Post on 22-Oct-2021
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019 - 2023
DINAS KEHUTANANPROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019
I-1Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Provinsi Sumatera Utara memiliki wilayah seluas 181.860,65 km² termasuk di dalamnya
wilayah perairan dan luas wilayah administrasinya berkisar 7.298.123 Ha dengan jumlah
penduduk sebanyak 14.102.911 jiwa (BPS, 2016). Secara geografis Provinsi Sumatera Utara
terletak pada posisi 0° - 4° Lintang Utara dan 96°-100° Bujur Timur. Provinsi Sumatera Utara
terbagi ke dalam 33 pemerintahan daerah yaitu 25 kabupaten dan 8 kota.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014 tentang
Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 1076 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017
tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s/d Tahun 2016,
disebutkan bahwa luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah
± 3.010.160,89 Ha atau ± 41,25% dari total luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara.
Kawasan Hutan tersebut dengan fungsi Hutan Konservasi seluas ± 424.476,01 Ha; Hutan
Lindung seluas ± 1.197.174,58 Ha; Hutan Produksi Terbatas seluas ± 634.521,04 Ha, Hutan
Produksi Tetap seluas ± 675.345,69 dan Hutan Produksi Konversi seluas ± 78.643,58 Ha.
Kabupaten/kota mempunyai persentase luas kawasan hutan yang berbeda-beda, tiga
kabupaten/kota yang memiliki persentase luas kawasan hutan tertinggi dibandingkan dengan
total luas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Madina sebesar
± 10,16 %, diikuti Kabupaten Palas dan Paluta sebesar ± 8,3%, serta Kabupaten Tapanuli
Selatan - Paluta – Padang Sidempuan sebesar ± 4,2% dan kabupaten/kota yang memiliki
persentase luas kawasan hutan terendah adalah Kabupaten Batubara sebesar ± 0,13%, diikuti
Kabupaten Serdang Bedagai sebesar ± 0,32%. Sementara disisi lain terdapat lima kota yang
tidak memiliki kawasan hutan meliputi Kota Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi,
Binjai dan Medan. Adapun Sejarah Penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara
adalah :
1. Kawasan hutan Register (Penunjukan zaman Belanda) seluas ± 2.121.500, 02 Ha
2. Kawasan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) sesuai SK. Menteri Pertanian No:
923/Kpts/Um/12/1982 Tahun 1982 seluas ± 3.780.132,02 Ha.
3. Padu serasi TGHK dan RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 1997 seluas ± 3.867.761 Ha
4. RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018 sesuai dengan Perda No.7 Tahun 2003
seluas ± 3.679.338,48 Ha;
5. Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai Keputusan Menhut No.
SK.44/Menhut-II/2005 seluas ±3.742.120 Ha;
I-2Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
6. Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014
tanggal 24 Juni 2014 seluas : 3.055.795 Ha;
7. Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Keputusan Menteri lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor 1076 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret
2017 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s/d
Tahun 2016, seluas : ± 3.010.492,54 Ha.
Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan
atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
pada masa yang akan datang. Secara substansi, keberadaan Renstra OPD dengan dokumen
perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan
jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang
lebih pendek.
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) tahun 2018 – 2023 berangkat
dan disusun dari sebuah proses penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Sumatera Utara dan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra
dan RPJMD periode 2013 - 2018.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum Rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :
1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3419);
2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501;
3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); `
4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299);
I-3Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi
Hutan
13) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai
14) Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun
2004 tentang Perlindungan Hutan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5056);
15) Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4696);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4623);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
I-4Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
23) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 60/ Menhut-II0/ 2014 tentang Kriteria dan
Klasifikasi DAS;
24) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 61/ Menhut-II0/ 2014 tentang Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan DAS;
25) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 89/ Menlhk – Setjen
/KUM.1/ II/ 2016 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan dalam rangka Rehabilitasi DAS;
26) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
27) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang
Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
28) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan
Perbenihan Tanaman Hutan;
29) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.28/Menhut-II/2010 tentang Pengawasan
Peredaran Benih Tanaman Hutan;
30) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.29/Menhut-II/2013 tentang Pendampingan
Kegiatan Pembangunan Kehutanan;
31) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.79/Menhut-II/2014 tentang Penyusunan
Programa Penyuluhan Kehutanan;
I-5Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
32) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.77/
MENLHK.SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan
Kehutanan;
33) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.83/
MENLHK.SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
34) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :
P.89/MENLHK.SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan;
35) Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 Tentang Pedoman
Penyusunan Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan
Hutan Kemasyarakatan dan Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat;
36) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39 / Menlhk – Setjen /
2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2015 – 2019;
37) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan
Hutan Provinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 1076 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret
2017 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s/d
Tahun 2016;
38) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Pengelolaan DAS Terpadu Provinsi Sumatera Utara;
39) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
40) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
41) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
42) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
43) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun
2019-2023;
44) Pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Rencana Pengelolaan
Hutan Jangka Panjang pada Unit Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan pada UPT
Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I s/d XVI di Provinsi Sumatera Utara;
I-6Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
45) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan
Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
46) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019-2023 ini adalah :
1) Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun berbagai
kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang
berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
2) Kerangka dasar bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan daerah;
3) Memudahkan aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tujuan
dengan cara menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara atas pelaksanaa program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur dan
bertanggung jawab.
Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :
1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan
penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
2) Tersusunnya rencana program dan kegiatan yang berbasis pengendalian, monitoring dan
evaluasi, yang berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan;
3) Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan visi, misi, tujuan
dan strategi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan.
1.4 Sistematika Penyajian
BAB I. PENDAHULUAN, merupakan penjelasan secara garis besar dari materi Renstra.
bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan tujuan
serta Sistematika Renstra Tahun 2019-2023.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN, bagian ini memuat informasi
tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan
capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra
Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas
I-7Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan
dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini .
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KEHUTANAN, bab ini
menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
PD, Telaahan arah kebijakan pembangunan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
dan hasil pencapaian Renstra periode sebelumnya, Telaahan Rencana Tata Ruang dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, bab ini menyajikan Pada bagian ini dikemukakan
rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator
kinerjanya.
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, bab ini menyajikan Pada bagian ini
dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah
dalam lima tahun mendatang.
BAB. VI . RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, pada bagian ini menguraikan rencana
program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEHUTANAN, pada bab
ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD
BAB VIII.PENUTUP
II-1Renstra Dinas Kehutanan 2019 -2023
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan unsur Pelaksana Otonomi
Daerah Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah
dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu, kedudukan
Dinas Kehutanan sebagai wakil Pemerintah urusan kehutanan untuk melakukan koordinasi
pelaksanaan pembangunan di bidang kehutanan di provinsi, baik dalam penyusunan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 pasal 3 huruf d.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur No. 38 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan
Gubernur No. 48 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, maka Dinas Kehutanan menyelenggarakan tugas dan
fungsi sebagai berikut :
2.1.1 Tugas
Dinas Kehutanan melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi,
dibidang penatagunaan hutan, pengusahaan hutan, rehabilitasi hutan lahan dan
perlindungan hutan serta tugas-tugas dekosentrasi dan pembantuan.
2.1.2 Fungsi
Untuk melaksanakan tugas, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pengelolaan hutan konservasi sumber daya
hayati dan ekosistem, Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan
masyarakat di bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan
kehutanan sesuai dengan lingkupnya;
b. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengelolaan hutan konservasi sumber daya
hayati dan ekosistem, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan
pemberdayaanmasyarakat di bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai
dan pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Penyelenggaraan administrasi pengolahan hutan konservasi sumber daya hayati dan
ekosistem, Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di
bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan kehutanan
sesuai dengan lingkup tugasnya;
II-2Renstra Dinas Kehutanan 2019 -2023
d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan
fungsinya.
2.1.3 Struktur Organisasi
Susunan Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas mendukung dan membantu Gubernur dalam
pelaksanaan perumusan dan penetapan pembinaan, pengkoordinasian dan
memimpin pengendalian administrasi umum, Penatagunaan Hutan, Pengusahaan
Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan Hutan dan pengelolaan
pembinaan Unit pelaksana Teknis menyelenggarakan tugas :
1) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin
lingkup Dinas;
2) Menyelenggarakan dan memimpin, membina, mensinkronisasi,
mengendalikan tugas dan fungsi dinas;
3) Menyelenggarakan penetapan beban kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai
dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
4) Menyelenggarakan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada
kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
5) Menyelenggarakan pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada
kesatuan pengelolaan hutan konservasi ( KPHK);
6) Menyelenggarakan pemanfaatan hutan di Kawasan hutan produksi dan hutan
lindung yang meliputi pemanfaatan Kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan,
pemungutan hasil hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan kecuali
pemanfaatan penyimpanan dan / atau penyerapan karbon;
7) Menyelenggarakan rehabilitasi di luar Kawasan hutan negara;
8) Menyelenggarakan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
9) Menyelenggarakan pengolahan hasil hutan bukan kayu;
10) Menyelenggarakan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi ∠6.000 m3 / tahun;
11) Menyelenggarakan pengelolaan Kawasan hutan dengan tujuan khusus
(KHDTK) untuk kepentingan religi;
12) Menyelenggarakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari
Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas daerah Kabupaten / Kota;
13) Menyelenggarakan perlindungan tumbuhan, dan satwa liar yang tidak
dilindungi dan / atau tidak masuk dalam lampiran Appendix CITES;
II-3Renstra Dinas Kehutanan 2019 -2023
14) Menyelenggarakan pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan
daerah penyangga Kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam;
15) Menyelenggarakan program perhutanan social;
16) Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kehutanan;
17) Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
18) Menyelenggarakan pengelolaan DAS lintas daerah Kabupaten / Kota dan
dalam Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu ) provinsi;
19) Menyelenggarakan saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai kehutanan
sebagai bahan penetapan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah;
20) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
keputusan kebijakan;
21) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi / Lembaga
terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
22) Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas – tugas teknis serta
evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, penatagunaan hutan,
pengusahaan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan hutan;
23) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan di bidang kehutanan;
24) Menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina unit pelaksana teknis
dinas;
25) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
26) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
b. Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan,
mengkoordinasikan kegiatan pembinaan administrasi umum, kepegawaian,
pengelolaan Keuangan dan perencanaan program serta pengkoordinasian seluruh
kegiatan bidang-bidang.Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum
2) Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian
dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
3) Pengkoordinasian, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan
tahunan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
II-4Renstra Dinas Kehutanan 2019 -2023
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan
fungsinya
5) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan
fungsinya
6) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
c. Bidang Penatagunaan Hutan
Kepala Bidang Penatagunaan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
melaksanakan sebagian tugas dinas dalam Inventarisasi, Pengukuran, Perpetaan,
Penatagunaan Hutan.Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Inventarisasi
dan Penatagunaan Hutan menyelenggarakan fungsi-fungsi :
1) Penyusunan dan Penyempurnaan pedoman pelaksanaan inventarisasi
sumberdaya hutan, pengukuran dan perpetaan kehutanan, penatagunaan hutan
yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan
pengendalian atas pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan, pengukuran
dan perpetaan kehutanan
3) Penyelenggara pemberian pertimbangan teknis penataan batas dan
pengukuhan kawasan hutan, rencana pembentukan Kesatuan Pengelolaan
Hutan, pinjam pakai, perubahan fungsi dan status hutan serta Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten yang menjadi kewenangan Provinsi
4) Penyelenggaraan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan
Sistem Informasi Kehutanan
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan
fungsinya
6) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan
fungsinya
7) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Inventarisasi dan
Penatagunaan Hutan dibantu oleh :
a. Kepala Seksi Inventarisasi dan Jasa Lingkungan
b. Kepala Seksi Pengukuran dan Perpetaan Hutan
II-5Renstra Dinas Kehutanan 2019 -2023
c. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Hutan
d. Bidang Pengusahaan Hutan
Kepala Bidang Pengusahaan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pemanfaatan hutan alam, hutan
tanaman, iuran hasil hutan, peredaran hasil hutan dan pengolahan hasil hutan.
Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan
menyelenggarakan fungsi-fungsi :
1) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Pengusahaan
Hutan;
2) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup
Bidang Pengusahaan Hutan;
3) Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan
dan pengendalian atas pemanfaatan hasil hutan alam, hutan tanaman, iuran
hasil hutan, peredaran hasil hutan dan pengolahan hasil hutan;
4) Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian
dan pengawasan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan
produksi;
5) Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian
dan pengawasan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung;
6) Penyelengaraan penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan
bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha
pemanfaatan hutan dan izin pemanfaatan kayu (IPK);
7) Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan
pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil
hutan dan tertib peredaran hasil hutan;
8) Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan pengawasan dan
pengendalian industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu, izin usaha dan
izin perluasan industri primer hasil hutan kayu / bukan kayu;
9) Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan pedoman pelaksanaan
pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman, iuran hasil hutan, pengelolaan
hasil hutan, peredaran hasil hutan yang menjadi kewenangan provinsi;
10) Penyelenggaraan pembinaan dan monitoring, supervisi, konsultasi,
koordinasi, sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan
pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman, iuran hasil hutan, pengolahan
hasil hutan, peredaran hasil htuan yang menjadi kewenangan provinsi;
11) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsi;
II-6Renstra Dinas Kehutanan 2019 -2023
12) Penyelenggaraan pelaksanaan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
13) Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan
dibantu oleh :
a. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Alam
b. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman
c. Kepala Seksi Iuran, Peredaran dan Industri Hasil Hutan
e. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam perbenihan dan aneka guna
hutan, reboisasi dan perhutanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya,
Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi-fungsi :
1. Pelaksanaan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Rehabilitasi Hutan dan
Lahan;
2. pelaksanaan arahan, bimbingan kepada pejabat stuktural pada lingkup Bidang
Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;
3. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan
pengendalian atas perhutanan sosial dan kemitraan, penyuluhan dan
perbenihan, rehabilitasi hutan dan lahan serta pengelolaan daerah aliran sungai
(DAS).
4. pelaksanaan penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi
dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum
pengelolaan DAS dan sistem informasi pengelolaan DAS;
5. pelaksanaan penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi
dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove
dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah
dan air di luar kawasan hutan Negara;
6. pelaksanaan penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi
dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman
hutan;
7. pelaksanaan penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi
dalam pelaksanaan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan,
sarana dan prasarana penyuluhan di bidang kehutanan;
II-7Renstra Dinas Kehutanan 2019 -2023
8. pelaksanaan penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi
dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan
kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan;
9. pelaksanaan penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi
dalam pelaksanaan dan pengembangan program perhutanan sosial meliputi dari
hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan;
10. pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan pedoman pelaksanaan perhutanan
sosial dan kemitraan, penyuluhan dan perbenihan, rehabilitasi hutan dan lahan
serta pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
11. pelaksanaan pembinaan, supervisi, konsultasi, koordinasi, sosialisasi, evaluasi,
pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perhutanan sosial dan
kemitraan, penyuluhan dan perbenihan, rehabilitasi hutan dan lahan serta
pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
12. pelaksanaan pembinaan terhadap kader pecinta alam, kelompok tani/nelayan,
asosiasi perbenihan dan Saka Wana Bhakti.
13. pelaksanaan pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya;
14. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada kepala dinas, sesuai Standart yang ditetapkan.
15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan
fungsinya;
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan
dibantu oleh:
a) Seksi Penyuluhan dan Perbenihan
b) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
c) Seksi Perhutanan Sosial dan Kemitraan
f. Bidang Perlindungan Hutan
Kepala Bidang perlindungan hutan mempunyai tugas membantu kepala dinas
melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengamanan hutan, pengendalian
kebakaran hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam, dan penegakan hukum
bidang kehutanan.Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perlindungan
Hutan menyelenggarakan fungsi-fungsi :
1. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Perlindungan Hutan;
2. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat stuktural pada lingkup Bidang
Perlindungan Hutan ;
II-8Renstra Dinas Kehutanan 2019 -2023
3. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan
pengendalian atas pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan,
konservasi sumber daya alam, dan penegakan hukum bidang kehutanan
4. Penyelenggaraan penyusunan/ penyempurnaan pedoman pelaksanaan pengamanan
hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam,
dan penegakan hukum bidang kehutanan;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum,
dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
6. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan,
pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari Tahura lintas daerah kabupaten/ kota
sesuai rencana pengelolaan Tahura;
7. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan dan
pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan atau satwa liar yang tidak
dilindungi / tidak masuk masuk lampiran (Appendix) CITES;
8. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan
kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam
dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan
kawasan bernilai ekosistem penting;
9. Penyelenggaraan pengamanan hutan dan hasil hutan, pengendalian kebakaran
hutan, dan gangguan keamanan lainnya yang menjadi kewenangan provinsi;
10. Penyelenggaraan pembinaan, supervisi, konsultasi, koordinasi, sosialisasi, evaluasi
dan pengendalian atas pelaksanaan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran
hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam, dan penegakan hukum bidang
kehutanan;
11. Penyelenggaraan pemberian pertimbangan teknis/ pengesahan rencana-rencana
pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi;
12. Penyelenggaraan pemberian fasilitas, bimbingan dan pengawasan perlindungan
hutan yang menjadi kewenangan provinsi;
13. Penyelenggaraan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan atas tuntutan pidana,
perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di bidang kehutanan;
14. Penyelenggaraanpembinaan,
pengendaliandanpengawasanpenyidikpegawaiNegerisipil (PPNS);
15. Penyelenggaraaan konsultasi hukum dengan instansi/lembaga yang terkait dalam
rangka penegakan hukum di bidang kehutanan;
16. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan
fungsinya;
17. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas sesuai
bidang tugas dan fungsinya;
II-9Renstra Dinas Kehutanan 2019 -2023
18. Penyelengaraan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya Kepada Kepala dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perlindungan Hutan dibantu
oleh:
a. Kepala Seksi Pengamanan Hutan
b. Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
c. Kepala Seksi Penegakan Hukum
g. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I s/d XVI yang
memiliki 33 Unit KPH baik fungsi Lindung maupun Produksi
Kepala UPT KPH Wilayah I s/d XVI menyelenggarakan fungsi-fungsi :
1) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan;
2) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Kesatuan
Pengelolaan Hutan;
3) Penyelenggaraan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan penataan hutan di
wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan ;
4) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan perencanaan dan tata hutan, pemanfaatan dan
penggunaan hutan, perlindungan dan pengamanan serta pengendalian kebakaran
hutan dan lahan, rehabilitasi hutan dan lahan dengan instansi terkait di wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan;
5) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan di wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan;
6) Penyelenggaraan perlindungan hutan dan penegakan hukum serta konservasi sumber
daya alam di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
7) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan;
8) Penyelenggaraan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan;
9) Penyelenggaraan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan
hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
10) Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
11) penyelenggaraan investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di
Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
12) pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
13) pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, serta
pelaksanaan program perhutanan sosial pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
II-10Renstra Dinas Kehutanan 2019 -2023
14) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan
hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan;
15) pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan;
16) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan
fungsinya;
17) Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya;
18) Penyelenggaraan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan;
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT KPH Wilayah I s/d XVI dibantu
oleh:
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat
c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
h. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan TAHURA Bukit Barisan
Kepala UPT Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Barisan (TAHURA BB) mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas dalam mengelola Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi-fungsi :
1) Penyelenggara administrasi dibidang Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian.
perlengkapan dan rumah tangga, yang menjadi kewenangan UPTD Pengelola
Tahura BB
2) Penyelenggara perlindungan dan pengamanan Tahura Bukit Barisan.
