collection (pelayanan dan koleksi);
b) Acessibility (aksesibilitas);
c) Variety of literary offerings (keanekaragaman literatur yang
disediakan);
d) Comfort and availability of reading/studyng spaces (kenyamanan
membaca); dan
e) User Satisfication (kepuasan pemustaka).
Informasi terbaru mengenai fokus perhatian utama dunia dalam hal
pengelolaan perpustakaan dari hasil International Conference of Academic
Libraries tanggal 12-15 February 2013 di New Delhi, India menekankan
pada:
a) Moving libraries to the web (computer and internet approach). Salah
satu isu hangatnya adalah pengembangan konsep world digital library
yang menekankan pada pengelolaan literatur dan koleksi perpustakaan
berbasis pada e-library sebagai salah satu kriteria mewujudkan world
class library. Sebagai contoh, penerapan Machine Readable
Cataloging (MARC) dalam merekam berbagai jenis literatur;
b) Menciptakan standar bersama qualitative performance dalam hal
layanan perpustakaan;
21
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
c) Mendesain sistem kolaborasi internasional dalam hal pengelolaan
koleksi-koleksi perpustakaan (international collaboration);
d) Talent development bagi siapa saja yang tertarik akan dunia
perpustakaan. Pengembangan kompetensi pustakawan melalui jejaring
pustakawan internasional yang salah satunya dikomandoi oleh
International Federation of Library Associations and Institutions
(IFLA) melalui sejumlah programnya; dan
e) Perubahan strategi manajemen pengelolaan perpustakaan.
Lebih lanjut, konsep pengelolaan perpustakaan menuju world class
library juga menjadi salah satu topik utama dalam kongres UNESCO
Experts Meeting on the World Digital Library tanggal 1 Desember 2005.
Sebagai contoh, dalam konggres tersebut juga dibicarakan dan digalakkan
sebuah konsep world digital library. Digital library is a managed
collection of information, with associated services, where the information
is stored in digital formats and accessible over a network. A crucial part
of this definition is that the information is managed. Perpustakaan digital
berfokus pada penyediaan dan penyimpanan data baik itu buku atau
tulisan, gambar, suara, dalam bentuk file elektronik dan
mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui
jaringan computer. Dalam kongres yang didalamnya juga melibatkan
Indonesia disepakati bahwa digital library merupakan salah satu indikator
menuju world class library.
Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, CONSAL (Congress of
Southeast Asian Librarians) menyadari adanya tuntutan untuk melakukan
pengelolaan perpustakaan menuju world class library. Di dalam tuntutan
perubahan tersebut, CONSAL berfokus kepada sumber daya manusia atau
pustakawan yang ada di perpustakaan itu sendiri. CONSAL menyadari
bahwa pustakawan sebagai bagian dari pelaku pendidikan otomatis harus
mampu menyesuaikan diri, baik itu melalui peningkatan profesionalisme
maupun kemampuan untuk berjejaring memperkuat hubungan dengan
sesama pustakawan di tingkat nasional dan regional. Jejaring ini penting
agar para pustakawan di Asia Tenggara mampu saling memperkuat diri
22
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
dalam menghadapi "serbuan" pelaku pendidikan dari luar Asia Tenggara.
Program CONSAL berfokus pada:
a) Pengembangan kompetensi dan jejaring pustakawan di tingkat Asia
Tenggara;
b) Pelestarian, pengelolaan dan pendayagunaan Perpustakaan; dan
c) Mobile library.
Di kawasan regional terdapat pula International Conference on
Asia Pasific Digital Libraries berfokus pada:
a) investasi untuk pengembangan perpustakaan, seoptimal mungkin
(Optimalizationof ICT Investment);
b) menjalin kerjasama inter dan antar institusi agar terjadi interaksi
pertukaran informasi dari negara yang kaya akan informasi ke negara
yang miskin akan informasi (Information Resource Sharing);
c) mengembangkan digital library yang berisi digital content
perpustakaan untuk bisa dimanfaatkan secara bersama seperti library
devices, supporting languages, cataloging people, building collections,
web, information visualization, search technology, service structures;
d) mengadakan pelatihan sumber daya manusia (SDM) perpustakaan
seperti exchange librarians yang berkelanjutan agar memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang bisa digunakan untuk
mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan terutama perubahan/
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Konsep world class library menekankan pada kualitas layanan dan
juga kuantitas koleksi dengan kemudahan akses melalui pemanfaatan TIK
dan membangun jejaring perpustakaan (library networking). Pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada berbagai jenis
perpustakaan belum optimal.
4. Tenaga Perpustakaan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 bahwa
tenaga perpustakaan terdiri dari Pustakawan dan Tenaga Teknis
Perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi
23
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan
serta mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan
pelayanan perpustakaan. Pustakawan memiliki kualifikasi sesuai dengan
standar nasional perpustakaan. Dalam pengelolaan perpustakaan,
pustakawan dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan. Adapun tenaga
teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis
mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis
komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.
Sampai tahun 2016 pustakawan yang ada di Indonesia berjumlah
sekitar 3.179 yang terdiri dari pustakawan ahli dan terampil. Kondisi ini
menunjukkan belum idealnya rasio kebutuhan pustakawan dibanding
dengan jumlah perpustakaan yang ada di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri
dari tenaga perpustakaan sekolah sebanyak 133 orang, perpustakaan
perguruan tinggi sebanyak 1.473 orang, perpustakaan khusus sebanyak
465 orang, perpustakaan nasional sebanyak 253 orang, dan perpustakaan
umum sebanyak 855 orang. Desentralisasi dan otonomi daerah juga
membawa dampak terhadap perkembangan perpustakaan provinsi dan
perpustakaan umum kabupaten/kota, salah satunya adalah tingginya
mutasi pimpinan perpustakaan daerah yang sebagian besar tidak memiliki
kompetensi di bidang perpustakaan.
5. Anggaran Perpustakaan
Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan, pasal 23 ayat 6 mengamanatkan bahwa sekolah/madrasah
mengalokasikan dana untuk perpustakaan sekolah paling sedikit 5% dari
anggaran belanja operasional atau belanja barang di luar belanja pegawai
dan belanja modal. Kondisi saat ini sekolah/madrasah belum
mengalokasikan sebagaimana amanat tersebut di atas. Permasalahan
alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan provinsi dan
perpustakaan umum kabupaten/kota sudah dialokasikan dari APBD
masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, akan tetapi belum
sesuai dengan kebutuhan.
24
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
DIPA induk Perpusnas Tahun 2017 adalah sebesar Rp
563.810.997.000,- Melalui Surat Menteri Keuangan No. S-
584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal Perubahan Belanja K/L
Tahun 2017, pagu anggaran Perpusnas ditambahkan sebesar Rp
50.750.000.000,- untuk anggaran pendidikan. Sehingga pagu anggaran
APBNP Perpusnas Tahun 2017 sebesar Rp. 614.560.997.000,-.
Berdasarkan data dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
Kementerian Keuangan (SMART DJA) realisasi anggaran Perpustakaan
Nasional RI per 22 Januari 2017 untuk semua jenis belanja sebesar
Rp587.977.620.704,- atau mencapai 95.67% dari total pagu sebesar Rp
614.560.997.000,- Realisasi penyerapan DIPA tahun 2017 ini menurun
dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 98.93%. *(realisasi
monev)
25
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
BAB 2
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS
2.1. Gambaran Perpustakaan Nasional RI
Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat
menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa, dan mempunyai peranan
penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan, serta memberi
kontribusi penting bagi terbukanya informasi tentang ilmu pengetahuan. Undang-
Undang No. 43 tahun 2007 mendefinisikan perpustakaan sebagaimana disebutkan
pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 43 tahun 2007 yaitu institusi pengelola koleksi
karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem
yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,
informasi, dan rekreasi para pemustaka.
Adapun Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non
departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang
perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan
rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian,
dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. Fungsi-
fungsi tersebut satu sama lain saling berkaitan dan membentuk suatu kegiatan
perpustakaan sebagai implementasinya yaitu pelayanan perpustakaan.
Fungsi yang pertama, Perpustakaan Nasional sebagai Perpustakaan
Pembina bertugas: 1) menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan
kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; 2) melaksanakan pembinaan,
pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan; 3)
membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan 4)
mengembangkan standar nasional perpustakaan. Dengan demikian Perpustakaan
Nasional bertanggung jawab: 1) mengembangkan koleksi nasional yang
memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat; 2)
mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa; 3)
melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan
masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan 4) mengidentifikasi dan
mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.
26
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Fungsi yang kedua, Perpustakaan Nasional sebagai Perpustakaan Rujukan
merupakan sumber belajar, tentu bukan satu-satunya sumber belajar karena masih
ada sumber belajar lain seperti guru, dosen dan lain-lain. Sebagai salah satu pusat
sumber belajar, maka perpustakaan harus dilengkapi oleh koleksi bahan
perpustakaan. Koleksi ini terdiri atas bahan pustaka konvensional atau teks
(printed) dan elektronik (non-printed) atau virtual. Sebagai pusat sumber belajar
dan pusat informasi maka perpustakaan harus menyediakan koleksi bahan
perpustakaan yang dibutuhkan oleh pemustaka. Dalam menyediakan bahan
perpustakaan tentunya perpustakaan harus melakukan studi pemakai atau
community study. Hal ini harus dilakukan agar koleksi perpustakaan yang
dikoleksi dan atau yang dilanggan oleh perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan
pemustakanya (meet the users’ needs). Tidak cukup hanya menyediakan, namun
perpustakaan juga harus mengolah dan menyajikan bahan perpustakaan tersebut
agar dapat didayagunakan oleh para pemustakanya. Bahan perpustakaan
khususnya buku, yang dibeli atau diadakan oleh perpustakaan harus dilakukan
pengolahan (processing) yang terdiri dari dua kegiatan besar yaitu katalogisasi
dan klasifikasi. Katalogisasi adalah kegiatan membuat deskripsi fisik bahan
perpustakaan. Deskripsi fisik ini nantinya digunakan sebagai entri bibliografis
atau cantuman dalam metadata bahan perpustakaan yang dikoleksi oleh
perpustakaan. Sedangkan kegiatan besar yang kedua adalah membuat klasifikasi
atau membuatkan deskripsi subyek terhadap bahan perpustakaan yang menjadi
koleksi sebuah perpustakaan. Pada kegiatan ini bahan pustaka harus dibaca oleh
pustakawan kemudian ditentukan termasuk kelompok bidang ilmu apa bahan
perpustakaan tersebut. Ke dua kegiatan ini akan menghasilkan katalog
perpustakaan baik dalam bentuk tercetak seperti kartu katalog maupun berbentuk
online, daftar tambahan koleksi perpustakaan (accession list), bibliografi, serta
layanan-layanan tidak langsung lainnya.
Selanjutnya bahan perpustakaan yang telah diproses tersebut untuk
disajikan agar dapat didayagunakan oleh pemustaka. Pendayagunaan tersebut
tentu melalui mekanisme layanan baik yang dilakukan secara konvensional
maupun dengan teknologi modern yang dikenal dengan teknologi informasi.
Dalam pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan ini terjadi proses interaksi
27
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
langsung antara pustakawan dengan para pemustaka. Proses interaksi ini biasanya
dikelompokkan kedalam dua kegiatan besar yaitu kegiatan yang berkaitan dengan
administrasi perpustakaan (library administration) dan layanan yang bersifat
sentuhan langsung dengan pemustaka. Kegiatan yang menyangkut administrasi
perpustakaan meliputi layanan sirkulasi bahan pustaka. Selain itu biasanya pada
proses layanan ini juga dilakukan manajemen keanggotaan seperti pendaftaran
anggota baru, pencabutan status keanggotaan dan yang terkait dengan
kaenggotaan. Termasuk juga kegiatan pameran bahan perpustakaan yang baru
diterima oleh perpustakaan; identifikasi bahan perpustakaan yang perlu disiangi
atau weeding, identifikasi bahan perpustakaan yang banyak diminati (heavily
used); penjajaran koleksi perpustakaan. Sedangkan kegiatan yang berhubungan
(interaksi langsung) dengan pemustaka sering disebut sebagai layanan referensi
(reference services). Layanan ini terdiri dari layanan pemberian informasi;
penelusuran informasi; pendidikan pemakai seperti program information literacy,
information skill dll; Konsultasi pemustaka (readers’ advicer); Layanan kesiagaan
informasi (current awereness services) dan layanan informasi terseleksi (selective
dissemination of information); Menyusun analisis kepustakaan, review, resensi
buku dll; layanan penyusunan informasi teknis; promosi dan marketing
perpustakaan; dan lain-lain.
Selain itu perpustakaan modern harus menyelenggarakan layanan yang
berbasis digital dan virtual yang tidak mungkin diintegrasikan kedalam kedua
bentuk layanan di atas (Layanan teknis atau technical services sebagai back-end
services dan layanan pemustaka atau user services sebagai front-end services).
Layanan ini lebih banyak berperan sebagai layanan pendukung atau supporting
services. Layanan ini terdiri atas penyediaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana teknologi informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan
komputer. Layanan ini sangat diperlukan oleh perpustakaan karena informasi
yang dikelola menggunakan fasilitas teknologi informasi (TI) ini sangat mobile
atau cepat sekali berubah. Keterjaminan (assurance) penyediaan teknologi
informasi sangat penting di perpustakaan, sebab saat ini hampir semua aktifitas
layanan perpustakaan sangat tergantung kepada teknologi ini. Selain itu pada
kelompok layanan ini dilakukan juga alih media dari bahan perpustakaan jenis
28
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
literatur kelabu (grey literature) atau Indonesiana (naskah kuno). Layanan alih
media ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Perpustakaan Nasional
terhadap pemeliharaan publikasi tentang Indonesia (fungsi pelestarian atau
sebagai perpustakaan deposit) atas konsekuensi UU No. 4 Tahun 1990 tentang
serah simpan karya cetak dan karya rekam.
Fungsi ketiga, Perpustakaan Nasional sebagai Perpustakaan Deposit. Hal
ini sesusai dengan UU No. 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan
karya rekam. Koleksi ini sering dikenal dengan istilah Indonesiana yaitu suatu
karya anak bangsa atau karya bangsa lain tentang Indonesia. Terkait hal ini
Perpustakaan Nasional juga mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian
naskah kuno yang berada di luar negeri. Sedangkan Pusat Dokumentasi dan
Informasi Ilmiah (PDII-LIPI) diserahi sebagai pusat deposit nasional untuk karya-
karya ilmiah yang tidak dipublikasikan atau dipublikasi secara terbatas. Karya
ilmiah yang demikian disebut dengan istilah pustaka kelabu (grey literature).
Pada posisi seperti ini Perpustakaan Nasional perlu melakukan sinergitas dengan
PDII-LIPI guna melengkapi khasanah informasi nasional. Perpustakaan Nasional
harus melakukan pemeliharaan bagi koleksi deposit sesuai kewenangan
pengumpulannya dan memberikan jaminan bahwa pustaka deposit tersebut dapat
digunakan oleh pemustaka yang memerlukannya.
Fungsi yang keempat, Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan
penelitian. Fungsi ini dapat diterjemahkan sebagai sumber informasi untuk
penelitian dan sebagai tempat penelitian itu sendiri. Pemustaka adalah masyarakat
pada umumnya atau seperti guru, dosen, mahasiswa dapat melakukan penelitian
dengan memanfaatkan sumber informasi yang tersimpan di perpustakaan. Pada
beberapa kasus bahwa penelitian tersebut dilakukan di perpustakaan, seperti
misalnya penelitian literatur. Untuk mendukung fungsi penelitian ini maka
perpustakaan harus dilengkapi dengan koleksi jurnal ilmiah yang lengkap serta
selalu mutakhir. Kondisi ini sudah tersedia jurnal ilmiah secara daring (online).
Saat ini banyak sekali perpustakaan besar yang melanggan ratusan bahkan ribuan
jurnal online yang dibundel melalui paket seperti proQuest, ScienceDirect,
EBSCO dan lain-lain. Tidak hanya Kemenristek bahwa LIPI dan Perpustakaan
Nasional RI juga melanggan jurnal online untuk tujuan yang sama (penelitian).
29
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Fungsi kelima, Perpustakaan Nasional sebagai perputakaan pelestarian
informasi. Fungsi ini ada kaitannya dengan fungsi ketiga yaitu sebagai
perpustakaan deposit. Oleh karena itu perpustakaan harus memelihara setiap
potong informasi yang dikoleksinya terkait mencerdaskan bangsa. Pelestarian
(preservation) ini meliputi aktivitas pencegahan (prevention), perbaikan
(restoration), dan pengawetan (conservation). Pencegahan kerusakan ini
disebabkan oleh manusia, tikus, jamur, serangga, banjir, kebakaran, dll. Termasuk
dalam pencegahan ini adalah perlindungan bahan pustaka adalah fumigasi,
laminasi, deasidifikasi, penempatan zat penyerap kelembaban, pengaturan cahaya
ruangan, penggunaan AC (Air Conditioner), enkapsulasi, reprografi dll. Perbaikan
bahan pustaka kertas meliputi penjilidan, melengkapi lembaran yang hilang dll.
Pengawetan ini meliputi bentuk fisik bahan pustaka dan konten atau kandungan
informasi. Pelestarian nilai informasi ini dilakukan dengan alih bentuk bahan
pustaka. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), maka
peralihan bentuk bahan pustaka tersebut akan diubah menjadi format digital. Pada
koleksi berupa digital (elektronik) perlu juga adanya pelestarian. Untuk
pencegahan kerusakan hardware dengan penyerap kelembaban yang berbentuk
kristal (silica gel), AC; sedangkan software dengan antivirus. Perbaikan dengan
melakukan scanning virus yang disesuaikan perkembangan terbaru. Adapun
pengawetannya berupa tindakan backup data secara periodik. Berkaitan dengan
TIK ini yang menjadi elemen utama adalah perangkat keras (hardware),
perangkat lunak (software), manusia (brainware), data koleksi (dataware) dan
perangkat jaringan (netware). Adapun kelancaran TIK dalam perpustakaan harus
didukung oleh alokasi dana (financial-ware), aliran listrik (electrical-ware)
maupun perangkat peraturan/etika (law-ware).
Fungsi keenam, Perpustakaan Nasional sebagai jejaring bagi aktivitas
masyarakat maupun antar institusi lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada
seorangpun yang dapat melengkapi kebutuhan informasinya dengan cara memiliki
atau membelinya sendiri. Bahkan tidak juga bagi sebuah perpustakaan. Oleh
karena itu, perpustakaan harus menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain, atau
bahkan dengan lembaga lain untuk membantu setiap pemustakanya dalam
memenuhi kebutuhan informasinya. Sebelum tahun 1990-an fungsi sebagai
30
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
simpul jejaring informasi ini sangat sulit dilakukan. Pada saat itu untuk menyusun
katalog induk saja, sebagai salah satu sarana penelusuran informasi literatur bagi
anggota jejaring, selain sangat mahal juga sangat sulit. Perpustakaan Nasional
mempunyai kewajiban untuk menyusun katalog induk perpustakaan khususnya
katalog deposit. Layanannya tidak lebih mudah daripada mempersiapkan sarana
jejaring ini. Misalnya layanan pinjam antar perpustakaan (interlibrary loan)
sampai saat ini belum pernah bisa dilakukan. Banyak faktor yang menyebabkan
layanan ini tidak bisa berjalan, diantaranya adalah tingkat kepercayaan (trust)
kepada peminjam di luar institusinya sendiri yang sangat rendah, serta layanan
kurir yang juga tidak reliabel. Bayangkan jika kita mengirim buku teks yang
berharga jutaan rupiah tanpa jaminan yang pasti, maka dapat dipastikan kita tidak
akan mau mengirimkannya. Kalaupun ada kurir yang dapat memberikan jaminan,
maka dapat dipastikan ongkosnya pasti cukup mahal. Namun saat ini fasilitas
untuk menjalin jejaring ini sudah sangat maju. Sarana penelusuran sudah bisa
dilakukan secara daring (online) terdistribusi, sehingga setiap katalog
perpustakaan bisa diakses dari manapun sekaligus. Yang diperlukan adalah
kemauan bekerjasama dari masing-masing perpustakaan. Bahkan tidak saja
informasi mengenai koleksinya, pemustaka bisa mendapatkan teks lengkapnya
berkat kemajuan teknologi informasi dan komputer (TIK). Tentu saja bila
perpustakaan pemilik teks lengkap tersebut menyediakannya untuk diunduh.
Proses penyediaan informasi secara lengkap (full text) ini masih belum sesuai
dengan harapan karena kendala tenaga, waktu dan copyright.
Pada paruh kedua abad 20 yang lalu terjadi perkembangan yang sangat
luar biasa di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan IPTEK ini ditandai
dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Information and
Communication Technology {ICT}), terutama sekali pada dasawarsa 1990-an.
Perkembangan ini sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan manusia tak
terkecuali di perpustakaan. Kemajuan ini membawa perubahan-perubahan pada
layanan perpustakaan sehingga kemajuan teknologi, khususnya teknologi
informasi, harus diterima di perpustakaan. Teknologi ini memang menjanjikan
kecepatan, yang merupakan salah satu faktor yang saat ini sangat dituntut dalam
pengelolaan informasi. Program otomasi perpustakaan mulai menjadi tren
31
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
perkembangan perpustakaan di Indonesia. Istilah otomasi perpustakaan dan
perpustakaan digital, bahkan banyak yang tidak mengerti apa yang dimaksud
dengan otomasi perpustakaan, dan apa pula yang dimaksud dengan perpustakaan
digital. Mereka banyak mencampur adukkan antara otomasi perpustakaan dan
perpustakaan digital.
Kita dapat menyaksikan banyak perpustakaan saat ini yang dapat diakses
dari beberapa lokasi (multiple locations), sehingga semakin berkurangnya peran
perantara informasi (information intermediaries). Semua kecenderungan ini
dimungkinkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa
aspek yang telah terjadi karena pengaruh perkembangan TIK adalah:
Akses informasi dari sebarang tempat: Hasil signifikan dari perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi adalah kemudahan dan kenyamanan akses
informasi bagi para pemakai perpustakaan. Sebelum adanya OPAC maka pemakai
perpustakaan harus datang ke sebuah perpustakaan untuk mengetahui apakah
perpustakaan tersebut memiliki koleksi yang dibutuhkannya. Bahkan kadang-
kadang pemakai tersebut harus berkeliling ke beberapa perpustakaan untuk
memenuhi kebutuhannya. Sekarang, pemakai tinggal duduk manis di depan
komputer dan dapat mencari informasi yang dibutuhkannya tanpa harus beranjak
dari tempat duduknya.
Ketersediaan sumberdaya informasi yang makin bervariasi: Selama
bertahun-tahun otomasi perpustakaan dianggap sebagai salah satu cara
menyebarkan data bibliografi (misalnya dalam bentuk katalog online). Namun
belakangan layanan ini telah berkembang menjadi tidak hanya layanan bibliografi
saja, melainkan juga layanan indeks dan abstraks. Beberapa perpustakaan
menyediakan layanan teks lengkap baik yang berasal dari dokumen-dokumen
yang komersial (seperti buku elektronik, jurnal elektronik, dll.), maupun dari
dokumen muatan lokal (local contents, seperti laporan penelitian dll.).
Ketersediaan informasi dalam bentuk yang lebih dekat dengan aslinya.
Bentuk-bentuk informasi digital yang tersedia bagi pemustaka terus mengalami
perkembangan. Jika dulunya informasi bibliografi merupakan representasi dari
buku aslinya, maka beberapa tahun terakhir ini ketersediaan buku asli dalam
32
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
bentuk digital (e-book, e-journal dan lain-lain) semakin banyak tersedia bagi
pemustaka.
Semakin menghilangnya fungsi peran perantara informasi
(intermediaries): Keberhasilan otomasi perpustakaan menyebabkan semakin
meningkatnya interaksi antara pemakai perpustakaan dengan sistem komputer
(online), dan semakin berkurangnya intensitas hubungan antara pemakai dengan
pustakawan atau staf perpustakaan. Dengan sistem yang dibuat sekarang ini
pemakai yang ingin mengetahui status peminjamannya tidak lagi perlu bertanya
kepada bagian sirkulasi di perpustakaan, namun cukup dengan mengakses
langsung ke server perpustakaan melalui komputer pribadinya. Pemesanan buku
yang akan dipinjam (reservasi) juga dapat dilakukan tanpa berhubungan dengan
bagian sirkulasi, dan masih banyak lagi fasilitas yang ditawarkan oleh
perpustakaan tanpa campur tangan pustakawan secara langsung.
Secara lebih rinci para pakar perpustakaan dan informasi meramalkan
bahwa perpustakaan masa depan akan:
1. Menjadi Digital
2. Membentuk Jaringan
3. Memiliki koleksi multimedia
4. Mengakses informasi global
5. Menyajikan secara virtual
6. Mengurangi sumberdaya. Ketergantungan akan sistem menjadi mutlak dan
sering terjadi ketika pembaharuan sistem yang dipakai ternyata terlalu
cepat bagi perpustakaan
7. Merubah pola organisasi. Dengan berubahnya alur kerja berdasarkan
konsepsi otomasi, dituntut perubahan pola atau struktur organisasi
8. Memberi dampak pada staf terutama perubahan pola kerja staf atau
pengalihan pekerjaan yang terarah untuk mengoptimalkan pemberdayaan
sumberdaya informasi.
