Post on 23-Oct-2020
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)
MODEL GANDA DEWATA (UNIT XII)
Jl. Ahmad Yani Mamuju 91151, email : kph_gandadewata@yahoo.com
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KPHL MODEL GANDA DEWATA (UNIT XII)
DI KABUPATEN MAMUJU DAN KABUPATEN MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
DISUSUN OLEH : KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL GANDA DEWATA (UNIT XI)
MAMUJU, 2014
BUKU RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHL MODEL GANDA DEWATA (UNIT XII)
Digandakan dan dijilid oleh : Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV
Tahun 2015
HALAMAN JUDUL
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KPHL MODEL GANDA DEWATA (UNIT XII) DI KABUPATEN MAMUJU DAN KABUPATEN MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari :
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : SK. 7579/Menhut-II/Reg.4-1/2014
Tanggal : 17 Desember 2014
vi
RINGKASAN EKSEKUTIF
1. Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.799/Menhut-
II/2009 menetapkan KPHL Ganda Dewata sebagai salah satu wilayah KPH di
Provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah KPHL Ganda Dewata berdasarkan SK
Menteri Kehutanan tersebut adalah 157.598, tersebar dua kabupaten dan
tujuh kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Bonehau dan Kecamatan Kalumpang
di Kabupaten Mamuju, dan (2) Kecamatan Tabulahan, Aralle, Bambang,
Mamasa, dan Kecamatan Tabang di Kabupaten Mamasa.
2. Menindaklanjuti penetapan wilayah KPHL Ganda Dewata, Gubernur Sulawesi
Barat membentuk UPTD sebagai lembaga pengelola KPHL Ganda Dewata
berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 27 Tahun 2011 Jo.
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 7e Tahun 2013 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD KPH Ganda Dewata pada
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian, mengacu pada
PP No. 44 Tahun 2004, tentang Perencanaan Kehutanan, maka
pembangunan KPHL Ganda Dewata telah melewati dua tahapan yaitu
tahapan pembentukan wilayah pengelolaan KPH dan tahapan strukturisasi
yakni pembentukan institusi pengelola.
3. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan
langkah penting, terutama untuk membantu menyusun program-program
strategis bagi keberhasilan pengelolaan KPH. Visi pengelolaan KPHL Model
Ganda Dewata adalah:“Menjadi KPHL yang tangguh mengelola hutan
lindung secara mandiri dan lestari”. Sejalan dengan visi yang telah
ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi obyektif areal KPHL Model
Ganda Dewata, dirumuskan misi pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata
sebagai berikut : (1) Membangun sinergi dan saling bekerjasama dalam
pengelolaan hutan; (2) Mengelola areal KPHL Ganda Dewata sebagai
kawasan penyangga bagi areal Taman Nasional Ganda Dewata;
(3) Mengoptimalkan pengelolaan hutan dalam kerangka pemberdayaan
ekonomi masyarakat, pembangunan ekonomi wilayah, dan pembangunan
nasional.
vi
4. Wilayah KPHL Ganda Dewata mempunyai arti penting dan nilai strategis bagi
masyarakat Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa serta wilayah-
wilayah di sekitarnya di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan,
karena wilayah KPHL merupakan catchment area DAS yang mempunyai
fungsi hidroorologis penting. Kondisi kawasan hutan lindung yang sebagian
besar (69,14%) masih berpenutupan hutan harus dijaga untuk mendapatkan
fungsi lindung dan perlindungan lainnya dari areal KPHL Ganda Dewata.
Demikian pula, kawasan hutan yang telah mengalami degradasi (sebesar
30,86%) harus direhabilitasi untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan
hutan yang terdegradasi tersebut.
5. Pengelolaan KPHL Ganda Dewata diharapkan dapat mengatasi masalah-
masalah pengelolaan hutan pada saat ini, khususnya masalah degradasi
hutan. Kondisi yang diinginkan dicapai untuk jangka waktu sepuluh tahun
ke depan (2014 – 2024) adalah, (1) meningkatnya fungsi kawasan hutan
lindung, (2) optimalisasi produksi terpadu jasa lingkungan dan hasil hutan
bukan kayu, (3) berlangsungnya proses suksesi hutan pada hutan sekunder,
(4) meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan,
(5) meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor kehutanan, serta
(6) terkelolanya hutan sesuai kaidah-kaidah pengelolaan hutan lindung.
6. Luas wilayah KPHL Ganda Dewata yang dialokasikan untuk dikelola sebagai
blok inti adalah 17.008,93 ha, tersebar pada 8 (delapan) desa di Kabupaten
Mamuju dan 5 (lima) desa di Kabupaten Mamasa. Areal Blok inti tersebut
secara administrasi pemerintahan sebagian besar berada di Kabupaten
Mamuju yakni seluas 12.716,9 ha atau sebesar 74,77%, sisanya berada di
Kabupaten Mamasa. Blok inti di Kabupaten Mamuju sebagian besar
(68,41%) berada di wilayah administrasi Desa Kinatang yakni seluas
8.700,10 ha. Luas areal blok inti di Desa Kinatang merupakan setengah
(51,15%) dari luas total areal blok inti KPHL Ganda Dewata.
7. Luas wilayah KPHL Ganda Dewata yang dialokasikan untuk dikelola sebagai
blok pemanfaatan adalah 38.322,42 ha, yang tersebar pada 8 (delapan)
desa di Kabupaten Mamuju dan 17 (tujuh belas) desa di Kabupaten
Mamasa. Areal Blok pemanfaatan tersebut secara administrasi pemerintahan
vi
sebagian besar berada di Kabupaten Mamuju yakni seluas 24.306,07 ha
atau sebesar 63,42% dari luas total blok pemanfaatan, sisanya berada di
Kabupaten Mamasa.
8. Blok Khusus di wilayah KPHL Ganda Dewata diarahkan pada desa-desa yang
memiliki situs sejarah, yang akan dikelola untuk menampung kepentingan
pelestarian sejarah serta dapat dikelola sebagai unit usaha wisata religi atau
wisata alam. Hasil diskusi dengan parapihak yang terkait diketahui terdapat
beberapa situs sejarah di wilayah KPHL Ganda Dewata yaitu: Situs Budaya
Tabulahan, di Kabupaten Mamasa, Situs Kamasi di Kalumpang, Situs
Palemba di Kalumpang. Situs-situs tersebut berada pada desa-desa di dalam
wilayah KPHL Ganda Dewata.
9. Pada areal KPHL Ganda Dewata, wilayah tertentu diarahkan pada kawasan
hutan lindung yang berada di dalam blok pemanfaatan KPHL Ganda Dewata
yang telah lama digunakan oleh masyarakat sebagai lahan usahatani
tanaman semusim dan atau kebun. Pengelolaan usahatani tersebut kurang
mendukung pencapaian tujuan pengelolaan KPHL Ganda Dewata. Oleh
karena itu, manajemen KPHL Ganda Dewata perlu mengembangkan
usahatani tersebut dengan pola-pola usahatani yang dapat mendamaikan
antara tujuan manajemen oleh masyarakat dengan tujuan manajemen oleh
KPHL Ganda Dewata.
10. Wilayah tertentu di Kabupaten Mamuju sebagian besar berada di tiga
wilayah desa yaitu Kondobulo, Desa Kinatang, dan Desa Karataun. Luas
areal blok wilayah tertentu pada ketiga desa tersebut adalah 20.301,04 ha
atau sebesar 86,63% dari luas total areal blok wilayah tertentu KPHL Ganda
Dewata di Kabupaten Mamuju. Lebih dari setengah (58,52%) areal blok
wilayah tertentu KPHL Ganda Dewata berada di Desa Kondobulo, Desa
Kinatang, dan Desa Karataun.
11. Konsep pengelolaan multi manfaat (multiple use management) adalah
konsep pengelolaan yang tepat untuk mengelola areal KPHL Ganda Dewata.
Konsep ini akan mengembangkan keterpaduan ekonomi, ekologi, dan sosial
sesuai prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip-prinsip bisnis
usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan
vi
kayu. Tiga strategi utama untuk mengimplementasikan konsep tersebut
yaitu, (1) pengembangan sistem pengelolaan multi manfaat (multiple use
management), (2) pengembangan unit usaha agroforestry, dan (3)
pengembangan sistem pendukung. Strategi-strategi tersebut akan
dijabarkan dalam bentuk aktivitas-aktivitas pengelolaan yang akan
dilaksanakan secara sequential dan multi tahun (multi years) serta
mengarah kepada pengelolaan areal KPHL Ganda Dewata yang mandiri.
12. Pada tahap awal operasionalisasi KPHL Ganda Dewata, hal yang paling
penting dan mendesak dilakukan adalah pemantapan kawasan dan
inventarisasi hutan. Pemantapan kawasan dilakukan melalui pemetaan
secara partisipatif batas-batas wilayah KPHL serta pemetaan lokasi-lokasi
aktivitas pemanfaatan hutan oleh masyarakat setempat di dalam wilayah
KPHL Ganda Dewata. Kegiatan pemetaan partisipatif diikuti dengan kegiatan
inventarisasi untuk mengetahui potensi hutan pada setiap blok. Hasil kedua
kegiatan tersebut menjadi dasar menyusun rencana pengelolaan tahunan
dan revisi blok KHPL Ganda Dewata.
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan
Karunia-Nya, sehingga Laporan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung Jangka
Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Ganda Dewata Provinsi
Sulawesi Barat dapat diselesaikan sesuai rencana.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang disusun dari hasil tata hutan
dan mengacu pada Rencana Kehutanan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
serta memperhatikan aspirasi, nilai Budaya masyarakat setempat dan kondisi
lingkungan. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang memuat unsur – unsur
1) Tujuan yang akan dicapai 2) Kondisi yang dihadapi , 3) Strategi serta
kelayakan pengembangan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan,
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan,
perlindungan hutan dan konservasi alam, dan 4) Arahan kegiatan
pembangunan jangka panjang KPH.
Penyusunan Dokumen RPJP ini bertujuan untuk memberikan pedoman
dan acuan seluruh kegiatan pengelolaan hutan diwilayah KPH dan juga acuan
dalam melakukan evaluasi proses pembangunan KPH, sehingga proses
pembangunan KPH model dapat berjalan secara sistimatis dan terarah menuju
pencapaian target pembangunan KPH
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu, sehingga terselesaikannya Buku RPJP KPHL Ganda Dewata
Provinsi Sulawesi Barat.
Makassar, Desember 2013
Kepala KPHL Ganda Dewata,
Ir. H. Fakhrudin HD
NIP. 19620920 199403 1 003
xviii
DAFTAR ISI
Hal.
