Post on 17-Jan-2016
KETETAPAN
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 04 /TAP/BPM-KMUP/X/2014
TENTANGPERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN RAYA MAHASISWA KELUARGA
MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 1 TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a. bahwa Badan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas
Padjadjaran merupakan lembaga legislatif tingkat Universitas Padjadjaran;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Raya Mahasiswa Keluarga
Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Badan Perwakilan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran memandang perlu memiliki
Undang-undang tentang Pemilihan Raya Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Universitas Padjadjaran yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Raya
Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf
a dan b, maka Badan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Universitas Padjadjaran perlu membuat perubahan atas Undang-undang
tentang Pemilihan Raya Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas
Padjadjaran nomor 1 tahun 2014.
Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi beserta perubahannya;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran;
d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
e. Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor
116.b/J06.3/Kep/KM/2002, tentang Pendirian Organisasi Keluarga
Mahasiswa Universitas Padjadjaran
Memperhatikan : pasal 20 poin 4, pasal 21 poin 1, dan pasal 34 Anggaran Rumah Tangga
Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA
MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG UNDANG-
UNDANG PEMILIHAN RAYA MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Pertama : Menetapkan Undang-undang Pemilihan Raya Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
ini.
Kedua : Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 21 Oktober
2014
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN
Faisal Abdillah
NPM.150610100051
Lampiran
Ketetapan Badan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas
Padjadjaran
Nomor : 01/TAP/BPM-KMUP/V/2014
Tanggal : 07 Mei 2014
Waktu : 17.54 WIB
UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
PEMILIHAN RAYA MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, selanjutnya disebut Kema Unpad,
adalah wadah pengembangan diri mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di
Universitas Padjadjaran.
2. Kongres Mahasiswa, selanjutnya disebut Kongres, adalah pemegang kekuasaan
tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran.
3. Badan Perwakilan Mahasiswa, selanjutnya disebut BPM Kema Unpad, adalah
Badan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa, selanjutnya disebut BEM Kema Unpad, adalah
badan kelengkapan Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran yang terdiri
dari Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran Kabinetnya.
5. Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas
Padjadjaran.
6. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut BPMF, adalah
lembaga legislatifkemahasiswaan di tingkat fakultas.
7. Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Padjadjaran, selanjutnya disebut Prama
Unpad, adalah pemilihan raya mahasiswa untuk memilih pasangan Presiden dan
Wakil Presiden sertaanggota BPM dilingkungan kemahasiswaan di Universitas
Padjadjaran.
8. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Prama Unpad selanjutnya disebut DKPP
adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik dan yudikatif
serta merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Prama Unpad.
9. Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Padjadjaran, selanjutnya disebut
KPU, adalah Komisi penyelenggara pemilihan raya mahasiswa yang terdiri dari
Komisioner KPU dan Sekretariat Jendral yang selanjutnya disebut Setjen KPU
yang bersifat mandiri, sementara,independen, dan dibentuk oleh BPM Kema
Unpad.
10. Komisi Pengawas Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Padjadjaran,
selanjutnya disebut KPP, adalah Komisi yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan raya mahasiswa yang bersifat mandiri, sementara,
independen, dan dibentuk oleh BPM Kema Unpad.
11. Panitia Pemilihan Fakultas, selanjutnya disebut PPF, adalah panitia teknis yang
dibentuk oleh KPU melalui mekanisme rekruitmen terbuka dan atau berdasarkan
rekomendasi BPMF untuk menyelenggarakan pemilihan raya mahasisma
12. Panitia Pengawas Fakultas, selanjutnya disebut Panwas Fakultas, adalah panitia
teknis yang dibentuk oleh KPP melalui mekanisme rekruitmen terbuka dan atau
berdasarkan rekomendasi BPMF untuk menyelenggarakan pemilihan raya
mahasisma untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan raya mahasiswa.di
fakultas atas rekomendasi BPMF.
13. Peserta Prama Unpad adalah mahasiswa Universitas Padjadjaran
berkewarganegaraan Indonesia yang telah disahkan oleh Komisi Prama Unpad
sebagai kandidat pasangan Presiden dan Wakil Presiden kema unpad atau
kandidat anggota BPM Kema Unpad
14. Pemilih adalah anggota kema Unpad yaitu seluruh mahasiswa Unpad diploma
dan strata 1 yang tedaftar dalam tahun akademik dan sah menjadi mahasiswa
Unpad sebagaimana tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB II
ASAS DAN PELAKSANAAN PRAMA UNPAD
Pasal 2
Prama Unpad dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia,jujur, adil, dan demokratis.