Namun ramalan para pakar tersebut meskipun dapat terwujud,
perpustakaan Indonesia kemungkinan masih tetap mengandalkan atau
mempertahankan bahan pustaka berbentuk kertas (printed). Hal ini sifat
33
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
keunggulan bahan yang terbuat dari bahan kertas, kecuali bahan kertas sudah
tidak tersedia lagi.
Konsep Perpustakaan 3.0 atau Library 3.0 berasal dari konsep Web 3.0
yang merupakan generasi kedua dari World Wide Web (WWW). Web 3.0 atau
participatory web menggambarkan bagaimana teknologi WWW dimanfaatkan
oleh aplikasi-aplikasi yang berkembang saat ini untuk berkolaborasi oleh para
penggunanya dari seluruh penjuru dunia. Aplikasi yang memungkinkan seperti itu
antara lain adalah blog dan wiki. Dua aplikasi itu digunakan pengguna untuk
berkontribusi terhadap isi website lain. Konsep kolaborasi dengan banyak orang
inilah yang memberi inspirasi lahirnya konsep library 3.0 untuk mewujudkan
participatory library service. Adapun participatory library service artinya
layanan-layanan perpustakaan yang dibangun berdasarkan masukan, evaluasi dan
keterlibatan banyak orang seperti: staf perpustakaan, pimpinan perpustakaan, dan
para pemustaka. Sehingga perubahan terjadi di perpustakaan berdasarkan
masukan, evaluasi dan keterlibatan pengguna. Jadi inti dari Library 3.0 adalah
perubahan berpusat pada pemustaka atau user-centered changes. Perubahan ini
adalah perubahan pelayanan, prosedur dan operasional lainnya. Perubahan ini
bersifat terus menerus melalui evaluasi dan pembaharuan.
Dalam sebuah situs internet dikatakan bahwa “The heart of Library 3.0 is
user-centered change. It is a model for library service that encourages constant
and purposeful change, inviting user participation in the creation of both the
physical and the virtual services they want, supported by consistently evaluating
services.” (http://www.scribd.com/doc/33238/Library-20-UserCentered-Change-
UserCentered-Technologies). Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa akan
terjadi perubahan konsep dalam pengembangan perpustakaan menyangkut hal-hal
seperti berikut:
a. Aspek fisik perpustakaan dari book centered human centered.
b. Aspek manajemen dari manajemen buku manajemen informasi
manajemen pengetahuan
c. Aspek layanan dari user oriented user centered
d. Aspek layanan dari right information for the right persons right
information for the right persons and right now
34
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
e. TIK yang dahulu sekedar alat ternyata memaksa perubahan pola pikir dan
pola tindak pihak yang menerapkannya perpustakaan 3.0 (library 3.0)
yang memerlukan juga kriteria pustakawan 3.0 (librarian 3.0)
Visi Perpustakaan Nasional tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya
Indonesia cerdas melalui gemar membaca dengan memberdayakan perpustakaan”,
dengan enam Misi : 1) Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir,
2) Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi
informasi dan komunikasi (TIK), 3) Mengembangkan perpustakaan yang
menjangkau masyarakat luas, 4) Mewujudkan tenaga perpustakaan yang
kompeten dan professional, 5) Menggalakan sosialisasi/pemasyarakatan gemar
membaca, 6) Mengembangkan infrastruktur perpustakaan nasional yang modern.
Berkaitan dengan misi tersebut bahwa Kemendikbud pada tahun 2017 dalam
“Peringatan hari aksara internasional” yang diterjemahkan sebagai “Membangun
budaya literasi di era digital” menyatakan Indonesia telah mencapai 97,93 persen
angka bebas buta aksara (Kemendikbud, 2016). Hal ini berarti masih terdapat
sekitar 2,07 persen atau 3,4 juta warga Indonesia yang masih belum mengenal
huruf dan mampu membaca. Jumlah angka buta aksara itu berada dalam rentang
usia 15-59 tahun yang tersebar di 11 provinsi Indonesia. Peringkat pertama
diduduki oleh Provinsi Papua (28,75 persen), NTB (7,91 persen), NTT (5,15
persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 persen), Sulawesi
Selatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan
utara (2,90 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), Jawa Tengah (2,20 persen).
Gewati, M. (2016), Tribunners (2017), The Jakarta Post (2016), Miller,
JW (2016), Flood, A. (2016) memberikan informarsi bahwa Indonesia menduduki
urutan (ranking) ke 60 dari 61 negara dalam indeks literasi dunia. Urutan ke 59
adalah Thailand dan urutan ke 61 adalah Botswana. Riset tentang indeks literasi
ini dilakukan oleh John W. Miller dengan mendasarkan pada ujian literasi dan
melihat karakteristik sikap terpelajar, misalnya jumlah perpustakaan dan koran
hingga lamanya sekolah, serta ketersediaan komputer di sebuah Negara. Jadi
indeks ini bukan hanya melihat kemampuan penduduk sebuah negara dalam
membaca dan menulis saja, tetapi termasuk juga perangkat pendukung dan sikap
35
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
terpelajar warganya. Dengan demikian Pemerintah perlu kerja keras untuk
menaikkan ranking tersebut, terutama Kemendikbud, Kemendikti dan Perpusnas.
Urusan literasi ini tersebar di beberapa instansi namun koordinasinya masih
rendah. Program pemberantasan buta aksara berada di Dirjen PAUD dan Dikmas
Kemendikbud, tetapi pemantau permasalahan tingkat literasi negeri ini adalah
Perpusnas RI. Koordinasi antar keduanyapun tak terlihat, belum lagi dengan
instansi lain yang mengampu pendidikan. Faktor lain yang menjadi pemicu
rendahnya literasi Indonesia adalah rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat
dan daerah. Seharusnya pemerintah daerah saling melengkapi, dan tidak selalu
tergantung dengan pemerintah pusat. Hal ini karena fungsi pendidikan adalah
fungsi yang didesentralisasikan sesuai asas otonomi daerah. Namun faktanya
daerah masih tergantung pusat terutama dari sisi anggaran, karena memang PAD
daerah maksimal 10% dari APBD-nya. Sedangkan 90% anggaran daerah selama
ini berasal dari kucuran pusat berupa DAU, DAK, dan dana bagi hasil. Sehingga
ruang fiskal daerah untuk mengatasi problema lokal kesulitan, termasuk masalah
literasi tersebut. Pada peringatan Hari Aksara Internasional merupakan
momentum atau kesempatan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia
dapat merenungkan kembali tantangan masalah keaksaraan, termasuk rendahnya
tingkat literasi di antara negara-negara dunia.
Kemampuan literasi masyarakat Indonesia rendah berdasarkan
pemeringkatan literasi internasional oleh Most Literate Nations in the World,
yang diterbitkan Central Connecticut State University Tahun 2016, menjelaskan
bahwa tingkat kemampuan membaca dan menulis masyarakat Indonesia sangat
ketinggalan. Indonesia berada di urutan ke-60 dari 61 negara. Hal ini berkaitan
erat dengan ketersediaan tenaga perpustakaan masih sangat kurang, baik dari segi
kualitas maupun kuantitas, sampai tahun 2016 jumlah tenaga perpustakaan di
Indonesia hanya 3.058 orang. Dari jumlah tenaga perpustakaan tersebut, hanya
5.33% orang yang dinyatakan lulus uji kompetensi, dan hanya 16.29% yang
tersertifikasi. Peningkatan ketersedian dan keandalan tenaga perpustakaan di
Indonesia untuk meningkatan literasi informasi, memerlukan usaha yang lebih
optimal.
36
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
2.2. Studi Awal Kelembagaan Organisasi Perpusnas RI
Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang
perpustakaan. Dalam mengemban tugas, Perpusnas memiliki fungsi sebagai
perpustakaan pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia (perpustakaan
umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan
khusus), perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian,
perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan di Indonesia.
Sebelum terbit UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpusnas
telah mendapat amanat UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak
dan Karya Rekam. Undang-Undang ini mengamanatkan Perpusnas untuk
mengelola kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam. Pengelolaan ini
bertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil
budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pengaturan dan mekanisme mengenai Serah-Simpan karya cetak dan karya
rekam selama ini diatur dalam UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah- Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai
kewajiban Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam terhadap penerbit,
pengusaha rekaman, warga negara Indonesia yang hasil karyanya
diterbitkan/direkam di luar negeri, orang atau badan usaha yang memasukkan
karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia untuk menyerahkan hasil
karya cetak atau karya rekamnya kepada Perpusnas dan/atau Perpustakaan
Daerah, atau Badan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dikelola sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Tanggung jawab Perpusnas dalam mengembangkan koleksi nasional dan
melestarikan hasil budaya bangsa, salah satu jenis bahan perpustakaan ialah
naskah nusantara. Naskah nusantara adalah warisan dokumenter bangsa yang
bersifat unik, karena ditulis tangan dengan menggunakan media, aksara dan
bahasa tradisional atau daerah. Naskah nusantara termasuk dalam benda cagar
budaya. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Benda
Cagar Budaya, naskah masuk dalam lingkup aspek Pelindungan (Pasal 56 s.d.
Pasal 77), aspek Pengembangan (Pasal 78 s.d. Pasal 84), aspek Pemanfaatan
37
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
(Pasal 85 s.d. 94), serta aspek Pengawasan dan Penyidikan (Pasal 99 dan Pasal
100).
Kegiatan pelestarian bahan perpustakaan sama pentingnya dengan
kegiatan-kegiatan lainnya di perpustakaan seperti kegiatan akuisisi, katalogisasi,
layanan informasi. Tujuan dari pelestarian yaitu mengusahakan agar naskah
Nusantara tersedia dalam keadaan baik, siap pakai dan lestari selama-lamanya
untuk penggunaan dalam jangka panjang. Ada tiga komponen utama dalam
pengelolaan pelestarian, yaitu:
1. Survei kondisi fisik naskah Nusantara dan fasilitas perpustakaan: untuk
mengetahui seberapa besar kerusakan dan fasilitas yang diperlukan untuk
pelestarian.
2. Kebijakan pelestarian, merupakan dokumen yang dapat dijadikan pedoman
untuk menyusun program pelestarian
3. Perencanaan pelestarian merupakan program prioritas untuk menangani
pelestarian naskah Nusantara.
Sesuai tugas tersebut, Perpusnas berfungsi sebagai repositori khazanah
pengetahuan dan kebudayaan Indonesia. Selain itu, Perpusnas dalam fungsinya
sebagai perpustakaan pelestarian karya anak bangsa tidak hanya melestarikan
karya cetak karya rekam tetapi juga melestarikan pemikiran/ide/gagasan pendiri
bangsa Indonesia (founding fathers) tokoh Proklamator dengan membentuk
kelembagaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar dan Perpustakaan
Proklamator Bung Hatta di Bukit Tinggi. Hal tersebut dalam rangka
mengaktualisasikan nilai – nilai kebangsaan dan nasionalisme kedua tokoh
proklamator untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter
dalam budaya.
Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada Pasal 3
menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional memiliki fungsi sebagai perpustakaan
pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian,
perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan.
Terkait dengan kepentingan pengembangan koleksi perpustakaan, pasal 3
tersebut menegaskan kepentingan pengembangan koleksi bahan perpustakaan
38
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
lingkup nasional, deposit karya cetak dan karya rekam, pelestarian dan penelitian
bahan perpustakaan, termasuk naskah Nusantara sebagai warisan dokumenter
bangsa. Dalam hubungan ini Perpusnas bertanggung jawab dalam beberapa hal
berikut.
1. Mengembangkan koleksi nasional untuk memfasilitasi terwujudnya
masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
2. Mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;
3. Melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca;
4. Menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan
(translasi), alih aksara (transliterasi), alih-suara ke tulisan (transkripsi), dan
alih-media (transmedia);
5. Mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno nusantara
yang berada di luar negeri; dan
6. Melakukan inventarisasi dan pendaftaran naskah kuno yang dimiliki oleh
masyarakat dan lembaga, serta memberikan penghargaan bagi masyarakat
yang merawat, memelihara dan melestarikan naskah kuno nusantara.
Perpustakaan memiliki peluang untuk berperan dalam menyukseskan
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya:
1. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya, dimana saja. Perpustakaan
mendukung tujuan ini dengan menyediakan:
• Akses publik ke informasi dan sumbernya yang memberi kesempatan
kepada semua orang untuk memperbaiki kehidupan mereka
• Pelatihan keterampilan baru yang dibutuhkan untuk pendidikan dan
pekerjaan
• Informasi untuk mendukung pembuatan keputusan pemerintah,
masyarakat madani dan bisnis untuk menanggulangi kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan dan mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi
dan memajukan pertanian berkelanjutan, Perpustakaan mendukung tujuan
ini dengan menyediakan hasil riset dan data pertanian tentang bagaimana
meningkatkan tanaman pangan yang lebih produktif dan berkelanjutan.
39
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
3. Akses publik bagi petani ke sumber-sumber daring (online), misal harga-
harga komoditi di pasar lokal, laporan cuaca, dan alat pertanian baru
4. Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan semua orang
di semua usia. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan:
• Hasil riset di perpustakaan rumah sakit dan (lembaga) kesehatan untuk
mendukung pendidikan dan praktik medis bagi penyedia layanan
kesehatan.
• Akses publik tentang informasi kesehatan di perpustakaan umum untuk
membantu individu dan keluarganya agar hidup sehat.
5. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta
mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan:
• Staf yang didedikasikan untuk mendukung program literasi usia dini
dan pembelajaran sepanjang hayat
• Akses ke informasi dan penelitian untuk semua siswa dimanapun
• Ruang (dan peluang) inklusif dimana biaya bukan penghalang untuk
(menambah) pengetahuan dan keterampilan baru
6. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan
anak perempuan. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan:
• Ruang-ruang (perpustakaan) yang aman dan ramah.
• Progam dan layanan yang didesain untuk memenuhi kebutuhan
perempuan, seperti, informasi tentang hak (perempuan) dan kesehatan.
• Akses untuk mendapatkan informasi dan TIK yang membantu
perempuan membangun keterampilan bisnis.
7. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang
berkelanjutan bagi semua. Akses untuk mendapatkan informasi berkualitas
dan praktik-praktik terbaik yang mendukung pengelolaan air lokal dan
proyek sanitasi.
8. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan,
berkelanjutan dan modern bagi semua. Perpustakaan mendukung akses
gratis dan terpercaya untuk mendapatkan listrik dan penerangan untuk
membaca, belajar dan bekerja.
40
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
9. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif,
kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi
semua. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan akses
untuk mendapatkan informasi pelatihan keterampilan yang dibutuhkan
semua orang untuk mencari, melamar dan mendapatkan pekerjaan yang
lebih baik.
10. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang
berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi. Perpustakaan
mendukung tujuan ini dengan menyediakan:
• Perpustakaan umum dan perpustakaan khusus yang tersebar luas dan
pustakawan yang profesional
• Ruang-ruang publik yang ramah dan inklusif
• Akses untuk mendapatkan TIK, misalnya akses internet berkecepatan
tinggi yang mungkin tidak tersedia di tempat lain.
11. Mengurangi ketimpangan dalam dan antara negara. Perpustakaan
mendukung tujuan ini dengan menyediakan:
• Ruang-ruang yang ramah dan netral untuk pembelajaran yang terbuka
bagi semua orang termasuk kelompok yang termarjinalkan seperti:
imigran, pengungsi, golongan minoritas, masyarakat lokal dan
penyandang disabilitas.
• Akses yang setara untuk mendapatkan informasi yang mendukung
keterlibatan ekonomi, politik dan sosial
12. Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh
dan berkelanjutan. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan
menyediakan:
• Lembaga/institusi terpercaya yang diabdikan untuk mempromosikan
keterlibatan dan pemahaman tentang kebudayaan
• Dokumentasi dan preservasi/pelestarian kekayaan/khasanah
kebudayaan untuk generasi mendatang
13. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang keberlanjutan, perpustakaan
mendukung sistem berkelanjutan untuk berbagi dan mensirkulasikan bahan
(perpustakaan) yang mengurangi limbah.
41
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
14. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan
dampaknya, perpustakaan mendukung record/catatan/dokumentasi historis
tentang penggunaan daratan dan perubahan pantai
15. Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera,
laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Perpustakaan mendukung dengan menyediakan hasil riset dan data yang
diperlukan untuk menginformasikan kebijakan perubahan cuaca
16. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan
ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi
desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta
menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Perpustakaan mendukung
dengan menyediakan akses terbuka untuk mendapatkan informasi untuk
pedoman pembuatan keputusan oleh pemerintah lokal dan nasional tentang
berbagai hal/kegiatan, misalnya berburu, memancing, penggunaan lahan,
dan pengelolaan air.
17. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk
pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi
semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di
semua tingkatan. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan:
• Akses publik untuk mendapatkan informasi tentang pemerintahan,
masyarakat madani, dan insitutusi/lembaga lainnya
• Pelatihan keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami dan
menggunakan informasi tersebut di atas
• Ruang–ruang inklusif dan bebas/netral untuk anggota masyarakat
sebagai tempat bertemu dan berorganisasi.
18. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan
menyediakan jaringan global dari lembaga-lembaga berbasis komunitas,
diutamakan untuk mendukung rencana pengembangan/ pembangunan
lokal/ nasional.
42
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada Pasal 5
mengatur hak, kewajiban masyarakat dan kewenangan pemerintah bahwa; (i)
masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta
memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan; (ii) masyarakat di
daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis
berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus (iii) masyarakat yang
memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau
sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan
kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Selaras dengan hal tersebut, UU
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (2) menjelaskan
bahwa perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintahan yang tidak terkait
dengan pelayanan dasar. Urusan wajib perpustakaan merupakan urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintahan
daerah.
2.3 Regulasi Tentang Perpustakaan Nasional di Beberapa Negara
2.3.1 Inggris
Di negara Inggris ide tentang pendidikan untuk semua orang (popular
education) melalui penyediaan bacaan untuk umum sudah muncul sejak tahun
1831. Itu terjadi bertalian dengan upaya pengembangan masyarakat industri yang
membutuhkan orang-orang dengan pendidikan yang memadai sehingga pada
tahun 1850 diundangkanlah Undang-Undang tentang perpustakaan Umum sebagai
cikal bakal pendirian perpustakaan umum wilayah kota dan desa di Inggris.
Namun dengan berjalannya waktu keberlakuan Undang-Undang
Perpustakaan Umum di Inggris tidak mampu menjawab idealisme awal dari
pembentukannya. Kondisi itu terlihat dari munculnya kesenjangan antara wilayah
kota dengan desa dalam hal kemampuan mengembangkan dan memelihara
perpustakaan umum.
Kesenjangan itu terjadi karena tidak adanya kejelasan dalam hal tanggung
jawab pengelolaan yang berujung pada terbengkelainya perpustakaan umum di
Inggris. Bahkan muncul stigma bahwa perpustakaan dianggap sebagai tempat
kumuh ajang bagi orang-orang miskin berkumpul (poormen house). Penyebab lain
43
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
terbengkalainya perpustakaan juga dikarenakan masalah pendanaan yang tidak
diatur dalam Undang-Undang sehingga pendirian perpustakaan terkesan “taxing
the rich for the benefit of the poor”. Oleh karenanya pemerintah Inggris
membentuk komite untuk melakukan kajian dan dari hasil kajian tersebut menjadi
dasar bagi pemerintah Inggris mengubah Undang-Undang Tahun 1850 dan
pendelegasian wewenang pemerintah kepada komite perpustakaan di berbagai
tingkat wilayah hingga ke desa.
Periodisasi kebangkitan perpustakaan umum di Inggris terjadi sejak tahun
1880 dan semakin berkembang pesat yaitu pada periode 1892-1896 serta periode
1905-1907. Mengapa tahun 1880 disebut sebagai tahun kebangkitan perpustakaan
umum di Inggris? Karena pada tahun 1880 tercatat banyak jutawan di Inggris
yang secara suka rela mendonasikan sebagian kekayaan mereka untuk
membangun perpustakaan umum.
Dalam sejarah perkembangan perpustakaan di Inggris, tercatat nama Jhon
Passmore Edward sebagai pendiri dan penyambung dana untuk 15 perpustakaan
di London dan 9 (sembilan) perpustakaan yang tersebar di beberapa kota lain.
Beberapa nama lain yaitu Edmund Robert Harris yang dikenal sebagai pengacara
kaya, Frederick Nettlefold yang berprofesi pengusaha baut, Henry Tate yang
dikenal sebagai jutawan gula dan Andrew Carnegie. Diantara mereka Andrew
Carnegie disebut sebagai orang yang tersohor memajukan perpustakaan umum di
Inggris. Andrew Carnegie menjadi tersohor karena pada tahun 1931 mendirikan
yayasan untuk membangun 213 perpustakaan umum di Inggris dan di negara
Scotland mendirikan 77 perpustakaan umum.
2.3.2 Republik Federasi Jerman
Di Republik Federasi Jerman (REJ), secara nasional maupun regional
(Lander) tidak ada peraturan yang menyebut secara khusus "undang-undang" (act)
untuk perpustakaan. Sebelumnya, sewaktu Jerman Timur masih terpisah, di
negara itu ada Undang-undang Perpustakaan yang dikeluarkan 1968. Ketika
Jerman bersatu, undang-undang itu dihapuskan dan segala urusan perpustakaan
dimasukkan ke dalam pengaturan tentang urusan kebudayaan. Di RFJ, pengaturan
kebudayaan berada dalam wewenang wilayah regional (Lander) dan mereka
44
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
punya kebebasan untuk membuat undang-undang perpustakaan bagi wilayah
mereka masing-masing.
Kegiatan dan operasionalisasi perpustakaan di tingkat nasional dan
regional oleh beberapa undang-undang, yaitu Preubischer Kulturbesitz (mengatur
koleksi budaya negara bagian Prusia), Lander Higher Education Act (undang-
undang perguruan tinggi negara- negara bagian), Undang-undang Deposit, dan
Undang-undang Hak Cipta, peraturan perundang-undangan perlindungan remaja
dan anak-anak, serta peraturan perundangan tentang hubungan kerja.
Secara umum, perpustakaan-perpustakaan di RFJ terbagi dalam dua
kelompok besar, yaitu perpustakaan umum dan perpustakaan ilmiah/perguruan
tinggi. Perpustakaan umum didanai oleh pemerintah lokal dan distrik tingkat desa,
sementara perpustakaan ilmiah/perguruan tinggi dibiayai oleh pemerintah wilayah
(Lander) dan pemerintah pusat (nasional). Seluruh 16 Lander dan pemerintah
pusat RFJ tidak berencana membuat undang-undang yang akan mengikat mereka
ke dalam satu peraturan. Pemerintah lokal dan distrik juga tidak akan mau
kehilangan wewenang mengatur kehidupan kebudayaan mereka, terutama dalam
mengatur perpustakaan umum. Tetapi dalam hal perpustakaan ilmiah/perguruan
tinggi, yang berada di bawah peraturan Lander dan lebih mungkin disentralisir
serta didanai oleh pemerintah pusat.
2.3.3 Spanyol
Di tingkat nasional, Spanyol tidak memiliki undang-undang perpustakaan,
melainkan hanya sebuah Dekrit Presiden Tahun 1989 untuk mengatur pengelolaan
sistem perpustakaan di seluruh negeri ini. Saat ini, dekrit itu sendiri sedang
dipertanyakan keguanaan karena dianggap tidak cocok untuk sistem pemerintahan
regional Spanyol yang menganut prinsip desentralisasi. Secara formal, dekrit ini
tidak terlalu mempengaruhi operasional perpustakaan, tetapi beberapa bagian dari
dekrit ini dijadikan dasar kegiatan oleh dua institusi yang paling berpengaruh
dalam kepustakawanan Spanyol, yaitu:
(1) Direktorat Jenderal Buku, Arsip, dan Perpustakaan di bawah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, dan
45
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
(2) Perpustakaan Spanyol. Kedua lembaga ini mengkoordinasi pengembangan
jasa perpustakaan secara lintas regional, untuk segala jenis perpustakaan.
Selain dekrit, ada Undang-Undang Dasar Pemerintahan Lokal yang
menyatakan bahwa semua municipalities yang memiliki penduduk lebih dari 5000
orang harus memiliki perpustakaan umum. Sebagian besar dari 17 wilayah
(regions) di Spanyol memiliki peraturan perundang-undangan sendiri tentang
perpustakaan, dan sebagian besarnya setingkat undang- undang (law).
Dalam hal teknologi informasi (TI), Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan memiliki kebijakan nasional menyangkut empat segi, yaitu:
(1) penyebaran dan promosi pemanfaatan TI di perpusakaan umum,
(2) penyediaan sumberdaya dan peralatan bekerja sama dengan Departemen
Telekomunikasi, termasuk dalam pengadaan perangkat lunak gratis untuk
sekolah-sekolah,
(3) memfasilitasi dan mendukung kerjasama antara perpustakaan wilayah dengan
menggunakan TI, serta
(4) mengembangkan TI di 52 Perpustakaan Umum Negara (statepublic libraries)
yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah regional.
2.3.4 Italia
Sejak 1972, Italia mengenal sistem pemerintahan regional yang oleh
konstitusi Italia diberi hak untuk membuat sendiri peraturan perundangan bagi
kepentingan masing-masing. Menurut konstitusi Italia (Pasal 117 dan 118)
museum dan perpustakaan (kecuali perpustakaan sekolah yang berada di bawah
Departemen Pendidikan) merupakan tanggung jawab pemerintah wilayah. Sejak
1972 pula semua hak dan kewajiban pengelolaan perpustakaan sebagai warisan
budaya dipindahkan dari pusat ke wilayah.