3) Pelaksana rehabilitasi Tahura Bukit Barisan
4) Pelaksana inventarisasi potensi Tahura Bukit Barisan
5) Pelaksana pemanfaatan Tahura Bukit Barisan
6) Pelaksana pemungutan retribusi ijin usaha pemanfaatan padaTahura Bukit Barisan
7) Pelaksana penyusunan rencana dan bahan pengesahan rencana pengelolaan,
penataan zonasi dan pengelolaan Tahura Bukit Barisan yang menjadi kewenangan
provinsi
8) Penyiapan bahan pertimbangan pemberian perijinan pengusahaan pariwisata alam,
kerjasama kolaborasi dan perijinan lainnya di Tahura Bukit Barisan yang menjadi
kewenangan provinsi
9) Penyelenggara proses yustisia terhadap pelaku tindak pelanggaran di Tahura Bukit
Barisan
10) Penyelenggara pemungutan retribusi jasa usaha di Tahura Bukit Barisan
11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan
fungsinya
II-11Renstra Dinas Kehutanan 2019 -2023
12) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan
fungsinya
13) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada
Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT Pengelola Taman Hutan Raya
Bukit Barisan (Tahura BB), dibantu oleh :
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
c. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam
II-12Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Gambar 2.1STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUBBAG UMUM&KEPEGAWAIAN
SUBBAG PROGRAM,AKUNTABILITAS &INFORMASI
PUBLIK
SUBBAGKEUANGAN
BIDANGPENATAGUNAANHUTAN BIDANG
PENGUSAHAAN HUTANBIDANG REHABILITASI
HUTAN DAN LAHANBIDANG
PERLINDUNGAN HUTAN
SEKSI INVENTARISASI DAN JASALINGKUNGAN
SEKSI PENGUKURAN DANPERPETAAN HUTAN
SEKSI PENATAGUNAAN HUTAN
SEKSIPEMANFAATAN HUTAN ALAM
SEKSIPEMANFAATAN HUTAN TANAMAN
SEKSIIURAN, PEREDARAN DAN INDUSTRI
HASIL HUTAN
SEKSI PENYULUHAN DANPERBENIHAN
SEKSI REHABILITASI HUTAN DANPENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI
SEKSI PERHUTANAN SOSIAL DANKEMITRAAN
SEKSI PENGAMANAN HUTAN
SEKSI PELESTARIAN HUTAN
SEKSI PELESTARIANHUTAN
SEKSI PEMANFAATANJASA LINGKUNGAN
UPT PENGELOLAAN TAMANHUTAN RAYA BUKIT BARISAN
BUKIT BARISAN
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTANWILAYAH I s/d XVI
KOORDINATORJABATAN
FUNGSIONAL
II-13Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Gambar 2.3STRUKTUR ORGANISASI
UPT KPH WILAYAH I S/D XVI
KEPALA UPT
SUBBAGTATA USAHA
SeksiPerencanaan dan
Pemanfaatan Hutan
Seksi Perlindungan Hutandan Pemberdayaan
Masyarakat
II-14Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Gambar 2.4STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
KEPALA UPT
SUBBAGTATA USAHA
SEKSIPerencanaan dan
Pemanfaatan Hutan
SEKSIPerlindungan Hutan danKonservasi Sumber Daya
Alam
II-16Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
2.2 Sumber Daya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
menggunakan sumber daya yang ada terdiri dari :
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berjumlah 966 orang. Adapun komposisi
pegawai secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan secara rinci
pada table 2.1
Tabel 2.1
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Keterangan1. SD 7
2. SLTP/Sederajat 4
3. SLTA/Sederajat 433
4. Sarjana Muda (D-3) Kehutanan 1
5. Sarjana Muda (D-3) Umum 18
6. Strata 1 (S-1) Kehutanan 176
7. Strata 1 (S-1) Non Kehutanan 182
8. Strata 2 (S-2) 59Total 880
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishut Provsu, 2018
Sedangkan komposisi pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan pangkat/golongan ruang diuraikan pada Tabel 2.2
Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
No. Pangkat/Golongan Ruang Jumlah (orang) Keterangan
1. Golongan I 8
2. Golongan II 143
3. Golongan III 655
4. Golongan IV 74Total 880
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishut Provsu, 2018
Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang menduduki jabatan
struktural adalah sebanyak 89 orang. Adapun komposisi pegawai berdasarkan
jabatan structural dapat diuraikan pada Tabel 2.3
II-17Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Tabel 2.3
Data Pejabat Struktural Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
No. Jabatan Struktural Jumlah (orang) Keterangan
1. Eselon II 1
2. Eselon III 22 1 Org Pensiun
3. Eselon IV 66 5 Org PensiunTotal 89
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishut Provsu, 2018
Selanjutnya perkembangan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dari
tahun 2013-2017 dapat diuraikan pada Tabel 2.4 berikut :
Tabel 2.4
Perkembangan Pegawai dari Tahun 2013 - 2017Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
No. Uraian Jumlah
1 2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah Pegawai 473 447 449 422 966
2. Kualifikasi Menurut Pendidkan
SD 6 6 4 4 4
SLTP 24 21 24 21 16
SLTA 299 284 276 254 507
D-1 0 0 0 0 0
D-2 0 0 0 0 0
D-3 17 17 17 17 21
S1 101 94 101 100 355
S2 26 25 27 26 63
S3 0 0 0 0 0
3. Kualifikasi Menurut Golongan
I 6 6 8 8 11
II 126 107 74 71 176
III 328 316 342 318 704
IV 13 18 25 25 75
4. Kualifikasi Menurut Jabatan
II 1 1 1 1 1
III 13 13 13 13 22
IV 39 39 39 39 66Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishut Provsu, 2018
II-18Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
2.2.2 Aset Yang dikelola
Selain sumber daya manusia, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ditunjang oleh sarana dan prasarana berupa
asset yang perlu dikelola dan dipelihara. Sarana dan prasarana tersebut antara lain
bangunan kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor
serta sarana dan prasarana pendukung lainnya dengan total nilai asset sebesar
Rp.136.420.859.170,- .Adapun rincian asset yang dikelola Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 2.5berikut :
Tabel 2.5REKAPITULASI BARANG KE NERACA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARASAMPAI TAHUN BERJALAN 2018
KODENAMA BARANG
(BERDASARKAN BIDANG BARANG)NILAI
(RUPIAH)
1 Tanah 87.920.562.153,00
01.01 Tanah 87.920.562.153,00
2. Peralatan Dan Mesin 33.645.614.760,00
02.02 Alat Berat 299.498.000,00
02.03 Alat-alat Angkutan 15.338.821.468,00
02.04 Alat Bengkel Dan Alat Ukur 1.661.965.000,00
02.05 Alat Pertanian 47.838.925,00
02.06 Alat Kantor Dan Rumah Tangga 14.857.923.432,00
02.07. Alat Studio Dan alat komunikasi 1.401.928.935,00
02.09. Alat Laboratorium 24.739.000,00
02.10. Alat Persenjataan dan Keamanan 12.900.000,00
3 Gedung Dan Bangunan Gedung 25.450.319.006,00
03.11 Bangunan Gedung 24.723.076.006,00
03.12 Monumen 727.243.000,00
4 Jalan, Irigasi Dan Jaringan 1.679.175.000,00
04.13 Jalan dan Jembatan 1.383.325.000,00
04.14 Bngunan Air/ Irigasi 230.850.000,00
04.15 Instalasi 30.000.000,00
04.16 Jaringan 35.000.000,00
5 Aset Tetap Lainnya 1.444.177.500,00
05.17 Buku dan Perpustakaan 1.233.827.500,00
05.18 Barang Berscorak Kebudayaan 210.350.000,00
6 Aset Tetap Sebelum Penyusutan 150.139.848.419,00
6.1 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 41.749.291.565,00
6.2 Aset Tetap Setelah Penyusutan 108.390.556.854,00
7 Aset Lainnya 2.570.288.500,00
II-19Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
KODENAMA BARANG
(BERDASARKAN BIDANG BARANG)NILAI
(RUPIAH)
07.21 Aset Kondisi Rusak Berat 1.927.208.500,00
07.24 Aset Tidak Terwujud 643.080.000,00
07 Aset Lainnya Sebelum Amortisasi 2.570.288.500,00
Akumulasi Amortisasi 537.580.000,00
Aset Lainnya Setelah Amortisasi 2.032.708.500,00
JUMLAH ASET TETAP DAN ASET LAINNYA 110.423.265.354,00Sumber : Sub Bagian Keuangan Dishut Provsu, 2018
2.2.3. Kondisi Kelembagaan UPT Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Pembentukan KPH Provinsi Sumatera Utara Wilayah I – XVI dan TAHURA BB
NO
KPH WILAYAH /TAHURA BERDASARKANPERGUBSU NO 48 TAHUN
2017
UNIT KPH DENGANLUASAN
MENGACU SKMENLHK 1076
TAHUN 2016
KABUPATEN LUAS (Ha)
1 UPT. KPH WILAYAH ISTABAT
UNIT I LANGKAT ± 69.224,7
UNIT V DELI SERDANG ± 37.980,69
TOTAL ± 107.205,402 UPT. KPH WILAYAH II
PEMATANG SIANTARUNIT X BATU BARA ± 3.838,29
UNIT XII SIMALUNGUN ± 56.174,45
UNIT VI SIMALUNGUN ± 45.293,38
UNIT IX SERDANG BEDAGAI ± 9.689,25
TOTAL ± 114.995,383 UPT. KPH WILAYAH III
KISARANUNIT XIII ASAHAN ± 82.449,17UNIT III LABURA ± 50.945,39
TOTAL ± 133.394,564 UPT. KPH WILAYAH IV
BALIGEUNIT XIV TOBASA ± 54.940,82
UNIT XXI TAPUT ± 44.585,09
TOTAL ± 101.226,82
5 UPT. KPH WILAYAH VAEK KANOPAN
UNIT XXII TOBASA DANLABURA
± 97.587,51
UNIT XXIII TAPSEL DANPALUTA
± 64.701,34
UNIT VII LABUHAN BATU ± 31.910,19
TOTAL ± 194.199,046 UPT. KPH WILAYAH VI
SIPIROKUNIT XXVI TAPSEL DAN
PALUTA± 167.206,22
TOTAL ± 167.206,227 UPT. KPH WILAYAH VII UNIT XI LABUSEL ± 41.788,49
II-20Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
GUNUNG TUA UNIT XXXI PALAS DANPALUTA
± 249.202,09
TOTAL ± 290.990,588 UPT. KPH WILAYAH VIII
KOTANOPANUNIT XXX MADINA ± 152.639,17
TOTAL ± 152.639,179 UPT. KPH WILAYAH IX
PANYABUNGANUNIT XXIX MADINA ± 153.040,78
TOTAL ± 153.040,7810 UPT. KPH WILAYAH X
PADANGSIDIMPUANUNIT XXVIII TAPSEL DAN
PADANGSIDIMPUAN
± 125.734,39
TOTAL ± 125.734,3911 UPT. KPH WILAYAH XI
PANDANUNIT XXIV TAPUT ± 113.790,78
UNIT XXV TAPTENG DANTAPUT
± 63.971,37
UNIT XXVII TAPSEL DANPADANGSIDIMPUAN
± 37.786,77
TOTAL ± 216.779,5512 UPT. KPH WILAYAH XII
TARUTUNGUNIT XVI TAPTENG DAN
HUMBAHAS± 70.397,85
UNIT XX TAPTENG, TAPUTDAN HUMBAHAS
± 88.578,19
TOTAL ±158.976,0413 UPT. KPH WILAYAH XIII
DOLOK SANGGULUNIT XVII HUMBAHAS,
SAMOSIR, PAKPAKBHARAT DANDAIRI
± 86.321,75
UNIT XVIII HUMBAHAS,SAMOSIR, TOBASADAN TAPUT
± 49.025,01
UNIT XIX SAMOSIR ± 19.792,54
TOTAL ± 155.139,3014 UPT. KPH WILAYAH XIV
SIDIKALANGUNIT XV PAKPAK BHARAT ± 88.282,32
UNIT VIII DAIRI ± 48.822,01
TOTAL ± 137.769,0815 UPT. KPH WILAYAH XV
KABANJAHEUNIT II KARO ± 80.711,40
UNIT IV DAIRI ±42.614,20
TOTAL ± 122.962,6516 UPT. KPH WILAYAH XVI
GUNUNG SITOLIUNIT XXXII NIAS, NIAS UTARA,
NIAS BARAT, NIASSELATAN DANGUNUNG SITOLI
± 146.569,46
UNIT XXXIII NIAS SELATAN ± 109.655,00
II-21Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
TOTAL ± 259.608,07
Grand Total ±2.586.892,20
17UPT Pengelolaan TAHURABukit Barisan -
Karo, Langkat,Simalungun, dan DeliSerdang ± 36.654,-
Sumber Data :Bidang Penatagunaan Hutan
2.3Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
2.3.1. Perkembangan Luas Kawasan Hutan
Data luas kawasan hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 2.53Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Tahun 2006– 2015 (Ha)
TahunFungsi Hutan
Produksi Lindung Hutan KonsevasiHutan Produksi
Dikonversi
2006*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00
2007*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00
2008*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00
2009*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.002010*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00
2011*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00
2012*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00
2013*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00
2014**) 1.346.221.88 1.206.881.32 427.007.49 75.684.33
2015 1.346.221.88 1.206.881.32 427.007.49 75.684.33
2016 1.346.221.88 1.206.881.32 427.007.49 75.684.33
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara*) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005tentang Penujukan Kawasan Hutan
di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.**) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara
Dari tabel di atas menunjukkan adanya perubahan luas kawasan hutan pada fungsi hutan
yang berbeda sebagai akibat diterbitkannya SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.
579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara (menggantikan
SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang
Penujukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan tidak
berlaku lagi sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 47/P/Hum/2011 pada
tanggal 23 Desember 2013). Total luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014
tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara adalah 3.055.795.02 hektar atau
42.90% dari luas total wilayah (yang sebelumnya seluas 3.742.120 hektar). Terdiri dari
Hutan Konservasi seluas 427.007.49 hektar; Hutan Lindung seluas 1.206.881.32 hektar;
Hutan Produksi Terbatas seluas 641.769.79 hektar; Hutan Produksi Tetap seluas
II-22Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
704.452.09 hektar dan Luas Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 75.684.33
hektar.
Hasil hutan baik merupakan hasil utama maupun hasil ikutan dari tahun 2013-2018 dapat
dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 2.54Produksi Hasil Hutan Sumatera Utara Menurut Jenis Produksi
Tahun 2013-2018
Jenis Produksi Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A. Hasil Hutan Kayu
1. Log Rimba M3 106.228.77 290.360.00 87.788,61 115.178,18 88.671,94 66.313,482. Log Pinus M3 3.405.48 149.907.27 138.791,99 41.186,85 15.536,83 18.300,183. Kayu Gergajian M3 360.066.03 451.953.94 167.680,77 111.884,98 144.632,21 186.037,914. Kayu Lapis M3 31.467.22 104.704.67 25.185,19 23.330,27 30.365,59 26.926,485. PULP M3 182.436.56 139.618.05 128.509,32 59.583,77 182.291,77 126.758,076. Block Board M3 - 8.884.54 150,00 - 475,83 45,007. Moulding M3 52.447.43 - 37.974,18 33.768,57 51.251,66 43.217,818 Furniture M
3 - - - - - 6.097,36
9 Olahan Lainnya M3 - - - - - 91.702,22
B. Hasil Hutan Bukan Kayu
1. Rotan Ton - - - - 7000 -Batang - 500 500 - 250 -
2. Arang Ton - - - - - -3. Getah Pinus Ton - 798.52 - 952,25 1.000.89 1.087,314 Getah karet Ton 2.440,625 TBS Sawit Ton 14.897,58
Sumber :Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera UtaraKeterangan : - Produksi hasil hutan kayu berdasarkan SIPUHH.
- Produksi Hasil Hutan olahan kayu berdasarkan LMHH-OK industri.- Data s/d Bulan Oktober 2018.
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata produksi hasil utama kehutanan yaitu Log
Rimba, Log Pinus, Kayu Gergajian, Kayu Lapis, PULP dan Block Board mengalami
penurunan.
1) Produksi hasil hutan yang berasal dari hutan alam secara terus menerus setiap
tahunnya mengalami penurunan produksi. Hal ini disebabkan semakin rendahnya
produksi kayu terutama oleh pemegang izin. Tingkat Produksi pada IUPHHK-HA
masih sangat rendah diakibatkan faktor peralatan, cuaca dan harga pasar kayu yang
II-23Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
rendah. Hasil Produksi dari kegiatan pengusahaan hutan alam masih sangat rendah.
Sebagai alternatif hasil hutan berupa kayu untuk kebutuhan industri dan kebutuhan
masyarakat saat ini berasal dari Hutan Tanaman Industri dengan kelas perusahaan
kayu pertukangan dan hutan rakyat. Produksi hasil hutan yang utama dihasilkan dari
hutan adalah kayu bulat. Produksi kayu bulat ini dihasilkan dari hutan alam melalui
kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam(IUPHHK-HA),
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), kegiatan
Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), serta pemanfaatan kayu hutan rakyat berupa kayu
karet yang menggunakan dokumen angkutnya berupa Nota Angkutan saja.
Peredaran produksi kayu yang menggunakan Nota Angkutan sulit dimonitor karena
tidak dilaporkan ke Dinas.
2) Selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, total produksi kayu bulat
rimba dalam bentuk logdi Provinsi Sumatera Utara sebanyak 754.540,98M3. Tota
produksi log kayu pinus pada periode yang sama sebanyak 367.128,60 Sedangkan
untuk jenis kayu olahan yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan
tahun 2018 terdiri dari jenis plywood sawn wood (kayu gergajian), moulding, pulp,
block board,dan produk lainnya dengan total volume produksi sebesar 2.809.447,40
M3. Kayu gergajian yang diolah langsung dari kayu bulat wajib didukung dengan
dokumen yang sah.
3) Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) getah pinus yang diproduksi di Provinsi Sumatera
Utara yang tercatat pada periode 2013 sampai dengan tahun 2018 yang terdiri dari
getah pinus 3.838,97 Ton. Adapun produksi hasil hutan bukan kayu khusus pada
tahun 2018 terdiri dari getah pinus sebanyak adalah 1.087,31Ton senilai +Rp. 10,87
Milyar,-; produksi getah karet sebanyak 2.440,62Ton dengan nilai sebesar Rp. 12,20
Milyar; produksi sawit sebanyak 14.897,58Ton dengan nilai sebesar Rp. 8,94
Milyar. Berdasarkan sumber produksinya, getah pinus dihasilkan dari Kabupaten
Karo. Getah karet merupakan hasil hutan bukan kayu yang diproduksi dari IUPHHK
Hutan Tanaman yang terletak pada Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas
Utara dan Labuhan Batu Selatan dengan volume produksi terbesar berasal dari
Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Hasil hutan bukan kayu lainnya yang diproduksi
di Provinsi Sumatera Utara adalah tandan buah segar (TBS) sawit sebanyak
II-24Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
14.897,58 danproduksi getah karet sebanyak 2440,62Ton yang merupakan
komoditas hasil perkebunan yang dipungut dari hutan negara.
Penerimaan Negara yang diperoleh dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu selama
kurun waktu 2013 sampai dengan 2018 disajikan dalam table berikut :
TAHUNJENIS IURAN KEHUTANAN
JUMLAH (Rp)PSDH (Rp) DR (Rp)
2013 22.286.271.463,47 40.714.791.348,55 63.001.062.812,02
2014 19.360.364.640,89 40.982.021.921,80 60.342.386.562,69
2015 20.794.245.643,75 20.689.309.884,98 41.483.555.528,73
2016 18.116.925.099,44 19.639.819.970,03 37.756.745.069,47
2017 15.363.240.046,00 16.819.871.043,36 32.183.111.089,36
2018* 14.235.124.256,00 14.485.554.234,83 28.720.678.490,83
JUMLAH (Rp) 263.487.539.553,10
Penerimaan PNBP sd Oktober 2018
b. Kerusakan Kawasan Hutan
Lahan kritis adalah bidang tanah yang tidak produktif dan kurang memiliki daya dukung
bagi pertumbuhan tanaman hutan. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah
rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya. sehingga kehilangan atau berkurang
fungsinya sebagai penahan air. pengendali erosi. siklus hara. pengatur ikim mikro dan
retensi karbon. Berdasarkan kondisinya vegetasinya. kondisi lahan dapat diklasifikasikan
sebagai : sangat kritis. kritis. agak kritis. potensial kritis dan kondisi normal (tidak kritis).
Total luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2018 adalah
1.338.810 hektar. dengan tingkat kekritisan lahan sebagai berikut:
- Tidak Kritis : 715.151,849 hektar
- Potensial Kritis : 915.935,486 hektar
- Agak Kritis : 1.787.972,542 hektar
- Kritis : 182.404,699 hektar
- Sangat Kritis : 476.446,857 hektar
II-25Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
c. Rehabilitasi hutan dan lahan
Rehabilitasi hutan adalah usaha yang dilakukan baik sipil teknis maupun vegetative
guna memulihkan nilai dan fungsi hutan serta lingkungannya. akibat mengalami
kerusakan dari beberapa macam gangguan. Rehabilitasi lahan adalah upaya
memulihkan kondisi dengan penanaman pohon dan konservasi tanah. Total luas
lahan baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan yang telah
direhabilitasi dari tahun 2013 sampai tahun 2017 di Provinsi Sumatera Utara adalah
seluas 105.217,71 Ha.
d. Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Rendahnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan menyebabkan
kesejahteraan antara kinerja pembangunan yang dicapai jadi ini yang direncanakan
pada thaun sebelumnya diantaranya Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi
dengan kegiatan Penumbuhan Kelompok Tani, Pembangunan Hutan
Kemasyarakatan, Pembangunan Hutan Tanaman rakyat, Pembangunan Hutan desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan. Kegiatan ini telah dituangkan dalam
Perhutanan Sosial.
Total luas Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2018
adalah 47.636,27 hektar dengan rincian sebagai berikut:
1. Hutan Kemasyarakatan ± 26.054,292. Hutan Tanaman Rakyat ± 15.948,613. Hutan Rakyat -4. Hutan Desa ± 4.058,005. Hutan Adat -6. Kemitraan Kehutanan ± 1.575,37
total ± 47.636,27
Sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalm
jangka waktu tertentu. Sasaran juga menggambarkan tindakan-tindakan yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 48 Tahun 2011 tentang Indikator
Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, sasaran startegis Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :
II-26Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Tabel 2.6Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara 2013 - 2018
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2 3
1. Mantapnya status dan tata bataskawasan hutan serta peningkatanjumlah pengelolaan hutan padatingkat tapak
1. Panjang batas kawasan hutan yangterpelihara.
2. Panjang kawasan hutan yang difasilitasiuntuk ditata batas kawasan hutan.
2. Meningkatnya produktifitassumberdaya hutan serta luashutan tanaman dalam rangkamenurunkan laju degradasi hutan
1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
3. Menurunnya tingkat gangguankeamanan hutan dan kerusakankawasan hutan
1. Persentase penurunan kerusakan kawasanhutan yang disebabkan konflik,perambahan, dan illegal logging .
2. Persentase penurunan titik hotspot (titikapi).
Di dalam mewujudkan kebijakan mengelola sumberdaya hutan serta meningkatkan
pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara pada periode tahun 2013-2018 memiliki gambaran indikatif pencapaian
kinerja pelayanan melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan, adalah sebagai
berikut :
NOINDIKATOR
MAKRO
REALISASI
INDIKATOR KINERJA MAKRO
2013 2014 2015 2016 2017* 2018*
1 Rehabilitasihutan dan lahankritis (Ha)
279,864.00 279,796.00 279,792.00 276,756.00 276,586.00 276,336.00
2 KerusakanKawasan Hutan(Ha)
81,500.00 76,500.00 71,500.00 66,500.00 61,500.00 56,500.00
3 Kontribusisektor kehutananterhadap PDRB(%)
0.93 0.90 0.81 0.89 0.84 0.84
II-27Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Dalam rangka mewujudkan gambaran pencapaian indikatif kinerja pelayanan urusan
kehutanan sebagaimana tersebut di atas dalam periode perencanaan 2013 – 2018 didukung
dengan 13 program sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) ProgramFasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
4) ProgramPeningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5) ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6) Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
7) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
8) Perencanaan dan Pengembangan Hutan
9) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
10) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
11) Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi
12) Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan
13) Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Capaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara periode Renstra Tahun
2013-2018 sebagai berikut :
II-29Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera UtaraTahun 2013-2018
No. Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Target IKKTarget Renstra SKPD Tahun ke- Realiasasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1. Persentase Pelaksanaan operasi/PatroliPengamanan Hutan
Tercapainya upayapencegahan dan pembatasankerusakan hutan dan hasilhutan
a) Patroli Pencegahan danPembatasan Kerusakan Hutan,Kawasan Hutan dan Hasil Hutan.
10 Kali; 9 kali; 1 Tahun; 5Kali; 5 Kali
10 9 1 5 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b) Perlindungan dan PengamananHutan pada Kawasan Tahura BukitBarisan.
12 kali; ; 1 Tahun; 5 Kali; 5Kali
12 1 1 5 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentase Tingkat Pencurian Kayu,Perambahan Hutan, Kebakaran Hutan
Berkurangnya kasus-kasuspencurian kayu,perambahan hutan dankebakaran hutan
a) Operasi Penindakan KejahatanKehutanan dan Pengamanan PascaPenindakan Kejahatan Kehutanan
5 Kali; 7 Kali; 1 Tahun;2Kali; 2 Kali
5 7 1 2 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b) Pencegahan dan PengendalianKebakaran Hutan dan Lahan
5 Kali; 5 Kali; 1 Tahun; 2kali; 2 Kali
5 5 1 2 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
c) Dialog multi pihak dalam rangkaperlindungan dan pengamananhutan
1 Kali; 1 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
d) Pembinaan dan penyuluhan kepadamasyarakat sekitar hutan
100 exp; 100 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
3. Jumlah tenaga polisi kehutanan danPPNS yang terlatih dan terampil
Tersedianya aparaturkehutanan yang terlatih danterampil
a) Peningkatan profesionalismePolhut
Angkatan; 30 Orang; 1Angkatan
1 - - 30 1 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100%
b) Pengurusan legalitas senjata api 50 Senpi; 50 Senpi 50 50 - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - -
II-30Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
No. Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Target IKKTarget Renstra SKPD Tahun ke- Realiasasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
4. Luas areal dan kondisi hutanmangrove
Terehabilitasinya kawasanhutan mangrove/bakau
a) Pembuatan demplot percontohantanaman mangrove
4 Ha; 4 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
b) Pembinaan silvofishery dalamrangka pemberdayaanmasyarakat dan penyelamatankawasan mangrove
1.000 Ha; 500 Ha - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100% -
c) Rehabilitasi hutan mangrove 20 Ha; 3unit 20 3 - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - -
d) Analisis pengembangansilvikultur untuk meningkatkanpendapatan masyarakat dankelestarian hutan bakau
1 Buku; 1 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
5. Jumlah penyediaan bibit tanamanpantai/mangrove.
Tersedianya bibit tanamanmangrove dalam upayarehabilitasi hutanbakau/mangrove
a) Pengembangan kebun benihbakau
4 Ha; 4 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
b) Pengadaan bibit untukrehabilitasi pantai kepadamasyarakat
65.000 Batang; 45.000Batang; 25.000 Batang
- 100% - 100% 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% 100%
6. Jumlah penyediaan bibit jenistanaman hutan dan Multi PurposeTree System (MPTS) dalam rangkarehabilitasi lahan.
Tersedianya bibit tanamanhutan dan MPTS dalamrangka rehabilitasi hutandan lahan
a) Pengadaan bibit tanaman hutandan MPTS
12.000 Batang; 100.000Batang; 773.500 batang;12.500 Batang; 7.500Batang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b) Pembuatan bibit endemik 30.000 Batang; 26.000Batang
100% - 100% - - 100% - 100% - - 100% - 100% - -
c) Pembuatan bibit kemenyan toba 125.000 Batang; 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - -
d) Pengadaan bibit bambu dalamrangka rehbailitasi hutan danlahan Tahura BB
20.000 Batang - - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
e) Pemeliharaan lanjutan demplot 20 Ha; 10 Ha 20 10 - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - -
II-31Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
No. Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Target IKKTarget Renstra SKPD Tahun ke- Realiasasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
MPTSf) Pembuatan tanaman
reboisasi/rehabilitasi pada lahan-lahan kritis
20 Ha; 10Ha; 20 10 - - - 100% 100% - - - 100% 100% - -
g) Pengembangan benih/bibit desa 3 Unit; - 3 - - - - 100% - - - - 100% - - -
h) Penyusunan direktori penghasildan penangkar bibit kayu-kayuan dan tanaman hutan
100 Buku; 100 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
7. Frekwensi kegiatan pemberdayaanmasyarakat dalam rangkarehabilitasi hutan dan lahan.
Terlaksananya rehabilitasihutan dan lahan melaluipeningkatan pendapatanmasyarakat sekitar hutan
a) Pemeliharaan demplot budidayatanaman gaharu
5 Ha; 5 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
b) Pengembangan lebah madu 200 stup; 200 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
c) Pembuatan demplot pasak bumi 1 Ha; 1 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
d) Pembuatan demplot ingul dansampinur bunga
10Ha; 10 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
e) Percobaan pemanfaatan akarresam untuk media tanam
2 Unit; 2 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
f) Pembinaan pohon induk danpenangkar
20 Penangkar: 10 Jenis; 10Jenis
- - 20 10 10 - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
g) Penghijauan oleh masyarakat 2 Paket - - 2 - - - - 100% - - - - 100% - -
h) Pemberdayaan masyarakat padadaerah penyangga kawasanTahura BB
20.000 Batang - - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
i) Pemeliharaan demplot rotan,pakis, arendan bambu
4 demplot; 4 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
j) Pembuatan demplot aren danbambu diluar kawasan hutan
10 Ha; 4 Ha 10 4 - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - -
k) Pemeliharaan wana farma 2 Unit; 2 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
8. Jumlah kelompok swadayamasyarakat/pencinta alam yangdifasilitasi.
Terbinanya kelompokswadaya masyarakat dalamrangka memotivasisemangat pelestarian alamdan rehabilitasi hutan danlahan
II-32Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
No. Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Target IKKTarget Renstra SKPD Tahun ke- Realiasasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
a) Kemah kerja rehabilitasi lahan 1.000 orang; 1 Kali; 1Paket; 1.100 orang; 1.100orang
100% 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b) Temu Pencinta alam Nasional 1 Kali; 1 Paket; 1 Paket; 1Paket
