Post on 24-Mar-2019
Renstra-BKDD (Bab I – Pendahuluan)
halaman 1
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH
KABUPATEN GOWATAHUN 2010-20l5
BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah, dimana daerah di tuntut untuk memiliki kreatifitas, inisiatif,
prestasi dan motivasi kerja yang tinggi, agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.
Dengan kata lain Undang-Undang tersebut menuntut kemampuan pemerintah daerah
Kabupaten untuk malaksanakan kewenangan yang telah diserahkan berdasarkan pengakuan
kewenangan Kabupaten dan kota.
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten dituntut
untuk meningkatkan kemampuan aparat dan Kelembagaan Pemerintahan, sehingga dalam
jangka panjang mampu mewujudkan Good Governance, dan dalam jangka pendek mampu
melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam membangun dan memberi pelayanan
umum di daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Merupakan harapan bersama pada era Reformasi ini agar Pemerintah Kabupaten
Gowa di masa yang akan datang harus menerapkan prinsip transparansi dalam pelayanan,
akuntabel dalam pelaksanaan pekerjaan, jujur dan responsif atas tuntutan masyarakat
dengan dukungan Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Untuk mencapai hal tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 150 ayat (1) bahwa dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka meliputi :
Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang di singkat dengan RPJP daerah
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
Renstra-BKDD (Bab I – Pendahuluan)
halaman 2
Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya di sebut RPJM daerah
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
Rencana pembangunan jangka menengah menurut arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat
daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
RPJM daerah adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah untuk jangka waktu lima tahun kedepan.
Dengan berdasar pada RPJM daerah, maka satuan perangkat kerja daerah Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa menyusun rencana strategis yang
selanjutnya di sebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing. Dan
Renstra-SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat
daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di laksanakan
oleh pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan pembangunan di bidang
Kepegawaian dan Diklat Daerah terutama yang berhubungan dengan peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia Aparatur.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk mengingatkan
kepada kita semua terhadap berbagai hal dalam mewujudkan program-program yang
ingin kami capai, dan juga sebagai upaya untuk memperkenalkan dan memperjelas
tentang buah-buah pikiran mengenai konsep-konsep program pembangunan di Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Gowa lima tahun ke depan dan sekaligus sebagai
kerangka acuan dalam menentukan arah kebijakan dan Strategis Pembangunan Daerah.
2. Tujuan
Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD)
yang bertujuan sbb :
Renstra-BKDD (Bab I – Pendahuluan)
halaman 3
a. Sebagai pelaksanaan atau amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah pada pasal 151 ayat (1) dan (2).
b. Sebagai wadah untuk memeperkenalkan dan memperjelas kepada masyarakat
tentang konsep-konsep pembangunan Kab. Gowa yang menjadi kewenangan Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Gowa untuk 5 (lima) tahun ke depan.
c. Sebagai kerangka acuan dalam menentukan arah kebijakan, Strategi Program Kerja
Satuan Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program
kewilayahan untuk membangun Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah
Kabupaten Gowa ke depan.
C. LANDASAN HUKUM
Yang menjadi Landasan Hukum dalam penyusunan dan penetapan Rencana
Strategis SKPD Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa adalah :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 150
ayat (3) huruf b dan 151 ayat (1) dan (2);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Lainnya.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor Tahun tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa 2010 – 2015.
Renstra-BKDD (Bab I – Pendahuluan)
halaman 4
D. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.
Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Penyusunan Rencana Strategis oleh satuan kerja Perangkat Daerah memuat visi,
misi, tujuan, srategis, kebijakan, program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJP, RPJM Daerah dan bersifat Indikatif.
RPJM tersebut dijabarkan dalam renstra SKPD, dan Renstra SKPD akan di
jabarkan dalam suatu Rencana Kerja ( Renja ) SKPD dan Renja SKPD yang pendanaannya
akan di tuangkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
E. SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk memperoleh gambaran secara sistematis terhadap Renstra-SKPD ini, akan
dikemukakan enam pokok pembahasan yang merupakan suatu rangkaian yang saling
berhubungan satu dengan lainnya yaitu:
BAB I PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang :
A. Latar belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya
E. Sistematika Penuisan
BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD, yang menguraikan tentang :
A. Struktur Organisasi
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
C. Tugas dan Fungsi
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
A. Kondisi Umum Masa Kini
B. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN
A. Visi, misi
Renstra-BKDD (Bab I – Pendahuluan)
halaman 5
B. Tujuan
C. Sasaran
D. Strategi
E. Kebijakan
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program dan kegiatan lokalitas kewenangan SKPD
B. Program dan kegiatan lintas SKPD
C. Program dan kegiatan kewilayahan
BAB VI PENUTUP
LAMPIRAN.