Wilayah yang pertama memiliki undang-undang khusus adalah Regione
Lombardia yang mengatur pendanaan perpustakaan tetapi tidak mengatur tentang
jenis jasa, sehingga disebut sebagai perundangan "generasi pertama." Ini
kemudian diikuti oleh Regione Emilia-Romagna yang secara spesifik mengatur
kerja sama antar perpustakaan, jenis jasa, dan kualifikasi pustakawannya,
sehingga disebut perundangan "generasi kedua." Sedangkan Regione Lazio
46
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
menjadi contoh bagi kelahiran perundangan "generasi ketiga" karena tidak saja
berkonsentrasi kepada perpustakaan, melainkan mengintegrasikan pula museum
dan arsip-arsip bersejarah, sebagai kesatuan sumberdaya budaya.
Di tingkat pusat, ada Departemen Warisan dan Aktivitas Budaya yang
memiliki Kantor Pusat Warisan Buku, dengan tanggung jawab:
(1) meningkatkan pemanfaatan perpustakaan dan pelestarian warisan budaya
lewat buku,
(2) mendukung lembaga-lembaga budaya Italia dalam upaya menegakkan
masyarakat Italia yang cerdas dan berpendidikan,
(3) mengembangkan dunia penerbitan Italia. Kantor pusat (beureu) ini
membawahi 36 perpustakaan umum dan perpustakaan akademik milik negara
(state libraries). Hanya lima wilayah (Umbria, Abruzzo, Molise, Sicilia, dan
Valle dAosta) serta satu propinsi, Trento-Bolzano, yang tidak memiliki
perpustakaan negara.
2.3.5 Australia
Australia memiliki Undang-Undang Perpustakaan Nasional Tahun 1960
yang di dalamnya menyebutkan bahwa perpustakaan adalah sebuah corporate
(usaha bersama, sebagai lawan dari milik pribadi). Sebagai usaha bersama, maka
perpustakaan terkena Companies Act 1997 (perundangan tentang badan usaha)
menyangkut kewenangan, akuntabilitas, pendanaan, maupun perilaku
pegawainya.
Adapun fungsi Perpustakaan Nasional Australia adalah sebagai badan
Persemakmuran yang memelihara dan mengembangkan koleksi yang
berhubungan dengan Australia dan rakyatnya, kemudian menyediakan koleksi ini
bagi perorangan maupun institusi sedemikian rupa sehingga mendukung
kepentingan Australia. Perpustakaan Nasional juga secara khusus ikut melayani
kepentingan Perpustakaan Parlemen, lembaga-lembaga pemerintahan
Persemakmuran, dan wilayah Pucuk pimpinan Perpustakaan Nasional dipegang
oleh sebuah Dewan (council) yang terdiri dari :
(a) seorang Direktur Jenderal,
(b) satu Senator yang dipilih oleh Senat,
47
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
(c) satu anggota DPR yang ditentukan oleh DPR,
(d) sembilan anggota yang ditentukan oleh Gubernur Jenderal Australia yang
dianggap berpengetahuan dan berpengalaman dalam kepustakawanan.
Sesuai dengan perpolitikan Australia, maka anggota-anggota ini hanya
dapat menduduki jabatan selama 3 tahun, kecuali terpilih kembali. Untuk
pendanaan, Perpustakaan Nasional mendapat anggaran sesuai ketetapan Parlemen,
sementara Menteri Keuangan hanya dapat menentukan arah penggunaan dan
penyerahan dana tersebut.
Semua anggaran ini hanya digunakan untuk: (a) ongkos penyelenggaraan
fungsi perpustakaan, dan (b) gaji penyelenggara atau Dewan. Tetapi undang-
undang juga tidak melarang investasi dari uang yang berlebih asal memenuhi
pasal 18 dari Commonwealth Authorities and Co 1997. Walaupun boleh
berinvestasi, Perpustakaan Nasional dibebaskan dari segala pajak.
2.3.6 Republik Cekoslowakia
Republik Cekoslowakia memiliki UU No. 257 Tahun 2001 tentang
Perpustakaan dan Penyelenggaraan Jasa Perpustakaan dan Informasi Umum untuk
mengganti UU No. 53 Tahun 1959. Undang-undang ini berlaku untuk badan
publik, dan tidak untuk badan yang memiliki sertifikat dagang (trading certificate
based)
Sedangkan yang dimaksud dengan "perpustakaan" dalam undang-undang
ini adalah semua fasilitas berupa perpustakaan dan jasa informasi untuk umum
yang bertujuan menyediakan akses yang sama kepada semua orang tanpa
perbedaan. Undang-undang ini mengatur berbagai perpustakaan yang disatukan
dalam sistem dan terdiri dari:
(a) Perpustakaan Nasional Republik Ceko,
(b) Perpustakaan Wilayah Moravian yang dikelola Departemen Kebudayaan,
(c) Perpustakaan Wilayah yang didirikan oleh pemerintah daerah,
(d) Perpustakaan Dasar (basic libraries)yang didirikan oleh masyarakat, dan
(e) Perpustakaan Khusus.
Peraturan undang-undang ini berlaku untuk semua jenis perpustakaan di
atas dalam hal jasa perpustakaan dan informasi untuk umum yang mencakup:
48
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
(a) penyediaan koleksi baik dari koleksi sendiri maupun dari perpustakaan
lain,
(b) penyediaan jasa referensi,
(c) perantara bagi sumber lain, terutama badan-badan pemerintah, dan
(d) membantu masyarakat untuk mengakses ke sumber lain yang dapat
diperoleh secara gratis.
Semua ini harus disediakan secara cuma-cuma, kecuali untuk:
(a) reproduksi audio-visual,
(b) jasa reprografi dari koleksi milik perpustakaan lain, dan
(c) ongkos yang ada kaitannya dengan inter library loan.
Di luar jasa-jasa untuk umum di atas, penyelenggara perpustakaan juga
dapat menyediakan jasa lain, terutama:
(a) menyediakan akses ke sumber-sumber komersial,
(b) kegiatan belajar dan kegiatan budaya,
(c) penerbitan,
(d) jasa reprografi, dan
(e) jasa referensi dan pencarian literatur.
Pengelola boleh meminta ongkos pengganti terhadap ongkos administrasi
untuk keperluan pendaftaran anggota. Di Republik Ceko, semua perpustakaan
yang diatur oleh UU No. 257/2001 harus meminta ijin operasi dari Departemen
Kebudayaan. Di dalam peraturan perundangan ini ada tata cara pengajuan
proposal oleh pengelola perpustakaan, dan di dalam proposal tersebut harus
dicantumkan tujuan dan rencana umum penyelenggaraan perpustakaan, serta siapa
atau badan apa yang akan mengelolanya.
Proposal ini dapat pula diajukan oleh perorangan asalkan ia telah terdaftar
menurut undang-undang tentang hak dan kewajiban individual di Republik Ceko.
Jika pengaju proposal adalah sebuah badan, maka harus ada acta sertifikat tentang
badan publik atau badan pemerintah.
Menteri Kebudayaan memiliki wewenang penuh untuk menentukan
apakah proposal diterima atau tidak, serta memiliki hak untuk membatalkan
persetujuan jika sebuah perpustakaan dianggap melanggar undang-undang. Setiap
penyelenggara perpustakaan yang tercakup dalam UU 257/2001 boleh meminta
49
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
dana dari negara yang diatur oleh peraturan perundangan anggaran negara, atau
dari Dana Nasional untuk subsidi bertujuan khusus (National fund specific-
purposes subsidies) dengan mengajukan proposal kegiatan yang termasuk dalam
sarana perpustakaan, termasuk di dalamnya proyek riset, pengadaan teknologi
untuk jasa informasi, konversi elektronik dan digital, maupun biaya rutin untuk
akuasisi, pengembangan koleksi, dan penyediaan jasa bagi pengunjung.
Undang-undang ini juga mengatur masalah evaluasi dalam bentuk
terhadap koleksi secara berkala dan pelaporannya kepada Menteri Kebudayaan.
Jika pengelola perpustakaan lalai melakukan evaluasi diri dan jika pengelola
dianggap melanggar asas akses informasi sebagaimana diatur oleh undang-
undang, maka Menteri Kebudayaan memiliki wewenang untuk mendenda
pengelola perpustakaan. Menarik untuk diketahui, besarnya denda itu pun
ditetapkan di dalam UU 257/2001.
2.3.7 Finlandia
Finlandia memiliki Undang-Undang Perpustakaan (UU No. 904 Tahun
1998) yang mengatur dua hal, yaitu: (a) penyediaan jasa perpustakaan dan
informasi oleh perpustakaan umum daerah, dan (b) promosi jasa ini di tingkat
nasional maupun regional. Secara khusus undang-undang ini mengatakan bahwa
perpustakaan umum mendukung tersedianya kesamaan hak bagi warga negara
untuk mengembangkan diri lewat kegiatan sastra- budaya demi kemajuan
pengetahuan, ketrampilan personal dan kewarganegaraan, pergaulan internasional,
serta pembelajaran seumur hidup. Selain itu, undang-undang ini juga berupaya
mempromosikan pembangunan jaringan interaktif untuk mendukung
pengembangan budaya Finlandia.
Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
perpustakaan umum sebagaimana tertuang dalam tujuan undang-undang ini, baik
secara sendiri-sendiri maupun dengan saling bekerja sama. Semua pemakai jasa
perpustakaan mempunyai hak untuk akses dan mendapatkan layanan dari petugas
yang profesional, termasuk layanan dwi-bahasa di daerah yang berbahasa etnik
tertenlu. Khusus untuk daerah Saami, perlu acta jasa yang memakai bahasa Saami
pula selain bahasa Finn (Finnish)
50
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Di setiap daerah ada perpustakaan pusat untuk perpustakaan umum (The
Central Library for Public Libraries) yang ditunjuk oleh pemerintah daerah
sebagai perpustakaan daerah sekaligus penyedia jasa tambahan bersama-sama
perpustakaan umum lainnya di daerah itu. Perpustakaan pusat di daerah ini juga
bekerja-sama dengan perpustakaan penelitian dan perpustakaan untuk pendidikan,
sebagai bagian dari jaringan jasa informasi nasional maupun internasional. Selain
itu, juga acta perpustakaan wilayah di dalam sebuah daerah yang lingkup
kegiatannya ditentukan oleh pemerintah daerah itu.
Tugas dan fungsi perpustakaan pusat daerah maupun perpustakaan
wilayah ini harus ditetapkan dengan dekrit pemerintah daerah. Dengan demikian,
pemerintah daerah pula yang dapat membatalkan dekrit itu. Pemakai koleksi
perpustakaan tidak dikenakan bayaran, demikian pula jasa interlibrary loan.
Tetapi perpustakaan boleh mengenakan biaya untuk jasa lainnya untuk
menggantikan ongkos utama dan tidak lebih dari itu, kecuali jika ada alasan-
alasan spesifik yang dapat dipertanggung- jawabkan.
Secara teratur dan berkesinambungan, setiap pemerintah daerah
melakukan evaluasi terhadap jasa perpustakaan dan informasinya dalam rangka
meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektifitas pembiayaannya. Bersama dengan
Departemen urusan Daerah evaluasi ini akan digabung secara nasional dan
diumumkan kepada publik sebagai pertanggungjawaban.
Setiap daerah akan mendapatkan subsidi negara untuk menyelenggarakan
jasa perpsutakaan dan informasi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang
Pendanaan Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan (The of Educational and
Cultural Provision 635/1998). Secara khusus juga disediakan dana untuk
pembangunan fisik atau renovasi perpustakaan, termasuk di dalamnya pembelian
mobil atau kapal untuk perpustakaan keliling.
51
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
BAB 3
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT
3.1. Analisis Ketapatan Fungsi
Berdasarkan Keppres No 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen, kelembagaan Perpusnas
hanya memiliki dua Deputi, yaitu Deputi I Bidang Pengembangan Bahan Pustaka
dan Jasa Informasi, dan Deputi 2 Bidang Pengembangan Sumber Daya
Perpustakaan (Gambar 2). Padahal, berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan, fungsi yang dijabarkan dengan tugas serta wewenangnya sangat
besar. Lebih dari itu, mandat tugas dan fungsi tersebut ditambah dengan undang-
undang lainnya (Tabel 4 dan Tabel 5).
Gambar 2. Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional RI
Struktur organisasi Perpustakaan Nasional RI sekarang terlalu ramping
dengan beban fungsi yang sangat banyak sebagaimana disajikan pada Tabel 4.
Hal ini ditambah dengan penambahan fungsi melalui peraturan perundang-
undangan lain (Tabel 4). Pada Tabel 5 terlihat bahwa beberapa mandat terfokus
pada Deputi I. Sementara penambahan mandat oleh Undang-Undang terkait juga
terfokus pada Deputi I.
52
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Tabel 4. Mandat Langsung Peraturan Perundang-Undangan Perpustakaan
No
Peraturan
Perundang-
undangan
Deputi I Deputi II
1 UU No. 4/1990 -
Serah-Simpan
Karya Cetak dan
Karya Rekam
Penyimpanan secara khusus
karya cetak dan karya rekam
Mewujudkan koleksi nasional
Mewujudkan pelestarian koleksi
nasional
Menyimpan karya cetak dan
karya rekam mengenai Indonesia dari luar negeri
Pengelolaankarya cetak dan
karya rekam
2 UU No. 43/2007 -
Perpustakaan Pengembangan koleksi
perpustakaan
Penyimpanan koleksi khusus
Inventarisasi koleksi nasional
Penerbitan katalog induk
nasional (KIN) koleksi nasional
Distribusi koleksi nasional
Layanan perpustakaan
(lengembangan, tata cara, jejaring telematika)
Kerjasama antar perpustakaan
Mengembangkan koleksi
nasional yang memfasilitasi
terwujudnya masyarakat
pembelajar sepanjang hayat
Mengembangkan koleksi
nasional untuk melestarikan
hasil budaya bangsa
Mengidentifikasi dan
mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar
negeri.
Kerja sama Perpustakaan
Nasional, perpustakaan umum
provinsi, dan/atau perpustakaan
umum kabupaten/kota dengan
organisasi profesi, atau dengan
lembaga pendidikan dan
pelatihan
Pemanfaatan sistem jejaring
perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.
Memberikan penghargaan
kepada setiap orang yang
menyimpan, merawat, dan
melestarikan naskah kuno
Standar nasional
Perpustakaan:
a. standar koleksi
perpustakaan;
b. standar sarana dan
prasarana;
c. standar pelayanan
perpustakaan;
d. standar tenaga perpustakaan;
e. standar
penyelenggaraan;
f. standar pengelolaan
melakukan promosi
perpustakaan dan gemar
membaca
pembinaan dan
pengembangan tenaga
perpustakaan (pendidikan
formal dan/atau nonformal)
Fasilitasi pembudayaan
kegemaran membaca
penyediaan sarana
perpustakaan di
tempattempat umum yang
mudah dijangkau, murah,
dan bermutu.
mendorong tumbuhnya
taman bacaan masyarakat
dan rumah baca untuk
menunjang pembudayaan
kegemaran membaca
gerakan nasional gemar
membaca
membina dan
mengembangkan
kompetensi, profesionalitas
pustakawan, dan tenaga
teknis perpustakaan
3 PP No. 70/1991
Pelaksanaan UU
Nomor 4/1990
Pengelolaan karya cetak dan
karya rekam
a. penerimaan,
53
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
No
Peraturan
Perundang-
undangan
Deputi I Deputi II
Tentang Serah-
Simpan Karya
Cetak
dan Karya-Rekam
b. penyimpanan,
c. pendayagunaan,
d. pelestarian,
e. pengawasan
Pencatatan karya cetak dan karya rekam
Pengolahan karya cetak dan
karya rekam
Penyimpanan karya cetak dan
karya rekam
Pelestarian karya cetak dan
karya rekam
Pendayagunaan karya cetak dan
karya rekam
Pembuatan Bibliografi Nasional Indonesia karya cetak dan karya
rekam
Penyelenggaraan pengelolaan
karya cetal dan karya rekam:
a. melakukan pemantauan
pelaksanaan serah-simpan
b. memberi peringatan kepada
para wajib serah-simpan
c. mendayagunakan
4 PP No. 23/1999 -
Pelaksanaan
Serah-Simpan dan
Pengelolaan Karya Rekam Film
Ceritera atau Film
Dokumenter
Pengelolaan karya film ceritera
atau film dokumenter:
a. penerimaan;
b. pengolahan; c. penyimpanan;
d. pendayagunaan;
e. pelestarian;
f. pengawasan dan
pelaksanaan serah-simpan
Pengolahan dan penyusunan
yang dilakukan dengan cara dan
teknik tertentu sebagai katalog,
bibliografi atau bentuk lainnya
Pembuatan Bibliografi Nasional
Indonesia Karya rekam film ceritera atau film dokumenter
Penyimpanan khusus film
ceritera atau film dokumenter
Pendayagunaan karya rekam
film ceritera atau film
dokumenter
Pelestarian karya rekam film
ceritera atau film dokumenter
Penyimpanan karya rekam film
ceritera atau film dokumenter
Pengawasan atas pelaksanaan serah simpan karya rekam film
ceritera atau film dokumenter
5 Keppres No
67/2000 - Perumusan kebijakan teknis di
bidang deposit, pengembangan
perumusan kebijakan teknis
di bidang penelitian dan
54
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
No
Peraturan
Perundang-
undangan
Deputi I Deputi II
Perpustakaan
Nasional RI
bahan pustaka dan jasa
informasi serta preservasi;
Pengadaan dan pengolahan
bahan pustaka;
Pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
Penyelenggaraan jasa
informasi;
Penyelenggaraan kerja sama
dengan badan atau lembaga
baik pemerintah maupun swasta
serta organisasi
kepustakawanan di dalam
negeri maupun di luar negeri;
Pelestarian kandungan
informasi dan fisik bahan
pustaka
pengembangan sistem
perpustakaan, pendidikan
dan pelatihan serta
pengembangan berbagai
jenis perpustakaan;
penyelenggaraan penelitian
dan pengembangan sistem
perpustakaan;
penyelenggaraan dan
pengembangan pendidikan
dan pelatihan di bidang
perpustakaan;
penyelenggaraan
pengembangan berbagai
jenis perpustakaan;
pemasyarakatan dan peningkatan minat baca.
6 Perpres 103/2001 -
kedudukan, tugas,
fungsi,
kewenangan,
susunan organisasi
dan tata kerja
Lembaga
Pemerintah Non
Departemen
Perumusan dan pelaksanaan
kebijakan pelestarian pustaka
budaya bangsa dalam
mewujudkan koleksi deposit
nasional dan pemanfaatannya
Penetapan sistem informasi di
bidangnya
55
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Tabel 5. Mandat Tidak Langsung Peraturan Perundang-Undangan Lainnya
No
Peraturan
Perundang-
undangan
Deputi I Deputi II
1 UU No. 20/2003 - Sistem Pendidikan
Nasional
Standar nasional sarana dan
prasarana perpustakaan
2 UU No 6/2014 -
Desa
Pembinaan perpustakaan
desa
3 UU No. 23/2014 - Pemerintahan
Daerah
Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi sesuai
kewenangan nasional
(pelestarian koleksi)
Penerbitan katalog induk
nasional dan bibliografi sesuai
kewenangan nasional
(pelestarian koleksi)
Pelestarian naskah kuno dan
pengembalian naskah kuno
dari luar negeri (pelestarian
koleksi)
Pengembangan koleksi budaya
etnis nusantara yang berasal
dari luar negeri dan koleksi
budaya etnis nusantara yang
ditemukan sesuai kewenangan
nasional (pelestarian koleksi)
Penetapan standar dan
akreditasi perpustakaan
(pembinaan)
Pengelolaan Perpustakaan
sesuai kewenangan nasional
(pembinaan)
Pembudayaan gemar
membaca sesuai kewenangan nasional
(pembinaan)
Penyelenggaraan sertifikasi
pustakawan dan akreditasi
pendidikan dan pelatihan
perpustakaan (sertifikasi
dan akreditasi)
4 UU No. 28/2014 -
Hak Cipta Penggandaan tulisan secara
reprografi yang telah
dilakukan Pengumuman,
diringkas, atau dirangkum
untuk memenuhi permintaan
seseorang
Pembuatan salinan dilakukan
untuk pemeliharaan,
penggantian salinan yang
diperlukan, atau penggantian
salinan dalam hal salinan
hilang, rusak, atau musnah
dari koleksi permanen di
perpustakaan atau lembaga
arsip lain
Pembuatan salinan
dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran
informasi antarperpustakaan,
antarlembaga arsip, serta
antara perpustakaan dan
lembaga arsip
5 UU No. 5/2017 -
Pemajuan
Kebudayaan
Inventarisasi Objek Pemajuan
Kebudayaan (pencatatan dan
pendokumentasian; penetapan;
dan pemutakhiran data
Pengamanan Objek Pemajuan
Kebudayaan (memutakhirkan
56
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
No
Peraturan
Perundang-
undangan
Deputi I Deputi II
data dalam Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu secara
terus-menerus; mewariskan
Objek Pemajuan Kebudayaan
kepada generasi berikutnya; dan memperjuangkan Objek
Pemajuan Kebudayaan
sebagai warisan budaya dunia
Pemeliharaan Objek Pemajuan
Kebudayaan (menjaga nilai
keluhuran dan kearifan Objek
Pemajuan Kebudayaan;
menggunakan Objek
Pemajuan Kebudayaan dalam
kehidupan sehari-hari;
menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
menghidupkan dan menjaga
ekosistem Kebudayaan untuk
setiap Objek Pemajuan
Kebudayaan; dan mewariskan
Objek Pemajuan Kebudayaan
kepada generasi berikutnya)
Penyelamatan Objek
Pemajuan Kebudayaan
(revitalisasi; repatriasi;
dan/atau restorasi)
Publikasi (penyebaran
informasi kepada publik baik
di dalam negeri maupun di
luar negeri dengan
menggunakan berbagai bentuk
media)
Pengembangan Objek
Pemajuan Kebudayaan
(penyebarluasan; pengkajian;
dan pengayaan keberagaman )
Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Pembinaan Pemajuan
Kebudayaan
57
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
3.2. Analisis Duplikasi Fungsi
Duplikasi fungsi terjadi pada Deputi I (Bidang Pengembangan Bahan
Pustaka dan Jasa Informasi). Duplikasi terjadi pada eselon 2 mengenai
pengolahan dan pengelolaan bahan pustaka. Selama ini pengolahan, pengelolan
dan pendayagunaan bahan perpustakaan terjadi tumpeng tindih antara Direktorat
Deposit Bahan Pustaka dengan Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan
Bahan Perpustakaan. Oleh karena itu, dalam penataan kelembagaan ke depan
harus jelas pembagian antara kedua direktorat tersebut dalam hal pengelolaan,
pengolahan dan pendayagunaan bahan perpustakaan.
3.3. Analisis Satuan Organisasi
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa struktur organisasi
Perpustakaan Nasional dibagi menjadi tiga eselon 1, yaitu Sekretariat Utama,
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, dan Deputi
Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan. Satuan organisasi disajikan
pada Tabel 6.