LEMBAR PENGESAHAN …………………………………………………………………… i
PETA SITUASI ................................................................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................... iii
KATA PENGANTAR ........................................................................... vii
DAFTAR ISI .................................................................................... Viii
DAFTAR TABEL .............................................................................. x
DAFTAR GAMBAR .......................................................................... xii
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................. 1
B. Tujuan ......................................................................... 2
C. Sasaran ........................................................................ 2
D. Ruang Lingkup .............................................................. 2
E. Batasan Pengertian ....................................................... 3
II. DESKRIPSI KAWASAN
A. Risalah Wilayah KPHL Model Ganda Dewata ..................... 5
B. Potensi Wilayah KPHL Ganda Dewata …........................... 22
C. Data Informasi Sosial Budaya Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan ...................................................................
24
D. Data Informasi Izin-izin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Dalam Wilayah Kelola.........
76
E. Kondisi Posisi KPHL dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah .............................................
77
F. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan ........................ 81
III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN
A. Visi dan Misi Pembangunan KPHL Model Ganda Dewata ... 88
xviii
B. Tujuan Pembangunan KPHL Model Ganda Dewata .......... 88
C. Capaian Utama yang Diharapkan .................................... 89
IV. ANALISIS DAN PROYEKSI
A. Analisis Sumberdaya Hutan .............................................. 90
B. Proyeksi ........................................................................ 90
V. RENCANA KEGIATAN
A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya ......................................................................
106
B. Pemanfataan Hutan pada Wilayah Tertentu ...................... 108
C. Pemberdayaan Masyarakat ............................................. 111
D. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada Areal KPH yang telah Ada Izin Pemanfaatan maupun Penggunaan Kawasan Hutan .............................................................
114
E. Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Izin ........ 115
F. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya .............
123
G. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Izin ..............................................................
123
H. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait .............................................................................
124
I. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM ................... 126
J. Penyediaan Pendanaan ................................................. 129
K. Pengembangan Database ............................................... 130
L. Rasionalisasi Wilayah Kelola ............................................. 133
M. Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali) ....... 135
N. Pengembangan Investasi ............................................... 137
xviii
VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN .................... 139
A. Pembinaan ....................................................................... 139
B. Pengawasan dan Pengendalian .......................................... 140
VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ............................... 144
VIII. PENUTUP ............................................................................. 148
xviii
DAFTAR TABEL
No. Judul Tabel Hal.
1. Sebaran Wilayah KPHL Ganda Dewata Berdasarkan Wilayah Administrasi Pemerintahan.................................................................
6
2. Sebaran Areal Blok Inti pada KPH Lindung Ganda Dewata…................. 10
3. Kondisi Penutupan Lahan Blok Inti pada KPH Lindung Ganda Dewata............................................................................................
11
4. Sebaran Areal Blok Pemanfaatan pada KPH Lindung Ganda Dewata............................................................................................
13
5. Kondisi Penutupan Lahan Blok Pemanfaatan KPHL Ganda Dewata............................................................................................
15
6. Sebaran Areal Blok Wilayah Tertentu pada KPH Lindung Ganda Dewata…..........................................................................................
18
7. Kondisi Penutupan Lahan Blok Wilayah Tertentu KPHL Ganda Dewata............................................................................................
19
8. Sebaran Blok KPHL Model Ganda Dewata berdasarkan Wilayah Administrasi Kecamatan....................................................................
21
9. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Desa............................................................................
28
10. Jumlah Murid dan Rasio Guru per Murid.............................................. 28
11. Sebaran Penggunaan Lahan berdasarkan Desa................................... 29
12. Luas Tanam, Panen, dan Produksi Tanaman Pangan……..................... 30
13. Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat………………….. 31
14. Jumlah Ternak (dalam Ekor)………………………………………………………….. 32
15. Sebaran Penggunaan Lahan Desa Kalumpang…………………………………. 45
16. Luas Tanam, Panen, dan Produksi Tanaman Pangan……………………….. 46
17. Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat………………….. 46
xviii
18. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Desa………………………………………………………………………….
51
19. Jumlah Prasarana Pendidikan pada Desa Sampel ……………………………. 52
20. Sebaran Penggunaan Lahan dan Persentasenya terhadap Luas Total Wilayah Desa ……………………………………………………………………………….
52
21. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Desa…………………………………………………………………………
67
22. Sebaran Penggunaan Lahan Desa Lambanan dan Desa Tondok Bakaru………………………………………………………………………………………….
67
23. Isu-Isu Strategis yang Terkait dengan Pembangunan KPHL Ganda Dewata………………………………………………………………………………………….
82
24. Konvergensi Kegiatan Pembangunan Kehutanan pada KPHL Ganda Dewata............................................................................................. 130
25. Matriks Rencana Kegiatan Pengelolaan KPHL Ganda Dewata............... 136
xviii
DAFTAR GAMBAR
No. Judul Gambar Hal.
1. Siklus Rantai Kegiatan Manajemen Hutan Tingkat Tapak............................................................................................
110
2. Penataan Ruang Model Buffer Agroforestry…………………………………… 116
3. Penataan Ruang Model Tersebar...................................................... 117
4. Penataan Ruang Model Jalur............................................................ 117
5. Pengaturan Letak dan Jarak Tanam pada Pola Agrisilviculture……….... 119
6. Pengaturan Letak dan Jarak Tanam pada Pola Agrisilvopasture..............................................................................
120
7. Penataan Ruang Pertanaman Pola Hutan Tanaman Campuran/Hutan Serbaguna......................................................................................
122
8. Model Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder…….... 125
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan KPH di Provinsi Sulawesi Barat dimulai sejak Tahun 2007.
Setelah melalui proses yang cukup panjang, maka pada tanggal 7 Desember
2009, Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.799/Menhut-
II/2009 menetapkan KPHL Ganda Dewata sebagai salah satu wilayah KPH di
Provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah KPHL Ganda Dewata berdasarkan SK
Menteri Kehutanan tersebut adalah 157.598, tersebar dua kabupaten dan tujuh
kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Bonehau dan Kecamatan Kalumpang di
Kabupaten Mamuju, dan (2) Kecamatan Tabulahan, Aralle, Bambang, Mamasa,
dan Kecamatan Tabang di Kabupaten Mamasa. KPHL Ganda Dewata selanjutnya
ditetapkan sebagai KPHL Model berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.
441/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Wilayah KPHL Model Ganda Dewata
yang direvisi dengan SK Menteri Kehutanan No. 726/Menhut-II/2012. Luas areal
KPHL Model Ganda Dewata berdasarkan revisi SK menteri tersebut adalah
54.284 ha. Revisi ini menyebabkan wilayah KPHL Ganda Dewata juga berkurang,
khususnya di Kabupaten Mamasa dari lima kecamatan menjadi hanya tiga
kecamatan yaitu Kecamatan Tabulahan, Kecamatan Tabang, dan Kecamatan
Buntu Malangka.
Menindaklanjuti penetapan wilayah KPHL Ganda Dewata, Gubernur
Sulawesi Barat membentuk UPTD sebagai lembaga pengelola KPHL Ganda
Dewata berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 27 Tahun 2011 Jo.
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 7e Tahun 2013 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja UPTD KPH Ganda Dewata pada Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian, mengacu pada PP No. 44 Tahun
2004, tentang Perencanaan Kehutanan, maka pembangunan KPHL Ganda
Dewata telah melewati dua tahapan yaitu tahapan pembentukan wilayah
pengelolaan KPH dan tahapan strukturisasi yakni pembentukan institusi
pengelola. Tahapan selanjutnya adalah operasionalisasi KPH.
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 2
Untuk mengakselerasi operasionalisasi KPHL Ganda Dewata,
Kementerian Kehutanan memfasilitasi penyusunan Rencana Pengelolaan KPHL
Ganda Dewata sebagai salah satu tahapan di dalam mengoperasikan KPH.
Fasilitasi ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk mencapai
target beroperasinya 120 KPH sampai dengan Tahun 2014.
B. Tujuan
Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHL Ganda Dewata bertujuan untuk:
1. Mendeskripsikan potensi wilayah KPHL Ganda Dewata.
2. Menyusun rencana kegiatan strategis pengelolaan KPHL Ganda Dewata yang
akan menjadi acuan dalam pencapaian fungsi ekonomi, lingkungan, dan
sosial secara optimal.
3. Mendeskripsikan sistem pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada
pengelolaan KPHL Ganda Dewata.
C. Sasaran
Sasaran Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHL Ganda Dewata adalah
terselenggaranya pengelolaan hutan yang efektif dan efisien berdasarkan
prinsip-prinsip ekologi, sosial dan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHL Ganda Dewata
adalah:
1. Bab I berisi latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup dan batasan
pengertian
2. Bab II berisi gambaran potensi biofisik, sosial ekonomi dan budaya pada
wilayah KPHL Ganda Dewata
3. Bab III berisi gambaran visi, misi, perubahan yang diharapkan terjadi
serta capaian program pengelolaan KPHL Ganda Dewata
4. Bab IV berisi analisis proyeksi pengelolaan KPHL Ganda Dewata
5. Bab V berisi gambaran rencana pengelolaan KPHL Ganda Dewata
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 3
6. Bab VI dan bab VII menguraikan mekanisme pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pengelolaan KPHL Ganda Dewata
E. Batasan Pengertian
1. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah
untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
2. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan
hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan
konservasi alam.
3. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan,
mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe
ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
4. Inventarisasi Hutan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah rangkaian kegiatan
pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumberdaya
hutan dan lingkungannya secara lengkap.
5. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan
hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurung jangka
panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana
kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya
masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan
hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan
lestari.
6. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan
hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau
selama jangka benah pembangunan KPHL dan KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah Rencana Pengelolaan
Hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional
berbasis petak dan/atau blok
8. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 4
kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan
adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
9. Penggunaan Kawasan Hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan
pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok
kawasan hutan.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah
pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat
dikelola secara efisien dan lestari.
11. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi selanjutnya disebut KPHK adalah
KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari
kawasan hutan konservasi
12. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH
yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan
hutan lindung
13. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH
yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan
hutan produksi.
14. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPHL dan
KPHP yang merupakan bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dipimpin
oleh Kepala Resort KPHL dan KPHP dan bertanggung jawab kepada Kepala
KPHL dan KPHP.
15. Blok Pengelolaan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah bagian dari wilayah
KPHL dan KPHP yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pengelolaan.
16. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit
usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan
silvikultur yang sama.
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 5
BAB II DESKRIPSI KAWASAN
A. Risalah Wilayah KPHL Model Ganda Dewata
1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah KPHL Ganda Dewata
KPHL Model Ganda Dewata ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan
No. 441/Menhut-II/2012 tanggal 9 Agustus 2012 seluas + 157.598 Ha seluruhnya
merupakan kawasan hutan lindung (HL), terletak di Kabupaten Mamuju dan
Kabupaten Mamasa.
Berdasarkan hasil analisis yang merujuk pada SK Menteri Kehutanan No.