- 1 1 1 1 - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%
c) Kampanye Indonesia Menanamdan Memeliharan Pohon
1 Paket; 1.000 orang; 1.000orang
- - 1 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
d) Penguatan kelembagaanmasyarakat pola pendamping
1 Paket; - 1 - - - - 100% - - - - 100% - - -
9. Persentase pelaksanaan kegiatankoordinasi pembangunan di bidangkehutanan lintas kabupaten/kota.
Sinkronnya pelaksanaanpembangunan kehutananlintas kabupaten/kota danregional
a) Perencanaan dan koordinasikegiatan pembangunankehutanan ke Pusat/Kementerian
2 Laporan; 4 Laporan;14Laporan; 9 Laporan; 4Laporan
2 4 14 9 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b) Perencanaan dan koordinasi dibidang Pengusahaan Hutan
6 Kegiatan; 6 6 6 6 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
c) Perencanaan dan koordinasi dibidang Pemantapan kawasanhutan
3 Kegiatan 3 3 3 3 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
d) Perencanaan dan koordinasi dibidang Perlindungan hutan
1 kegiatan; 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
e) Perencanaan dan koordinasi dibidang Rehabilitasi Hutan
1 kegiatan; 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
f) Perencanaan dan koordinasiPembangunan Tahura BukitBarisan
1 Kegiatan; 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10. Persentase penggunaan areal hutanuntuk kegiatan non kehutanan
Terkendalinya penggunaanareal hutan untuk kegatannon kehutanan
a) Identifikasi kawasan hutan untukkegiatan pertambangan
4 Lokasi; 4 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
b) Identifikasi pemanfaatankawasan hutan pantai untukkegiatan non kehutanan
6 Lokasi; 6 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
c) Pemetaan kawasan hutan yang 10 Kabupaten/kota; - - 10 - - - - 100% - - - - 100% - -
II-33Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
No. Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Target IKKTarget Renstra SKPD Tahun ke- Realiasasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
telah dilepas untuk penggunaannon kehutanan
d) Inventarisasi/evaluasi ijin pinjampakai pada kawasan hutan danHGU
4 Kabupaten; 5 Lokasi; 5Lokasi; 3 Lokasi
4 5 5 3 - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% -
e) Pengendalian batas IUPHHK – HT 4 Lokasi; 2 Perusahaan - - - 4 2 - - - 100% 100% - - - 100% 100%
f) Pembahasan dan pengkajian revisikawasan hutan dalam rangkareview RTRWP sumatera utara
2 Kali - - - 2 - - - - 100% - - - - 100% -
g) Survey risalah hutan lindung 40 Km; 10.000 Ha - - - 40 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100%
h) Pengumpulan dokumen tata batas 1 Paket; 1 paket - - - 1 1 - - - 100% 100% - - - 100% 100%
i) Pemeliharaan batas kawasanhutan
50 Km; 125 Km; 95 Km - - 50 125 95 - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
11. Jumlah penanganan kasuspermasalahan tata batas hutan.
Terselesaikannya kasuspermasalahan tata batashutan
Penanganan perkara status kawasanhutan (saksi ahli)
3 Kasus; 8 kasus; 19 Kasus;7 Kasus; 8 Lokasi
3 8 19 7 8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12. Persentase tingkat pengelolaankawasan Tahura Bukit Barisan
Meningkatnya pengelolaankawasan Tahura BukitBarisan
a) Pembinaan dan pengembanganatraksi primata di Tahura BukitBarisan
1 Paket; 1 Paket; 1 Paket 1 1 1 - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - -
b) Inventarisasi potensi hutan danpermasalahan Tahura BukitBarisan
1 Buku; 1 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
c) Fasilitasi Penyusunan RanperdaPengelolaan Tahura BB
1 Paket; 1 paket; 1 paket - - 1 1 1 - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
d) Reposisi Batas kawasan TahuraBB
1 Paket - - 1 - - - - 100% - - - - 100% - -
e) Pembuatan Database Tahura BB 1 Paket - - 1 - - - - 100% - - - - 100% - -
f) Pembinaan Penangkaran Kupu-kupu di Tahura BB
1 Paket - - 1 - - - - 100% - - - - 100% - -
g) Pengadaan/perbaikan/rehabsarana dan prasarana Tahura
11 Kegiatan; 1 Paket - 11 1 - - 100% 100% - - 100% 100% - -
II-34Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
No. Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Target IKKTarget Renstra SKPD Tahun ke- Realiasasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Bukit Barisan13. Persentase tingkat pelanggaran
hukum di bidang kehutanan.Berkurangnya pelanggaranhukum di bidang kehutanan
a) Tindak lanjut pengaduanmasyarakat tentang permasalahankehutanan
5 Kali; 6 Kali; 3 Kali 5 6 - - 3 Kali 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100%
b) Penanganan kasus gangguankeamanan hutan
4 Kasus; 4 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
c) Terpantaunya peredaran hasil hutandi Sumatera Utara
33 Kabupaten/Kota 33 33 33 33 33 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
d) Sosialisasi/penyebarluasaninformasi diBidang Kehutanan
1 Kegiatan; 1 Paket; 1 Paket - - 1 1 1 - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
e) Publikasi Peraturan perundang-undangan di Bidang Kehutanan
1 Paket;1 Paket - - 1 1 - - - 100% 100% - - - 100% 100% -
Pada Tabel 2.7 diatas dapat diliihat berbagai capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Utara didalam mengemban Tugas dan Fungsinya pada kurun waktu 2013-2018 yang diukur dariindikator capaian sasaran.Adapun alokasi
anggaran dan realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio danrata-rata pertumbuhan anggaran serta realisasinya diuraikan
dalam Tabel 2.8.
II-35Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Tabel 2.8Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Periode Renstra 2013-2018
URAIANANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE
-RATA-RATA
PERTUMBUHAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ANGGARAN REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
I. BELANJATIDAKLANGSUNG
40.345.197.639 36.021.865.000 38.250.204.000 40.502.973.000 106.548.699.000 33.873.311.109 33.680.067.358 35.644.388.566 37.454.042.274 81.446.647.076 83,96 93,50 93,19 92,47 76,44 16,56 11,89
1. Belanja Pegawai /Personalia
40.345.197.639 36.021.865.000 38.250.204.000 40.502.973.000 106.548.699.000 33.873.311.109 33.680.067.358 35.644.388.566 37.454.042.274 81.446.647.076 83,96 93,50 93,19 92,47 76,44 16,56 11,89
II. BELANJALANGSUNG
11.053.854.096 10.971.329.600 7.194.081.150 16.155.593.000 21.673.911.874 8.759.992.192 10.100.957.209 5.897.593.247 12.424.014.583 19.430.684.460 79,25 92,07 81,98 76,90 71,44 2,66 2,65
TOTAL : 51.399.051.735 46.993.194.600 45.444.285.150 56.658.566.000 133.745.714.000 42.633.303.301 43.781.024.566 41.473.396.613 49.878.056.857 100.877.331.536 82,95 93,16 91,26 88,03 75,42
II-37Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Berdasarkan Tabel 2.8 Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun
2013-2018, secara umum Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan
tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 7 sasaran strategis yang
ditetapkan dan dijabarkan dalam indikator kinerja utama, semua telah mencapai kinerja
yang diharapkan.
Hasil evaluasi dan analisis capaian berdasarkan sasaranstrategis dapat diuraikan sebagai
berikut :
1) Adapun total luas lahan yang telah direhabilitasi mulai tahun 2013 sampai dengan 2017
di Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 105.217,71 hektar. Selain kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan juga di Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan reboisasi yang
merupakan upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa
lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
Demikian juga peranan swasta dalam mengelola hutan secara lestari dan
berkesinambungan melalui pengembangan Hutan Tanaman Industri pada areal-areal
yang kurang produktif (bekas perambahan, alang-alang, semak belukar, lahan kosong)
yang berada dalam kawasan hutan telah turut mendukung upaya rehabilitasi hutan dan
lahan di Provinsi Sumatera Utara.
2) Realisasi Penanaman 1 Milyar Pohon (OBIT) pada Tahun 2017 yang dilaksanakan di
lokasi pinggiran jalan tol Kualanamu – Sei Rampah tepatnya di sekitar pintu gerbang
Teluk Mengkudu , Serdang Bedagai sepanjang 2,5 km Di sisi kanan kiri jalan. Kegiatan
ini adalah peringatan yang ke-10 sejak tahun 2007 lalu, dimana Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara sendiri telah menanam sebanyak 370 juta lebih pohon. Untuk tahun 2017
Provinsi Sumatera Utara mendapat peringkat ketiga terbaik dalam hal Program
Penghijauan Nasional (OBIT) yang diserahkan pada tgl 9 Desember 2017 oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan pada tahun 2014 Provinsi Sumatera
Utara juga berhasil mendapat peringkat kedua terbaik dalam program yang sama juga
(OBIT).
3) Pada tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara juga memfasilitasi
terjaminnya ketersediaan bibit untuk reboisasi dan penghijauan sebanyak 92.527 batang
yakni melalui kegiatan: (a).Pengadaan bibit simbolis sebanyak 527 batang yang ditanam
dalam acara seremonial telah terdistribusi di daerah Kabupaten batubara, Dairi, Medan,
Deli Serdang dan Samosir; (b). Pengadaan Bibit Dataran Rendah untuk Masyarakat
II-38Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
sebanyak 17.000 batang di daerah Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Langkat,
Batubara, Tobasa, Karo, Samosir, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Simalungun dan Dairi;
(c). Pengadaan bibit Mangrove untuk masyarakat sebanyak 75.000 batang di daerah
Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Disamping itu Dinas Kehutanan juga memberikan
bantuan bibit untuk reboisasi dan penghijauan lingkungan Tahun 2017 sebanyak 79.385
batang yakni melalui kegiatan (a).Pengadaan bibit simbolis sebanyak 1.000 batang yang
ditanam dalam acara seremonial telah terdistribusi di daerah Kabupaten Madina, Sergai,
Karo dan Medan; (b). Pengadaan bibit Mangrove untuk masyarakat sebanyak 30.000
batang di daerah Kabupaten Sergai dan Deli Serdang; (c). Penyediaan Bibit pada
Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat (Pengadaan Bibit Kayu-Kayuan dan MPTS) yang
meliputi Hutan Rakyat sebanyak 4.785 batang di daerah Kabupaten Langkat dan Sergai,
Bantuan Bibit penghijauan untuk masyarakat sebanyak 35.000 batang di daerah
Kabupaten Simalungun, Samosir, Karo, Sergai, Deli Serdang, Medan dan Sibolga; (d).
Kampanye Indonesia Menanam dan memelihara pohon yang ditanam oleh desa binaan
sebanyak 5.000 batang yang terdistribusi di daerah Kabupaten Mandailing Natal dan
Tapanuli Tengah; (e). Pembinaan Agroforestry ( Silvofishery, silvopasture, tumpang sari,
empang paluh mangrove dan aneka usaha kehutanan )sebanyak 3.600 batang yang
dilaksanakan di Desa Sentang, Kecamatan Teluk Mengkudu
4) Produksi hasil hutan yang berasal dari hutan alam secara terus menerus setiap tahunnya
mengalami penurunan produksi. Hal ini disebabkan semakin rendahnya produktifitas
kayu yang ada di hutan alam dan disamping itu juga adanya moratorium jeda tebang pada
hutan alam untuk mengurangi dampak pemanasan global (Global warming). Sebagai
alternatif hasil hutan berupa kayu untuk kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat
saat ini berasal dari Hutan Tanaman Industri dengan kelas perusahaan kayu pertukangan
dan hutan rakyat. Produksi hasil hutan yang utama dihasilkan dari hutan adalah kayu
bulat. Produksi kayu bulat ini dihasilkan dari hutan alam melalui kegiatan perusahaan
Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam
rangka pembukaan wilayah hutan, pembangunan hutan tanaman (HTI) serta kegiatan
hutan rakyat.
5) Selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, kegiatan
hutan rakyat yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari pengembangan/
pembangunan hutan rakyat dan pembangunan areal model hutan rakyat. Selama lima
II-39Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
tahun terakhir mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, total produksi kayu bulat di
Provinsi Sumatera Utara sebanyak 8.814.769,42 m3. Sedangkan untuk jenis kayu olahan
yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2015 terdiri dari jenis
plywood sawn wood (kayu gergajian), moulding, pulp, meubel, veneer dan produk
lainnya (yang merupakan turunan kayu lapis atau jenis produk lidi) dengan total volume
produksi sebesar 986.618,35m3. Kayu gergajian yang diolah langsung dari kayu bulat
wajib didukung dengan dokumen yang sah.
6) Hasil hutan bukan kayu yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan
tahun 2015 yang terdiri dari getah pinus, getah karet dan sawit. Adapun produksi hasil
hutan bukan kayu pada tahun 2015 terdiri dari getah pinus sebanyak adalah 68.213,00 kg
senilai Rp. 139.836,650,-; produksi getah karet sebanyak 943.233,98 kg dengan nilai
sebesar Rp. 16.034.977.660,-; produksi sawit sebanyak 317.112 kg dengan nilai sebesar
Rp. 507.379.936,- . Berdasarkan sumber produksinya, getah pinus dihasilkan dari
Kabupaten Karo. Getah karet merupakan hasil hutan bukan kayu yang diproduksi dari
IUPHHK Hutan Tanaman yang terletak pada Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang
Lawas Utara dan labuhan Batu Selatan dengan volume produksi terbesar berasal dari
Kabupaten Labuhan Batu selatan. Hasil hutan bukan kayu lainnya yang diproduksi di
Provinsi Sumatera Utara adalah tandan buah segar (TBS) sawit sebanyak 317.112 kg
yang merupakan komoditas hasil perkebunan yang dipungut dari hutan negara.
7) Gangguan keamanan hutan yang ada termasuk perusakan hutan yang terjadi selama
periode lima tahun terakhir mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah
terjadinya perambahan dengan pemukiman liar pada beberapa kabupaten/ kota di
Provinsi Sumatera Utara. Perambahan hutan tersebut terjadi pada beberapa kawasan
konservasi seperti Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa dan areal IUPHHK Hutan
Tanaman. Untuk tahun 2013 luas areal yang dirambah 2.453 hektar dengan jumlah
perambah terdata sebanyak 295 KK (1.107 orang). Pada tahun 2014 luas areal yang
dirambah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu 2.453 hektar menjadi
50.681 hektar dengan jumlah perambah terdata sebanyak 91 KK. Pada Tahun 2015
perambahan hutan mengalami penurunan luas areal yang dirambah dari 50.681 hektar
menjadi 9.700 hektar dengan jumlah perambah yang terdata sebanyak 180 orang.
Perambahan hutan tersebut tersebar di Kabupaten Deli Serang, Langkat, Karo,
Simalungun, dan Humbang Hasundutan. Untuk tahun 2017 perambahan dan pemukiman
II-40Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
liar terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan luas areal
yang dirambah 16.229,13 hektar yang tersebar di 10 Kabupaten yaitu : Kabupaten
Langkat, Deli Serdang, Batubara, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, Mandailing Natal,
Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan dan Dairi.
8) Selama lima tahun terakhir mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, luas Kebakaran
hutan di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan. Kebakaran hutan yang terjadi
pada tahun 2013 yaitu seluas 1.672 ha. Kawasan hutanyang mengalami kebakaran
tersebut terjadi pada Taman Wisata Alam seluas 57 ha, Cagar Alam seluas 1 ha, hutan
Lindung 947,50 ha, Hutan Produksi seluas 163,40 ha dan pada Hutan Kota seluas 15 ha.
Pada Tahun 2014 kebakaran hutan mengalami peningkatan yang cukup signifikan
dibandingkan pada tahun sebelumnya terutama kebakaran hutan pada kawasan hutan
lindung, dimana luas kebakaran hutan menjadi 5.290,20 dari sebelumnya seluas 1.627 ha.
Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 mengalami penurunan drastis terutama
kebakaran hutan pada kawasan hutan lindung dimana pada tahun ini luas hutan yang
terbakar menjadi 239 ha dari sebelumnya luas 5.290,20 ha. Kawasan hutan yang
mengalami kebakaran tersebut terjadi pada Hutan Lindung seluas 39 ha, Hutan Produksi
Terbatas seluas 24 ha, Hutan Produksi seluas 101,50 ha. Pada Tahun 2017 kebakaran
hutan mengalami penurunan luas areal dimana luas areal terbakar pada tahun 2016
adalah seluas 8.217,44 hektar yang pada awalnya diharapkan di tahun 2017 menurun
sebesar 5% menjadi 7.806, 56 hektar akan tetapi luas kebakaran hutan dan lahan
menurun drastis menjadi seluas 817 hektar, karena pengendalian kebakaran hutan dan
lahan dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai stakeholder.
9) Titik Hotspot selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 sampai dengan tahun
2017 juga mengalami penurunan. Pada Tahun 2013 titik hotspot sebanyak 997 titik,
meningkat di tahun 2014 menjadi 1045 titik. Meningkatnya jumlah titik hotspot di tahun
ini diakibatkan oleh musim kemarau yang panjang di sepanjang tahun 2014, yang
mengakibatkan jumlah tingginya luas areal kebakaran hutan. Di tahun 2015 titik hot spot
mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 331 titik, dan pada tahun 2016 titik
hotspot bertambah menjadi 371 titik. Titik Hotspot sepanjang tahun 2017 adalah 305
titik, turun sebesar 12% dari tahun 2016 sebanyak 371 titik. Kegiatan yang dilakukan
untuk pengurangan titik api tersebut adalah kegiatan patroli dalam rangka pencegahan
II-41Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
dan pengendalian kebakaran hutan yang dilaksanakan di wilayah UPT KPH IV Balige
dan di wilayah UPT KPH XV Sidikalang.
10) Upaya Penanganan terhadap Illegal Logging Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
melakukan upaya-upaya sebagai berikut : (a). Melakukan patroli pengamanan hutan,
penegakan hukum dibidang kehutanan dan pembentukan “Masyarakat peduli api”. (b).
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan melalui penyuluhan dan
kampanye gerakan penanaman. (c). Jumlah POLHUT hanya 215 orang ( 20 orang di
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 195 orang di UPT. KPH dan Tahura Bukit
Barisan ). Diperkirakan 3 tahun ke depan (2018-2020) akan pensiun sebanyak 86 orang
(40%). (d). Melakukan Operasi Tim Terpadu Penanggulangan Kerusakan Kawasan
Hutan
a. Tahun 2015 di Langkat (tanggal 27 Nopember s/d 1 Desember 2015) dengan
Dana APBN.
b. Tahun 2017 di 2 lokasi, yaitu: 1. Ledong UPT. KPH Wilayah III Kisaran
(tanggal 10 s/d 14 juli 2017); 2. Langkat UPT. KPH Wilayah I Stabat (bulan
Oktober 2017).
11) Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai sistim pengelolaan hutan
berbasis tapak merupakan skala prioritas pembangunan di dalam Renstra 2015-2019
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pembentukan KPH telah diatur di
dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 dengan terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai Wilayah
Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukkannya diharapkan akan
dapat dikelola secara efisien dan lestari. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor SK.102/Menhut-II/2010 tanggal 5 Maret 2010 telah ditetapkan
wilayah unit KPH di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 33 Unit KPH yang terdiri dari
KPHL sebanyak 14 Unit dengan luas ± 1.364.497 Ha dan KPHP sebanyak 19 unit
dengan luas ± 1.831.884 Ha. Pasca terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah kewenangan pengelolaan kawasan hutan sepenuhnya menjadi
kewenangan pusat dan Provinsi kecuali kawasan TAHURA dikelola oleh Kabupaten/
Kota yang berada dilintas batas Kabupaten/ Kota, 33 unit KPH tersebut bernaung pada
16 Unit KPH Wilayah I s/d XVI yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur
II-42Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas-Dinas Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara.
12) Perencanaan pengelolaan hutan melalui penyusunan Tata Hutan dan Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH yang akan digunakan sebagai acuan
rencana kerja di tingkat tapak. Perkembangan Penyusunan Tata Hutan dan RPHJP KPH
Provinsi Sumatera Utara sampai dengan saat ini telah difasilitasi penyusunan Tata Hutan
dan RPHJP KPH sebanyak 25 Unit dan 5 Unit diantaranya telah mendapat penetapan
dari Kementarian LHK, sisanya sebanyak 8 unit direncanakan akan difasilitasi
penyusunannya pada Tahun Anggaran 2018 melalui APBD sebanyak 5 unit dan APBN
sebanyak 3 Unit.
13) Panjang batas kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara ±15.735,72 Km telah ditata batas
sampai dengan Tahun 2017 sepanjang 6.479,23 Km (BL = 4.070,23 Km , BF = 2.409,00
Km).
14) Dari data awal pada tahun 2013 titik hotspot di Provinsi Sumatera Utara ada 882 titik
hotspot ditargetkan setiap tahunnya berkurang 10%. Kondisi pada tahun yang diharapkan
pada tahun 2017 adalah terdapat 579 titik hotspot di Sumatera Utara. Kondisi terakhir
tahun 2107 terdapat 305 titik hotspot di Sumatera Utara yang artinya terjadi penurunan
titik hotspot yang sangat signifikan di Sumatera Utara atau mencapai 472% dari kondisi
yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan untuk pengurangan titik api tersebut adalah
Kegiatan patroli dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
15) Adapun kegiatan Perhutanan Sosial dan Kemitraan dengan terbitnya perizinan
perhutanan sosial agar berjalan berdasarkan rencana dengan pemanfaatan/pengelolaan
pada kawasan hutan, dapat dilihat sebagai berikut:
A. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) di Provinsi Sumatera
Utara ada sebanyak 35 izin dengan luas 26.054,29 Ha yang tersebar di 15 (lima belas)
Kabupaten yaitu :
1. Kabupaten Langkat 2 (dua) izin dengan luas 854 Ha
2. Kabupaten Deli Serdang 1 (satu) izin dengan luas 90 Ha
3. Kabupaten Serdang Bedagai 5 (lima) izin dengan luas 1.151 Ha
4. Kabupaten Simalungun 1 (satu) izin dengan luas 195 Ha
5. Kabupaten Labuhan Batu 1 (satu) izin dengan luas 350 Ha
6. Kabupaten Batubara 1 (satu) izin dengan luas 456 Ha
II-43Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
7. Kabupaten Asahan 9 (sembilan) izin dengan luas 3.458 Ha
8. Kabupaten Toba Samosir 4 (empat) izin dengan luas 1.976 Ha
9. Kabupaten Labuhanbatu Utara 1 (satu) izin dengan luas 5.500Ha
10. Kabupaten Tapanuli Utara 3 (tiga) izin dengan luas 1.914 Ha
11. Kab. Humbang Hasundutan 2 (dua) izin dengan luas 1.274Ha
12. Kabupaten Samosir 1 (satu) izin dengan luas 567,29 Ha
13. Kabupaten Pakpak Bharat 3 (tiga) izin dengan luas 376 Ha
14. Kabupaten Dairi 2 (dua) izin dengan luas 6.000 Ha
15. Kabupaten Karo 1 (satu) izin dengan luas 1.893 Ha
B. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)
di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12 (dua belas) izin dengan luas 15.948,61 Ha
yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten yaitu :
1. Kabupaten Langkat 4 (empat) izin dengan luas 1.818 ha
2. Kabupaten Simalungun 1 (satu) izin dengan luas 668 Ha
3. Kabupaten Asahan 2 (dua) izin dengan luas 1.902,61 Ha
4. Kabupaten Mandailing Natal 1 (satu) izin dengan luas 8.794 ha
5. Kabupaten Tapanuli Selatan 4 (empat) izin dengan luas 2.766 Ha
C. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Desa (IUPHD) di Propinsi Sumatera Utara sebanyak
12 (dua belas) izin dengan luas 4.058 Ha yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yaitu :
1. Kabupaten Toba Samosir 4 (empat) izin dengan luas 808 Ha
2. Kabupaten Tapanuli Selatan 6 (enam) izin dengan luas 1.111 Ha
3. Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (dua) izin dengan luas 2.139 Ha
D. Kemitraan Kehutanan yang sudah mendapat Pengakuan dan Perlindungan (Kulin) di
Provinsi Sumatera Utara sebanyak 13 (tiga belas) Kemitraan Kehutanan dengan luas
1.575,37 Ha yang tersebar di 2 (dua) Kabupaten yaitu :
1. Kabupaten Langkat 12 (dua belas) Kemitraan dengan luas 1.185,37Ha
2. Kabupaten Simalungun 1 (satu) Kemitraan dengan luas 390 Ha
II-44Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Data Pentupan Lahan Sampai Tahun 2018
No Penutupan Lahan
Kawasan Hutan
DiluarKawasan
Hutan
Total
Jumlah(HK, HL,HP, HPT
HutanProduksi
yangDapat
Dikonversi
Jumlah Jumlah%
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)
1 2 7 8 9 10 11 121. Provinsi Sumatera
Utara
A. Hutan 1,656,600 6,100 1,662,700 150,400 1,813,100 25.5
- Hutan Primer 578,700 900 579,600 3,100 582,700 8.2
- Hutan Sekuner 955,500 5,200 960,800 124,700 1,085,500 15.3
- Hutan Tanaman 122,400 0 122,300 22,600 144,900 2.7
B. Non Hutan 1,323,500 69,600 1,393,100 3,895,800 5,288,900 74.5
TOTAL 2,980,100.0 75,700.0 3,055,800.0 4,046,200.0 7,102,000.0100.0
Sumber : Bidang PGH Dishut Tahun 2018
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan
dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di
lingkungan masing-masing.
Dalam memenuhi amant Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut, Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6
Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan
II-45Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
1.4.1 Analisis Renstra Kementerian Kehutanan terhadap Pengembangan Pelayanan Dinas
Kehutanan
Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kehutanan dan RPHJP KPH, diperlukan upaya
menganalisis faktor penghambat dan pendorong dalam upaya pengembangan pelayanan
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara seperti diuaraikan pada tabel berikut ini :
Tabel 2.9.
Analisis Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Sumatera UtaraBerdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kehutanan beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No.
SasaranJangka
MenengahKemenLHLK
Permasalahan Pelayanan DinasKehutanan
Factor
Penghambat Pendorong
1. MenjagaKualitaslingkunganhidup untukmeningkatkandaya dukunglingkungan,ketahanan airdan kesehatanmasyarakat;
Belum optimalnya peran sertamasyarakat dalam Program HutanTanaman Rakyat (HTR)
Belum Optimalnya PeranPusat PembiayaanPembangunan Hutan dalampembiayaan pembangunanHTR
Terdapatnya PencadanganAreal HTR di ProvinsiSumatera Utara
2. Memanfaatkanpotensi sumberdaya hutan danlingkunganhutan secaralestari untukmeningkatkanekonomi dankesejahteraanmasyarakatyangberkeadilan;
Belum optimalnya penatausahaanhasil hutan dan iuran kehutanan sertabelum mantapnya kemampuan negarauntuk menjamin hak-hak negara atashasil hutan kayu.