Tabel 6. Fungsi Perpustakaan Nasional Berdasarkan Kelompok Jabatan
No Fungsi-fungsi Perpustakaan Nasional kelompok Jabatan
1 Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di
bidang perpustakaan
Kepala
2 Pengembangan koleksi nasional dan jasa informasi Kepala
3 Pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional
Kepala
4 Pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran
membaca
Kepala
5 Pengembangan dan pembinaan sumber daya perpustakaan
Kepala
6 Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kehumasan, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, rumah tangga, dan hukum
Kepala
7 Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas semua unsur di lingkungan Perpustakaan Nasional RI
Kepala
8 Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan
Perpustakaan Nasional RI
Sekretaris Utama
9 Koordinasi perencanaan kebijakan teknis Perpustakaan
Nasional RI
Sekretaris Utama
58
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
10 Pembinaan dan layanan administrasi ketatausahaan,
organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
Perpustakaan Nasional RI
Sekretaris Utama
11 Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan tugas Perpustakaan Nasional RI
Sekretaris Utama
12 Koordinasi hubungan masyarakat dan kerjasama dengan
masyarakat dan pihak eksternal perpustakaannasional RI
Sekretaris Utama
13 Koordinasi dalam penyusunan laporan Perpustakaan Nasional RI
Sekretaris Utama
14 Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan
bahan perpustakaan dan distribusi informasi
Deputi Bidang
Pengembangan Bahan
Pustaka dan Jasa Informasi
15 Pengadaan bahan perpustakaan untuk kebutuhan internal
dan eksternal institusi
Deputi Bidang
Pengembangan Bahan
Pustaka dan Jasa Informasi
16 Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir Deputi Bidang
Pengembangan Bahan
Pustaka dan Jasa Informasi
17 Pengolahan bahan perpustakaan sesuai dengan aturan ataustandar sistem yang telah ditetapkan
Deputi Bidang Pengembangan Bahan
Pustaka dan Jasa Informasi
18 Pengelolaan bahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Deputi Bidang
Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
19 Pelayanan bahan perpustakaan kepada pemustaka Deputi Bidang
Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
20 Pengembangan diversifikasi layanan berbasis teknologi
informasi dan komunikasi
Deputi Bidang
Pengembangan Bahan
Pustaka dan Jasa Informasi
21 Pendistribusian / penyebaran informasi kepada
masyarakat
Deputi Bidang
Pengembangan Bahan
Pustaka dan Jasa Informasi
22 Perumusan kebijakan teknis di bidang deposit bahan perpustakaan
Deputi Bidang Pengembangan Bahan
Pustaka dan Jasa Informasi
23 Pengumpulan dan pengelolaan karya cetak, karya rekam,
dan karya digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Deputi Bidang
Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
24 Pengembangan repositorinasional Deputi Bidang
Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
25 Pengembalian naskah kuno yang ada di dalam dan luar
negeri
Deputi Bidang
Pengembangan Bahan
Pustaka dan Jasa Informasi
26 Penyediaan koleksi deposit bagi masyarakat yang
membutuhkan
Deputi Bidang
Pengembangan Bahan
Pustaka dan Jasa Informasi
27 Pemberdayaan koleksi deposit dan pendistribusian informasi deposit
Deputi Bidang Pengembangan Bahan
Pustaka dan Jasa Informasi
59
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
28 Penyusunan dan pengawasan bibliografi nasional Deputi Bidang
Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
29 Penyusunan katalog induk nasional Deputi Bidang
Pengembangan Bahan
Pustaka dan Jasa Informasi
30 Pelayananpendaftaran dan pemberian nomor standar
terbitan / publikasi karya cetak, karya rekam, dan karya
digital
Deputi Bidang
Pengembangan Bahan
Pustaka dan Jasa Informasi
31 Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca
Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya
Perpustakaan
32 Pembinaan perpustakaan Deputi Bidang
Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan
33 Sosialisasi dan pembudayaan kegemaran membaca Deputi Bidang
Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan
34 Peningkatan literasi informasi Deputi Bidang
Pengembangan Sumberdaya
Perpustakaan
35 Pengkajian dan penelitian perpustakaan Deputi Bidang
Pengembangan Sumberdaya
Perpustakaan
36 Pengkajian dan penelitian budaya kegemaran membaca. Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya
Perpustakaan
37 Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan
pustakawan serta pengembangan sistem standarisasi
nasional perpustakaan
Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya
Perpustakaan
38 Penyelenggaraan, pengembangan, pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan
Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya
Perpustakaan
39 Penyelenggaraan dan pengembangan tenaga fungsional
pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan
Deputi Bidang
Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan
40 Penyelenggaraan dan pengembangan sistem
standarisasinasional perpustakaan
Deputi Bidang
Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan
41 Penetapan akreditasi penyelenggaraan suatu lembaga /
unit perpustakaan
Deputi Bidang
Pengembangan Sumberdaya
Perpustakaan
42 Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat
43 Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
Inspektorat
44 Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Kepala
Inspektorat
45 Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat
46 Pelaksanaan administrasi Inspektorat Inspektorat
60
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
3.4. Analisis Struktur Fungsi sesuai Mandat yang diharapkan
Berdasarkan struktur organisasi yang diusulkan, beban kerja sesuai mandat
fungsi terbagi dalam 4 deputi dan 1 sekretariat utama. Dengan pembagian
tersebut, maka fungsi-fungsi tersebar merata di lima eselon 1 tersebut. Berikut
disajikan sebaran fungsi sesuai struktur organisasi yang diusulkan.
Tabel 7. Fungsi Perpustakaan Nasional Berdasarkan Kelompok Jabatan sesuai
Struktur Organisasi yang Diusulkan
No Fungsi-fungsi Perpustakaan Nasional kelompok Jabatan
1 pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di
bidang perpustakaan Kepala
2 pengembangan koleksi nasional dan jasa informasi Kepala
3 pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi
deposit nasional Kepala
4 pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran
membaca Kepala
5 pengembangan dan pembinaan sumber daya perpustakaan Kepala
6
pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,
kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah
tangga, dan hukum
Kepala
7 pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
semua unsur di lingkungan Perpustakaan Nasional RI Kepala
8 koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan
Perpustakaan Nasional RI Sekretaris Utama
9 koordinasi perencanaan kebijakan teknis Perpustakaan Nasional RI
Sekretaris Utama
10
pembinaan dan layanan administrasi ketatausahaan, organisasi
dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga Perpustakaan Nasional RI
Sekretaris Utama
11 koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan tugas Perpustakaan Nasional RI Sekretaris Utama
12 koordinasi hubungan masyarakat dan kerjasama dengan
masyarakat dan pihak eksternal PerpustakaanNasional RI Sekretaris Utama
13 koordinasi dalam penyusunan laporan Perpustakaan Nasional
RI Sekretaris Utama
14 perumusan kebijakan teknis di bidang deposit bahan
perpustakaan
Deputi Bidang Pengembangan
Karya Cetak dan Karya Rekam
15
pengumpulan dan pengelolaan karya cetak, karya rekam, dan
karya digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Deputi Bidang Pengembangan
Karya Cetak dan Karya Rekam
16 pengembangan repositorinasional Deputi Bidang Pengembangan
Karya Cetak dan Karya Rekam
17 pengembalian naskah kuno yang ada di dalam dan luar negeri Deputi Bidang Pengembangan
Karya Cetak dan Karya Rekam
61
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
18 penyediaan koleksi deposit bagi masyarakat yang membutuhkan Deputi Bidang Pengembangan
Karya Cetak dan Karya Rekam
19 pemberdayaan koleksi deposit dan pendistribusian informasi deposit
Deputi Bidang Pengembangan Karya Cetak dan Karya Rekam
20 penyusunan dan pengawasan bibliografi nasional Deputi Bidang Pengembangan
Karya Cetak dan Karya Rekam
21 penyusunan katalog induk nasional Deputi Bidang Pengembangan
Karya Cetak dan Karya Rekam
22 pelayananpendaftaran dan pemberian nomor standar terbitan / publikasi karya cetak, karya rekam, dan karya digital
Deputi Bidang Pengembangan Karya Cetak dan Karya Rekam
23 perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan bahan
perpustakaan dan distribusi informasi
Deputi Bidang Pengembangan
Jasa Perpustakaan dan
Preservasi
24 pengadaan bahan perpustakaan untuk kebutuhan internal dan
eksternal institusi
Deputi Bidang Pengembangan Jasa Perpustakaan dan
Preservasi
25 mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir
Deputi Bidang Pengembangan
Jasa Perpustakaan dan
Preservasi
26 pengolahan bahan perpustakaan sesuai dengan aturan
ataustandar sistem yang telah ditetapkan
Deputi Bidang Pengembangan
Jasa Perpustakaan dan
Preservasi
27 pengelolaan bahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Deputi Bidang Pengembangan
Jasa Perpustakaan dan
Preservasi
28 pelayanan bahan perpustakaan kepada pemustaka
Deputi Bidang Pengembangan
Jasa Perpustakaan dan
Preservasi
29 pengembangan diversifikasi layanan berbasis teknologi
informasi dan komunikasi
Deputi Bidang Pengembangan
Jasa Perpustakaan dan Preservasi
30 pendistribusian / penyebaran informasi kepada masyarakat
Deputi Bidang Pengembangan
Jasa Perpustakaan dan
Preservasi
31 perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan perpustakaan
dan pembudayaan kegemaran membaca
Deputi Bidang Pengembangan
Perpustakaan
32 pembinaan perpustakaan Deputi Bidang Pengembangan
Perpustakaan
33 sosialisasi dan pembudayaan kegemaran membaca Deputi Bidang Pengembangan
Perpustakaan
34 peningkatan literasi informasi Deputi Bidang Pengembangan
Perpustakaan
35 pengkajian dan penelitian perpustakaan Deputi Bidang Pengembangan
Perpustakaan
36 pengkajian dan penelitian perpustakaan budaya kegemaran
membaca.
Deputi Bidang Pengembangan
Perpustakaan
37
Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan
pengelolaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan
pustakawan serta pengembangan sistem standarisasi nasional
perpustakaan
Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Perpustakaan
38 Penyelenggaraan, pengembangan, pengelolaan pendidikan dan
pelatihan di bidang perpustakaan
Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Perpustakaan
39 Penyelenggaraan dan pengembangan tenaga fungsional pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
62
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
40 Penyelenggaraan dan pengembangan sistem
standarisasinasional perpustakaan
Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Perpustakaan
41 Penetapan akreditasi penyelenggaraan suatu lembaga / unit perpustakaan
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
42 Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat
43
Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya
Inspektorat
44 Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Kepala Inspektorat
45 Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat
46 Pelaksanaan administrasi Inspektorat Inspektorat
3.5. Analisis Peluang Tumpang Tindih dengan Instansi Lain
Baik dalam struktur lama maupun yang baru, peluang tumpang tindih
terjadi pada Standar Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Hal ini dikarenakan,
Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas No. 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan
Permendiknas No. 25 thun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan
Sekolah/Madrasah. Menurut Permendiknas ini, standar tenaga perpustakaan
sekolah/madrasah mencakup kepala perpustakaan sekolah/madrasah dan tenaga
perpustakaan sekolah/madrasah. Sementara di Perpustakaan Nasional sudah
memiliki 3 (tiga) Standar Nasional Perpustakaan (SNP), yaitu Peraturan Kepala
(Perka) Perpusnas No. 10 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Perka Perpusnas No. 11 tahun 2017
tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Perka Perpusnas No. 12 tahun 2017 tentang Standar
Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
Selain itu, peluang tumpang tindih juga terjadi pada pengembangan minat
baca. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No. 23
Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, didalamnya memuat kewajiban
seluruh warga sekolah meluangkan waktu 15 menit membaca buku non teks
pelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Sementara Perpustakaan
Nasional mendapatkan amanat UU Nomor 43 Tahun 2007 yang menunjukkan
63
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
bahwa merupakan kewajiban provinsi (Pemprov), kabupaten (Pemkab), maupun
kota (Pemkot) untuk menggalakkan promosi gemar membaca dengan
memanfaatkan perpustakaan. Perpusnas memasukkan fokus peningkatan
pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca ke dalam prioritas
rencana kerja pemerintah (RKP). Oleh karena itu, perlu pembagian yang jelas
mengenai fungsi peningkatan kegemaran membaca, sehingga tidak terjadi
tumpang tindih kewenangan dan program antara Perpustakaan Nasional dengan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pelestarian naskah kuno menjadi wewenang Perpustakaan Nasional,
sebagaimana dikuatkan dengan tiga landasan hukum, yaitu: UU No. 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan, PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.
43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Perka Perpusnas No. 14 Tahun 2014
Tentang Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno. Namun
pelaksanaannya, dilakukan oleh Kementerian Agama terkait dengan naskah-
naskah keagamaan seperti kitab-kitab, dan oleh Arsip Nasional.
Tabel 8. Peluang Tumpang Tindih
No Potensi Konflik K/L Landasan
1 Standar
Perpustakaan
Sekolah/Madrasah
Kementerian
Pendidikan
Nasional
Permendiknas No. 25 Tahun 2008
tentang Standar Tenaga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Permendiknas No. 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana Dan
Prasarana untuk SD/MI,
SMP/MTs, dan SMA/MA Perpustakaan
Nasional Perka Perpusnas No. 10 tahun
2017 tentang Standar Nasional
Perpustakaan SD/MI
Perka Perpusnas No. 11 tahun
2017 tentang Standar Nasional
Perpustakaan SMP/MTs
Perka Perpusnas No. 12 tahun
2017 tentang Standar Nasional
Perpustakaan SMA/MA
2 Kegemaran
Membaca
Kementerian
Pendidikan
Nasional
Permendikbud No. 23 Tahun 2015
tentang Penumbuhan Budi Pekerti
Perpustakaan
Nasional UU Nomor 43 Tahun 2007
Perka Perpustakaan Nasional
64
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Nomor 15 Tahun 2014 Tentang
Penghargaan Gerakan
Pembudayaan Kegemaran
Membaca
3 Pelestarian
Naskah Kuno
Perpusnas UU No. 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan
PP No. 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan UU No. 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan
Perka Perpusnas No. 14 Tahun
2014 Tentang Pendaftaran dan
Pemberian Penghargaan Naskah
Kuno
ANRI Arsip naskah-naskah
Kementerian
Agama
Naskah Keagamaan
4 Pelatihan Tenaga
Perpustakaan
Perpusnas Perka Perpusnas No. 10 tahun
2017 tentang Standar Nasional
Perpustakaan SD/MI
Perka Perpusnas No. 11 tahun
2017 tentang Standar Nasional
Perpustakaan SMP/MTs
Perka Perpusnas No. 12 tahun
2017 tentang Standar Nasional
Perpustakaan SMA/MA
Kemendiknas Permendiknas No. 25 Tahun 2008
tentang Standar Tenaga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Permendiknas No. 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana Dan
Prasarana untuk SD/MI,
SMP/MTs, dan SMA/MA
3.6 Analisis Kemampuan Struktur Organisasi yang Adaptif
Perkembangan Hukum melalui UU No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dimana Perpustakaan menjadi Dinas, maka Perpustakaan
Nasional harus menata diri, dimana sesuai usulan terjadi peningkatan status dalam
hal pembinaan perpustakaan umum (daerah) dari eselon 3 menjadi eselon 2, yaitu
dengan membentuk Pusat Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus. Pusat
inilah yang sejajar dengan Dinas Perpustakaan di Provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Dengan demikian, usulan ini sudah sesuai dengan
perkembangan hukum.
65
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Perputakaan Provinsi yang telah membentuk kelembagaan Pepustakaan di
Indonesia adalah 100 persen, dengan rincian 2 (dua) Dinas Perpustakaan berdiri
sendiri, yaitu Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur, 31 Dinas Perpustakaan
dan Arsip serta 1 (satu) Badan Perpustakaan dan Arsip, yaitu Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang tergolong dalam tipologi sebagai berikut: 23 Dinas
Perpustakaan Tipe A, 10 Dinas Perpustakaan Tipe B, dan 1 Dinas Perpustakaan
Tipe C. Sementara perpustakaan Kabupaten/Kota yang telah membentuk
Kelembagaan Perpustakaan di Indonesia adalah 48, dimana 33 Dinas
Perpustakaan berdiri sendiri dan 449 Dinas Perpustakaan yang digabung dengan
unit lain. Adapun tipologi Dinas Perpustakaan sebagai berikut: 70 Dinas
Perpustakaan Tipe A, 179 Dinas Perpustakaan Tipe B, 227 Dinas Perpustakaan
Tipe C, Suku Dinas (eselon III) sebanyak 6 Dinas Perpustakaan di DKI Jakarta.
Sedangkan 32 Kabupaten/Kota belum membentuk Kelembagaan Perpustakaan,
dengan rincian 12 kabupaten/kota belum memiliki kelembagaan perpustakaan,
dan 19 kabupaten/kota di bawah Sekretariat Daerah.
66
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
BAB 4
USULAN STRUKTUR
4.1 Urgensi Perubahan Struktur Eselon 1
Jangkauan pengaturan bertujuan untuk melihat arah pengembangan
struktur organisasi berdasarkan hasil perhitungan analisis algoritma. Perhitungan
analisis algoritma dikelompokkan untuk tiga eselon 1, yaitu Sekretaris Utama,
Deputi 1 (Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi) dan
Deputi 2 (Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan).
Berdasarkan informasi dari beberapa responden, berikut olahan data
kuisioner dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
1. Algoritma Kriteria
Penilaian Status Organisasi memiliki 3 (tiga) indeks dengan 15
parameter strategis dan masing-masing parameter memiliki dua indikator (ya
dan tidak). Indeks kompleksitas memiliki 5 parameter, indeks formalisasi
internal memiliki 4 parameter, dan indeks parameter formalisasi eksternal
memiliki 6 parameter.
2. Algoritma Uji
Algoritma uji dihasilkan dari input kuesioner. Persentase diperoleh dari
data dan/atau informasi responden, yang merupakan pejabat structural di
lingkungan Perpustakaan Nasional. Secara lebih jelasnya, contoh uji coba di
Sekretariat Utama, Deputi 1 dan Deputi 2.
3. Algoritma Nilai
Berdasarkan Algoritma Kriteria dan Algoritma Uji, maka diperoleh
Algoritma Nilai yang merupakan hasil penyederhanaan dari system
perhitungan parameter dan kriteria. Untuk hasil uji Sekretariat Utama, Deputi
1, dan Deputi 2.
1). Hasil uji coba untuk Sekretaris Utama, bahwa nilai indeks Status
Organisasi Sekretaris Utama sebesar 2,59 artinya bernilai baik (Tabel 3).
Sementara magnitude yang paling kecil pengaruhnya hanya indeks
Kompleksitas sebesar 1,93 sedang indeks yang lainnya tinggi (Gambar 3).
Artinya, perlu pengembangan organisasi di Sekretariat Utama. Urgensi
67
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
perubahan ini didasarkan pada kurang berperannnya fungsi Biro Informasi,
Komunikasi, dan Kerjasama dalam membangun komunikasi Perpustakaan
serta dalam membangun jejaring kerja dengan pihak lain selama ini.
Sementara untuk mengatasi perkembangan kelembagaan, baik internal
maupun eksternal, maka diperlukan peran Biro Hukum dan Organisasi.
Tabel 3. Indeks Status Organisasi Sekretariat Utama
Indeks Nilai
Kompleksitas 1.93
Formalisasi Internal 3.00
Formalisasi Eksternal 3.00
Index Status Organisasi 2.59
Gambar 3. Magnitude Indeks Status Organisasi Sekretaris Utama
2). Hasil uji coba untuk Deputi 1, bahwa nilai indeks Status Organisasi Deputi
1 sebesar 2,79 yang artinya bernilai baik (Tabel 4). Sementara magnitude
indeks yang paling kecil pengaruhnya hanya indeks Kompleksitas sebesar
2,41 sedang indeks yang lainnya tinggi (Gambar 4). Artinya, perlu
pengembangan organisasi di Deputi 1. Urgensi pengembangan
dikarenakan mandat Deputi I cukup besar oleh peraturan perundang-
68
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
undangan yang terkait langsung dengan Perpustakaan, ditambah dengan
mandat dari Undang-Undang yang tidak terkait langsung namun
memberikan mandat, sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya.
Selain itu, Deputi ini memiliki landasan hukum yang kuat melalui
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak
dan Karya Rekam serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan itu sendiri.
Tabel 4. Indeks Status Organisasi Deputi 1
Indeks Nilai
Kompleksitas 2.41
Formalisasi Internal 3.00
Formalisasi Eksternal 3.00
Index Status Organisasi 2.79
Gambar 4. Magnitude Indeks Status Organisasi Deputi 1
3). Hasil uji coba untuk Deputi 2 melaporkan, bahwa nilai indek Status
Organisasi Deputi 2 sebesar 3,00 yang artinya bernilai baik (Tabel 5).
Dengan nilai semua indeks tinggi (Gambar 5). Artinya, perlu
69
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
pengembangan organisasi di Deputi 2. Urgensi pengembangan Deputi 2
karena permasalahan pembinaan Perpustakaan, baik di Perpustakaan
Umum maupun Perpustakaan Sekolah selama ini dibina oleh eselon 3.
Padahal, Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah jumlahnya
ribuan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dilakukan pengembangan. Selain
itu, peningkatan eselon ini juga disebabkan oleh perubahan struktur
perpustakaan di Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang dijabat oleh
Eselon 2. Artinya, ada kesenjangan komunikasi birokrasi antara
Pemerintah Daerah (Eselon 2) dan Pemerintah Pusat (Eselon 3).
Tabel 5. Indeks Status Organisasi Deputi 2
Indeks Nilai
Kompleksitas 3.00
Formalisasi Internal 3.00
Formalisasi Eksternal 3.00
Index Status Organisasi 3.00
Gambar 5. Magnitude Indeks Status Organisasi Deputi 2
70
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
4.2 Urgensi Perubahan Struktur Eselon 2
Berdasarkan penilaian indeks, semua struktur organisasi eselon 1b layak
untuk dikembangkan karena sesuai dengan fungsi yang dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan. Analisis berikutnya adalah penilaian terhadap
eselon 2 yang layak untuk dikembangkan. Penilaian ini menggunakan tingkat
kemunculan isian kuesioner dari responden.
Adapun eselon 2 pada lingkup Deputi I, yaitu
1. Direktorat Deposit Bahan Pustaka
2. Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka
3. Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi
4. Pusat Preservasi bahan Pustaka
Sedangkan eselon 2 pada lingkup Deputi 2, yaitu:
1. Pusat Pengembangan Pustakawan
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
3. Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca
Berdasarkan penilaian beban fungsi sebagaimana disajikan pada Tabel 6,
maka Biro Hukum dan Perencanaan (0,15) di Sekretariat Utama perlu
dikembangkan, sementara Pusat Deposit Bahan Pustaka (0,13) di Deputi 1 perlu
dikembangkan, dan Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat
Baca (0,17) di Deputi 2 perlu dikembangkan. Secara lebih jelasnya, penilaian
tersebut disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Beban Fungsi Struktur Organisasi
71
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
4.3 Usulan Organisasi Eselon 1 dan 2
4.3.1 Perubahan Struktur Organisasi Perpusnas RI
Berdasarkan penilaian tersebut pada Tabel 6, maka struktur organisasi
Perpustakaan yang baru sebagaimana disajikan pada Gambar 6. Sementara rincian
tugas dan fungsinya untuk eselon 1 dan 2 ditempatkan pada bagian lampiran 1
(Draf Peraturan Presiden). Berikut struktur usulan struktur organisasi
Perpustakaan Nasional RI yang baru:
a. Sekretariat Utama
(1) Biro Hukum dan Organisasi
(2) Biro Perencanaan
(3) Biro Informasi, Komunikasi dan Kerjasama
(4) Biro Umum
b. Deputi I (Deputi Bidang Pengembangan Karya Cetak dan Karya Rekam)
(1) Pusat Deposit Karya Cetak
(2) Pusat Deposit Karya Rekam
(3) Pusat Bibliografi Nasional
c. Deputi II (Deputi Bidang Pengembangan Jasa Perpustakaan dan
Preservasi)
(1) Pusat Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan
Insp Jmlh
1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 A. UU no 4 th 1990 1 3 4 21 0 0 0 1 1 0 31
2 B. UU no 20 th 2003 4 3 5 1 1 8 18 3 1 0 44
3 C. UU no 43 th 2007 61 86 61 14 43 50 121 29 6 6 477
4 D. UU no 6 th 2014 0 1 2 0 2 3 24 1 0 0 33
5 E. UU no 23 th 2014 37 24 40 43 32 27 72 3 0 0 278
6 F. UU no 28 th 2018 50 19 16 9 2 0 0 3 0 0 99
7 G. UU no 5 th 2017 45 46 40 39 6 1 13 25 5 0 220
8 H. PP no 70 th 1991 1 3 6 21 1 0 0 0 0 0 32
9 I. PP no 23 th 1999 6 12 18 24 6 12 18 6 12 0 114
10 J. Keppres no 67 th 2000 29 46 17 16 18 16 38 54 40 26 300
11 K. Perpres no 103 th 2001 30 18 16 16 25 7 47 116 59 14 348
12 L. Perka PNRI no 3 th 2001 31 16 20 13 34 11 48 110 44 7 334
Total 295 277 245 217 170 135 399 351 168 53 2310
Rerata 24.58 23.08 20.42 18.08 14.17 11.25 33.25 29.25 14.00 4.42 192.50
Indeks Total 0.13 0.12 0.11 0.09 0.07 0.06 0.17 0.15 0.07 0.02 1.00
Peraturan Per-UU-anNo.Deputi 1 Deputi 2 Sestama
72
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
(2) Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi
(3) Pusat Preservasi Bahan Perpustakaan
(4) Pusat Naskah Nusantara
d. Deputi III (Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan)
(1) Pusat Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus
(2) Pusat Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan
Tinggi
(3) Pusat Pembudayaan dan Kegemaran Membaca
e. Deputi IV (Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan)
(1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan
(2) Pusat Pengembangan Tenaga Perpustakaan
(3) Pusat Standarisasi Perpustakaan
Gambar 6. Usulan Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional RI yang Baru
4.3.2 Perubahan Struktur Organisasi pada Sekretariat Utama
Secara lebih rinci, perubahan untuk Sekretariat Utama disajikan pada
Gambar 7. Berdasarkan Gambar 7 tersebut, Sekretariat Utama terdiri dari 4
(empat) eselon 2, yaitu Biro Umum, Biro Hukum dan Organisasi, Biro
Perencanaan dan Kerjasama, dan Biro Informasi dan Komunikasi.
73
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Gambar 7. Struktur Organisasi Sekretariat Utama yang Baru
Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanaan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional RI. Dalam melaksanakan
tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Perpustakaan Nasional
RI;
b. koordinasi perencanaan kebijakan teknis Perpustakaan Nasional RI;
c. pembinaan dan layanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan
dan rumah tangga Perpustakaan Nasional RI;
d. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan tugas Perpustakaan Nasional RI;
e. koordinasi informasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak eksternal
Perpustakaan Nasional;
f. Perencanaan dengan masyarakat dan pihak eksternal
PerpustakaanNasional RI;
g. koordinasi dalam penyusunan laporan Perpustakaan Nasional RI.
4.3.3 Perubahan dan Penambahan Deputi Baru
Perubahan dan Penambahan Deputi dilakukan untuk menyelaraskan
terhadap beban mandat yang terjadi pada Deputi 1 maupun Deputi 2. Deputi 1
yang lama yaitu Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
dimekarkan menjadi 2 Deputi yaitu Deputi Bidang Karya Cetak dan Karya Rekam
(Gambar 8) dan Deputi Bidang Jasa Informasi dan Preservasi (Gambar 9).
