organisasi.surabaya.go.id Renstra...organisasi.surabaya.go.id
Transcript of organisasi.surabaya.go.id Renstra...organisasi.surabaya.go.id
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.1.1. Pengertian Renstra PD
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dalam pasal 1
mengenai ketentuan umum. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)
tahun. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, pada pasal 1 mengenai ketentuan umum disebutkan bahwa
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Sehingga Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berubah Menjadi (PD), dan Rencana Strategis
SKPD berubah menjadi Rencana Strategis PD.
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dilakukan
dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil, evaluasi
pelaksanaan Renstra tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap
pencapaian Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
(sebelum berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Surabaya. Dari hasil pengkajian dan
evaluasi tersebut bisa dihindari kegagalan dalam pelaksanaan Rencana Strategis
PD, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai
dengan tujuan yang diinginkan.
Sebagai dokumen perencanaan PD periode 5 (lima) tahun, Renstra Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan visi, misi dan
Program Perangkat Daerah.
Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Surabaya adalah “Terwujudnya keluarga yang berkualitas
dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat” yaitu adanya
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 2
kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan, pembinaan kepada
keluarga serta pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga. Adanya kewenangan
untuk melaksanakan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sehingga
terwujud keluarga yang berkualitas. Keterlibatan masyarakat dan lembaga berbasis
masyarakat yang menunjang pelaksanaan program. Untuk mewujudkan visi tersebut
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Surabaya menyusun Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021.
1.1.2. Proses Penyusunan Renstra SKPD
Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang
dirumuskan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak disusun berdasarkan:
a. Pendekatan Kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu
b. Kerangka pendanaan (untuk penyusunan RPJMD dan Renstra PD) dan
pagu indikatif (untuk penyusunan RKPD dan Renja PD; dan
c. Uraian wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah
dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung
jawab PD.
Pendekatan kinerja yang dimaksud adalah program dan kegiatan yang
direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur dan pengalokasian
sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien
telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan kerangka pengeluaran jangka menengah
yaitu pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas
pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun
anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan
dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu yaitu pengambilan
keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu
kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintregasi, konsisten dan
mengikat. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan
pembangunan daerah, PD menyusun Renstra PD.
Tahapan penyusunan Renstra PD adalah sebagai berikut :
I. Penyusunan Rancangan Renstra PD
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 3
a. Persiapan penyusunan rancangan Renstra
b. Perumusan strategi dan kebijakan
c. Perumusan Rencana Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD
d. Perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD Dst sesuaikan bagan
e. Pengolahan data dan informasi untuk merumuskan isu strategis PD
f. Perumusan rancangan Renstra PD mulai visi kegiatan indikatif yang telah
memperhatikan rancangan RPJMD
g. Penyajian dan penyampaian rancangan Renstra PD
h. Verifikasi dan penyempurnaan Rancangan Renstra PD mengacu pada
Rankhir RPJMD.
i. Penetapan Renstra PD
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra PD
1.1.3. Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainn
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 4
Dokumen Renstra PD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan
dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana
diamanatkan dalam undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
perencanaan pembangunan Nasional.
Adapun gambaran tentang keterkaitan antara Renstra Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan
pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan
pada gambar 1.2.
Gambar 1.2 Keterkaitan antar dokumen perencanaan penganggaran
1.2. Landasan Hukum
1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 5
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.
Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota
Surabaya terhadap pentingnya Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk
dan peningkatan kualitas kehidupan keluarga masyarakat Kota Surabaya. Dengan
mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara lebih transparan dengan
menginformasikan program dan kegiatan yang ada di Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di
bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
perlu menyusun rencana strategis yang sejalan dengan Rencana Program Jangka
Panjang dan Rencana Jangka Menengah Kota Surabaya sebagai landasan dalam
melaksanakan kegiatan.
Kelembagaan
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
a. Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan;
b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Aktif Perempuan.
4. Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 6
a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
b. Seksi Ketahanan Keluarga.
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:
a. Seksi Keluarga Berencana;
b. Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi,
Edukasi (KIE);
6. Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak,
membawahi:
a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
b. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Surabaya. Uraian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Surabaya memiliki tugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
Sedangkan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas
dan fungsinya.
1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra SKPD meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 7
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara
(Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593) ;
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 8
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara /Daerah (Lembaran Negara Tahun 007 Nomor 83 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4738) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional TAHUN 2015 - 2019 ;
17. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2016
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011
Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 - 2019 ;
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 9
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kota Surabaya Tahun
2008 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Lembaga Daerah Kota
Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 11) ;
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun
2005 – 2025 ;
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2034 .
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Surabaya.
1.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Surabaya wajib menetapkan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) untuk menjaga tingkat kualitas pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya kepada
masyarakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 10
Perlindungan Anak Kota Surabaya terkait ruang lingkup penyelenggara, sistem
pelayanan terpadu, pedoman penyusunan standar pelayanan, proporsi akses dan
kategori kelompok masyarakat dalam pelayanan berjenjang dan pengikutsertaan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar pelayanan Minimal memberikan ketentuan bahwa Standar
Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan publik dasar
yang merupakan urusan wajib Perangkat Daerah yang berhak diperoleh setiap
warga secara minimal. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Surabaya memiliki Standar Minimal yang wajib
dilaksanakan yaitu :
1. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Kota Surabaya,
sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Nomor : 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator
kinerja dan target batas waktu pencapaian pada tahun 2014 yang terdiri dari adalah
sebagai berikut :
a. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
(KIE KB dan KS)
b. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
c. Penyediaan Informasi Data Mikro
Dalam peraturan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Kota Surabaya mengamanatkan
target SPM yang harus dipenuhi sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :
a. Jenis pelayanan komunikasi informasi dan edukasi Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) dengan indikator :
1) Indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB dengan target
sebesar 70%
2) Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
(Unmet Need) dengan target sebesar 5%
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 11
3) Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
dengan target 3.5%
4) Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur peserta KB Anggota Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB dengan
target 87%
5) Indikator Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif
dengan target sebesar 65%
6) Indikator Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan
target sebesar 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan
7) Indikator Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga
Berencana (PLKB/PKB) dengan target sebesar 1 Petugas di setiap 2 (dua)
Desa/Kelurahan
b. Jenis pelayanan penyediaan alat dan obat kontrasepsi dengan indikator cakupan
penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
dengan target seebesar 30% setiap tahun.
c. Jenis pelayanan penyediaan informasi data mikro dengan indicator cakupan
penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan dengan target
sebesar 100% setiap tahun.
Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera pada semester II Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Jenis pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) dengan indikator :
1) Capaian Indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
sebesar 108,2%
2) Capaian Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak
terpenuhi (Unmet Need) sebesar 20,82%
3) Capaian Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah
usia 20 tahun sebesar 0,05%
4) Capaian Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur peserta KB Anggota Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar
64,3%
5) Indikator Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif
dengan target sebesar 79,3%
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 12
6) Capaian Indikator Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)
sebesar 1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan
7) Indikator Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga
Berencana (PLKB/PKB) sebesar 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan
b. Jenis pelayanan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Indikator cakupan
penyediaan alat dan obat kotrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
sebesar 100% setiap tahun
c. Jenis pelayanan penyediaan informasi data mikro dengan indikator cakupan
penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan sebesar
100% setiap tahun
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Kota Surabaya,
sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan maliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun
2010 - 2014 adalah sebagai berikut :
a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan
anak
b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
c. Rehabilitasi Sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Dalam peraturan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Kota Surabaya mengamanatkan
target SPM yang harus dipenuhi sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :
a. Jenis Pelayaan Penanganan pengaduan/ laporan korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak dengan indicator cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan terpadu dengan target sebesar 100%
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 13
b. Jenis Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan
indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu
tatalaksana KTP/A dan PPt/PKTdi Rumah Sakit dengan target sebesar 100%
c. Jenis Pelayanan Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
dengan indikator :
1) Indikator Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas
bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam
unit pelayanan terpadu dengan target sebesar 75%
2) Indikator Cakupan Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petusas
rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam
unit pelayanan terpadu dengan target sebesar 75%
d. Jenis Pelayanan Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak
korban kekerasan
e. Jenis Pelayanan Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak
korban kekerasan dengan indikator :
1) Indikator cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban
kekerasan dengan target sebesar 50%
2) Indikator cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak
korban kekerasan dengan target sebesar 100%
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak pada semester II Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Jenis Pelayaan Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak dengan indicator cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan penaganan pengaduan oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayannan terpadu sebesar 100%
b. Jenis Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan
indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas
mampu tatalaksana KTP/A dan PPt/PKTdi Rumah Sakit sebesar 100%
c. Jenis Pelayanan Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak
korban kekerasan dengan indikator :
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 14
1) Capaian Indikator Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh
petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan didalam unit pelayanan terpadu sebesar 100%
2) Capaian Indikator Cakupan Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh
petusas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan
didalam unit pelayanan terpadu sebesar 100%
d. Jenis Pelayanan Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak
korban kekerasan dengan indikator :
1) Capaian Indikator cakupan penegakan hukum dari tingkat peyidikan sampai
dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak 100%
2) Capaian Indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 100%
e. Jenis Pelayanan Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak
korban kekerasan dengan indikator :
1) Capaian Indikator cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak
korban kekerasan sebesar 27%
2) Capaian Indikator cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan
anak korban kekerasan sebesar 100%
1.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat tentang Indikator Kinerja Kunci
(IKK). Indikator kinerja kunci disusun berdasarkan aspek penilaian yang terdiri :
a. Ketentraman dan ketertiban umum daerah ;
b. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan
Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan
otonomi daerah
c. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah
d. Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD
e. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut
pelaksaanan keputusan
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 15
f. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak
lanjut pelaksanaan keputusan
g. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan
perundang-undangan
h. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah
dengan masyarakat atas penetapan bebijakan publik yang strategis dan relevan
untuk daerah
i. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK
dan Bagi Hasil
j. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber -sumber pendapatan
asli daerah dan pinjaman / obligasi daerah
k. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung
jawaban dan pengawasan APBD
l. Pengelolaan potensi daerah dan
m. Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Dengan mempertimbangkan :
a. Kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan
b. Kesesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan umum
IKK terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Kota Surabaya
memiliki indikator sebagai berikut :
1. Indikator Prevalensi peserta KB aktif dengan target untuk tahun 2017 sebesar
77.31%
2. Indikator Rasio petugas lapangan KB//PKB (PLKB/PKB) dengan target untuk
tahun 2017 sebesar 100%
3. Indikator PKK aktif dengan target untuk tahun 2017 sebesar 100%
1.2.5. Ketentuan Indikator Millennium Development Goals (MDG’s) dan Rencana Aksi pengarusutamaan Gender Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Millennium Development Goals (MDG’s)
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 16
Tujuan Pembangunan Millennium (Melennium Development Goals atau
disingkat MDGs) adalah Deklarasi Millennium hasil kesepakatan Kepala Negara dan
Perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mulai
dijalankan pada September 2000. Kesepakatan tersebut berupa delapan butir tujuan
sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan
kemiskinan untuk dicapai pada tahun 2015. Untuk mempercepat pencapaian
sasaran MDGs, Presiden telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010
tentang Program Pembangunan yang berkeadilan. Salah satu amanat yang
tercantum dalam inpres tersebut adalah agar setiap kementerian/lembaga, Gubernur
dan para Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,
fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan program
program pembangunan yang berkeadilan, diantaranya program pencapaian MDGs.
Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan
sebagaimanaamanat undang - undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan
MDGs merupakan bagian utuh dari agenda pembangunnan pemerintah Kota
Surabaya yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-
2015. Indikator Millennium Development Goals (MDG’s) terkait dengan tugas dan
fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Surabaya Kota Surabaya memiliki indikator sebagai berikut :
1. Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan
2. Waktu pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan hasil usaha ekonomi
mikro
3. Waktu pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan program beras miskin
(raskin)
4. Jumlah lembaga berbasis gender yang dibina
5. Jumlah peserta yang dilatih dalam meningkatkan kapasitas dan jaringan
kelembagaan perempuan dan anak
6. Jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
terfasilitasi
7. Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan kota peduli perempuan dan kota
layak anak
8. Waktu pelaksanaan kegiatan fasilitasi institusi masyarakat
perkotaan peduli keluarga berencana
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 17
9. Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB
10. Jumlah pelaksanaan program Keluarga Berencana yang dibina
Program Millennium Development Goals (MDG’s) berakkir tahun 2015. Setelah
pelaksanaan MDGs periode 2010-2015, saat ini sedang digagas agenda pasca
MDGs/Sustainability Development Goals (SDGs) yang ruang lingkupnya lebih luas
dan lebih kompleks. Beberapa indikator SDGs yang berkaitan dengan tugas pokok
dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
1. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka
dalam situasi rentan dan mengurangi eksposur dan kerentanan mereka
terhadap kejadian ekstrem yang terkait dengan iklim dan guncangan
ekonomi, sosial dan lingkungan lainnya dan bencana
2. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan
seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan
pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan
program nasional
3. Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan
orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk
keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak
dan kewirausahaan
4. Akhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak
perempuan di mana-mana
5. Hilangkan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak
perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan dan seksual
dan jenis-jenis eksploitasi
6. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang sehat dan perundang-
undangan berlaku untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan
semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan
7. Mempromosikan kebijakan pembangunan yang berorientasi yang
mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak,
kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan
pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses ke
layanan keuangan
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 18
8. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda tidak
dalam pekerjaan, pendidikan atau pelatihan
b. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh
Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk mengintegrasikan
Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari
perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh
kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi dan kabupaten/ kota pada semua
bidang pembangunan. Dalam rangka mengintagrasikan pengaurusutamaan
genderdalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah. Pada
Tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan telah
diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit Pemerintah dibawah koordinasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk mengintegrasikan
pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut
Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah atau RPJMD, dan Rencana Strategis PD.
Dalam Peraturan ketentuan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Kota Surabaya
memiliki 5 indikator dan target yang harus dipenuhi pada tahun 2017 sebagai berikut:
1. Indikator jumlah kegiatan Anugrah Parahita Ekapraya dengan target untuk
Tahun 2017 sebesar 1 kegiatan
2. Indikator jumlah kegiatan capacity building focal point dan PUG dengan
target untuk tahun 2017 sebesar 100 orang
3. Indikator Jumlah kegiatan pembinaan organisasi peduli perempuan dan
anak dengan target untuk tahun 2017 sebesar 85 lembaga
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 19
4. Indikator jumlah kegiatan kecamatan responsif gender dengan target untuk
tahun 2017 sebesar 31 Kecamatan
5. Indikator jumlah dokumen pendataan profil gender dalam pembangunan
dengan target untuk tahun 2017 sebesar 1 dokumen.
1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra PD
Maksud Penyusunan Renstra PD adalah
1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis PD jangka
pendek (5 tahun)
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan PD, usulan
masyarakat, dan evaluasi kinerja 5 tahun lalu menjadi rencana strategis PD
1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra PD adalah :
1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah
Kota
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 Tahun
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja.
1.4. Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Surabaya Kota SurabayaTahun 2016 - 2021 disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB 2 ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN SKPD KABUPATEN/ KOTA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB 3 ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
3.2. Perumusan Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.3. Telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih
3.4. Telahan Renstra K/L dan Rencana Provinsi/Kabupaten Kota
3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB 4 PERUMUSAN VISI DAN MISI SKPD
4.1. Visi dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan
BAB 5 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MANGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB 7 PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 21
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.1.1 Tugas dan Fungsi PD
Mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Surabaya. Uraian Tugas Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Surabaya memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
Sedangkan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas dibantu
oleh 1 Sekretariat dan 4 Bidang dengan rincian sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di
bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 22
rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan
kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan
dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya
Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran
dan perundang-undangan;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan
administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat,
dan protokol;
g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
i. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
tugas;
k. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja Sekretariat yang tertuang dalam
dokumen perencanaan strategis;
l. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan
Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan yang meliputi
menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 23
pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Perempuan
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan
perempuan;
c. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang
pemberdayaan perempuan;
d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan
perempuan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan
perempuan;
f. pelaksanaan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka
peningkatan pemberdayaan perempuan;
g. pelaksanaan pendalaman dan penjangkauan permasalah perempuan
dalam rangka pemberdayaan perempuan;
h. pelaksanaan pemetaan terkait pemberdayaan perempuan,
Pengarusutamaan Gender dan peran aktif perempuan;
i. pelaksanaan analisis dalam upaya penguatan pemberdayaan
perempuan;
j. pelaksanaan penyusunan pedoman dan pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender dan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya,
politik, hukum dan lingkungan hidup;
k. pelaksanaan penyiapan pedoman teknis dan program Pengarusutamaan
Gender dan peran aktif perempuan;
l. pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi tentang
Pengarusutamaan Gender dan peran aktif perempuan;
m. pelaksanaan fasilitasi jejaring Pengarusutamaan Gender dan peran aktif
perempuan;
n. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 24
o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Kesejahteraan Keluarga
Bidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang Kesejahteraan Keluarga yang meliputi menyusun dan
melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan
koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan
pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan,
dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kesejahteraan Keluarga
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
b. pelaksanaan supervisi, konsultasi dan/atau pembinaan di bidang
kesejahteraan keluarga;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan/atau pelaporan penyelenggaraan
tugas di bidang kesejahteraan keluarga;
d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan,
pengembangan produksi dan promosi hasil usaha keluarga;
e. pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan dan/atau
keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha;
f. pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas manajemen dan promosi
usaha di bidang kesejahteraan keluarga;
g. pelaksanaan penyusunan rencana program, petunjuk pelaksanaan
dan/atau petunjuk teknis bidang kesejahteraan keluarga;
h. pelaksanaan rencana program dan/atau petunjuk teknis dan/atau
bimbingan teknis pemberdayaan ekonomi keluarga;
i. pelaksanaan peningkatan sumber daya ekonomi keluarga;
j. pelaksanaan norma, standar, program dan kriteria (NSPK)
pemberdayaan ekonomi keluarga;
k. pelaksanaan penyusunan pedoman, analisis, koordinasi, sinkronisasi,
kerjasama, fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga;
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 25
l. penyiapan bahan, sarana dan/atau prasarana dalam upaya
pemberdayaan ekonomi keluarga;
m. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, promosi usaha dalam upaya
pemberdayaan ekonomi keluarga;
n. penyiapan bahan/ sarana/ prasarana dan fasilitasi usaha keluarga;
o. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang
ketahanan keluarga melalui usaha keluarga;
p. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, pelaksanaan kebijakan
teknis, bimbingan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)
serta pemantauan, pengendalian dan/atau evaluasi bidang
kesejahteraan keluarga;
q. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan, penyebarluasan informasi,
edukasi bidang kesejahteraan keluarga;
r. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita,
pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan;
s. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
t. pelaksaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi menyusun dan
melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan
koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan
pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan,
dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 26
b. perumuskan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;
c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;
d. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang pengendalian
penduduk, sistem informasi dan keluarga Keluarga Berencana ;
e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan ditingkat kota;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
h. pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/ efek samping dan
kegagalan ber-Keluarga Berencana ;
i. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana;
j. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber- Keluarga Berencana;
k. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah
dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
l. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di
kota;
m. pelaksanaan pendampingan program peningkatan kesertaan ber-
Keluarga Berencana;
n. pelaksanaan fasilitasi program pembinaan dan peningkatan kesertaan
ber-Keluarga Berencana;
o. pembinaan, pendampingan, dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
pelayanan Keluarga Berencana;
p. pembinaan dan pembimbingan dibidang advokasi dan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE);
q. pembinaan dan pembimbingan hubungan antar lembaga dan pembinaan
lini lapangan;
r. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria
hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan;
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 27
s. pemantauan dan evaluasi hubungan antar lembaga dan pembinaan lini
lapangan;
t. pembinaan, pembimbingan, sinkronisasi kebijakan pengendalian
penduduk di tingkat Kota;
u. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan
keluarga berencana;
v. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan
pendistribusian alat obat kontrasepsi di kota;
w. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
x. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak
Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak yang
meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk
teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan
evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengarusutamaan Hak Anak,
Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan
hak anak, perlindungan perempuan dan anak;
c. pelaksanaan sinkronisasi dan kegiatan jaringan perlindungan perempuan,
perlindungan anak dan pengarusutamaan hak anak;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang
Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak;
e. penyiapan bahan upaya perlindungan perempuan dan anak;
f. pelaksanaan penjangkauan permasalahan perempuan dan anak;
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 28
g. pelaksanaan pendampingan bagi korban perempuan dan anak yang
mengalami permasalahan;
h. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Hak Anak,
Perlindungan Perempuan dan Anak;
i. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di Bidang
Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak;
j. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak;
k. pelaksanaan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang
Pengarusutamaan Hak Anak;
l. pelaksanaan fasilitasi jejaring pemenuhan hak anak;
m. pelaksanaan perwujudan keserasian kebijakan di berbagai bidang
pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.2 Struktur Organisasi PD
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
d. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
c. Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan;
d. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Aktif Perempuan.
4. Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
d. Seksi Ketahanan Keluarga.
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:
c. Seksi Keluarga Berencana;
d. Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi,
Edukasi (KIE);
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 29
6. Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak,
membawahi:
c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
d. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SURABAYA
DINASPENGENDALIAN PENDUDUK,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUMDAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
BIDANG KESEJAHTERAAN
KELUARGA
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
BIDANG PENGARUSUTAMAAN HAK
ANAK DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
UPTD
SEKSI PEMBINAAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERAN AKTIF PEREMPUAN
SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
SEKSI KETAHANAN KELUARGA
SEKSI KELUARGA BERENCANA
SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK, ADVOKASI
DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI (KIE)
SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
SEKSI PENGARUSTAMAAN
HAK ANAK
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 30
2.2 Sumber Daya PD
A. DATA PEGAWAI :
No Pegawai Jumlah Keterangan 1. 2. 3. 4.
Berdasarkan Status Pegawai : - PNS
Berdasarkan Tingkat Pendidikan :
- SD - SLTP - SLTA - D-4 - D-3 - S-1 - S-2
Berdasarkan Golongan :
- I/b - II/a - II/b - II/c - III/a - III/b - III/c - III/d - IV/a - IV/b - IV/c
Jabatan Fungsional
122
1 1 37 1 1 67 15
1 1 5 6 4 24 19 35 18 8 1
65
L : 46 / P : 76 Penyuluh KB
B. DATA ASET PD :
No Aset Jumlah Keterangan 1. 2. 3.
Bangunan/Gedung Kantor Kendaraan Dinas : - Mobil Dinas - Kendaraan Pelayanan KB - Motor
Perlengkapan Kerja : - Komputer - Printer - AC - Papan Tulis Elektrik
1
3 2
107
69 29 23 2
Jl. Nginden Permata No.1 Surabaya
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 31
- Mesin Ketik Elektrik - Genset - LCD - Penghancur Kertas - Mesin Fax - Televisi - Kamera Digital - Pesawat Tekepon - Lemari
1 1 2 3 2 6 5 2 29
2.3 Kinerja Pelayanan PD Gambaran Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana yang berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya selama periode
2011 – 2015 menunjukkan realisasi yang sebagian besar mampu mencapai target.
Pada indikator Persentase Peserta KB Aktif, realisasi dari tahun ke-1 s/d 4
menunjukkan capaian melebihi target yang ada. Sedangkan pada tahun ke-5 dari
target 81% yang ditetapkan capaiannya sebesar 80.2%, hal tersebut disebabkan
jumlah peserta KB aktif khususnya pil dan suntik tingkat drop outnya masih tinggi.
Untuk indikator Jumlah Lembaga Yang Peduli terhadap Perempuan dan Anak pada
tahun ke-5 capaiannya 83 lembaga dari 85 lembaga yang ditargetkan, hal tersebut
karena 2 lembaga perempuan dan anak sudah mandiri sehingga tidak memerlukan
dana sharing dari Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan indikator Persentase
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Anak Yang dilaporkan dan ditangani
menunjukkan capaian 100% dan indikator Jumlah Keluarga Miskin Yang Melakukan
Usaha Ekonomi Produktif menunjukkan peningkatan capaian setiap tahunnya.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel 1. Pencapaian kinerja dimaksud didukung dengan Alokasi Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya pada PD Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, sesuai dengan Tabel 2.