726/Menhut-II/2012, luas areal KPHL Ganda Dewata menjadi 54.284 ha. Areal
KPHL Ganda Dewata tersebar pada dua wilayah administrasi kabupaten yaitu
Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa. Di Kabupaten Mamuju, wilayah KPHL
Ganda Dewata tersebar di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kalumpang dan
Kecamatan Bonehau, sedangkan di Kabupaten Mamasa tersebar di tiga kecamatan
yaitu Kecamatan Tabang, Kecamatan Tabulahan, dan Kecamatan Buntu Malangka.
Sebaran wilayah KPHL Ganda Dewata secara rinci disajikan pada Tabel 1 dan
lampiran peta.
Tabel 1. Sebaran Wilayah KPHL Ganda Dewata berdasarkan Wilayah Administrasi
Pemerintahan
No. Kabupaten Kecamatan Desa Luas (ha)
1. Mamuju Kalumpang Kalumpang 176,77
Karataun 4.800,52
Kondo Bulo 10.598,79
Jumlah 1 15.576,08
Bonehau Banu Ada 439,51
Buttu Ada 3.120,43
Kinantang 14.130,25
Lumika 162,69
Mappu 420,54
Salu Tiwo 2.252,52
Jumlah 2 20.525,94
Luas Total Kabupaten Mamuju 36.102,02
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 6
No. Kabupaten Kecamatan Desa Luas (ha)
2. Mamasa Tabang Bakadisura 234,41
Salukona 99,29
Tado’kalua 2.248,08
Jumlah 3 2.581,78
Tabulahan Gandang Dewata 2.272,97
Malatiro 611,25
Periangan 1.746,76
Peu 1.680,46
Salu Bakka 1.842,43
Salu Leang 1.578,03
Tabulahan 2.142,79
Telopak 737,12
Tampak Kurra 989,46
Jumlah 4 13.601,27
Buntu Malangka Rante Berang 999,48
Buntu Malangka 211,57
Taora 688,61
Jumlah 5 1.899,66
Luas Total Kabupaten Mamasa 18.082,71
Luas Total Wilayah KPHL Ganda Dewata 54.284,73
Sumber: BPKH Wilayah VIII Makassar, 2013.
Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah KPHL Ganda
Dewata berada di Kabupaten Mamuju yaitu seluas 36.102,02 ha atau sebesar
66,41%, sisanya berada di Kabupaten Mamasa. Keseluruhan areal tersebut adalah
kawasan hutan lindung.
2. Aksesibilitas Kawasan Hutan
Wilayah KPHL Ganda Dewata dapat diakses dari dua arah, yakni melalui jalur
Bonehau di Kabupaten Mamuju dan melalui jalur Mamasa di Kabupaten Mamasa.
Dengan demikian pengelolaan KPHL Ganda Dewata diharapkan dapat mendukung
percepatan pembangunan di kedua wilayah kabupaten tersebut.
Perjalanan menuju wilayah KPHL Ganda Dewata dari Ibu Kota Propinsi
Sulawesi Barat dapat ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi seperti
mini bus, truck dan sepeda motor, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam sampai ke
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 7
batas desa terluar sebelum mencapai kawasan hutan. Melalui Kecamatan Bonehau
untuk masuk ke wilayah desa terluar sebelum berjalan kaki menuju wilayah KPHL
Ganda Dewata harus menyebrangi sungai yang dapat ditempuh menggunakan
perahu motor sekitar 30 menit. Melalui desa terluar inilah kita harus berjalan kaki
sekitar 4 jam dengan melalui sekitar 2 (dua) sungai besar dan 5 (lima) anak sungai
untuk sampai di areal KPHL Ganda Dewata. Hal ini menggambarkan tingkat
aksesibilitas yang relatif rendah untuk mencapai areal KPHL Ganda Dewata.
3. Sejarah Wilayah KPHL Model Ganda Dewata
Pembangunan KPH di Provinsi Sulbar dimulai Tahun 2007 melalui tahapan
identifikasi terhadap kondisi obyektif kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh
Menteri Kehutanan dan Perkebunan melalui Keputusan Nomor : 890/Kpts-II/1999
pada 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara, Majene, Polewali
Mandar, dan Kabupaten Mamasa. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan
dalam menetapkan batas penetapan wilayah antara satu KPH dengan KPH lainnya
di Provinsi Sulbar, antara lain adalah: keadaan biofisik sumber daya hutan, batas
DAS, keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, batas administrasi wilayah
pemerintahan, batas kawasan hutan, batas-batas alam, serta kemungkinan
pengembangan wilayah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pada tanggal 24 Juli 2007 di
Mamuju telah diadakan pertemuan teknis antara Badan Planologi Kehutanan, Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Dinas-dinas Kabupaten yang mengurusi bidang
kehutanan, UPT Kementerian Kehutanan, serta Tim Pakar dari Universitas
Hasanuddin. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas penyusunan draft
penetapan wilayah KPH yang dilanjutkan dengan konsultasi publik pada tanggal 28
Desember 2007. Konsultasi publik tersebut diikuti oleh BPKH, instansi yang
menangani kehutanan di 5 kabupaten, serta stakeholder lainnya yang terkait guna
menghimpun masukan dalam menyusun rencana tindak (action plan)
pembangunan KPH Provinsi Sulawesi Barat. Pada kedua pertemuan tersebut, telah
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 8
disepakati bahwa seluruh kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat akan dibagi
menjadi 11 (sebelas) wilayah KPH, yaitu: KPHL Malunda di Kabupaten Majene,
KPHL Mamasa di Kabupaten Mamasa, KPHK Ganda Dewata di Kabupaten Mamasa-
Kabupaten Mamuju, KPHP Karama di Kabupaten Mamuju, KPHK Kalumpang di
Kabupaten Mamuju, KPHL Pasangkayu di Kabupaten Mamuju Utara, KPHL Lariang
di Kabupaten Mamuju Utara, KPHL Sarudu di Kabupaten Mamuju Utara, KPHP
Budong–Lebbo di Kabupaten Mamuju, KPHL di Karossa Kabupaten Mamuju, KPHL
Mapilli di Kabupaten Polman. Hasil kesepakatan tersebut di atas, kemudian
ditindaklanjuti dengan Usulan Penetapan Wilayah KPH melalui Surat Gubernur
Sulawesi Barat Nomor : 522.2/001/I/Dishutbun tanggal 2 Januari 2008 kepada
Menteri Kehutanan.
Pada tanggal 1 sampai 5 Desember 2008, Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi dalam
rangka penyusunan Action Plan Pembentukan KPH dan Strukturisasi Kelembagaan
KPH bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Peserta
sosialisasi tersebut menyepakati untuk merevisi wilayah KPH yang telah disusulkan
sebanyak 11 (sebelas) wilayah menjadi 13 (tiga belas) wilayah yaitu: KPHL
Pasangkayu, KPHL Lariang, KPHL Sarudu, KPHL Karossa, KPHP Budong-Lebbo,
KPHP Karama, KPHK (TSM) Kalumpang, KPHL Malunda, KPHL Mapilli, KPHP Mamasa
Barat, KPHL Mamasa Tengah, MPHL Mamasa Timur, dan KPHK (BTN) Ganda
Dewata. Revisi tersebut dilakukan karena adanya aspirasi dari Pemerintah
Kabupaten Mamasa untuk membagi wilayah KPH Kabupaten Mamasa menjadi 3
wilayah KPH, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, serta aksesibilitas
wilayah Kabupaten Mamasa. Untuk itu Gubernur Sulawesi Barat melalui suratnya
Nomor : 522.2/1175/XII/Dishutbun tanggal 9 Desember 2009 telah mengajukan
Revisi Usulan Penetapan Wilayah KPH kepada Menteri Kehutanan.
Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Menteri Kehutanan
melalui Keputusan Nomor : SK.799/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009,
telah menetapkan 13 wilayah KPH Provinsi Sulbar dengan total luas ± 1.099.827
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 9
ha yang terdiri atas KPHP sebanyak 3 Unit dengan luas total ± 379.153 ha,
dan KPHL sebanyak 10 Unit dengan luas total ± 720.674 ha.
KPHL Ganda Dewata ditetapkan sebagai KPHL Model berdasarkan SK Menteri
Kehutanan No. 441/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Wilayah KPHL Model Ganda
Dewata yang direvisi dengan SK Menteri Kehutanan No. 726/Menhut-II/2012. Luas
areal KPHL Ganda Dewata berdasarkan revisi SK menteri tersebut adalah 54.284
ha.
4. Pembagian Blok
Pembagian blok dilakukan dengan memperhatikan karakteristik biofisik
lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, potensi sumberdaya alam,
dan keberadaan hak-hak atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan. Selain itu pembagian blok juga mempertimbangkan peta arahan
pemanfaatan sebagaimana diarahkan oleh Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
(RKTN)/Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)/Rencana Kehutanan Tingkat
Kabupaten/Kota (RKTK), dan fungsi kawasan hutan di wilayah KPHL. Berdasarkan
overlay dari peta kawasan hutan, RKTN, ijin penggunaan/pemanfaatan, akses jalan
dan sungai, penutupan lahan, potensi, serta kondisi sosial dan budaya, wilayah
KPHL Ganda Dewata dibagi blok-blok pengelolaan sebagai berikut:
a). Blok Inti
Blok Inti merupakan Blok yang difungsikan sebagai perlindungan tata air dan
perlindungan lainnya serta sulit untuk dimanfaatkan. Blok ini diarahkan pada
kawasan hutan yang tidak memiliki potensi jasa lingkungan, wisata alam, maupun
potensi hasil hutan bukan kayu; relatif jauh dari pemukiman, sulit diakses serta
areal-areal yang perlu direhabilitasi. Blok inti juga diarahkan pada sepajang kiri-
kanan Sungai Karama.
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 10
Berdasarkan hasil interpretasi peta dan hasil konsultasi dengan pihak-pihak
yang terkait diidentifikasi areal-areal kawasan hutan yang akan dikelola sebagai
blok inti seperti disajiikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Sebaran Areal Blok Inti pada KPH Lindung Ganda Dewata
No. Kabupaten Desa Luas (ha)
Persentase (%)
1.
Mamuju
Banuada 222,57 1,31
2. Buttu Ada 2.416,66 12,41
3. Kalumpang 177,10 1,04
4. Karataun 542,72 3,19
5. Kinantang 8.700,10 51,15
6. Kondo Bulo 4,55 0,03
7. Makkaliki 26,76 0,16
8. Salutiwo 626,44 3,68
Jumlah Kabupaten Mamuju 12.716,9 74,77
1.
Mamasa
Gandang Dewata 1.237,13 7,27
2. Periangan 940,55 5,53
3. Saluleang 1.135,13 6,67
4. Tabulahan 327,78 1,93
5. Talopak 651,44 3,83
Jumlah Kabupaten Mamasa 4.292,03 25,23
Luas Total 17.008,93 100,00
Luas wilayah KPHL Ganda Dewata yang dialokasikan untuk dikelola sebagai
blok inti adalah 17.008,93 ha, tersebar pada 8 (delapan) desa di Kabupaten
Mamuju dan 5 (lima) desa di Kabupaten Mamasa. Areal Blok inti tersebut secara
administrasi pemerintahan sebagian besar berada di Kabupaten Mamuju yakni
seluas 12.716,9 ha atau sebesar 74,77%, sisanya berada di Kabupaten Mamasa.