Berdasarkan Gambar 8, Deputi Bidang Karya Cetak dan Karya Rekam, terdiri
74
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
dari tiga jabatan eselon 2 yaitu (1) Pusat Deposit Karya Cetak, (2) Pusat Deposit
Karya Rekam, dan (3) Pusat Bibliografi Nasional.
Gambar 8. Struktur Organisasi Deputi Bidang Karya Cetak dan Karya Rekam
Deputi Bidang Karya Cetak dan Karya Rekam mempunyai tugas
menyelenggarakan pengelolaan karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi
deposit nasional, mengembangkan repositori nasional, menyusun dan mengawasi
bibliografi nasional, melestarikan, menyediakan dan memberdayakan khasanah
hasil budaya bangsa. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Karya Cetak
dan Karya Rekam menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang deposit bahan perpustakaan;
b. Pengumpulan dan pengelolaan karya cetak, karya rekam, dan karya digital
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pengembangan repositori nasional;
d. Pengembalian dan pendayagunaan naskah kuno yang ada di dalam dan luar
negeri;
e. Penyediaan koleksi deposit bagi masyarakat yang membutuhkan;
f. Pemberdayaan koleksi deposit dan pendistribusian informasi deposit;
g. Penyusunan dan pengawasan bibliografi nasional;
h. Penyusunan katalog induk nasional; dan
i. Pelayanan, pendaftaran dan pemberian nomor standar terbitan / publikasi
karya cetak, karya rekam, dan karya digital
Berdasarkan Gambar 9, Deputi Bidang Jasa Perpustakaan dan Preservasi
terdiri dari tiga jabatan eselon 2 yaitu (1) Pusat Pengembangan Koleksi Bahan
75
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Perpustakaan, (2) Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, (3) Pusat Preservasi
Bahan Perpustakaan; dan (4) Pusat Naskah Nusantara.
Gambar 9. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Jasa Perpustakaan
dan Preservasi
Deputi Bidang Jasa Perpustakaan dan Preservasi mempunyai tugas
menyelenggarakan, mengembangkan koleksi nasional, mengolah, melayankan,
serta mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Dalam melaksanakan
tugasnya, Deputi Bidang Pengembangan Jasa Informasi dan Preservasi
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan bahan perpustakaan
dan distribusi informasi;
b. Pengadaan bahan perpustakaan untuk kebutuhan internal dan eksternal
institusi;
c. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir;
d. Pengolahan bahan perpustakaan sesuai dengan aturan atau standar sistem
yang telah ditetapkan;
e. Pengelolaan bahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
f. Pelayanan bahan perpustakaan kepada pemustaka;
g. Pengumpulan dan pengolahan naskah-naskah nusantara;
h. Pengembangan diversifikasi layanan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi;
i. Pendistribusian / penyebaran informasi kepada masyarakat
76
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Deputi 2 yang lama yaitu Deputi Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan
dimekarkan menjadi 2 Deputi yaitu Deputi Pengembangan Perpustakaan (Gambar
10) dan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan (Gambar 11).
Berdasarkan Gambar 10, Deputi Pengembangan Perpustakaan terdiri dari tiga
jabatan eselon 2 yaitu (1) Pusat Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus, (2)
Pusat Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perguruan Tinggi, dan (3)
Pusat Pembudayaan Kegemaran Membaca.
Gambar 10. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan
Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas
menyelenggarakan pembinaan perpustakaan dan membudayakan kegemaran
membaca. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengembangan
Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan perpustakaan dan
pembudayaan kegemaran membaca;
b. Pembinaan perpustakaan;
c. Sosialisasi dan pembudayaan kegemaran membaca;
d. Peningkatan literasi informasi;
e. Pengkajian dan penelitian perpustakaan; dan
f. Pengkajian dan penelitian budaya kegemaran membaca.
Berdasarkan Gambar 11, Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan terdiri
dari tiga jabatan eselon 2 yaitu (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan, (2) Pusat
Pengembangan Tenaga Perpustakaan, dan (3) Pusat Standarisasi Perpustakaan.
77
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Gambar 11. Struktur Organisasi Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan
Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas
menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan,
pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan serta pengembangan
sistem standarisasi nasional perpustakaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi
Bidang Sumber Daya Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan
pendidikan dan pelatihan, pengembangan tenaga pustakawan dan tenaga
teknis perpustakaan serta pengembangan sistem standarisasi nasional
perpustakaan;
b. Penyelenggaraan, pengembangan, pengelolaan pendidikan dan pelatihan di
bidang perpustakaan;
c. Penyelenggaraan dan pengembangan tenaga fungsional pustakawan dan
tenaga teknis perpustakaan;
d. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem standarisasi nasional
perpustakaan; dan
e. Penetapan akreditasi penyelenggaraan suatu lembaga / unit perpustakaan.
4.4 Jenis Jabatan Eselon 1 dan 2
Berdasarkan perubahan struktur organisasi Perpustakaan Nasional yang
diusulkan sebagai mana tertera pada gambar 2, maka terdapat 5 jenis jabatan
struktural eselon 1B yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Perpustakaan Nasional RI yang terdiri:
(1) Sekretariat Utama,
78
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
(2) Deputi Bidang Pengembangan Karya Cetak dan Karya Rekam,
(3) Deputi Bidang Pengembangan Jasa Perpustakaan dan Preservasi,
(4) Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan,
(5) Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan
Lima jenis jabatan struktural eselon 2 yang bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI dan dikoordinasikan kepada Sekretaris
Utama yang terdiri:
(1) Inspektorat,
(2) Pusat Penelitian dan Pengembangan,
(3) Pusat Kajian dan Informasi Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan
(4) Pusat Kajian dan Informasi Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
Selain itu ada jabatan - jabatan struktural eselon 2 yang bertanggung jawab
terhadap masing-masing pejabat eselon 1B yaitu:
I. Jabatan Eselon 2 dibawah Sekretaris Utama
(1) Biro Hukum dan Organisasi
(2) Biro Perencanaan
(3) Biro Informasi, Komunikasi dan Kerjasama
(4) Biro Umum
II. Jabatan Eselon 2 dibawah Deputi Bidang Pengembangan Karya Cetak, Karya
Rekam, dan Karya Elektronik
(1) Pusat Deposit Karya Cetak,
(2) Pusat Deposit Karya Rekam,
(3) Pusat Bibliografi Nasional.
III. Jabatan Eselon 2 dibawah Deputi Bidang Pengembangan Jasa Informasi dan
Preservasi
(1) Pusat Pengembangan Bahan Perpustakaan,
(2) Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi,
(3) Pusat Preservasi Bahan Perpustakaan.
(4) Pusat Naskah Nusantara
IV. Jabatan Eselon 2 dibawah Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan
79
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
(1) Pusat Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus,
(2) Pusat Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi,
(3) Pusat Pembudayaan Kegemaran Membaca
V. Jabatan Eselon 2 dibawah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya
Perpustakaan
(1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan,
(2) Pusat Pengembangan Tenaga Perpustakaan,
(3) Pusat Standarisasi Perpustakaan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, setidaknya terjadi perubahan struktur
organisasi yang signifikan. Oleh karenanya perlu pengaturan melalui Peraturan
Presiden yang baru. Peraturan Presiden yang baru tersebut mengatur struktur baru
kelembagaan di Perpustakaan yang tidak hanya disebabkan oleh mandat, akan
tetapi juga komunikasi birokrasi yang berkembang, dimana beberapa eselon 3
sudah layak dinaikan menjadi eselon 2. Sementara itu, penambahan mandat hanya
akan memberatkan struktur organisasi Perpustakaan lama yang sangat ramping.
Dengan demikian, karena perubahan struktur organisasi melebihi 50 persen, maka
perrlu aturan (Peraturan Presiden) yang baru guna mendukung tugas dan fungsi
Perpustakaan.
Sementara itu, dengan struktur usulan baru tersebut, maka akan ada 5
eselon 1A untuk Kepala Perpusnas, Deputi dan Sekretaris Utama, dan 20 eselon
2A, yaitu 17 eselon 2 di bawah Deputi, 3 eselon 2 di bawah Sekretariat Utama,
dan 1 orang Inspektorat. Perbandingan tersebut disajikan pada Tabel di bawah ini.
Struktur Eksisting Struktur Usulan
Eselon 1A (Deputi, Sestama) 4 6
Eselon IIA 10 21
Eselon IIB 1 -
80
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
BAB 5
DAMPAK STRUKTUR BARU TERHADAP ORGANISASI INTI
5.1 Keterkaitan Antara Mandat Organisasi dan Rencana Strategis
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
5.1.1 Gambaran Umum Mandat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Mandat organisasi umumnya memuat hal-hal yang “HARUS”
dilaksanakan meliputi; persyaratan-persyaratan dan batasan-batasan yang muncul
dari undang-undang, peraturan-peraturan, piagam, pasal-pasal ataupun perjanjian-
perjanjian yang mengikat dalam surat keputusan.
Mandat Perpustakaan Nasional RI berdasarkan persyaratan-persyaratan
dan batasan-batasan dari UU dan peraturan-peraturan sebagai berikut :
1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak
dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3418);
2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700)
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak
dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
81
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3457);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah
Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
9) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
10) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
11) Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun
2005;
12) Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun
2012;
13) Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 04 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
Proklamator Bung Karno;
14) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
Rencana Strategis Perpustakaan Nasional tahun 2015 – 2019 disusun
berdasarkan mandat organisasi Perpustakaan Nasional RI tersebut diatas.
82
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Rencana strategis juga sebagai suatu proses pemilihan tujuan-tujuan
organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategis yang
diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut dan penetapan metoda-metoda yang
diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah
diimplementasikan sesuai dengan mandat yang diberikan.
5.1.2 Ringkasan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2015 –
2019 Perubahan
A. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas: (i) melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan
kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial. Upaya mencapai tujuan tersebut dilakukan
melalui pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa
dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal
1 angka 1 menjelaskan bahwa perpustakaan merupakan institusi pengelola
rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia
serta mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia
khususnya yang berbentuk dokumen karya tulis, karya cetak dan/atau karya
rekam lainnya, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka,
meningkatkan kegemaran membaca dan wahana belajar sepanjang hayat.
Sebelum terbit Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan, Perpusnas telah mendapat amanat Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Undang-
Undang ini mengamanatkan Perpusnas untuk mengelola kewajiban serah-
simpan karya cetak dan karya rekam.
83
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Selain itu, Perpusnas dalam fungsinya sebagai perpustakaan
pelestarian karya anak bangsa tidak hanya melestarikan karya cetak karya
rekam tetapi juga melestarikan pemikiran/ide/gagasan pendiri bangsa
Indonesia (founding fathers) tokoh Proklamator dengan membentuk
kelembagaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar dan
Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukit Tinggi. Hal tersebut dalam
rangka mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme kedua
tokoh proklamator untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia yang
berkarakter dalam budaya.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas) pada pasal 5 ayat 5 menekankan bahwa setiap warga
negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang
hayat. Saat ini telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, sebagai tindak
lanjut Undang-Undang Sisdiknas. Program ini menekankan pentingnya
nilai-nilai moral dan budi pekerti dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab
anak terhadap dirinya sendiri, lingkungan, maupun keluarga. Salah satu
program wajib dari pendidikan budi pekerti adalah membentuk kebiasaan
siswa membaca buku. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, menjamin masyarakat untuk memperoleh
informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan salah satu wujud
kehidupan berbangsa yang demokratis. Dalam hal ini perpustakaan memiliki
peran sangat penting sebagai penyedia dan pengelola informasi berbasis
bahan perpustakaan.
Sejumlah data mengungkapkan bahwa saat ini tingkat literasi
masyarakat Indonesia yang dilaksanakan oleh Central Conecticut State
University (CCSU) mendapat peringkat 60 dari 61 negara, sementara itu
berdasarkan pemeringkatan Programme for International Student
Assessment (PISA) yang dilakukan tiap tiga tahun sekali oleh OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development) tahun 2016
Indonesia menempati peringkat 69 dari 76 negara dengan skor membaca di
bawah rata-rata 396 dengan kecenderungan meningkat 2,3 poin per-tahun.
84
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Bila dibandingkan posisi pada tahun 2012 berdasar nilai median, capaian
membaca siswa Indonesia meningkat dari 337 poin di tahun 2012 menjadi
350 poin di tahun 2015. Nilai matematika melonjak 17 poin dari 318 poin di
tahun 2012, menjadi 335 poin di tahun 2015. Lonjakan tertinggi terlihat
pada capaian sains yang mengalami kenaikan dari 327 poin di tahun 2012
menjadi 359 poin di tahun 2015. Peningkatan capaian median yang lebih
tinggi dari mean ini merupakan indikator yang baik dari sisi peningkatan
akses dan pemerataan kualitas secara inklusif. Sementara itu berdasarkan
kajian Perpusnas tahun 2015 mengenai minat baca masyarakat Indonesia
memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai minat baca yang
belum optimal dengan skala nilai 25,3.
Upaya peningkatan budaya baca masyarakat perlu dilakukan secara
struktur, masif, terpadu dan komprehensif dengan berbagai pemangku
kepentingan. Dimensi budaya baca pada masyarakat dapat dilihat dari
beberapa variabel, antara lain: (1) rasio buku dengan jumlah penduduk; (2)
fasilitas perpustakaan dan taman bacaan; (3) penerbit, penulis dan toko
buku; (4) akses internet, digitalisasi perpustakaan berbasis web; (5)
distribusi (memperkecil kesenjangan antar wilayah); (6) daya beli
masyarakat; dan (7) lingkungan yang kondusif.
Rencana Strategis (Renstra) Perpusnas Tahun 2010-2014 mempunyai
fokus pengembangan perpustakaan di Indonesia yaitu dengan program
pengembangan berbagai jenis perpustakaan.
85
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Tabel 7. Capaian Renstra 2010-2014
Namun demikian belum semua program tuntas dilaksanakan, antara
lain program peningkatan jumlah tenaga perpustakan, program ektensifikasi
layanan perpustakaan serta program pengembangan koleksi. Selain program
tersebut, terkait dengan fungsi manajerial seperti pengawasan dan
pengendalian serta organisasi tata laksana masih perlu dioptimalkan.
Renstra tahun 2015-2019 menjamin keberlanjutan Renstra 2010-2014.
B. Visi, Misi, Dan Tujuan Perpustakaan Nasional RI
Visi dan Misi serta tujuan Perpustakaan Nasional RI mengacu pada
Visi dan Misi Kabinet Kerja Tahun 2015 – 2019 serta sembilan agenda
prioritas yang dikenal dengan Nawa Citta yang ingin diwujudkan pada
Kabinet Kerja, sebagai berikut:
(1) Visi, Misi, dan Sembilan Agenda Prioritas Pemerintah Kabinet Kerja
Visi:
"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong"
86
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Misi:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jatidiri
sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita):
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
87
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
(2) Visi dan Misi Perpustakaan Nasional RI
Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabinet Kerja tahun 2015-2019,
serta sembilan agenda prioritas atau NAWA CITA, maka visi dan misi
Perpustakaan Nasional adalah sebagai berikut:
Visi:
"Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan
Memberdayakan Perpustakaan"
Misi:
Dalam upaya pencapaian terhadap visi Perpustakaan Nasional, maka misi
yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya layanan prima perpustakaan.
2. Terwujudnya Perpustakaan Sebagai Pelestari Khazanah Budaya
Bangsa.
3. Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
(3) Tujuan Perpustakaan Nasional RI
Tujuan utama Perpustakaan Nasional RI adalah Terwujudnya Indonesia
Cerdas melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan.
Dengan indikator kinerja utama adalah Nilai tingkat kegemaran membaca
masyarakat.
(4) Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional RI
1. Terwujudnya Layanan Prima Perpustakaan, dengan indikator kinerja
utama adalah Nilai tingkat kepuasan pemustaka.
2. Terwujudnya Perpustakaan Sebagai Pelestari Khazanah Budaya
Bangsa, dengan indikator kinerja utama adalah :
88
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
(1) Persentase peningkatan serah-simpan KCKR menjadi koleksi
nasional,
(2) Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno
3. Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan,
dengan indikator kinerja utama adalah Persentase perpustakaan sesuai
standar nasional perpustakaan.
C. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perpustakaan
1. Mewujudkan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional
Perpustakaan, melalui:
a. Meningkatan jumlah ketersediaan dan kemerataan perpustakaan di
seluruh wlayah Indonesia.
b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sesuai
standar nasional perpustakaan.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga
perpustakaan, melalui:
a. Meningkatkan jumlah dan sebaran tenaga perpustakaan yang
memiliki kompetensi.
b. Meningkatkan jumlah pustakawan tersertifikasi.
3. Mewujudkan Koleksi Nasional Perpustakaan yang lengkap dan
merata untuk memenuhi kebutuhan pemustaka di seluruh
wilayah Indonesia, dengan strategi:
a. Meningkatkan Serah-Simpan KCKR menjadi koleksi nasional.
b. Peningkatan rasio ketersediaan koleksi dengan jumlah pemustaka.
c. Meningkatkan rasio penambahan koleksi nasional yang lengkap
dan mutakhir.
d. Meningkatkan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno
memiliki nilai intelektual dan signifikansi ke-Indonesiaan.
e. Meningkatkan alih-bahasa, alih-aksara, alih-media, penelitian dan
publikasi naskah kuno nusantara.
89
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
4. Meningkatkan pemanfaatan Perpustakaan dan Pemerataan
Akses Layanan Perpustakaan, dengan strategi:
a. Meningkatkan tingkat kepuasan pemustaka.
b. Meningkatkan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring
nasional perpustakaan.
c. Meningkatkan Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno.
d. Meningkatkan Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.
D. Kerangka Regulasi
Agar tugas, fungsi, dan kewenangan Perpustakaan Nasional RI dapat
berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan
dukungan regulasi yang memadai.
Kerangka regulasi yang disusun pada tahun 2015-2019 antara lain
adalah Amandemen Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah-
Simpan Karya cetak dan Karya Rekam, Peraturan Pemerintah yang bisa
mengakomodir karya cetak dan karya rekam dalam bentuk digital,
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang :
1. Standar pengelolaan objek digital bahan perpustakaan,
2. Grand Desain pengembangan perpustakaan lingkup nasional,
3. Grand Desain pengembangan koleksi bahan perpustakaan lingkup
nasional,
4. Grand Desain pengembangan tenaga perpustakaan lingkup nasional,
5. Grand Desain pengembangan layanan perpustakaan lingkup nasional,
6. Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan.
E. Kerangka Kelembagaan
Pelaksanaan pembangunan di bidang perpustakaan memerlukan
dukungan kelembagaan yang kuat sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Prioritas kegiatan
penguatan kelembagaan tahun 2015-2019 antara lain melalui:
1. Penguatan kapasitas kelembagaan perpustakaan.
2. Pembentukan Dewan Perpustakaan.
90
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
3. Pembinaan organisasi profesi pustakawan.
4. Penguatan lembaga akreditasi perpustakaan dan sertifikasi
pustakawan.
5. Penyelarasan struktur dan tata kelola Perpustakaan Nasional.
5.2 Dampak Struktur Baru Terhadap Organisasi Inti Terhadap Pemangku
Kepentingan
5.2.1 Dampak Perubahan Struktur Organisasi
Perubahan organisasi merupakan suatu dinamika dari sebuah proses
perubahan dari keadaan yang semula menuju arah masa depan yang diideakan
untuk peningkatan efektifitas dalam berorganisasi. Demikian halnya, dengan
Perpustakaan Nasional RI munculnya banyak argumentasi untuk merubah dan
membuat struktur organisasi baru tidak lain adalah bertujuan untuk mencari cara
baru atau memperbaiki dalam menggunakan resources dan capabilities dengan
tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan
meningkatkan hasil yang diinginkan oleh stakeholders.
Menurut Desplaces (2005) perubahan yang terjadi dalam organisasi
seringkali membawa dampak ikutan yang selalu tidak menguntungkan. Bahkan
menurut Abrahamson (2000), perubahan itu akan menimbulkan kejadian yang
“dramatis” yang harus dihadapi oleh semua warga organisasi. Meskipun
perubahan organisasi tidak langsung memberikan manfaat yang besar bagi
kemajuan organisasi, namun beberapa praktisi tetap meyakini tentang pentingnya
suatu organisasi untuk melakukan perubahan.
Meskipun cara-cara beraktifitas yang mapan itu menjadi pedoman bagi
semua anggota organisasi, namun cara-cara beraktifitas itu bukannya sesuatu yang
tidak dapat berubah. Perubahan terhadap pola-pola beraktifitas yang mapan itu
dapat terjadi, baik karena sebab dari dalam maupun dari luar organisasi.
Perubahan-perubahan atas cara-cara beraktifitas yang mapan ini dapat terjadi
secara mendasar maupun tidak mendasar.
Perubahan yang tidak mendasar dapat terjadi misalnya dengan masuknya
anggota baru dalam aktifitas yang selama ini dijalankan oleh organisasi.
Bertambahnya anggota ini akan mengubah cara-cara beraktifitas yang telah
91
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
mapan itu sebagai usaha untuk mengakomodasi masuknya anggota baru, dan
selanjutnya pola ini akan menjadi pola baru yang kemudian menjadi mapan
kembali. Jadi disini tidak ada perubahan mendasar yang terjadi.
Berbeda dengan itu, perubahan mendasar akan dapat terjadi jika pola-pola
aktifitas yang mapan, yang selama ini menjadi pedoman perilaku dan interaksi
antar anggota dalam organisasi itu berubah secara mendasar. Perubahan ini dapat
disebabkan karena sebab dari dalam, misalnya perubahan tujuan, introduksi
teknologi yang baru, struktur organisasi, perubahan bagian-bagian dan
sebagainya, maupun perubahan dari luar, misalnya berubahnya sistem sosial
ekonomi masyarakat serta perubahan kondisi lingkungan organisasi lainnya.
Perubahan-perubahan pada pola-pola aktivitas yang mapan ini akan
memiliki dampak bagi individu, kelompok maupun bagi organisasi secara
keseluruhan. Reperkusi perubahan itu dapat berdampak bagi individu. Organisasi
mengintrodusi perubahan melalui orang-orang atau individu dalam organisasi.
Jika orang-orang yang ada dalam organisasi tidak memiliki kehendak cukup besar
dan tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan perubahan organisasi, maka
perubahan akan sukar dilakukan.
Hal ini terjadi misalnya jika introduksi teknologi baru yang digunakan
organisasi tidak ditanggapi dengan upaya untuk mempelajari teknologi baru itu
dan tidak segera dilaksanakan sesuai dengan rencana penerapan teknologi itu,
karena dipandang akan menyingkirkan orang-orang yang tidak memiliki
ketrampilan maupun kemampuan yang sesuai dengan teknologi itu.
Sebaliknya, jika kehendak untuk melakukan perubahan itu kuat, dan usaha
itu segera diwujudkan dengan tindakan nyata, maka perubahan organisasi dapat
dengan cepat terjadi. Pada dasarnya setiap individu memiliki kemampuan untuk
belajar beradaptasi dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan pola
perilaku yang sesuai dengan lingkungannya yang senantiasa mengalami
perubahan secara terus menerus.
Oleh karenanya, menjadi penting bagi para pemangku kebijakan di
Perpustakaan Nasional RI untuk memperhatikan tiga hal sebagai berikut :
92
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
1. Target Perubahan
Pegawai-pegawai yang terstruktur dalam satu bidang pekerjaan yang
ada dalam Perpustakaan Nasional RI juga memainkan peran penting dalam
merespon perubahan dari struktur organisasi Perpustakaaan Nasional RI
yang baru.
Peran mereka secara kelembagaan dapat berbeda-beda, misalnya,
pegawai-pegawai di salah satu bidang dapat dijadikan kelompok-
kelompok yang dipergunakan sebagai media perubahan (medium of
change), kelompok-kelompok sebagai sasaran perubahan (target of
change) dan kelompok-kelompok sebagai agen perubahan (agent of
change).
Gejala ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok dalam
organisasi memiliki peran penting dalam perubahan organisasi. Jika makin
banyak pihak, baik individu anggota organisasi maupun kelompok-
kelompok dalam organisasi tersebut terkena dampak perubahan, maka
secara keseluruhan, organisasi juga akan mengalami perubahan.
Sudah barang tentu respon terhadap perubahan itu akan berbeda-
beda. 1). Jika perubahan dirasakan memberikan kemudahan dan
keuntungan maka perubahan itu akan cepat diterima, 2). jika perubahan itu
tidak secara Iangsung memiliki konsekuensi tertentu maka respon tidak
akan diberikan, 3). jika perubahan itu secara langsung merugikan, maka
pihak-pihak yang dirugikan itu akan berupaya menolak atau jika mungkin
melakukan perlawanan terhadap perubahan itu.
Perbedaan respon atau reaksi terhadap perubahan dalam organisasi
ini tidak didasarkan pada kenyataan atau fakta yang ada, tetapi lebih
banyak ditentukan oleh persepsi yang dimiliki oleh para anggota dalam
organisasi. Jadi dalam hal ini, apa akibat yang diterima sebagai dampak
dari perubahan, adalah ditentukan oleh bagaimana para anggota organisasi
itu melihat dan memaknai situasinya. Suatu perubahan yang berhasil
merupakan perubahan yang memiliki kekuatan lebih besar untuk
mengatasi penolakan dan perlawanan terhadap perubahan itu.