Pasal 3
(1) Prama Unpad dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2) Prama Unpad dilaksanakan secara serentak diseluruh lingkungan kampus
Universitas Padjadjaran.
(3) Pemungutan suara dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan oleh KPU.
(4) Tahapan penyelenggaraan Prama Unpad meliputi:
a. penyusunan daftar pemilih;
b. pendaftaran peserta Prama Unpad;
c. penetapan peserta Prama Unpad;
d. masa kampanye;
e. masa tenang;
f. pemungutan dan penghitungan suara; dan
g. penetapan hasil Prama Unpad.
Pasal 4
(1) Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditetapkan berdasarkan suara sah
terbanyak hasil Prama Unpad.
(2) Apabila terjadi dua atau lebih kandidat pasangan Presiden dan Wakil Presiden
yang mendapatkan suara terbanyak, maka kemenangan ditentukan berdasarkan
jumlah kemenangan distrik (fakultas).
(3) Apabila kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas tidak tercapai, maka
keputusan diserahkan melalui mekanisme kongres.
(4) Apabila hanya terdapat satu calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden maka
proses pelaksanaan pemilu tetap dilakukan sesuai tahapan penyelenggaraan
Prama Unpad yang tercantum pada pasal 3 ayat (4).
(5) Sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mekanisme pemilihan dilakukan dengan
melawan kotak kosong dan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih
ditetapkan jika suara sah yang didapat lebih dari 50% dari jumlah total suara sah
yang masuk.
(6) Apabila jumlah suara sah yang didapat calon pasangan presiden dan wakil
presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka KPU
diharuskan membuka kembali proses pendaftaran calon pasangan presiden dan
wakil presiden yang baru dan calon pasangan presiden dan wakil presiden
sebelumnya dianggap gugur.
(7) Sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pasangan presiden dan wakil presiden
terpilih ditetapkan berdasarkan suara sah terbanyak melalui kongres dengan
mekanisme pemungutan suara oleh peserta penuh.
(8) Apabila tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh sebab tidak
adanya pendaftar, tidak lolos verifikasi dan/atau terdiskualifikasi, maka proses
tahapan pemilu diulang sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Prama Unpad
yang tercantum pada pasal 3 ayat (4).
Pasal 5
(1) Prama Unpad dilaksanakan untuk memilih anggota BPM Kema Unpad dengan
sistem proporsional terbuka.
(2) Jumlah anggota BPM Kema Unpad ditentukan berdasarkan dengan jumlah
anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, yaitu:
a. Fakultas dengan 1 – 750 mahasiswa diwakili oleh 1 (satu) mahasiswa;
b. Fakultas dengan 751 - 1500 mahasiswa diwakili oleh 2 (dua) mahasiswa;
c. Fakultas dengan 1501 - 2250 mahasiswa diwakili oleh3 (tiga)mahasiswa;
d. Fakultas dengan 2251 - 3000 mahasiswa diwakili oleh 4 (empat) mahasiswa;
dan
e. Fakultas dengan lebih dari 3000 mahasiswa diwakili oleh 5 (lima) mahasiswa.
BAB III
PENYELENGGARA PRAMA UNPAD
Bagian Kesatu
KOMISI PRAMA UNPAD
Pasal 6
(1) Prama Unpad diselenggarakan oleh komisioner KPU dan Setjen KPU yang
bersifat mandiri, independen, dan sementara.
(2) Komisioner KPU dibentuk oleh BPM Kema Unpad dan dilantik oleh kongres
Kema Unpad.
(3) Setjen KPU dibentuk oleh BPM Kema Unpad dan atau Komisioner KPU
(4) Komisioner KPU dan Setjen KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Prama Unpad.
(5) Komisioner KPU bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui kongres Kema
Unpad.
Pasal 7
(1) Komisioner KPU adalah anggota Kema Unpad.
(2) Komisioner KPU berjumlah 7/9 orang.
(3) Syarat – syarat umum untuk menjadi Komisioner KPU adalah sebagai berikut:
(a) Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(b) Mahasiswa aktif Unpad
(c) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
(d) Mampu secara jasmani dan rohani.
