perwal no. 825 thn 2013 perubahan iii perwal 891-2011 hibah ...
1. PERWAL NO... · 2020. 10. 28. · penjualan minuman beralkohol di suatu tempat, sesuai dengan...
Transcript of 1. PERWAL NO... · 2020. 10. 28. · penjualan minuman beralkohol di suatu tempat, sesuai dengan...
-
- 1 -
WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BENGKULU NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Pasal
14 ayat (4), Pasal 15, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016
tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang
Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin
Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
-
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/
PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan
Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
06/M-DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-
DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan
Penjualan Minuman Beralkohol;
-
- 3 -
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun
2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun
2016 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2016 Nomor 08);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN DAN TATA
CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
BENGKULU NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggaran
urusan perizinan dan urusan pengendalian dan
pengawasaan minuman beralkohol.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan perizinan dan urusan
pengendalian dan pengawasaan minuman beralkohol.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang
mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil
pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara
fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi
baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih
dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau
tidak, maupun yang diproses dengan mencampur
konsentrat dengan ethanol atau dengan cara
pengenceran minuman mengandung ethanol yang
berasal dari fermentasi.
-
- 4 -
7. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk
melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu
tempat tertentu.
8. Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi
adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
penjualan minuman beralkohol di suatu tempat, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Walikota.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.
BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 2
(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan
menggunakan SKRD.
(2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi
sebagai dasar untuk membayar Retribusi terhutang.
-
- 5 -
(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
kepada Wajib Retribusi yang telah selesai memanfaatkan
jasa pelayanan.
(4) SKRD ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
(5) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRD tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 3
(1) Dalam hal Retribusi terhutang tidak dibayar tepat waktu
atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan
STRD.
(2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
jumlah Retribusi terhutang dan sanksi administratif.
(3) STRD disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada
Wajib Retribusi paling lambat dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo.
(4) Pembayaran hutang Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 90
(sembilan puluh) hari kalender sejak penyampaian STRD.
(5) STRD ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
(6) Ketentuan mengenai bentuk dan isi STRD tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III
TATACARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 4
(1) Retribusi terhutang dibayar oleh Wajib Retribusi kepada
Bank atau bendahara penerima yang telah ditunjuk oleh
Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi diberikan
SSRD sebagai bukti telah melakukan pembayaran.
-
- 6 -
(3) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SSRD tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 5
(1) Wajib Retribusi dapat mengangsur atau menunda
pembayaran Retribusi terhutang.
(2) Angsuran atau penundaan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
kepada Wajib Retribusi yang tidak sanggup membayar
sekaligus lunas.
(3) Untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran
retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
(4) Kepala Dinas berdasarkan kewenangannya menetapkan
persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran
Retribusi.
(5) Angsuran pembayaran Retribusi terhutang dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan berturut-
turut.
(6) Penundaan pembayaran Retribusi terhutang dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari
kalender.
BAB IV
TATACARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 6
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian Retribusi.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota melalui
Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi;
c. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
-
- 7 -
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan penelitian dan pemeriksaan data oleh pejabat
yang dtunjuk Kepala Dinas.
(4) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas disertai
dengan analisa dan pertimbangan.
(5) Berdasarkan hasil analisa dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas
menerbitkan SKRDLB.
(6) Penerbitan SKRDLB dilakukan paling lama 6 (enam)
bulan sejak permohonan diterima.
(7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun berikutnya.
(8) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRDLB
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.
BAB V
TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KADALUWARSA
Pasal 7
(1) Retribusi terhutang yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kadaluawarsa dapat dihapuskan.
(2) Kepala Dinas memerintahkan kepada Pejabat yang
ditunjuk untuk melakukan penelitian dan/atau
pemeriksaan terhadap buku besar dan Wajib Retribusi.
(3) Hasil penelitian dan pemeriksaan dicantumkan dalam
berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas.
(4) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mengajukan
permohonan penghapusan kepada Walikota disertai
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
-
- 8 -
(5) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota
menetapan penghapusan piutang retribusi yang
kadaluawarsa.