Renstra-BKDD (Bab II– Tugas dan Fungsi SKPD)
halaman 6
BAB II
TUGAS DAN FUNGSI SKPD
A. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis lainnya, Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Gowa terdiri dari :
a) Kepala Badan
b) Sekretaris, terdiri dari :
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Sub Bagian Keuangan.
c) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, terdiri dari :
Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai
Sub Bidang Mutasi Pegawai
d) Bidang Diklat Aparatur, terdiri dari :
Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Struktural
Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
e) Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari:
Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian
Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
f) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, terdiri dari :
Sub Bidang Pembinaan Pegawai.
Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
Renstra-BKDD (Bab II– Tugas dan Fungsi SKPD)
halaman 7
B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan adalah sebagai berikut :
a. Jumlah pegawai sebanyak 50 orang yang terdiri dari :
1. jumlah eselon II/b = 1 eselon
2. jumlah eselon III/a = 1 eselon
3. jumlah eselon III/b = 4 eselon
4. jumlah eselon IV/a = 11 eselon
5. staf sebanyak 34 Orang
b. Data perlengkapan yang ada pada BKDD Kab. Gowa adalah sbb :
1. kendaraan roda 2 (dua) = 2 Unit
2. kendaraan roda 4 (empat) = 1 Unit
3. komputer = 7 Unit
4. laptop = 3 Unit
5. meja dan kursi = 46/34 buah
6. dll.
c. Pendidikan :
1. pendidikan Formal :
S.II : 9 Orang
S.I : 29 Orang
D.III : 4 Orang
SMA : 8 Orang
SMP : -
SD : -
2. pendidikan Penjejangan :
PIM II /Spamen : 1 Orang
PIM III /Spama : 11 Orang
PIM IV /Adum : 5 Orang
.
Renstra-BKDD (Bab II– Tugas dan Fungsi SKPD)
halaman 8
TUGAS DAN FUNGSI
1. Tugas
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Lainnya, dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 43 Tahun 2008
tentang Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa adalah,” membantu Kepala Daerah
dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan diklat daerah, serta pelaksanaan
kesekretariatan Badan sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.
2. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada point 1 di atas, Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai fungsi sbb :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepegawaian dan diklat daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
kepegawaian dan diklat daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan diklat daerah serta
kesekretariatan Badan ;
d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kepegawaian, diklat serta kesekretariatan
;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
Renstra-BKD (Bab III Gambaran Umum Kondisi Daerah)
halaman 9
BAB III
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
A. KONDISI UMUM MASA KINI
Pembangunan bidang Kepegawaian dan Diklat Daerah khususnya pada
peningkatan kualitas sumber daya manusia Aparatur adalah merupakan salah satu penentu
dalam keberhasilan pembangunan di Kabupaten Gowa pada era Otonomi Daerah.
Oleh karena itu dalam bidang aparatur pemerintah di Kabupaten Gowa
dikembangkan suatu Stategi Kebijakan berupa pengembangan dan peningkatan
kemampuan Sumber Daya Aparat, pengembangan etos dan moralitas kerja menuju
terciptanya reformasi yang lebih profesional.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Lainnya, dan Peraturan
Bupati Gowa Nomor 43 tahun 2008 bahwa tugas pokok Badan Kepegawaian dan Diklat
Daerah adalah membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan diklat daerah
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Lainnya, serta pelaksanaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Lainnya, kesekretariatan
Badan sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Renstra-BKD (Bab III Gambaran Umum Kondisi Daerah)
halaman 10
Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka sasaran pokok yang harus dicapai adalah
terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional melalui pembinaan prestasi
kerja, karier serta pendidikan dan pelatihan.
Namun sampai saat sekarang ini harapan tersebut belum sepenuhnya dapat
diwujudkan, mengingat kondisi umum yang dialami masih dipengaruhi oleh berbagai
faktor antara lain sebagai berikut :
a. Sarana dan prasarana yang dimilki Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Gowa belum memadai untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan
umum dan pembangunan.
b. Belum terlaksananya secara optimal prinsip-prinsip penyelenggaraan ke
pemerintahan yang baik ( good governance ).
c. Masih terbatasnya kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggaraan negara.
d. Belum adanya standar / kompetensi jabatan PNS, dan sistem penilaian kinerja
pegawai serta sistem pembinaan atau pengembangan kualitas karier PNS yang
objektif dan transparan.
e. Penguasaan dan pemamfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Aparat masih
sangat terbatas.
f. Jumlah dan kualitas tenaga aparat pemerintah daerah yang profesional dengan
kualifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas serta wewenang masih
sangat terbatas.
