Post on 27-Jun-2019
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
. PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053
Fax : (0451) 425053Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21-U/ 1 /APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERIMAAN SAMPAI PENYERAHAN BERKAS KE MAJELIS HAKIM
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat)Lingkungan Peradilan;
5. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam EmpatLingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Pidana Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
7. UU Nomor 49 Tahun 2006 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi8. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi9. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012
tentang Standar Pelayanan Publik;11. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring
dan evaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilanyang berada dibawahnya.
12. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan.
13. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi SulawesiTengah;
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :- SOP Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Hakim)- SOP Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Panitera Pengganti)- SOP Perpanjangan Penahanan Pasal 27 (Tahap I dan II)
Komputer, Register Induk Perkara Tipikor, Buku-buku referensi,Jaringan internet
Peringatan : PencatatandanPendataan :1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Tindak
Pidana Korupsi Banding tidak akan terlaksana.2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai
peraturan hukum yang berlaku
Register Induk Perkara Tipikor
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafTpk
PanmudTpk
PP Panitera /Wakil Panitera
MajelisHakim
KPT/WKPT
PN.Pengaju
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1
.Menerima berkas perkaraTindak Pidana Korupsibanding
- BerkasPerkara
- Lembardisposisi
1hari
Diterimanyaberkasperkarabanding
2
.
Memeriksa statuspenahanan terhadapterdakwa perkara TindakPidana Korupsi banding
- Alat TulisKantor (ATK)
- Buku registerPenahanan
- BerkasPerkara
1hari
TerdatanyastatusPenahananyang Hampirberakhir
3
.
Berkas diperiksakelengkapannya. Bilalengkap mengisi ceklistpada aplikasi SIPP dan bilatidak lengkap, dimintakekurangankelengkapannya tersebutkepada PN Pengaju.
- FormulirCheck List
- Alat TulisKantor (ATK)
1Hari
Terdatanyakelengkapanberkas perkarauntuk tingkatbanding
4
.
Mendaftarkan perkarabanding dalam bukuregister induk dan memberinomor perkara PT padaaplikasi SIPP.
- Buku registerTindakpidanaKorupsiBanding
- Berkas Perkara- Alat Tulis
Kantor (ATK)- Komputer
1Jam
Terdaftarnyaperkara TindakPidana Korupsibanding dalamBuku Registerdan SIPP
5
.
Membuat penetapanMajelis Hakim danPenunjukkan PaniteraPengganti
- BerkasPerkara
1hari
PenetapanPenunjukanHakim danPenunjukanPaniteraPengganti
Ya
Tidak
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
. PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053
Fax : (0451) 425053Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21-U/ 1 /APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERIMAAN SAMPAI PENYERAHAN BERKAS KE MAJELIS HAKIM
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 2 | 2
6
.
Menyerahkan berkasperkara kepadaKPT/WKPT untukpenetapan Majelis Hakim.
- Berkas perkara- Formulir
PenetapanMajelisHakim
- SampulBerkas perkara
1Hari
DitetapkannyaMajelis HakimOleh KPT/WKPT
7
.
Menyerahkan berkasperkara kepada Panitera /Wakil Panitera untukpenunjukanPaniteraPengganti
- Berkas perkara- Formulir
PenetapanPenunjukknPaniteraPengganti
1Hari
DitetapkannyaPaniteraPengganti olehPanitera
8
.
Menyerahkan berkasperkara kepada KetuaMajelis Hakim.
- BerkasPerkaralengkap
- Buku SerahTerimaBerkas padaKetua MajelisHakim
1hari
Diserahkannyaberkas perkarakepada MajelisHakim
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053
Fax : (0451) 425053Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 2 /APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 3
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;5. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;6. UU Nomor 49 Tahun 2006 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi;7. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
10. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
11. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan.
12. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Penerimaan Sampai Penyerahan Berkas Ke Majelis Hakim- SOP Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Hakim)- SOP Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Panitera Pengganti)
Alat Tulis Kantor (ATK), komputer/Laptop,Buku Register Bantu
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara TindakPidana Korupsi Banding tidak akan terlaksana.