Blok inti di Kabupaten Mamuju sebagian besar (68,41%) berada di wilayah
administrasi Desa Kinatang yakni seluas 8.700,10 ha. Luas areal blok inti di Desa
Kinatang merupakan setengah (51,15%) dari luas total areal blok inti KPHL Ganda
Dewata. Kondisi penutupan lahan areal blok inti disajikan pada Tabel 3.
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 11
Tabel 3. Kondisi Penutupan Lahan Blok Inti pada KPH Lindung Ganda Dewata
Kabupaten Desa Luas (ha)
Penutupan Lahan
Hutan Primer
Hutan Sekunder
PLKC Savana Semak Belukar
Tubuh Air
Sawah
Mamuju
Banuada 222.57 217.05 0.00 0.00 0.00 0.00 5.51 0.00
Buttu Ada 2416.66 2279.78 24.03 58.57 0.00 45.15 9.13 0.00
Kalumpang 177.10 0.00 0.00 0.00 177.10 0.00 0.00 0.00
Karataun 542.72 0.00 0.00 0.00 452.46 90.26 0.00 0.00
Kinantang 8700.10 6537.39 2129.01 0.00 0.00 0.00 33.71 0.00
Kondo Bulo 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00
Makkaliki 26.76 0.00 0.00 0.00 26.76 0.00 0.00 0.00
Salutiwo 626.44 194.29 432.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mamasa
Gandang Dewata 1237.13 359.12 488.79 72.97 0.00 306.20 10.04 0.00
Periangan 940.55 0.00 85.84 505.05 0.00 326.55 23.11 0.00
Saluleang 1135.13 0.00 128.43 685.93 0.00 272.70 21.87 26.20
Tabulahan 327.78 0.00 11.67 250.33 0.00 0.00 0.00 65.78
Talopak 651.44 0.00 132.62 336.11 0.00 164.25 18.45 0.00
Jumlah 17.008,93 9.587,64 3.432,53 1.908,97 656,32 1.209,67 121,82 91,98
Penutupan lahan areal blok inti didominasi oleh hutan primer yaitu sebesar
56,37% dari total areal blok inti. Di dalam areal blok inti terdapat penutupan lahan
berupa pertanian lahan kering campur semak (PLKCS), savana, dan semak belukar
seluas 3.774,96 ha atau sebesar 22,19% yang perlu direhabilitasi dan atau
diperkaya tanamannya untuk meningkatkan fungsi blok inti sebagai perlindungan
tata air dan perlindungan lainnya. Hal yang menarik dari data pada Tabel 3 adalah
sebagai berikut:
a. Penutupan vegetasi areal blok inti di Kabupaten Mamuju sebagian besar masih
berupa hutan primer dan hutan sekunder, kecuali areal blok inti yang berada di
Desa Kalumpang dan Desa Karataun semuanya telah mengalami degradasi
dengan penutupan lahan berupa savana dan semak belukar. Areal blok inti di
wilayah desa tersebut sudah seharusnya direhabilitasi untuk mendukung fungsi
lindung dan fungsi perlindungan lainnya dari blok inti tersebut. Kondisi
penutupan vegetasi yang masih didominasi dengan hutan primer memiliki
potensi areal blok ijnti tersebut dikelola untuk tujuan pasar karbon (carbon
trade).
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 12
b. Areal blok inti yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Mamasa
sebagain besar telah mengalami degradasi yakni seluas 2.920,09 ha atau
sebesar 68,04% dari total luas areal blok inti di wilayah Kabupaten Mamasa.
Penutupan vegetasi areal yang terdegradasi tersebut terdiri atas pertanian
lahan kering campur semak seluas 1.850,39 ha, dan semak belukar seluas
1.069,7 ha.
c. Terdapat penggunaan lahan berupa sawah seluas 91,98 ha di dalam areal blok
inti yang tersebar di dua wilayah desa yaitu Desa Saluleang dan Desa
Tabulahan, Kabupaten Mamasa, yang perlu mendapat perhatian khusus agar
penggunaan lahan berupa sawah tersebut tidak mengganggu fungsi lindung
dan fungsi perlindungan lainnya pada areal blok inti.
b). Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan merupakan blok yang difungsikan sebagai areal yang
direncanakan untuk pemanfaatan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.. Blok pemanfaatan di wilayah KPHL Ganda Dewata
diarahkan pada desa-desa yang memiliki potensi jasa lingkungan dan wisata alam
yang pada saat ini belum dikelola, dapat diakses dengan mudah, serta belum ada
ijin pemanfaatan oleh pihak ketiga. Sebaran blok pemanfaatan pada areal KPHL
Gadadewata disajikan pada Tabel 4.
Luas wilayah KPHL Ganda Dewata yang dialokasikan untuk dikelola sebagai
blok pemanfaatan adalah 38.322,42 ha, yang tersebar pada 8 (delapan) desa di
Kabupaten Mamuju dan 17 (tujuh belas) desa di Kabupaten Mamasa. Areal Blok
pemanfaatan tersebut secara administrasi pemerintahan sebagian besar berada di
Kabupaten Mamuju yakni seluas 24.306,07 ha atau sebesar 63,42% dari luas total
blok pemanfaatan, sisanya berada di Kabupaten Mamasa.
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 13
Tabel 4. Sebaran Areal Blok Pemanfaatan pada KPH Lindung Ganda Dewata
No. Kabupaten Desa Luas
(ha) Persentase (%)
1.
Mamuju
Banuada 218,03 0,89
2. Buttu Ada 710,83 2,92
3. Karataun 5.087,12 20,93
4. Kinantang 5.460,54 22,46
5. Kondo Bulo 10.613,78 43,67
6. Lumika 163,05 0,67
7. Mappu 421,44 1,73
8. Salutiwo 1.631,28 6,71
Jumlah Kabupaten Mamuju 24.306,07 63,42
1.
Mamasa
Bakadisura 234,82 2,44
2. Buntu Malangka 212,22 1.51
3. Gandang Dewata 1.042,04 7,43
4. Lakahang Utama 7,21 0.05
5. Lambanan 31,75 0,23
6. Malatiro 613,02 4,37
7. Periangan 811,25 5,78
8. Peu 1.685,13 12,02
9. Ranteberang 1.002,38 7,15
10. Salubakka 1.847,93 13,18
11. Salukona 237,68 1,70
12. Saluleang 446,80 3,19
13. Tabulahan 1.821,15 12,99
14. Tado' Kalua 2.252,17 16,07
15. Talopak 87,84 0,63
16. Tampak Kurra 992,27 2,59
17. Taora 690,68 4,93
Jumlah Kabupaten Mamasa 14.016,35
Luas Total 38.322,42
Blok pemanfaatan di Kabupaten Mamuju sebagian besar berada di tiga wilayah
desa yaitu Kondobulo, Desa Kinatang, dan Desa Karataun. Luas areal blok
pemanfaatan pada ketiga desa tersebut adalah 21.161,44 ha atau sebesar 87,06%
dari luas total areal blok pemanfaatan KPHL Ganda Dewata di Kabupaten Mamuju.
Lebih dari setengah (55,22%) areal blok pemanfaatan KPHL Ganda Dewata berada
di Desa Kondobulo, Desa Kinatang, dan Desa Karataun. Kondisi penutupan lahan
areal blok pemanfaatan disajikan pada Tabel 5.
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 14
Tabel 5. Kondisi Penutupan Lahan Blok Pemanfaatan KPHL Ganda Dewata
Kabupaten Desa Luas Total
Penutupan Lahan
Hutan
Primer
Hutan
Sekunder PLK PLKC Savana
Semak
Belukar
Tubuh
Air Sawah
Tanah
Terbuka
Mamuju
Banuada 218.03 0.00 218.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Buttu Ada 710.83 206.56 380.35 0.00 102.18 0.00 21.74 0.00 0.00 0.00
Karataun 5087.12 166.13 3270.98 825.01 0.00 0.00 825.01 0.00 0.00 0.00
Kinantang 5460.54 3758.68 1300.04 0.00 384.01 0.00 0.00 17.82 0.00 0.00
Kondo Bulo 10613.78 8485.39 1362.84 0.00 0.00 0.00 720.43 0.00 0.00 45.11
Lumika 163.05 0.00 92.50 8.39 62.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mappu 421.44 0.00 178.47 16.73 1.08 118.58 106.58 0.00 0.00 0.00
Salutiwo 1631.28 0.00 992.32 254.93 384.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mamasa
Bakadisura 234.82 0.00 10.84 76.95 0.00 0.00 147.03 0.00 0.00 0.00
Buntu Malangka 212.22 0.00 0.00 17.36 172.69 0.00 19.99 0.00 2.17 0.00
Gandang Dewata 1042.04 649.21 390.25 0.00 0.00 0.00 2.58 0.00 0.00 0.00
Lakahang Utama 7.21 0.00 0.00 0.00 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lambanan 31.75 0.00 31.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Malatiro 613.02 0.00 282.96 0.00 315.32 0.00 0.00 0.00 14.74 0.00
Periangan 811.25 0.00 679.00 0.00 103.41 0.00 28.84 0.00 0.00 0.00
Peu 1685.13 0.00 1033.91 0.00 601.92 0.00 49.30 0.00 0.00 0.00
Ranteberang 1002.38 0.00 551.68 70.06 375.00 0.00 0.00 0.00 5.65 0.00
Salubakka 1847.93 0.00 1202.49 0.00 619.80 0.00 0.00 0.00 25.64 0.00
Salukona 237.68 0.00 0.00 0.00 138.21 0.00 99.47 0.00 0.00 0.00
Saluleang 446.80 0.00 431.11 0.00 15.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tabulahan 1821.15 0.00 1269.19 0.00 505.96 0.00 0.00 0.00 46.00 0.00
Tado' Kalua 2252.17 0.00 815.96 0.00 1412.54 0.00 23.68 0.00 0.00 0.00
Talopak 87.84 0.00 72.20 0.00 15.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tampak Kurra 992.27 0.00 273.21 6.67 712.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taora 690.68 0.00 443.05 0.00 243.43 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00
Jumlah 38.322,42 13.265,97 15.283,14 1.276,10 6.172,6 118,58 2.044,64 17,82 98,40 45,11
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 15
c). Blok Khusus
Blok Khusus merupakan Blok yang difungsikan sebagai areal untuk
menampung kepentingan-kepentingan khusus yang ada di wilayah KPHL Ganda
Dewata. Kriteria Blok ini antara lain: terdapat pemakaian wilayah kawasan hutan
untuk kepentingan: religi, kebun raya, kawasan dengan tujuan khusus (KHDTK),
atau wilayah adat/ulayat.