BAB VI
TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 8
(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan,
dan pembebasan retribusi.
(2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan, dan
pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebagai berikut:
a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas
disertai dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak diterimanya SKRD;
b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Pejabat yang
ditunjuk untuk melakukan penelitian dan/atau
pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi
sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. Berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan
permohonan apakah dapat diterima atau ditolak;
d. Hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada
Walikota sebagai dasar pertimbangan untuk
penetapan Keputusan.
(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
diterimanya permohonan, Walikota tidak memberikan
jawaban, maka permohonan tersebut dianggap
dikabulkan.
-
- 9 -
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.
Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Maret 2019
WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto
MARJON
BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...13.....
-
- 10 -
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BENGKULU NOMOR 08 TAHUN
2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.
PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS ………………………………….
JL. ………………………………………………. BENGKULU
Pemerintah Kota Bengkulu Dinas …………….. JL. ……………….. Kota Bengkulu Telp (0736)- …….. Bengkulu
SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
DAERAH
NoUrut
Nama Lengkap : ……………………………………………………………………………………… Umur : ……………………………………………………………………………………… Alamat : ………………………………………………………………………………………
1 Jenis Pelayanan
a. ………………………………………………………………………… b. ………………………………………………………………………… c. …………………………………………………………………………
2 Jumlah Retribusi yang harus dibayarkan Rp.
3 Denda 2%/bulan Rp.
4. Tunggakan bulan Rp.
Jumlah ketetapan pokok yang harus dibayarkan Rp.
Catatan
Apabila SKRD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan
Bengkulu, ………….. Kepala Dinas ………….
Nama Terang
NIP………………….
WALIKOTA BENGKULU,
H. HELMI
-
- 11 -
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BENGKULU NOMOR 08 TAHUN
2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
…………………………………………
Pemerintah Kota Bengkulu Dinas …………………..
STRD Masa Retribusi : Tahun :
No. Reg :
Nama : ………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………. Tanggal Jatuh Tempo : ……………………………………………………………….
Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Retribusi. I. telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas
pelaksanaan kewajiban Retribusi. II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang
masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi kurang dibayar …………………………………………………………. 2. Sanksi administrasi
- Bunga dan/atau denda 2% ……………………………………………………. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) ………………………………………
Dengan huruf
Perhatian : Penyetoran dilakukan melalui instansi pemungutan menggunakan STRD ini.
Bengkulu, Kepala ………………..
Tanda Terima Nama : ……………. Alamat : …………….
No. STRD : ……………………. Bengkulu, Yang Menerima ……………………..
WALIKOTA BENGKULU,
H. HELMI
-
- 12 -
LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BENGKULU NOMOR 08 TAHUN
2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.
PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS ……………………………….
JL. ………………………………………………. BENGKULU
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH
SSRD NO :
Harap diterima uang sebesar Rp. ………………………………………………………….
(Dengan Huruf) ( …………………………………………………………………………….)
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :
No Uraian Rincian Objek Jumlah (Rp)
Uang tersebut diterima pada tanggal …………
Mengetahui : Kepala Dinas
Nama NIP
Catatan : SSRD dilampiri Slip Setoran Bank
Penyetor
Nama
WALIKOTA BENGKULU,
H. HELMI
-
- 13 -
LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BENGKULU NOMOR 08 TAHUN
2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS …………………………………………
Jl. ……………………………………… Bengkulu
Pemerintah Kota Bengkulu Dinas ……………………….
SKRDLB
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar
Nomor Urut
Nama Lengkap : Umur : Alamat : Pekerjaan :
1 Jenis Pelayanan a. …………………………................................……. b. ……................................…………………………. c. ………………………………................................. d. ……………………………….................................
2 Jumlah Retribusi yang harus dibayarkan Rp.
3 Jumlah Retribusi yang telah dibayarkan Rp
Jumlah ketetapan lebih bayar Rp.
Catatan Pengembalian kelebihan bayar retribusi
dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya.
Bengkulu, Kepala Dinas ...............
.....................................
WALIKOTA BENGKULU,
H. HELMI