Resistensi pihak-pihaktertentu atas pemanfaatanhutan dan hasil hutanproduksi yangmengedepankan kepentingan-kepentingan jangka pendek
Tersedianya hutan alamproduksi bekas tebanganIUPHHK-HA yangmemilikipotensi memadai
3. Melestarikankeseimbanganekosistem dankeanekaragaman hayati sertakeberadaanSDA sebagaisistempenyanggakehidupanuntukmendukung
Belum optimalnya peran sertamasyarakat dalam pelaksanaan HKmdan HD serta Data dan informasidetail tingkat lapangan kondisi hutandan lahan kritis belum lengkap danakurat, sehingga menyulitkan dalammembuat perencanaan rehabilitasihutan dan lahan yang tepat.
Minimnya sosialisasiperaturan yang berkaitandengan kegiatan RHLterutama HKM dan HD).Serta Tidak adanya dukungandana APBN padaKabupaten/Kota untukpengambilan data daninformasi detail tingkatlapangan kondisi hutan danlahan kritis
Tersedianya dukungananggaran APBD padaDishutprov dan DanaDekonsentrasi APBNuntuk Peningkatan fungsidan Daya Dukung DASBerbasis Pemberdayaanmasyarakat
II-46Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
No.
SasaranJangka
MenengahKemenLHLK
Permasalahan Pelayanan DinasKehutanan
Factor
Penghambat Pendorong
pembangunanberkelanjutan;
Tabel 2.10
Analisis Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Sumatera UtaraBerdasarkan Arahan RPJP Unit KPH dan atau Tahura BB beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No.
Arahan RencanaKegiatan berdasarRPHJP KPH danAtau Tahura BB
Permasalahan Pelayanan DinasKehutanan
Factor
Penghambat Pendorong
1. Inventarisasi Wilayahserta Penataan danPenetapan KawasanHutan
Belum optimalnya peran sertamasyarakat dalam Program HutanTanaman Rakyat (HTR) Belumoptimalnya peran serta masyarakatdalam Program Hutan TanamanRakyat (HTR)
Tidak tersedianya anggaran dariPemerintah Daerah untukmembiayai program HTR
Adanya Pusat pembiayaanPembangunan Hutan(P2H)
Belum optimalnya penatausahaanhasil hutan dan iuran kehutanan sertabelum mantapnya kemampuan negarauntuk menjamin hak-hak negara atashasil hutan kayu.
Masih terdapatnya regulasidaerah tentang retribusi yangbertentangan dengan regulasiyang lebih tinggi
Semakin meningkatnyakesadaran pengusaha bidangkehutanan untukmelaksanakan kegiatan usahasesuai ketentuan peraturanperundangan yang berlaku
Belum seimbangnya kapasitasterpasang industri pengolahan hasilhutan kayu dengan kemampuanpenyediaan bahan baku
Semakin rendahnya realisasiproduksi hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alamproduksi dan belum tersedianyadata potensi hasilhutan kayu yang berasal darihutan hak/kayu rakyat diKabupaten/Kota sebagai salahsatu sumber bahan baku industri
Tersedianya potensi hasilhutan hak/kayu rakyat yangdapat dikelola sebagaisumber bahan baku industri
2. Pemanfaatan Hutan Data dan informasi detail tingkatlapangan kondisi hutan dan lahankritis belum lengkap dan akurat,sehingga menyulitkan dalam membuatperencanaan rehabilitasi hutan danlahan yang tepat.
Masih kurangnya kapasitas unitkerja ditingkat kabupaten/kotayang melakukan koordinasiketerpaduan pengelolaan DAS
Tersedianya dukungananggaran APBD padaDishutprov dan DanaDekonsentrasi APBN untukpengambilan data daninformasi.
Kapasitas pengendalian dan evaluasiterhadap hasil-hasil pelaksanaankegiatan RHL masing kurang
Lemahnya koordinasi antarapemerintah provinsi,kabupaten/kota dam UPTKementerian Kehutanan dalampelaksanaan rehabilitasi lahan
Adanya dukungan dankomitmen dari pemerintahprovinsi dalam upayapengendalian dan evaluasiRHL.
Penerimaan daerah dan pendapatanmasyarakat dari hasil pemanfaatanjasa lingkungan masih relatif kecil ;
Kabupaten/Kota belum optimaldalam melakukan inventarisasipotensi jenis dan jumlahkeanekaragaman hayati sertalingkungan
Tersedianya dukungananggaran dari APBDDishutprov dan APBNKemhut untuk pelaksanaanpengelolaan keanekaragamanhayati dan Tahura
3. PemberdayaanMasyarakat
Kurangnya data informasi danlaporan mengenai pelanggaranbidang kehutanan secaraterintegrasi di daerah;
Belum optimalnya dukungananggaran APBD Kab/Kotauntuk pendataan danpenanganan kasus-kasus
Adanya dukungananggaran APBD Provinsiuntuk koordinasipendataan kasus-kasus
II-47Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
No.
Arahan RencanaKegiatan berdasarRPHJP KPH danAtau Tahura BB
Permasalahan Pelayanan DinasKehutanan
Factor
Penghambat Pendorong
pelanggaran bidangkehutanan ke setiapkabupaten/ kota.
pelanggaran bidangkehutanan ke setiapdaerah
Masih lemahnya koordinasiantara aparatur kehutanan denganinstansi penegak hukum lainnyadalam menangani masalahgangguan keamanan hutan;
Belum adanya keterpaduankomitmen seluruh pihakdalampenanganan masalah yangberkaitan dengan pelaksanaansistem perlindungan hutan
Masih adanya dukungankonsolidasi daripemerintah daerah dalampembinaan hukum danperaturan perundangankehutanan
Penanganan kasus-kasuspelanggaran bidang kehutanandari hasil operasi pengamananhutan masih banyak yang belumterselesaikan
Terbatasnya tenaga PPNSyang dimiliki DinasKehutananProvinsi dan Kabupaten Kota
Tersedianya dukungananggaran dari APBDDishutprov untuk diklatPPNS
4. Pembinaan danPemantauanPemanfaatan Hutandan PenggunaanKawasan Hutan
Tata Ruang Wilayah Provinsiyang belum selesai sampai saatini
Kurangnya data pendukungdari kab/kota
Komitmen PemdaProvinsiuntuk mempercepat revisitata ruang wilayah
5 Rehabilitasi PadaAreal Kerja di luarIzin
Trayek batas yang dibuatberdasarkan peta penunjukankawasan hutan tidak sesuaidengan kondisi lapangan
Pemahaman stakeholderterhadap konsep, proses danpelaksanaan tata batas masihrendah
Tersedianya dana APBNuntuk proses reposisibatas
6 Pembinaan danPemantauanRehabilitasi danReklamasi Di DalamAreal Yang Berijin;
Hasil tata batas kawasan hutanyang telah 5 tahun keatas tidakmemiliki tanda batas yang jelasdilapangan
Kurangnya dukungananggaran APBD Kab/Kotaterhadap kegiatanpemeliharaan batas kawasanhutan.
Adanya dukunganpembiayaan dari APBDProvinsi untukpemeliharaan batas luarHP dan HL.
7 Perlindungan Hutandan Konservasi Alam
Adanya kabupaten belum responterhadap pembangunan KPHdiwilayahnya.
Tidak tersedianya dukungandana APBD kab/kota untukoperasional KPH
Adanya alokasi sosialisasipembangunan KPH dariPusat dan Provinsi danPenetapan wilayah KPHPdan KPHL sebanyak 33unit
8 PenyelenggaraanKoordinasi danSinkronisasi AntarPemegang Ijin;
Data base peta dasar, petatematik, data potensi kayu dannon kayu belum lengkap danakurat
Kurangnya dukungananggaran APBD Kab/Kotauntuk kegiatan untukinventarisasi dan penyediaancitra satelit
Tersedianya dukungananggaran APBD padaDishutprov untukkegiatan inventarisasi danpenyediaan citra satelit
1.4.2 Analisis RTRW Provinsi Sumatera Utara terhadap Pengembangan Pelayanan Dinas
Kehutanan
Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana
struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Utara. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Dinas Kehutanan
II-48Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan
pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang.
Telaahaan rencana tata ruang wilayah beserta faktor pendorong dan penghambat terhadap
pelayanan perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana
terdapat Tabel 2.11 di bawah ini.
Tabel 2.11Permasalahan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berdasarkanTelaahan Rencana tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong
keberhasilan penanganannya
No Rencana tata Ruang Wilayahterkait Tugas dan Fungsi Dinas
Kehutanan
PermasalahanPelayanan Dinas
Kehutanan
FaktorPenghambat Pendorong
1 A. Kawasan Lindung Kawasan hutan lindung seluas
1.325.596 Ha yang tersebar di27 Kabupaten/kota di ProvinsiSumatera Utara.
Kawasan Suaka Alam danpelestarian alam
Taman Buru Kawasan wisata alam Kawasan Taman Nasional dan
Tahura Cagar Budaya Kawasan Lindung setempat Kawasan lindung lainnya.
Data dan infromasidetail tingkat lapangan,kondisi hutan, dan lahankritis belum lengkap danakurat, sehinggamenyulitkan dalammembuat perencanaanrehabilitasi hutan danlahan yang tepat.
Tata Batas SK MenhutNo.579 Tahun 20.
Tingginya perambahankawasan hutan danpencurian hasil hutan
Rendahnya pendapatanmasyarakat yangberdomisili disekitarhutan.
Tingginya kebakaranhutan.
Rendahnya tingkatpartisipasi masyarakatdalam program HKmdan HD.
Belum adanyamaster plan terbarumengenai luasan dankondisi lahan kritisdi dalam kawasanmaupun di luarkawasan.
Penunjukan kawasanhutan berdasarkanSK Menhut No. 55Tahun 2005 banyakmenimbulkanmasalah.
Tingginyaketergantunganmasyarakat sekitarhutan terhadapkawasan hutan
Batas kawasan hutandilapangan belumjelas.
Rendahnyakesadaranmasyarakat atasfungsi dan manfaathutan.
Kurangnya minatinvestor untukmengelola wisataalam/jasa lingkungan
Belum terbentuknyaKPH lintas yangmenjadi kewenanganprovisni
Dinas Kehutananmelaksanakanprogram rehabilitasihutan dan lahan
Dinas Kehutananmelakukan operasipengamanan hutandan hasil hutan
Fasilitasipembangunan HKmdan HD.
Melakukanpenyuluhanpencegahankebakaran hutan.
Melakukan operasijuctisia
Menfasilitasipelaksanaan tatabatas kawasanhutan.
Melakukan promosipotensi TahuraBukit Barisan.
Melakukanpembentukankelembagaan KPHlintas.
2 B. Kawasan Budidaya Kawasan peruntukan hutan
produksi1. Hutan produksi terbatas seluas
875.050 Ha2. Hutan produksi tetap seluas
1.021.063 Ha3. Hutan produksi yang dapat
dikonversi seluas 41.039 Ha
Belum optimalnya peranmasyarakat dalamprogram HTR
Terjadinya perambahandan pencurian hasil hutan
Data dan potensi sumberdaya hutan belum tersedia
Lemahnya koordinasiantara Dinas Kehutanan
Belumterbentuknyamasyarakat yangmampu mengelolahutan produksi.
Kinerja pengeloaanIUPHHK HT danHA belummaksimal.
Dinas Kehutananmelakukansosialisasipembangunan HTR.
Dinas Kehutananmenyusun NSDA
Melakukanpenilaian terhadapKinerja pemegang
II-49Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
No Rencana tata Ruang Wilayahterkait Tugas dan Fungsi Dinas
Kehutanan
PermasalahanPelayanan Dinas
Kehutanan
FaktorPenghambat Pendorong
dengan institusi penegakhukum lainnya dalampenegakan tindak pidanakehutanan
Belum optimalnyapenatausahaan hasil hutandan iuran hasil hutan
Adanya klaim lahan olehmasyarakat di arealIUPHHK HT atau HA
Belum terbentuknya KPHHP.
Belum adanya timterpadu yangmenanganigangguankeamanan hutan
Kegiatandilapangan olehpemegang IzinIUPHHK HT danHA belum optimal.
Belum mantapnyabatas kawasanHutan berbasisTapak;
IUPHHK Melakukan
pengesahan RKT Dinas kehutanan
pembinaan danpengawasan PHPL.
Membentuk KPHHP lintas.
Melakukan evaluasiterhadap IPPKH
Memberipertimbangan teknisIPPKH.
1.4.3 Analisis Kajian LingkunganHidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Utara tehadap
Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan
Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.
KLHS memuat kajian antara lain:
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup.
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efesiensi pemanfaatan sumber daya alam.
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,
maka:
1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai
dengan rekomendasi KLHS.
II-50Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
Tabel 2.12Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Sumatera Utara Dalam
Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi terhadapPelayanan Dinas
Kehutanan
Catatan bagiperumusan programdan kegiatan Dinas
Kehutanan
1 Kapasitas daya dukung dandaya tampung lingkunganhidup untuk pembangunan
Memperhatikan isu-isustrategis dan kondisiwilayah, kebijakan,rencana dan programyang menjadi fokuspengkajian dalam KLHSyaitu pengembangankawasan hutan di tinjaudari aspek kepentinganekonomi dan lingkungansecara umum.
Pemberdayaanmasyarakat yangtinggal di sekitarkawasan hutan.
Peningkatan fungsi dandaya dukung DASberbasis pemberdayaanmasyarakat
2 Perkiraan mengenai dampakdan resiko lingkungan hidup
PemantapanKawasan Hutan
Perencanaan MakroBidang Kehutanan danpemantapan kawasanhutan
3 Kinerja Layanan/ jasaekosistem
Peningkatankapasitaskelembagaanhukum
OptimalisasipengelolaanTahura.
Peningkatankualitasperencanaan
Konservasikeanekaragamanhayati danperlindungan hutan
4 Efesiensi pemanfaatansumber daya alam
Revitalisasipemanfaatan hutandan industrikehutanan
Peningkatan usahakehutanan
5 Tingkat kerentanan dankapasitas adaptasi terhadapperubahan iklim
Pengamanankawasan hutan danhasil hutan
Rehabilitasi Hutandan Lahan.
Peningkatan fungsidan daya dukungDAS berbasispemberdayaanmasyarakat
Konservasikeanekaragamanhayati danperlindungan hutan
6 Tingkat ketahanan danpotensi keanekaragamanhayati
Perlindungan hutandan konservasisumber daya alam
Konservasikeanekaragaman hayatidan perlindunganhutan.
II-51Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Berasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, tantangan dan peluang yang dapat kami
identifikasikan sebagai berikut :
A. Tantangan
1) Terdapatnya kesenjangan (gap) antara permintaan kebutuhan/konsumsi dengan
penyediaan produk hasil hutan
2) Tuntutan penerimaan pendapatan daerah dari sektor kehutanan sebagai akibat euporia
otonomi daerah
3) Tingkat perambahan kawasan hutan masih tinggi
4) Masih terjadi penebangan hutan dan perdagangan hasil hutan illegal
5) Meningkatnya jumlah penduduk yang pada akhirnya menjadi tekanan terhadap kawasan
hutan
6) Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan masih rendah
B. Peluang
1) Pendanaan APBD dan APBN yang semakin berorientasi terhadap kinerja;
2) Lapangan kerja sektor kehutanan yang cenderung meningkat;
3) Permintaan pasar akan hasil hutan dalam/luar negeri cenderung meningkat;
4) Semakin tingginya dukungan dan komitmen terhadap kehutanan dari
pemerintah/lembaga lain dan pemerintah daerah;
5) Terbukanya akses yang luas bagi masyarakat untuk berusaha dibidang kehutanan melalui
program Perhutanan Sosial dan Kemitraan meliputi Hutan Tanaman Rakyat (HTR),
Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Desa (HD), Pengelolaan Jasa Lingkungan, dan
lain-lain.
6) Meningkatnya nilai hasil hutan kayu dan non kayu.
II-52Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Data Perkembangan Perusakan Kawasan Hutan Tahun Menurut Fungsi Hutan
di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 s/d 2018
No TahunSebaran berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi SUMUT ( dalam Ha )
HP HPT HPK HL HSA Total
1. 2015 10.370,99 4.544,20 16,00 857,44 62,00 15.850,632. 2016 - - - 229,00 - 229,00
3. 2017 48.249,70 1.963,89 - 8.353,40 1.494,00 60.060,99
4. 2018 *) 1.380,00 1.627,00 - 726,00 15,00 3.748,00Sumber Data : Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provsu 2019
Data Perkembangan Keadaan Sarana Prasarana Pengamanan Hutan Tahun 2014 - 2018
No. Jenis Sarana/Prasarana Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 Keterangan1 2 3 4 5
1. Sarana Pengamanana. Senjata Api
- Laras Pendek/GenggamJenis Cz-83 Pucuk/Unit 28 28 28 20 20
- Laras Panjang Jenis PM 1 A1Pucuk/Unit 140 140 140 94 94
Sebagian diPolres danPolda
- Laras Panjang Molot Pucuk/Unit - - - - -b. Senjata Api Lainnya
- Laras Pendek/Genggam Pucuk/Unit - - - - -- Laras Panjang Pucuk/Unit - - - - -
c. Senjata Bius- Laras Pendek Pucuk/Unit - - - - -- Laras Panjang Pucuk/Unit - - - - -
d. Borgol Buah - - - - -e. Sangkur/Pisau Buah - - - - -f. Amunisi
- Laras Pendek/GenggamJenis Cz-83 Butir 65 95 95 120 120
- Laras Panjang Jenis PM 1 A1Butir 2.103 2.103 2.103 3.335 3.335
- Laras Panjang Molot Butir - - - - -2. Sarana Angkutan/Transportasi
a. Kendaraan Roda 4 Buah 3 3 3 3 4b. Kendaraan Roda 2 Buah 6 6 7 8 8c. Speed Boat Buah - - - - -
II-53Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
d. Motor Tempel Buah - - - - -e. Kapal Patroli 6,5 m Buah - - - - -f. Kapal Patroli 11 m Buah - - - - -g. Kapal Patroli 14 m Buah - - - - -h. Kapal Patroli 16 m Buah - - - - -i. Kapal Patroli 36 m Buah - - - - -j. Kapal Kayu 25 m Buah - - - - -k. Perahu Karet Buah - - - - -l. Pesawat Trike Buah - - - - -
3. Sarana Komunikasia. Reg Buah - - - - -b. HT (Handy Talky) Buah - - - - -c. SSB (Single Side Band) Buah - - - - -d. HP Satelit Buah - - - - -
4. Sarana Navigasia. GPS Buah 1 1 1 4 4b. Kompas Buah - - - - -c. Kamera Buah 1 1 1 1 1d. Binokuler Buah - - - - -e. Alat SAR Buah - - - - -
5. Sarana Lainnyaa. Pos Pemeriksaan Hasil Hutan Buah 10 10 10 - -b. Gudang Barang Sitaan Buah 2 2 2 2 2c. Kandang Satwa Sitaan Buah - - - - -d. Pusat Rehabillitasi Satwa Buah - - - - -e. Tempat Penangkaran Satwa Buah - - - - -f. Kerangkeng Angkut Satwa Buah - - - - -g. Lemari Senjata Api Buah 20 20 20 20 20
Sumber Data : Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provsu
Data Keadaan Tenaga Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 s/d 2022 Menurut Masa Bertugas
No. Lokasi
JumlahPolhut perFebruari
2019
Jumlah Polhut yang akan PensiunJumlahPolhut
Th.20222019 2020 2021 Total
1. Dinas Kehutanan Provsu 19 - 1 1 2 172. UPT. KPH Wil-I Stabat 17 3 2 4 9 83. UPT. KPH Wil-II Pematangsiantar 16 1 4 3 8 84. UPT. KPH Wil-III Kisaran 15 1 4 2 7 85. UPT. KPH Wil-IV Balige 11 - 2 - 2 9
II-54Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
6. UPT. KPH Wil-V Aek Kanopan 11 - 5 1 6 57. UPT. KPH Wil- VI Sipirok 7 1 1 1 3 48. UPT. KPH Wil-VII Gunung Tua 8 1 1 1 3 59. UPT. KPH Wil-VIII Kota Nopan 7 - 2 - 2 5
10. UPT. KPH Wilayah IX Panyabungan 5 - - 2 2 311. UPT. KPH Wil-X Padangsidempuan 8 2 1 4 7 112. UPT. KPH Wil- XI Pandan 12 2 4 1 7 513. UPT. KPH Wil-XII Tarutung 8 2 2 1 5 314. UPT. KPH Wil-XIII Dolok Sanggul 9 1 1 1 3 615. UPT. KPH Wil-XIV Sidikalang 11 - 4 - 4 716. UPT. KPH Wil-XV Kabanjahe 8 1 2 1 4 417. UPT. KPH Wil-XVI Gunung Sitoli 1 - - - 0 118. UPT. Pengelola Tahura Bukit Barisan 12 2 4 3 9 3
Jumlah 185 17 40 26 83 102
Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara 3,055,795 HaLuas Hutan Suaka Alam -427,008 HaLuas Kawasan Hutan tanpa HSA 2,628,787 HaLuas Tahura Bukit Barisan 39,678 HaLuas Kawasan Hutan yang menjadi wewenang Provinsi 2,668,465 Ha
Luas Kawasan Hutan ideal yang dijaga setiap Polisi Hutan adalah seluas ± 2.000 HaDengan luas sekitar 2,668,465 Ha maka idealnya di Provinsi Sumatera Utara ada sekitar 1,335Polisi Hutan sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah Polisi Hutan yang ada di ProvinsiSumatera Utara adalah sangat tidak memadai.
III-1Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN DINAS KEHUTANAN
Perencanaan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam
merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi rill
capaian pembangunan sebelumnya. Periode lima tahun sebelumnya Renstra Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun
masih menyisakan berbagai permasalahan yang merupakan kesenjangan antar kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Permasalahan pembangunan
pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan
yang belum tuntas diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak
diantisipasi.
Secara umum, beberapa isu strategis yang dirumuskan dalam pelayanan Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara saat ini adalah :
1) Pelestarian Lingkungan Hidup (Hutan dan Lahan) dan Climate Changing/ Reduksi Emisi
Karbon.
2) Belum tuntasnya penataan batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, dimana
Kawasan Hutan yang ditunjuk belum seluruhnya ditata batas.
3) Tingginya Gangguan Terhadap Kawasan Hutanterutama perambahan, perubahan
peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman, dan lain-lain.
4) Terbatasnya Tenaga Pengamanan Hutan, sarana prasarana dan dana untuk perlindungan dan
pengamanan kawasan hutanTingginya intensitas kebakaran hutan di beberapa kabupaten,
serta belum terbentuknya Satuan Pengendali Kebakaran Hutan di Kabupaten/Kota sampai
ke tingkat desa.
5) Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan
6) Tingginya intensitas kebakaran hutan di beberapa kabupaten
7) Masih Luasnya Lahan Kritis yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
8) Belum optimalnya pengelolaan Perhutanan Sosial dan kemitraan.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Terpilih
Menelaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditujukan untuk
memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur dan
Wakil Gubernur terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong
III-2Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
pelayanan Dinas Kehutanan yang dapat mempengaruhi percapaian visi dan misi Gubernur dan
Wakil Gubernur tersebut.
3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI periode tahun 2015 -
2019 yang harus dipedomani oleh para penanggung jawab satuan kerja instansi kehutanan di
Pusat dan di Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kehutanan secara
berdayaguna dan berhasilguna. Selanjutnya guna memberikan arah dan pedoman pembangunan
kehutanan secara nasional selama periode tahun 2015 - 2019, telah ditetapkan Tujuan dan
Sasaran Strategis pembangunan kehutanan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI , dengan rumusan tujuan ,” Memastikan Kondisi Lingkungan berada pada
toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada pada rentang
populasi yang aman serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumber daya alam
untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional ”. Untuk operasionalisasi
rumusan tujuan tersebut dirumuskan sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan 2015 – 2019 sebagai berikut :
1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan hidup,
ketahanan air dan kesehatan masyarakat;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk
meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan
sumber daya alam sebagai system penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan.
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perencanaan pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah sejalan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah(RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. RTRW secaraprinsip
memiliki keserasian dengan RTRW Nasional dan berperan untuk : (a) Memadukanpemanfaatan
ruang lintas wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, (b) Mensinergikan
program pemanfaatan ruang yangdilaksanakan oleh pemda, swasta dan masyarakat, dan (c)
Memberikan arah pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah
Provinsi Sumatera Utara.
Program dan rekomendasi yang dihasilkan dari KajianLingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Provinsi Sumatera Utara terkait urusan Kehutanan adalah sebagai berikut:
1) Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
III-3Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan
Industri Kehutanan
2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta
Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan
3) Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Pemantapan Kawasan Hutan serta
koordinasi perencanaan kehutanan
4) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum
(perda, pergub) serta Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
Berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam dokumen KLHS tersebut di atas, maka ada
beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan dan menjadi perhatian dalam penyusunan
perencanaan pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Utara yaitu :
a) Setiap program yang ditetapkan dalam dokumen KLHS harus selaras dan bersinergi
dengan semua program dan kegiatan Dinas Kehutanan dan PD terkait;
b) Menyiapkan dokumen perencanaan untuk setiap program yang ditetapkan dalam
dokumen KLHS;
c) Koordinasi lintas Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung terlaksananya program
KLHS
d) Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program
KLHS.