Blok Khusus di wilayah KPHL Ganda Dewata diarahkan pada desa-desa
yang memiliki situs sejarah, yang akan dikelola untuk menampung kepentingan
pelestarian sejarah serta dapat dikelola sebagai unit usaha wisata religi atau
wisata alam. Hasil diskusi dengan parapihak yang terkait diketahui terdapat
beberapa situs sejarah di wilayah KPHL Ganda Dewata yaitu: Situs Budaya
Tabulahan, di Kabupaten Mamasa, Situs Kamasi di Kalumpang, Situs Palemba di
Kalumpang. Situs-situs tersebut berada pada desa-desa di dalam wilayah KPHL
Ganda Dewata.
Situs Purbakala Kalumpang adalah salah satu situs yang telah dikenal
oleh masyarakat bukan hanya masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, tetapi situs
ini sudah dikenal pada level nasional bahkan internasional. Secara administrasi
wilayah pemerintahah, situs Kalumpang terletak di Dusun Lebani dan Dusun
Sokan, Desa Kondo Bulo, Kecamatan Kalumpang. Situs Kalumpang merupakan
situs tertua di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, sebagai situs penting
Austronesia neolitikum. Di masa lalu, Kalumpang dikenal sebagai dongeng
tentang kesejahteraan yang didengar orang-orang Mamuju. Situs Kalumpang
telah dikenal pada dunia internasional sejak dasawarsa 1930-an ketika seorang
arkeolog dari Belanda mempublikasikan hasil penelitiannya tentang tinggalan
dari masa prasejarah di Kalumpang. Di situs Kalumpang terdapat jejak
peradaban manusia tertua di Sulawesi.
d). Blok Wilayah Tertentu
Mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor: P.47/Menhut-Ii/2013 Tentang Pedoman, Kriteria dan Standar
Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 16
Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, wilayah tertentu antara lain
adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak
ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya, berada di luar areal ijin
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Penyelenggaraan pemanfaatan
hutan di wilayah tertentu pada kawasan hutan lindung, dapat berupa:
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil
hutan bukan kayu.
Pada areal KPHL Ganda Dewata, wilayah tertentu diarahkan pada
kawasan hutan lindung yang berada di dalam blok pemanfaatan KPHL Ganda
Dewata yang telah lama digunakan oleh masyarakat sebagai lahan usahatani
tanaman semusim dan atau kebun. Pengelolaan usahatani tersebut kurang
mendukung pencapaian tujuan pengelolaan KPHL Ganda Dewata. Oleh karena
itu, manajemen KPHL Ganda Dewata perlu mengembangkan usahatani tersebut
dengan pola-pola usahatani yang dapat mendamaikan antara tujuan manajemen
oleh masyarakat dengan tujuan manajemen oleh KPHL Ganda Dewata.
Blok wilayah tertentu pada areal KPHL Ganda Dewata juga diarahkan
pada desa-desa yang memiliki potensi untuk pengembangan hasil hutan bukan
kayu seperti rotan dan damar serta jenis-jenis tanaman serbaguna
(Miltipurpouse Tree Species = MPTS) seperti karet, sukun, durian, dan
rambutan. Hasil interpretasi peta wilayah KPHL Ganda Dewata diidentifikasi
areal-areal yang berpotensi untuk dikelola sebagai blok wilayah tertentu seperti
disajikan pada Tabel 6. Luas wilayah KPHL Ganda Dewata yang dialokasikan
untuk dikelola sebagai blok wilayah tertentu adalah 34.687,50 ha, yang tersebar
pada 8 (delapan) desa di Kabupaten Mamuju dan 13 (tiga belas) desa di
Kabupaten Mamasa. Areal Blok wilayah tertentu tersebut secara administrasi
pemerintahan sebagian besar berada di Kabupaten Mamuju yakni seluas
23.433,34 ha atau sebesar 67,56% dari luas total blok wilayah tertentu, sisanya
berada di Kabupaten Mamasa.
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 17
Tabel 6. Sebaran Areal Blok Wilayah Tertentu pada KPH Lindung Ganda Dewata
No. Kabupaten Desa Luas (ha)
Persentase (%)
1.
Mamuju
Banuada 215.11 0,92
2. Buttu Ada 709.49 3,03
3. Karataun 4234.08 18,06
4. Kinantang 5456.41 23,28
5. Kondo Bulo 10610.55 45,28
6. Lumika 156.60 0,67
7. Mappu 420.96 1,80
8. Salutiwo 1630.14 6,95
Jumlah Kabupaten Mamuju 23.433,34 67,56
1.
Mamasa
Buntu Malangka 212.22 1,88
2. Gandang Dewata 1042.04 9,26
3. Lakahang Utama 7.21 0,06
4. Malatiro 613.08 5,45
5. Periangan 806.46 7,16
6. Peu 1685.13 14,97
7. Ranteberang 1002.21 8,90
8. Salubakka 1847.93 16,42
9. Saluleang 446.80 24,53
10. Tabulahan 1821.30 16,18
11. Talopak 87.28 0,78
12. Tampak Kurra 991.83 8,81
13. Taora 690.68 6,14
Jumlah Kabupaten Mamasa 11.254,16 32,44
Luas Total 34.687,50 100,00
Blok wilayah tertentu di Kabupaten Mamuju sebagian besar berada di tiga
wilayah desa yaitu Kondobulo, Desa Kinatang, dan Desa Karataun. Luas areal
blok wilayah tertentu pada ketiga desa tersebut adalah 20.301,04 ha atau
sebesar 86,63% dari luas total areal blok wilayah tertentu KPHL Ganda Dewata
di Kabupaten Mamuju. Lebih dari setengah (58,52%) areal blok wilayah tertentu
KPHL Ganda Dewata berada di Desa Kondobulo, Desa Kinatang, dan Desa
Karataun. Kondisi penutupan lahan areal blok wilayah tertentu disajikan pada
Tabel 7.
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 18
Tabel 7. Kondisi Penutupan Lahan Blok Wilayah Tertentu KPHL Ganda Dewata
Kabupaten Desa Luas (ha)
Penutupan Lahan
Hutan Primer
Hutan Sekunder
PLK PLKC Savana Semak Belukar
Tubuh Air
Sawah Tanah
Terbuka
Mamuju Banuada 215.11 0.00 215.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mamuju Buttu Ada 709.49 206.48 379.81 0.00 101.46 0.00 21.74 0.00 0.00 0.00
Mamuju Karataun 4234.08 165.34 3240.02 0.00 0.00 0.00 824.98 3.74 0.00 0.00
Mamuju Kinantang 5456.41 3758.64 1299.53 382.71 0.00 0.00 0.00 15.53 0.00 0.00
Mamuju Kondo Bulo 10610.55 8483.51 1361.71 0.00 0.00 0.00 720.29 0.00 0.00 45.04
Mamuju Lumika 156.60 0.00 89.32 8.39 58.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mamuju Mappu 420.96 0.00 178.47 16.73 1.08 118.46 106.21 0.00 0.00 0.00
Mamuju Salutiwo 1630.14 0.00 991.61 254.79 383.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mamasa Buntu Malangka 212.22 0.00 0.00 17.36 172.69 0.00 19.99 0.00 2.17 0.00
Mamasa Gandang Dewata 1042.04 649.21 390.25 0.00 0.00 0.00 2.58 0.00 0.00 0.00
Mamasa Lakahang Utama 7.21 0.00 0.00 0.00 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mamasa Malatiro 613.08 0.00 282.96 0.00 315.33 0.00 0.00 0.00 14.79 0.00
Mamasa Periangan 806.46 0.00 677.00 0.00 100.62 0.00 28.84 0.00 0.00 0.00
Mamasa Peu 1685.13 0.00 1033.91 0.00 601.92 0.00 49.30 0.00 0.00 0.00
Mamasa Ranteberang 1002.21 0.00 551.51 70.06 375.00 0.00 0.00 0.00 5.65 0.00
Mamasa Salubakka 1847.93 0.00 1202.49 0.00 619.80 0.00 0.00 0.00 25.64 0.00
Mamasa Saluleang 446.80 0.00 431.11 0.00 15.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mamasa Tabulahan 1821.30 0.00 1269.22 0.00 505.96 0.00 0.00 0.00 46.12 0.00
Mamasa Talopak 87.28 0.00 72.01 0.00 15.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mamasa Tampak Kurra 991.83 0.00 273.21 6.67 711.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mamasa Taora 690.68 0.00 443.05 0.00 243.43 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00
Jumlah 34.687,50 13.263,18 14.382,31 756,71 4.230,02 118,46 1.773,93 19,27 98.58 45,04
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 20
Penutupan lahan areal blok wilayah tertentu KPHL Ganda Dewata di
Kabupaten Mamuju didominasi oleh hutan primer dan hutan sekunder yakni seluas
20.369,55 ha atau sebesar 86,92% dari luas total areal blok wilayah tertentu di
Kabupaten Mamuju. Sedangkan penutupan lahan pada blok wilayah tertentu di
Kabupaten Mamasa hanya seluas 649,21 ha (2,45%) hutan primer dan hutan
primer tersebut hanya diidentifikasi pada Desa Gandang Dewata. Penutupan
vegetasi berupa hutan sekunder seluas 6.626,72 ha atau sebesar 58,88%. Hutan
sekunder pada blok wilayah tertentu di Kabupaten Mamasa diidentifiksadi pada
seluruh desa, kecuali Desa Buntu Malangka dan Desa Lakahang Utama. Data pada
Tabel 7 menunjukkan pula bahwa kawasan hutan pada blok wilayah tertentu di
Kabupaten Mamasa telah mengalami degradasi sebesar 35,35% sedangkan di
Kabupaten Mamuju sebesar 13,08%.
Tujuan pengelolaan blok wilayah tertentu pada areal KPHL Ganda Dewata
adalah melestarikan fungsi-fungsi lindung kawasan hutan dan meningkatkan
kesejahteraan bagi masyarakat yang telah menggunakan areal kawasan hutan pada
blok wilayah tertentu sebelum areal tersebut dikelola oleh manajemen KPHL Ganda
Dewata. Oleh karena itu, masyarakat yang telah menggunakan kawasan hutan
pada blok areal tertentu akan menjadi mitra pengelola KPHL Ganda Dewata untuk
mengelola hasil hutan bukan kayu tersebut.