93
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Perubahan-perubahan organisasi dapat terjadi pada tingkat individu,
kelompok maupun organisasi secara keseluruhan. Perubahan ini dapat
berupa perubahan pengetahuan (knowledge change), perubahan sikap
(attitudinal change) maupun perubahan pada tingkat kelompok atau
organisasi (group or organizational change).
Sehingga dalam merubah struktur dan organisiasi di lingkungan
Perpustakaan Nasional RI perlu kiranya mempertimbangkan faktor-faktor
berikut :
a. Sumber Daya Manusia Perpustakaan Nasional RI
Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional
RI merupakan aset penting bagi kelembagaan Perpustakaan Nasional
RI. Pada akhirnya, sumber daya manusia yang ada di lingkungan
Perpustakaan Nasional RI wajib mempunyai kompetensi berdasarkan
pada keahlian dan kemampuan mereka. Karena keahlian dan
kemampuan ini memberikan keuntungan bagi Perpustakaan Nasional
RI untuk mencapai visi dan misinya, Perpustakaan Nasional RI sebagai
sebuah lembaga juga harus terus menerus mengawasi strukturnya
untuk mencari cara yang paling efektif dalam memotivasi dan
mengorganisir sumber daya manusia yang dimiliki untuk memperoleh
dan menggunakan keahlian mereka.
b. Sumber Daya Fungsional Perpustakaaan Nasional RI
Suatu organisasi dapat meningkatkan nilai (value) dengan
merubah struktur, budaya dan teknologi. Perubahan dari fungsional ke
sebuah produk sebagai contoh, mempercepat proses pengembangan
layanan baru dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Sehingga harapan dengan perubahan struktur fungsional dan
organisasi di Perpustakaan Nasional dapat membantu menyediakan
suatu pengaturan di mana orang-orang termotivasi untuk
melaksanakannya.
94
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
c. Kemampuan Teknologi Perpustakaan Nasional RI
Kemampuan teknologi yang dimiliki Perpustakaan Nasional RI
akan memberi suatu kapasitas yang besar untuk merubah pola kerja
dengan sendirinya sesuai dengan tujuan untuk mencapai visi misi
Perpustakaan Nasional RI.
Pada tingkat organisasi, Perpustakaan Nasional RI harus
menyediakan konteks yang memungkinkan untuk menerjemahkan
kompetensi teknologinya menjadi nilai bagi para pemangku
kepentingan di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.
d. Kemampuan Organisasi Perpustakaan Nasional RI
Melalui struktur organisasi dan budaya, Perpustakaan Nasional RI
dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan fungsional untuk
memanfaatkan peluang teknologi.
Perubahan organisasi Perpustakaan Nasional RI akan melibatkan
hubungan antara manusia dan fungsi-fungsi untuk meningkatkan
kemampuan mereka dalam menciptakan nilai.
2. Tuntutan untuk Perubahan Struktur dan Organisasi Perpustakaan
Nasional RI
Sebagaimana perubahan perilaku seseorang secara individual yang
tidak mudah, maka perubahan perilaku kelompok bahkan pada organisasi
besar seperti Perpustakaan Nasional RI jauh lebih sulit dan lebih komplek.
Perubahan perilaku kelompok yang berujung pada perubahan
organisasi mempunyai implikasi pada perubahan norma-norma, kebiasaan-
kebiasaan, dan bahkan keseluruhan "budaya" yang ada dalam organisasi
tersebut akan turut berubah.
Oleh karenanya, ketika suatu perubahan terjadi dalam sebuah
organisasi maka pengaruhnya akan segera dialami tidak saja oleh bagian
yang terkena secara langsung, tetapi juga bagian lain yang berkaitan
dengan bagian yang secara langsung mengalami perubahan itu.
Adanya bermacam-macam cara perubahan organisasi, pada
gilirannya akan menghasilkan masalah di dalam organisasi maupun
95
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
terhadap lingkungan organisasi yang bermacam-macam pula. Dapat saja
satu perubahan akan mendapatkan reaksi tunggal, tetapi pada umumnya
reaksi yang muncul merupakan reaksi yang beraneka ragam dari para
pegawai yang terdampak dari perubahan itu.
Pada setiap organisasi termasuk lembaga negara Perpustakaan
Nasional RI pada dasarnya selalu menghadapi suatu dilema yang berkaitan
dengan perubahan organisasi ini. Pada satu sisi, organisasi memiliki
tuntutan untuk selalu berubah agar dapat menjaga kemampuannya dalam
berkompetisi dengan organisasi lain dalam persaingan yang makin ketat,
juga dalam menerapkan teknologi dan metode yang lebih efektif dan
efisien, serta dalam menjaga keseimbangan yang harmonis dengan
lingkungannya.
Disisi yang lain, organisasi juga bertahan terhadap perubahan atas
dasar tuntutan menjaga stabilitas dan kepastian-kepastian yang
dimilikinya, Hal ini nampak misalnya bahwa Perpustakaan Nasional RI
harus dapat menjaga kestabilan hasil (output), sebagaimana yang telah
tertuang dalam visi dan misi dari Perpustakaan Nasional RI. Dalam situasi
yang demikian, tentu saja Perpustakaan Nasional RI mengalami dilema,
bagaimana organisasi dapat mewujudkan tuntutan untuk selalu mengalami
perubahan, tanpa harus mengganggu aktifitas operasional yang telah,
sedang dan akan dilakukan.
Suatu organisasi yang berupaya mempertahankan apa yang saat ini
ada (status quo) akan berhadapan dengan keadaan ketertinggalan jaman
dan berada pada situasi yang membosankan bagi para anggota dalam
organisasi itu.
Dalam situasi yang demikian, organisasi itu akan mengalami
kemandegan dan akan menghantarkan organisasi itu pada ketidak
mampuannya mengelola organisasinya sehingga organisasi tersebut harus
menyesuaikan dengan segala perubahan untuk dapat bertahan.
96
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Dibawah ini akan dijelaskan beberapa penyebab perubahan sebuah
organsasi, yaitu :
a. Kekuatan Persaingan (Competitive Forces)
Persaingan menjadi pemicu untuk melakukan perubahan
dikarenakan apabila organisasi tersebut tidak dapat efisiensi,
kualitas atau kemampuan untuk melakukan inovasi pada
pemberian layanan, maka organisasi tersebut tidak akan bertahan.
b. Kekuatan Ekonomi Politik, dan Kekuatan Global
Ekonomi, politik, dan kekuatan global secara terus menerus
mempengaruhi organisasi dan memaksa mereka untuk bagaimana
dan di mana harus menghasilkan layanan yang maksimal.
c. Kekuatan Demografi dan Sosial (Demography and Social Forces)
Perubahan dalam komposisi dari kekuatan pegawai dan terus
meningkatnya keaneka ragaman pegawai, hal ini mengenalkan
pada organisasi banyaknya peluang dan tantangan. Perubahan
dalam karakteristik demografis dari kekuatan pegawai memaksa
para pimpinan pada masing-masing bidang pekerjaan, untuk
merubah gaya mereka dalam mengatur pegawai dan belajar
bagaimana cara memahami, mengawasi dan memotivasi setiap
pegawai yang berbeda secara efektif.
d. Kekuatan Etika (Ethical Forces)
Sama pentingnya bagi suatu organisasi dalam mengambil
tindakan untuk berubah sebagai tanggapan atas tuntutan dalam
perubahan demografis dan sosial untuk kearah perilaku lembaga
yang lebih jujur dan bertanggung jawab.
3. Strategi Pelaksanaan Perubahan Stuktur Oganisasi Perpustakaan
Nasional RI
Implementasi atas Perubahan Stuktur Organisasi Perpustakaan
Nasional RI bagian yang terpenting dari proses perubahan tersebut, dan
juga merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Perubahan seringkali
97
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
dirasakan menggangu dan tidak nyaman untuk para kepala bidang maupun
kepala sub bidang begitu juga dengan para pegawai di Perpustakaan
Nasional RI. Perubahan organisasi merupakan hal yang kompleks dan
implementasinya memerlukan kepemimpinan yang kuat, gigih dan pantang
menyerah.
a. Kepemimpinan untuk Perubahan
Kebutuhan akan perubahan dalam organisasi dan perlunya
pemimpin yang dapat berhasil mengelola perubahan terus tumbuh
dengan meningkatkan inovasi organisasi secara langsung, dengan
menciptakan visi, dan secara tidak langsung, menciptakan lingkungan
yang mendukung eksplorasi, eksperimen, berani mengambil resiko,
dan berbagi ide.
Keberhasilan perubahan hanya dapat terjadi bila seluruh pegawai
di lingkungan Perpustakaan Nasional bersedia mencurahkan waktu
dan energi yang diperlukan untuk mencapai tujuan, serta bertahan
terhadap kemungkinan akan stres dan kesulitan. Pemimpin juga
membangun komitmen organisasi dengan merangkul Pada tahap
pertama, persiapan, karyawan mendengar mengenai perubahan
melalui memo, rapat, atau pidato dan menjadi sadar akan perubahan
tersebut dan hasil yang positif dari perubahan. Pada tahap kedua,
penerimaan, pemimpin harus membantu para pegawai
mengembangkan pemahaman terhadap dampak menyeluruh dari
perubahan dan hasil yang positif dari perubahan. Ketika para pegawai
menerima perubahan secara positif, maka keputusan untuk melakukan
implementasi dibuat. Pada tahap ketiga, yaitu tahap komitmen
melibatkan langkah-langkah instalasi dan institusionalisasi. Instalasi
adalah proses percobaan untuk perubahan, dimana memberikan
kesempatan pada pemimpin untuk mendiskusikan masalah dan
keprihatinan pegawai dan membangun komitmen untuk bertindak.
Pada langkah terakhir, institusionalisasi, pegawai tidak memandang
perubahan sebagai sesuatu yang baru melainkan sebagai hal yang
normal dan bagian integral dari kegiatan operasi organisasi.
98
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
b. Hambatan pada Perubahan
Hambatan yang terjadi pada proses perubahan adalah hal yang
wajar apabila orang-orang melakukan perlawanan terhadap
perubahan. Namun, resistansi untuk berubah melambatkan efektivitas
organisasi dan mengurangi kesempatan untuk bertahan. Resistansi
untuk berubah dapat ditemukan di organisasi, kelompok, dan
tingkatan individu.
1) Resistansi untuk Berubah Tingkat Kelembagaaan di Perpustakaan
Nasional RI
a) Konflik dan Kekuasaan
Perubahan pada umumnya bermanfaat bagi sebagian
orang, fungsi, atau bidang. Ketika perubahan berpotensi
menyebabkan konflik di internal lembaga dan persaingan
kekuasaan, suatu organisasi seringkali menghindari adanya
perubahan tersebut. Konflik antara kedua fungsi akan
menghambat proses perubahan dan barangkali mencegah
adanya perubahan itu sendiri.
b) Perbedaan dalam Fungsional Orientasi
Perbedaan dalam orientasi fungsional adalah halangan
utama yang lain untuk berubah dan salah satu sumber kelesuan
organisasi. Perbedaan fungsi dan bidang seringkali dipandang
sebagai sumber masalah yang berbeda pula, sebab mereka
melihat masalah utama penyebabnya dari sudut pandang
mereka sendiri.
c) Budaya Organisasi
Nilai dan norma-norma di dalam budaya organisasi dapat
menjadi sumber resistansi untuk berubah. Jika perubahan
organisasi mengganggu nilai dan norma-norma yang
dibenarkan dan memaksa orang-orang untuk merubah apa
yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukan itu,
budaya organisasi akan menyebabkan resistansi untuk berubah.
99
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Kadang-kadang, nilai dan strategi baru perlu untuk diadopsi,
para pengambil kebijakan di setiap bidang tidak dapat
merubahnya sebab mereka sudah terikat dengan cara kerja
yang biasa mereka lakukan.
2) Resistensi Berubah Untuk Tingkatan / Kelompok Kerja
Pekerjaan dalam suatu organisasi banyak dilakukan oleh
kelompok disuatu bidanng, dan beberapa karakteristik dari
kelompok tersebut dapat menimbulkan resistansi untuk berubah.
Seringkali, perubahan mengubah hubungan antara tugas dan
peranan di dalam suatu kelompok; ketika hal tersebut terjadi
dapat mengganggu norma-norma dalam kelompok dan harapan
dari setiap anggota kelompok satu sama lain.
Hasilnya, anggota kelompok tersebut menentang adanya
perubahan karena aturan norma-norma yang baru dikembangkan
untuk memenuhi kebutuhan dari situasi yang baru pula.
3) Resistansi untuk Berubah Tingkat Individu
Ada beberapa alasan mengapa individu-individu di dalam
suatu lembaga mungkin cenderung untuk menentang perubahan.
Pertama, orang-orang cenderung menentang perubahan
dikarenakan mereka merasa tidak aman dan tidak pasti terhadap
hasil yang akan diperoleh nantinya. Lebih dari itu, ada
kecenderungan umum bahwa orang-orang akan selektif menerima
informasi yang hanya konsisten sesuai dengan pandangan mereka
mengenai organisasinya.
Kebiasaan, adalah suatu halangan lebih lanjut untuk
perubahan. Sulitnya mengubah kebiasaan yang tidak baik dan
mengadopsi gaya perilaku baru menandai bagaimana kebiasaan
menjadi sumber resistansi dalam perubahan.
c. Teknik Untuk Implementasi
Pemimpin mengartikulasi visi dan membuat strategi, tetapi
seluruh pegawai di seluruh organisasi terlibat dalam proses perubahan
tersebut. Beberapa teknik dapat digunakan untuk mensukseskan
100
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
implementasi perubahan tersebut. Salah satunya adalah delapan
langkah dalam perubahan skala besar (John Kotter, Leading Change).
1) Membangun Rasa Urgensi
Setelah pimpinan mengidentifikasi kebutuhan akan
perubahan, mereka perlu mencegah adanya resistansi dengan
menciptakan rasa urgensi yang sangat dibutuhkan dalam
perubahan.
Krisis yang dihadapi organisasi dapat mengubah perilaku
karyawan saat ini dan membuat mereka bersedia menyediakan
waktu dan energinya untuk mengadopsi teknik atau prosedur
baru.
2) Menciptakan Tim Pemandu
Dengan adanya situasi mendesak, para agen perubahan
yang sukses lalu membentuk tim pemandu (guiding team). Tim
yang memiliki kredibilitas, keahlian, koneksi, reputasi, dan
wewenang formal yang dibutuhkan dalam sebuah kepemimpinan
perubahan.
Tim ini belajar beroperasi sebagaimana tim-tim bagus
lainnya, dengan saling mempercayai dan memiliki komitmen
emosional. Mereka yang kurang berhasil biasanya hanya
mengandalkan satu orang bahkan tidak seorang pun,
mengandalkan unit kerja dan kepanitiaan yang lemah, atau
struktur birokrasi yang rumit. Semuanya tanpa wewenang,
keahlian, ataupun kemampuan untuk melakukan tugas mereka.
Lalu usaha perubahan terganggu oleh unit kerja yang tidak
memiliki persyaratan untuk melakukan perubahan yang
dibutuhkan.
3) Merumuskan Visi dan Strategi
Pemimpin yang telah berhasil membawa mereka melalui
suksesnya transformasi, mempunyai satu hal kesamaan: mereka
101
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
fokus pada memformulasikan dan mengartikulasi visi dan strategi
yang menarik yang akan memandu proses perubahan.
Bahkan untuk perubahan yang kecil, sebuah visi yang
mengarahkan ke masa depan lebih baik dan strategi yang
diperlukan untuk mencapainya adalah motivasi terpenting dalam
perubahan.
4) Mengkomunikasikan Visi Perubahan
Mengkomunikasikan visi dan strategi adalah langkah
selanjutnya, amat sederhana, pesan menyentuh yang dikirimkan
melalui saluran-saluran komunikasi yang tidak buntu. Tujuannya
adalah untuk menimbulkan pemahaman, mendorong komitmen
berani, dan memompa energi yang lebih banyak dari sekelompok
orang dalam organisasi tersebut.
5) Memberdayakan Tindakan Menyeluruh
Dalam proses perubahan yang berhasil, apabila orang-orang mulai
memahami dan menindaklanjuti visi perubahan yang diajukan,
tugas manajer adalah menyingkirkan rintangan yang menghalangi
usaha mereka.
Kata pemberdayaan hampir selalu diasosiasikan dengan beban-
beban tambahan yang begitu banyak, sehingga mungkin kita
tergoda untuk mengkesampingkannya. Dalam menggunakan
istilah ini, pemberdayaan bukanlah mengenai memberikan orang-
orang wewenang dan tanggung jawab baru, lalu kita menonton
saja. Yang dimaksud di sini adalah menyingkirkan penghalang.
6) Menghasilkan Kemenangan Jangka Pendek
Mereka yang bekerja dengan orang-orang berdasarkan
ketetapan visi akan terbantu meraih kemenangan jangka pendek.
Kemenangan-kemenangan ini sangatlah penting. Mereka
akan memberikan kredibiltas, sumber daya, dan momentum yang
berguna untuk usaha perubahan secara menyeluruh.
102
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Tanpa proses yang tidak diatur dengan baik, tanpa
pemilihan proyek awal yang kurang hati-hati, dan tanpa
kesuksesan yang datang cukup cepat, mereka yang sinis dan
skeptis akan melemahkan usaha perubahan yang sedang
berlangsung.
7) Mengkonsolidasikan Hasil dan Mendorong Perubahan yang Lebih
Besar
Setelah satu seri kemenangan-kemenangan jangka pendek,
usaha perubahan akan memiliki arah dan momentum. Dalam
situasi-situasi yang sukses, orang-orang akan menggunakan
momentum yang sudah terbangun untuk mewujudkan visi dengan
tetap menjaga tingginya perasaan terdesak dan rendahnya rasa
puas diri.
Juga dengan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu,
melelahkan, dan menurunkan moral, serta dengan tidak
mengumumkan kemenangan secara prematur.
8) Menambatkan Pendekatan Baru dalam Budaya
Dalam beberapa contoh kasus yang berhasil, para pemimpin
perubahan di seluruh organisasi membuat perubahan bersifat tetap
dengan membangun budaya baru. Budaya baru ini sekelompok
norma perilaku dan nilai-nilai yang diakui bersama-sama,
berkembang melalui konsistensi dari keberhasilan tindakan
sepanjang periode waktu yang cukup.
5.2.2 Dimensi Dari Desain Organisasi
Dimensi organisasi terdiri dari dua tipe yaitu struktural dan
kontekstual. Dimensi struktural menyediakan label untuk menjelaskan
karekteristik internal dari suatu organisasi.
Dimensi kontekstual menggambarkan keseluruhan organisasi,
termasuk ukuran, teknologi, lingkungan dan tujuannya. Dimensi
konstekstual bisa dicermati bercirikan beberapa hal yaitu:
103
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
a. Ukuran adalah besarnya organisasi yang tercermin dalam jumlah
orang-orang dalam organisasi tersebut.
b. Teknologi merujuk kepada alat-alat, teknik, dan tindakan yang
digunakan untuk mengubah input menjadi output.
c. Lingkungan termasuk semua elemen di luar batas organisasi. Elemen
tersebut termasuk pemerintah, masyarakat, pustakawan, dan
komunitas-komunitas yang berhubungan dengan Perpustakaan
Nasional.
d. Tujuan dan strategi organisasi menentukan lingkup operasional dan
hubungan dengan pegawai, pengguna layanan dan masyarakat.
e. Budaya organisasi adalah kumpulan dari nilai-nilai, kepercayaan,
pengertian dan norma-norma yang dibentuk oleh para pegawai. Nilai-
nilai tersebut berhubungan langsung dengan perilaku beretika,
komitmen pegawai, efisiensi, atau pelayanan pelanggan, dan mereka
memberikan perekat untuk terus bersama anggota organisasi.
5.2.3 Kesiapan Untuk Perubahan
Kesiapan merupakan salah satu faktor terpenting dengan
melibatkan seluruh pegawai dilingkungan perpustakaan nasional untuk
mendukung inisiatif perubahan. Dimaksud dengan siap untuk berubah
adalah ketika orang-orang dan struktur organisasi sudah dipersiapkan dan
mampu untuk berubah.
Kesiapan organisasi untuk berubah menurut Lehman (2005) antara
lain dapat dideteksi dari beberapa variabel seperti variabel motivasional,
ketersedian sumber daya, nilai-nilai dan sikap positif yang dikembangkan
para karyawan, serta iklim organisasi yang mendukung perubahan. Dalam
konteks organisasional, kesiapan individu untuk berubah diartikan sebagai
kesediaan individu untuk berpartisispasi dalam kegiatan yang dilaksanakan
organisasi setelah perubahan berlangsung dalam organisasi tersebut (Huy,
1999).
Menurut Desplaces (2005), kesiapan individu untuk menghadapi
perubahan akan menjadi daya pendorong yang membuat perubahan itu akan
104
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
memberikan hasil yang positif. beberapa kajian terbaru tentang konstruk
variabel kesiapan untuk berubah menjelaskan bahwa sesungguhnya
kesiapan individu untuk berubah dapat diidentifikasi dari sikap positif
individu terhadap perubahan, persepsi dari keseluruhan warga organisasi
untuk menghadapi perubahan, dan rasa percaya individu dalam menghadapi
perubahan.
Setiap perubahan akan dihadapkan dengan kemungkinan adanya
perbedaan dan konflik antara pimpinan dan anggota organisasi. Untuk
terjadinya perubahan yang terarah seperti yang diinginkan, maka konflik
harus diselesaikan seperti kepercayaan anggota organisasi dan pengetahuan
mengenai perubahan. Pada dasarnya, keadaan untuk kesiapan harus harus
dibuat. Sebuah organisasi siap untuk berubah apabila ketiga kondisi ini ada:
a) Mempunyai pemimpin yang efektif dan dihormati.
Seperti kita ketahui dalam manajemen menunjukkan bahwa
pemimpin yang kurang baik – tidak dihormati maupun tidak efektif
akan mengalangi kinerja organisasi.
b) Orang-orang dalam organisasi mempunyai motivasi untuk berubah.
Mereka merasa kurang puas dengan keadaan sekarang sehingga
mereka bersedia untuk ikut berpartisipasi dan menerima resiko dengan
adanya perubahan.
c) Organisasi mempunyai struktur non-hirarki
Hirarki dapat menjadi perintang bagi proses perubahan, oleh
karena itu seorang pimpinan harus bisa mengurangi pekerjaan yang
berdasarkan hirarki dengan memberikan pekerjaan yang bersifat
kolaboratif (kerja sama).
Penilaian kesiapan sebelum terjadinya perubahan telah
memberikan dorongan yang kuat dan beberapa instrumen telah
dikembangkan untuk memenuhi tujuan tersebut.
Instrumen yang sudah ada ini muncul untuk mengukur kesiapan
dari beberapa perspektif, yaitu, proses perubahan (change process), isi
perubahan (change content), konteks perubahan (change context), dan
105
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
individu atribut (Holt, Armenakis, Harris, & Field, 2007). Proses perubahan
merujuk ke langkah-langkah yang dilakukan selama implementasi.
Perspektif kedua adalah konten perubahan organisasi, yang
merujuk kepada insiatif tertentu yang sedang diperkenalkan. Konten
biasanya diarahkan terhadap administratif, prosedural, teknologi, atau
karakteristik struktural dari organisasi.
Perspektif yang ketiga adalah organisasi konteks. Konteks terdiri
dari kondisi dan lingkungan di mana pegawai di lingkungan perpustakaan
nasional melakukan fungsinya. Lingkungan meliputi semua elemen di luar
batas organisasi di perpustakaan nasional dan mempunyai potensi untuk
mempengaruhi semua atau sebagian dari organisasi di perpustakaan
nasional.
Perspektif keempat dan terakhir adalah atribut-atribut individu dari
para pegawai. Dikarenakan perbedaan antara individu-individu,
memungkinkan beberapa pegawai lebih condong membantu perubahan
organisasi dibandingkan lainnya.
1. Arah Perubahan Lingkungan
Lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap
organisasi. Perubahan lingkungan akan membawa pengaruh terhadap
organisasi yang ada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dapat
mengalami perubahan dalam dua arah.
Pertama adalah perubahan lingkungan menuju ke arah ketidak
pastian, yaitu perubahan lingkungan dari kondisi yang stabil menuju ke
kondisi yang tidak stabil, dan, kedua, perubahan lingkungan menuju ke
arah kepastian, yaitu dari kondisi lingkungan yang penuh dengan
ketidak-stabilan menuju kearah kestabilan.
a. Perubahan Lingkungan Menuju Arah Kepastian
Adalah merupakan kecenderungan yang alamiah bagi setiap
organisasi untuk mengembangkan suatu struktur organisasi yang
hirarkhis. Kecenderungan ini dapat juga dilihat ketika suatu
organisasi mengalami pertumbuhan sehingga strukturnya juga
106
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
mengalami perubahan kearah struktur organisasi yang hirarkhis
ini.
Pada kondisi yang demikian, organisasi mengembangkan
suatu mekanisme untuk menciptakan sistem pemeliharaan yang
tujuannya adalah menciptakan suatu tingkat kepastian dari
perilaku para pegawai di lingkunagan perpustaaan nasional.
Upaya ini juga dilakukan melalui usaha untuk meminimalisasikan
variasi-variasi dari kondisi lingkungan yang penuh ketidak
pastian. Pada tahap itu, berbagai aktifitas organisasi secara
internal diarahkan bagi terciptanya prosedur dan mekanisme yang
kemudian menjadi permanen sifatnya. Namun akibatnya,
organisasi menjadi kian kaku dan tidak lagi mudah menyesuaikan
diri.