Dampak kumulatif terjadi terhadap meingkatnya degradasi hutan yang disebabkan oleh
pengembangan kawasan pertambangan, kawasan perkebunan dan pengembangan kawasan
andalan (Kadal) serta dampak kumulatif antara kawasan pertambangan dan pengembangan
jalan arteri.
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis
Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang
telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap arah
kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Utara, Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra Dinas
Kehutanan periode sebelumnya sehingga rumusan issu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita
dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
Mengacu pada capaian kinerja pelayanan, review sasaran menengah kementerian kehutanan
dan sasaran Renstra periode sebelumnya serta hasil hasil identifikasi permasalahan berdasarkan
III-4Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, beberapa isu-isu strategis
pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :
1. Pelestarian Lingkungan Hidup (Hutan dan Lahan) dan Climate Changing/ Reduksi Emisi
Karbon 26% dalam 10 tahun kedepan (14% dari Kehutanan)
2. Belum tuntasnya penataan batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, dimana
Kawasan Hutan yang ditunjuk belum seluruhnya ditata batas.
3. Tingginya Gangguan Terhadap Kawasan Hutanterutama perambahan, perubahan
peruntukan fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan dan pemukiman.
4. Terbatasnya Tenaga Pengamanan Hutan, sarana prasarana dan dana untuk perlindungan
kawasan hutan di Kabupaten. Jumlah tenaga pengamanan hutan minimal yang harus
dimiliki di Prov. Sumut + 1.000 orang sehingga dibutuhkan penambahan tenaga
pengamanan hutan sekitar 884 orang.
6. Masih terjadinya kebakaran hutan di beberapa Kabupaten
7. Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan
8. Masih Luasnya Lahan Kritis + 295.283,72 ha yang ada Di Provinsi Sumatera Utara.
9. Belum optimalnya pengelolaan perhutanan sosial dan kemitraan;
3.6. Issu Nasional
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang menetapkan agenda pembangunan Nasional
2015-2019 (Nawa Cita) adalah:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
kepada seluruh warga negara;
1.1. Melaksanakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif;
1.2. Menguatkan Sistem Pertahanan Nasional;
1.3. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim;
1.4. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum
Indonesia di luar negeri;
1.5. Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran;
1.6. Memperkuat Peran Indonesia dalam Kerjasama Global dan Regional;
1.7. Meminimalisasi Dampak Globalisasi;
1.8. Membangun Industri Pertahanan Nasional;
1.9. Membangun Polri yang Professional; dan
1.10 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan.
III-5Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
2.1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
2.2. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan;
2.3. Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan;
2.4. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan
2.5. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan;
3.1. Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris
3.2. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia.
3.3. Penanggulangan Kemiskinan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4.1. Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan;
4.2. Mencegah dan Memberantas Korupsi;
4.3. Memberantas Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar;
4.4. Memberantas Narkoba dan Psikotropika;
4.5. Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah; dan
4.6. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
5.1 Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;
5.2 Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
5.3 Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan
5.4 Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia
Kerja.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
6.1 Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan;
6.2 Membangun Transportasi Massal Perkotaan;
6.3 Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar;
6.4 Meningkat-kan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur;
6.5 Menguatkan Peran Investasi;
6.6 Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan; .
6.7 Meningkatkan Kapasitas Inovasi dan Teknologi;
6.8 Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional;
6.9 Mengembangkan Kapasitas Perdagangan Nasional;
6.10 Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja; dan
6.11 Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016.
III-6Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik;
7.1 Peningkatan Kedaulatan Pangan;
7.2 Peningkatan Ketahanan Air;
7.3 Peningkatan Kedaulatan Energi;
7.4 Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
7.5. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
7.6 Penguatan Sektor Keuangan; dan
7.7. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
3.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals
Sustainable Development Goals (SDG’s) memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet,
kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun
2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.
Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusun 17 Tujuan Global sebagai berikut :
Tanpa Kemiskinan; Tanpa Kelaparan; Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan;
Pendidikan Berkualitas; Kesetaraan Gender; Air Bersih dan Sanitasi; Energi Bersih dan
Terjangkau; Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak; Industri, Inovasi dan
Infrastruktur; Mengurangi Kesenjangan; Keberlanjutan Kota dan Komunitas; Konsumsi dan
Produksi Bertanggung Jawab; Aksi Terhadap Iklim; Kehidupan Bawah Laut; Kehidupan
di Darat; Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian; Kemitraan untuk Mencapai
Tujuan.
Dari 17 Tujuan tersebut terdiri dari 169 target dan 241 indikator yang pelaksanaannya
dikelompokkan menjadi 4 pilar yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar
Lingkungan, serta Pilar Pembangunan Inklusif dan Cara Pelaksanaan. Dalam rangka
mencapai keberhasilan SDG’s yang ditargetkan sampai tahun 2030, ada tiga prinsip
pelaksanaan SDG’s yaitu :
1. Universality, yaitu SDG’s dilaksanakan oleh negara maju maupun negara
berkembang;
2. Integration, yaitu SDG’s dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada
semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan
3. No one Left Behind, yaitu harus memberi manfaat bagi semua terutama yang
rentan, dan pelaksanaan melibatkan semua pemangku kepentingan.
III-7Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Tabel III.1.Tujuan dan Sasaran SDG’s Yang Terkait DenganPenyelenggaran Urusan Kehutanan Di Daerah
NO TUJUAN SASARAN6 Menjamin
ketersediaan sertapengelolaan airbersih dansanitasi yangberkelanjutanuntuk semua.
1. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkaitsumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah,sungai, air tanah, dan danau
15 Melindungi,merestorasi, danmeningkatkanpemanfaatanberkelanjutanekosistem daratan,mengelola hutansecara lestari,menghentikanpenggurunan,memulihkandegradasi lahan,serta menghenti-kankehilangankeanekaragamanhayati.
1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatanberkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasalingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahankering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutansecara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yangterdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasisecara global
3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan, dan tanahkritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, danberusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
4. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitatalami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020,melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.
5. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenisflora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produkhidupan liar secara ilegal
6. Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknyadan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif padaekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asinginvasif prioritas.
7. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragamanhayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategidan penganggaran pengurangan kemiskinan.
Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan yang diintegrasikan ke dalam Rencana Strategis
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 adalah terkait dengan Peningkatan
Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup.
Realisasi Pencapaian TPB/SDGs sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di
bawah :
Tabel III.2. Sinkronisasi Target TPB / SDGs terhadap Indiktor RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2018-2023
Goals/Tujuan
Target TPB/SDGs Sikronisasi KeteranganIndikator SDGs Indikator
RENSTRATUJUAN 6 :AIR BERSIH
DANSANITASI
LAYAK
Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasiekosistem terkait sumber daya air, termasuk
pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah,dan danau
Luas lahan kritis dalamKPH yang direhabilitasi
Rehabilitasi Hutan dan LahanKritis
Sesuai
TUJUAN 15 :EKOSISTEM
DARATAN
Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi danpemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan
dan perairan darat serta jasa lingkungannya,khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan
dan lahan kering, sejalan dengan kewajibanberdasarkan perjanjian internasional.
Kawasan hutan sebagaipersentase dari total luas
lahan.
Rehabilitasi Hutan dan LahanKritis
Sesuai
Kerusakan Kawasan Hutan Sesuai
III-8Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
IV-1Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PERIODE 2019 – 2023 :
Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 sebagai
bagian dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023 merupakan tahap keempat dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 yaitu tahap pemantapan
“Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan
pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh” menuju
pencapaian “Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan
Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”.
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu –
isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
merumuskan tujuan dan sasaran yang mendukung Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun
2019-2023 yaitu :
“Sumatera Utara Yang Maju, Aman, Dan Bermartabat”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam
di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan
yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil
pembangunan;
Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah
atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik
serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.
Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara merasa bebas dari bahaya gangguan
dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas kesaharian.
Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung
tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat
istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala
aspek.
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan
permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki,
maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:
IV-2Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
Misi Pertama :
Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena
memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak,
pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta
harga-harga yang terjangkau.
Misi Kedua :
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya
pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya,
politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial
yang kuat serta harmonis.
Misi Ketiga
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya
yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
Misi Keempat
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartapat dalam pergaulan karena terbebas dari
judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan
Dunia.
Misi Kelima
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya
yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya,
berperikemanusiaan, dan beradab.
Sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka dengan mengacu pada
arah kebijakan Pembangunan Sumatera Utara pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan Visi
Misi Gubernur / Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih periode 2018 - 2023, serta dengan
mempertimbangkan dan mencermati pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai
serta kecenderungan lingkungan strategis kedepan maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :
4.1.1 Tujuan Jangka Menengah
1. Mengoptimalkan tertib penyelenggaraan urusan kehutanan;
2. Mengoptimalkan Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Secara Lestari.
3. Mengoptimalkan Kualitas Daya Dukung Kawasan Hutan dan Lahan berbasis lestari
IV-3Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
4. Mengoptimalkan Produktifitas Pengelolaan Kawasan Hutan dan hasil hutan secara
lestari;
4.1.2 Sasaran Jangka Menengah
Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan tujuannya.
Sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi kurun waktu 2018-2023 adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya cakupan operasional pelayanan kedinasan yang efektif;
2. Terwujudnya tertib pengelolaan kawasan hutan dan hasil hutan;
3. Terwujudnya Pengelolaan Hutan yang sesuai dengan fungsinya;
4. Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari yang Produktif berbasis partisipasi stake
holder dan masyarakat yang terkait.
Tabel 4.1Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Periode 2018 - 2023
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
NO. TUJUANSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET TAHUNAN
2019 2020 2021 2022 2023
1. Mengoptimalkantertibpenyelenggaraanurusan kehutanan
Terwujudnyacakupanoperasionalpelayanankedinasan yangefektif
Cakupan PelayananKedinasan yangtertangani
100% 100% 100% 100% 100%
2. MengoptimalkanPengelolaan Hutandan Hasil HutanSecara Lestari
Terwujudnyatertib pengelolaankawasan hutandan hasil hutan
Kerusakan KawasanHutan (Ha)
60.500 59.500 58.500 57.500 56.500
3. MengoptimalkanKualitas DayaDukung KawasanHutan dan Lahanberbasis lestari
TerwujudnyaPengelolaanHutan yang sesuaidengan fungsinya
Rehabilitasi HutanDan Lahan Kritis (Ha)
276.336 276.226 276.116 276.000 275.900
4. MengoptimalkanProduktifitasPengelolaanKawasan Hutan danhasil hutan secaralestari
TerwujudnyaPengelolaanHutan Lestariyang Produktifberbasispartisipasi stakeholder danmasyarakat yangterkait
Kontribusi SektorKehutanan TerhadapPDRB (%)
0,84% 0,85% 0,86% 0,87% 0,88%
4.3 ARAH KEBIJAKAN
Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 5
(lima) tahun kedepan, Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan
pembangunan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2018-2023 dititik beratkan
pada 5 (lima) kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan, meliputi:
1) Peningkatan dukungan dan pemeliharaan tata batas kawasan hutan.
2) Peningkatan fasilitasi peran serta masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan.
IV-4Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
3) Peningkatan cakupan layanan pengamanan hutan.
4) Peningkatan pelaksanaan penanaman untuk mengurangi luas lahan kritis.
5) Peningkatan pelaksanaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2015 -2019
1. Peningkatan Hasil HutanKayu dan Bukan Kayu / Sustainable Forest Management;
2. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan /KPH ( 347 KPH P, 100 KPHK, dan 182
KPHL);
3. Peningkatan akses mayarakat dalam pengelolaan hutan (pola HTR/HKm /HD, Hutan Adat
dan HR);
4. Pelestarian Sumber Daya Alam, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , dan
Pengendalian Bencana;
5. Penurunan emisi GRK yang termasuk dalam bidang Kehutanan dan lahan gambut sebesar
60,23% dari target nasional (Perpres No.61 tahun 2011)
6. Pemulihan 15 DAS; pengelolaan 15 danau; revitalisasi 5 sungai; penurunan 5,5 juta ha lahan
kritis ; pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah
di daerah hulu 15 DAS; dan MoU/status 19 DAS Lintas Negara
7. Akses Kawasan hutan untuk tambahan produksi padi dan jagung masing-masing seluas 100
ribu ha dan 167 ribu ha;
8. 1,5 juta orang wisman, 20 juta orang wisnu, 20 kota berwawasan lingkungan berbasis 3R ,
dan 10 provinsi membangun kebun raya.
Kontribusi Kehutanan untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan
1. Pangan/Pertanian Akses Kawasan hutan untuk tambahan produksi pangan, HPK untuk
kegiatan perkebunan;
2. Energi biomassa, mikrohidro, panas bumi, dan energi fosil (Pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan melalui ijin pinjam pakai, produksi tambang, produksi energi biomassa,
pembangunan ketenalistrikan dan instalasi teknologi terbarukan)
3. Pemukiman dan Sarana Prasarana Umum Pemukiman transmigrasi, fasilitas umum, jalan tol
dan jalur kereta api, pembangunan jaringan telekomunikasi, dan pelabuhan.
4. Ketahanan Air Penggunaan untuk sumber daya air , instalasi air, saluran air bersih dan atau
limbah
5. Pertahanan dan Keamanan Penyediaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan.
Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah
1 2 4 5 6 13 14URUSAN PILIHAN - 5.994.291.480 10.000.000.000 9.000.000.000 - -DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERAUTARA
84.705.708.520 90.700.000.000 95.000.000.000 99.000.000.000 99.000.000.000 99.000.000.000
Tujuan 1.Mengoptimalkantertibpenyelenggaraanurusan kehutanan
Cakupan penyelenggaraan TugasPokok dan tanggung jawab
100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Sasaran 1.Terwujudnyacakupanoperasionalpelayanankedinasan yangefektif
Cakupan Pelayanan Kedinasan yangtertangani
100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
Cakupan Pelayanan AdministrasiPerkantoran Yang Ditangani
100% 100 % 11.006.414.720 100 % 15.843.362.740 100 % 17.773.390.700 100 % 17.266.550.000 100 % 16.652.000.000 100 % 16.652.000.000 Dishutsu / UPT
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Paket Jasa Suratmenyurat kedinasan
5 Tahun 1 Tahun 181.070.000 1 Tahun 182.070.000 1 Tahun 190.000.000 1 Tahun 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 Dishutsu & UPT
Kantor Dinas,dan UPT
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
Tersedianya pembayaran rekeningListrik, Telepon/Wifi & air di kantor
dinas, UPT dan Pos Resort pada setiapbulannya
60 Bulan 12 bulan 1.389.620.000 12 bulan 1.208.620.000 12 bulan 1.360.000.000 12 bulan 1.420.000.000 12 bulan 1.450.000.000 12 bulan 1.450.000.000 Dishutsu & UPT Kantor Dinas,dan UPT
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya paket pengelolaadministrasi keuangan
5 Tahun 1 Tahun 1.498.876.000 1 Tahun 1.547.876.000 1 Tahun 1.600.000.000 1 Tahun 1.625.000.000 1 Tahun 1.650.000.000 1 Tahun 1.650.000.000 Dishutsu & UPT Kantor Dinas,dan UPT
4 Penyediaan jasa Pendukung PelayananPerkantoran
Tersedianya Paket Jasa KebersihanKantor, Jaga Malam, Satpam, Supirdan Pramu saji di Kantor Dinas dan
UPT
5 Tahun 1 Tahun 3.265.000.000 1 Tahun 5.000.000.000 1 Tahun 5.500.000.000 1 Tahun 5.817.000.000 1 Tahun 6.040.000.000 1 Tahun 6.040.000.000
Dishutsu & UPT
Kantor Dinas,dan UPT
5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Paket ATK untuk KantorDinas,UPT dan Pos Resort/Unit KPH
5 Tahun 1 Tahun348.846.060
1 Tahun358.846.060
1 Tahun370.000.000
1 Tahun372.000.000
1 Tahun380.000.000
1 Tahun380.000.000 Dishutsu & UPT
Kantor Dinas,dan UPT
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya paket cetakan danpenggandaan di kantor dinas, UPT dan
Pos Resort / Unit KPH
5 Tahun 1 Tahun
156.050.700
1 Tahun
166.050.700
1 Tahun
176.050.700
1 Tahun
178.000.000
1 Tahun
182.000.000
1 Tahun
182.000.000 Dishutsu & UPT
Kantor Dinas,dan UPT
7 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya paket instalasi /penerangan bangunan kantor di
Kantor Dinas, UPT dan Pos Resort/UnitKPH
5 Tahun 1 Tahun
264.249.980
1 Tahun
284.249.980
1 Tahun
310.000.000
1 Tahun
330.000.000
1 Tahun
350.000.000
1 Tahun
350.000.000 Dishutsu & UPT
Kantor Dinas,dan UPT
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya paket peralatan danperlengkapan kantor di Dinas, UPT dan
Pos Resort /Unit KPH ( meliputiKomputer PC, Laptop, Printer, GPS,Plotter, alat ukur perpetaan, UPS,
Televisi, dan lain - lain )
5 Tahun 1 Tahun
855.100.000
1 Tahun
1.830.100.000
1 Tahun
2.000.000.000
1 Tahun
900.000.000
1 Tahun
700.000.000
1 Tahun
700.000.000 Dishutsu & UPT
Kantor Dinas,dan UPT
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Tersedianya Paket Bahan Bacaan danPeraturan di Kantor Dinas dan UPT
5 Tahun 1 Tahun94.999.980
1 Tahun63.000.000
1 Tahun65.000.000
1 Tahun68.000.000
1 Tahun70.000.000
1 Tahun70.000.000 Dishutsu & UPT
Kantor Dinas,dan UPT
10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Paket Makan dan MinumRapat Rutin Kedinasan dan Tamu di
Kantor Dinas dan UPT
5 Tahun 1 Tahun
216.550.000
1 Tahun
236.550.000
1 Tahun
246.550.000
1 Tahun
256.550.000
1 Tahun
260.000.000
1 Tahun
260.000.000 Dishutsu & UPT
Kantor Dinas,dan UPT
11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Tersedianya paket koordinasi dankonsultasi kedinasan ke luar daerahbagi aparatur di dinas, UPT dan Pos
Resort / Unit KPH
5 Tahun 1 Tahun
999.942.000
1 Tahun
2.016.000.000
1 Tahun
2.460.000.000
1 Tahun
2.500.000.000
1 Tahun
2.100.000.000
1 Tahun
2.100.000.000 Dishutsu & UPT
Di Luar ProvinsiSumut DalamNegeri
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Tersedianya paket koordinasi dankonsultasi kedinasan ke dalam daerah
bagi aparatur di dinas, UPT dan PosResort / Unit KPH
5 Tahun 1 Tahun
1.736.110.000
1 Tahun
2.950.000.000
1 Tahun
3.495.790.000
1 Tahun
3.600.000.000
1 Tahun
3.270.000.000
1 Tahun
3.270.000.000 Dishutsu & UPT
Di DalamWilayahProvinsiSumut
Tujuan 1.Mengoptimalkantertibpenyelenggaraanurusan kehutanan
Cakupan penyelenggaraan TugasPokok dan tanggung jawab
100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS KEHUTANAN 2019 - 2023
TUJUAN SASARAN KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOMES) /KEGIATAN (OUTPUT)
KONDISI KINERJA PADAAWAL RENSTRA(TAHUN 2017)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODERPJMD (2023)
FORMASI UNITKERJA
PENANGGUNGJAWAB
Lokasi2019 2020 2021 2022 2023
TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA
11 122.
2.02.