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 32
Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
Kota Surabaya
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
Target SPM
Target
IKK
Targ
et Lain
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
1
Persentase Peserta KB Aktif
70%
79,36%
78,78%
79,52%
80,26%
81%
84,58%
82,04%
83,23%
80,49%
80.2%
106,58%
104,14%
104,67%
100,29%
99%
2
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Anak Yang Dilaporkan & Ditangani
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Jumlah Lembaga Yang Peduli Terhadap Perempuan Dan Anak
85
85
85
85
85
85
85
85
85
83
100%
100%
100%
100%
97,65%
4
Jumlah Keluarga Miskin Yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif
1487
1487
1487
1487
1487
3347
1500
1490
1655
1725
225,08%
100,87%
100,20%
111,30%
116,01%
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 33
Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
Kota Surabaya
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
BelanjaTidak Langsung
13.395.418.862
15.225.291.960
13.490.278.308
14.316.387.793
15.255.822.345
11.749.578.183
13.638.843.562
12.314.526.932
12.887.297.843
14.460.134.589 0.88 0.90 0.91 0.90
0.9
5
- Gaji dan Tunjangan
8.944.498.
862
9.245.691.
960
7.694.690.
808
7.696.264.7
88
8.128.447.3
00
7.530.019.9
52
8.122.770.3
69
6.991.103.
042
6.614.790.7
14
7.447.771.0
97 0.84 0.88 0.91 0.86
0.9
2
- Tambahan
Penghasilan
4.450.920.
000
5.979.600.
000
5.795.587.
500
6.620.123.0
55
7.127.357.0
45
4.219.558.2
31
5.516.073.1
93
5.323.423.
890
6.272.507.1
29
7.012.363.4
92 0.95 0.92 0.92 0.95
0.9
8
Belanja Langsung 22.071.84
7.454
17.078.58
6.311
21.324.80
8.108
26.609.609.
058
21.421.981.
427
16.784.222.
101
14.590.206.
277
17.275.98
7.890
21.467.936.
095
18.382.221.
538 0.76 0.85 0.81 0.81
0.8
6
Jumlah BTL + BL 35.467.26
6.316
32.303.87
8.271
34.815.08
6.416
40.925.996.
851
36.677.803.
772
28.533.800.
284
28.229.049.
839
29.590.51
4.834
34.355.233.
938
32.842.356.
127 0.80 0.87 0.85 0.84
0.9
0
Belanja Bantuan
Hibah dan Bantuan
Keuangan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 34
Memperhatikan Isu Strategis yang dihadapi Kota Surabaya sesuai yang
tertera pada RPJMD 2016 – 2021. Maka Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan mewujudkan visi kota
melalui program dan indikator sesuai tupoksi PD sebagai berikut :
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk
meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan
anak, dengan indikator :
• Persentase kecamatan yang responasif , kondisi kinerja pada awal
periode RPJMD 100%, tahun pertama 100%, tahun kedua 100%, tahun
ketiga 100%, tahun keempat 100%, tahun kelima 100% dan kondisi
kinerja pada akhir periode 100%.
Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Program Perlindungan perempuan dan anak bertujuan untuk meningkatkan
pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak, dengan
indikator :
a) Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani, kondisi
kinerja pada awal periode RPJMD 100%, tahun pertama 100%, tahun
kedua 100%, tahun ketiga 100%, tahun keempat 100%, tahun kelima
100% dan kondisi kinerja pada akhir periode 100%.
b) Meningkatnya jumlah jejaring yang berperan dalam penanganan
permasalahan terhadap perempuan dan anak, kondisi kinerja pada awal
periode RPJMD 5%, tahun pertama 10%, tahun kedua 21%, tahun ketiga
35%, tahun keempat 48%, tahun kelima 64% dan kondisi kinerja pada
akhir periode RPJMD 64%.
c) Tingkat efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan
anak (PPTP2A), kondisi kinerja pada pada awal periode RPJMD 0%,
tahun pertama 65.21%, tahun kedua 66.35%, tahun ketiga 66.86%, tahun
keempat 67.15%, tahun kelima 68.10%dan kondisi kinerja pada akhir
periode RPJMD 68.10%.
d) Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis
Masyarakat) di Kecamatan, kondisi kinerja pada awal periode RPJMD
100%, tahun pertama 100%, tahun kedua 100%, tahun ketiga 100%,
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 35
tahun keempat 100%, tahun kelima 100% dan kondisi kinerja pada akhir
periode 100%.
Program Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana bertujuan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat, dengan indikator :
a) Persentase peserta KB Aktif, kondisi kinerja pada awal periode RPJMD
76.32%, tahun pertama 77,31%, tahun kedua 78,40%, tahun ketiga
79,60%, tahun keempat 80.89%, tahun kelima 80,95% dan kondisi kinerja
pada akhir periode 80,95%.
b) Persentase peserta KB baru, kondisi kinerja pada awal periode RPJMD
80.35%, tahun pertama 81,15%, tahun kedua 81,95%, tahun ketiga
82,75%, tahun keempat 83,55%, tahun kelima 84,35% dan kondisi kinerja
pada akhir periode 84,35%.
c) Menurunnya target angka drop out kontrasepsi, kondisi kinerja pada awal
periode RPJMD 6.10%, tahun pertama 5.80%, tahun kedua 5,40%, tahun
ketiga 5,25%, tahun keempat 4,95%, tahun kelima 4,90% dan kondisi
kinerja pada akhir periode 4,90%.
d) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) kondisi
kinerja pada awal periode RPJMD 21.25%, tahun pertama 20.85%, tahun
kedua 20,50%, tahun ketiga 20,20%, tahun keempat 20,05%, tahun kelima
19.95% dan kondisi kinerja pada akhir periode 19,95%.
Program Bina Keluarga
Program Bina Keluarga bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan
melalui pembinaan kader kelompok bina keluarga, dari Bina Keluarga Balita
(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) serta Bina Keluarga Lansia (BKL), dengan
indikator antara lain :
a) Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja
(BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif, kondisi kinerja pada awal
periode RPJMD 23,89%, tahun pertama 47,90%, tahun kedua 70,39%,
tahun ketiga 92,89%, tahun keempat 100%, tahun kelima 100% dan
kondisi kinerja pada akhir periode 100%.
b) Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun,
kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 3.5%, tahun pertama 3.40%,
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 36
tahun kedua 3,30%, tahun ketiga 3,20%, tahun keempat 3,10%, tahun
kelima 3% dan kondisi kinerja pada akhir periode 3%.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat bertujuan untuk menurunkan
PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok
usaha dengan indikator :
• Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan/pembinaan yang
berproduksi, kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 75%, tahun
pertama 75%, tahun kedua 75%, tahun ketiga 75%, tahun keempat 75%,
tahun kelima 75% dan kondisi kinerja pada akhir periode 75%.
Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
Pada Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha
Kreatif posisi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagai salah satu SKPD yang mendukung program.
Adapun indikator program yang didukung Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :
a) Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang
didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraf, kondisi
kinerja pada awal periode RPJMD 0%, tahun pertama 5%, tahun kedua
6%, tahun ketiga 7%, tahun keempat 8%, tahun kelima 9% dan kondisi
kinerja pada akhir periode 9%.
b) Persentase rumah kreatif yang beroperasi, kondisi kinerja pada awal
periode RPJMD belum ditargetkan karena masih dalam proses persiapan
dan rehabilitasi bangunan, tahun pertama 6,25%, tahun kedua 13,12%,
tahun ketiga 15,62%, tahun keempat 25%, tahun kelima 25% dan kondisi
kinerja pada akhir periode 25%.
Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 37
Tabel 1.1 Target Indikator Kinerja dalam Rancangan Renstra PD 2016-2021
NO Program
Indikator
Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Kondisi
Kinerja awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
akhir
periode
RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Persentase kecamatan yang responsif gender 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Program perlindungan perempuan dan anak
Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya jumlah jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak 5% 10% 21% 35% 48% 64% 64%
Tingkat efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A) 0% 65,21% 66,35% 66,86% 67,15% 68,10% 68,10%
Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Program Keluarga Berencana
Persentase peserta KB baru 80,35% 81,15% 81,95% 82,75% 83,55% 84,35% 84,35% Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) 21,25% 20,85% 20,50% 20,20% 20,05% 19,95% 19,95%
Menurunnya target angka drop out kontrasepsi 6,10% 5,80% 5,40% 5,25% 4,95% 4,90% 4,90% Persentase Peserta KB Aktif 76,32% 77,31% 78,40% 79,60% 80,89% 80,95% 80,95%
4 Program Bina Keluarga
Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif
23,89% 47,90% 70,39% 92,89% 100% 100% 100%
Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun 3,5% 3,40% 3,30% 3,20% 3,10% 3,00% 3,00%
5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan/pembinaan yang berproduksi 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
6 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif
Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft
0% 5% 6% 7% 8% 9% 9%
Persentase rumah kreatif yang beroperasi 0% 6,25% 13,12% 15,62% 25% 25% 25%
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
menghadapi berbagai tantangan serta berpotensi memperoleh peluang bagi
pengembangan pelayanan PD. Salah satu dasar bagi perumusan tantangan dan
peluang yang mungkin muncul dalam pelayanan PD adalah dengan mengacu pada
indikator sasaran dari pemerintah pusat, seperti yang tersaji pada Tabel 3.
2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra PD
Tabel 3
Komparasi Capaian Sasaran Renstra PD
terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L
No Indikator Kinerja
Capaian Sasaran
Renstra PD
Kabupaten/Kota
Sasaran pada
Renstra K/L
(1) (2) (3) (5) 1 Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
100% 100%
2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
100% 100%
3 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
100% 75%
4 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
100% 75%
5 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Data berada di
Pengadilan sehingga
progress dan laporan
melekat di lembaga yang
bersangkutan
80%
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 40
6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
100% 50%
7 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 100% 50%
8 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 100% 100%
9 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Isterinya di bawah Usia 20 tahun 3,5 % 0.05% 3.5%
10 Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif 65% 79.31% 65%
11 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Neet) 5% 20.82% 5%
12 Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun
66.4% 30%
13 Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%
64.29% 87%
14 Cakupan Penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahaan 100% setiap tahun
100% 100%
15 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/kelurahan
100% 100%
16 Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/kelurahan
88% 100%
17 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70% 108.2% 70%
18 Cakupan Peserta KB Aktif 79.3%
70%
Indikator kinerja pada program kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagian mengacu pada
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA) serta Standar Pelayanan
Minimal Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 41
2.4.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pengaturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 yang
disusun berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang beserta aturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Surabaya perlu ditinjau kembali dan ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034.
Visi penataan ruang Kota Surabaya adalah terwujudnya Kota Perdagangan
Dan Jasa Internasional Berkarakter Lokal yang Cerdas, Manusiawi dan Berbasis
Ekologi. Misi penataan ruang Kota Surabaya adalah :
a. meningkatkan kualitas penataan ruang kota dan infrastruktur kota yang
menjamin aksesibilitas publik berwawasan lingkungan dan nyaman;
b. meningkatkan akses, kesadaran, partisipasi dan kontrol publik dalam
pemanfaatan ruang, penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan layanan
publik;
c. mengembangkan aktualisasi dan kearifan budaya lokal warga kota dalam tata
pergaulan global;
d. mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan secara konsisten
meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan;
e. mewujudkan masyarakat yang berdaya, kreatif dan sejahtera.
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak sebagai salah satu PD yang berperan dalam pelayanan masyarakat
mendukung misi penataan ruang Kota Surabaya pada poin e yaitu mewujudkan
masyarakat yang berdaya, kreatif dan sejahtera. Dengan program dan kegiatan yang
menunjang pemberdayaan masyarakat diantaranya pengembangan usaha ekonomi
kreatif bagi perempuan, upaya pengendalian penduduk melalui program KB serta
peningkatan peran kelembagaan dalam mendukung kemandirian masyarakat,
sehingga dapat tercapai masyarakat yang berdaya, kreatif dan sejahtera.
