Post on 21-Feb-2021
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/039/HPA-VLK/III/2018
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : PO Wibowo
b. Lokasi : Kampung Kenyanyan Km. 30,5 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
c. No. Izin Usaha : 503/2355/IUIPHHK/DPMPTSP/XII/2017 d. Luas : 5.800 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 28 Februari – 01 Maret 2018
Hasil pengambilan keputusan PO Wibowo telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas
kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi
Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK
– IPS – 061 masa berlaku mulai tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 11 Maret 2024.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : ipsertifikasi@gmail.com
Palembang, 12 Maret 2018
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS.002/039/KP-VLK/III/2018 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PO WIBOWO YANG BERLOKASI DI
KAMPUNG KENYANYAN KM. 30,5 KECAMATAN SILUQ NGURAI
KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PO Wibowo telah dilakukan
audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak) Nomor : IPS.002/063/SPK/II/2018 tanggal 13 Februari 2018.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PO Wibowo telah
‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma
penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas
Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-
LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PO Wibowo perlu
ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK
<6000m³/tahun dan IUI <500Jt ;
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
IUIPHHK dan IUI ;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PO WIBOWO;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PO Wibowo, Dengan Nomor : SLK – IPS – 061 Masa berlaku 12 Maret 2018 sampai dengan 11 Maret 2024;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PO Wibowo;
KEEMPAT : PO Wibowo berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 12 Maret 2018
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PO WIBOWO KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit 1. Winarno, S.Hut
2. Irsan Ra’is, A.Md ( Magang )
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin PO WIBOWO
Nomor dan Tanggal SK 503/2355/IUIPHHK/DPMPTSP/XII/2017 tanggal 22 Desember
2017
Alamat Kantor Kampung Sekolaq Joleq RT. 001 Kecamatan Sekolaq Darat
Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
Lokasi Industri Kampung Kenyanyan Km 30,5 Kecamatan Siluq Ngurai
Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
Pengurus Perusahaan Wibowo
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 27/02/
2018
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PO WIBOWO KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Tanggal 28/02/18,
Pukul 13.00 – 13.30
WIB di Kantor PO
WIBOWO
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 28/02/18, di
Kantor dan gudang
PO WIBOWO
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 01/03/18,
Pukul 16.30-17.00
WIB di Kantor PO
WIBOWO
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan lembar audit oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 12/03/18, Di
Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PO
WIBOWO
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PO
WIBOWO
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PO WIBOWO KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) PO WIBOWO
diputuskan bahwa PO WIBOWO
dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang menjadi standard
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada
Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun
dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak
diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :
SLK – IPS – 061
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a). Industri memiliki izin yang yang sah
(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
PO. Wibowo merupakan usaha
perorangan milik Wibowo. Tersedia KTP
NIK. 6407200109700001 dengan pemilik
atas nama Wibowo yang dikeluarkan oleh
Dinas Dukcapil Kabupaten Kutai Barat,
Provinsi Kalimantan Timur.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
Memenuhi PO. WIBOWO memiliki SIUP Nomor :
503/197/SIUP/SKE/DPM-PYSP.PST/2017
tanggal 06 November 2017 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kutai Barat. SIUP masih
berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
NA Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
R.I No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PO WIBOWO KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
4 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
penetapan izin gangguan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi PO. Wibowo telah memiliki Tanda Daftar
Perusahaan Nomor 171051600596 tanggal
06 November 2017 yang diterbitkan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai
Barat. TDP masih berlaku dan sesuai
dengan kegiatan usahanya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi PO. Wibowo memiliki NPWP (9 digit awal)
dengan nomor 14.387.365.1-728.000 An.
WIBOWO .
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/
DELH/ dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi PO. WIBOWO telah memiliki dokumen
lingkungan hidup berupa SPPL dengan No
660/004/SPPL/XI/2017 tanggal 30
November 2017 yang lengkap dan sah
sesuai dengan kegiatan usahanya.
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi PO. WIBOWO memiliki Izin Usaha Industri
No : 503/2355/IUIPHHK/DPMPTSP/XII/22
Desember 2017 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan TImur dengan kapasitas izin
5.800 m3/tahun dan sesuai dengan
dokumen terkait lainnya.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
NA PO. WIBOWO masih dalam proses
pembangunan sehingga sampai dengan
saat pemeriksaan PO. WIBOWO belum
memiliki Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
NA PO WIBOWO bukan merupakan Importir.
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
NA
PO WIBOWO bukan merupakan Importir.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PO WIBOWO KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Akta notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompk
NA PO WIBOWO tidak mengajukan sertifikasi
VLK dalam bentuk kelompok.
Internal audit anggota kelompok NA PO WIBOWO tidak mengajukan sertifikasi
VLK dalam bentuk kelompok.