9 10
TARGET KINERJA
3 7 8
Sasaran 1.Terwujudnyacakupanoperasionalpelayanankedinasan yangefektif
Cakupan Pelayanan Kedinasan yangtertangani
100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR Cakupan Ketersediaan Sarana
Prasarana55% 55 % 13.324.915.600 56 % 14.935.782.830 57 % 19.150.000.000 58 % 21.927.000.000 59 % 16.703.000.000 59 % 16.703.000.000 Dishutsu
01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jenis Paket pengadaanKenderaan Dinas Roda 4, dan Roda 2
2 Jenis paket (roda 4dan roda 2 ) 2 paket 4.060.867.700 2 paket 1.100.000.000 2 paket 1.200.000.000 2 paket 1.300.000.000 2 paket 1.500.000.000 2 paket 1.500.000.000
Dishut / UPT Kantor Dinas,dan UPT
02 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya Paket Pemeliharaanberkala rumah dinas di Dinas dan UPT
0 unit- unit - 8 unit 1.660.000.000 10 unit 1.900.000.000 12 unit 2.250.000.000 10 unit 2.100.000.000 10 unit 2.100.000.000
Dishut / UPT Kantor Dinas,dan UPT
03 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Paket Pemeliharaanberkala gedung kantor di Dinas, UPT
dan Pos Resort/ Unit KPH
18 unit
18 unit 5.435.258.100 18 unit 2.975.000.000 18 unit 3.000.000.000 18 unit 3.500.000.000 18 unit 3.100.000.000 18 unit 3.100.000.000
Dishutsu/UPT Kantor Dinas,dan UPT
04 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasoperasional
Tersedianya Paket Pemeliharaanberkala kenderaan dinas / operasional
kedinasan di Dinas dan UPT
5 paket ( BBM, SukuCadang, Pajak,
Ansuransi, ServiceBerkala dan Bengkel )
18 Paket 1.347.233.250 18 Paket 1.547.233.250 18 Paket 2.250.000.000 18 Paket 2.750.000.000 18 Paket 2.150.000.000 18 Paket 2.250.000.000
Dishutsu/UPT Kantor Dinas,dan UPT
05 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Tersedianya Paket Pemeliharaanberkala peralatan gedung kantor di
Kantor Dinas, UPT dan Pos Resort/UnitKPH
5 paket
1 Paket 254.000.000 - Paket - Paket - - Paket - - Paket - - Paket -
Dishutsu/UPT Kantor Dinas,dan UPT
06 Pengadaan Meubeleur Tersedianya Paket Meubeleur Kantordi Dinas, UPT dan Pos Resort/Unit KPH
5 paket18 Paket 1.948.558.750 17 Paket 1.500.000.000 12 Paket 900.000.000 8 Paket 727.000.000 5 Paket 500.000.000 5 Paket 500.000.000
Dishutsu/UPT Kantor Dinas,dan UPT
07 Pengadaan Peralatan / Perlengkapan GedungKantor / Rumah Dinas/Jabatan
Tersedianya Paket PengadaanPeralatan / Perlengkapan GedungKantor / Rumah Dinas / Jabatan di
Dinas, UPT dan Pos Resort / Unit KPH(meliputi Ganset, AC,Sumur Bor, Terali
Pengamanan Pintu dan jendela, PerangkatCCTV, Gorden, Bel, OHP, Soundsystem dan lain
lain )
5 paket
6 Paket 278.997.800 18 Paket 900.000.000 18 Paket 2.500.000.000 18 Paket 3.000.000.000 18 Paket 1.500.000.000 18 Paket 1.500.000.000
Dishut / UPT Kantor Dinas,dan UPT
08 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan/perlengkapan gedung kantor /rumahdinas
Tersedianya Paket Pemeliharaan Rutinperalatan/perlengkapan gedung
kantor /rumah dinas (meliputipemeliharaan rutin Laptop, Printer,Personal Computer, Plooter, Ganset,Sumur Bor, Terali Pengamanan Pintu, ACdan jendela, Perangkat CCTV, Gorden,Bel, OHP, Soundsystem dan lain lain )
0 paket
- paket - 18 paket 473.000.000 18 paket 1.250.000.000 18 paket 1.500.000.000 18 paket 630.000.000 18 paket 530.000.000
Dishut / UPT Kantor Dinas,dan UPT
09 Pembangunan / pembuatan sarana prasaranapendukung kantor / rumah dinas
Tersedianya paket sarana danprasarana pendukung kantor / rumah
dinas ( Pagar, Gerbang, Halaman ,Jalan, Gapura, lapangan olah raga,
Gudang /Tempat Penyimpanan barangsitaan, Grasi dan lain - lain )
0 unit
- unit - 24 unit 3.164.549.580 26 unit 4.000.000.000 28 unit 4.250.000.000 24 unit 2.800.000.000 24 unit 2.800.000.000
Dishut / UPT Kantor Dinas,dan UPT
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan rutin/berkala saranaprasarana pendukung kantor / rumah dinas
Tersedianya Paket rehabilitasi saranaprasarana pendukung kantor / rumahdinas ( Pemeliharaan Pagar, Gerbang,
Halaman , Jalan, Gapura, lapanganolah raga, Pos Jaga, Shelter dan lain -
lain )
0 unit
- unit - 11 unit 1.616.000.000 13 unit 2.150.000.000 15 unit 2.650.000.000 16 unit 2.423.000.000 16 unit 2.423.000.000
Dishut / UPT Kantor Dinas,dan UPT
Tujuan 1.Mengoptimalkantertibpenyelenggaraanurusan kehutanan
Cakupan penyelenggaraan TugasPokok dan tanggung jawab
100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Sasaran 1.Terwujudnyacakupanoperasionalpelayanankedinasan yangefektif
Cakupan Pelayanan Kedinasan yangtertangani
100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATURPersentase Kehadiran Aparatur 98% 98 % 200.000.000 98 % 918.000.000 98 % 1.050.000.000 98 % 350.000.000 98 % 370.000.000 98 % 370.000.000 Dishutsu
01 Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya
Tersedianya Paket Pakaian Dinasbeserta Perlengkapannya bagiaparatur di dinas, UPT dan Pos
Resort/Unit KPH
2 Paket
- Paket - 1 Paket 588.000.000 1 Paket - - Paket - - Paket - - Paket - Dishutsu/UPT
Kantor Dinas,dan UPT
III
02 Pembinaan PNS/ ASN Kehutanan Terlaksananya Paket Pembinaan ASNdi dinas, UPT dan Pos Resort / Unit
KPH
0 Paket
1 Paket 200.000.000 1 Paket 330.000.000 1 Paket 350.000.000 1 Paket 350.000.000 1 Paket 370.000.000 1 Paket 370.000.000 Dishutsu/UPT
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu /Pakaian Korpri / Pakaian Batik
Tersedianya Paket Pakaian KhususHari Hari Tertentu / Pakaian Korpri /Pakaian Batik bagi aparatur di dinas,
UPT dan Pos Resort / unit KPH
3 Paket
- Paket - - Paket - 1 Paket 700.000.000 - Paket - - Paket - - Paket - Dishutsu/UPT
Kantor Dinas,dan UPT
Tujuan 1.Mengoptimalkantertibpenyelenggaraanurusan kehutanan
Cakupan penyelenggaraan TugasPokok dan tanggung jawab
100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Sasaran 1.Terwujudnyacakupanoperasionalpelayanankedinasan yangefektif
Cakupan Pelayanan Kedinasan yangtertangani
100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
IV PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGASPNS
cakupan pelayanan fasilitas pindah /purna tugas PNS
0% - % - 20 % 70.000.000 20 % 45.000.000 20 % 60.000.000 20 % 80.000.000 20 % 80.000.000 Dishutsu
01 Pemindahan tugas PNS Tersedianya Paket fasilitasiPemindahan Tugas PNS di dinas, UPT &
Pos Resort / Unit KPH
0 paket - Paket - 1 Paket 30.000.000 1 Paket 25.000.000 1 Paket 30.000.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket 50.000.000 Dishut / UPT Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
02 Penyelenggaraan Purna Bhakti PNS/ ASN Tersedianya Paket fasilitasiPemulangan PNS Yang Pensiun di
dinas, UPT dan Pos Resort/Unit KPH
0 paket - Paket - 1 Paket 40.000.000 1 Paket 20.000.000 1 Paket 30.000.000 1 Paket 30.000.000 1 Paket 30.000.000 Dishut / UPT Kantor Dinas,dan UPT
Tujuan 1.Mengoptimalkantertibpenyelenggaraanurusan kehutanan
Cakupan penyelenggaraan TugasPokok dan tanggung jawab
100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Sasaran 1.Terwujudnyacakupanoperasionalpelayanankedinasan yangefektif
Cakupan Pelayanan Kedinasan yangtertangani
100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
V PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Persentase jumlah judul dokumen /pelaporan yang dapat dikerjakan
secara mandiri80% 80 % 1.234.000.000 81 % 1.320.000.000 82 % 850.000.000 83 % 875.000.000 84 % 1.020.000.000 84 % 1.020.000.000 Dishutsu
01 Peningkatan Kualitas Jasmani dan Rohani Tersedianya Paket Fasilitasi pembinaanjasmani dan rohani bagi aparatur
5 Paket 1 Paket 84.000.000 1 Paket 120.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 220.000.000 1 Paket 220.000.000
Dishut / UPT Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
02 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Tersedianya Paket Diklat Non Formalbagi aparatur di dinas, UPT dan Pos
Resort / Unit KPH 5 Paket 1 Paket 1.150.000.000 1 Paket 1.000.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 400.000.000 1 Paket 500.000.000 1 Paket 500.000.000
Dishut / UPT Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
04 Peningkatan Kapasitas Wawasan Aparatur Tersedianya paket peningkatankapasitas wawasan aparatur di bidang
kehutanan 0 Paket - Paket - 1 Paket 200.000.000 1 Paket 250.000.000 1 paket 275.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000
Dishut / UPT Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
Tujuan 1.Mengoptimalkantertibpenyelenggaraanurusan kehutanan
Cakupan penyelenggaraan TugasPokok dan tanggung jawab
100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Sasaran 1.Terwujudnyacakupanoperasionalpelayanankedinasan yangefektif
Cakupan Pelayanan Kedinasan yangtertangani
100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
VI PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
Persentase Jumlah tertib penyiapandokumen / pelaporan
100% 100 % 934.179.948 100 % 1.435.000.000 100 % 1.561.000.000 100 % 1.667.000.000 100 % 1.848.000.000 100 % 1.848.000.000 Dishutsu
01 Penyusunan Laporan Kinerja / Perjanjian Kinerja(LK/PK) , Laporan Evaluasi Tahunan (LKPJ/LPPD)dan Evaluasi Renja/Renstra
Tersedianya jenis paket Dokumen /Pelaporan LK, PK, Laporan Bulanan,
LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD, LaporanTahunan, Evaluasi Renja/P.Renja,
Ekspose dan EvaluasiRenstra/P.Renstra
10 paket dokumen /pelaporan
9 jenisDokumen
50.000.000 9 jenisDokumen
75.000.000 9 jenisDokumen
95.000.000 9 jenisDokumen
100.000.000 10 jenisDokumen
135.000.000 10 jenisDokumen
135.000.000 Dishutsu Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
02 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/ PerubahanRencana Kerja (P. RENJA)
Tersedianya paket Dokumen Renja,P.Renja, Berita Acara, bahan Ekspose,PRA.RKA, RKA, P.RKA, DPA, dan DPPA
8 Jenis paket Dokumen 8 Dokumen
332.800.000 8 Dokumen
420.000.000 8 Dokumen 440.000.000 8 Dokumen 480.000.000 8 Dokumen
500.000.000 8 Dokumen 500.000.000 Dishut / UPT Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PelaksanaanAPBD
Tersusunnya paket pelaporanperkembangan pelaksanaan APBD dan
bahan eksposenya
5 Paket Laporan 1 PaketLaporan
149.999.950
1 PaketLaporan
175.000.000 1 PaketLaporan
220.000.000 1 PaketLaporan
300.000.000 1 PaketLaporan
350.000.000 1 PaketLaporan
350.000.000 Dishutsu Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
04 Penyusunan CAL, LRA dan Neraca Tersususunya paket pelaporandokumen CAL, LRA dan Neraca
5 Paket Laporan 1 Laporan 31.380.000 1 Laporan 35.000.000 1 Laporan 36.000.000 1 Laporan 37.000.000 1 Laporan 38.000.000 1 Laporan 38.000.000 Dishutsu Kantor Dinas,dan UPT
05 Pembinaan dan Pengelolaan Barang/Asset danNeraca pada SKPD/OPD
Terlaksananya paket pembinaan danpengelolaan barang / aset dan neraca
5 Paket 1 Paket 150.000.000 1 Paket 505.000.000 1 Paket 520.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 475.000.000 1 Paket 475.000.000 Dishutsu
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
06 Pembinaan/Pengendalian PenatausahaanKeuangan Terlaksananya paket pembinaan /
pengendalian penatausahaankeuangan
0 paket 1 paket
219.999.998
1 paket 225.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 350.000.000 1 paket 350.000.000
Dishutsu
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
Tujuan 2.MengoptimalkanPengelolaanHutan dan HasilHutan SecaraLestari
Cakupan Kawasan Hutan Lindungdan Produksi yang tertibpemanfaatannya/penggunaannya
55% 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % 59 %
Sasaran 2.Terwujudnya tertibpengelolaankawasan hutandan hasil hutan
Cakupan Kawasan Hutan dan hasilhutan Yang Dikelola dengan tertibdan baik
55% 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % 59 %
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBANPEMANFAATAN HASIL HUTAN Cakupan Penerimaan PNBP 100% 100 % 1.550.226.990 100 % 1.562.339.150 100 % 1.760.434.500 100 % 1.723.502.000 100 % 2.053.850.000 100 % 2.053.850.000 Dishutsu
01
Monitoring Pembayaran Iuran Kehutanan DanaReboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH), dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan(IIUPH)
Termonitornya tertib pembayaraniuran kehutanan Dana Reboisasi (DR)
dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)dan Iuran Ijin Usaha PemanfaatanHutan (IIUPH) pada sejumlah ijin
13 Ijin Usaha/Perusahaan
6
IjinUsaha/
Perusahaan
132.599.925 6
IjinUsaha/Perusah
aan
145.860.000 6Ijin Usaha/Perusahaa
n153.153.000 6
IjinUsaha/
Perusahaan
160.810.650 6
IjinUsaha/Perusah
aan
186.000.000 6
IjinUsaha/
Perusahaan
186.000.000 Bid. PH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
02
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan IUPHHK-HTTermonitornya Kegiatan IUPHHK -
Hutan Tanaman pada sejumlah izinusaha
0 Ijin Usaha/Perusahaan
8
IjinUsaha/
Perusahaan
179.999.725 8
IjinUsaha/Perusah
aan
189.000.000 8Ijin Usaha/Perusahaa
n198.450.000 8
IjinUsaha/
Perusahaan
208.372.500 8
IjinUsaha/Perusah
aan
230.000.000 8
IjinUsaha/
Perusahaan
230.000.000 Bid. PH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
03
Monitoring dan Evaluasi Hasil Izin PemanfaatanKayu (IPK) dan izin sah lainnya
Termonitornya hasil produksi kayuyang berasal dari IPK / Ijin sah lainnyapada sejumlah wilayah kabupaten /
kota
0 Kab/Kota 6Kabupaten/ Kota
129.999.995 6Kabupaten/ Kota
136.500.000 6Kabupate
n/ Kota143.325.000 6
Kabupaten/ Kota
150.491.250 6Kabupaten/ Kota
165.600.000 6Kabupate
n/ Kota165.600.000 Bid. PH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
04
Rekonsiliasi Iuran Kehutanan Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
Terlaksananya Jadwal RekonsiliasiIuran Kehutanan PSDH dan Dana
Rebosasi 10 Triwulan 4 Triwulan 50.599.985 4 Triwulan 55.660.000 4 Triwulan 58.443.000 4 Triwulan 61.365.150 4 Triwulan 70.700.000 4 Triwulan 70.700.000 Bid. PH
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
05
Perencanaan Kegiatan Penertiban PengusahaanHutan
Terlaksananya perencanaan dankoordinasi penertiban pengusahaan
hutan ke pemerintah pusat dan rapatkerja teknis pada waktu tertentu
60 Bulan
12 bulan 117.599.975 12 bulan 123.480.000 12 bulan 129.654.000 12 bulan 136.136.700 12 bulan 143.900.000 12 bulan 143.900.000 Bid. PH
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
06
Monitoring dan Evaluasi Hasil ProduksiHTR/HD/HKm/ Kemitraan / Pola Kerjasama
Termonitornya hasil produksiHTR/HKm/Kemitraan / Pola Kerjasama
pada sejumlah ijin4 Ijin Usaha 4
IjinUsaha
71.859.975 5Ijin
Usaha76.230.000 6 Ijin Usaha 80.041.500 7
IjinUsaha
84.200.000 8Ijin
Usaha92.450.000 8 Ijin Usaha 92.450.000 Bid. PH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
07
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan IUPHHK-HATermonitornya kegiatan IUPHHK -
Hutan Alam pada sejumlah Ijin2 Ijin Usaha/Perusahaan
4
IjinUsaha/
Perusahaan
144.953.745 4
IjinUsaha/Perusah
aan
159.449.150 4Ijin Usaha/Perusahaa
n167.400.000 4
IjinUsaha/
Perusahaan
175.770.000 3
IjinUsaha/Perusah
aan
155.000.000 3
IjinUsaha/
Perusahaan
155.000.000 Bid. PH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
VII
08
Sosialisasi Peraturan Penatausahaan Hasil HutanTerlaksananya sosialisasi peraturan
penatausahaan hasil hutan padasejumlah pemangku kepentingan
0 Orang 30 Orang 77.600.000 30 Orang 81.480.000 30 Orang 85.554.000 30 Orang 90.000.000 50 Orang 133.000.000 50 Orang 133.000.000 Bid. PH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
09
Monitoring Peredaran Kayu Rakyat
Termonitornya tertib penatausahaanperedaran kayu rakyat yang berasal
dari hutan hak pada sejumlah wilayahkabupaten / kota
4 Kab/Kota 4Kabupaten/ Kota
76.719.875 4Kabupaten/ Kota
85.360.000 4Kabupate
n/ Kota89.628.000 4
Kabupaten/ Kota
94.109.400 4Kabupaten/ Kota
108.500.000 4Kabupate
n/ Kota108.500.000 Bid. PH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
10
Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan/Peredaran Hasil Hutan
Terlaksananya pembinaanpenatausahaan hasil hutan /
peredaran hasil hutan bagi pemegangijin hutan hak / pemegang ijin padasejumlah wilayah kabupaten / kota
5 Kabupaten 5Kabupaten/ Kota
107.449.975 5Kabupaten/ Kota
118.360.000 5Kabupate
n/ Kota124.278.000 5
Kabupaten/ Kota
130.491.900 5Kabupaten/ Kota
150.400.000 5Kabupate
n/ Kota150.400.000 Bid. PH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
11
Pembinaan dan pengendalian Pelaksanaan RPBBIPada Industri Primer Hasil Hutan
Terlaksananya pembinaan danpengendalian pelaksanaan RPBBI
untuk Industri primer hasil hutan padasejumlah wilayah kabupaten/kota
12 Kab/Kota 4Kabupaten/ Kota
49.066.240 3Kabupaten/ Kota
57.860.000 3Kabupate
n/ Kota60.753.000 3
Kabupaten/ Kota
63.790.650 4Kabupaten/ Kota
74.000.000 4Kabupate
n/ Kota74.000.000 Bid. PH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
12
Inventarisasi Industri Pengolahan Hasil HutanKayu/Non Kayu, Penampungan Hasil Hutan, danSentra Penjualan Hasil Hutan
Terlaksananya inventarisasi IndustriPengolahan Hasil Hutan Kayu/Non
Kayu, Penampungan Hasil Hutan, danSentra Penjualan Hasil Hutan padasejumlah wilayah kabupaten / kota
0 Kab/Kota 7Kabupaten/ Kota
87.599.995 10Kabupaten/ Kota
96.360.000 10Kabupate
n/ Kota101.178.000 10
Kabupaten/ Kota
106.236.900 10Kabupaten/ Kota
122.500.000 10Kabupate
n/ Kota122.500.000 Bid. PH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
13
Pemantauan Peredaran Hasil Hutan LintasKabupaten/Kota
Terlaksananya pemantauan danpengendalian peredaran hasil hutan
lintas Kabupaten / Kota8 Kab/Kota 3
Kabupaten/ Kota
47.599.985 4Kabupaten/ Kota
52.360.000 4Kabupate
n/ Kota54.978.000 4
Kabupaten/ Kota
57.726.900 4Kabupaten/ Kota
66.600.000 4Kabupate
n/ Kota66.600.000 Bid. PH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
14
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan IUIPHHK/ISLTerlaksananya monitoring dan evaluasikegiatan IUIPHHK / ISL pada sejumlah
wilayah kabupaten / kota0 Kab/Kota 3
Kabupaten/ Kota
42.561.250 4Kabupaten/ Kota
44.730.000 4Kabupate
n/ Kota46.966.500 4
Kabupaten/ Kota
50.000.000 4Kabupaten/ Kota
55.200.000 4Kabupate
n/ Kota55.200.000 Bid. PH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
15
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan IUPHH-BK/IPHH-BK
Terlaksananya monitoring dan evaluasiKegiatan IUPHH-BK/ IPHH-BK padasejumlah wilayah kabupaten / kota
0 Kab/Kota 6Kabupaten/ Kota
129.999.995 6Kabupaten/ Kota
139.650.000 6Kabupate
n/ Kota146.632.500 6
Kabupaten/ Kota
154.000.000 6Kabupaten/ Kota
170.000.000 6Kabupate
n/ Kota170.000.000 Bid. PH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
16Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan PenatausahaanHasil Hutan pada IPK / IUPHHK - HA / IUPHHK - HT/ IUIPHHK / ISL
Terlaksananya evaluasi tertibpelaksanaan PUHH pada IPK / IUPHHK -
HA / IUPHHK - HT / IUIPHHK / ISL
0 Ijin Usaha/Perusahaan
1
IjinUsaha/
Perusahaan
104.016.350 -
IjinUsaha/Perusah
aan
- 2Ijin Usaha/Perusahaa
n120.000.000 -
IjinUsaha/
Perusahaan
- 2
IjinUsaha/Perusah
aan
130.000.000 2
IjinUsaha/
Perusahaan
130.000.000 Bid. PH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
Tujuan 4.MengoptimalkanProduktifitasPengelolaanKawasan Hutandan hasil hutansecara lestari
Konstribusi Sektor Kehutananterhadap PDRB
0,84% 0,84 % 0,85 % 0,86 % 0,87 % 0,88 % 0,88 %
Sasaran 4.TerwujudnyaPengelolaan HutanLestari yangProduktif berbasispartisipasi stakeholder danmasyarakat yangterkait
Cakupan pengelolaan hutan lestariyang produktif
35% 35 % 36 % 37 % 38 % 39 % 39 %
PROGRAM PERENCANAAN DANPENGEMBANGAN HUTAN Cakupan Paket Layanan
Perencanaan dan KoordinasiPengembangan Hutan
100% 100 Persen 9.169.443.542 100 Persen 8.375.000.000 100 Persen 8.975.000.000 100 Persen 9.646.690.000 100 Persen 9.540.000.000 100 Persen 9.540.000.000 Dishutsu
01 Perencanaan dan Koordinasi PembangunanKehutanan
Terlaksananya Paket Perencanaan dankoordinasi pengembangan hutan
5 Paket
1 Paket 285.002.410 1 Paket 320.000.000 1 Paket 350.000.000 1 Paket 400.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000 Sekretariat Dishutsu
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
02 Pengumpulan, Pengolahan dan updating DataPenyusunan Statistik Kehutanan
Tersedianya Paket data StatistikKehutanan
3 Dokumen
1Dokume
n148.334.032 1
Dokumen
200.000.000 1 Dokumen 210.000.000 1 Dokumen 220.000.000 1Dokume
n240.000.000 1 Dokumen 240.000.000 Sekretariat Dishutsu
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
03 Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi di BidangHutan dan Kehutanan
Terlaksananya Paket SosialisasiInformasi di bidang kehutanan
5 Paket 1 Paket 337.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 400.000.000 1 Paket 366.690.000 1 Paket 350.000.000 1 Paket 350.000.000
Dishutsu/UPT Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
VIII
04 Pembangunan Sarana dan PrasaranaOperasionalisasi KPH, Tahura dan Hutan Kota Tersediannya paket sarana prasarana
pendukung operasionalisasi KPH danTahura pada wilayah kerja UPT
13 unit 9 unit 4.298.847.100 4 unit 1.500.000.000 4 unit 1.500.000.000 6 unit 1.500.000.000 4 unit 1.000.000.000 4 unit 1.000.000.000
Dishutsu/UPT Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
05 Penyiapan/ Penyusunan Rancangan TeknisKegiatan Kehutanan/ Pendukung TeknisKegiatan
Tersedianya paket Rancangan TeknisKegiatan Kehutanan / pendukung
teknis kegiatan0 Paket 1 Paket 1.974.000.000 1 Paket 1.300.000.000 1 Paket 1.300.000.000 1 Paket 1.300.000.000 1 Paket 1.300.000.000 1 Paket 1.300.000.000
Dishutsu/UPT Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
06 Pengendalian / konsolidasi tertib pengelolaanhutan lintas pemangku kepentingan Terlaksanaya Paket Pengendalian /
Konsolidasi tertib pengelolaan hutanlintas pemangku kepentingan
0 Paket - Paket - 1 Paket 780.000.000 1 Paket 800.000.000 1 Paket 800.000.000 1 Paket 850.000.000 1 Paket 850.000.000 UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
07 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Pergub Bidang Kehutanan
Tersusunnyapaket Jenis DokumenRegulasi Daerah
0 jenis Dokumen 2Dokume
n404.999.000 2
Dokumen
400.000.000 2 Dokumen 400.000.000 1 Dokumen 225.000.000 1Dokume
n250.000.000 1 Dokumen 250.000.000 Dishutsu
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
08 Pelaksanaan Pameran-pameran tentang Hutandan Kehutanan
Terlaksananya paket pamerankehutanan
5 paket 1 paket 300.000.000 1 paket 350.000.000 1 paket 450.000.000 1 paket 500.000.000 1 paket 550.000.000 1 paket 550.000.000 Bid. RHL / Subbag
Umum danKepegawaian
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
09 Penyiapan,/Pembentukan / Pengembanganbadan layanan umum daerah bidang kehutanan
Tersedianya Paket penyiapan /Pengembangan /penguatan BLUD
0 Paket 0 Paket - 0 Paket - 0 Paket - 1 Paket 500.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 300.000.000 Dishutsu/Bidang PH
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
10 Koordinasi penyiapan bahan perencanaan,monitoring dan pelaporan kegiatan DBHDR/Dana Transfer Daerah
Terlaksananya kegiatan koordinasipenyiapan bahan perencanaan,
monitoring dan pelaporan kegiatanDBH DR / Dana Transfer Daerah
0 Paket 1 Paket 350.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 350.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 300.000.000 Dishutsu
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
11 Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaOperasionalisasi KPH, Tahura dan atau HutanKota
Tersediannya paket pemeliharaansarana prasarana pendukung
operasionalisasi KPH dan Tahura padawilayah kerja UPT
0 unit 0 unit - 3 unit 325.000.000 3 unit 325.000.000 4 unit 550.000.000 4 unit 550.000.000 4 unit 550.000.000 Dishutsu/UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
12 Kegiatan Penunjang DAK
Terdukungnya paket pelaksanaankegiatan DAK
0 Paket 1 paket 1.071.261.000 1 paket 250.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 320.000.000 1 paket 350.000.000 1 paket 350.000.000 Dishutsu/UPT
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
13 Inventarisasi, identifikasi, updating danpengolahan data potensi sumber daya hutan /Sosial Ekonomi Masyarakat di dalam dandisekitar Kawasan Hutan
Tersedianya paket data dasar potensipengelolaan hutan / Sosial Ekonomi
0 paket 0 paket - 17 paket 850.000.000 17 paket 1.020.000.000 17 paket 1.115.000.000 17 paket 1.500.000.000 17 paket 1.500.000.000 UPT KPH dan Tahura
BB
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
14 Penyiapan / Pembuatan / PengembanganEkowisata Tersedianya paket Penyiapan /
Pembuatan / pengembanganekowisata
0 unit 0 unit - 4 unit 1.100.000.000 4 unit 1.170.000.000 4 unit 1.150.000.000 4 unit 1.150.000.000 4 unit 1.150.000.000 UPT KPH dan Tahura
BB
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
15 Penyiapan perencanaan / pengendalianpengembangan Ekowisata Tersedianya paket Penyiapan
perencanaan / pengendalianpengembangan ekowisata
0 paket 0 paket - 2 paket 400.000.000 2 Paket 400.000.000 2 paket 400.000.000 2 paket 400.000.000 2 paket 400.000.000 UPT KPH dan Tahura
BB
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
Tujuan 2.MengoptimalkanPengelolaanHutan dan HasilHutan SecaraLestari
Cakupan Kawasan Hutan Lindungdan Produksi yang tertibpemanfaatannya/penggunaannya