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 21
Tabel 8. Sebaran Blok KPHL Model Ganda Dewata berdasarkan Wilayah Administrasi Kecamatan
No. Kabupaten Desa
Luas Wilayah KPH pada Setiap Wilayah
Administrasi Desa menurut Blok
Inti Pemanfatan Wilayah
Tertentu*)
Banuada 222,57 218,03 215.11
Buttu Ada 2.416,66 710,83 709.49
Kalumpang 177,10 - -
Karataun 542,72 5.087,12 4234.08
Kinantang 8.700,10 5.460,54 5456.41
Kondo Bulo 4,55 10.613,78 10610.55
Makkaliki 26,76 - -
Lumika - 163,05 156.60
Mappu - 421,44 420.96
Salutiwo 626,44 1.631,28 1630.14
Jumlah Kabupaten Mamuju 12.716,90 24.306,07 23.433,34
Bakadisura - 234,82
Buntu Malangka - 212,22 212.22
Gandang Dewata 1.237,13 1.042,04 1.042.04
Lakahang Utama - 7,21 7.21
Lambanan - 31,75 -
Malatiro - 613,02 613.08
Periangan 940,55 811,25 806.46
Peu - 1.685,13 1685.13
Ranteberang - 1.002,38 1002.21
Salubakka - 1.847,93 1847.93
Salukona - 237,68 -
Saluleang 1.135,13 446,80 446.80
Tabulahan 327,78 1.821,15 1821.30
Tado' Kalua - 2.252,17 -
Talopak 651,44 87,84 87.28
Tampak Kurra - 992,27 991.83
Taora - 690,68 690.68
Jumlah Kabupaten Mamasa 4.292,03 14.016,35 11.254,16
Luas Total 17.008,93 38.322,42 34.687,50
Keterangan:*) Blok wilayah tertentu adalah blok pemanfaatan yang akan dikelola sendiri oleh lembaga pengelola KPHL Ganda Dewata bermitra dengan masyarakat
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 22
Data pada Tabel 8 menunjukkan bahwa hampir seluruh areal blok
pemanfaatan (90,51%) pada wilayah KPHL Ganda Dewata akan dikelola sendiri
oleh lembaga pengelola KPHL Ganda Dewata sebagai blok wilayah tertentu. Di
Kabupaten Mamuju sebesar 96,45% blok pemanfaatan akan dikelola sebagai blok
wilayah tertentu, sedangkan di Kabupaten Mamasa sebesar 80,29%. Angka-angka
tersebut menunjukkan pula bahwa seluas 34.687,50 ha atau sebesar 63,90% dari
total luas areal KPHL Ganda Dewata (seluas 54.284 ha) akan dikelola bersama
masyarakat sebagai blok wilayah tertentu. Namun demikian, data pada Tabel 8
menunjukkan pula bahwa terdapat desa yang seluruh areal KPH di wilayah desa
tersebut ditata sebagai blok inti seperti Desa Kalumpang dan Desa Makkaliki. Di
kedua desa tersebut tidak terdapat blok pemanfaatan atau wilayah tertentu yang
dapat memberikan akses kepada masyarakat mengelola hutan.
B. Potensi Wilayah KPHL Ganda Dewata
1. Potensi Jasa Lingkungan
Wilayah KPHL Ganda Dewata memiliki potensi jasa lingkungan untuk dapat
dikelola sebagai unit usaha KPH. Potensi tersebut terdiri atas potensi perdagangan
karbon (carbon trade), potensi wisata alam, dan potensi pemanfaatan air dan
aliran air.
a. Potensi Perdagangan Karbon (carbon trade)
Potensi ini dapat dikelola pada seluruh kawasan hutan yang berada di blok inti
KPHL Ganda Dewata. Mengacu kepada hasil tata hutan pada pembahasan
sebelumnya, luas blok inti adalah 17.008,93 ha. Kawasan hutan pada blok iti
masih didominasi dengan penutupan hutan primer dan hutan sekunder yaitu
seluas 13.020,17 ha atau sebesar 76,55% dari total areal blok inti. Di dalam
areal blok inti terdapat pula penutupan lahan berupa pertanian lahan kering
campur semak (PLKCS), savana, dan semak belukar seluas 3.774,96 ha atau
sebesar 22,19% yang perlu direhabilitasi dan atau diperkaya tanamannya
untuk meningkatkan fungsi blok inti sebagai perlindungan tata air dan
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 23
perlindungan lainnya, serta mendukung pembangunan unit usaha perdagangan
karbon.
b. Potensi Wisata Alam
Unit usaha jasa wisata alam yang berpotensi dikembangkan di wilayah KPHL
Ganda Dewata adalah, (1) wisata air terjun di Hulu Sungai Kinatang, (2) wisata
alam pendakian di Desa Tabulahan, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten
Mamasa. Desa ini merupakan pintu masuk ke wilayah Taman Nasional Ganda
Dewata, dan (3) wisata religi dan wisata budaya pada situs Situs Budaya
Tabulahan, di Kabupaten Mamasa, Situs Kamasi di Kalumpang dan Situs
Palemba di Kalumpang. Situs-situs tersebut berada pada desa-desa di dalam
wilayah KPHL Ganda Dewata.
c. Potensi Pemanfaatan Air dan Aliran Air
Unit usaha pemanfaatan air yang berpotensi dikembangkan di wilayah KPHL
Ganda Dewata adalah pemanfaatan air untuk produksi air kemasan di Desa
Kinatang. Potensi air di desa ini cukup besar untuk dapat dikelola sebagai unit
usaha air kemasan.
2. Potensi Pengembangan HHBK
Hasil hutan bukan kayu yang berpotensi untuk dikembangkan di wilayah
KPHL Ganda Dewata adalah, rotan, damar, madu, getah, dan nilam. Hasil diskusi
parapihak yang terkait telah ditentukan desa-desa yang telah diketahui memiliki
potensi untuk dikelola sebagai unit usaha pengembangan hasil hutan bukan kayu
adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan pengusahaan hasil hutan bukan kayu berupa rotan, dammar,
madu di Desa Karataun, Desa Kinatang, Desa Putua Ada, Desa Banuada dan
Desa Kondobulo.
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 24
b. Pengembangan pengusahaan hasil hutan bukan kayu berupa buah (MPTS),
karet, dan nilam di Desa Kinatang, Desa Putua Ada, Desa Banuada, dan Desa
Tabulahan
c. Pengembangan pengusahaan hasil hutan bukan kayu berupa buah seperti
kemiri melalui kegiatan pengayaan tanaman di Desa Kinatang, Hinua, Buttuada,
dan Banuada.
3. Potensi Pengembangan Agroforestry
a. Pembangunan agroforestry pada areal eks transmigrasi di Desa Salutiwo,
Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju. Pola agroforestry yang berpotensi
dikembangkan di desa tersebut adalah agroforestry karet, durian, rambutan,
dan sukun. Pada tahun 2013, manajemen KPHL Ganda Dewata telah
melaksanakan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan dengan menanam
tanaman MPTS seluas 20 ha, terdiri atas jenis karet sebanyak 10.000 batang,
durian sebanyak 5.000 batang, rambutan sebanyak 2.500 batang, dan sukun
sebanyak 2.500 batang.
b. Pembangunan agroforestry melalui kegiatan rehabilitasi hutan pola hutan
tanaman di Desa Kalumpang, Kecamatan Kalumpang. Pada tahun 2013,
manajemen KPHL Ganda Dewata telah merehabilitasi kawasan hutan lindung
seluas 120 ha dengan menanam jenis tanaman gmelina.
C. Data Informasi Sosial Budaya Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan
1. Kependudukan
Secara administrasi pemerintahan wilayah KPHL Ganda Dewata berada
di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa. Jumlah penduduk di Kabupaten
Mamasa berdasarkan data Tahun 2005 sebanyak 121.307 orang, terdiri dari
laki-laki sebanyak 62.510 orang dan perempuan 58.797 orang. Penduduk ini
bermukim pada 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Mamasa dengan jumlah
rumah tangga 27.968.
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 25
Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju pada Tahun 2005
adalah 283.528 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata pertumbuhan periode 2001-
2005 tercatat sebesar 5,40. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
meliputi laki-laki sebesar 146.837 jiwa dan perempuan sebesar 136.691 jiwa,
dengan jumlah rumah tangga sebanyak 86.112. Jumlah penduduk terbesar
terdapat di dua kecamatan yakni Kecamatan Mamuju sebesar 37.739 jiwa dan
Kecamatan Kalukku sebesar 36.878 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan
penduduk terkecil adalah Kecamatan Bonehau dengan jumlah penduduk sebesar
7.439 jiwa.
Jumlah kecamatan di Kabupaten Mamuju yang berbatasan langsung
dengan areal KPHL Ganda Dewata sebanyak 2 kecamatan yaitu Kecamatan
Bonehau dan Kalumpang. Sedangkan di Kabupaten Mamasa mencakup tiga
Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Tabulahan, Tabang, dan Buntu Malangka.
2. Suku/Agama
Mayoritas penduduk di Kabupaten Mamasa beragama Kristen Protestan
yakni sebanyak 96.794 orang. Kristen Katolik berjumlah 2.101 orang, Islam
sebanyak 22.992 orang, dan Hindu sebanyak 3.202 orang. Tempat peribadatan
sudah cukup memadai yang tersebar diseluruh kecamatan. Gereja untuk umat
Kristen Protestan sebanyak 403, Katolik sebanyak 26, dan untuk umat muslim
tersedia masjid sebanyak 91 dan mushollah sebanyak 1 buah.
Sedangkan di Kabupaten Mamuju, sekitar 86,03 % memeluk agama
Islam, agama Kristen sebanyak 9,92 %, Katolik 1,27 %, Hindu 2,71 % dan
Budha sekitar 0,07 persen. Agama Islam mendominasi di seluruh kecamatan di
Kabupaten Mamuju kecuali Kecamatan Kalumpang dan Bonehau. Jumlah tempat
ibadah yang terdapat di Kabupaten Mamuju yaitu Mesjid 448, Mushollah 54,
Gereja 268, Pura 51 dan Vihara 2 buah. Perkembangan pembangunan di bidang
spiritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing agama.
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 26
3. Mata Pencaharian
Mata Pencaharian masyarakat yang bermukim di wilayah KPHL Ganda
Dewata pada umumnya adalah petani, dan sebagian lainnya bekerja sebagai
peternak, pedagang atau tukang batu/kayu. Komoditi pertanian yang
dikembangkan terdiri dari kakao, kopi, padi, kacang, jagung dan jenis komoditi
pertanian lainnya. Selain itu masyarakat juga memperoleh penghasilan dari hasil
hutan non kayu berupa rotan, damar, kemiri, aren dan madu. Sedangkan jenis
ternak yang banyak diusahakan masyarakat didominasi oleh ternak sapi,
kambing, kerbau dan ayam.
Lahan persawahan sebagian besar merupakan sawah tadah hujan atau
menggunakan pengairan non teknis. Sebagian besar lahan masyarakat yang
berada di daerah pegunungan digunakan untuk areal kebun dan ladang. Hal ini
disebabkan karena kondisi topografi yang relatif bergelombang sampai berbukit
sehingga sebagian besar areal lebih cocok untuk kegiatan berkebun. Pola
budidaya yang dikembangkan petani di kebun dan ladang belum banyak
berkembang, umumnya masih mengandalkan dukungan alam dengan intensitas
pemeliharaan yang rendah. Oleh karena itu diperlukan penyuluhan dan
dukungan berbagai pihak untuk mengembangkan sistem usaha tani agar lebih
produktif secara ekonomi dan ekologi.