2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturanhukum yang berlaku
- Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi- Buku Bantu Perkara Tindak Pidana Korupsi
Banding
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafTPK
Ketua/MajelisHakim
PaniteraPengganti
Persyaratan /Perlengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan berkas kepadaKetua Majelis Hakim
- Buku bantuPembagianPerkara
- Alat TulisKantor (ATK)
1Jam
Diterimanya BerkasPerkara TindakPidana KorupsiBanding
2 Menetapkan Hari Sidang - BerkasPerkara
- Alat TulisKantor (ATK)
- Komputer/Laptop
1Hari
Ditetapkannya HariSidang
3 Menyerahkan berkas perkaraTindak Pidana Korupsi bandingkepada Panitera PenggantiUntuk di edarkan kepadaAnggota Majelis Hakim
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor (ATK)
- BukuEkspedisiPaniteraPengganti
1Jam
Diterimanya BerkasPerkara untukdiedarkan kepadaAnggota MajelisHakim
4 Menyerahkan Berkas TindakPidana Korupsi kepada HakimAnggota I
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor (ATK)
- BukuEkspedisiPaniteraPengganti
1Jam
DiserahkannyaBerkas Perkara
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053
Fax : (0451) 425053Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 2 /APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 2 | 3
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
PetugasMeja
I
Ketua/MajelisHakim
PaniteraPengganti
Persyaratan /Perlengkapan Waktu Output
5 Mempelajari Berkas TindakPidana Korupsi (Hakim AnggotaI)
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor(ATK)
7Hari
Selesainya DiPelajari BerkasPerkara
6 Menerima Kembali BerkasPerkara Tindak Pidana KorupsiBanding dan menyerahkannyakepada Hakim Anggota II
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor(ATK)
- BukuEkspedisiPaniteraPengganti
1Jam
DiserahkannyaBerkas Perkara
7 Mempelajari berkas Perkara(Hakim Anggota II)
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor(ATK)
7Hari
Selesainya dipelajariberkas Perkara
8 Menerima Kembali BerkasPerkara Tindak Pidana KorupsiBanding dan menyerahkannyakepada Ketua Majelis Hakim
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor(ATK)
- BukuEkspedisiPaniteraPengganti
1Jam
DiserahkannyaBerkas PerkaraTindak PidanaKorupsi Banding
9 Mempelajari berkas Perkara(Ketua Majelis Hakim)
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor(ATK)
7Hari
Berkas PerkaraSelesai di Pelajari
10 Musyawarah Majelis Hakimuntuk memutus Perkara
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor(ATK)
- Komputer/Laptop
- BukuCatatanMasing-masingHakim
3Hari
SelesainyaDi PelajariBerkas Perkara
11 Membuat Konsep Putusan
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor(ATK)
- Komputer /Laptop
7Hari
Tersedianya KonsepPutusan
12 Mengetik Konsep Putusan danBerita Acara
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor(ATK)
- Komputer/Laptop
3Hari
Terketiknya KonsepPutusan dan BeritaAcara Sidang
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053
Fax : (0451) 425053Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 2 /APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 3 | 3
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
PetugasMeja
I
Ketua/MajelisHakim
PaniteraPengganti
Persyaratan /Perlengkapan Waktu Output
13 Koreksi Putusan Oleh AnggotaMajelis Hakim
T
Y
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor(ATK)
- HasilKetikanPutusan
2Hari
TerkoreksinyaPutusan olehAnggotaMajelis Hakim
14 Koreksi Putusan Oleh Ketua MajelisHakim
Y
T
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor(ATK)
- HasilKetikanPutusan
1Hari
TerkoreksinyaPutusan olehKetua MajelisHakim
15 Pengucapan Putusan Oleh MajelisHakim
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor(ATK)
- KetikanPutusanYang siapdibaca
1Hari
DiucapkannyaPutusan OlehMajelis Hakim
16 Membuat Soft Copy Putusan- Buku bantu
PembagianPerkara
- Alat TulisKantor(ATK)
1Jam
DiterimanyaBerkasPerkara TindakPidana KorupsiBanding
17 Menyerahkan Soft Copy Putusan keBagian Kepaniteraan Hukum untukdipublikasikan
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor(ATK)
- Komputer/Laptop
- CD Putusan
1Jam
Terpublikasikan nya PutusanPengadilan
18 Minutasi Perkara
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor(ATK)
- Komputer/Laptop
- Buku BantuMinutasiPerkara
3Jam
Diminutasinyaberkas perkara
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053
Fax : (0451) 425053Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21-U/ 3 /APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (HAKIM)
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
5. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam EmpatLingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Pidana Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012tentang Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoringdan evaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.
9. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan.
10. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Penerimaan sampai Penyerahan Berkas ke Majelis Hakim- SOP Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Panitera Pengganti)
Alat Tulis Kantor (ATK), komputer/Laptop
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Tindak
Pidana Korupsi Banding tidak akan terlaksana.2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturan
hukum yang berlaku
Register Induk Perkara Tipikor
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafTPK
PanmudTPK
PP Panitera /Wakil
Panitera
Ketua /MajelisHakim
KPT /WKPT
PN.Pengaju
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Ketua Majelis Hakimmenerima berkas Perkara,Penetapan PenunjukanHakim dan Paniterapengganti yang telahditandatangani
- Berkas PerkaraLengkap- Buku bantu
Pembagianperkara- Alat Tulis Kantor
(ATK)
1hari
DiterimanyaBerkasperkara TindakPidana KorupsiBanding
2 Ketua Majelis Hakim /Majelis Hakim menentukandan menandatanganipenetapan hari sidang
- Berkas PerkaraLengkap- Buku bantu
Pembagianperkara- Alat Tulis Kantor
(ATK)
1hari
Ditetapkannyahari sidang
3 Hakim Anggota Imempelajari berkas perkara
- Berkas perkaralengkap- Alat Tulis Kantor
(ATK)
7hari
BerkasPerkara telahdipelajari
4 Hakim Anggota IImempelajari berkas perkara
- Berkas perkaralengkap- Alat Tulis Kantor
(ATK)
7hari
BerkasPerkara telahdipelajari
5 Ketua Majelis Hakimmempelajari berkas perkara
- Berkas perkaralengkap- Alat Tulis Kantor
(ATK)
7hari
BerkasPerkara telahdipelajari
6 Musyawarah Majelis Hakim - Berkas PerkaraLengkap- Alat Tulis
Kantor (ATK)- Komputer
/Laptop
3Hari
SelesainyaDi PelajariBerkas perkara
7 Pembuatan konsep putusanoleh Majelis Hakim
- Berkas PerkaraLengkap
- Alat TulisKantor (ATK)
- Komputer /Laptop
7Hari
TersedianyaKonsepPutusan
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053
Fax : (0451) 425053Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21-U/ 3 /APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (HAKIM)
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 2 | 2
8 Majelis Hakim menyerahkankonsep putusan KepadaPanitera Pengganti untukpengetikan
- Berkas PerkaraLengkap
- Alat TulisKantor (ATK)
- Komputer/Laptop
3hari
KonsepPutusan telahdiketik
9 Panitera Penggantimenyerahkan Putusan hasilpengetikan untuk diteliti olehmajelis hakim.
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor (ATK)
- Hasil KetikanPutusan
3hari
TerkoreksinyaPutusan olehKetua MajelisHakim
10 Pengucapan danpenandatanganan putusanoleh Majelis Hakim danPanitera Pengganti
- BerkasPerkara
- Alat TulisKantor (ATK)
- KetikanPutusan Yangsiap dibaca
1Hari
DiucapkannyaPutusan OlehMajelis Hakim
T O T A L J U M L A H H A R I 40hari
Ya
Tidak
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053
Fax : (0451) 425053Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 4 /APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (PANITERA PENGGANTI)
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ketua /MajelisHakim
PaniteraPengganti
PaniteraMuda
TIPIKOR
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima berkas perkara dariKetua Majelis Hakim
- Berkas Perkara- Alat Tulis Kantor
(ATK)- Buku Ekspedisi
1jam
Diterimanyaberkas perkara
2 Membuat penetapan hari sidangyang ditandatangani oleh KetuaMajelis Hakim
- Berkas Perkara- Alat Tulis Kantor
(ATK)- Komputer/Laptop
1Jam
TersedianyaPenetapan harisidang
3 Menyerahkan berkas perkarakepada Hakim Anggota I
- Berkas Perkara- Buku Ekspedisi- Alat Tulis Kantor
(ATK)
1jam
Diserahkannyaberkas perkarakepada HakimAnggota I
4Menerima kembali berkasperkara dan menyerahkannyakepada Hakim Anggota II
- Berkas Perkara- Buku Ekspedisi- Alat Tulis Kantor
(ATK)
1jam
Diserahkannyaberkas perkarakepada HakimAnggota II
5Menerima kembali berkasperkara dan menyerahkannyakepada Ketua Majelis Hakim
- Berkas Perkara- Buku Ekspedisi- Alat Tulis Kantor
(ATK)
1jam
Diserahkannyaberkas perkarakepada KetuaMajelis Hakim
6 Mengetik Konsep Putusan danBerita Acara Sidang
- Berkas Perkara- Konsep Putusan-Komputer/Laptop
3hari
TerketiknyaKonsep Putusan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
5. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam EmpatLingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Pidana Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012tentang Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.
9. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan.
10. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
1. S2 – Hukum2. S1 – Hukum3. D3 – Altri4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerimaan sampai Penyerahan Berkas ke Majelis Hakim2. SOP Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Hakim)
1. Alat Tulis Kantor (ATK)2. Komputer/Laptop3. Buku Ekspedisi Panitera Pengganti4. Buku Bantu Minutasi Perkara
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Asas Peradilan yang sederhana, cepatdan biaya ringan tidak akan terlaksana
1. Register Induk Perkara Tindak PidanaKorupsi
2. Buku Agenda Sidang Perkara Tindak PidanaKorupsi Banding
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053
Fax : (0451) 425053Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 4 /APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (PANITERA PENGGANTI)
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 2 | 2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ketua /MajelisHakim
PaniteraPengganti
PaniteraMudaTindakPidanaKorupsi
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
7
Membuat Soft Copy Putusan- Berkas Perkara-Komputer/Laptop
1jam
DiucapkannyaPutusan OlehMajelis Hakim
8Menyerahkan Soft CopyPutusan Ke KepaniteraanHukum untuk dipublikasikan
- Berkas Perkara- Alat Tulis Kantor
(ATK)- Komputer/Laptop- CD Putusan
1hari
DiminutasinyaBerkas Perkara
9
Memasukkan pertimbanganhukum dan amar putusankedalam aplikasi SIPP sertamelakukan Minutasi Perkara dikepaniteraan Tindak PidanaKorupsi
- Berkas Perkara- Alat Tulis Kantor
(ATK)- Komputer/Laptop- CD Putusan
1hari
Diminutasinyaberkas perkara
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053
Fax : (0451) 425053Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21-U/ 5 /APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP MINUTASI SAMPAI PENGIRIMAN BERKAS
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat)Lingkungan Peradilan;
5. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam EmpatLingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Pidana Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
7. UU Nomor 46 Tahun 2006 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi8. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi9. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012
tentang Standar Pelayanan Publik;11. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring
dan evaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilanyang berada dibawahnya.
12. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan.
13. Standar Oprasional Prosedure (SOP) Pengadilan Tinggi SulawesiTengah;
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Panitera Pengganti)- SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Komputer, Register Induk Perkara Tipikor, Buku-bukureferensi, Jaringan internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Tindak
Pidana Korupsi Banding tidak akan terlaksana.2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai
peraturan hukum yang berlaku
Register Induk Perkara Tipikor
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafTpk
PanmudTpk
PP Panitera /Wakil Panitera
MajelisHakim
KPT /WakilKPT
Bag TUdan RT
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Staf menerima berkas perkaraterlah diputus dan salinannyadari Panitera Pengganti yangditandatangani oleh majelishakim untuk diminutasi
- Berkasperkara- Buku Bantu
Minutasi- Alat Tulis
Kantor (ATK)
1Hari
Diterimanyaberkasperkara yangtelah selesaidiminutasioleh PaniteraPengganti
2 Memeriksa dan MengecekKelengkapan Berkas yangtelah diputus
- Berkasperkara
- SalinanPutusan
- CD softcopy
1hari
Berkasperkara telahlengkap
3 Mencatat Putusan PengadilanTinggi ke Buku register Indukperkara Tipikor
- Berkasperkara- Alat Tulis
Kantor(ATK)- Buku
register
4hari
TercatatnyaPutusanHakimPengadilanTinggikedalam BukuRegister
4 Membuat surat pengantarpengiriman berkas dan salinanputusan ke PN pengaju yangditandatangani Panitera
- SuratPengantar
- BerkasPerkara
- Komputer
1hari
SuratPengantarditandatangani
5 Menyerahkan berkas perkarake Sub Bagian Tata Usahadan Rumah TanggaDisertai surat pengantar yangtelah diberi nomor surat keluaruntuk pengiriman ke PNPengaju. Mengisi Minutasipada Aplikasi SIPP
- SuratPengantarPengirimanBerkas
- BerkasPerkaraBundel A
- BukuEkspedisiBerkas Keluar
1hari
Dikirimnyaberkasperkara kePengadilanNegeri
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053
Fax : (0451) 425053Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21-U/ 5 /APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP MINUTASI SAMPAI PENGIRIMAN BERKAS
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 2 | 2
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053
Fax : (0451) 425053Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 6 /APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYERAHAN BERKAS KE PANITERAAN HUKUM
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat)Lingkungan Peradilan;
5. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam EmpatLingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Pidana Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012tentang Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoringdan evaluasi terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilanyang berada dibawahnya.
9. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
10. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi SulawesiTengah;
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Kepaniteraan Hukum Komputer, Register Induk Perkara Tipikor, Buku-bukureferensi, Jaringan internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Tindak
Pidana Korupsi Banding tidak akan terlaksana.2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai
peraturan hukum yang berlaku
Register Induk Perkara Tipikor
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafTpk
PanmudTpk
PP Panitera /Wakil Panitera
MajelisHakim
KPT /WakilKPT
PANHUK
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Melakukan PengecekanBerkas Perkara putus DalamBuku Pembantu Tipikor
- Alat TulisKantor (ATK)
- Buku BantuPerkara TindakPidana KorupsiBanding
1hari
Data PerkaraTipikor Putus
2 Mengarsipkan Berkas Perkarayang sudah putus (Bundel B)dan putusan PT dalam RuangArsip Tipikor
- BerkasPerkaraTindak PidanaKorupsi
- Alat TulisKantor (ATK)
1hari
Pengarsipanberkasperkara
3 Menyerahkan seluruh berkasperkara yang sudah putus danyang telah BHT kekepaniteraan Hukum
- Berkas PerkaraTindak PidanaKorupsi
- Alat TulisKantor (ATK)
- Buku BantuPerkara TindakPidana KorupsiBanding
- Buku EkspedisiPenyerahanBerkas PerkaraKeKepaniteraanHukum
1Hari
Tersedianyaberkas perkarayang sudahBHT diKepaniteraanHukum
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu 94117Sulawesi Tengah
Telp.: (0451) 424784Fax : (0451) 425053
Email : pt_palu@yahoo.comWebsite : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 7 /APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 27 KUHAP (TAHAP I DAN II)
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Khususnya pasal 29 ayat (1a,b),
(2) dan (3b,c);2. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Khususnya pasal 27 ayat (1), (2);3. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi ;4. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;5. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ;
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHAP (Tahap I Dan II)- SOP Penerimaan sampai Penyerahan Berkas ke Majelis Hakim- SOP Surat Masuk dan Surat Keluar
Komputer, Register Induk Perkara Tipikor, Buku-bukureferensi, Jaringan internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Tindak
Pidana Korupsi Banding tidak akan terlaksana.2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai
peraturan hukum yang berlaku
Register Penahanan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafTpk
PanmudTpk
PP Panitera /Wakil Panitera
MajelisHakim
KPT /WakilKPT
BAG TUdan RT
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1
.
Menerima LaporanPermohonan Banding dariPengadilan Negeri yangtelah didisposisi olehKPT/WKPT, Panitera danmencatat ke Buku Agendasurat masuk
- BukuAgendasurat masukAlat TulisKantor (ATK)