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 42
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat dari Undang-
Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat
KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana dan/atau program. Hasil analisa terhadap program-program dalam
Rancangan Awal RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 menetapkan rekomendasi
berdasarkan hasil analisa isu-isu KLHS Kota Surabaya. Terdapat 12 alternatif dan 11
rekomendasi KLHS yang ditindaklanjuti sebagai program RPJMD Kota Surabaya
2016-2021 sebagaimana tertera dalam Tabel IX.3 RPJMD 2016-2021 Kota
Surabaya.
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak mendukung KLHS melalui Program Bina Keluarga dengan arah kebijakan
berdasarkan indikator sesuai tugas dan fungsi SKPD yaitu : Pembinaan kader
Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga
Lansia (BKL) melalui alternatif rekomendasi : Pemberdayaan pendidikan agama
untuk peningkatan pemahaman moral dan etika. Pendidikan dengan titik berat
penguatan akhlak.
Keluarga merupakan unit paling dasar dan terpenting dalam proses
pembentukan masyarakat. Jika suatu keluarga baik, sejahtera dan bahagia maka
akan baik, sejahtera dan bahagialah generasi yang dilahirkan dalam sebuah
masyarakat. Jika institusi keluarga sering dilanda konflik, maka dampaknya akan
dirasakan oleh masyarakat dan generasi berikutnya. Melalui alternatif rekomendasi
KLHS, pemberdayaan pendidikan agama untuk peningkatan pemahaman moral dan
etika, menekankan pendidikan dengan titik berat penguatan akhlak. Program Tribina
yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga
Lansia (BKL) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga sehingga
diharapkan agar kualitas hidup masyarakat meningkat dari semua usia mulai balita,
remaja hingga lansia.
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 43
BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu
strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana
pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan
meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan
secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu- isu strategis
berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di masa datang.
Berdasarkan Perwali Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya,
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 44
Permasalahan yang muncul berdasarkan tugas dan fungsi Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat
dilakukan melalui identifikasi faktor internal dan eksternal, faktot internal terdiri dari
kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan
ancaman.identifikasi faktor internal dan eksternal yang terkait tugas dan fungsi
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
adalah sebagai berikut:
Faktor Internal terdiri dari:
a. Kekuatan
1. Anggaran kegiatan
2. Sarana dan Prasarana perkantoran
3. Kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat,
pembinaan dan pelatihan keluarga berpenghasilan rendah
4. Kewenangan untuk melaksanakan program keluarga berencana dan
keluarga sejahtera
5. Pendataan Keluarga berpenghasilan rendah berbasis IT
b. Kelemahan
1. Jumlah dan Kompetensi SDM
2. Jumlah dan kondisi kelayakan kendaraan Operasional untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. SOP untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
4. Pemanfaatan data keluarga berpenghasilan rendah
Faktor Eksternal terdiri dari:
c. Peluang
1. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah
2. Dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat
3. Dukungan pihak swasta, akademisi dan instansi pemerintah lainnya
4. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Sinergitas pemberdayaan masyarakat antar SKPD
d. Ancaman
1. Penduduk luar Kota Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan
Kota Surabaya
2. Mentalitas sebagian masyarakat berpenghasilan rendah
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 45
3. Overlapping program dan kegiatan antar SKPD
4. Penambahan data diluar data keluarga berpenghasilan rendah yang telah
ditetapkan
5. Pengaruh media social terhadap tumbuh kembang anak
Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Capaian yang telah dicapai pada target indikator Program dan Kegiatan Renstra
sebelumnya (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana)
menunjukkan angka yang mendekati 100%, hal ini menunjukkan bahwa antara
target dan realisasi pencapaian program dan kegiatan dapat diwujudkan. Beberapa
permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain adalah
Jumlah dan Kompetensi SDM, Keterbatasan alokasi anggaran, lokus sasaran
koordinasi yang belum optimal serta database yang masih terbatas. Terhadap aspek
kajian Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-Provinsi, maka Capaian target indikator
kinerja sasaran pada renstra K/L maupun Provinsi terdapat beberapa yang sinergis,
tetapi belum dapat dikomparasikan selengkapnya sebagaimana Tabel 3.1.
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
INTERNAL (KEWENANGAN
SKPD)
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tugas Pokok dan Fungsi
Peraturan Walikota Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk,
Indikator Kinerja
SDM Aparatur, Sarana Prasarana, Pendanaan , Tupoksi, Kebijakan, Program
Nomenklatur dan Tupoksi yang Berbeda dengan K/L dan Provinsi
Ruang Lingkup pelayanan yang begitu luas karena harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) untuk K/L.
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 46
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
INTERNAL (KEWENANGAN
SKPD)
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
Tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov Jatim serta Kanwil BKKBN Prov jatim untuk Provinsi
Ketersediaan SDM
SDM sejumlah 122 orang PNS terdiri dari 46 orang laki-laki dan 76 orang perempuan. 67% PNS berpendidikan sarjana dan pascasarjana, sedangkan 32% PNS berpendidikan SLTA dan Diploma
Indikator Kinerja
Penempatan SDM sesuai dengan kapasitas dan tupoksi
Pengisian PNS yang pensiun
Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi perlu peningkatan profesionalisme PNS
Ketersediaan Sarana Prasarana
Jumlah aset 189 buah, dalam kondisi baik dan dapat di manfaatkan cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi asset
Indikator Kinerja
Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
Penghapusan asset yang sudah tidak dapat digunakan
Tidak ada permasalahan yang berarti tetapi perlu pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan serta pengadaan barang/asset yang sudah tidak dapat digunakan
Hasil analisis gambaran pelayanan PD pada Renstra sebelumnya
Pemberdayaan Ekonomi
68,52% Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Usulan masyarakat, kebijakan pemerintah daerah dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi perlu memperluas cakupan kegiatan
Fasilitasi pengembangan hasil usaha ekonomi mikro
90,00% Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Usulan masyarakat, kebijakan pemerintah daerah dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi perlu memperluas cakupan kegiatan
Tim koordinasi program beras miskin
90,00% Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Kebijakan pemerintah, usulan lembaga dan penganggaran
Kebijakan pemerintah pusat
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 47
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
INTERNAL (KEWENANGAN
SKPD)
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja keluarga miskin
85,95% Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Kebijakan pemerintah, usulan lembaga dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti perlu konsisitensi penganggaran
Bulan bhakti gotong royong
100,00% Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Usulan masyarakat, kebijakan pemerintah daerah dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti perlu konsisitensi penganggaran
Pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam
110,99% Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Usulan masyarakat, kebijakan pemerintah daerah dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti perlu konsisitensi penganggaran
Seleksi dan pembinaan program TTG
100,00% Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Usulan masyarakat, kebijakan pemerintah daerah dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti perlu konsisitensi penganggaran
Pelatihan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kelurahan
105,75% Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Kebijakan pemerintah, usulan lembaga dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti perlu konsisitensi penganggaran
Fasilitasi program penanggulangan kemiskinan
90,00% Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Kebijakan pemerintah, usulan lembaga dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti perlu konsisitensi penganggaran
Dinamisasi data keluarga miskin
100,00% Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Kebijakan pemerintah, usulan lembaga dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti perlu konsisitensi penganggaran
Fasilitasi pengembangan kota peduli perempuan dan kota layak anak
86% Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Usulan masyarakat, kebijakan pemerintah daerah dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti perlu konsisitensi penganggaran
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak
108,70% Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Usulan masyarakat, kebijakan pemerintah daerah dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti perlu konsisitensi penganggaran
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 48
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
INTERNAL (KEWENANGAN
SKPD)
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) kekerasan
Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak
95,53% Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Usulan masyarakat, kebijakan pemerintah daerah dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti perlu konsisitensi penganggaran
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
82,32% Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Usulan masyarakat, kebijakan pemerintah daerah dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti perlu konsisitensi penganggaran
Fasilitasi Masyarakat Peduli KB
90,00%
Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Kebijakan pemerintah, usulan lembaga dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti perlu konsisitensi penganggaran
Pembinaan Keluarga Berencana
82,92%
Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Kebijakan pemerintah, usulan lembaga dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti perlu konsisitensi penganggaran
Penyediaan dan Pelayanan Alkon Bagi Gakin
99,25%
Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Usulan masyarakat, kebijakan pemerintah daerah dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti perlu konsisitensi penganggaran
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang Didanai dari DAK Bidang KB
85,00% Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Eksekusi bantuan dari pemerintah pusat
Kebijakan pemerintah pusat
Pelatihan Bina Keluarga Balita
92,68% Indikator Kinerja
Fasilitasi kegiatan dan pendampingan
Usulan masyarakat, kebijakan pemerintah daerah dan penganggaran
Tidak ada permasalahan yang berarti perlu konsisitensi penganggaran
Hasil telaah analisis gambaran pelayanan PD serta permasalahan pelayanan
PD selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis
Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk,
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 49
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya telah diawali
dengan antara lain dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap
dinamika internasional, dinamika nasional dan dinamika regional/lokal yang terjadi,
sehingga teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika
internasional, dinamika nasional maupun regional/lokal. Selanjutnya, d strategis yang
berhubungan atau mempengaruhi PD dari faktor-faktor eksternal lainnya dijabarkan
sebagai berikut pada table 3.2:
Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika
Regional/Lokal Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5) 1 Berkembangnya
teknologi informasi Dampak media sosial terhadap tumbuh kembang anak
Sebagian kelompok rumah tangga / masyarakat berpenghasilan rendah tidak mau diberdayakan
2 Target MDGs penanggulangan kemiskinan, pengendalian penduduk, pelindungan perempuan dan anak
Pengarusutamaan Gender Mentalitas sebagian rumah tangga/ masyarakat berpenghasilan rendah yang selalu mengharapkan bantuan
3 Era Globalisasi/pasar bebas
Jumlah rumah tangga/masyarakat berpenghasilan rendah yang terus bertambah
urbanisasi yang semakin banyak
4 Asean Economic Community (AEC)/MEA
Harga kebutuhan pokok yang terus naik
Dampak berkembangnya teknologi informasi terhadap kenakalan remaja
5 Global Warming Bencana Alam Partisipasi dan Swadaya masyarakat
Isu-isu strategis dapat dirumuskan identifikasi faktor internal dan eksternal,
faktot internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal terdiri
dari peluang dan ancaman. Identifikasi faktor internal dan eksternal yang terkait
tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 50
Faktor Internal terdiri dari:
a. Kekuatan
1. Anggaran kegiatan
2. Sarana dan Prasarana perkantoran
3. Kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan keluarga,
pembinaan dan pelatihan Keluarga berpenghasilan rendah
4. Kewenangan untuk melaksanakan program keluarga berencana dan
keluarga sejahtera
5. Pendataan Keluarga berpenghasilan rendah berbasis IT
b. Kelemahan
1. Jumlah dan Kompetensi SDM
2. Jumlah dan kondisi kelayakan kendaraan Operasional untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga
3. SOP untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga
4. Pemanfaatan data keluarga berpenghasilan rendah
Faktor Eksternal terdiri dari:
c. Peluang
1. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah
2. Dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat
3. Dukungan pihak swasta, akademisi dan instansi pemerintah lainnya
4. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Sinergitas pemberdayaan masyarakat antar PD
d. Ancaman
1. Penduduk luar Kota Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan
Kota Surabaya
2. Mentalitas sebagian masyarakat berpenghasilan rendah
3. Overlapping program dan kegiatan antar PD
4. Penambahan data diluar data keluarga berpenghasilan rendah yang telah
ditetapkan
5. Pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak
Selain dari identifikasi faktor internal dan eksternal yang terkait tugas dan fungsi
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 51
perumusan isu-isu strategis bisa dihasilkan dari identifikasi isu-isu strategis dari
lingkungan eksternal yang terdiri dari:
1. Berkembangnya teknologi informasi
2. Target MDGs penanggulangan kemiskinan, pengendalian penduduk,
pelindungan perempuan dan anak
3. Era Globalisasi/pasar bebas
4. Asean Economic Community (AEC)/MEA
5. Global Warming
6. Dampak media sosial terhadap tumbuh kembang anak
7. Pengarusutamaan Gender
8. Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang terus bertambah
9. Harga kebutuhan pokok yang terus naik
10. Bencana Alam
11. Sebagian kelompok rumah tangga/masyarakat berpenghasilan rendah tidak
mau diberdayakan
12. Mentalitas sebagian rumah tangga/masyarakat berpenghasilan rendah yang
selalu mengharapkan bantuan
13. urbanisasi yang semakin banyak
14. Dampak berkembangnya teknologi informasi terhadap kenakalan remaja
15. Partisipasi dan Swadaya masyarakat
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Berpedoman pada RPJMD kota Surabaya 2016-2021, bahwa Visi Kota
Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan
menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud
melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya, yaitu:
“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING
GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”
Makna dalam visi tersebut adalah :
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 52
Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang
menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk
berkarya dan beraktualisasi diri.