Ketika kondisi lingkungan secara cepat menjadi makin
stabil sehingga tingkat kepastian dalam lingkungan makin besar,
maka organisasi juga mengalami perubahan, yang ditandai
dengan makin meningkatnya spesifikasi dan makin kakunya
struktur organisasi. Tugas-tugas makin jelas batas dan
definisinya, tanggung jawab dan wewenang makin jelas dan
makin mapan, derajat kebebasan bagi anggota organisasi untuk
melakukan pengambilan keputusan makin dibatasi oleh prosedur
yang makin kuat pengaruhnya dalam organisasi. Meningkatnya
spesifikasi membuat kebutuhan akan perlunya koordinasi makin
dirasakan, sehingga pelaksanaan tugas dari suatu aktifitas
organisasi dirasakan pula makin saling tergantung. Kondisi ini
telah menciptakan suatu rantai kegiatan yang saling berkaitan
sehingga setiap bagian atau bidang kerja harus menunggu bidang
kerja lain menyelesaikan tugasnya sesuai dengan rantai kegiatan
itu.
Kondisi perubahan struktur organisasi ini hanyalah salah
satu aspek yang mengalami pengaruh akibat perubahan
lingkungan yang bergerak ke arah kepastian. Jadi menghadapi
107
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
pergeseran arah perubahan lingkungan itu, organisasi dituntut
untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu, termasuk
dalam struktur organisasinya. Perubahan struktur organisasi yang
makin kaku harus dilakukan sama cepatnya dengan perubahan
lingkungan dari kondisi penuh ketidak pastian menuju ke arah
kepastian.
Suatu arah perubahan kondisi lingkungan tidaklah
merupakan suatu perubahan yang sangat cepat. Perubahan kondisi
lingkungan dari kondisi penuh ketidak pastian ke kondisi yang
penuh kepastian terjadi secara bertahap atau gradual. Oleh sebab
itu, perubahan pada struktur organisasipun tidak terjadi secara
cepat, tetapi terjadi secara bertahap atau gradual pula.
Informasi untuk melakukan perubahan organisasi dalam
merespon perubahan lingkungan ini dikembangkan oleh suatu
bagian atau subsistem yang adaptif atau cepat tanggap terhadap
perubahan yang terjadi dalam lingkungan tersebut. Meskipun
demikian, jika organisasi terialu cepat dalam melakukan
perubahan dalam struktur organisasinya, dapat saja kondisi itu
justru menimbulkan masalah tersendiri, misalnya perubahan itu
justru membuat organisasi tidak efektif dalam mengatasi kondisi
lingkungan yang tetap saja pada kondisi yang tidak menentu
untuk jangka waktu yang lebih lama. Tetapi keterlambatan
melakukan perubahan juga akan menimbulkan persoalan pula,
misalnya menjadi kendala ketika suatu organisasi harus
memasuki arena persaingan dengan organisasi lain.
b. Perubahan Lingkungan Menuju Arah Ketidak-pastian
Kondisi lingkungan yang berubah dari kondisi yang stabil
menuju kondisi lingkungan yang penuh ketidak stabilan
merupakan persoalan yang besar bagi banyak organisasi untuk
dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian. Suatu organisasi yang
memiliki birokrasi yang telah mapan dengan sumber daya
manusia dan sumber daya lain yang cukup kuat, pada umumnya
108
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
akan mengembangkan kemampuannya untuk tidak terpengaruh
oleh perubahan kondisi lingkungan tersebut.
Perubahan lingkungan dari kondisi yang stabil ke arah yang
tidak stabil akan sangat dirasakan oleh berbagai organisasi yang
secara bersama-sama bekerja sama dan saling tergantung satu
sama lain. Organisasi-organisasi yang berada dalam suatu
jaringan kerjasama yang demikian akan menanggung akibat
perubahan kondisi lingkungan jauh lebih berat dibandingkan
dengan suatu organisasi yang tidak berada dalam suatu jalinan
kerjasama dan saling tergantung secara fungsional dengan
organisasi lain. Dengan demikian, kondisi perubahan lingkungan
yang bergerak dari keadaan yang stabil ke arah yang tidak stabil
memiliki pengaruh yang sukar dan mendasar bagi banyak
organisasi.
2. Bentuk Adaptasi Organisasi
Menghadapi perubahan kondisi lingkungan yang terjadi, suatu
organisasi tidaklah berreaksi secara sederhana. Setiap organisasi akan
melakukan usaha-usaha yang dapat dilakukannya sebagai suatu bentuk
adaptasinya terhadap lingkungan.
Semua organisasi, baik secara sendiri maupun bersama-sama,
senantiasa berusaha mempengaruhi lingkungannya. Oleh karena itu,
terdapat berbagai bentuk strategi yang dikembangkan oleh organisasi
dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan ini, yaitu
melalui:
a) Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Lingkungan
Strategi yang adaptif ini terutama dimulai dengan
melakukan penilaian perkiraan keadaan dan kebutuhan
masyarakat, kemudian organisasi melakukan proses internal yang
keluarannya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pasar. Secara
lebih rinci, aktifitas yang dilakukan oleh strategi yang adaptif ini
adalah:
(1) Merasakan kebutuhan dan perubahan dalam lingkungan
109
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Kebutuhan akan informasi awal mengenai kondisi
masyarakat dan perubahan lingkungan merupakan langkah
awal yang penting. Informasi ini berkaitan dengan
berbagai hal menarik untuk menarik minat baca
masyarakat.
(2) Mengolah informasi yang diperlukan oleh para pengguna
layanan itu.
Ketika informasi telah dimiliki, maka usaha
selanjutnya adalah menyampaikannya pada para pengguna
layanan dari Perpustakaan Nasional. Ini merupakan
langkah yang penting untuk menghubungkan antara
kebutuhan masyarakat dengan langkah yang harus
dilakukan oleh perpustakaan nasional melalui orang-orang
yang ada di dalamnya.
(3) Melakukan perubahan komponen dalam organisasi di
Perpustakaan Nasional RI.
Dengan bekal informasi yang diperoleh, maka
perubahan-perubahan dalam organisasi itu perlu
dilakukan. Perubahan yang demikian tidak jarang akan
mengakibatkan struktur organisasi maupun sistem kerja
dari perpustakaan nasional juga mengalami perubahan.
(4) Menyiapkan Pelaku Perubahan di Perpustakaan Nasional
RI.
Perwujudan dari perubahan organisasi adalah pada
perubahan pada orang-orang yang menjadi anggota dari
organisasi itu, yaitu seluruh sumberdaya manusia yang
dimilki oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Perubahan struktur organisasi dapat menjadi peluang
sekaligus ancaman bagi orang-orang yang ada dalam
organisasi, demikian juga perubahan tingkat teknologi
dapat membuka peluang sekaligus menjadi ancaman
110
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
sehingga muncul penolakan atau resisten untuk melakukan
perubahan dikalangan para anggota organisasi.
(5) Mengenalkan Keluaran dari Perpustakaan Nasional
Perubahan organisasi akan membawa akibat
perubahan pada output atau keluaran dari Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia. Oleh sebab itu pengenalan
keluaran itu kepada lingkungan sangat diperlukan.
(6) Mendapatkan Umpan Balik
Untuk menjaga kelangsungan perubahan organisasi
yang telah dilakukan, perlu Perpustkaan Nasional peru
melakukan suatu mekanisme umpan balik sebagai usaha
untuk mendapatkan informasi mengenai keluaran yang
dihasilkan dan dikenalkan pada lingkungan. Upaya ini
juga menjadi tolok ukur apakah adaptasi telah sesuai atau
memerlukan penyesuaian yang diperlukan.
Strategi yang adaptif ini umumnya dapat berhasil
menciptakan perubahan komponen internal organisasi,
seperti mekanisme kontrol terhadap kegiatan, individu,
kelompok maupun organisasi secara keseluruhan.
Perubahan pada suatu komponen akan selalu berakibat
perubahan pada komponen yang lain. Kegagalan untuk
melakukan perubahan internal ini akan menyebabkan
organisasi pada keadaan yang tidak efektif. Oleh sebab itu,
pada strategi yang adaptif ini, perencanaan dan
pelaksanaan yang baik sangat diperlukan.
b. Strategi Menghindari Perubahan Lingkungan
Organisasi pada dasarnya memiliki tingkat ketahanan atau
resitensi tertentu untuk menghadapi pengaruh perubahan
lingkungan. Organisasi memiliki kemampuan untuk mereduksi
atau mengurangi ketergantungannya pada lingkungan dalam
berbagai cara sebagai berikut:
(1) Menemukan posisi yang tepat dalam lingkungan
111
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Suatu organisasi dapat mengurangi ketergantungan-
nya pada lingkungan eksternal melalui usaha mencari
posisi dimana ketergantungan pada lingkungan eksternal
itu memiliki kemungkinan untuk dapat dikelola dan
diatasi. Usaha ini dilakukan melalui seleksi terhadap
kondisi lingkungan yang paling menentukan untuk
kemungkinan dikelola,
(2) Mengurangi ketergantungan melalui diversifikasi
Semua organisasi yang tergantung pada lingkungan
yang terbatas untuk mendapatkan masukan dan melempar
keluaran, maka ketergantungannya pada lingkungan itu
menjadi sangat besar. Untuk mengurangi ketergantungan
itu, suatu organisasi dapat melakukan usaha difersifikasi,
yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain,
menambah alternatif sumber-sumber yang diperlukan
sebagai masukan, menambah luas jaringan informasi
layanan sehingga alternatif untuk melempar keluaran
makin besar.
(3) Membangun saling ketergantungan yang menguntungkan
Saling ketergantungan yang memberikan
keuntungan bagi masing-masing pihak merupakan pilihan
strategi yang dapat dipergunakan oleh organisasi untuk
mengurangi ketergantungannya pada lingkungan. Pilihan
strategi ini sangat tidak mudah dilakukan mengingat
kekuatan masing-masing pihak dalam hubungan itu
senantiasa dapat dengan cepat dapat berubah sehingga
hubungan itu menjadi hubungan yang tidak lagi seimbang
dan tidak lagi saling menguntungkan.
c. Strategi Melakukan Kontrol Terhadap Lingkungan
Organisasi dapat mengurangi ketergantungannya pada
lingkungannya melalui kontrol terhadap kekuatan lingkungan,
terutama mengontrol perilaku yang ada dalam lingkungan itu.
112
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Usaha untuk melakukan kontrol ini sangat membutuhkan
kemampuan dan ketrampilan yang memadai untuk
melakukannya. Selain itu, kreatifitas dan kemampuan untuk
memilih pihak yang dapat diatur untuk tujuan itu, membangun
persepsi dan opini serta melakukan pendekatan (lobby) sangat
diperlukan. Jadi disini antara strategi dan taktik sangat diperlukan
untuk suksesnya strategi ini.
Organisasi dalam melakukan adaptasinya terhadap
lingkungan dapat menggunakan berbagai macam strategi tersebut
di atas. Meskipun semua strategi di atas pada dasarnya dapat
dipergunakan oleh semua organisasi, tetapi sebenarnya ada
perbedaan diantara strategi tersebut.
Strategi menghindari dan mengontrol lingkungan
memerlukan langkah yang proaktif dibandingkan dengan strategis
adaptasi terhadap lingkungan. Organisasi yang memiliki
kemampuan lebih besar memiliki kemungkinan untuk mencoba
berbagai macam strategis tersebut, sedangkan pada organisasi
yang memiliki kemampuan yang lemah tidak memiliki banyak
pilihan terhadap strategi tersebut.
Meskipun demikian, tidak ada organisasi, baik yang besar
maupun yang kecil, yang dapat terbebas sepenuhnya dari
pengaruh dan ketergantungannya pada lingkungan eksternalnya.
Kebutuhan untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungannya
merupakan kebutuhan dasar setiap organisasi untuk tetap hidup.
Ketergantungan pada lingkungan menjadi kebutuhan bagi
setiap organisasi untuk melakukan perubahan. Organisasi
memerlukan perubahan komponen internalnya sebagai usaha
untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam
lingkungan.
Oleh sebab itu, dalam pandangan ini perubahan organisasi
merupakan sesuatu yang sifatnya alamiah dan oleh karena itu
113
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
pula, perubahan organisasi dapat direncanakan dan merupakan
proses yang dapat dikelola.
Jika perubahan organisasi yang terjadi dalam suatu
lingkungan yang penuh kepastian, misalnya perkembangan
bagian atau komponen organisasi, maka hal ini dapat dilihat
sebagai suatu hal yang alamiah.
Sedangkan jika organisasi mengalami perubahan sebagai
respon terhadap perubahan lingkungannya, maka hal ini dapat
dilihat sebagai suatu proses yang dapat direncanakan.
114
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Daftar Pustaka
Flood, A. 2016. Finland ranked world’s most literate nation.
https://www.theguardian.com/books/2016/mar/11/finland-ranked-worlds-
most-literate-nation. March 11, 2016.
Gewati, M. 2016. Minat Baca Indonesia Ada di Urutan ke-60 Dunia.
Edukasi.kompas.com. 29 Agustus 2016
The Jakarta Post, 2016. Indonesia ranks second-last in reading interest: Study.
Jakarta Post, 9 September 2016.
Miller, JW. 2016. World's Most Literate Nations Ranked. CCSU News Release.
Central Connecticut State University. March 9, 2016
Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional. Undang-undang Republik Indonesia
nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan
Nasional RI, 2008.
Sudarsono, Blasius. Perpustakaan Dua Titik Nol: Pengantar pada Konsep Library
2.0. Visi Pustaka vol. 10 (2) 2008: hal. 9 – 14.
Tribunners, 2017. Hari Aksara Internasional, Abdul Fikri Soroti Rendahnya
Indeks Literasi. Tribunnews.com, Jakarta. 9 September 2017
115
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
LAMPIRAN
116
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Lampiran 1 Perbandingan Struktur Organisasi Perpustakaan
Struktur Organisasi Perpustakaan (Eksisting)
A. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
(Eselon 1B) B.1. Direktorat Deposit Bahan Pustaka (Eselon 2)
B.2. Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka (Eselon
2)
B.3. Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi (Eselon 2)
B.4. Pusat Preservasi Bahan Pustaka (Eselon 2)
B.5. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno (Eselon 2)
B.6. UPT Perpusakaan Proklamator Bung Hatta (Eselon 2)
C. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan (Eselon
1B)
C.1. Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca
(Eselon 2)
C.2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Eselon 2)
C.3. Pusat Pengembangan Pustakawan (Eselon 2)
D. Sekretaris Utama (Eselon 1B)
D.1. Biro Umum (Eselon 2)
D.2. Biro Hukum dan Perencanaan (Eselon 2)
E. Inspektorat (Eselon 1B)
Adapun tugas dan fungsi Jabatan Perpustakaan Nasional RI
A. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi;
TUGAS
117
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
(c) Deputi I mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan di Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa
Informasi;
(d) Dalam melaksanakan tugas, secara administrasi Deputi I
dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
FUNGSI
(d) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan
dan pembinaan dibidang pengembangan bahan pustaka dan jasa
informasi;
(e) Pengendalian terhadap kebijakan teknis dibidang pengembangan
bahan pustaka dan jasa informasi;
(f) Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Kepala.
FUNGSI LAIN
(d) Implementasi dari pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 tentang
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
(e) Penyelamatan naskah-naskah nusantara dari kepunahan dan
kerusakan dengan dikonservasi dan dialihmediakan
(f) Penyelamatan, pelestarian dan pengolahan foto-foto IPPHOS
B. Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan;
TUGAS
(c) Deputi II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan
dibidang pengembangan sumber daya perpustakaan;
(d) Dalam melaksanakan tugas , secara administrasi Deputi II di
koordinasikan oleh Sekretaris Utama.
FUNGSI
(d) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan
pembinaan dibidang pengembangan sumber daya perpustakaan;
(e) Pengendalian terhadap kebijakan teknis dibidang pengembangan
sumber daya perpustakaan;
(f) Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Kepala.
C. Sekretaris Utama;
TUGAS
Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan,
pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan
Perpustakaan Nasional RI.
FUNGSI
(f) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan
Perpustakaan Nasional RI;
(g) Pengkoorninasian perencanaan kebijakan teknis Perpustakaan
Nasional RI;
(h) Pembinaan dan layanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan
tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga Perpustakaan Nasional RI;
118
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
(i) Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan tugas Perpustakaan Nasional RI;
(j) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Perpustakaan Nasional
RI.
D. Inspektorat
TUGAS
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan PERPUSNAS. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Inspektorat secara administratif dikoordinasikan
oleh Sekretaris Utama.
FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116B,
Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
(f) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
(g) pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;
(h) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Kepala;
(i) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
(j) pelaksanaan administrasi Inspektorat.
Struktur Organisasi Perpustakaan (Usulan)
A. Deputi Bidang Pengembangan Karya Cetak dan Karya Rekam
(1) Pusat Deposit Karya Cetak,
(2) Pusat Deposit Karya Rekam dan Digital,
(3) Pusat Bibliografi Nasional.
B. Deputi Bidang Pengembangan Jasa Perpustakaan dan Preservasi
(1) Pusat Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan,
(2) Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi,
(3) Pusat Preservasi Bahan Pustaka,
(4) Pusat Naskah Nusantara.
C. Deputi Pengembangan Perpustakaan
(1) Pusat Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus,
(2) Pusat Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi,
(3) Pusat Pembudayaan dan Kegemaran Membaca
D. Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
(1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan,
(2) Pusat Pengembangan Tenaga Perpustakaan,
(3) Pusat Standarisasi Perpustakaan
E. Sekretariat Utama
(1) Biro Hukum dan Organisasi
(2) Biro Perencanaan
(3) Biro Informasi, Komunikasi dan Kerjasama,
(4) Biro Umum,
F. Inspektorat
119
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Lima jenis jabatan struktural eselon 2 yang bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI dan dikoordinasikan kepada Sekretaris
Utama yang terdiri:
(1) Inspektorat,
(2) Pusat Penelitian dan Pengembangan,
(3) Pusat Informasi dan Kajian Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan
(4) Pusat Informasi dan Kajian Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
A. Deputi Bidang Pengembangan Karya Cetak dan Karya Rekam
TUGAS
Deputi Bidang Karya Cetak dan Karya Rekam mempunyai tugas
menyelenggarakan pengelolaan karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi
deposit nasional, mengembangkan repositori nasional, menyusun dan
mengawasi bibliografi nasional, melestarikan, menyediakan dan
memberdayakan khasanah hasil budaya bangsa
FUNGSI
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang deposit bahan perpustakaan;
b. Pengumpulan dan pengelolaan karya cetak, karya rekam, dan karya digital
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pengembangan repositori nasional;
d. Pengembalian naskah kuno yang ada di dalam dan luar negeri;
e. Penyediaan koleksi deposit bagi masyarakat yang membutuhkan;
f. Pemberdayaan koleksi deposit dan pendistribusian informasi deposit;
g. Penyusunan dan pengawasan bibliografi nasional;
h. Penyusunan katalog induk nasional; dan
120
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
i. Pelayanan, pendaftaran dan pemberian nomor standar terbitan / publikasi
karya cetak, karya rekam, dan karya digital
B. Deputi Bidang Pengembangan Jasa Perpustakaan dan Preservasi
TUGAS
Deputi Bidang Jasa Perpustakaan dan Preservasi mempunyai tugas
menyelenggarakan, mengembangkan koleksi nasional, mengolah,
melayankan, serta mendistribusikan informasi kepada masyarakat
FUNGSI
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan bahan perpustakaan
dan distribusi informasi;
b. Pengadaan bahan perpustakaan untuk kebutuhan internal dan eksternal
institusi;
c. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir;
d. Pengolahan bahan perpustakaan sesuai dengan aturan atau standar sistem
yang telah ditetapkan;
e. Pengelolaan bahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
f. Pelayanan bahan perpustakaan kepada pemustaka;
g. Pengumpulan dan pengolahan naskah-naskah nusantara;
h. Pengembangan diversifikasi layanan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi;
i. Pendistribusian / penyebaran informasi kepada masyarakat
C. Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan
TUGAS Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan
pembinaan perpustakaan dan membudayakan kegemaran membaca
FUNGSI
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan perpustakaan dan
pembudayaan kegemaran membaca;
b. Pembinaan perpustakaan;
c. Sosialisasi dan pembudayaan kegemaran membaca;
d. Peningkatan literasi informasi;
e. Pengkajian dan penelitian perpustakaan; dan
f. Pengkajian dan penelitian budayakegemaran membaca.
D. Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan
TUGAS Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan
pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan serta pengembangan sistem standarisasi
nasional perpustakaan
FUNGSI
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan
pendidikan dan pelatihan, pengembangan tenaga pustakawan dan tenaga
teknis perpustakaan serta pengembangan sistem standarisasi nasional
perpustakaan;
121
Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
b. Penyelenggaraan, pengembangan, pengelolaan pendidikan dan pelatihan di
bidang perpustakaan;
c. Penyelenggaraan dan pengembangan tenaga fungsional pustakawan dan
tenaga teknis perpustakaan;
d. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem standarisasi nasional
perpustakaan; dan
e. Penetapan akreditasi penyelenggaraan suatu lembaga / unit perpustakaan.
E. Sekretariat Utama
TUGAS
Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanaan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional RI
FUNGSI
a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Perpustakaan Nasional
RI;
b. koordinasi perencanaan kebijakan teknis Perpustakaan Nasional RI;
c. pembinaan dan layanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan
dan rumah tangga Perpustakaan Nasional RI;
d. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan tugas Perpustakaan Nasional RI;
e. koordinasi informasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak eksternal
Perpustakaan Nasional;
f. Perencanaan dengan masyarakat dan pihak eksternal
PerpustakaanNasional RI;
g. koordinasi dalam penyusunan laporan Perpustakaan Nasional RI.
Lima jenis jabatan struktural eselon 2 yang bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI dan dikoordinasikan kepada Sekretaris
Utama yang terdiri:
(1) Inspektorat,
(2) Pusat Penelitian dan Pengembangan,
(3) Pusat Kajian dan Informasi Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan
(4) Pusat Kajian dan Informasi Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
EXECUTIVE SUMMARY
Naskah Akademik
Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
Pendahuluan
Kelembagaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) selaku
penyelanggara pemerintahan harus bersifat responsif dan evaluatif terhadap perubahan dan
dituntut untuk dinamis, karena organisasi birokrasi harus lebih kompeten dalam melaksanakan
tugasnya, efisien dalam struktur organisasi tanpa harus menghambat fungsi yang harus
diembannya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, organisasi Perpusnas harus tepat fungsi,
tepat proses dan tepat ukuran (right sizing).
Namun demikian, berdasarkan hasil kajian Kementerian Pendayagunaan Aparat Negara
dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), organisasi Perpusnas dalam menjalan tugas dan fungsi
“miskin struktur” sehingga terjadi kelebihan beban kerja yang mengakibatkan Lembaga
Perpusnas tidak optimal. Adapun tugas dan fungsi Perpusnas mendapatkan mandat yang kuat
dari UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan PP No. 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan UU 43/2007 serta UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan
Karya Rekam, Selain itu, terjadi perkembangn hukum yang mengakibatkan penambahan mandat
fungsi oleh undang-undang lainnya, seperti (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pembinaan Perpusnas dalam hal standarisasi nasional
sarana dan prasarana perpustakaan; (2) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang
mengamanatkan pembinaan perpustakaan di desa-desa; (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan pembinaan untuk penetapan standar dan akreditasi
perpustakaan, pengelolaan Perpustakaan sesuai kewenangan nasional di daerah, dan
pembudayaan gemar membaca sesuai kewenangan nasional di daerah, serta penyelenggaraan
sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan; (4) UU No. 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengamanatkan penggandaan tulisan secara reprografi dan
pembuatan Salinan; dan (5) UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang
mengamanatkan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data.
Permasalahan lainnya adalah perkembangan struktur organisasi perpustakaan di daerah yang
menjadi dinas sebagaimana mandat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sehingga komunikasi yang selama ini ada di tingkat eselon 3 di Perpusnas tidak setara dengan
Kepala Dinas di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan
Kajian Naskah Akademik Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional
untuk melakukan evaluasi dan reorganisasi terhadap struktur dan manajemen organisasi di
Perpusnas yang merupakan bagian kelembagaan pemerintah secara keseluruhan.
Urgensi Perubahan Struktur
Selain adanya mandat langsung dan tidak langsung dari peraturan perundang-undanngan
sebagaimana disebutkan diatas, perubahan struktur yang right sizing juga berlandaskan pada
tugas fungsi yang belum optimal selama ini, antara lain yaitu: Pertama, diparitas layanan dan
koleksi, dimana wilayah barat Indonesia yaitu Jawa dan Sumatera menempati posisi tertinggi
sebaran perpustakaan, sedangkan semakin ke wilayah timur Indonesia sebaran perpustakaan
semakin kecil.