(e) Lulus pola pembinaan fakultas.
(f) Minimal sedang menjalani kuliah pada smester 4
(4) Komisioner KPU dibentuk oleh BPM Kema Unpad dan dilantik di Sidang
Umum Tengah Tahun Kema Unpad.
(5) Masa keanggotaan komisioner KPU adalah sejak ditetapkan hingga kongres
akhir tahun.
Pasal 8
(1) Ketua komisioner KPU ditetapkan berdasarkan rapat pleno BPM Kema Unpad
setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh BPM Kema Unpad.
(2) Komisioner KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dan para
anggota komisioner KPU.
(3) Ketua komisioner KPU bersifat sejajar dan memiliki hak yang sama dengan
anggota komisioner KPU.
(4) Anggota komisioner memiliki ranah kerja masing-masing, meliputi bidang
anggaran dan acara.
(5) Keputusan komisioner KPU adalah berdasarkan rapat pleno komisioner KPU.
Pasal 9
(1) Ketua Komisioner KPU mempunyai tugas :
(a) Memimpin rapat pleno KPU dan seluruh kegiatan KPU.
(b) Bertindak untuk dan atas nama KPU.
(c) Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan KPU.
(d) Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.
(2) Dalam hal yang bersifat eksternal komisioner KPU, direpresentasikan oleh Ketua
komisioner KPU.
(3) Ketua komisioner KPU bertanggung jawab kepada rapat pleno.
Pasal 10
Tugas dan Wewenang Komisioner Prama Unpad
Tugas dan wewenang Komisioner KPU yaitu:
(1) Merencanakan penyelenggaraan Prama Unpad dalam hal program dan anggaran.
(2) Menetapkan organisasi dan tata cara Prama Unpad serta mensosialisasikannya.
(3) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan Prama Unpad.
(4) Melakukan verifikasi berkas dan menetapkan peserta Prama Unpad.
(5) Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan kandidat anggota BPM Kema
Unpad.
(6) Berkoordinasi dengan Setjen KPU dalam menetapkan waktu, tanggal, tata cara
pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara.
(7) Menetapkan hasil Prama Unpad , anggota BPM Kema Unpad dan pasangan
Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
(8) Berkoordinasi dengan Setjen KPU dalam mengumumkan dan mempublikasikan
anggota BPM Kema Unpad dan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
(9) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Prama Unpad.
(10) Mengeksekusi dengan segera keputusan KPP atas sanksi pelanggaran
Pemilu terhadap peserta Prama Unpad.
(11) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota
PPF yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan
rekomendasi KPP.
(12) Berkoordinasi dengan Setjen KPU dalam melaksanakan sosialisasi
penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang
KPU kepada mahasiswa.
(13) Melakukan tugas dan kewenangan lain yang menunjang terlaksananya Prama
Unpad sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pasal 11
Sumpah / Janji
Sebelum melaksanakan tugasnya, KPU mengucapkan janji dihadapan Kongres Kema
Unpad sebagai berikut:
Sumpah/janji anggota Komisi Prama Unpad:
“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan
kewajiban saya sebagai anggota Komisi Prama Unpaddengan sebaik-baiknya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan KEMA Unpad dengan berpedoman pada
AD/ART KEMA Unpad. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan
bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan
Raya Mahasiswa, tegaknya demokrasi dan keadilan di lingkungan keluarga
Mahasiswa Universitas Padjadjaran.”
Bagian Kedua
Setjen KPU
Pasal 12
(1) Anggota Setjen KPU merupakan angota Kema Unpad
(2) Setjen KPU berkoordinasi dengan komisioner KPU dalam hal
penyelenggaraan Prama Unpad
Pasal 13
Struktur Kepengurusan Setjen KPU
(1) Ketua Setjen KPU, selanjutnya disebut Sekjen KPU berkoordinasi langsung
kepada ketua komisioner KPU
(2) Struktur dan jumlah anggota setjen disesuaikan dengan Kebutuhan
(3) Setjen memiliki sekurang – kurangnya terdiri dari :
a. Deputi kesekretariatan
b. Deputi keuangan
c. Deputi kominfo
d. Deputi translog
e. Deputi humas
(4) Setjen KPU bertanggung jawab kepada Sekjen KPU(5) Sekjen KPU bertanggung jawab kepada ketua KPU
Pasal 14
Tugas dan Wewenang Setjen KPU
(1) Memiliki hak bicara dalam penetapan tata cara pelaksanaan kampanye dan
pemungutan suara.