Berkarakter menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak,
kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam
perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah pancasila.
Berdaya saing global bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi
hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan
didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang
baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu
memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan
pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.
Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan
pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya yang memperhatikan
prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah penataan ruangnya dapat
mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/ jasa dan kawasan permukiman
dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta
melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota
melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah
lingkungan.
Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi
pembangunan kota sebagai berikut:
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan
berusaha;
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya
dukung kota;
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah
lingkungan;
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa
antar pulau dan internasional;
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 53
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan
jasa, serta pengembangan industri kreatif;
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.
Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan
selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
tersebut sebagaimana dijabarkan pada table berikut ini.
Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Visi: SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN
BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
No Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan PD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Misi 1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas
1. Angka drop out peserta KB yang masih tinggi
2. Masih adanya rumah tangga/masyarakat berpenghasilan rendah yang kurang berdaya sehingga kehidupannya tergantung pada bantuan pemerintah
Jumlah aparatur penyuluh dan pendamping yang kurang
Adanya kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas
Program: 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Bina Keluarga
2
Misi 2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha
1. Jumlah penduduk yang semakin bertambah karena mutasi penduduk dan kelahiran
2. Kurangnya kesadaran perempuan dan anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan
3. Kesadaran masyarakat yang
1. Belum optimalnya sistem pelatihan berjenjang 2. Kurangnya pemetaan kebutuhan jenis pelatihan 3. Kurangnya kerjasama dengan BLK/lembaga pelatihan yang
1. Adanya fasilitasi pelatihan keterampilan masyarakat 2. Adanya fasilitasi kreatifitas masyarakat 3. Pembentukan, pelatihan,
Program: 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 2. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 54
Perempuan 3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
rendah untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak karena dianggap masalah domestik keluarga
bersertifikasi 4. Adanya peserta pelatihan yang belum mandiri 5. Pemahaman masyarakat terhadap bakat minatnya pribadi masih kurang 6. Diterapkannya pasar bebas 2015 7. Kurangnya kesadaran perempuan dan anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan 8. kurangnya koordinasi lintas daerah dalam penyelesaian masalah perlindungan perempuan dan anak
sampai dengan pemasaran KSM 4. Jumlah anggota masyarakat yang sudah dilatih cukup banyak 5. Adanya lembaga pelatihan 6. Adanya KSM 7. adanya lembaga yang menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
3
Misi 9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif
1. Jumlah pengangguran yang terus bertambah
2. Jumlah lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas
3. Jumlah urbanisasi yang semakin meningkat
1. Mentalitas sebagian masyarakat berpenghasilan rendah yang selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah
2. Overlapping program dan kegiatan antar PD khususnya dalam pengembangan usaha kreatif
1. Adanya fasilitasi pelatihan keterampilan masyarakat
2. Adanya fasilitas rumah kreatif bagi masyarakat
Program : 1. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan usaha Kreatif
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sasaran jangka menengah Restra K/L yang sinergi dengan pelayanan Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri
dari beberapa Instansi yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, dan Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 55
Identifikasi permasalahan PD Kota berdasarkan Renstra K/L Kementrian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta faktor penghambat dan
pendorong keberhasilan penanganannya, dengan melihat sasaran jangka menengah
renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019
yang dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan PD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L Kementrian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong KeberhasilanPenanganannya
No Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
Permasalahan Pelayanan PD Kota
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1
meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan
kurangnya koordinasi lintas daerah dalam penyelesaian masalah perlindungan perempuan dan anak
Kurangnya koordinasi antar lembaga
adanya penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak
2 meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
Keterbatasan jumlah aparatur pendamping untuk menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
Kesadaran masyarakat yang rendah untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak karena dianggap masalah domestik keluarga
adanya fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan
3 Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus
Kurangnya koordinasi lintas PD dalam memenuhi hak anak
Keterbatasan database anak khususnya anak berkebutuhan khusus
Adanya lembaga-lembaga pemenuhan hak anak di masyarakat
4 Meningkatnya perlindungan anak
Keterbatasan jumlah SDM perlindungan anak
Koordinasi antar lembaga kurang optimal
Munculnya kesadaran masyarakat untuk membentuk
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 56
No Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
Permasalahan Pelayanan PD Kota
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
lembaga perlindungan anak
5 Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat
Kurang optimalnya koordinasi dengan lembaga jejaring
Keterbatasan jumlah lembaga
Koordinasi rutin jejaring PPT-P2A
6 Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran
Kurangnya koordinasi lintas bidang dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
Keterbatasan jumlah SDM
Adanya koordinasi dan evaluasi rutin setiap bulan
7 Meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak
Keterbatasan SDM untuk mewujudkan data terpilah dan data anak
Data anak tersebar lintas PD
Adanya gugus tugas KLA
8 Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA
Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas SDM
Aparatur masih terjebak pola lama dalam bekerja
SDM telah bekerja secara terampil dan cekatan
9 Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA
Lemahnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
Aparatur masih terjebak pola lama dalam bekerja
Aparatur telah disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan
10 Meningkatnya telaahan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak
Keterbatasan SDM dalam melakukan telaahan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan program perlindungan anak
Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan program perlindungan anak tersebar lintas PD
Adanya forum-forum koordinasi seperti tim PPTP2A dengan tim KLA
Identifikasi permasalahan PD Kota berdasarkan Renstra K/L Badan Koordinasi
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) beserta faktor
penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, dengan melihat sasaran
jangka menengah renstra Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2015-2019 yang dijabarkan sebai berikut:
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 57
Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan PD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
Permasalahan Pelayanan PD Kota
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)
Keluarga dengan jumlah anak dan tidak terencana masih tinggi
Budaya yang melekat banyak anak banyak rejeki masih ada di keluarga dan masyarakat
Kesadaran memiliki jumlah anak ideal menuju NKKBS sudah ada
2 Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
Menurunnya angka kelahiran interval pengaturan jarak kelahiran ideal 2-4 tahun meningkat
Perilaku 4T (terlalu rapat, banyak, muda, tua) masih melekat di keluarga
Pilihan alat kontrasepsi sudah tersedia
3 Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang yang ideal masih rendah
Mayoritas peserta KB modern masih menggunakan kontrasepsi jangka pendek
Ketersediaan alon yang memadai di setiap fasilitas kesehatan
4 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Akses pelayanan KB masih rendah
Pengetahuan dalam pemilihan alkon masih kurang
Sarana akses transportasi dan informasi ke pusat pelayanan sudah tersedia
5 Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)
Angka kelahiran pada remaja masih tinggi
Pemahaman tentang generasi berencana tentang kesehatan reproduksi bagi remaja masih kurang
Program generasi berencana marak dan focus serta mulai meningkat
6 Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)
Kegagalan metode kontrasepsi relatif masih terjadi
Masih banyak PUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi ideal
Kesadaran berKB masih ada
Demikian pula sasaran jangka menengah Renstra PD Provinsi yang sinergi
dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, instansi tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur. Sasaran jangka menengah Restra Badan
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 58
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana Provinsi Jawa Timur untuk
mengidentifikasi Permasalahan Pelayanan PD Kota beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya, dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan PD Kota Berdasarkan Sasaran Renstra Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana Provinsi Jawa Timur beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra PD Provinsi
Permasalahan Pelayanan PD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya peran serta Perempuan agar dapat menurunkan kesenjangan pencapaian Pembangunan antara perempuan dan laki-laki
Kurangnya sosialisasi dan pelatihan untuk membangun kesadaran gender
Masih lemahnya budaya patriakhi di masyarakat
Adanya Surabaya gender award yang dilakukan setiap tahun
2 Meningkatnya kualitas penanganan berbagai kasus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak
Keterbatasan lembaga penanganan berbagai kasus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak
Berbagai kasus kekerasan dan trafiking masih dianggap urusan domestic
Adanya lembaga penanganan permasalahan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan kelurahan
3 Meningkatnya jumlah Kab/Kota Layak Anak
Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai isu KLA
Pemahaman KLA masih terbatas di kalangan pemerintahan
Adanya sosialisasi kecamatan ramah anak, kelurahan ramah anak dan kampunge arek suroboyo
4 Meningkatnya Jumlah Pasangan Usia Subur yang mengikuti program KB
angka drop out peserta KB yang masih tinggi
kualitas aparatur yang perlu ditingkatkan dalam melakukan pendampingan
adanya kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas
5 Menurunnya jumlah Keluarga PraSejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Jawa Timur
Kurangnya pemetaan kebutuhan jenis pelatihan
Pemahaman masyarakat terhadap bakat minatnya pribadi masih kurang
Pembentukan, pelatihan, sampai dengan pemasaran KSM
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 59
3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Hasil analisa terhadap program-program dalam Rancangan Rencana
Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 2016-2021 merupakan rekomendasi berdasarkan hasil analisa
isu-isu KLHS Kota Surabaya. Untuk program-program Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang masuk dalam
analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah yang berkaitan dengan program
Bina Keluarga dengan arah kebijakan Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga
Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL),
permasalahan pelayanan PD berdasarkan analisa KLHS dijabarkan sebagai berikut.
Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi PD
Permasalahan Pelayanan PD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Pemberdayaan pendidikan agama untuk peningkatan pemahaman moral dan etika. Pendidikan dengan titik berat penguatan akhlak
Upaya peningkatan pemahaman moral dan etika kepada masyarakat melalui pendidikan agama bukan menjadi tupoksi utama Bapemas dan KB. Sehingga perlu adanya sinergi dengan PD lain
Pendidikan keluarga tidak hanya menjadi tugas dan fungsi Bapemas dan KB
Adanya Program Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lansia
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Penentuan kriteria dan skor kriteria penentuan isu-isu strategis berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 54 Tahun 2007, yaitu dengan 6 kriteria serta
pembobotan kriteria sebagaimana Tabel 3.9
Tabel 3.8
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis
No Kriteria Bobot
1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota
20
2 Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD 10
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 60
3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20 4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10 5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15 6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25 Total 100
Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Berdasarkan kriteria dan pembobotan kriteria sebagaimana tabel diatas, maka
untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai
dengan 6, dengan demikian dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu
strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.10. Selanjutnya nilai total tersebut
dilakukan penghitungan rata - rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu
strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai
rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.11., menentukan skala
prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam perumusan visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program. Hal tersebut dikarenakan isu
strategis prioritas adalah isu yang menjadi prioritas janji politik yang perlu diwujudkan
memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra kota
dan berdampak terhadap publik.