4. Sosial Budaya
Pada bagian utara wilayah KPHL Ganda Dewata, yakni di Kecamatan
Kalumpang terdapat situs budaya yang saat ini sedang dikaji oleh Balai
Arkeologi Makassar bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan
Arkelogi Nasional Kementerian Kebudayaan dan Parawisata. Berdasarkan
laporan sementara diperkirakan bahwa situs kalumpang dulu merupakan
tempat pertama manusia di Sulawesi Selatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya
bekas-bekas kebudayaan manusia yang ditemukan pada kedalaman 180 hingga
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 27
290 cm. Diperkirakan bahwa lapisan tanah penimbun yang berketebalan antara
150 cm sampai 2 meter tersebut, disebabkan karena banjir yang melanda
Kalumpang 3.800 tahun yang lalu. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan,
bahwa Kalumpang adalah pintu dari pesisir barat yang didatangi oleh ras
Astronesia dan dihuni lebih dari satu abad. Ketika banjir, situs Kalumpang
ditinggalkan oleh penghuninya ketika banjir, dan menyebar ke beberapa daerah
dan membentuk etnik termasuk Toraja. Adanya situs kalumpang di wilayah
KPHL Ganda Dewata akan semakin membuka peluang wisata budaya yang
dikaitkan dengan wisata alam di wilayah KPHL Ganda Dewata sehingga dapat
meningkatkan pendapatan daerah.
5. Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa-Desa di Sekitar Areal KPHL
Ganda Dewata
Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju
Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat di Kecamatan Bonehau
dilakukan pada 3 desa/kelurahan yaitu, Kelurahan Banua Ada, Desa Hinua, dan
Desa Bonehau.
1. Deskripsi Umum Wilayah Desa Sampel
Luas wilayah masing-masing desa/kelurahan adalah Kelurahan Banua Ada
seluas 124,21 km², Desa Hinua seluas 32,62 km², dan Desa Bonehau seluas 168,84
km². Keadaan penduduk pada tiga wilayah desa sampel di Kecamatan Bonehau
disajikan pada Tabel 9.
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 28
Tabel 9. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Desa
No. Nama Desa
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Jumlah
Rumah
Tangga
(KK)
Luas Wilyah
(km2)
Kepadatan
Penduduk
(org/km2)
1. Desa Banua Ada 585 142 124,21 4,7
2. Desa Hinua 736 177 32,62 22,6
3. Desa Bonehau 2335 666 168,84 13,8
4. Desa Mappu 738 173 57,16 12,9
5. Desa Lumika 941 226 25,48 36,9
Data pada Tabel 9 menunjukkan penduduk pada lima wilayah
desa/kelurahan sampel di Kecamatan Bonehau relatif tidak padat (
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 29
Data pada Tabel 10 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mengikuti
pendidikan pada lima desa/kelurahan sampel relatif rendah yakni umumnya mereka
hanya mengikuti pendidikan pada level SD, sedangkan penduduk yang mengikuti
pendidikan pada level lanjutan pertama dan atas sangat sedikit yakni hanya di Desa
Bonehau dan Desa Hinua. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya prasarana
gedung SLTP dan SLTA pada ketiga desa lainnya, serta sulitnya akses jalan antar
desa, sehingga tidak memungkinkan masyarakat dari suatu desa untuk dapat
mengikuti pendidikan di desa lainnya.
Tingkat partisipasi penduduk Desa Bonehau mengikuti pendidikan relatif
tinggi yakni sebesar 51,9% penduduknya sedang mengikuti pendidikan mulai pada
level TK sampai pada level SMU, demikian pula penduduk pada Desa Hinua
partisipasi penduduk mengikuti pendidikan relatif tinggi dibanding tiga desa lainnya
karena pada Desa Hinua terdapat prasarana pendidikan sampai pada level SMP,
sedangkan di tiga desa lainnya terdapat prasarana pendidikan sampai pada level
SD.
Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menuntut tersedianya lahan
yang meningkat pula untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas lahan pertanian
dan pemukiman. Kondisi penggunaan lahan pada lima desa sampel di Kecamatan
Bonehau disajikan pada Tabel 11.
Tabel 11. Sebaran Penggunaan Lahan berdasarkan Desa
No
Jenis
Penggunaan
Lahan
Luas Penggunaan Lahan dan Persentasenya terhadap Luas Total Wilayah Desa
Banua Ada Hinua Bonehau Mappu Lumika
Ha % Ha % ha % ha % ha %
1. Tanah Sawah 70 0,56 65 1,99 199 1,18 32,5 0,56 18 0,71
2. Bangunan & Halaman
29 0,23 38 1,16 73 0,43 36 0,63 39 1,53
3. Tegal/Kebun 113 0,91 127 3,89 1170 6,93 216 3,78 229 8,98
4. Ladang/Huma - - - - - - - - - -
5. Padang Rumput
3 0,02 2 0,06 45 0,27 20 0,35 10 0,39
6. Kolam /tambak 1 0,00 1 0,03 10 0,06 3 0,05 3 0,11
7. Lahan kering 12351* 99,43 3197* 98,00 16685*
98,82 2476 43,32 2530 99,29
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 30
No
Jenis
Penggunaan
Lahan
Luas Penggunaan Lahan dan Persentasenya terhadap Luas Total Wilayah Desa
Banua Ada Hinua Bonehau Mappu Lumika
Ha % Ha % ha % ha % ha %
8. Lahan tidak
diusahakan
- - - - - - - - - -
9. Lahan tanaman berkayu
- - - - - - - - - -
10. Hutan Negara 11904* 95,84 2645* 81,08 13585 80,46 4987,2 87,25 1839 72,17
11. Perkebunan 247 1,99 298 9,13 1475 8,74 349 6,10 296 11,62
12. Lainnya 327 2,63 86 2,64 327 1,94 72.3 1,26 114 4,47
Data pada Tabel 11 menunjukkan wilayah desa didominasi oleh penggunaan
lahan berupa kawasan hutan negara yaitu masing-masing sebesar 95,84% di
Kelurahan Banua Ada, sebesar 81,08% di Desa Hinua, sebesar 80,46% di Desa
Bonehau, sebesar 87,25% di Desa Mappu, dan sebesar 72,17% di Desa Lumika.
Namun demikian, data pada Tabel 25 juga menunjukkan bahwa masing-masing
sebesar 99,43% wilayah Kelurahan Banua Ada, sebesar 98,00% wilayah Desa
Hinua, sebesar 98,82% wilayah Desa Bonehau, sebesar 43,32% wilayah Desa
Mappu, dan sebesar 99,29% wilayah Desa Lumika telah dimanfaatkan oleh
masyarakat sebagai lahan pertanian kering. Lahan pertanian kering pada umumnya
dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan kebun yang dikelola secara intensif
sebagai sumber mata pencaharian utama mereka. Dapat pula dikatakan bahwa
hampir seluruh kawasan hutan negara di lima wilayah desa/kelurahan sampel telah
dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kering.
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat telah mengelola berbagai
macam bidang usaha antara lain: tanaman pangan; tanaman perkebunan,
peternakan, perikanan dan perindustrian. Luas tanam dan panen dari masing-
masing jenis tanaman pangan yang diusahakan oleh masyarakat di Kecamatan
Bonehau dan dapat dilihat pada Tabel 12.
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 31
Tabel 12. Luas Tanam, Panen, dan Produksi Tanaman Pangan
No Jenis Tanaman
Kecamatan Bonehau
Luas Tanam (ha)
Luas Panen (ha) Produksi (Ton)
1. Padi Ladang 235 231 674.75
2. Jagung 1198 1198 5.827
3. Ubi Kayu 41 41 198.00
4. Ubi Jalar 17 17 125.80
5. Kacang Tanah 26 25 34.38
6. Kacang Hijau 26 13 17.93
7. Kedele 14 12 23.52
8 Padai sawah 500 500 2587
Sumber Data: Statistik Kecamatan, Tahun 2011
Data pada Tabel 12 menunjukkan lapangan usaha masyarakat di bidang tanaman
pangan didominasi dengan jenis tanaman jagung dengan luas tanam 1.198 ha dan
produksi sebesar 5.827 ton. Dihubungkan dengan jenis penggunaan lahan pada
Tabel 25 yang menunjukkan lahan kering sebagai penggunaan lahan yang dominan
di wilayah desa sampel, maka ada kemungkinan tanaman jagung banyak
diproduksi pada lahan kering tersebut, yang mengacu pada data Tabel 25 juga
menunjukkan bahwa lahan kering tersebut berada di dalam kawasan hutan. Hal ini
berarti pula bahwa tanaman jagung kemungkinan banyak diproduksi di dalam
kawasan hutan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pengelola KPH dalam
mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat
mengoptimalkan produksi tanaman pangan dan tanaman kehutanan secara
bersamaan.
Tanaman perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat Kecamatan
Bonehau dapat dilihat pada Tabel 13.
Tabel 13. Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat
No. Jenis Tanaman Kecamatan Bonehau
Luas Tanam (ha) Produksi (Ton)
1. Kelapa Dalam 9 9
2. Kelapa Hibrida - -
3. Kakao 4774 2148
4. Cengkeh 2 0.50
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 32
No. Jenis Tanaman Kecamatan Bonehau
Luas Tanam (ha) Produksi (Ton)
5 Kemiri 5 2.50
6. Kopi Rebusta 1 0.50
7. Jambu Mente - -
8. Kopi arabika 5 2.50
9. Panili 3 0.03
10. Lada 6 0.21
11. Kapuk 11 2.00
12. Sagu 19 4.00
13. Obat-Obatan 10 0.50
14 Enau 34 5.00
Jumlah : 4,879 2,174.74
Sumber Data: Statistik Kecamatan Tahun 2011
Tanaman perkebunan yang banyak dikelola oleh masyarakat di
Kecamatan Bonehau adalah kakao yakni seluas 4.774 ha atau sebesar 97,85%.
Seperti halnya dengan produksi tanaman pangan, ada kemungkinan produksi kakao
oleh masyarakat tersebut juga dilakukan di dalam kawasan hutan. Hal ini terutama
pada desa sampel dimana sebagian besar wilayahnya (> 80%) adalah kawasan
hutan.
Masyarakat di desa sampel juga mengelola usaha ternak seperti disajikan
pada Tabel 14.