55% 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % 59 %
Sasaran 2.Terwujudnya tertibpengelolaankawasan hutandan hasil hutan
Cakupan Kawasan Hutan dan hasilhutan Yang Dikelola dengan tertibdan baik
55% 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % 59 %
PROGRAM PENATAAN DAN PENGGUNAANKAWASAN HUTAN
Cakupan Tertib Penataan danPenggunaan Kawasan Hutan
60% 61 % 3.836.083.210 62 % 7.060.000.000 63 % 6.390.000.000 64 % 7.000.000.000 65 % 7.215.000.000 65 % 7.215.000.000
01 Perencanaan dan koordinasi PemantapanKawasan Hutan
Terlaksananya paket perencanaan dankoordinasi pemantapan kawasan
hutan5 Paket 1 Paket 299.305.110 1 paket 300.000.000 1 paket 325.000.000 1 paket 350.000.000 1 Tahun 400.000.000 1 Tahun 400.000.000 Bidang PGH
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
IX
02 Penyusunan RPHJP (Rencana Pengelolaan HutanJangka Panjang / Revisinya)
Tersusunnya Dokumen RPHJP / RevisiRPHJP
21 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000 10Dokume
n750.000.000 - Dokumen - Dokumen - -
Dokumen
- - Dokumen -
Bid. PGH/ UPT Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
03 Finalisasi dan Pengesahan RPHJP (RPHJP / RevisiRPHJP)
Tersedianya finaliasi dokumen RPHJP /Revisi RPHJP
12 Dokumen
8 Dokumen 389.399.000 1Dokume
n50.000.000 - Dokumen - Dokumen - -
Dokumen
- - Dokumen -
Bid. PGH/ UPT Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
04 Penyusunan RPHJPd (Rencana PengelolaanHutan Jangka Pendek / Revisinya)
Tersusunnya Dokumen RPHJPd / RevisiRPHJPd
10 Dokumen
33 Dokumen 1.522.419.500 34Dokume
n1.650.000.000 34 Dokumen 1.700.000.000 34 Dokumen 1.750.000.000 34
Dokumen
1.800.000.000 34 Dokumen 1.800.000.000
Bid. PGH/ UPT Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
05 Monitoring dan Evaluasi Areal Pinjam PakaiKawasan Hutan Terkendalinya areal pinjam pakai
kawasan hutan pada sejumlah ijin10 Ijin Lokasi 10
IjinLokasi
175.000.000 11Ijin
Lokasi200.000.000 12 Ijin Lokasi 225.000.000 13 Ijin Lokasi 250.000.000 14
IjinLokasi
275.000.000 14 Ijin Lokasi 275.000.000 Bid. PGH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
06 Identifikasi Hak-Hak Pihak Ketiga dalam rangkaProgram Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)dalam Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara
Tersedianya data hak hak pihak ke tigauntuk proses TORA pada sejumlah
wilayah kabupaten/kota0 Kab / Kota 13
Kab/Kota
450.000.000 -Kab/Kota
- - Kab/ Kota - - Kab/ Kota - -Kab/Kota
- - Kab/ Kota - Bid. PGH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
07 Fasilitasi Penataan Batas Kawasan Hutan
Panjang Batas Kawasan Hutan yangdifasilitasi
6.123,28 Km 50 Km 50.000.000 50 Km 625.000.000 50 Km 650.000.000 50 Km 675.000.000 50 Km 700.000.000 50 Km 700.000.000 Bid. PGH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
08 Rekonstruksi dan Pemeliharaan Batas KawasanHutan Panjang Batas Kawasan Hutan yang
direkonstruksi / dipelihara6.123,28 Km - Km - 50 Km 425.000.000 50 Km 450.000.000 50 Km 475.000.000 50 Km 500.000.000 50 Km 500.000.000 Bid. PGH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
09 Penanganan Permasalahan Kawasan Hutan
Tertanganinya permasalahan kawasanhutan pada sejumlah lokasi
10 Lokasi 20 lokasi 175.000.000 20 lokasi 175.000.000 20 lokasi 185.000.000 20 lokasi 200.000.000 20 lokasi 200.000.000 20 lokasi 200.000.000
Bid. PGH Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
10 Identifikasi dan Inventarisasi Konflik TenurialKawasan Hutan tersedianya data konflik tenurial
kawasan hutan pada wilayah kerja UPTDinas Kehutanan
17 Wilayah UPT 3Wilayah
UPT100.000.000 5
WilayahUPT
150.000.000 5Wilayah
UPT175.000.000 5
WilayahUPT
175.000.000 5Wilayah
UPT200.000.000 5
WilayahUPT
200.000.000
Bid. PGH Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
11 Identifikasi dan Inventarisasi Potensi JasaLingkungan Tersedianya data potensi jasa
lingkungan pada sejumlah lokasitertentu
17 Wilayah UPT 3Wilayah
UPT125.000.000 4
WilayahUPT
150.000.000 4Wilayah
UPT175.000.000 4
WilayahUPT
175.000.000 4Wilayah
UPT175.000.000 4
WilayahUPT
175.000.000
Bid. PGH Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
12 Sosialisasi Penunjukan Batas Kawasan Hutan Terlaksananya sosialisasi penunjukanbatas kawasan hutan pada wilayah
kerja UPT Dinas Kehutanan17 Wilayah UPT -
WilayahUPT
- 8Wilayah
UPT600.000.000 8
WilayahUPT
600.000.000 8Wilayah
UPT640.000.000 9
WilayahUPT
680.000.000 9Wilayah
UPT680.000.000 Bid. PGH / UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
13 Pembuatan Peta Tematik Kehutanan
Tersedianya Paket Peta TematikKehutanan
0 Paket - Paket - 1 Paket 80.000.000 1 Paket 85.000.000 1 Paket 90.000.000 1 Paket 95.000.000 1 Paket 95.000.000 Bid. PGH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
14 Identifikasi Peta Indikatif Penundaan PemberianIzin Baru Tersedianya bahan pertimbangan
teknis atas penundaan pemberian IzinBaru pada lokasi lokasi tertentu
0 lokasi - Lokasi - 4 Lokasi 140.000.000 4 Lokasi 140.000.000 4 Lokasi 160.000.000 4 Lokasi 160.000.000 4 Lokasi 160.000.000 Bid. PGH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
15 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PengelolaanKesatuan Pengelolaan Hutan Terlaksananya monitoring dan evaluasi
pengelolaan KPH pada wilayah kerjaUPT Dinas Kehutanan
16 Wilayah UPT 10Wilayah
UPT 75.000.000 5
WilayahUPT
75.000.000 6Wilayah
UPT 80.000.000 6
WilayahUPT
80.000.000 6Wilayah
UPT 85.000.000 6
WilayahUPT
85.000.000 Bid. PGH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
16 Monitoring dan Evaluasi Perubahan PeruntukanKawasan Hutan Terpantaunya perubahan peruntukan
kawasan hutan pada lokasi - lokasitertentu
0 Lokasi 4 lokasi 75.000.000 - lokasi - - lokasi - 4 lokasi 85.000.000 - lokasi - - lokasi - Bid. PGH
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
17 Monitoring dan Evaluasi Persetujuan Koridor Tersedianya bahan pertimbanganteknis dan pengendalian atas
persetujuan koridor pada lokasi ijintertentu
0 Lokasi 3 Lokasi 50.000.000 - Lokasi - 3 Lokasi 75.000.000 - Lokasi - - Lokasi - - Lokasi - Bid. PGH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
18 Penataan Areal Kerja UPT. Lingkup DinasKehutanan Terlaksananya paket tata hutan / Tata
Blok Pengelolaan17 Paket 1 Paket 199.959.600 17 Paket 490.000.000 17 Paket 340.000.000 17 Paket 345.000.000 17 Paket 345.000.000 17 Paket 345.000.000 Bid. PGH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
19 Penyiapan / updating data informasiperkembangan penggunaan / pemanfaatankawasan hutan
Tersedianya data perkembanganpenggunaan / pemanfaatan kawasan
hutan0 Dokumen -
Dokumen
- 17Dokume
n600.000.000 17 Dokumen 835.000.000 17 Dokumen 950.000.000 17
Dokumen
1.250.000.000 17 Dokumen 1.250.000.000
UPT KPH dan UPTTAHURA BB
20 Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan ProvinsiSumatera Utara
Tersedianya Buku NSDH ProvinsiSumatera Utara
1 Buku - Buku - 1 Buku 350.000.000 1 buku 350.000.000 1 buku 350.000.000 1 buku 350.000.000 1 buku 350.000.000 Bid. PGH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
21 Penyusunan Data dan Informasi TematikKehutanan Provinsi Sumatera Utara Tersedianya Buku Data / Informasi
Tematik Kehutanan0 Buku - Buku - 1 Buku 250.000.000 - buku - 1 buku 250.000.000 - buku - - buku - Bid. PGH
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
Tujuan 3.MengoptimalkanKualitas DayaDukung KawasanHutan dan Lahanberbasis lestari
Cakupan Kawasan Hutan dan Lahanyang terjaga fungsi ekologisnya
55% 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % 59 %
Sasaran 3.TerwujudnyaPengelolaan Hutanyang sesuaidengan fungsinya
cakupan perlindungan danKonservasi Sumber Daya Hutan padaareal kerja Kesatuan PengelolaanHutan dan Taman Hutan Raya
55% 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % 59 %
Cakupan Rehabilitasi Hutan danLahan
35% 35 % 36 % 37 % 38 % 39 % 39 %
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASISUMBER DAYA HUTAN
Cakupan Perlindungan danKonservasi pada Unit Pengelolaan
Hutan55% 55 % 17.188.375.240 56 % 16.653.782.540 57 % 15.669.674.800 58 % 18.596.458.000 59 % 21.395.000.000 59 % 21.395.000.000 Dishutsu
1 Patroli Pencegahan dan Pembatasan kerusakanhutan, kawasan hutan dan hasil hutan Terlakdsananya paket patroli
pencegahan dan pemeberantasankerusakan hutan pada wilayah UPT
5 Paket 1 Paket
3.791.542.8801 Paket
4.550.000.0001 Paket
4.800.000.0001 Paket
5.010.000.0001 Paket
5.550.000.0001 Paket
5.550.000.000 Bid. LinHut/UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
2 Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran HutanDan Lahan Terlaksanaya Paket Pencegahan dan
Pengendalian Karhutlah5 Paket 1 Paket
1.423.782.5401 Paket
2.473.782.5401 Paket
2.769.674.8001 Paket
3.066.458.0001 Paket
3.720.000.0001 Paket
3.620.000.000 Bid. LinHut/UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
3 Penanganan Kasus/Perkara Bidang Kehutanan
Terlaksananya paket penanganankasus kehutanan
5 Paket 1 Paket
300.000.0001 Paket
360.000.0001 Paket
380.000.0001 Paket
400.000.0001 Paket
425.000.0001 Paket
425.000.000 Bid. LinHut
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
4 Pengamanan barang bukti tindak pidanakehutanan Tersedianya Paket Pengamanan
Barang Bukti tindak pidana kehutanan0 Paket - Paket
-1 Paket
500.000.0001 Paket
500.000.0001 Paket
550.000.0001 Paket
600.000.0001 Paket
700.000.000 Bid. LinHut/UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
5 Operasi Pemulihan Kawasan Hutan / PenangananPasca Operasi Pemulihan Kawasan Hutan Terlaksananya Paket Operasi
pemulihan dan penanganan pascaoperasi pemulihan kawasan hutan
0 Paket - Paket
-1 Paket
1.500.000.0001 Paket
1.600.000.0001 Paket
2.000.000.0001 Paket
2.500.000.0001 Paket
2.500.000.000 Bid. LinHut/UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
6 Pelatihan Penggunaan Senjata Api Bagi PolisiKehutanan
Terlaksananya kegiatan pelatihanpenggunaan senjata api bagi Polhut
0 Paket - paket 1 Paket 425.000.000 1 paket 450.000.000 1 Paket 475.000.000 1 Paket 500.000.000 1 Paket 500.000.000
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
7 Pengurusan Legalitas Penggunaan Senjata Api
Tersedianya paket legalisasipenggunaan senjata api
0 Paket - Paket - 1 Paket 300.000.000 1 Paket 325.000.000 1 Paket 350.000.000 1 Paket 375.000.000 1 Paket 375.000.000 Bid. LinHut
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
8 Pengadaan/Pembuatan sarana prasaranapengamanan dan perlindungan hutan /perlengkapan Kepolisian Kehutanan
Tersedianya paket sarana prasaranapamlinhut / perlengkapan polisi
kehutanan ( paket sarparasdalkarhutlah, pamhut, linhut dan
perlengkapan Polhut)
0 Paket - Paket - 2 Paket 2.250.000.000 1 Paket 500.000.000 2 Paket 1.500.000.000 1 Paket 1.700.000.000 1 Paket 1.700.000.000 Bid. LinHut / UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
9 Pembentukan/Penguatan Masyarakat Peduli Api(MPA)
Terlaksananya paket pembentukan /penguatan Masyarakat Peduli Api
1 Paket - Paket - 1 Paket 510.000.000 1 Paket 610.000.000 1 Paket 610.000.000 1 Paket 650.000.000 1 Paket 650.000.000 Bid. LinHut/UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
10 Pembentukan / Penguatan kelompok masyarakatmitra polisi kehutanan Terlaksananya paket pembentukan /
penguatan Masyarakat Mitra PolisiKehutanan
5 Paket - Paket - 1 Paket 510.000.000 1 Paket 610.000.000 1 Paket 610.000.000 1 Paket 650.000.000 1 Paket 650.000.000 Bid. LinHut/UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
X
11 Monitoring dan Evaluasi PengendalianKebakaran Hutan dan Lahan pada Pemegang Ijin(IUPHHK-HT/HA, IPPKH dan Ijin lainnya )
Terkendalinya paket pengendaliankebakaran hutan dan lahan pada
wilayah pemegang ijin5 Paket - Paket - 1 Paket 325.000.000 1 Paket 250.000.000 1 Paket 275.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 300.000.000 Bidang Linhut
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
12 Uji Petik Pengangkutan Hasil Hutan Kayu (HHK),Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Tumbuhan,Satwa Liar (TSL)
Terpantaunya paket tertibpengangkutan hasil hutan dan
tumbuhan satwa liar0 Paket - Paket - 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 Bidang Linhut
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
13 Pembinaan dan Pengendalian PenangkarTumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Terlaksananya Paket Pembinaan dan
Pengendalian Penangkar Tumbuhandan Satwa Liar ( TSL )
0 Paket 1 Paket 299.099.200 1 Paket 300.000.000 1 Paket 325.000.000 1 Paket 350.000.000 1 Paket 375.000.000 1 Paket 375.000.000 Bidang Linhut
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
14 Penataan, Pembinaan dan PeningkatanProfesionalisme Polisi Kehutanan Terlaksananya Paket Penataan,
pembinaan dan peningkatanprofesionalisme SDM Polhut
0 Paket - Paket - - Paket - - Paket - 1 Paket 800.000.000 1 Paket 550.000.000 1 Paket 550.000.000 Bidang Linhut
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
15 Perlindungan dan pengamanan hutan, kawasanhutan dan hasil hutan Terlaksananya Paket perlindungan dan
pengamanan hutan, kawasan hutandan hasil hutan
0 paket 1 paket
997.063.430 1 paket
300.000.000 1 paket
300.000.000 1 paket
300.000.000 1 paket
300.000.000 1 paket
300.000.000 Bidang Linhut
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
16 Perencanaan pencegahan, penanggulangan danpengembangan sarana dan prasaranapengendalian kebakaran hutan dan lahan
Terlaksananya Perencanaanpencegahan, penanggulangan dan
pengembangan sarana dan prasaranapengendalian kebakaran hutan dan
lahan
0 paket 1 paket
7.483.600.2401 paket
575.000.0001 paket
575.000.0001 paket
575.000.0001 paket
575.000.0001 paket
575.000.000 Bid. LinHut/UPT
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
17 Penyelenggaraan dan penataan upayapencegahan, pengendalian kebakaran hutan danlahan
Terlaksananya kegiatanpenyelenggaraan dan penataan upayapencegahan, pengendalian kebakaran
hutan dan lahan
0 paket 1 paket
1.395.000.000 1 paket
375.000.000 1 paket
375.000.000 1 paket
375.000.000 1 paket
375.000.000 1 paket
375.000.000 Bid. LinHut/UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
18 Penyiapan / Pembuatan Upaya KonservasiKeanekaragaman Hayati
Terlaksananya paket upaya konservasikeanekaragaman Hayati
0 paket 2 paket
1.498.286.9502 paket
900.000.0002 paket
800.000.0002 paket
850.000.0002 paket
1.450.000.0002 paket
1.450.000.000 Bid. LinHut/UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
19 Pemeliharaan rutin berkala Hasil UpayaKonservasi Keanekaragaman Hayati Terpeliharanya paket upaya konservasi
keanekaragaman hayati0 paket 0 paket
- 2 paket
300.000.000 2 paket
300.000.000 2 paket
300.000.000 4 paket
600.000.000 4 paket
600.000.000 Bid. LinHut/UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
Tujuan 3.MengoptimalkanKualitas DayaDukung KawasanHutan dan Lahanberbasis lestari
Cakupan Kawasan Hutan dan Lahanyang terjaga fungsi ekologisnya
55% 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % 59 %
Sasaran 3.TerwujudnyaPengelolaan Hutanyang sesuaidengan fungsinya
cakupan perlindungan danKonservasi Sumber Daya Hutan padaareal kerja Kesatuan PengelolaanHutan dan Taman Hutan Raya
55% 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % 59 %
Cakupan Rehabilitasi Hutan danLahan
35% 35 % 36 % 37 % 38 % 39 % 39 %
Cakupan Rehabilitasi Hutan danLahan
35% 35 % 36 % 37 % 38 % 39 % 39 % Dishutsu
Cakupan ketersediaan tata kelolaperencanaan RHL / Pengelolaan DAS
20% 35 % 38 % 40 % 45 % 46 % 46 % Dishutsu
Cakupan pemberdayaan masyarakatsekitar hutan
50% 65 % 68 % 70 % 75 % 76 % 76 % Dishutsu
1 Penyusunan Rencana Pengelolaan RehabilitasiHutan dan Lahan (RPRL/ RPRHL) Tercapainya tata kelola perencanaan
RHL dan pengelolaan DAS/Tersedianya Dokumen RPRHL (RPRL /
RPRHL)
- - Dokumen - 1 Dokumen 400.000.000 - Dokumen - - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Bid. RHL
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
2 Peningkatan Sarana Media Penyuluh Kehutanan Tersedianya sarana dan prasaranapenyuluhan di bidang kehutanan
5 Paket - Paket - 1 Paket 235.000.000 1 Paket 240.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 380.000.000 1 Paket 380.000.000
Bidang RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
3 Pembinaan agroforestry (silvofishery,silvopasture, tumpangsari, empang paluhmangrove dan aneka usaha kehutanan)
Peningkatan pemberdayaanmasyarakat sekitar hutan/
Terlaksananya paket pembinaanagroforestry
10 Ha - Paket - 10 Ha 220.000.000 10 Ha 225.000.000 10 Ha 230.000.000 10 Ha 250.000.000 10 Ha 250.000.000 Bidang RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
XI PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 20.427.622.570 15.856.732.740 13.500.500.000 11.437.300.000 12.736.700.000 12.736.700.000
4 Penyusunan Rencana Tahunan - RTn RPRL / RTnRHL Tercapainya tata kelola perencanaan
RHL/ Tersusunnya Dokumen RTn RPRL/ RTn RHL
0 Dokumen - Dokumen - 1 Dokumen 350.000.000 1 Dokumen 435.000.000 1 Dokumen 520.000.000 1 Dokumen 605.000.000 1 Dokumen 605.000.000 Bid. RHL & UPT
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara VegetatifTerlaksananya paket RHL Vegetatif disejumlah wilayah UPT Lingkup Dinas
Kehutanan35 Ha 1.080 Ha 8.565.080.000 50 Ha 500.000.000 50 Ha 520.000.000 50 Ha 550.000.000 50 Ha 575.000.000 50 Ha 575.000.000 UPT KPH / Tahura
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
6 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil TeknisTerlaksananya paket RHL Sipil Teknis di
sejumlah wilayah UPT Lingkup DinasKehutanan
0 Unit 212 Unit 4.311.978.400 16 Unit 500.000.000 32 Unit 1.000.000.000 48 Unit 1.500.000.000 48 Unit 1.500.000.000 48 Unit 1.500.000.000 UPT KPH / Tahura
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
7 Penataan pembinaan, pengawasan danpengendalian Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Tercapainya tata kelola pengelolaanDAS/ Tersedianya Rekomendasi TertibPelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan
Lahan0 Laporan
1 Laporan 340.000.000 1 Laporan 332.000.000 1 Laporan
340.000.000
1 Laporan
340.000.000
1 Laporan
340.000.000
1 Laporan
340.000.000 Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
8 Pembinaan/ Pendampingan PenyusunanRencana Teknik RHL DAS Tercapainya tata kelola perencanaan
RHL/ Terlaksananya paket pembinaandan pendampingan penyusunan
Rancangan Teknis RHL
0 Paket - Paket - 1 Paket 200.000.000 1 Paket 250.000.000 1 Paket 210.000.000 1 Paket 275.000.000 1 Paket 275.000.000 Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
9 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan RHL berbasisDAS Tercapainya tata kelola pengelolaan
DAS/ Tersedianya Rekomendasi danpelaporan evaluasi Kegiatan RHL dan
Pengelolaan DAS
0 Laporan 1 Laporan 280.000.000 1 Laporan 280.000.000 1 Laporan 280.000.000 - Laporan - 1 Laporan 280.000.000 1 Laporan 280.000.000 Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
10 Pembinaan/ Pendampingan KelembagaanKonservasi/ Forum DAS Tercapainya tata kelola pengelolaan
DAS/ Tersedianya rekomendasi daripembinaan dan pendampingan
Kelembagaan Konservasi/ Forum DAS
0 Paket - Paket 1 Paket 100.000.000 1 Paket 180.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 220.000.000 1 Paket 220.000.000 Bid. RHL
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
11 Pembinaan/ Pendampingan Kegiatan Reklamasidan Rehabilitasi DAS Tersedianya paket rekomendasi hasil
dari pembinaan / pendampinganKegiatan Reklamasi dan Rehabilitasi
DAS
0 UPTD - Laporan - 1 Laporan 100.000.000 1 Laporan 110.000.000 1 Laporan 110.000.000 1 Laporan 110.000.000 1 Laporan 110.000.000 Bid. RHL
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
12 Identifikasi dan Inventarisasi serta KoordinasiData Rencana Aksi Daerah Penurunan GasRumah Kaca
Tercapainya tata kelola pengelolaanDAS/ Tersedianya Rekomendasi dan
Data Rencana Aksi DaerahPerencanaan Pembangunan Rendah
Karbon (PPRK)
5 Dokumen 1 Dokumen 220.000.000 1 Dokumen 220.000.000 1 Dokumen 230.000.000 1 Dokumen 240.000.000 1 Dokumen 240.000.000 1 Dokumen 240.000.000 Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
13 Pembuatan Taman Hutan Kota/ Lingkungan/Jalur Hijau/ Ruang Terbuka Hijau Tercapainya pengelolaan RHL/
Terbangunnya Tanaman Hutan Kota /Jalur Hijau / Lingkungan / Ruang
Terbuka Hijau
0 Ha - Ha - - Ha - - Ha - 20 Ha 310.300.000 20 Ha 320.000.000 20 Ha 320.000.000 Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
14 Pemeliharaan Rutin Taman Hutan Kota /Lingkungan / Jalur Hijau / Ruang Terbuka Hijau
Tercapainya pengelolaanRHL/Terpeliharanya Taman Hutan
Kota / Jalur Hijau / Lingkungan / RuangTerbuka Hijau
0 Ha - Ha - - Ha - Ha - - Ha - 20 Ha 107.700.000 20 Ha 107.700.000 Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
15 Pengadaan bibit pohon langka/ endemik - Tersedianya bibit pohon langka /endemik Sumatera Utara
0 Paket - Paket - 2.000 batang 295.000.000 2.000 batang 310.000.000 2.000 batang 320.000.000 2.000 batang 340.000.000 2.000 batang 340.000.000
Bid. RHL / UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
16 Pembangunan Persemaian Permanen/Operasional Posko Bibit
- Terbangunnya dan tersedianyasarana/prasarana serta operasionalposko bibit
0 paket - paket - 1 Paket 600.000.000 1 paket 560.000.000 1 paket 610.000.000 1 paket 610.000.000 1 paket 610.000.000
Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
17 Kampanye Indonesia Menanam dan MemeliharaPohon
Terlaksananya kampanye gerakanmenanam dan memelihara pohonmelalui desa binaan
5 Paket 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 270.000.000 1 paket 290.000.000 1 paket 290.000.000
Bid. RHL
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
18 Pembinaan penangkar/pengada bibit tanamanhutan
Terbinanya penangkar/ pengada bibittanaman hutan
0 Penangkar - Penangkar - 25 penangkar/ pengada
135.000.000 25 penangkar/pengada
150.000.000 25 penangkar/pengada
170.000.000 25 penangkar/ pengada
190.000.000 25 penangkar/pengada
190.000.000
Bid. RHL
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
19 Penyediaan Bibit/Pengadaan Bibit untukmasyarakat dan penghijauan
Tersedianya bibit untuk masyarakat /penghijauan
25.000 batang 172.000 batang 575.000.000 172.000 batang 695.000.000 172.000 batang 710.000.000 172.000 batang 720.000.000 172.000 batang 740.000.000 172.000 batang 740.000.000
Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
20 Pemuliaan tanaman hutan Terjaganya degradasi sumber dayagenetik dan terjaganya eksistensitanaman lokal
0 Paket - paket - 3 Jenis 280.000.000 3 jenis 285.000.000 3 jenis 300.000.000 3 jenis 325.000.000 3 jenis 325.000.000
Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
21 Pembangunan / Pemeliharaan rutin arboretum Terlaksananya paket pembangunan /pemeliharaan rutin arboretum
1 Paket - paket - 1 Paket 50.000.000 1 Paket 35.000.000 1 Paket 30.000.000 1 Paket 25.000.000 1 Paket 25.000.000
Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
22 Penunjukan / penetapan tegakan benihteridentifikasi (TBT)
Ditetapkannya lokasi tegakan benihteridentifikasi (TBT)
0 Tegakan - Tegakan - 15 Tegakan 235.000.000 15 Tegakan 250.000.000 15 Tegakan 280.000.000 15 Tegakan 310.000.000 15 Tegakan 310.000.000
Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
23 Monitoring dan evaluasi pengedaran benih danbibit
Tersedianya rekomendasi tertibperedaran benih dan bibit
0 laporan - laporan - 1 laporan 120.000.000 1 laporan 130.000.000 1 laporan 150.000.000 1 laporan 170.000.000 1 laporan 170.000.000
Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
24 Temu usaha perbenihan Terselenggaranya paket temu usahaperbenihan
0 Paket - Paket - 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000
Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
25 Pembangunan sistem informasi penyuluhan danperbenihan
Tersedianya informasi / aplikasi yangmenyampaikan/ mempermudahpenyuluh / masyarakat mendapatkaninformasi yang cepat tentangpenyuluhan kehutanan danperbenihan
0 Paket - Paket - 1 paket 120.000.000 1 paket 125.000.000 1 paket 150.000.000 1 kegiatan 120.000.000 1 kegiatan 120.000.000
Bid. RHL
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
26 Pengadaan bibit mangrove Tersedianya Bibit Mangrove 105.000 btg batang 40.000 batang 200.000.000 40.000 batang 220.000.000 40.000 batang 240.000.000 100.000 batang 280.000.000 100.000 batang 280.000.000
Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
27 Penyusunan Materi Penyuluhan Tersusunnya materi penyuluhanleaflet / brosur / stading banner dll
0Paket - Paket - 1 paket 86.400.000 1 paket 87.000.000 1 paket 90.000.000 1 paket 95.000.000 1 paket 95.000.000
Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
28 Identifikasi potensi wilayah penyuluhan Tersedianya data dan informasiwilayah KPH dan Tahura yang kelakdiperlukan dalam proses pengambilankeputusan baik bagi pengembanganusahatani maupun perancangankegiatan penyuluhan
0 Wilayah KPH - KPH - 4 KPH 93.600.000 5 KPH 95.000.000 6 KPH 100.000.000 7 KPH 125.000.000 7 KPH 125.000.000
Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
29 Fasilitasi penyusunan programa penyuluhankehutanan
Tersusunnya programa penyuluhankehutanan
0 Dokumen - Dokumen - 1 Dokumen 78.000.000 1 Dokumen 80.000.000 1 Dokumen 85.000.000 1 Dokumen 85.000.000 1 Dokumen 85.000.000
Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
30 Pertemuan lakususi (latihan / kunjungan /supervisi / evaluasi)
Terlaksananya pertemuan lakususi(latihan / kunjungan / supervisi /evaluasi)
0 Paket - Paket - 1 Paket 144.000.000 1 Paket 148.000.000 1 Paket 152.000.000 1 Paket 158.000.000 1 Paket 158.000.000
Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
31 Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) padatingkat kelompok pemula, lanjut, madya danutama
Terselenggaranya penilaian terhadapkelompok tani hutan Untukpeningkatan kelas KTH
7 KTH - KTH - 12 KTH 187.200.000 12 KTH 190.000.000 12 KTH 200.000.000 12 KTH 220.000.000 12 KTH 220.000.000
Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
32 Penilaian lomba wana lestari Tingkat ProvinsiSumatera Utara
Terlaksananya paket motivasi parapelaku utama dan pelaku usaha dalammelestarikan hutan
0 Paket - Paket - 1 Paket 150.000.000 1 Paket 160.000.000 1 Paket 180.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000
Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
33 Mengikuti KTNA Nasional/Daerah Terlaksananya jalinan kerjasama antarpenyuluh di Provinsi dan nasional
0 Kali - kali - 1 kali 200.000.000 1 kali 225.000.000 1 kali 230.000.000 1 kali 250.000.000 1 kali 250.000.000
Bid. RHL
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
34 Rapat koordinasi penyuluh kehutanan Terlaksananya rapat koordinasipenyuluh kehutanan
0 Kali - kali - 1 kali 150.000.000 1 kali 150.000.000 1 kali 175.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000
Bid. RHL
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
35 Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan Terlaksananya paket peningkatankapasitas SDM Penyuluh Kehutanan
0 Paket - paket - 1 paket 125.000.000 1 paket 135.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 185.000.000 1 paket 185.000.000
Bid. RHL / UPT
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
36 Mengikuti jambore penyuluhan kehutanan Tersedianya sarana unjuk kinerjapenyuluhan untuk meningkatkankapasitas penyuluh kehutanan
0 Kegiatan - Keg. - 1 paket - - - Keg. - -
Bid. RHL / UPT
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
37 Penyelenggaraan Sipil Teknis Untuk Perlindungan/ Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tersedianya paket sipil Teknis untuk
Perlindungan dan Rehabilitasi Hutandan Lahan
0 Unit - Unit 0 Unit - 2 unit 50.000.000 3 unit 65.000.000 4 unit 80.000.000 4 unit 80.000.000 Bid. RHL / UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
38 Identifikasi Kearifan lokal dalam konservasi hutandan lahan di Sumatera Utara Tercapainya tata kelola pengelolaan
DAS/ Tersedianya rekomendasiteknokratik model konservasi berbasis
kearifan lokal
0 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 160.000.000 1 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000 1 Dokumen 200.000.000 Bid. RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
39 Pembinaan dan Pendampingan Sistem InformasiDAS
Tercapainya tata kelola pengelolaanDAS/ Tersedianya model Sistem
Informasi DAS0 sis Das - Paket 1 Paket 100.532.740 1 Paket 200.000.000 1 Paket 211.700.000 1 Paket 105.500.000 1 Paket 105.500.000 Bid. RHL
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
40 Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan danLahan tercapainya tata kelola perencanaan
RHL/ Tersedianya DokumenPerencanaan Kegiatan RHL
0 Dokumen 1 Dokumen
87.340.000
1 Dokumen
75.000.000
1 Dokumen 53.000.000 1 Dokumen 58.300.000 1 Dokumen 60.500.000 1 Dokumen 60.500.000 Bid. RHL / UPT
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
41 Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terlaksananya RHL pada sejumlahwilayah UPT Lingkup Dinas Kehutanan
25 Ha
270 Ha 4.418.000.000 50 Ha 500.000.000 50 Ha
520.000.000
50 Ha
540.000.000
50 Ha
560.000.000
50 Ha
560.000.000 UPT KPH / Tahura
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
42 Penyiapan bahan pemantauan dan pelaporankegiatan RHL
Tercapainya tata kelola pengelolaanDAS/ Tersedianya Rekomendasi TertibPelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan
Lahan0 Dokumen
1 Laporan 337.730.000 1 Laporan 100.000.000 1 Laporan
100.000.000
1 Laporan
100.000.000
1 Laporan
110.000.000
1 Laporan
110.000.000 Bid. RHL / UPT
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
43 Penyelenggaraan dan pengembanganperbenihan serta pembibitan tanamanberkayu/MPTS
Terlaksananya kegiatanpenyelenggaraan dan pengembanganperbenihan serta pembibitan tanamanberkayu/MPTS
0 Paket
1 Paket 884.249.850 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000
Bid. RHL / UPT
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
44 Penyelenggaraan program penyuluhankehutanan dan pengembangan sarana danprasarana penyuluhan
Terlaksananya kegiatanpenyelenggaraan program penyuluhankehutanan dan pengembangan saranadan prasarana penyuluhan sebagaipercontohan pengelolaan hutan dansosial masyarakat
0 Paket
1 Paket 208.244.320 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000
Bid. RHL / UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
45 Pembuatan Peta Arahan Jenis Tanaman Hutandari Dataran Rendah (Pesisir/ Pantai/ DataranRendah), Tengah (Dataran Rendah, Hulu DAS/DTA) dan Dataran Tinggi (Dataran Tinggi,Pegunungan)
Jumlah Dokumen Peta Arahan 0 Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 1 Dokumen 80.000.000 - Dokumen - 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
46 Pemeliharaan Tanaman Reboisasi / PenghijauanTahun Pertama
Terpeliharanya tanaman reboisasi /penghijauan tahun pertama
0 Ha - Ha - 270 Ha 1.350.000.000 50 Ha 300.000.000 50 Ha 300.000.000 50 Ha 300.000.000 50 Ha 300.000.000
UPT KPH / Tahura Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
47 Pemeliharaan Tanaman Reboisasi / PenghijauanTahun Kedua
Terpeliharanya tanaman reboisasi /penghijauan tahun kedua
0 Ha - Ha - - Ha - 270 Ha 675.000.000 50 Ha 150.000.000 50 Ha 175.000.000 50 Ha 175.000.000
UPT KPH / Tahura Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
48 Pemeliharaan Rehabilitasi Hutan dan LahanSecara Vegetatif Tahun Pertama / P1
Terlaksananya paket pemeliharaanhutan dan lahan secara vegetatif
Tahun Pertama 0 Ha - Ha - 1.080 Ha 5.400.000.000 50 Ha 300.000.000 50 Ha 300.000.000 50 Ha 300.000.000 50 Ha 300.000.000
UPT KPH / Tahura Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
49 Pemeliharaan Rehabilitasi Hutan dan LahanSecara Vegetatif Tahun Kedua / P2
Terlaksananya paket pemeliharaanhutan dan lahan secara vegetatif
0 Ha - Ha - 35 Ha 140.000.000 1.080 Ha 2.487.500.000 50 Ha 150.000.000 50 Ha 175.000.000 50 Ha 175.000.000
UPT KPH / Tahura Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
Tujuan 4.MengoptimalkanProduktifitasPengelolaanKawasan Hutandan hasil hutansecara lestari
Konstribusi Sektor Kehutananterhadap PDRB
0,84% 0,84 % 0,85 % 0,86 % 0,87 % 0,88 % 0,88 %
Sasaran 4.TerwujudnyaPengelolaan HutanLestari yangProduktif berbasispartisipasi stakeholder danmasyarakat yangterkait
Cakupan pengelolaan hutan lestariyang produktif
35% 35 % 36 % 37 % 38 % 39 % 39 %
PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DANKEMITRAAN Persentase Tertib Luas Perhutanan
Sosial dan Kemitraan yang terkeloladengan baik
30% 30 % 5.834.446.700 31 % 6.670.000.000 32 % 8.275.000.000 33 % 8.450.500.000 34 % 9.386.450.000 34 % 9.386.450.000 Dishutsu
01 Pembinaan dan Pengendalian Perhutanan Sosialdan Kemitraan
Terrsedianya rekomendasi tertibpengelolaan Perhutanan Sosial danKemitraan bagi pemegang ijin
33 Ijin 33 Ijin300.000.000
35 Ijin350.000.000
40 Ijin 360.000.000 45 Ijin 380.000.000 50 Ijin 400.000.000 50 Ijin 400.000.000 Bidang RHL
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
02 Pengembangan Kelompok Usaha PerhutananSosial dan Kemitraan
Tersedianya legalisasi PenetapanKelompok Usaha Perhutanan Sosialsesuai Ketentuan Yang Berlaku 33 Ijin 33 Ijin
820.000.00035 Ijin
400.000.000
40 Ijin 475.000.000 45 Ijin 500.000.000 50 Ijijn 520.000.000 50 Ijijn 520.000.000 Bidang RHL
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
03 Pemberian bantuan peralatan pengembanganusaha ekonomi produktif
Tersedianya paket bantuan perlatanekonomi produktif bagi kelompok tanihutan / Kelompok Usaha PerhutananSosial pada sejumlah wilayah kerja UPTLingkup Dinas Kehutanan
21 paket 43 paket3.122.710.500
17 paket1.000.000.000
32 paket2.500.000.000
33 paket2.535.500.000
33 paket2.600.000.000
33 paket2.600.000.000
UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
04 Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial KawasanHutan
Terpenuhinya paket persyaratanpermohonan penanganan KonflikTenurial Kawasan Hutan sesuaiketentuan yang berlaku
0 paket 0 paket-
1 paket320.000.000
1 paket 330.000.000 1 paket 340.000.000 1 paket 350.000.000 1 paket 350.000.000 Bidang RHL
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
05 Fasilitasi Peran Pelaku Usaha Dalam PelaksanaanPerlindungan Kehutanan
Tersedianya paket rekomendasi ataskegiatan peran pelaku usaha di bidangkehutanan
0 Paket 0 Paket - 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 270.000.000 1 paket 290.000.000 1 paket 290.000.000Bidang RHL
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
06 Penyiapan Perhutanan Sosial Terpenuhinya keberlanjutanpermohonan perhutanan sosial yangbelum terbit legalitasnya sesuaiketentuan dan peraturan yang berlaku
0 Paket 1 Paket184.272.000
1 paket100.000.000
1 paket100.000.000
1 paket100.000.000
1 paket100.000.000
1 paket100.000.000
Bidang RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
07 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya peningkatan kapasitaskelembagaan usaha dan ataukewirausahaan kelompok usahaperhutanan sosial
33 Kelompok 33 Kelompok300.000.000 35 Kelompok
150.000.000 40 Kelompok 150.000.000 45 Kelompok 150.000.000 50 Kelom[pok 150.000.000 50 Kelom[pok 150.000.000 Bidang RHL
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
08 Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan danHutan Adat
Tersedianya paket rekomendasi atasterpenuhinya hak dan kewajibanpemangku hutan hak
0 paket 1 paket93.121.400
1 paket200.000.000
1 paket200.000.000
1 paket200.000.000
1 paket200.000.000
1 paket200.000.000
Bidang RHL
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
09 Pemberdayaan Masyarakat Di sekitar WilayahKerja Perijinan dan pengelolaan di BidangKehutanan
Tersedianya paket kapasitas danpemberian akses masyarakat setempatdalam rangka kerjasama pada wilayahkerja perijinan dan pengelolaan dibidang kehutanan
0 paket - paket - paket150.000.000
1 paket200.000.000 225.000.000 275.000.000 275.000.000
Bidang RHL
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
10 Penyiapan, pembinaan dan pengendalianpemberdayaan masyarakat sekitar kawasanhutan
Tersedianya paket pembinaan danpengendalian pemberdayaanmasyarakat sekitar kawasan hutan 0 paket 17 paket 1.014.342.800 17 paket 1.500.000.000 17 paket 1.200.000.000 1 paket 1.700.000.000 1 paket 2.000.000.000 1 paket 2.000.000.000 UPT
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
11 Fasilitasi Hutan Kota yang menjadi kewenanganprovinsi
Tersedianya paket dokumenpenyelenggaraan hutan kota atasadanya Ruang Terbuka Hijau di wilayahperkotaan Provinsi Sumatera Utara 0 Dokumen 0 Dok
-1 DOK
250.000.0002 Dok 260.000.000 2 Dok 250.000.000 2 DOK 300.000.000 2 DOK 300.000.000 Bidang RHL
Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri
XII
12 Penguatan / pendampingan / pembinaanpemangku kepentingan Perhutanan Sosial dankemitraan
Terlaksananya paket keberlanjutanperhutanan sosial dan kemitraan (paket pendampingan penyusunan RKURKT, Sosialisasi, Pengesahan RKU RKT,Pelaksanaan RKU RKT ,pengendaliannya dan penguatankelembagaan (dapat berupa hibahbantuan peralatan / tenaga ahli ) sertausahanya/produktifitasnya )
0 paket ( Paketdiklat/sosialisasi/penda
mppingan, paketpemberian bantuan jasatenaga ahli / alat, paket
0 Paket-
2 Paket2.000.000.000
2 Paket 2.250.000.000 2 Paket 1.800.000.000 2 Paket 2.201.450.000 2 paket 2.201.450.000 UPT
Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri
Ir. HALEN PURBA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610701 199003 1 004
Plt.KEPALA DINAS
Ir. ROSIHAN NOOR,Dipl.F, MM
VI-1Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1 STRATEGI 2018 – 2023 :
Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD
mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah – langkah berisikan
program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, yang selanjutnya diperjelas
dengan serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam
melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dala mencapai tujuan
dan sasaran.
Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diperoleh dari hasil analisis lingkungan strategis internal
maupun eksternal yang mengarah pada pendayagunaan kekuatan atau keunggulan untuk meraih
peluang berharga dan mengatasi tantangan yang ada. Selanjutnya diambil kebijakan sebagai arah
dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang diemban.
Sebelum merumuskan strategi dan program pembangunan Kehutanan di Sumatera Utara tahun 2018-
2023, perlu dilakukan analisis strategis dengan menggunakan analisis SWOT yang menjelaskan
kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan tantangan Threats)
yang di miliki Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
Dengan analisis strategis tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memetakan masalah
yang dihadapi daerah ini secara kritis dan objektif, yang kemudian merumuskan dengan tepat strategi
pembangunan serta dapat mencari solusi masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan analisis itu pula
dapat dirumuskan strategi yang tepat dalam melakukan perubahan dan transformasi menuju keadaan
yang lebih maju, aman, dan bermartabat, sebagaimana dambaan Sumatera Utara.
I. Kekuatan (Strengths)
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memiliki kekuatan yang dapat dijadikan modal bagi
percepatan pembangunannya, diantaranya:
1. Luas Kawasan Hutan sebesar ± 41,25 % dari total luas daratan pada wilayah administrasi Provinsi
Sumatera Utara terkategori berdasarkan fungsinya meliputi Kawasan Hutan Konservasi, Kawasan
Hutan Lindung, dan Kawasan Hutan Produksi.
2. Potensi sumberdaya alam yang melimpah di dalam kawasan hutan dapat diaktualisasikan dan
dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Sumatera Utara pada umumnya dan sumber perolehan
Pendapatan Daerah.
3. Tersedianya organisasi ,SDM aparatur dan sarana prasarana kantor yang cukup dalam mengurusi
Kehutanan.
VI-2Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
4. Ketersediaan anggaran operasional untuk aktifitas perkantoran;
5. Adanya regulasi pengelolaan hutan yang dapat mengakomodir partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan hutan lestari;
II. Kelemahan (Weaknesss)
Selain memiliki kekuatan, secara tak terelakkan, juga memiliki kelemahan yang perlu disadari dan
diantisipasi dalam pembangunannya, diantaranya:
1. Belum mantapnya kondisi batas kawasan hutan;
2. Keterbatasan cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan pendanaan
pembangunan kehutanan;
3. Belum optimalnya cakupan ketersediaan regulasi daerah yang menatakelola pemanfaatan
kawasan hutan dan hasil hutan serta keberadaan masyarakat adat / desa dalam pengelolaan hutan
lestari;
4. Belum optimalnya ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang berkompetensi dalam menyiapkan
dokumen perencanaan teknis kegiatan kehutanan dan dalam hal kuantitas SDM polisi kehutanan
dan PPNS;
5. Belum optimalnya penyebarluasan informasi terkait arti pentingnya kelestarian hutan bagi seluruh
lapisan pemangku kepentingan;
III. Peluang (Opportunities)
Dalam rangka memberhasilkan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Utara, Dinas
Kehutanan memilki peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian misi bermartabat
dalam lingkungan, diantaranya:
1. Berkembangnya minat masyarakat / pelaku dunia usaha yang membutuhkan sumber daya alam
yang melimpah (bahan tambang, hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan Jasa Lingkungan) dari
dalam dan sekitar kawasan hutan;
2. Tersedianya regulasi pemerintah pusat yang dapat menyediakan Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria bagi pengembangan aktifitas perekonomian masyarakat / pemangku kepentingan tertentu
yang dapat memanfaatkan keberadaan kawasan hutan;
3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan hutan dan hasil hutan .
4. Beralihnya kewenangan pengurusan hutan dari kabupaten / kota ke pemerintah provinsi dan pusat.
5. Semakin intensnya perhatian nasional dan internasional terhadap pelestarian keanekaragaman
hayati (sustainable forest management);
VI-3Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
IV. Tantangan (Threats)
Disamping peluang yang dimilikinya, pengurusan masalah kehutanan di daerah memiliki tantangan
yang harus dihadapi dalam pembangunannya, diantaranya:
1. Laju pertumbuhan penduduk yang belum optimal dikendalikan dapat menjadi tekanan dalam
pelestarian kawasan hutan dan hasil hutan;
2. Kecenderungan masyarakat / pemangku kepentingan terkait dalam memperoleh keuntungan
ekonomi dengan waktu yang relatif singkat, menjadi penghambat dalam penerapan pengelolaan
hutan lestari (sustainable forest management );
3. Masih lemahnya teknologi pengolahan dari bahan baku menjadi bahan jadi (hilirisasi industri)
dan penerapan teknologi tepat guna, menyebabkan tingginya permintaan masyarakat / pemangku
kepentingan terkait penambahan luas lahan budidaya pertanian secara luas;
4. Masih tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat menyebabkan meningkatnya penggunaaan
lahan di dalam kawasan hutan untuk aktifitas perekonomian;
5. Belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi lintas pemangku kepentingan dalam menerapkan
pengelolaan hutan lestari.
Dari analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan) yang dikemukakan
diatas, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memiliki sumber daya yang sangat potensial. Akan
tetapi martabat urusan kehutanan ini mengalami kemerosotan akibat rendahnya integritas dan
kemampuan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mengelola dan mendayagunakan serta
mengaktualisasikannya. Maka untuk memajukan pembangunan kehutanan di daerah ini dan meraih
martabatnya yang tinggi, diperlukan strategi yang tepat, realistis, dan visioner dengan membaca
peluang dan memanfaatkan kelebihan yang dimilikinya. Strategi yang digunakan adalah:
1. Mengoptimalkan Monitoring, Evaluasi,pengendalian, Inventarisasi dan Identifikasi
perkembangan status pengelolaan kawasan Hutan secara lestari;
2. Penguatan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan/ Unit Pelaksana Teknis
Dinas;
3. Meningkatkan cakupan pelayanan perlindungan hutan;4. Meningkatkan cakupan pelayanan rehabilitasi hutan dan lahan;5. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan hutan berbasis
hutan lestari dan ekonomi kerakyatan;
6. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Inventarisasi dan Identifikasi perkembangan partisipasi
stake holder dan masyarakat untuk hutan lestari;
7. Penataan, Pembinaan dan Pendampingan stake holder dan masyarakat terkait untuk hutan
lestari.
VI-4Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
6.2 ARAH KEBIJAKAN
Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 5
(lima) tahunkedepan, Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan
pembangunan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2018-2023 dititikberatkan pada
5 (lima) kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan, meliputi:
1) Peningkatan dukungan dan pemeliharaan tata batas kawasan hutan.
2) Peningkatan fasilitasi peran serta masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan.
3) Peningkatan cakupan layanan perlindungan dan pengamanan hutan.
4) Peningkatan pelaksanaan penanaman untuk mengurangi luas lahan kritis.
5) Peningkatan pelaksanaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
VISI :”Sumatera Utara Yang Maju, Aman Dan Bermartabat”
MISI : “Bermartabat Dalam Lingkungan”
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
MengoptimalkanPengelolaan Hutan danHasil Hutan Secara Lestari
Terwujudnya tertibpengelolaan kawasanhutan dan hasil hutani
1. Mengoptimalkan Monitoring,Evaluasi,pengendalian,Inventarisasi dan Identifikasiperkembangan status pengelolaankawasan Hutan secara lestari
2. Penguatan KelembagaanKesatuan Pengelolaan KawasanHutan/ Unit Pelaksana TeknisDinas
1.1. Intesifikasi penataan tertib penggunaanKawasan hutan sesuai fungsi danperuntukkannya;
2.1. Peningkatan cakupan pelayanan UPTlingkungan dinas Kehutanan PrvinsiSumatera Utara;
Mengoptimalkan KualitasDaya Dukung KawasanHutan dan Lahan berbasislestari
Terwujudnya PengelolaanHutan yang sesuai denganfungsinya
1. Meningkatkan cakupanpelayanan perlindungan hutan;
2. Meningkatkan cakupanpelayanan rehabilitasi hutan danlahan;
1.1 Meningkatkan pelayanan perlindungandan pengamanan Kawasan hutan
2.1 Meningkatkan Rehabilitasi Hutan danLahan
MengoptimalkanProduktifitas PengelolaanKawasan Hutan dan hasilhutan secara lestari
Terwujudnya PengelolaanHutan Lestari yangProduktif berbasispartisipasi stake holder danmasyarakat yang terkait
1. Monitoring, Evaluasi,Pengendalian, Inventarisasi danIdentifikasi perkembanganpartisipasi stake holder danmasyarakat untuk hutan lestari;
2. Penataan, Pembinaan danPendampingan stake holder danmasyarakat terkait untuk hutanlestari.
1.1 Meningkatkan penataan peran sertastakeholders terkait untuk hutan lestaridan masyarakat sejahtera.
2.1. Melaksanakan pemantauan danpengendalian serta pembinaanstakeholder dan masyarakat kehutananuntuk hutan lestari;
Mengoptimalkan tertibpenyelenggaraan urusankehutanan
Terwujudnya cakupanoperasional pelayanankedinasan yang efektif
1. Meningkatkan cakupan layanankoordinasi dan konsolidasikedinasan lintas pemangkukepentingan;
2. Penataan, Pembinaan danpembenahan kapasitas SDMdan sarana prasarana pendukungpelayanan perkantoran.
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitaspelayanan administrasi perkantoranUrusan kehutanan;
2. Meningkatkan kualitas sdm aparaturuntuk pencapaian pelayanan kedinasanyang berkualitas dan akuntable
VII-1Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023
BAB.VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEHUTANAN
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan
suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indicator kinerja akan memberikan
rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil
dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan
menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih
menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu system
pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing
dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja
yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.
Penetapan indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan gambaran
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang
secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Kehutanan.
Prestasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan dapat digambarkan dan
ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indicator kinerja
program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah
dan indicator kegiatan(output/keluaran).
Penetapan indicator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau
keberhasilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, harus ditetapkan secara cermat dengan
memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang
mempengaruhi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara kedepan baik pengaruh dari luar
(external) maupun dari dalam (internal) Dinas Kehutanan itu sendiri. Oleh karena penetapan
indicator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka
dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indicator kinerja
yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera
UtaraTahun 2018 – 2023.
Tabel7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera UtaraYang Mengacu pada Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran RPJMD
No.Indikator Kinerja
Utama OPD
Kondisi KinerjaAwal Periode
Renstra (2017)
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2023)
2019 2020 2021 2022 2023
1. Rehabilitasi Hutan DanLahan Kritis (Ha)
276.586 Ha 276.336 276.226 276.116 276.000 275.900
2. Kerusakan Kawasan Hutan(Ha)
61.500 Ha 60.500 59.500 58.500 57.500 56.500
3. Kontribusi SektorKehutanan TerhadapPDRB (%)
0,84% 0,84% 0,85% 0,86% 0,87% 0,88%
VII-2Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023