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari
asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian
Memenuhi PO. Wibowo memiliki Perjanjian
Kerjasama Penyediaan Bahan Baku Kayu
Bulat dengan PT. ADEMARO JAYA
LESTARI.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
NA Selama periode audit PO WIBOWO belum
menerima bahan baku.
c. Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan Negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
NA Selama periode audit PO WIBOWO belum
menerima bahan baku.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
NA Selama periode audit PO WIBOWO belum
menerima bahan baku.
e. Nota & Dokumen keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau aparat desa/
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kayu bekas/
hasil bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu lelang
serta DKP
NA Selama periode audit PO WIBOWO belum
menerima bahan baku.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PO WIBOWO KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
NA Selama periode audit PO WIBOWO belum
menerima bahan baku.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
NA PO. WIBOWO baru memperoleh Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
pada tanggal 22 Desember 2017,
sehingga sampai dengan saat
pemeriksaan PO. WIBOWO masih dalam
proses pembangunan dan belum
menerima bahan baku dengan pihak
manapun.
h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA Selama periode audit PO WIBOWO
belum menerima bahan baku.
i. Dokumen pendukung RPBBI NA PO. WIBOWO masih dalam proses
pembangunan sehingga sampai dengan
saat pemeriksaan PO. WIBOWO belum
memiliki Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA PO WIBOWO tidak melakukan impor kayu
dalam kegiatan usahanya.
b. Bill of Lading (B/L)
NA PO WIBOWO tidak melakukan impor kayu
dalam kegiatan usahanya.
c. Packing List (P/L)
NA PO WIBOWO tidak melakukan impor kayu
dalam kegiatan usahanya.
d. Invoice
NA PO WIBOWO tidak melakukan impor kayu
dalam kegiatan usahanya.
e. Deklarasi NA PO WIBOWO tidak melakukan impor
kayu dalam kegiatan usahanya.
f. Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
NA PO WIBOWO tidak melakukan impor kayu
dalam kegiatan usahanya.
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA PO WIBOWO tidak melakukan impor kayu
dalam kegiatan usahanya.
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA PO WIBOWO tidak melakukan impor kayu
dalam kegiatan usahanya.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PO WIBOWO KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
NA PO. WIBOWO masih dalam tahap
pembangunan dan belum melaksanakan
proses produksi sehingga belum terdapat
tally sheet penggunaan bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan NA PO. WIBOWO masih dalam tahap
pembangunan dan belum melaksanakan
proses produksi sehingga belum terdapat
laporan penggunaan bahan baku.
c. Produksi industry tidak
melebihi produksi yang
diizinkan
Memenuhi PO Wibowo sejak memperoleh izin usaha
pada November 2017 sampai dengan
kegiatan audit belum melakukan produksi
(Nihil). Dengan demikian realisasi
produksi belum melebihi kapasitas yang
diizinkan.
d. Hasil produski yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
NA PO WIBOWO tidak menerima kayu dari
hasil lelang.
e. Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
NA PO. WIBOWO masih dalam tahap
pembangunan dan belum melaksanakan
proses produksi sehingga belum terdapat
laporan penggunaan bahan baku.
2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)
a. Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industry
pengolah kayu)
NA PO WIBOWO tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA PO WIBOWO tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya.
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA PO WIBOWO tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya.
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
NA PO WIBOWO tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PO WIBOWO KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
8 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
NA
PO WIBOWO tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
NA
PO. WIBOWO baru memperoleh Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
pada tanggal 22 Desember 2017, sehingga
sampai dengan saat pemeriksaan PO.
WIBOWO masih dalam proses
pembangunan dan belum menerima
bahan baku dengan pihak manapun.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
NA PO WIBOWO tidak melakukan kegiatan
ekspor.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA PO WIBOWO tidak melakukan kegiatan
ekspor.
c. Packing list (P/L) NA PO WIBOWO tidak melakukan kegiatan
ekspor.
d. Invoice NA PO WIBOWO tidak melakukan kegiatan
ekspor.
e. Bill of Lading (B/L) NA PO WIBOWO tidak melakukan kegiatan
ekspor.
f. Dokumen V-Legal untuk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA PO WIBOWO tidak melakukan kegiatan
ekspor.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
NA PO WIBOWO tidak melakukan kegiatan
ekspor.
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
NA PO WIBOWO tidak melakukan kegiatan
ekspor.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PO WIBOWO KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
9 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA
PO WIBOWO tidak melakukan kegiatan
ekspor.
K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
NA
PO WIBOWO sedang dilakukan verifikasi
legalitas kayu sehingga belum
menggunakan tanda V-Legal.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi Terdapat dokumen SOP K3 PO. WIBOWO
dan Surat Penujukan Pengurus K3 An.
Susila Haryanto Nomor :
017/SPK3/W/XII/2017 tanggal 04 Desember
2017 yang ditandatangani oleh Direktur
PO. WIBOWO.
b. Implementasi K3. Memenuhi PO WIBOWO telah berupaya mengimplementasikan K3 di lingkungan kerjanya melalui penyediaan alat pemadam, APD, dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Terdapat jalur evakuasi yang cukup jelas dan tempat berkumpul di areal yang aman.
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan
tersedia peralatan K3 sesuai kebutuhan
dan ketentuan serta berfungsi dengan
baik.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja
PO WIBOWO, selama periode audit tidak
terdapat kejadian kecelakaan kerja dan
telah dilakukan upaya-upaya mencegah
atau menekan kejadian kecelakaan kerja
melalui program K3.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PO WIBOWO KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
10 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
PO WIBOWO memiliki surat pernyataan
kebebasan berserikat serta hasil
wawancara pada karyawan yang
menyatakan benar di PO WIBOWO
memperbolehkan karyawannya untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
NA
Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan
PO WIBOWO dapat diketahui bahwa
jumlah karyawan tetap kurang dari 10
orang, sehingga tidak ada kewajiban bagi
perusahaan untuk membuat Peraturan
Perusahaan (PP). Demikian pula dengan
tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak
diperlukan adanya dokumen KKB.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Berdasarkan data karyawan periode
Februari 2018 karyawan termuda PO
WIBOWO adalah Didik Perdana Kusuma
dengan tanggal lahir 21 Desember 1993 (24
tahun). Dengan demikian PO WIBOWO
tidak memperkerjakan pekerja di bawah
umur.
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
COPY