perwal no. 825 thn 2013 perubahan iii perwal 891-2011 hibah ...
Transcript of perwal no. 825 thn 2013 perubahan iii perwal 891-2011 hibah ...
1
A. STANDAR OPRESIONAL PROSEDUR PENGANGGARAN BELANJA BANTUAN HIBAH DANBELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
NO URAIAN CALONPENERIMA
HIBAH
WALIKOTA BAG TU SETDA SKPD-SKPD DPKAD TIMPERTIMBANGAN
TAPD
TAPD
1 2 3 4 5 6 7 8 91. Pengajuan belanja hibah dan belanja
bantuan sosial dari Calon denganpermohonan tertulis kepada Walikotamelalui Bagian Tata Usaha Setda, dandilampiri dengan proposal, persyaratanadministrasi dan dokumen teknis
2. Proposal, persyaratan administrasi dandokumen teknis diadministrasikan/dicatatmelalui Kepala Bagian Tata UsahaSetda.
3. Kepala Bagian Tata Usaha Setdamelakukan pemeriksaan kelengkapanadministrasi yang dipersyaratkan dan bilatidak lengkap dikembalikan kepadaPemohon, sedangkan bila persyaratanlengkap diteruskan kepada Walikota.
4. Walikota kemudian mendisposisi kepadaKepala Bagian Tatata Usaha Setda untukdicatat dan disampaikan kepadaTimPertimbangan
5. Tim Pertimbangan mendistribusikanproposal kepada SKPD terkait sesuaibidangnya
Tidak sesuai
Sesuai
LAMPIRAN C : PERATURAN WALIKOTA BANDUNGNOMOR : 825 TAHUN 2013TANGGAL : 4 September 2013
2
1 2 3 4 5 6 7 8 96. SKPD terkait melakukan evaluasi
keabsahan permohonan belanja hibahdan belanja bantuan sosial dibantu olehCamat dan Lurah.
7. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasilevaluasi belanja hibah dan belanjabantuan sosial berupa rekomendasikepada TAPD melalui Tim Pertimbanganuntuk dilakukan pembahasan
8. Tim Pertimbangan berdasarkan hasilpembahasan dengan SKPD terkait,Camat dan Lurah, memberikanpertimbangan atas Permohonan belanjahibah dan belanja bantuan social berupa:Rekomendasi Dapat Dipertimbangkanatau Tidak Dapat Dipertimbangkan.
9. Walikota mendisposisi kepada KepalaBagian Tata Usaha Setda untukmengembalikan Proposal Permohonanyang Tidak Dapat Dipertimbangkan
10. Bagian Tata Usaha Setda setelahmendapat disposisi dari Walikotaselanjutnya menyampaikan permohonanyang tidak dipertimbangkan kepada calonpenerima melalui surat tertulis.
11. TAPD memberikan pertimbangan atasrekomendasi sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan daerah, yang di-tuangkan dalam DNC-PBH dan DNC-PBBS.
12. Hasil pertimbangan Ketua TAPD disertaiDNC-PBH dan DNCPBBS disampaikankepada Walikota.
Tidak Dapat
Dipertimbangkan
ngkan
DapatDipertimbangkan
3
1 2 3 4 5 6 7 8 913. Walikota menetapkan persetujuan DNC-
PBH dan DNC-PBBS dituangkan dalambentuk Lembar Persetujuan Walikota,dan menjadi dasar pencantuman alokasianggaran belanja hibah dan belanjabantuan social dalam rancangan KUAdan PPAS dan/atau rancangan KUPAdan PPAS .
4
B. STANDAR OPRESIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA HIBAH BERUPA UANGYANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
NO URAIAN CALON PENERIMAHIBAH WALIKOTA DPKAD BENDAHARA PPKD PPK PPKD
KUASABUD
1 2 3 4 5 6 7 81. Penetapan Perda APBD dan Perwal
Penjabaran APBD oleh Walikota
2. Setelah APBD ditetapkan, belanja hibahberupa uang dicantumkan dalam DPA-PPKD berdasarkan Perda APBD danPerwal Penjabaran APBD
3. Walikota menetapkan Daftar PenerimaBelanja Hibah beserta besaran uangyang akan dihibahkan dengan KeputusanWalikota berdasarkan Perda APBD danPerwal Penjabaran APBD.