Tabel 3.10
Nilai Skala Kriteria
No IsuStrategis NilaiSkalaKriteriake- Total
Skor 1 2 3 4 5 6 Dst…
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Anggaran kegiatan 20 10 10 10 8 15 73
2 Sarana dan Prasarana perkantoran
20 10 12 10 11 20 83
3 Kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan keluarga, pembinaan dan pelatihan keluarga berpenghasilan rendah
20 10 19 9 15 24 97
4 Kewenangan untuk melaksanakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera
20 10 18 10 14 24 96
5 Pendataan Keluarga berpenghasilan rendah berbasis IT
15 5 15 8 11 20 74
6 Jumlah dan Kompetensi SDM 20 10 18 10 10 25 93
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 61
7 Jumlah dan kondisi kelayakan kendaraan Operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga
15 7 15 10 9 20 76
8 SOP untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga
15 10 18 10 9 20 82
9 Pemanfaatan data keluarga berpenghasilan rendah
20 10 13 10 6 20 79
10 Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah
20 10 15 10 8 20 83
11 Dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat
20 9 18 10 14 24 95
12 Dukungan pihak swasta, akademisi dan instansi pemerintah lainnya
15 8 16 9 8 21 77
13 Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
20 9 17 8 9 23 86
14 Sinergitas pemberdayaan keluarga antar SKPD
16 10 19 10 9 24 88
15 Penduduk luar Kota Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan Kota Surabaya
20 10 15 10 8 22 85
16 Mentalitas sebagian berpenghasilan rendah
17 9 16 9 10 10 71
17 Overlapping program dan kegiatan antar SKPD
18 8 19 9 10 20 84
18 Penambahan data diluar data keluarga berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan
20 7 19 9 7 21 83
19 Pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak
20 9 17 10 10 23 89
20 Berkembangnya teknologi informasi
20 10 18 10 10 25 93
21 Target MDGs penanggulangan kemiskinan, pengendalian penduduk, pelindungan perempuan dan anak
15 7 15 10 9 20 76
22 Era Globalisasi/pasar bebas 15 10 18 10 9 20 82
23 Asean Economic Community (AEC)/MEA
20 10 13 10 6 20 79
24 Global Warming 20 10 15 10 8 20 83
25 Dampak media sosial terhadap tumbuh kembang anak
20 7 17 7 10 25 86
26 Pengarusutamaan Gender 10 8 15 10 8 10 61
27 Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang terus bertambah
10 8 15 8 6 10 57
28 Harga kebutuhan pokok yang terus naik
5 5 10 5 5 10 40
29 Bencana Alam 12 7 15 5 5 10 54
30 Sebagian kelompok keluarga berpenghasilan rendah tidak mau
15 5 18 5 7 5 55
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 62
diberdayakan
31 Mentalitas sebagian keluarga berpenghasilan rendah yang selalu mengharapkan bantuan
20 10 15 10 10 25 90
32 urbanisasi yang semakin banyak 5 3 5 10 10 5 38
33 Dampak berkembangnya teknologi informasi terhadap kenakalan remaja
10 5 15 7 7 20 64
34 Partisipasi dan Swadaya masyarakat
20 10 10 10 8 15 73
Berdasarkan skor yang diperoleh sebagaimana Tabel 3.1 di atas, isu strategis
yang memiliki skor tertinggi pertama dan kedua adalah terkait dengan Kewenangan,
yaitu kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan keluarga,
pembinaan dan pelatihan keluarga berpenghasilan rendah, yang kedua yaitu
kewenangan untuk melaksanakan program keluarga berencana dan keluarga
sejahtera. Isu strategis dukungan masyarakat, memperoleh skor pada urutan
berikutnya yaitu dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat,
mengingat isu dimaksud memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan
terhadap pencapaian sasaran Renstra kota.
Isu strategis yang memiliki skor tertinggi selanjutnya dijabarkan dengan narasi
isu yang dibuat berdasarkan deskripsi faktor, isu strategis yang telah ditetapkan
sebagai berikut :
1. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan,
pembinaan kepada keluarga serta pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga
2. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera sehingga terwujud keluarga yang berkualitas
3. Keterlibatan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat yang menunjang
pelaksanaan program
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 63
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi PD Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang
ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5
(lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi PD harus jelas menunjukkan apa yang
menjadi cita-cita layanan terbaik PD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi
kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada
aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan
mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.
Dalam upaya menyikapi permasalahan dan isu-isu strategis serta tantangan
perubahan dan perkembangan yang terjadi berdasarkan tugas pokok dan fungsi
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Surabaya, maka diperlukan perumusan perwujudan visi Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mampu
mengarahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tujuan RPJMD
2016-2021.
4.1.1. Perwujudan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah untuk menemukan perwujudan visi. Perumusan perwujudan visi dengan dibuat analisis keterhubungan antara
permasalahan pembangunan dengan isu strategis, untuk yang berkesesuaian perlu
dirumuskan perwujudannya, adapun selengkapnya perumusan perwujudan visi
dimaksud adalah sebagaimana Tabel 4.1
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 64
Tabel 4.1
Perumusan Perwujudan Visi
Isu Strategis
Permasalahan
Pembangunan Daerah
Adanya kewenangan untuk melaksanakan
program pemberdayaan,
pembinaan kepada keluarga serta
pelatihan pemberdayaan
ekonomi keluarga
Adanya kewenangan untuk melaksanakan
program keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera sehingga terwujud
keluarga yang berkualitas
Keterlibatan masyarakat dan
lembaga berbasis masyarakat yang
menunjang pelaksanaan program
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya jumlah jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak
Meningkatnya efektivitas PPTP2A
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan jumlah peserta KB baru dan KB aktif
Meningkatkan peran IMP terhadap keberhasilan program KB
Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya jumlah PMKS usia produktif yang dilatih/dibina
4.1.2. Pokok-pokok Visi dan Penjelasan Visi
Tabel 4.2
Perumusan Visi
No Perwujudan Visi Pokok-pokok Visi Pernyataan Visi
1 Mewujudkan Sumber Daya masyarakat yang berkualitas
Pemberdayaan Keluarga
Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya
dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat
2 Memberdayakan keluarga dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 65
Berdasarkan perwujudan visi, maka diperoleh pernyataan Visi Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Surabaya lima tahun kedepan (2016-2021) adalah “Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat”. Keluarga yang berkualitas menurut UU No. 52 tahun 2000 tentang perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga yang berkualitas adalah
keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera,
sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan,
bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Keluarga yang berdaya adalah keluarga yang mampu memanfaatkan semua potensi
kekuatan yang ada di dalam dirinya dan di sekitarnya. Kekuatan itu dimanfaatkan
untuk membuat mereka tidak bergantung kepada orang lain. Keluarga berdaya
adalah keluarga yang memiliki perilaku hidup dan modal sosial yang positif. Keluarga
berdaya adalah masyarakat yang menyadari arti penting pendidikan, nilai hidup
sehat, kepatuhan terhadap hukum, keharusan untuk terus bekerja atau berwirausaha
serta menjaga kelestarian lingkungan. Keluarga berdaya adalah keluarga yang
memahami kegunaan semangat kebersamaan dalam membangun keluarga yang
bahagia.
Tabel 4.3 Penyusunan Penjelasan Visi
Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi
Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat
Pemberdayaan Keluarga yang berdaya adalah keluarga yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan di sekitarnya. Kekuatan itu dimanfaatkan untuk membuat mereka tidak bergantung kepada orang lain. Keluarga berdaya adalah Keluarga yang mampu memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya sebagai wahana untuk menghasilkan produk dan jasa yang menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi. keluarga berdaya akan mengubah sumber daya alam sehingga memiliki nilai tambah. Keluarga berdaya adalah masyarakat yang memiliki perilaku hidup dan modal sosial yang positif. Keluarga berdaya adalah keluarga yang menyadari arti penting pendidikan, nilai hidup sehat, kepatuhan terhadap hukum, keharusan untuk terus bekerja atau berwirausaha serta menjaga kelestarian lingkungan. Keluarga berdaya adalah keluarga yang memahami kegunaan semangat kebersamaan dalam membangun keluarga yang bahagia.
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 66
Keluarga keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Lembaga Dukungan lembaga berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh dari dan untuk masyarakat.
4.1.3. Perumusan Misi Rumusan misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi
yang diinginkan. Upaya-upaya yang akan di kembangkan, harus memanfaatkan
faktor-faktor pendorong dan mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang telah
diidentifikasi pada perumusan isu strategis. Jika pernyataan visi menunjukkan
keadaan/kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, maka
pernyataan misi menunjukkan kerja-kerja/upaya untuk mewujudkan visi tersebut.
Proses perumusan misi sebagaimana pada table berikut ini :
Tabel 4.4
Perumusan Misi
No. Visi Pokok-pokok visi
Stakeholder layanan Misi
SKPD lain Pengguna layanan
Pelaku Ekonomi Lainnya
Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat
(√) Rincian misi (x) - (√)
Rincian misi (√)
Rincian misi
Pemberdayaan
v v v Keluarga
v v v
Lembaga v v v
Berdasarkan visi dan perumusan misi tersebut, maka Misi Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Surabaya, adalah :
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 67
1. Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga;
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga;
3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap
perempuan dan anak.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja PD
selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil
yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun
kedepan.
4.2.1 Perumusan Tujuan Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya pada
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :
1. Meningkatnya kualitas layanan KB dasar
2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
3. Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif
4. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan
6. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
4.2.2 Perumusan Sasaran Adapun Sasaran SKPD adalah :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan KB
2. Mengelola saran dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat
daerah
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung
keberhasilan program
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 68
4. Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
6. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan
7. Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak
Tabel 4.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Meningkatnya
kualitas layanan KB dasar
Meningkatnya kualitas pelayanan KB
Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi Mantap
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Mengelola saran dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Meningkatkan
keterampilan PMKS usia produktif
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif
10% 10% 10% 10% 10% 10%
4 Meningkatkan
pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif
0% 25% 25% 25% 25% 25%
5 Meningkatkan
pemberdayaan perempuan
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan
Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender
64,52% 51,61% 38,71% 25,81% 12,9% 0%
6 Meningkatkan
perlindungan perempuan dan anak
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak
Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak
100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.3. Strategi dan Kebijakan
4.3.1 Strategi dan Kebijakan
Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis badan Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 69
adalah strategis dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana
program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka
menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya mencapai tujuan,
sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program RPJMD yang
menjadi tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Strategi selanjutnya menjadi dasar perumusan
kegiatan bagi setiap program RPJMD.