Tabel 14. Jumlah Ternak (dalam Ekor)
No. Nama Desa
Jenis Ternak /Unggas
Sapi Kerbau Kuda Kambing Babi Ayam Buras
Ayam Ras
Itik
1. Banua Ada
49 2 - - 2052 11231 - 201
2. Hinua 30 7 3 1 1703 7233 - 186
3. Bonehau 128 - 5 9 3451 16421 - 302
4. Mappu 59 15 5 9 2052 24521 - 201
5. Lumika 20 1 4 11 372 2380 - 657
Sumber Data: Statistik Kecamatan Tahun 2011
Data pada Tabel 14 menunjukkan bahwa babi adalah jenis ternak besar yang
banyak diusahakan oleh masyarakat di desa sampel. Jumlah populasi ternak babi di
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 33
desa sampel berdasarkan data pada Tabel 14 adalah sebanyak 9.630 ekor atau
sebesar 96,42% dari total populasi ternak besar yang dikelola masyarakat yaitu
sebesar 9.988 ekor.
Sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, air bersih,
transportasi, dan penerangan pada umumnya sudah tersedia di desa sampel,
meskipun dalam jumlah yang belum memadai. Prasarana pendidikan berupa
gedung sekolah SD telah tersedia di seluruh desa sampel. Prasarana dan sarana
kesehatan berupa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu juga tersedia cukup
memadai. Sarana dan prasarana transportasi masih sangat terbatas yakni untuk
menjangkau wilayah desa masyarakat umumnya menggunakan jasa ojek.
Ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, serta penerangan belum
tersedia di desa sampel.
2. Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Hutan
a. Sejarah Desa
Desa Banua Ada pada awalnya merupakan salah satu Dusun di Kecamatan
Bonehau. Seiring berjalannya waktu dan melalui proses panjang terjadilah
pemekaran di Kecamatan Bonehau yang menyebabkan Desa Banua Ada menjadi
sebuah desa yang awalnya hanya sebuah dusun yang bernama Desa Kunitang.
Desa Hinua terbentuk sejak terjadinya pemekaran di Mamuju Utara yang
awalnya hanyalah sebuah dusun berkembang menjadi sebuah desa, dengan luas
wilayah 32,62 km². Adapun batas-batas wilayah Desa Hinua sebelah Utara
Kecamatan Tommo’, Sebelah Selatan Kabupaten Mamasa, Sebelah Timur Banua
Ada dan Sebelah Barat Desa Kinatang.
Desa Bonehau merupakan ibu kota Kecamatan Bonehau. Berdasarkan
informasi yang diperoleh dari tokoh – tokoh masyarakat, Desa Bonehau pada
awalnya hanyalah sebuah desa kecil, namun seiring berjalannya waktu terjadi
pemekaran di Kabupaten Mamuju sehingga terbentuk Kecamatan Bonehau dan
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 34
ibukota kecamatannya adalah Desa Bonehau. Secara administratif, Desa Bonehau
memiliki 18 dusun yang terbentuk sejak terjadinya pemekaran di Mamuju Utara.
Desa Mappu pada awalnya merupakan salah satu dusun di Kecamatan
Bonehau. Seiring berjalannya waktu dan melalui proses panjang terjadilah
pemekaran di Kecamatan Bonehau yang menyebabkan Desa Mappu menjadi
sebuah desa yang awalnya hanya sebuah dusun yang bernama Desa Kunitang.
Wilayah Desa Mappu memiliki luas sebesar 57.16 ha dan secara geografis Desa
Mappu terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banua Ada, sebelah
timur berbatasan dengan Desa Tamalea, sebelah utara berbatasan dengan Desa
Buttu Ada dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kaluku
Sama halnya dengan Desa Mappu, Desa Lumika juga awalnya merupakan
sebuah dusun yang bernama desa Tiwo tapi seiring berjalannya waktu terjadi
sebuah pemekaran di Bonehau sehingga dusun tersebut ditetapkan sebagai desa
Lumika dengan luas wilayah 25.48 km². Adapun batas-batas wilayah Desa Lumika
sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sampaga, sebelah selatan berbatasan
dengan Kabupaten Mamasa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Salutiwo dan
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tamalea.
b. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
1. Desa Banua Ada
Desa Banua Ada berada pada ketinggian 200 - 500 meter di atas permukaan
laut. Hal tersebut menyebabkan mata pencaharian masyarakat terkonsentrasi pada
sektor Pertanian, dan Perkebunan. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai
tukang batu, buruh bangunan, perdagangan, peternak dan usaha lain. Mata
pencaharian utama penduduk desa ini adalah petani. Penduduk Desa Banua Ada
pada umumnya berkebun dan memungut hasil hutan bukan kayu dalam kawasan
hutan. Luas lahan rata – rata yang dikelola antara 2 – 2,5 ha per KK dengan rata –
rata kepemilikan lahan oleh masyarakat adalah 3,7 ha. Hal ini berarti bahwa tidak
semua lahan yang dimiliki oleh rumah tangga petani telah dikelola.
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 35
Aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan cukup beragam yaitu,
berkebun kakao dan bertani sawah (padi). Aktivitas tersebut dilakukan masyarakat
di dalam kawasan hutan disebabkan oleh beberapa faktor. Selain karena mereka
mengklaim lahan yang dikelola tersebut sebagai warisan nenek moyang mereka
juga karena terbatasnya lahan di luar kawasan hutan. Masyarakat juga
memanfatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa air.
Responden di wilayah desa ini adalah kepala keluarga dengan usia
responden bervariasi mulai dari umur 21 tahun hingga 60 tahun dengan rata-rata
umur responden adalah 37 tahun. Responden sebagian besar merupakan generasi
yang telah menetap secara turun temurun di desa dan sebagian lagi merupakan
pendatang yang menikah dengan penduduk setempat. Tingkat pendidikan
masyarakat Desa Banua Ada sebagian telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar
(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Faktor utama rendahnya kemampuan
masyarakat untuk melanjutkan pendidikan adalah aksesibilitas tempat sarana
pendidikan dan daya jangkau masyarakat yang rendah.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, luas lahan rata – rata yang
dikelola antara 2 – 2,5 ha per KK dengan rata – rata kepemilikan lahan oleh
masyarakat adalah 3,7 hektar. Pendapatan masyarakat melalui sawah adalah
sebesar Rp.9.386.842 per KK per tahun. Kegiatan perkebunan kakao selama 3
tahun terakhir tidak menghasilkan produksi karena tanaman kakao di kebun
masyarakat terserang penyakit busuk daun dan/atau busuk batang. Sebagai
informasi tambahan bahwa masyarakat juga menanam sayuran dalam skala rumah
tangga (untuk konsumsi rumah tangga) di lahannya masing-masing dan beternak
unggas. Jenis sayuran yang diproduksi adalah cabe kecil dan labu sedangkan jenis
ternak unggas yang dipelihara adalah jenis ayam dan bebek.
Data pendapatan total masyarakat Desa Banua Ada masih dikategorikan
rendah yakni rata-rata Rp 9.386.842/KK/tahun atau rata-rata sebesar
Rp.2.346.710/kapita/ tahun berdasarkan data rata-rata jumlah tanggungan
responden sebanyak 4 orang/KK. Angka ini termasuk kategori miskin apabila
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 36
menggunakan standar kemiskinan dari FAO yaitu sebesar US 2/kapita/hari atau
setara dengan Rp.6.480.000,00/kapita/tahun. Hal tersebut menunjukkkan adanya
gap antara pendapatan masyarakat di Desa Banua Ada dengan standar kelayakan
internasional.
Usaha di bidang kehutanan bagi masyarakat Desa Banua Ada belum mampu
dikembangkan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat belum memiliki
keterampilan dalam mengatur dan mengelola hasil hutan baik itu berupa komoditas
kayu maupun non kayu. Untuk jenis komoditas kayu, masyarakat
memanfaatkannya untuk kebutuhan papan mereka. Jenis kayu yang biasa
dimanfaatkan masyarakat adalah jenis Kayu Uru dan Sengon, sedangkan untuk
komoditas hasil hutan bukan kayu biasanya masyarakat mengambil jenis rotan dan
bambu yang dipakai untuk keperluan sehari-hari.
Melalui hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan
finansial masyarakat didapatkan melalui usaha pertanian padi di lahan sawah.
Analisis finansial dari usaha ini yaitu berupa nilai pendapatan sebesar
Rp.9.386.842,00/KK/tahun atau rata-rata sebesar Rp.2.346.710/kapita/tahun
berdasarkan data rata-rata jumlah tanggungan responden sebanyak 4 orang/KK.
Angka tersebut termasuk kategori miskin apabila dibandingkan dengan
menggunakan standar kemiskinan dari FAO yaitu sebesar US 2/kapita/hari atau
setara dengan Rp.6.480.000,00/kapita/tahun.
Analisis di atas sejalan dengan informasi yang dipaparkan oleh masyarakat
yang menyatakan bahwa mereka masih tergolong masyarakat miskin. Masyarakat
menganggap standar tingkat kesejahteraan bagi mereka sehingga mampu
memenuhi kebutuhan pokok termasuk pendidikan dan kesehatan yang layak adalah
tiga kali dari nilai pendapatan mereka saat ini.
2. Desa Hinua
Seperti halnya dengan masyarakat Desa Banua Ada, masyarakat Desa Hinua
yang berada pada ketinggian di atas 200-500 meter di atas permukaan laut juga
Rencana Pengelolaan KPHL Model Ganda Dewata | 37
memiliki mata pencaharian utama pada sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu
ada juga yang berprofesi sebagai tukang batu, buruh bangunan, perdagangan,
peternak dan usaha lain. Penduduk Desa Hinua pada umumnya berkebun dan
memungut hasil hutan bukan kayu dalam kawasan hutan. Luas lahan rata-rata
yang dikelola antara 0,5 – 1,5 ha per KK dengan rata – rata kepemilikan lahan oleh
masyarakat adalah 11,5 hektar.
Aktivitas masyarakat dalam kawasan hutan cukup beragam yaitu, bertani
sawah dan berkebun kakao. Aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan masyarakat di
dalam kawasan hutan karena mereka mengklaim lahan yang dikelola tersebut
sebagai warisan nenek moyang mereka dan karena terbatasnya lahan di luar
kawasan hutan.
Responden di desa ini adalah kepala rumah tangga. Usia mereka bervariasi
mulai dari umur 30 tahun hingga 62 tahun. Responden sebagian besar merupakan
generasi yang telah menetap secara turun temurun di desa dan sebagian lagi
merupakan pendatang yang menikah dengan penduduk setempat. Tingkat
pendidikan responden masih tergolong rendah yakni telah menempuh pendidikan
Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Rendahnya tingkat
pendidikan disebabkan antara lain oleh rendahnya pendapatan dan masih
langkanya prasarana pendidikan yang lebih tinggi di daerah tersebut, sementara
aksesibilitas tempat sarana pendidikan dan daya jangkau masyarakatnya rendah.
Responden pada umumnya memiliki mata pencaharian dalam bidang
perkebunan yaitu sebagai petani kakao. Selain itu hampir semua responden
memiliki sawah dalam hal ini sawah tadah hujan yang hasiln