Renstra-BKD (Bab III Gambaran Umum Kondisi Daerah)
halaman 11
B. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KEDEPAN
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan khusus yang
luas kepada Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam
berotonomi.
Keputusan politik untuk memberikan otonomi yang luas itu karena disadari,
bahwa dalam era globalisasi diperlukan pengambilan keputusan yang cepat, karena dengan
memandang globalisasi sebagai suatu peluang untuk mendorong pertumbuhan
perberdayaan segenap potensi Sumber Daya yang dimilki.
Beranjak dari kondisi tersebut diatas, maka untuk mencapai tujuan
pembangunan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahtraan rakyat, maka untuk
lima tahun kedepan bertumpu pada suatu “visi” yaitu :
“ Terwujudnya Gowa yang Handal dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat” dan
“misi pembangunan” yaitu :
“ Rewako Gowa “, yang dimaknai sebagai suatu tekad bersama untuk mengadakan
perubahan kearah yang lebih baik dan lebih maju di masa yang akan datang.
Dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang diuraikan diatas, maka
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Gowa mempunyai peranan yang penting
dalam melaksanakan tugas sebagai pembantu Kepala Daerah dalam membina
mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kepegawaian dan diklat daerah, serta pelaksanaan kesekretariatan Badan sesuai
kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasaran
Renstra-BKD (Bab III Gambaran Umum Kondisi Daerah)
halaman 12
yaitu ; terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian secara prima dan terpenuhinya
kesejahteraan PNS serta terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah
Kabupaten Gowa yang memiliki kompetensi.
Untuk terwujudnya hal tersebut diatas, perlu dikembangkan suatu strategi
kebijakan berupa pengembangan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparat,
pengembangan etos kerja menuju terciptanya performance yang lebih profesional, strategi
kebijakan yang diinginkan.
Dari gambaran dan sasaran serta harapan-harapan yang ingin dicapai tersebut,
maka ada beberapa variabel-variabel pendukung sebagai suatu proyeksi kedepan adalah
sebagai berikut :
1. Diperlukan aparatur pemerintah yang mempunyai kapabilitas pribadi yang tinggi,
jiwa pengabdian yang ikhlas, profesional dan daya juang yang besar.
2. Mewujudkan kelembagaan dan manajemen pemerintah yang bersih, berkeadilan,
efesien, efektif dan profesional.
3. Menyelenggarakan sistem pemerintahan sesuai dengan tuntutan dan harapan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004.
4. Penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance).
5. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan
pemerintahan umum dan pembangunan.
Renstra-BKD (Bab III Gambaran Umum Kondisi Daerah)
halaman 13
6. Terwujudnya kualitas Aparatur Pemerintah dengan meningkatkan kesejahteraan dan
keprofesionalitas serta memberlakukan sistem penghargaan berdasarkan prestasi dan
kompetensi.
7. Mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa dan bebas KKN.
8. Terwujudnya kualitas, profesionalisme dan keterampilan Aparatur dalam
melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih optimal.
9. Terwujudnya Aparatur yang profesional dan berkulitas dalam melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan.
10. Terwujudnya sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) sebagai tolak
ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi
pemerintah.
11. Terwujudnya sistem rekruitmen PNS dan pegawai kontrak yang lebih sesuai
kompetensi dan kompetitif,
12. Merumuskan kompetensi jabatan PNS, atau standarisasi kompetensi jabatan
Aparatut Pemerintah, sistem penilaian kinerja pegawai, serta sistem pembinaan atau
pengembangan kualitas karier pegawai yang objektif dan transparan.
13. Terwujudnya pemerataan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dan penyebaran
tenaga pendidik/guru dan tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Renstra-BKD (Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan)
halaman 14
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN
A. VISI DAN MISI
Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa harus dibawa dan berkarya agar tetap
konsisiten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran
menantang tentang keadaan masyarakat berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan
dalam Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa.
Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa, sesuai visi yang ditetapkan, agar organisasi dapat
terlaksana dan berhasil mencapai tujuan yang baik.
Pernyataan visi
Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa perlu secara terus menerus
memanfaatkan atau menangkap peluang yang ada dan melakukan perubahan ke arah yang
lebih baik.