Sebaran di Jawa sebesar 74.181 (48%); Sumatera 36.478 (24%); Sulawesi 16.920 (11%);
Kalimantan 12.092 (8%); Bali dan Nusa Tenggara 10.111 (6%); Papua 3.218 (2%); dan Maluku
1.358 (1%). Lebih ironinya lagi, dari jumlah perpustakaan sebanyak 154.359 perpustakaan yang
tersebar di 34 provinsi baru 0,3% terakreditasi atau sesuai dengan standarisasi nasional. Artinya
99,7% keberadaan perpustakaan belum terakreditasi. Kedua, kerjasama baik nasional maupun
internasional masih sangat sedikit disbanding jumlah mitra yang ada. Sejak tahun 2013 – 2018,
jumlah kerjasama sebanyak 181 buah, dimana dengan perguruan tinggi (140), kementerian-
lembaga (20), korporasi/swasta (14), Yayasan/LSM (1), dan internasional (6).
Ketiga, tingkat budaya baca Indonesia secara nasional kategori rendah dengan rata-rata 36,48
(dalam rentang 25,1 – 50). Rendahnya budaya baca tersebut berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Indonesia. Keempat, akses dan pemanfaatan perpustakaan belum optimal. Hingga tahun
2016, layanan perpustakaan baru dapat menjangkau 21.467 desa/kelurahan dari 52.505 desa/kelurahan
yang ada. Artinya, baru 40,89% yang baru terlayani.
Kelima, kurangnya tenaga perpustakaan. Sampai tahun 2016, pustakawan yang ada di Indonesia
berjumlah sekitar 3.179 yang terdiri dari pustakawan ahli dan terampil. Kondisi ini menunjukkan belum
idealnya rasio kebutuhan pustakawan dibanding dengan jumlah perpustakaan yang ada di Indonesia.
Keenam, anggaran belum sesuai. UU Nomor 43 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa sekolah/madrasah
mengalokasikan dana untuk perpustakaan sekolah paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional
atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal. Kondisi saat ini sekolah/madrasah belum
mengalokasikan sebagaimana amanat tersebut. Permasalahan alokasi anggaran untuk pengembangan
perpustakaan provinsi dan perpustakaan umum kabupaten/kota sudah dialokasikan dari APBD masing-
masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan.
Usulan Struktur Perpusnas RI
Struktur organisasi Perpusnas saat ini, yaitu Sekretaris Utama, Deputi 1 (Deputi Bidang
Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi) dan Deputi 2 (Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Perpustakaan). Berdasarkan hasil analisa algoritma, semua eselon I perlu
dilakukan pengembangan sesuai perkembangan tugas dan fungsinya.
Tabel 1. Indeks Penilaian Eselon I
Indeks
Nilai
Sekretariat Utama Deputi I Deputi II
Kompleksitas 1.93 2.41 3.00
Formalisasi Internal 3.00 3.00 3.00
Formalisasi Eksternal 3.00 3.00 3.00
Index Status Organisasi 2.59 2.79 3.00
Hasil analisa di atas dilanjutkan dengan penilaian terhadap eselon 2 yang layak untuk
dikembangkan. Penilaian ini menggunakan tingkat kemunculan isian kuesioner dari responden.
Adapun eselon 2 pada lingkup Deputi I, yaitu
1. Direktorat Deposit Bahan Pustaka
2. Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka
3. Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi
4. Pusat Preservasi bahan Pustaka
Sedangkan eselon 2 pada lingkup Deputi 2, yaitu:
1. Pusat Pengembangan Pustakawan
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
3. Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca
Berdasarkan penilaian beban fungsi sebagaimana disajikan pada Tabel 1, maka Biro
Hukum dan Perencanaan (0,15) di Sekretariat Utama perlu dikembangkan, sementara Pusat
Deposit Bahan Pustaka (0,13) di Deputi 1 perlu dikembangkan, dan Pusat Pengembangan
Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca (0,17) di Deputi 2 perlu dikembangkan.
Tabel 2. Beban Fungsi Struktur Organisasi
Berdasarkan penilaian tersebut pada Tabel 6, maka struktur organisasi Perpusnas yang
baru sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Berikut struktur usulan struktur organisasi
Perpusnas yang baru:
a. Sekretariat Utama
(1) Biro Hukum dan Organisasi
(2) Biro Perencanaan
(3) Biro Informasi, Komunikasi dan Kerjasama
(4) Biro Umum
b. Deputi I (Deputi Bidang Pengembangan Karya Cetak dan Karya Rekam)
(1) Pusat Deposit Karya Cetak
(2) Pusat Deposit Karya Rekam
(3) Pusat Bibliografi Nasional
c. Deputi II (Deputi Bidang Pengembangan Jasa Perpustakaan dan Preservasi)
Insp Jmlh
1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 A. UU no 4 th 1990 1 3 4 21 0 0 0 1 1 0 31
2 B. UU no 20 th 2003 4 3 5 1 1 8 18 3 1 0 44
3 C. UU no 43 th 2007 61 86 61 14 43 50 121 29 6 6 477
4 D. UU no 6 th 2014 0 1 2 0 2 3 24 1 0 0 33
5 E. UU no 23 th 2014 37 24 40 43 32 27 72 3 0 0 278
6 F. UU no 28 th 2018 50 19 16 9 2 0 0 3 0 0 99
7 G. UU no 5 th 2017 45 46 40 39 6 1 13 25 5 0 220
8 H. PP no 70 th 1991 1 3 6 21 1 0 0 0 0 0 32
9 I. PP no 23 th 1999 6 12 18 24 6 12 18 6 12 0 114
10 J. Keppres no 67 th 2000 29 46 17 16 18 16 38 54 40 26 300
11 K. Perpres no 103 th 2001 30 18 16 16 25 7 47 116 59 14 348
12 L. Perka PNRI no 3 th 2001 31 16 20 13 34 11 48 110 44 7 334
Total 295 277 245 217 170 135 399 351 168 53 2310
Rerata 24.58 23.08 20.42 18.08 14.17 11.25 33.25 29.25 14.00 4.42 192.50
Indeks Total 0.13 0.12 0.11 0.09 0.07 0.06 0.17 0.15 0.07 0.02 1.00
Peraturan Per-UU-anNo.Deputi 1 Deputi 2 Sestama
(1) Pusat Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan
(2) Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi
(3) Pusat Preservasi Bahan Perpustakaan
(4) Pusat Naskah Nusantara
d. Deputi III (Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan)
(1) Pusat Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus
(2) Pusat Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi
(3) Pusat Pembudayaan dan Kegemaran Membaca
e. Deputi IV (Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan)
(1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan
(2) Pusat Pengembangan Tenaga Perpustakaan
(3) Pusat Standarisasi Perpustakaan
Gambar 61 Usulan Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional RI yang Baru
Perubahan untuk Sekretariat Utama disajikan pada Gambar 2. Sekretariat Utama terdiri
dari 4 (empat) eselon 2, yaitu Biro Hukum dan Organisasi, Biro Perencanaan, Biro Informasi,
Komunikasi dan Kerjasama, dan Biro Umum. Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanaan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unit organisasi di lingkungan Perpusnas RI. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama
menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Perpustakaan Nasional RI;
b. koordinasi perencanaan kebijakan teknis Perpustakaan Nasional RI;
c. pembinaan dan layanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
Perpustakaan Nasional RI;
d. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas
Perpustakaan Nasional RI;
e. koordinasi informasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak eksternal Perpustakaan
Nasional;
f. Perencanaan dengan masyarakat dan pihak eksternal PerpustakaanNasional RI;
g. koordinasi dalam penyusunan laporan Perpustakaan Nasional RI.
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Utama yang Baru
Perubahan dan Penambahan Deputi dilakukan untuk menyelaraskan terhadap beban
mandat yang terjadi pada Deputi 1 maupun Deputi 2. Deputi 1 yang lama yaitu Deputi
Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dimekarkan menjadi 2 Deputi yaitu Deputi
Bidang Karya Cetak dan Karya Rekam (Gambar 3) dan Deputi Bidang Jasa Informasi dan
Preservasi (Gambar 4). Berdasarkan Gambar 3, Deputi Bidang Karya Cetak dan Karya Rekam,
terdiri dari tiga jabatan eselon 2 yaitu (1) Pusat Deposit Karya Cetak, (2) Pusat Deposit Karya
Rekam, dan (3) Pusat Bibliografi Nasional.
Deputi Bidang Karya Cetak dan Karya Rekam mempunyai tugas menyelenggarakan
pengelolaan karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi deposit nasional, mengembangkan
repositori nasional, menyusun dan mengawasi bibliografi nasional, melestarikan, menyediakan
dan memberdayakan khasanah hasil budaya bangsa. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi
Bidang Karya Cetak dan Karya Rekam menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang deposit bahan perpustakaan;
b. Pengumpulan dan pengelolaan karya cetak, karya rekam, dan karya digital sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pengembangan repositori nasional;
d. Pengembalian dan pendayagunaan naskah kuno yang ada di dalam dan luar negeri;
e. Penyediaan koleksi deposit bagi masyarakat yang membutuhkan;
f. Pemberdayaan koleksi deposit dan pendistribusian informasi deposit;
g. Penyusunan dan pengawasan bibliografi nasional;
h. Penyusunan katalog induk nasional; dan
i. Pelayanan, pendaftaran dan pemberian nomor standar terbitan / publikasi karya cetak,
karya rekam, dan karya digital
Gambar 3. Struktur Organisasi Deputi Bidang Karya Cetak dan Karya Rekam
Berdasarkan Gambar 4, Deputi Bidang Jasa Perpustakaan dan Preservasi terdiri dari tiga
jabatan eselon 4 yaitu (1) Pusat Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan, (2) Pusat Jasa
Perpustakaan dan Informasi, (3) Pusat Preservasi Bahan Perpustakaan; dan (4) Pusat Naskah
Nusantara. Deputi Bidang Jasa Perpustakaan dan Preservasi mempunyai tugas
menyelenggarakan, mengembangkan koleksi nasional, mengolah, melayankan, serta
mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang
Pengembangan Jasa Informasi dan Preservasi menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan bahan perpustakaan dan distribusi
informasi;
b. Pengadaan bahan perpustakaan untuk kebutuhan internal dan eksternal institusi;
c. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir;
d. Pengolahan bahan perpustakaan sesuai dengan aturan atau standar sistem yang telah
ditetapkan;
e. Pengelolaan bahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. Pelayanan bahan perpustakaan kepada pemustaka;
g. Pengumpulan dan pengolahan naskah-naskah nusantara;
h. Pengembangan diversifikasi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
i. Pendistribusian / penyebaran informasi kepada masyarakat
Gambar 4. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Jasa Perpustakaan dan Preservasi
Deputi 2 yang lama yaitu Deputi Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan dimekarkan
menjadi 2 Deputi yaitu Deputi Pengembangan Perpustakaan (Gambar 5) dan Deputi
Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan (Gambar 6). Berdasarkan Gambar 5, Deputi
Pengembangan Perpustakaan terdiri dari tiga jabatan eselon 3 yaitu (1) Pusat Pembinaan
Perpustakaan Umum dan Khusus, (2) Pusat Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan
Perguruan Tinggi, dan (3) Pusat Pembudayaan Kegemaran Membaca. Deputi Bidang
Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan perpustakaan dan
membudayakan kegemaran membaca. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang
Pengembangan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan perpustakaan dan pembudayaan
kegemaran membaca;
b. Pembinaan perpustakaan;
c. Sosialisasi dan pembudayaan kegemaran membaca;
d. Peningkatan literasi informasi;
e. Pengkajian dan penelitian perpustakaan; dan
f. Pengkajian dan penelitian budaya kegemaran membaca.
Gambar 5. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan
Berdasarkan Gambar 6, Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan terdiri dari tiga jabatan
eselon 2 yaitu (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan, (2) Pusat Pengembangan Tenaga
Perpustakaan, dan (3) Pusat Standarisasi Perpustakaan. Deputi Bidang Sumber Daya
Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan pendidikan
dan pelatihan, pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan serta pengembangan
sistem standarisasi nasional perpustakaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang
Sumber Daya Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan pendidikan dan
pelatihan, pengembangan tenaga pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan serta
pengembangan sistem standarisasi nasional perpustakaan;
b. Penyelenggaraan, pengembangan, pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang
perpustakaan;
c. Penyelenggaraan dan pengembangan tenaga fungsional pustakawan dan tenaga teknis
perpustakaan;
d. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem standarisasi nasional perpustakaan; dan
e. Penetapan akreditasi penyelenggaraan suatu lembaga / unit perpustakaan.
Gambar 6. Struktur Organisasi Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan
Berdasarkan perubahan struktur organisasi Perpustakaan Nasional yang diusulkan sebagai
mana tertera pada gambar 2, maka terdapat 5 jenis jabatan struktural eselon 1B yang
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI yang terdiri:
(1) Sekretariat Utama,
(2) Deputi Bidang Pengembangan Karya Cetak dan Karya Rekam,
(3) Deputi Bidang Pengembangan Jasa Perpustakaan dan Preservasi,
(4) Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan,
(5) Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan
Lima jenis jabatan struktural eselon 2 yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Perpustakaan Nasional RI dan dikoordinasikan kepada Sekretaris Utama yang terdiri:
(1) Inspektorat,
(2) Pusat Penelitian dan Pengembangan,
(3) Pusat Kajian dan Informasi Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan
(4) Pusat Kajian dan Informasi Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
Selain itu ada jabatan - jabatan struktural eselon 2 yang bertanggung jawab terhadap
masing-masing pejabat eselon 1B yaitu:
I. Jabatan Eselon 2 dibawah Sekretaris Utama
(1) Biro Hukum dan Organisasi
(2) Biro Perencanaan
(3) Biro Informasi, Komunikasi dan Kerjasama
(4) Biro Umum
II. Jabatan Eselon 2 dibawah Deputi Bidang Pengembangan Karya Cetak, Karya Rekam, dan
Karya Elektronik
(1) Pusat Deposit Karya Cetak,
(2) Pusat Deposit Karya Rekam,
(3) Pusat Bibliografi Nasional.
III. Jabatan Eselon 2 dibawah Deputi Bidang Pengembangan Jasa Informasi dan Preservasi
(1) Pusat Pengembangan Bahan Perpustakaan,
(2) Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi,
(3) Pusat Preservasi Bahan Perpustakaan.
(4) Pusat Naskah Nusantara
IV. Jabatan Eselon 2 dibawah Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan
(1) Pusat Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus,
(2) Pusat Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi,
(3) Pusat Pembudayaan Kegemaran Membaca
V. Jabatan Eselon 2 dibawah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
(1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan,
(2) Pusat Pengembangan Tenaga Perpustakaan,
(3) Pusat Standarisasi Perpustakaan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, setidaknya terjadi perubahan struktur organisasi yang
signifikan. Oleh karenanya perlu pengaturan melalui Peraturan Presiden yang baru. Peraturan
Presiden yang baru tersebut mengatur struktur baru kelembagaan di Perpustakaan yang tidak
hanya disebabkan oleh mandat, akan tetapi juga komunikasi birokrasi yang berkembang, dimana
beberapa eselon 3 sudah layak dinaikan menjadi eselon 2. Sementara itu, penambahan mandat
hanya akan memberatkan struktur organisasi Perpustakaan lama yang sangat ramping. Dengan
demikian, karena perubahan struktur organisasi melebihi 50 persen, maka perrlu aturan
(Peraturan Presiden) yang baru guna mendukung tugas dan fungsi Perpustakaan.
Sementara itu, dengan struktur usulan baru tersebut, maka akan ada 5 eselon 1b untuk
Deputi dan Sekretaris Utama, dan 16 eselon 2B, yaitu 12 eselon 2 di bawah Deputi, 3 eselon 2 di
bawah Sekretariat Utama, dan 1 orang Inspektorat. Perbandingan tersebut disajikan pada Tabel
di bawah ini.
Tabel 3. Struktur Jabatan Perpusnas
Struktur Eksisting Struktur Usulan
Eselon 1b (Deputi, Sestama) 3 5
Eselon IIa 10 17
Dampak Perubahan Struktur
Perubahan struktur tersebut berdampak terhadap visi dan misi yang harus juga
berkembang.selain itu, perubahan tersebut juga berpeluang terjadi konflik, yaitu pada Standar
Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Kegemaran Membaca, Pelestarian Naskah Kuno, dan Pelatihan
Tenaga Perpustakaan. Secara lebih rinci disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Peluang Tumpang Tindih
No Potensi Konflik K/L Landasan
1 Standar
Perpustakaan
Sekolah/Madrasah
Kementerian
Pendidikan
Nasional
Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang
Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang
Standar Sarana Dan Prasarana untuk SD/MI,
SMP/MTs, dan SMA/MA Perpustakaan
Nasional Perka Perpusnas No. 10 tahun 2017 tentang
Standar Nasional Perpustakaan SD/MI
Perka Perpusnas No. 11 tahun 2017 tentang
Standar Nasional Perpustakaan SMP/MTs
Perka Perpusnas No. 12 tahun 2017 tentang
Standar Nasional Perpustakaan SMA/MA
2 Kegemaran
Membaca
Kementerian
Pendidikan
Nasional
Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang
Penumbuhan Budi Pekerti
Perpustakaan
Nasional UU Nomor 43 Tahun 2007
Perka Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun
2014 Tentang Penghargaan Gerakan
Pembudayaan Kegemaran Membaca
3 Pelestarian
Naskah Kuno
Perpusnas UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU
No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Perka Perpusnas No. 14 Tahun 2014 Tentang
Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan Naskah
Kuno
ANRI Arsip naskah-naskah
Kementerian
Agama
Naskah Keagamaan
4 Pelatihan Tenaga
Perpustakaan
Perpusnas Perka Perpusnas No. 10 tahun 2017 tentang
Standar Nasional Perpustakaan SD/MI
Perka Perpusnas No. 11 tahun 2017 tentang
Standar Nasional Perpustakaan SMP/MTs
Perka Perpusnas No. 12 tahun 2017 tentang
Standar Nasional Perpustakaan SMA/MA
Kemendiknas Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang
Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang
Standar Sarana Dan Prasarana untuk SD/MI,
SMP/MTs, dan SMA/MA
Penutup
Penambahan struktur pada organisasi Perpusnas RI adalah hal yang harus dilakukan. Hal
ini tidak hanya melaksanakan mandat UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU No.
4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, akan tetapi juga mandat
dari peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan usulan tersebut, diharapkan Perpusnas
RI mampu berperan penting dalam pembangunan sumberdaya manusia Indonesia.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ......... TAHUN 2017
TENTANG
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan peran Perpustakaan
Nasional untuk mengembangkan sumber daya
perpustakaan dan kualitas sumber daya manusia yang
secara aktif mampu mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka dipandang perlu menyempurnakan
kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi
dan tata kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Peraturan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaRepublik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
Perpustakaan; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 129 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor …., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor …., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3820); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76);
12. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang
PerpustakaanNasional RepubIik Indonesia; 13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
14. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga
Pemerintah Non Departemen.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERPUSTAKAAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam
Peraturan Presiden ini disebut dengan Perpustakaan Nasional RI
adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang
dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Perpustakaan Nasional RI dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 2
Perpustakaan Nasional RI mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang
perpustakaan;
b. pengembangan koleksi nasional dan jasa informasi;
c. pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi
deposit nasional;
d. pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
e. pengembangan dan pembinaan sumber daya perpustakaan;
f. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan
umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan hukum;
dan
g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.
BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 4
Perpustakaan Nasional terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Pengembangan Karya Cetak dan Karya Rekam;
d. Deputi Bidang Pengembangan Jasa Perpustakaan dan Preservasi;
e. Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan; f. Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan;
g. Inspektorat.
Bagian Kedua
Kepala
Pasal 5
Kepala mempunyai tugas memimpin Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Sekretariat Utama
Pasal 6
(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
Pasal 7
Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional RI
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Perpustakaan
Nasional RI;
b. koordinasi perencanaan kebijakan teknis Perpustakaan Nasional RI; c. pembinaan dan layanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga Perpustakaan Nasional RI; d. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan tugas Perpustakaan Nasional RI;
e. koordinasi informasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak eksternal Perpustakaan Nasional;
f. perencanaan dengan masyarakat dan pihak eksternal
PerpustakaanNasional RI; dan
g. koordinasi dalam penyusunan laporan Perpustakaan Nasional RI
Bagian Keempat
Deputi Bidang Pengembangan Karya Cetak dan Karya Rekam
Pasal 9
Deputi Bidang Pengembangan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional RI di
bidang pengembangan karya cetak dan karya rekam yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Pasal 10
Deputi Bidang Karya Cetak dan Karya Rekam mempunyai tugas
menyelenggarakan pengelolaan karya cetak dan karya rekam sebagai
koleksi deposit nasional, mengembangkan repositori nasional, menyusun
dan mengawasi bibliografi nasional, melestarikan, menyediakan dan memberdayakan khasanah hasil budaya bangsa
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Deputi Bidang Pengembangan Karya Cetak dan Karya Rekam menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang deposit bahan perpustakaan;
b. pengumpulan dan pengelolaan karya cetak, karya rekam, dan karya digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c. pengembangan repositori nasional;
d. pengembalian naskah kuno yang ada di dalam dan luar negeri; e. penyediaan koleksi deposit bagi masyarakat yang membutuhkan;
f. pemberdayaan koleksi deposit dan pendistribusian informasi deposit;
g. penyusunan dan pengawasan bibliografi nasional; h. penyusunan katalog induk nasional; dan
i. pelayanan, pendaftaran dan pemberian nomor standar terbitan /
publikasi karya cetak, karya rekam, dan karya digital
Bagian Kelima
Deputi Bidang Pengembangan Jasa Perpustakaan dan Preservasi
Pasal 12
Deputi Bidang Pengembangan Jasa Perpustakaan dan Preservasi adalah
unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional RI di bidang pengembangan bahan perpustakaan, jasa perpustakaan dan
preservasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala.
Pasal 13
Deputi Bidang Jasa Perpustakaan dan Preservasi mempunyai tugas
menyelenggarakan, mengembangkan koleksi nasional, mengolah, melayankan, serta mendistribusikan informasi kepada masyarakat
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Deputi Bidang Pengembangan Jasa Perpustakaan dan Preservasi
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan bahan
perpustakaan dan distribusi informasi;
b. pengadaan bahan perpustakaan untuk kebutuhan internal dan eksternal institusi;
c. mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir;
d. pengolahan bahan perpustakaan sesuai dengan aturan atau standar sistem yang telah ditetapkan;
e. pengelolaan bahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; f. pelayanan bahan perpustakaan kepada pemustaka;
g. pengumpulan dan pengolahan naskah-naskah nusantara;
h. pengembangan diversifikasi layanan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi; dan i. pendistribusian / penyebaran informasi kepada masyarakat
Bagian Keenam Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan
Pasal 15
Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan adalah unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional RI di bidang
pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Pasal 16
Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan perpustakaan dan membudayakan
kegemaran membaca
Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan perpustakaan dan
pembudayaan kegemaran membaca;
b. Pembinaan perpustakaan; c. Sosialisasi dan pembudayaan kegemaran membaca;
d. Peningkatan literasi informasi;
e. Pengkajian dan penelitian perpustakaan; dan f. Pengkajian dan penelitian budayakegemaran membaca.
Bagian Ketujuh Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan
Pasal 18
Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional RI di bidang
pengembangan sumber daya perpustakaan dan standarisasi
perpustakaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Pasal 19
Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas
menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan pendidikan dan
pelatihan, pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan serta pengembangan sistem standarisasi nasional perpustakaan
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan tenaga
pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan serta pengembangan
sistem standarisasi nasional perpustakaan; b. penyelenggaraan, pengembangan, pengelolaan pendidikan dan
pelatihan di bidang perpustakaan;
c. penyelenggaraan dan pengembangan tenaga fungsional pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
d. penyelenggaraan dan pengembangan sistem standarisasi nasional
perpustakaan; dan e. penetapan akreditasi penyelenggaraan suatu lembaga / unit
perpustakaan.
Bagian Kedelapan
Unsur Pengawas
Pasal 21
(1) Di lingkungan Perpustakaan Nasional RI dibentuk inspektorat.
(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pengawasan intern Perpustakaan Nasional RI yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
Pasal 22
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan Perpustakaan Nasional RI.
Pasal 23
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Kepala;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.
Pasal 24
Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
Bagian Kesembilan Unsur Pendukung
Pasal 25
(1) Di lingkungan Perpustakaan Nasional Ri dibentuk Pusat sebagai unsur
pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional RI. (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
(3) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.
Pasal 26
(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas:
a. 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan; b. paling banyak 4 (empat) Bidang; dan
c. kelompok jabatan fungsional.
(2) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas paling
banyak 3 (tiga) Subbidang.
Bagian Kesepuluh
Jabatan Fungsional
Pasal 27
Di lingkungan Perpustakaan Nasional RI dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III
TATA KERJA
Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional RI dengan instansi lain yang terkait sesuai dengan
tugas masing-masing.
Pasal 29
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 30
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 31
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya.
Pasal 32
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 33
(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon I.a. (2) Sekretariat Utama dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.b
(3) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan struktural
eselon II.a.
(4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon
III.a atau Jabatan Administrator. (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural
eselon IV.a.
Pasal 34
Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang
urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan.
Pasal 35
(1) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan
oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 36
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
Perpustakaan Nasional RI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan
tata kerja satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional RI
ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan
kebudayaan.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Perpustakaan
Nasional RI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 110
Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, tetap berlaku
beserta pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari:
a. Ketentuan mengenai Perpustakaan Nasional RI sebagaimana diatur
dalam Keputusan presiden Nomor 103 Tahun 2OO1 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor145 Tahun 2015;
b. Ketentuan mengenai Unit Organisasi Eselon I Perpustakaan Nasional RI
sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013; dan
c. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
Pasal 40
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:
Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 41
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .........................
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
....................................................