(2) Melakukan bagian teknis dari penyelenggaraan Prama Unpad dengan
berkoordinasi secara langsung dengan komisioner KPU
(3) Mensosialisasikan dan Mempublikasikan Prama Unpad kepada seluruh
mahasiswa Kema Unpad
(4) Mensosialisasikan dan mempublikasikan anggota BPM Kema Unpad dan
pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Bagian Ketiga
PANITIA PEMILIHAN FAKULTAS
Pasal 15
(1) PPF dibentuk oleh KPU.
(2) Anggota PPF adalah anggota Kema Unpad (3) Mahasiswa aktif Unpad
Pasal 16Tugas Panitia Pemilihan Fakultas
(1) Melaksanakan proses pemilihan anggota BPM Kema Unpad dan pasangan
Presiden dan Wakil Presiden di daerah pemilihan fakultas.
(2) Menyelenggarakan segala persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan
pemilihan fakultasdan/atau hal lainnya yang dianggap perlu oleh KPU.
(3) Mensosialisasikan hasil pemilihan kepada fakultas masing-masing.
(4) Melaksanakan proses pemungutan suara dan perhitungan suara di wilayah
pemungutan fakultas dan berkoordinasi dengan anggota KPU,PPF dan BPMF
yang bersangkutan.
(5) Mengumumkan hasil pemungutan dan perhitungan suara di wilayah pemilihan
fakultas masing-masing.
(6) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada KPU.
BAB IV
PENGAWASAN PRAMA UNPAD
Pasal 17
(1) Pengawasan Prama Unpad dilaksanakan oleh KPP yang bersifat mandiri,
independen, dan sementara.
(2) Komisioner KPP adalah anggota Kema Unpad. (masuk ke ayat 4)
(3) Komisioner KPP berjumlah 13 orang.
(4) Syarat – syarat umum untuk menjadi anggota KPP adalah sebagai berikut: (a)Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(b) Mahasiswa aktif Unpad
(c)Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
(d) Mampu secara jasmani dan rohani.
(e)Lulus pola pembinaan fakultas.
(f) Minimal sedang menjalani kuliah pada smester 4
(5) KPP dibentuk oleh BPM Kema Unpad dan dilantik di Sidang Umum Tengah
Tahun Kema Unpad.
(6) KPP bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan pengawasan.
(7) Dalam melaksanakan tugasnya, KPP bertanggungjawab kepada mahasiswa
melalui kongres Kema Unpad.
Pasal 18
(1) Komisioner KPP terdiri atas seorang ketua komisioner merangkap anggota dan
para anggota komisioner.
(2) Ketua komisioner KPP dipilih dan ditetapkan berdasarkan rapat pleno BPM Kema
Unpad setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh BPM Kema Unpad.
(3) Masa keanggotaan KPP adalah sejak ditetapkan hingga kongres akhir tahun.
Pasal 19
Sumpah / Janji
Sebelum melaksanakan tugasnya, KPP mengucapkan janji dihadapan Kongres
Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran sebagai berikut:
Sumpah/janji anggota Komisi Prama Unpad:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas
dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pengawas Prama dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kema Unpad dengan berpedoman pada
AD / ART Kema Unpad. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan
bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan
Raya Mahasiswa, tegaknya demokrasi dan keadilan di lingkungan keluarga
Mahasiswa Universitas Padjadjaran.”
Pasal 20
(1) KPP mempunyai tugas dan wewenang:
(a) Menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan
Prama Unpad sebagai pedoman kerja bagi pengawas Prama Unpad.
(b) Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Prama Unpad.
(c) Bertugas mengawasi penyelenggaraan Prama Unpad dalam rangka
pencegahan dan penindakan pelanggaran demi terwujudnya Pemilu yang
demokratis.
(d) Menerima laporan pelanggaran peraturan Prama Unpad.
(e) Meneruskan temuan dan laporan yang diterima untuk ditindaklanjuti.
(f) Memutuskan sanksi kepada peserta Prama Unpad atas pelanggaran yang
terjadi selama penyelenggaraan Prama Unpad melalui mekanisme pleno.