Perumusan strategi mendasar pada berbagai alternative strategi yang
dimungkinkan untuk mencapai indikator sasaran sebagaimana tercantum pada tabel
berikut :
Tabel 4.6 Perumusan Strategi
Faktor Eksternal Faktor Internal
Peluang : Tantangan: 1. Peraturan perundang-
undangan dan kebijakan pemerintah
2. Dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat
3. Dukungan pihak swasta, akademisi dan instansi pemerintah lainnya
4. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Sinergitas pemberdayaan keluarga antar SKPD
1. Penduduk luar Kota Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan Kota Surabaya
2. Mentalitas sebagian masyarakat berpenghasilan rendah
3. Overlapping program dan kegiatan antar SKPD
4. Penambahan data diluar data keluarga berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan
5. Pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak
Kekuatan : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi : 1. Anggaran Kegiatan 2. Sarana dan prasarana
perkantoran 3. Kewenangan untuk
melaksanakan program pemberdayaan keluarga, pembinaan dan pelatihan keluarga berpenghasilan rendah
4. Kewenangan untuk melaksanakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera
5. Pendataan keluarga berpenghasilan rendah berbasis IT
1. Peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Peningkatan dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat
3. Peningkatan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggaran, sarana dan prasarana
4. Sinergitas antar SKPD dalam pendataan keluarga berpenghasilan rendah
1. Peningkatan pelayanan pada masyarakat
2. Peningkatan program pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah
3. Peningkatan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera untuk mengurangi pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak
4. Peningkatan kualitas pendataan warga mi
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 70
Kelemahan: Alternatif Strategi : Alternatif Strategi : 1. Jumlah dan kompetensi Sdm 2. Jumlah dan kondisi kelayakan
kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga
3. SOP untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga
4. Pemanfaatan data keluarga berpenghasilan rendah
1. Peningkatan kapasitas SDM dengan dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat
2. Peningkatan peran SOP dalam pelaksanaan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak
3. Peningkatan pemanfaat data keluarga berpenghasilan rendah dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah
4. Peningkatan efektivitas penggunaan kendaraan operasional dalam pelaksanaan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak
1. Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan kepada masyarakat
2. Peningkatan Penggunaan SOP dalam meningkatkan kualitas pendataan keluarga berpenghasilan rendah
3. Peningkatan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif
4. Peningkatan kapasitas SDM dalam mengurangi pengaruh media social terhadap tumbuh kembang anak
Mendasarkan hal tersebut diatas, maka strategi yang dilaksanakan adalah :
1. Peningkatan kapasitas SDM dengan dukungan masyarakat dan lembaga
berbasis masyarakat
2. Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan kepada masyarakat
3. Peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
4. Peningkatan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan
usaha ekonomi produktif
5. Peningkatan program pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan mentalitas
masyarakat berpenghasilan rendah
6. Peningkatan peran SOP dalam pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak
7. Peningkatan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan
Anak dengan anggaran, sarana dan prasarana
Penentuan strategi untuk pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana
tersaji dalam Tabel 4.7
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 71
Tabel 4.7 Penentuan Strategi
No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi -1 -2 -3 -4 1 Meningkatnya kualitas
pelayanan KB
Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi Mantap
Peningkatan kapasitas SDM dengan dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat
2 Mengelola saran dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan kepada masyarakat
3 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
Peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4 Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif
Peningkatan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif
5 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif
Peningkatan program pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah
6 Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan
Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender
Peningkatan peran SOP dalam pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
7 Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak
Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak
Peningkatan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggaran, sarana dan prasarana
Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mecapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi
pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun Renstra 2016-
2021 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Surabaya, kebijakan tersebut sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas SDM dan dukungan masyarakat dan lembaga
berbasis masyarakat dalam memberikan pelayanan KB Kontrasepsi Mantap
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam Mengelola saran dan prasarana serta
administrasi perkantoran perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 72
3. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan untuk mendukung keberhasilan program yang telah ditetapkan
4. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat berpenghasilan
rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif
5. Meningkatkan program pemberdayaan keluarga melalui pengembangan
usaha di rumah kreatif untuk meningkatkan mentalitas masyarakat
berpenghasilan rendah
6. Meningkatkan peran SOP dalam memberikan pelayanan kasus kesenjangan
gender di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
7. Meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan
Anak dengan anggaran, sarana dan prasarana dalam penanganan
permasalahan perempuan dan anak
Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
dan kebijakan adalah sebagaimana Tabel 4.8
Tabel 4.8 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat MISI I : Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas layanan KB dasar
1. Meningkatnya kualitas pelayanan KB
1. Peningkatan kapasitas SDM dengan dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat
1. Meningkatkan kapasitas SDM dan dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat dalam memberikan pelayanan KB Kontrasepsi Mantap
Tujuan 2 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
1. Mengelola saran dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
1. Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan kepada masyarakat
2. Peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam Mengelola saran dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 73
2. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung keberhasilan program yang telah ditetapkan
MISI II : Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Tujuan 1 Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif
1. Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
1. Peningkatan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif
1. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif
Tujuan 2 Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Peningkatan program pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah
2. Meningkatkan program pemberdayaan keluarga melalui pengembangan usaha di rumah kreatif untuk meningkatkan mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah
MISI III : Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Tujuan 1 Meningkatkan pemberdayaan perempuan
1. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan
1. Peningkatan peran SOP dalam pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
1. Meningkatkan peran SOP dalam memberikan pelayanan kasus kesenjangan gender di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
Tujuan 2 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
2. Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak
2. Peningkatan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggaran, sarana dan prasarana
2. Meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggaran, sarana dan prasarana dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 74
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan Visi Misi Kota Surabaya Tahun 2016-2021, dan dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya
Tahun 2017, maka Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2016-2021 adalah:
“Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat”
Dengan ditetapkannya Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, maka visi tersebut dijabarkan
dalam Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Surabaya, yang terdiri dari:
1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap
perempuan dan anak 2. Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga 3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga
Dengan ditetapkannya Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tersebut, maka
tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan program dan
kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, dengan sasaran meningkatkan peran
dan partisipasi perempuan
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, dengan sasaran
meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak
3. Meningkatnya kualitas layanan KB dasar, dengan sasaran meningkatnya kualitas
pelayanan KB
4. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, dengan
sasaran:
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 75
a) Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran
perangkat daerah
b) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung
keberhasilan program
5. Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif, dengan sasaran Meningkatnya
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
6. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif,
dengan sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Tujuan Strategis PD
Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2016-2021 “Terwujudnya keluarga yang
berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat” dijabarkan menjadi beberapa Misi, dari masing-masing misi dapat dicapai dengan
beberapa tujuan. Perumusan tujuan strategis Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya didapatkan
dengan cara mensinkronkan tujuan strategis pembangunan kota yang sesuai dengan
pelayanan PD dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan. Tujuan Strategis
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Surabaya adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan
anak karena Adanya kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan,
pembinaan kepada keluarga serta pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga;
2. Meningkatnya kualitas layanan KB dasar karena Adanya kewenangan untuk
melaksanakan program Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera sehingga
terwujud keluarga yang berkualitas;
3. Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif dengan adanya Keterlibatan
lembaga berbasis masyarakat yang menunjang pelaksanaan program
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 76
Sasaran Renja PD
Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dicapai melalui sasaran
strategis PD, masing-masing tujuan memiliki satu atau beberapa sasaran strategis
untuk mencapai tujuan strategis PD, sasaran strategis dari masing-masing tujuan
dijabarakan sebagai berikut:
1. Tujuan : Meningkatkan pemberdayaan perempuan, memiliki sasaran strategis :
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan
2. Tujuan : Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, memiliki sasaran
strategis : Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak
3. Tujuan : Meningkatnya kualitas layanan KB dasar, memiliki sasaran strategis :
Meningkatnya kualitas pelayanan KB
4. Tujuan : Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, memiliki
sasaran strategis :
a) Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat
daerah
b) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung
keberhasilan program
5. Tujuan : Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif, memiliki sasaran
strategis : Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi masyarakat
6. Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri
kreatif , memiliki sasaran strategis : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
Program dan Kegiatan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Surabaya menyusun Program dan kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan:
a. Penguatan dan pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender, dengan
sub kegiatan:
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 77
• Capacity Building Focal Point dan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG),
Pembinaan Kecamatan Responsif Gender.
• Penunjang KInerja
b. Penguatan dan pengembangan Pemberdayaan Perempuan, dengan sub
kegiatan:
• Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
• Penunjang Kinerja
c. Peningkatan Peran Serta Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera
(P2WKSS), dengan sub kegiatan:
• Penyusunan Profil P2WKSS
• Penunjang Kinerja
d. Penyusunan Data Terpilah Gender dalam Pembangunan, dengan sub kegiatan:
• Penyusunan Profil Gender dalam pembangunan, Profil Anak dan Mapping
Data Permasalahan Perempuan dan Anak
• Penunjang Kinerja
2. Program perlindungan perempuan dan anak, dengan kegiatan:
a. Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak, dengan sub
kegiatan:
• Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak, Operasional shelter,
Fasilitasi penjangkauan permasalahan perempuan dan anak
• Penunjang Kinerja
b. Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak, dengan sub kegiatan:
• Pengembangan Kota Layak Anak
• Sosialisasi Dinamika Remaja
• Penunjang Kinerja
c. Fasilitasi pengembangan Jaringan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan
Anak, dengan sub kegiatan:
• Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM)
dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak, PPTP2A
• Penunjang Kinerja
d. Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo, dengan sub kegiatan:
• Pembinaan Kampunge Arek Suroboyo
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 78
• Penunjang Kinerja
3. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan:
a. Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana, dengan sub kegiatan:
• Pembinaan Saka Kencana, Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan
reproduksi Remaja
• Penunjang Kinerja
b. Fasilitasi penggerakkan program kependudukan dan keluarga berencana,
dengan sub kegiatan:
• Fasilitasi KIE pengendalian penduduk
• Penyusunan Materi Informasi Pengendalian Penduduk
• Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk
• Penunjang Kinerja
c. Pembinaan Keluarga Berencana, dengan sub kegiatan:
• Fasilitasi Kampung Keluarga Berencana
• Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pria
• Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program KB
• Revitalisasi Program KB
• Penunjang Kinerja
d. Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga, dengan sub kegiatan:
• Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga
• Penunjang Kinerja
e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana, dengan sub
Kegiatan:
• Bantuan Operasional Keluarga Berencana
• Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
• Penunjang Kinerja
4. Program Bina Keluarga, dengan kegiatan:
a. Fasilitasi pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina
Keluarga Lansia, dengan sub kegiatan:
• Pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga
Lansia
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 79
• Penunjang Kinerja
b. Pembinaan Keluarga Sejahtera, dengan sub kegiatan:
• Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Ketahanan Keluarga dan Keluarga
Sejahtera
• Sosialisasi dan Pembinaan Keluarga Setara
• Penunjang Kinerja
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan:
a. Dinamisasi Data Keluarga Berpenghasilan Rendah, dengan sub kegiatan:
• Dinamisasi Data Keluarga Berpenghasilan Rendah
• Penunjang Kinerja
b. Fasilitasi Inkubasi Usaha Mandiri, dengan sub kegiatan:
• Inkubasi Usaha Mandiri dan hasil Musrenbang
• Peningkatan Ketrampilan Usaha
• Penunjang Kinerja
c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi, dengan sub kegiatan:
• Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
• Pembinaan dan Fasilitasi UPPKS
• Penunjang Kinerja
d. Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga, dengan sub kegiatan:
• Monitoring Program Kesejahteraan Keluarga
• Penunjang Kinerja
6. Program Pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif, dengan
kegiatan:
a. Pembinaan Rumah Kreatif Kandangan, dengan sub kegiatan:
• Fasilitasi Rumah Kreatif Kandangan
• Penunjang Kinerja
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
a. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis, dengan sub kegiatan:
• Penyusunan dan/atau review proses bisnis Perangkat Daerah
• Penyusunan dan/atau review Rencana Strategis dan Rencana Kerja
• Penyusunan Laporan Kinerja (LJK) Perangkat Daerah
• Penunjang Kinerja
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 80
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah, dengan sub
kegiatan:
• Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
• Penunjang Kinerja
9. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan,
dengan kegiatan:
a. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dengan sub
kegiatan:
• Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
• Updating data sarana dan prasarana perkantoran di SIMBADA
• Penunjang Kinerja
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun
2016-2021.
Program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/Kegiatan lokalitas PD,
Program/ Kegiatan Lintas PD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan
Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2016-2021.
