1

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Warga Bhakti No. 03, Telp. 0281-637036, Purwokerto

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

Dalam rangka Sosialisasi Perda Kab. Banyumas No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

AMDALUKL-UPL

IZINLINGKUNGAN

2

Konsep Sustainable Development

Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb.) yang berprinsip "memenuhi

kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan“. (sumber:

wikipedia.org)

Perda Kab. Banyumas No. 18 Tahun 2014 ttg PPLH, pada Konsideran menimbang:

“bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Banyumas merupakan modal utama bagi pembangunan di segala bidang, sehingga pemanfaatannya

harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsinya”

Pendahuluan1

3

Konsep Pengendalian Lingkungan Hidup

Perda 18 Th 2014 ttg PPLH, Pasal 10 ayat (1):

“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:a. Pencegahan; a. penanggulangan; dan, b. pemulihan.

UKL-UPL

KLHS

Tata ruang

AMDAL

Perizinan

SPPL

Kriteria baku kerusakan LH

Baku mutu LH

Instrumen ekonomi LH

Analisis risiko LH

Anggaran berbasis LH

PUU berbasis LH

Instrumen lain sesuai

kebutuhan

Sarana Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Sumber: Perda 18 Th 2014 ttg PPLH, Pasal 11 ayat (1)

a

b

c

d

e

f

h

i

j

k

l

mLingkungang

4

5

Dokumen Lingkungan Hidup

2

AMDALUKL-UPL

IZINLINGKUNGAN

Dokumen lingkungan hidup terdiri atas: a. dokumen Amdal; b. formulir UKL-UPL; dan c. SPPL.

Sumber: Permen LH No. 16 Tahun 2012

6

Perda PPLH, Pasal 1 Angka 19:Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, yang terdiri dari dokumen :1. Kerangka Acuan, 2. Andal, dan 3. RKL-RPL.

Amdal2.a

7

Perda PPLH,Pasal 11 ayat (5):Amdal wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Pasal 41 ayat (1):Pedoman penyusunan Amdal dan tata laksana penilaian Amdal mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pedoman penyusunan AMDAL, UKL-UPL, SPPL Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Tata Laksana Penilaian AMDAL dan UKL-UPL Permen LH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan

Amdal

Apabila DISETUJUI REKOMENDASI

PROSES AMDAL

Surat Keputusan

KelayakanLingkungan

danIZIN

LINGKUNGAN

IZIN USAHAdan Izin-izin lainnya

Penilaian K.A.

3

Pengumuman &Konsultasi Publik

1

Penyusunan K.A.Penyerahan ke Komisi Penilai

AMDAL

2

Penilaian Andal – RKL - RPL

5

Permohonan Izin Lingkungan

4b

Penyusunan ANDAL-RKL-RPL

Penyerahan ke Komisi Penilai AMDAL

4a

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN

10 kriteria kelayakan

Sumber: Permen LH No. 8 Th 2013(Eko Suhiharto, PPLH UGM)

Jangka waktu Penilaian KA

30 Hari Kerja Jangka waktu Penilaian Andal & RKL-RPL

75 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan 8

9

Perda PPLH, Pasal 1 Angka 24:Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

UKL-UPL2.b

10

Perda PPLH,Pasal 11 ayat (6):UKL-UPL wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

Pasal 41 ayat (1):Pedoman penyusunan UKL-UPL dan tata laksana pemeriksaan UKL-UPL mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pedoman penyusunan UKL-UPL Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Tata Laksana Pemeriksaan UKL-UPL Permen LH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan

UKL-UPL

Rekomendasi UKL-UPL dan

IZINLINGKUNGAN

(Apabila disetujui)

YA

Pemeriksaan UKL/UPL & Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL

UKL-UPL

Bupati

Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL

14 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaanPemrakarsa

Sumber: Pasal 36-40 PP 27/2012 Izin Lingkungan

11

IZIN USAHAdan Izin-izin lainnya

Pemeriksaan Teknis UKL-UPL

Kelengkapan Administrasi YA

Tidak

Hasil Pemeriksaan : UKL-UPLperlu

diperbaiki

12

Perda PPLH, Pasal 1 Angka 26:Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

SPPL2.c

13

Perda PPLH,Pasal 11 ayat (7):SPPL wajib dibuat oleh usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL.

Pedoman penyusunan SPPL dan tata laksana pemeriksaan SPPL mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pedoman penyusunan SPPL Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Tata laksana pemeriksaan SPPL Permen LH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan

SPPL

14

Batas AMDAL

Batas dokumen UKL-UPL

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

WAJIB AMDAL

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

WAJIB UKL/UPL

SPPL

Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPLKegiatan berdampak penting terhadap LH

Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH

Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil

Pasal 22-33 UU 32/2009Peraturan MENLH No 5/2012

Peraturan Bupati Banyumas no. 31 Tahun 2006Pasal 34 UU 32/2009

Pasal 35 UU 32/2009

AMDAL

UKL-UPL

Selain kategori dalam PerMENLH No 5/2012 dan Perbup 31 th 2006

15

Usaha dan/atau Kegiatan

Wajib AMDAL

Usaha dan/atau Kegiatan

Wajib UKL/UPL

Wajib Memiliki

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan

Sumber: Pasal 40 ayat (1) Perda PPLH

IZIN LINGKUNGAN3

IZIN LINGKUNGAN

WAJIB MEMILIKI

Izin Lingkung

an16

Penyusunan Amdal / UKL-UPL

1

Penilaian Amdal / Pemeriksaan UKL-

UPL

2

3

Permohonan & Penerbitan

Izin Lingkungan

Proses Izin Lingkungan

Sumber: Pasal 40 ayat (2) Perda PPLH

• Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:

a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;

b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan

c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;

• Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Sumber: Pasal 47 Perda PPLH 17

Pasal 48 Perda PPLH Izin Lingkungan menjadi bagian persyaratan untuk

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin usaha dan/atau kegiatan tidak berlaku jika Izin

Lingkungan yang diberikan dinyatakan dicabut atau dibatalkan.

Pasal peralihan PP 27/2012 Dokumen lingkungan yang telah mendapat

persetujuan sebelum berlakunya PP 27 Tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan

IZIN LINGKUNGAN

18

19

Ketentuan Pidana4Pasal 109 UU 32/2009Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111 UU 32/2009 Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan

tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

20

Ketentuan Pidana

Pasal 93 Perda PPLH

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tanpa membuat SPPL dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Setiap pemegang Izin Lingkungan yang tidak melaporkan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada penerbit Izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

21

Penutup4Pasal 95 Perda PPLHPaling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kab. Banyumas wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 96 Perda PPLHPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

22

Dan apabila mata air terakhir telah berhenti mengalir,dan pohon terakhir telah habis ditebang,

barulah manusia tersadar, bahwa uang tak dapat dimakan…