(g) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota
Panwas Fakultas yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung
Pasal 21
Panitia Pengawas Fakultas
(1)Panwas Fakultas dibentuk oleh KPP
(2)Anggota Panwas Fakultas adalah anggota Kema Unpad
(3)Mahasiswa aktif Unpad
Pasal 22
Tugas Panitia Pengawas Fakultas
(1) Menunjang pelaksanaan pengawasan Prama Unpad
(2) Mengawasi proses pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan
anggota BPM Kema Unpad di daerah pemilihan fakultas
(3) Mengawasi proses pemungutan suara dan perhitungan suara di wilayah
pemungutan fakultas dan berkoordinasi dengan anggota KPP,PPF dan BPMF
yang bersangkutan.
(4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja Panwas kepada KPP.
BAB IV
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PRAMA UNPAD
Pasal 23
(1) Anggota DKPP adalah anggota Kema Unpad.
(2) Anggota DKPP berjumlah 5 orang yang terdiri dari beberapa unsur yaitu: 1
orang dari BPM Kema Unpad, 1 orang dari BEM Kema Unpad, dan 3 orang
dari BPMF.
(3) DKPP dibentuk oleh BPM Kema Unpad dan dilantik di Sidang Umum
Tengah Tahun Kema Unpad.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya DKPP dibantu oleh satu atau dua orang staff
ahli administrasi,
(5) Staff ahli DKPP bertanggung jawab kepada ketua DKPP
(6) DKPP bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui kongres Kema Unpad.
Pasal 24
Hakim DKPP
(1) Keanggotaan DKPP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dan para
anggota.
(2) Setiap anggota DKPP memiliki hak yang sama.
(3) Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP
(4) Masa keanggotaan DKPP adalah sejak ditetapkan hingga Sidang Umum Akhir
Tahun Kema Unpad.
Pasal 25
Sumpah / Janji
Sebelum melaksanakan tugasnya, DKPP mengucapkan janji dihadapan Kongres
Kema Unpad sebagai berikut:
Sumpah/janji anggota DKPP:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas
dan kewajiban saya sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Prama
Unpad dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan KEMA
Unpad dengan berpedoman pada AD / ART KEMA Unpad. Bahwa saya dalam
menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil,
dan cermat demi suksesnya Pemilihan Raya Mahasiswa, tegaknya demokrasi dan
keadilan di lingkungan keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran.”
Pasal 26
(1) Sebagai fungsi komite etik, DKPP bertugas dan memiliki wewenang untuk
memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan/atau KPP.
(2) Sebagaimana pasal 26 ayat (1), DKPP bersama KPU dan KPP menyusun dan
menetapkan peraturan bersama tentang Kode Etik penyelenggaraan Prama
Unpad untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU
dan anggota KPP.
(3) Sebagai fungsi yudikatif, DKPP bertugas dan memiliki wewenang untuk
memeriksa dan memutuskan permohonan banding dari peserta Prama Unpad
terhadap keputusan penjatuhan sanksi pelanggaran yang telah diputuskan oleh
KPP.
(4) DKPP melakukan sidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya
pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU dan/atau KPP serta permohonan
banding dari peserta Prama Unpad terhadap penjatuhan sanksi pelanggaran
yang telah diputuskan oleh KPP melalui mekanisme yang diatur oleh DKPP.
Pasal 27 Tugas
dan Wewenang
(1) Tugas DKPP meliputi :
(a) menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran
kode etik oleh KPU dan/atau KPP serta permohonan proses banding
sebagaimana pada pasal 26 ayat (3);
(b) melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan dan/atau
laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh KPU dan/atau
KPP, serta pemeriksaan atas permohonan proses banding.
(c) menetapkan putusan; dan
(d) menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait.
(2) DKPP memiliki wewenang untuk :
(a) memanggil KPU dan/atau KPP yang diduga melakukan
pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan
pembelaan;
(b) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait
untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau
bukti lain; dan
(c) memberikan sanksi kepada KPU dan/atau KPP yang terbukti
melanggar kode etik.
Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan tugas DKPP
diatur dalam peraturan DKPP.