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 81
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
PD Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan
(output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
(2016)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
Lokasi Tahun-1 (2017)
Tahun-2 (2018)
Tahun-3 (2019)
Tahun-4 (2020)
Tahun-5 (2021)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Meningkatkan pemberdayaan perempuan
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan
Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender
1.1.2.02.01
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi
100% 100% 2.062.585.582 100% 2.159.637.030 100% 2.394.354.715 100% 2.880.839.970 100% 3.135.212.932 100% 3.135.212.932 DP4 dan PA
1.1.2.02.01.0001
Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender
Jumlah lembaga penguatan dan pengembangan jaringan pengarusutamaan gender
0 Lembaga 72 Lembaga 595.164.330 72
Lembaga 621.299.512 72 Lembaga 686.948.488 72
Lembaga 824.741.745 72 Lembaga 895.471.739 72
Lembaga 895.471.739 DP4 dan PA
1.1.2.02.01.0002
Penguatan dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan
Jumlah peserta penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan
0 Lembaga 33 Lembaga 663.943.767 33
Lembaga 694.093.688 33 Lembaga 768.881.766 33
Lembaga 924.547.162 33 Lembaga 1.006.200.481 33
Lembaga 1.006.200.481 DP4 dan PA
1.1.2.02.01.0003
Peningkatan Peran serta Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
Jumlah lembaga yang berperan serta menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
0 Kelurahan 5
Kelurahan
315.171.940 5
Kelurahan
329.279.119 5
Kelurahan
364.248.262 5
Kelurahan
437.308.618 5
Kelurahan
474.701.858 5
Kelurahan
474.701.858 DP4 dan PA
1.1.2.02.01.0004
Penyusunan Data Terpilah Gender dalam Pembangunan
Jumlah Profil Gender, profil anak dan mapping data permsalahan perempuan dan anak yang disusun
1 Dokumen 3 Dokumen 488.305.545 3
Dokumen 514.964.711 3 Dokumen 574.276.199 3
Dokumen 694.242.445 3 Dokumen 758.838.854 3
Dokumen 758.838.854 DP4 dan PA
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak
Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak
1.1.2.02.02
Program perlindungan perempuan dan anak
Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani
100% 100%
4.444.271.191
100%
4.645.546.173
100%
5.144.737.218
100%
6.181.715.096
100%
6.721.668.179
100%
6.721.668.179 DP4 dan PA
Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)
0% 65,21% 66,35% 66,86% 67,15% 68,10% 68,10%
Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak
5% 10% 21% 35% 48% 64% 64%
Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.1.2.02.02.0001
Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak
Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditangani
0 Orang 289
Orang
2.322.329.419 289
Orang
2.444.872.298 289
Orang
2.723.158.033 289
Orang
3.289.378.422 289
Orang
3.593.636.096 289
Orang
3.593.636.096 DP4 dan PA
1.1.2.02.02.0002
Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak
Jumlah lembaga yang dibina dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak yang tercapai
0 Lembaga 421 Lembaga 921.939.812 421
Lembaga 951.555.284 421 Lembaga 1.043.654.113 421
Lembaga 1.242.326.323 421 Lembaga
1.340.663.206
421 Lembaga
1.340.663.206
DP4 dan PA
1.1.2.02.02.0003
Fasilitasi pengembangan Jaringan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
Jumah peserta capacity building bagi relawan PKBM, Satgas PPA dan anggota PPTP2A
0 Orang 926 Orang 627.759.280 926
Orang 658.113.221 926
Orang 731.069.415 926 Orang 880.682.450 926
Orang 960.697.274 926 Orang 960.697.274 DP4 dan
PA
1.1.2.02.02.0004
Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo
Jumlah lembaga yang membentuk Kampunge Arek Suroboyo
154 Kelurahan
154 Keluraha
n 572.242.680
154 Keluraha
n 591.005.370
154 Keluraha
n 646.855.657
154 Keluraha
n 769.327.901
154 Keluraha
n 826.671.603
154 Keluraha
n 826.671.603 DP4 dan
PA
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 82
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan
(output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
(2016)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD Penanggun
g Jawab
Lokasi Tahun-1 (2017)
Tahun-2 (2018)
Tahun-3 (2019)
Tahun-4 (2020)
Tahun-5 (2021)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Meningkatnya kualitas layann KB dasar
Meningkatnya kualitas pelayanan KB
Persentase terlaksananya pelayanan KB kontrasepsi Mantap
1.1.2.08.01 Program Keluarga Berencana
Persentase peserta KB baru 80,35% 81,15%
4.931.184.788
81,95%
5.043.929.890
82,75%
5.475.636.982
83,55%
6.467.019.830
84,35%
6.903.108.171
84,35%
6.903.108.171 DP4 dan PA
Persentase peserta KB aktif 76,32% 77,31% 78,4% 79,60% 80,89% 80,95% 80,95%
Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi
6,1% 5,8% 5,4% 5,25% 4,95% 4,90% 4,90%
Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)
21,25% 20,85% 20,50% 20,20% 20,05% 19,95% 19,95%
1.1.2.08.01.0001
Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana
Jumlah masyarakat peduli keluarga berencana yang dibina
0 Orang 2033 Orang 1.372.011.730 2033
Orang 1.382.496.086 2033 Orang 1.477.627.510 2033
Orang 1.718.579.219 2033 Orang 1.800.799.320 2033
Orang 1.800.799.320 DP4 dan PA
1.1.2.08.01.0002
Fasilitasi penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana
Jumlah peserta dalam rangka penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana
0 Orang 310 Orang 399.774.462 310
Orang 414.677.810 310 Orang 457.004.210 310
Orang 546.171.558 310 Orang 592.090.436 310
Orang 592.090.436 DP4 dan PA
1.1.2.08.01.0003 Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah peserta pembinaan
keluarga berencana 0 Orang 4000 orang 579.725.788 4000
orang 607.584.441 4000 orang 674.789.926 4000
orang 813.774.387 4000 orang 888.568.335 4000
orang 888.568.335 DP4 dan PA
1.1.2.08.01.0004
Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga
Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB
0 Orang 600
orang
1.191.099.577 600
orang
1.253.814.125
600 orang
1.396.891.492
600 orang
1.688.690.657
600 orang
1.847.017.831
600 orang
1.847.017.831 DP4 dan
PA
1.1.2.08.01.0005
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga berencana
0 Unit 2 unit 1.388.573.231 2 unit 1.385.357.428 2 unit 1.469.323.844 2 unit 1.699.804.009 2 unit 1.774.632.249 2 unit 1.774.632.249 DP4 dan PA
1.1.2.08.02 Program Bina Keluarga
Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif
23,89% 47,90%
1.121.790.777
70,39%
1.177.191.627
92,89%
1.308.425.805
100%
1.577.717.044
100%
1.722.021.921
100%
1.722.021.921 DP4 dan PA
Persentase Pasangan Usia Subur yang Usia Istrinya Kurang dari 20 Tahun
3,5% 3,4% 3,3% 3,2% 3,1% 3% 3%
1.1.2.08.02.0001
Fasilitasi pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia
Jumlah peserta Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang dibina
0 Orang 1350 orang 708.730.903 1350
orang 743.490.657 1350 orang 826.223.217 1350
orang 581.629.810 1350 orang 1.087.124.366 1350
orang 1.087.124.366 DP4 dan PA
1.1.2.08.02.0002 Pembinaan Keluarga Sejahtera Jumlah peserta keluarga
sejahtera yang dibina 0 Orang 1240 orang 413.059.874 1240
orang 433.700.970 1240 orang 482.202.588 1240
orang 996.087.234 1240 orang 634.897.555 1240
orang 634.897.555 DP4 dan PA
Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif
1.1.2.08.03
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi
75% 75% 7.127.831.735 75% 7.452.701.366 75% 8.247.541.385 75% 9.903.750.143 75% 10.749.315.331 75% 10.749.325.331 DP4 dan PA
1.1.2.08.03.0001
Dinamisasi Data Keluarga Berpenghasilan Rendah
Jumlah Kelurahan yang mendapat dinamisasi data keluarga berpenghasilan rendah
0 Kelurahan 154
Kelurahan
2.404.230.379 154
Kelurahan
2.536.888.181 154
Kelurahan
2.830.071.213 154
Kelurahan
3.422.508.966 154
Kelurahan
3.741.738.485 154
Kelurahan
3.741.738.485 DP4 dan PA
1.1.2.08.03.0002 Fasilitasi Inkubasi Usaha Mandiri
Jumlah peserta pelatihan peningkatan ketrampilan
0 Orang 1025 orang 2.444.839.424 1025
orang 2.575.821.092 1025 orang 2.870.175.908 1025
orang 3.468.135.604 1025 orang 3.789.072.404 1025
orang 3.789.072.404 DP4 dan PA
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 83
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan
(output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
(2016)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD Penanggun
g Jawab
Lokasi Tahun-1 (2017)
Tahun-2 (2018)
Tahun-3 (2019)
Tahun-4 (2020)
Tahun-5 (2021)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1.1.2.08.03.0003
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan usaha ekonomi
0 Lembaga 63 Lembaga 1.717.175.585 63
Lembaga 1.747.767.844 63 Lembaga 1.886.953.660 63
Lembaga 2.214.875.174 63 Lembaga 2.346.181.918 63
Lembaga 2.346.181.918 DP4 dan PA
1.1.2.08.03.0004
Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga
Jumlah dokumen program Kesejahteraan Keluarga 0 Dokumen 1
Dokumen 561.586.347 1 Dokumen
592.224.249 1 Dokumen
660.340.604 1 Dokumen
798.230.399 1 Dokumen
872.322.524 1 Dokumen
872.322.524 DP4 dan PA
Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif
1.2.2.02.04
Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif
Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft
0% 5% 552.070.336
6% 578.939.971
7% 642.398.367
8% 773.377.386
9% 841.659.550
9% 841.659.550 DP4 dan
PA
Persentase rumah kreatif yang beroperasi 0% 43,75% 62,5% 81,25% 100% 100% 100%
1.2.2.02.04.0001
Pembinaan Rumah Kreatif Kandangan
Jumlah Gedung yang dipelihara 0 Unit 1 unit 552.070.336 1 unit 578.939.971 1 unit 642.398.367 1 unit 773.377.386 1 unit 841.659.550 1 unit 841.659.550 DP4 dan
PA
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operasional plan
2.1.2.01.02
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral
60% 100% 291.733.224 100% 307.914.450 100% 343.593.399 100% 415.630.359 100% 454.537.467 100% 454.537.467 DP4 dan PA
2.1.2.01.02.0006
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
0 Dokumen 9 Dokumen 291.733.224 9
Dokumen 307.914.450 9 Dokumen 343.593.399 9
Dokumen 415.630.359 9 Dokumen 454.537.467 9
Dokumen 454.537.467 DP4 dan PA
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah
2.2.2.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
0% 72% 2.890.371.176 74% 2.998.965.523 76% 3.296.758.902 78% 3.935.333.885 80% 4.245.913.700 80% 4.245.913.700 DP4 dan PA
2.2.2.02.01.0006
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan
0 Jenis 56 Jenis 2.890.371.176 56 Jenis 2.998.965.523 56 Jenis 3.296.758.902 56 Jenis 3.935.333.885 56 Jenis 4.245.913.700 56 Jenis 4.245.913.700 DP4 dan PA
2.2.2.02.02
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% 100% 838.743.775 100% 869.392.735 100% 962.060.689 100% 1.153.537.706 100% 1.261.797.182 100% 1.261.797.182 DP4 dan PA
2.2.2.02.02.0006
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola
0 Unit 114 Unit 838.743.775 114 Unit 869.392.735 114 Unit 962.060.689 114 Unit 1.153.537.706 114 Unit 1.261.797.182 114 Unit 1.261.797.182 DP4 dan PA
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 84
BAB 6 INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SURABAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau
hasil yang dicapai, atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk
mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai
dengan tujuan dan sasaran. Salah satu misi dalam RPJMD 2016 - 2021 Kota
Surabaya adalah memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya
kesempatan berusaha yang mempunyai tujuan meningkatkan penanganan PMKS,
menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-
kelompok usaha, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan
perempuan dan anak. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa terwujudnya
keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis
masyarakat, indikator kinerja tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas layanan KB dasar, dengan indikator kinerja tujuan : Angka
kelahiran total (TFR)
2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, dengan indikator
tujuan:
a. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan
parasarana perkantoran
b. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
c. Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan
3. Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif, dengan indikator tujuan:
persentase PMKS usia produktif yang omzetnya ≥ 1 juta rupiah per bulan
4. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif,
dengan indikator tujuan: Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif
5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, dengan indikator tujuan: Persentase
kecamatan yang responsif gender
6. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, dengan indikator tujuan:
Persentase Kelurahan Ramah Anak
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 85
Dari beberapa uraian sasaran, juga dirumuskan beberapa indikator kinerja
sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan KB, dengan indikator kinerja sasaran:
Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap.
2. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat
daerah, dengan indikator kinerja sasaran: Kinerja pengelolaan sarana, prasarana,
dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung
keberhasilan program, dengan indikator kinerja sasaran: Persentase kesesuaian
pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan
4. Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dengan indikator kinerja
sasaran : Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi
produktif
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan indikator
kinerja sasaran: Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas
pengembangan usaha di rumah kreatif
6. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan, dengan indikator kinerja sasaran:
Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender
7. Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak, dengan indikator kinerja
sasaran: Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak
Tabel 6.1 di bawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016-2021.
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 86
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Angka kelahiran total (TFR) 1.8 – 1.9 1.8 – 1.9 1.8 – 1.9 1.8 – 1.9 1.8 – 1.9 1.8 – 1.9 1.8 – 1.9
Persentase terlaksananya pelayanan KB kontrasepsi
mantab 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran 60% 62% 64% 66% 68% 70% 70%
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program 90,55% 90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05% 93,05%
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan 75% 76% 77% 78% 79% 80% 80%
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap
parameter perencanaan pada operational plan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya ≥ 1 juta rupiah per bulan 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha
ekonomi produktif 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
4 Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif 0% 4% 5% 6% 7% 8% 8%
Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
5 Persentase kecamatan yang responsif gender 35,48% 48,39% 61,29% 74,19% 87,10% 100% 100% Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender 64,52% 51,61% 38,71% 25,81% 12,9% 0% 0% 6 Persentase Kelurahan Ramah Anak 19,48% 35,71% 51,95% 68,18% 84,42% 100% 100%
Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 -2021 87
BAB 7 PENUTUP
Pelaksanaan rencana strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya ditentukan dan tidak terlepas
dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan terhadap eksistensi Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Surabaya dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung
jawabnya.
Rencana strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Surabaya ini merupakan suatu dokumen yang menjadi
acuan dan pedoman dalam penyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya yang
pada gilirannya dapat mencapai visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Bab IV.