Meningkatnya persaingan tantangan dan tuntutan masayarakat akan pelayanan
prima mendorong Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa perlu
mempersiapkan dan berbenah diri agar tetap eksis. Perubahan tersebut dilakukan secara
Renstra-BKD (Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan)
halaman 15
bertahap, terkoordinasi, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat.
Visi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010-2015
adalah sebagai berikut :
” Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Gowa yang
handal dan professional melalui penyelenggaraan rekrutmen, pembinaan karir,
peningkatan prestasi kerja, disiplin dan kesejahteraan PNS “.
Visi tersebut diatas didasarkan atas pertimbangan yang menggambarkan totalitas yang akan
dicapai Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa dengan penjelasan
sebagai berikut :
Rekrutmen adalah suatu proses mutasi kepegawaian yang bertujuan menciptakan
kaderisasi pegawai secara berkesinambungan sesuai kebutuhan daerah.
Pembinaan Karir adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan memberikan
pembinaan PNS secara periodik.
Prestasi Kerja adalah suatu hasil personal dan kelembagaan yang menunjukkan
indicator pelaksanaan tugas.
Disiplin adalah suatu proses ketaatan pegawai terhadap hak dan kewajiban yang
diemban.
Kesejahtaraan adalah bertujuan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan.
Proses perumusan misi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak
yang berkepentingan ( stakeholder ) dan menangkap peluang untuk melakukan perubahan
yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi.
Renstra-BKD (Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan)
halaman 16
Adapun Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.
2. Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian.
3. Meningkatkan sarana, prasarana dan laporan.
Penjelasan misi dikaitkan dengan tujuannya adalah sebagai berikut :
Misi 1 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
perlu dilakukan peningkatan kualitas mental, wawasan dan peningkatan skill.
Misi 2 Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen di bidang Kepegawaian dan Diklat
Daerah dan peningkatan sarana dan prasarana.
Misi 3 Meningkatkan sarana, parasarana dan laporan.
B. TUJUAN
Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan
merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai 5
(lima) tahun ke depan.
Tujuan bersifat idealistis dan mempunyai jangkauan ke depaan yang akan dicapai dalam
kurun waktu tertentu.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Gowa, menetapkan tujuan sebagai berikut:
1. Mewujudkan peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur .
2. Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi kepada PNS serta data kepegawaian
yang akurat.
3. Mewujudkan peningkatan sarana, prasarana dan laporan
Renstra-BKD (Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan)
halaman 17
C. SASARAN
Sasaran yang akan dituju adalah :
1. Terwujudnya peningkatan sumber daya, kinerja, profesionalisme serta disiplin
Aparat Pemerintah Daerah.
2. Terwujudnya pengelolaan administrasi dan data kepegawaian yang akurat.
3. Terwudnya sarana, prasarana dan pelaporan.
D. STRATEGI
Untuk mencapai hasil yang konsisiten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan
diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara
konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif tentang berbagai langkah yang
diperlukan untuk mencapai atau untuk memperlancar / mempercepat pencapaian tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
E. KEBIJAKAN
1. Menyiapkan ketersediaan sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah yang
berkualitas, profesional, melalui pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah
Daerah berdasarkan kompetensi dan kebutuhan daerah.
2. Meningkatkan ketersediaan data yang akurat dan berkualitas serta peningkatan
transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran
informasi.
Renstra-BKD (Bab V Program dan Kegiatan)
halaman 18
BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN
A. PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN SKPD
Program merupakan kumpulan dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
secara nyata, sistematis, dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Adapun Program dan Kegiatan yang Merupakan Kegiatan yang merupakan
Lokalitas SKPD adalah :
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
e. Peningkatan Pengmbangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
f. Pendidikan Kedinasan
g. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
h. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Agar program tersebut mencapai tujuan dan sasaran sebagaiamana yang
diinginkan, maka ditetapkan kegiatan Tahun 2010-2015 sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikasi kegiatannya adalah :
Penyediaan Barang, Jasa dan Peralatan dalam Pelaksanaan Rutinitas Administrasi
Perkantoran.
Penyediaan biaya jasa aparatur serta biaya administrasi, koordinasi serta biaya
lainnya yang mendukung kelancaran tugas Pokok dan Fungsi.
Renstra-BKD (Bab V Program dan Kegiatan)
halaman 19
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, indikasi kegiatannya adalah :
Pengadaan barang inventaris.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung
pelayanan.
Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan,
perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan.
c. Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu.
d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Orientasi CPNS dan Sosialisasi Aturan Perundang-undangan untuk peningkatan
Pemahaman Aparat terhadap peraturan kepegawaian .
e. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Menyusun Laporan Keuangan yang terukur dan transparan.