BAB V
MEKANISME PEMILIHAN
Bagian Pertama
Pendaftaran
Pasal 29
Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Kema Unpad dan Calon anggota BPM
Kema Unpad harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b) Terdaftar sebagai mahasiswa Unpad dalam tahap akademik yang sedang
berjalan.
c) Mempunyai pengalaman organisasi kemahasiswaan di Kema Unpad Dengan
menunjukkan surat/sertifikat dengan lembaga bersangkutan
d) Menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menjadi peserta Prama Unpad
dan kesediaan dalam memenuhi segala mekanisme kerja serta ketentuan-
ketentuan Prama Unpad yang berlaku.
e) Telah dinyatakan lulus pola pembinaan di tingkat fakultas dan jurusan dengan
menunjukkan sertifikat lulus.
f) Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik manapun.
Pasal 30
Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden menyerahkan daftar dukungan mahasiswa
yang dibuktikan dengan KTM asli beserta fotokopi yang dilampirkan sejumlah 450
lembar dengan ketentuan sebanyak 1/3 dari fakultas Calon Presiden dan Wakil
Presiden yang bersangkutan dan sisanya 2/3 didukung minimal 8 (delapan) fakultas di
luar fakultas calon yang bersangkutan di lingkungan Unpad.
Pasal 31
Bakal calon anggota BPM Kema Unpad menyerahkan daftar dukungan mahasiswa
yang dibuktikan dengan KTM asli beserta fotokopi yang dilampirkan sejumlah 75
lembar dari fakultas yang bersangkutan.
Pasal 32
Bakal calon BPM Kema Unpad dan bakal calon presiden dan wakil presiden mendaftarakan diri secara Langsung kepada Komisioner KPU dengan mengisi daftar isian pencalonan serta menyertakan persyaratan sebagai lampiran.
Pasal 33
Setiap pendaftar hanya dapat menjadi calon untuk duduk dalam satu badan yaitu
legislatif atau eksekutif saja.
Bagian kedua
Pemilih
Pasal 34
1. Pemilih adalah anggota kema Unpad yaitu seluruh mahasiswa Unpad diploma
dan strata 1 yang tedaftar dalam tahun akademik dan sah menjadi mahasiswa
Unpad sebagaimana tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Pemilih berhak memilih masing-masing satu calon untuk anggota BPM Kema
Unpad dan satu pasang Presiden dan Wakil Presiden Kema Unpad.
Bagian Ketiga
Kampanye
Pasal 35
Definisi Kampanye
Kampanye adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan peserta
Prama Unpad yang tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
kampanye Prama Unpad.
Pasal 36
Ketentuan Kampanye
(1) Kegiatan kampanye dilakukan oleh peserta Prama Unpad dan berakhir 5 (lima)
hari sebelum hari pemungutan suara.
(2) Dalam rangkaian kampanye memuat visi, misi, dan program kerja peserta Prama
Unpad.
(3) Penyampaian materi kampanye Prama Unpad dilakukan dengan cara yang sopan
dan tertib.
(4) Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU dengan
memperhatikan usul dari peserta Prama Unpad.
Pasal 37
Tim Sukses
(1) Tim sukses adalah mahasiswa Unpad yang mengelola segala bentuk aktivitas
kampanye dari kandidat Prama Unpad.
(2) Tim sukses wajib dimiliki oleh kadidat Prama Unpad
(3) Jumlah maksimal anggota tim sukses pasangan kandidat presiden dan wakil
presiden Kema Unpad atau anggota BPM Kema Unpadpaling sedikit memiliki 1
orang dan paling banyak 20 orang.
(4) Setiap anggota Tim Sukses harus dilaporkan kepada Komisioner KPU dan KPP
(5) Tim sukses wajib mengikuti seluruh peraturan dan mekanisme Prama Unpad di
bawah tanggung jawab kandidatnya masing-masing.
Pasal 38
Jenis-jenis Kampanye
(1) Tatap muka dan debat kandidat.
(2) Penyebaran melalui media cetak dan elektronik.
(3) Penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat kampus.
(4) Pemasangan alat peraga kampanye di lingkungan kampus.
Pasal 39
Dana Kampanye
Dana kampanye dapat diperoleh dari:
1. Dana pribadi ;
2. Sumbangan, yang sifatnya tidak mengikat dan tidak berasal dari partai politik
dan/atau organisasi eksternal kampus.