4. Penerima belanja hibah berupa uangmengajukan permohonan pencairanbelanja hbah kepada Walikota melaluiDPKAD.
5. Setiap pemberian belanja hibah berupauang dituangkan dalam NPHD yangditandatangani oleh Walikota atauPejabat yang ditunjuk dan PenerimaBelanja Hibah
6. Kepala DPKAD selaku PPKDmemerintahkan kepada BendaharaBelanja Hibah untuk membuat SPP-LS
`
Dokumen Tidaklengkap
DokumenLengkap
5
1 2 3 4 5 6 7 87. Penerima belanja Hibah berupa uang
melengkapi dokumen persyaratanpencairan Dokumen Tidak
lengkap
DokumenLengkap
8. Apabila dokumen persyaratan pencairandinyatakan lengkap, PPK-PPKDmenerbitkan SPM untuk ditandatanganiKepala DPKAD selaku PPKD
9. Penandatanganan SPM oleh KepalaDPKAD selaku PPKD
10. Penandatanganan SP2D oleh KuasaBUD
11. Pencairan belanja hibah berupa uangdilakukan dengan mekanismepembayaran langsung, dan disalurkanmelalui Rekening Kas Umum Daerah keRekening Penerima belanja hibah.
12. PPKD melakukan pencatatan realisasibelanja hibab untuk selanjutnyadicantumkan pada laporan keuanganpemerintah Daerah dalam tahunanggaran berkenaan.
13. Penerima Belanja Hibah wajibmenggunakan hibah sesuai NPHDdan/atau perubahan NPHD dan dilarangmengalihkan hibah yang diterima kepadapihak lain.
6
1 2 3 4 5 6 7 814. Penerima belanja hibah
bertanggungjawab, baik formal maupunmaterial atas penggunaan belanja hibahyang diterimanya meliputi :
a. Laporan penggunaanb. Surat pernyataan tanggujawab
yang menyatakan bahwa belanjahibah berupa yang diterima telahdigunakan sesuai dengan NPHD
c. Bukti-bukti pengeluaran yanglengkap dan sah sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
15. Laporan penggunaan belanja hibahdisampaikan oleh penerima belnja hibahkepada Walikota paling lambat tanggal 10bulan Januari tahun anggaran berikutnyaatau 1 bulan setelah kegiatan selesaimelalui kepala DPKAD selaku PPKD.
7
C. STANDAR OPRESIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANGYANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
NO URAIAN CALON PENERIMAHIBAH WALIKOTA DPKAD BENDAHARA PPKD PPK PPKD
KUASABUD
1 2 3 4 5 6 7 81. Penetapan Perda APBD dan Perwal
Penjabaran APBD oleh Walikota
2. Setelah APBD ditetapkan, belanjabantuan sosial berupa uang dicantumkandalam DPA-PPKD berdasarkan PerdaAPBD dan Perwal Penjabaran APBD
3. Walikota menetapkan Daftar Penerimadan besaran belanja bantuan sosialdengan Keputusan Walikota berdasarkanPerda APBD dan Perwal PenjabaranAPBD.
4. Penerima belanja bantuan sosial berupauang mengajukan permohonan pencairanbelanja hbah kepada Walikota melaluiDPKAD.
5. Kepala DPKAD selaku PPKDmemerintahkan kepada Bendaharabelanja bantuan sosial untuk membuatSPP-LS
`
6. Penerima belanja bantuan sosial berupauang melengkapi dokumen persyaratanpencairan
Dokumen Tidaklengkap
DokumenLengkap
7. Apabila dokumen persyaratan pencairandinyatakan lengkap, PPK-PPKDmenerbitkan SPM untuk ditandatanganiKepala DPKAD selaku PPKD
8
1 2 3 4 5 6 7 88. Penandatanganan SPM oleh Kepala
DPKAD selaku PPKD
9. Penandatanganan SP2D oleh KuasaBUD
10. Pencairan belanja bantuan sosial berupauang dilakukan dengan mekanismepembayaran langsung, dan disalurkanmelalui Rekening Kas Umum Daerah keRekening Penerima belanja bantuansosial.
11. PPKD melakukan pencatatan realisasibelanja bantuan sosial berupa uang untukselanjutnya dicantumkan pada laporankeuangan pemerintah Daerah dalamtahun anggaran berkenaan.
12. Penerima belanja bantuan sosial berupauang bertanggungjawab, baik formalmaupun material atas penggunaanbelanja hibah yang diterimanya meliputi :a. Laporan penggunaan;b. Surat pernyataan tanggujawab yang
menyatakan bahwa belanja bantuansosial berupa uang yang diterimatelah digunakan sesuai denganProposal yang telah disetujui;
c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkapdan sah sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
13. Laporan penggunaan belanja bantuansosial berupa uang disampaikan olehpenerima belnja hibah kepada Walikotapaling lambat tanggal 10 bulan Januaritahun anggaran berikutnya atau 1 bulansetelah kegiatan selesai melalui kepalaDPKAD selaku PPKD, termasuk yangmasih terdapat sisa anggaran yangbelum terselesaikan.