1Hari
TerdatanyastatusPenahananyang hampirberakhir
2 Membuat penetapanperpanjangan penahanansesuai dengan disposisiselanjutnya di paraf olehPanmud dan Panitera
- penetapanperpanjanganpenahanan- Alat Tulis
Kantor(ATK)- Komputer
1Hari
SuratPenetapanPenahanantelah di paraf
3 Menyerahkan Penetapanuntuk ditandatangani olehKPT / WKPT
- penetapanperpanjanganpenahanan
1Hari
SuratPenetapanPenahanantelah ditandatangani
4 Membuat Surat Pengantaryang diTandatangani olehPanitera/Wapan.
- SuratPengantar- Alat Tulis
Kantor(ATK)- Komputer
1Hari
SuratPengantarditandatangani
5 Mengirimkan PenetapanMelalui Bagian Tata Usahadan Rumah Tangga. Disertaisurat pengantar yang telahdiberi nomor surat keluaruntuk pengiriman ke PNPengaju. Mengisi Penahananpada Aplikasi SIPP danmencatat di buku registerpenahanan
- SuratPengantar
- SuratPenahanan
- BukuEkspedisiSuratKeluar
- BukuRegisterPenahanan
- Komputer
1Hari
Dikirimnyapenetapanperpanjanganpenahanan
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu 94117Sulawesi Tengah
Telp.: (0451) 424784Fax : (0451) 425053
Email : pt_palu@yahoo.comWebsite : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 8 /APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah
SOP PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 29 KUHAP (TAHAP I DAN II)
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Khususnya pasal 29 ayat (1a,b),
(2) dan (3b,c);2. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Khususnya pasal 27 ayat (1), (2);3. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi ;4. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;5. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ;
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Perpanjangan Penahanan Pasal 27 KUHAP (Tahap I Dan II)- SOP Penerimaan sampai Penyerahan Berkas ke Majelis Hakim- SOP Surat Masuk dan Surat Keluar
Komputer, Register Induk Perkara Tipikor, Buku-bukureferensi, Jaringan internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Tindak
Pidana Korupsi Banding tidak akan terlaksana.2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturan
hukum yang berlaku
Register Penahanan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafTpk
PanmudTpk
PP Panitera /Wakil Panitera
MajelisHakim
KPT /WakilKPT
BAG TUdan RT
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1
.
Menerima PermohonanPerpanjangan Penahanandari Pengadilan Negeri yangtelah didisposisi olehKPT/WKPT, Panitera danmencatat ke Buku Agendasurat masuk
- BukuAgendasurat masukAlat TulisKantor (ATK)
1Hari
TerdatanyastatusPenahananyang hampirberakhir
2 Membuat penetapanperpanjangan penahanansesuai dengan disposisiselanjutnya di paraf olehPanmud dan Panitera
- penetapanperpanjanganpenahanan- Alat Tulis
Kantor(ATK)- Komputer
1Hari
SuratPenetapanPenahanantelah di paraf
3 Menyerahkan Penetapanuntuk ditandatangani olehKPT / WKPT
- penetapanperpanjanganpenahanan
1Hari
SuratPenetapanPenahanantelah ditandatangani
4 Membuat Surat Pengantaryang diTandatangani olehPanitera/Wapan.
- SuratPengantar- Alat Tulis
Kantor(ATK)- Komputer
1Hari
SuratPengantarditandatangani
5 Mengirimkan PenetapanMelalui Bagian Tata Usahadan Rumah Tangga. Disertaisurat pengantar yang telahdiberi nomor surat keluaruntuk pengiriman ke PNPengaju. Mengisi Penahananpada Aplikasi SIPP danmencatat di buku registerpenahanan
- SuratPengantar
- SuratPenahanan
- BukuEkspedisiSuratKeluar
- BukuRegisterPenahanan
- Komputer
1Hari
Dikirimnyapenetapanperpanjanganpenahanan
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053
Fax : (0451) 425053Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 9 /APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN PENGADILAN TINGGI KE MAHKAMAH AGUNG RI
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1.UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dirubah
pertama dengan Undang-undang RI No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009
2.UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP KUHAP Khususnya pasal 29ayat (1a,b), (2) dan (3b,c);
3.Persekma No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOPdilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
4.PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- Sop Perpanjangan Penahanan Dan Penahanan komputer, Buku Register, KUHAP
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Tindak
Pidana Korupsi Banding tidak akan terlaksana.2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturan
hukum yang berlaku
Register Penahanan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafTpk
PanmudTpk
PP Panitera /Wakil
Panitera
MajelisHakim
KPT /WakilKPT
BAG TUdan RT
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima Resume dariMajelis Hakim
Resume dariHakim
1Hari
Tanda TerimaResume
2 Membuat surat permohonanke MARI sesuai denganResume selanjutnya diberiparaf oleh Panmud danPanitera
- Berkas perkara- Resume
Perkara- Komputer /
Laptop- Printer
2Hari
SuratPermohonanPenetapanperpanjanganPenahananMARI
3 Mengajukan SuratPermohonan PerpanjanganPenahanan untukditandatangani olehKPT/WKPT
- SuratPermohonanPenetapanperpanjanganPenahananMARI
1Hari
SuratPermohonanditandatangani
4 Menyerahkan SuratPermohonan PerpanjanganPenahan tersebut ke SubBagian Tata usaha danrumah tangga untuk diberinomor dan di kirim ke MARIpihak terkait
- SuratPermohonanPenetapanperpanjanganPenahananMARI- Buku Ekspedisi
Surat Keluar
1Hari
Tanda TerimaPengirimanSurat keBagian Tatausaha danrumah tangga
5 Mengarsipkan arsip suratperpanjangan yang telahdikirimkan
- SuratPermohonanPenetapanperpanjanganPenahananMARI
1Hari
PengisianRegister danArsip Surat
Tidak
Ya
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053
Fax : (0451) 425053Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/ 10 /APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Khususnya pasal 29 ayat (1a,b),
(2) dan (3b,c);2. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Khususnya pasal 27 ayat (1), (2);3. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi;4. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;5. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ;
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/Laptop, Printer, bukuAgenda Surat Masuk dan Surat Keluar
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Asas Peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan tidak akan terlaksana.2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturan
hukum yang berlaku
Administrasi Persuratan Kepaniteraan Tindak PidanaKorupsi
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafTpk
PanmudTpk
PP Panitera /Wakil Panitera
MajelisHakim
KPT /WakilKPT
BAG TUdan RT
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Panmud Pidana menerimasurat-surat yang telah didisposisi oleh KPT/WKPTPanitera / Wakil Panitera utkkemudian ditelaah dan didisposisi untuk ditindaklanjuti, kemudian di registerke dlm Buku Agenda SuratMasuk
- Disposisisurat masuk
- BukuAgendaSurat Masuk
- Alat TulisKantor (ATK)
1Hari
DiterimanyadisposisiSurat masukpadaKepaniteraanTindak PidanaKorupsi
2 Apabila surat berhubungandgn perkara, diserahkan keKetua Majelis Hakim
-MemoriBanding/KontraMemoriBanding- BukuEkpedisiSurat keMajelisHakim
1Hari
DiterimanyaMemoriBanding /Kontra MemoriBanding olehMajelis Hakim
3 Apabila surat perlu ditindaklanjuti, maka dibuatkan suratjawaban di paraf olehPanmud, Panitera/Wapanditandatangani oleh KPT.
- Konsepsurat keluar
- Disposisisurat masuk
- Data dukungyangdiperlukanuntukmembalassurat
1Hari
Surat Jawabanyang telahditandatangani
4 Surat yang telah diberi nomorsurat keluar dikirim melaluiBagian Tata Usaha danRumah Tangga
- Surat keluar- Data dukung
yangdilampirkan
- Bukuekspedisi
1Hari
Terkirimnyasurat
5 Mencatat surat yang telahdikirim ke dalam registersurat keluar danmengarsipkan salinan suratke dalam arsip surat keluar
- SalinanSurat
- Bukuagendasurat keluar
1Hari
Surat tercatatdalam bukuagenda SuratKeluar
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053
Fax : (0451) 425053Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id
Nomor Dokumen W21.U/11/APM-DP/SOP/TPK/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 20 Februari 2018
Revisi Ke 3
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PEMBUATAN LAPORAN
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP2. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Pidana Umum;
3. Persekma nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP diLingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya
4. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Kepaniteraan Hukum Komputer, Jaringan internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Tindak
Pidana Korupsi Banding tidak akan terlaksana.2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturan
hukum yang berlaku
Buku Register Induk Perkara Tipikor dan Buku LaporPutus
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafTpk
PanmudTpk
PP Panitera /Wakil Panitera
MajelisHakim
KPT /WakilKPT
PANHUKUM
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Mengecek perkara yangputus dalam buku registerdan Buku Laporan Putusperkara Tipikor
- BukuRegisterTipikor
- BukuLaporanPutus
1Hari
Tersedianyadata laporan
2 Membuat Laporan Bulanan Data LaporanBulanan
1Hari
Tersedianyadata laporan
3 Laporan dan Kalenderpersidangan di tandatanganioleh Panmud dan KetuaMajelis Hakim
- Laporan- Kalender
persidangan
1Hari
Laporan danKalenderpersidangansudahditandatangani
4 Berkas Laporan danKalender Persidangandiarsipkan
- Laporan- Kalender
Persidangan
1Hari
Pengarsipan
Tidak
Ya
TidakYa