Bagian Keempat
Pelanggaran dan Sanksi
Pasal 40
Pelanggaran
(1) Pelanggaran dalam kampanye dikategorikan ke dalam:
a. Pelanggaran ringan;
b. Pelanggaran sedang;
c. Pelanggaran berat.
(2) Kategori masing – masing pelanggaran akan ditetapkan oleh peraturan KPU.
Pasal 41
Jenis – Jenis Sanksi
Jenis – jenis sanksi dalam hal ini ditentukan oleh Peraturan KPU.
Bagian Kelima
Pemungutan Suara
Pasal 42
Mekanisme Pemungutan Suara
(1) Setiap mahasiswa pemilih dalam Prama Unpad hanya memiliki satu hak suara.
(2) Pemilih datang langsung ke tempat pemilihan dan menunjukkan kartu identitas
mahasiswa Unpad kepada PPF untuk dapat menggunakan hak suaranya.
(3) PPF mendatangi pemilih sesuai mekanisme yang disepakati dalam peraturan
KPU.
Pasal 43
Waktu
(1) Pemungutan suara Prama Unpad pasangan Presiden dan Wakil Presiden Kema
Unpad dan BPM Kema Unpad diselenggarakan secara serentak.
(2) Waktu pemungutan suara pasangan Presiden dan Wakil Presiden Kema Unpad
dan anggota BPM Kema Unpad di semua daerah pemilihan ditentukan oleh
Komisioner KPU bersama Setjen KPU.
Pasal 44
Tempat
(1) Pemungutan suara dilakukan di tempat pemungutan suara di masing-masing
fakultas.
(2) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS di tiap fakultas ditetapkan oleh KPU.
(3) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, dan kotak suara ditetapkan
oleh Komisioner KPU.
Pasal 45
Sah atau tidaknya surat suara untuk pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden
Kema Unpad dan anggota BPM Kema Unpad diatur dan ditetapkan dengan peraturan
KPU.
Bagian Keenam
Perhitungan Suara
Pasal 46
(1) Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh PPF langsung setelah pemungutan
suara berkahir.
(2) Sebelum perhitungan suara dimulai, PPF menghitung jumlah pemilih yang
telah menggunakan hak pilihnya
(3) Proses perhitungan suara di TPS oleh PPF harus dihadiri oleh saksi setiap
peserta Prama Unpadyang dibuktikan dengan surat tugas; panwas; mahasis wa
lain.
(4) PPF menyerahkan berita acara pemilihan, hasil penghitungan suara, surat suara,
alat kelengkapan pemungutan, dan penghitungan suara lainnya kepada
KPU langsung setelah selesai penghitungan suara yang ditandatangani oleh
saksi dan Panwas Unpad.
Pasal 47
Setelah menerima berita acara dan hasil penghitungan suara, Komisioner KPU segera
membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk
tingkat fakultas dan universitas.
Bagian Ketujuh
Penetapan dan Pengumuman Hasil
Pasal 48
(1) Penetapan hasil Prama Unpad untuk pasangan presiden dan wakil presiden Kema
Unpad dan anggota BPM Kema Unpad dilakukan serentak oleh Komisioner
KPU.
(2) Pengumuman dan penetapan hasil Prama Unpad sebagaimana dimaksudkan ayat
(1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rangkaian pemungutan
suara berakhir.
(3) Komisioner KPU sesuai dengan kewenangannya menetapkan nama kandidat
terpilih pasangan presiden dan wakil presiden Kema Unpad dan anggota BPM
Kema Unpad di seluruh Universitas Padjadjaran.
(4) KPU dengan kewenangannya mensosialisasikan nama kandidat terpilih pasangan
presiden dan wakil presiden Kema Unpad dan anggota BPM Kema Unpad di
seluruh Universitas Padjadjaran.
BAB VI
DANA PRAMA UNPAD
Pasal 49
Dana pelaksanaan Prama Unpad bersumber dari dana kemahasiswaan.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 50
(1) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Pemilihan Raya
Mahasiswa Unpad Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Undang-Undang ini akan diatur dalam
peraturan yang dibuat oleh KPU, KPP dan DKPP.