Menyusun Rencana Kerja Sampai pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
Menyusun dan analisa data kepegawaian.
B. PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS SKPD
Program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten
Soppeng yang menjadi lintas satuan kerja perangkat daerah yang selama ini adalah :
1. Proram Pendidikan Kedinasan
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
Pelaksanaan Diklat Penjenjangan Struktural (Diklat PIM IV dan III)
Pengiriman utusan mengikuti Diklat Penjenjangan Struktural Tk. II
Renstra-BKD (Bab V Program dan Kegiatan)
halaman 20
Seleksi /Penerimaan STPDN / STKS.
2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.
Pelaksanaan Diklat Prajabatan
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur :
a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS.
b. Seleksi, Pengangkatan dan Penempatan menjadi CPNS.
c. Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian.
d. Penghargaan bagi PNS yang berprestasi.
e. Proses Pengolahan administrasi izin belajar dan penanganan kasus-kasus disiplin
PNS.
f. Pemberhentian dan Pensiun.
g. Penyelenggaraan Bimtek Tata Naskah Dinas.
h. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporan realisasi kegiatan.
i. Hal-hal lain yang terkait Tupoksi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Gowa.
C. PROGRAM DAN KEGIATAN KEWILAYAHAN
Khusus untuk program dan kegiatan kewilayahan di Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah Kabupaten Soppeng untuk sementara belum diprogramkan,
Dari program-program yang telah kami kemukakan diatas, maka ditetapkan
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2010-2015 dan bahkan pada satu
tahun transisi pada Tahun 2010 sebagai berikut :
1. Penyediaan surat menyurat
Renstra-BKD (Bab V Program dan Kegiatan)
halaman 21
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat- rapat koordinasi
12. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
15. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
16. Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
17. Orientasi/sosialisasi CPNS
18. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Renstra, Renja, Rancangan Anggaran, Dokumen Anggaran dan
Perubahan Anggaran.
20. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
21. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan Lakip.
Renstra-BKD (Bab V Program dan Kegiatan)
halaman 22
22. Penyusunan data dan analisis data kepegawaian serta pemeliharaan jaringan data
kepegawaian.
23. Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Menyelenggarakan Diklat Manajemen Kepegawaian.
Melaksanakan Diklat lainnya sesuai kebutuhan, dan kegiatan lainnya yang
berkaitan dengan tupoksi BKD berdasarkan kebutuhan dan kemampuan
daerah.
24. Pendidikan Penjenjangan Struktural
Diklat Pim Tk. III dan IV dan utusan peserta diklat Pim Tk. II
25. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Melaksanakan Pengiriman Peserta Diklat permintaan dari Propinsi dan Pusat
sesuai dengan kebutuhan
26. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
Melaksanakan Diklat lainnya sesuai kebutuhan, dan kegiatan lainnya yang
berkaitan dengan tupoksi BKDD berdasarkan kebutuhan dan kemampuan
daerah.
27. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir.
menyelenggarakan Ujian Penyusuaian Ijazah.
Ujian dinas tingkat II dan tingkat III.
28. Seleksi penerimaan CPNS Daerah
29. Penempatan PNS
30. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Renstra-BKD (Bab V Program dan Kegiatan)
halaman 23
31. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
32. Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN dan STKS
Dari program dan kegiatan yang kami gambarkan tersebut, maka secara garis
besarnya dapat dilihat pada program matriks lima tahunan 2010-20l5 dan progran
tahunan serta daftar target kinerja tahunan 2010-20l5 SKPD Badan Kepegawaian
Dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa, sebagaimana terlampir dan merupakan satu
kesatuan dengan Rencana strategis ini.
Renstra-BKD (Bab VI Penutup)
halaman 24
BAB VI
PENUTUP
Rencana Strategi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa
dijadikan sebagai suatu kerangka acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi
pembangunan daerah ke depan.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa
adalah sebagai sarana untuk mengingatkan kepada kita semua terhadap berbagai hal dalam
mewujudkan program-program yang ingin dicapai, dan juga sebagai upaya untuk
memperkenalkan dan memperjelas tentang buah pikiran mengenai konsep-konsep
program BKDD Kabupaten Gowa 5 (lima) tahun ke depan.
Kami menyadari Rencana strategis SKPD ini, masih terdapat kekurangan-
kekurangan dan kelemahan, sehingga saran dan kritikan yang sifatnya membangun
senantiasa kami harapkan dalam upaya penyempurnaan berdasarkan situasi , kondisi serta
tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN GOWA