9
D. STANDAR OPRESIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN BELANJA HIBAH BERUPA BARANG/JASA DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANGYANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
NO URAIAN CALON PENERIMA HIBAH WALIKOTA SKPD
1 2 3 4 61. Penetapan Perda APBD dan Perwal Penjabaran APBD oleh Walikota
2. Setelah APBD ditetapkan, belanja hibah berupa barang dan bantuan sosialberupa barang dicantumkan dalam DPA-SKPD berdasarkan Perda APBD danPerwal Penjabaran APBD
3. Setelah APBD ditetapkan, belanja hibah berupa barang dan bantuan sosialberupa barang dicantumkan dalam DPA-SKPD
4. Walikota menetapkan Daftar Penerima Belanja Hibah dan Belanja BantuanSosial beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akandihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Perda APBD dan PerwalPenjabaran APBD.
5. SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai DPA-SKPDdan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barangdan jasa Pemerintah.
6. - SKPD terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenisbelanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja hibah barang ataujasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima belanja hibah.
- SKPD terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenisbelanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja bantuan sosialbarang berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima belanja hibah.
8. Penyerahan belanja hibah barang atau jasa dan belanja bantuan sosial berupabarang dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada Penerima belanja hibahberupa barang, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dalamrangka 4 bermaterei cukup.
10
1 2 3 4 610. Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang
atau jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. - Penerima belanja hibah barang dan jasa wajib menggunakan hibah sesuaiNPHD dan/atau perubahan NPHD dan dilarang mengalihkan hibah yangditerima kepada pihak lain.
- Penerima belanja bantuan sosial berupa barang sesuai dengan peruntukanyang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan sesuaidengan yang ditetapkan dalam DPA dan dilarang mengalihkan hibah yangditerima kepada pihak lain
12. Penerima belanja hibah berupa barang bertanggungjawab, baik formalmaupun material atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya meliputi :a. Laporan penggunaan;b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja hibah
berupa barang atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai denganNPHD (untuk belanja hibah berupa barang atau jasa);
c. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanjabantuan sosial berupa barang atau jasa yang diterima telah digunakansesuai dengan Proposal yang telah disetujui (untuk belanja bantuan sosialberupa barang atau jasa);
d. Salinan bukti serah terima barang atau jasa (untuk belanja hibah berupabarang atau jasa);
e. Salinan Berita Acara Serah Terima barang (bagi Penerima belanja bantuansosial berupa barang atau jasa)
13. Laporan penggunaan belanja hibah berupa barang disampaikan oleh penerimabelnja hibah kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahunanggaran berikutnya atau 1 bulan setelah kegiatan selesai melalui kepalaSKPD selaku Pengguna Anggaran Hibah berupa barang atau jasa.
11
E. STANDAR OPRESIONAL PROSEDUR MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIALYANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
NO URAIANPENERIMA
BELANJA HIBAH/BANTUAN SOSIAL
WALIKOTA PPKD SKPD INSPEKTORAT
1. PPKD selaku Pengguna Anggaran Belanja Hibah berupa uang dan Belanjabantuan sosial berupa uang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian,pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah berupa uangdan Belanja bantuan sosial berupa uang.
2. SKPD selaku Pengguna Anggaran Belanja Hibah berupa barang atau jasa danBelanja bantuan sosial berupa barang melakukan monitoring dan evaluasi ataspemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibahberupa barang dan Belanja bantuan sosial berupa barang.
3. PPKD selaku Pengguna Anggaran Belanja Hibah berupa uang dan Belanjabantuan sosial berupa uang melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepadaWalikota.
4. SKPD selaku Pengguna Anggaran Belanja Hibah berupa barang atau jasa danBelanja bantuan sosial berupa barang melaporkan hasil monitoring dan evaluasikepada Walikota.
5. a. Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi;
b. Inspektorat melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepadaWalikota dengan tembusan kepada PPKD dan SKPD Penggunan Anggaranbelanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial;
c. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan,pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah dan belanja bantuan
12
sosial.
F. STRUKTUR ORGANISASI TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KETERANGAN:Garis PerintahGaris Koordinasi
KETUA
WAKIL KETUA
UNSURAKADEMISI
SEKRETARIS
LURAHCAMATSKPDTerkait
SEKRETARIAT