Pasal 51
Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Disahkan di Sumedang tanggal 07 Oktober 2014
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Ketua
Faisal Abdillah
NPM. 150610100051
PENJELASAN PERATURAN PEMILIHAN RAYA MAHASISWA KEMA UNPAD
I. UMUM
Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran (Kema Unpad) merupakan
lembaga kemahasiswaan yang memiliki tujuan sebagaimana tertuang
dalam AD/ART Kema Unpad yang menjelaskan tentang pentingnya untuk
mewujudkan kebutuhan dan cita – cita Tri Dharma Perguruan Tinggi yang
berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu dibentuk suatu
wadah yang menghimpun seluruh potensi mahasiswa Universitas
Padjadjaran, sebagai sarana pengembangan dan pembinaan diri serta
integritas kepribadian.
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat 2
Anggara Dasar dimana Kema berfungsi sebagai wadah pembentukan
mahasiswa yang kritis, analitis, inovatif, yang mempunyai integritas
kepribadian dan berwawasan kerakyatan, kebangsaan, dan kenegaraan dan
juga sebagai pelaksanaan dari amanat pasal 12 Anggaran Dasar bahwa
kedaulatan tertinggi ada di tangan mahasiswa. Maka dibentuklah sebuah
payung hukum yang dikhususkan mengatur tentang tata cara mekanisme
regenerasi dan juga penggunaan kedaulatan mahasiswa itu sendiri yang
dikenal dengan Pemilihan Raya Mahasiswa.
Penyelenggaraan pemilihan raya mahasiswa sebagai bagian yang tak
terlepaskan dari proses demokrasi kampus merupakan refleksi dari
pendewasaan politik indonesia pada umumnya dan politik kampus pada
khususnya. Sarana dan prasarana dalam hal ini dunia kampus merupakan
sebuah manifestasi dalam menghadapi tantangan masa depan bangsa yang
tidak lagi merujuk pada sebuah sistem nilai yang hanya mengandalkan
dimensi akademik dan juga dimensi sosial ekonomi saja, tapi juga dimensi
politik. Sehingga diharapkan dunia kampus benar – benar menjadi
inkubator para negarawan yang sudah terdidik secara akademis dan juga
memiliki sifat kepemimpinan.
II Pasal Demi Pasal
BAB I
Pasal 1
Cukup jelas
BAB II
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat 2
Lingkungan kampus diatur lebih lanjut dalam
mekanisme peraturan kampanye KPU
Pasal 4Ayat 2
Yang dimaksud dengan dua atau lebih kandidat pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara terbanyak adalah dua atau lebih kandidat pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki perolehan suara terbanyak dengan jumlah presentase yang sama.
Ayat 5
Yang dimaksud dengan kotak kosong adalah gambar calon
presiden dan wakil presiden anonim di dalam surat suara.
Pasal 5
Ayat 1
Yang dimaksud dengan “Sistem Proporsional Terbuka”
adalah setiap calon anggota BPM Kema Unpad yang berasal
dari satu fakultas yang sama memiliki kemungkinan yang
sama untuk terpilih menjadi anggota BPM Kema Unpad dan
didasarkan pada suara terbanyak dari pemilih di fakultasnya.
BAB III
Pasal 6
Ayat 1
“Mandiri” berarti dapat membuat keputusan sendiri
“Independen” bebas dari kepentingan politik atau kepentingan
lembaga seperti BPM Kema, Bem Kema, dan UKM Kema
Unpad
“Sementara” berarti bersifat Ad Hoc sampai dengan kongres
menyatakan mencabut wewenang
Komisioner KPU dan Setjen KPU merupakan satu kesatuan
KPU yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
masing.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup
jelas Pasal 10
Ayat 10
Sebaiknya keputusan Ketua KPU sebelumnya sudah
Ditetapkan oleh Rapat Pleno KPU Prama Unpad.
Sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 11
Cukup
Jelas Pasal 12
Ayat 2
Setjen KPU membantu hal-hak teknis pelaksanaan Prama
Unpad dan berkoordinasi langsung dengn komisioner
KPU.
Pasal 13
Ayat 3
Penjabaran kerja Deputi Setjen dimasukkan kedalam Peraturan
KPU dengan melibatkan komisioner KPU dan Setjen KPU.
Pasal 14
Cukup jelas
BAB IV
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
BAB V
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Ayat tiga
Ditetapkan oleh komisioner KPU dengan rekomendasi dari
Setjen KPU
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
BAB VI
Pasal 49
Cukup Jelas
Bab VII
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas