Post on 05-May-2018
ANALISIS PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
CABANG SURAKARTA
TUGAS AKHIR
Disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
YULI WULANDARI
NIM. F3607102
PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2010
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
v Bacalah Basmallah sebelum melakukan sesuatu dan ucaplah
Alhamdulillah bila mendapatkan sesuatu.
v Sesunggunhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka bila telah
selesai suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain.
Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap
(Q. S. Al Insyirah : 6-8)
v Setelah berusaha dan berdoa, berserah diri adalah jauh lebih baik
dari pada berkeluh kesah atas takdir-Nya.
v Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain
(Hadits Nabi)
PERSEMBAHAN :
Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada :
Ø Bapak dan Ibu serta Kakakku yang tercinta
Ø Teman-temanku Keuangan dan Perbankan
Ø Almamaterku
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas
Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk
meyelesaikan Program Studi Diploma III Keuangan Dan Perbankan pada Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis telah banyak menerima bantuan
dan bimbingan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan yang baik ini,
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr., Sp.Kj (K), selaku Rektor
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, Mcom.,Ak, selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Nurul Istiqomah, SE, M.Si, selaku Ketua Program Keuangan Dan
Perbankan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Nugroho Saputro, SE, selaku Dosen pembimbing yang telah
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Laporan Tugas
Akhir ini.
5. Para dosen jurusan Keuangan dan Perbankan yang telah memberikan
ilmunya.
6. Bapak Chairil Noor, selaku Branch Manager PT. Bank Muamalat Indonesia,
Tbk Cabang Surakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk
melaksanakan kegiatan magang kerja mahasiswa.
7. Ibu Dian Safrina Hikmi, SE selaku pembimbing instansi yang telah
membimbing dan memberikan petunjuk penting dalam praktek magang kerja
ini.
8. Segenap staf dan karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta
yang telah memberikan bantuan dan pengarahan dalam pembuatan Tugas
Akhir ini.
9. Bapak, ibu, dan kakakku tercinta yang selalu mendampingiku dengan doa,
dan telah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materiil, sehingga
penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
10. Sahabatku Ita dan Yanti yang telah memberikan semangat dalam
menyelesaikan Tugas Akhir ini
11. Teman-teman DIII Keuangan dan Perbankan 2007
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini
yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Akhirnya penulis menyadari bahwa Penulisan Tugas Akhir ini masih jauh
dari sempurna.. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang
dapat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan semoga Tugas Akhir ini
bermanfaat bagi kita semua.
Surakarta, Juni 2010
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan dunia perbankan telah terlihat kompleks, dengan berbagai
macam jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif.
Kekomplekan ini telah menciptakan suatu sistem dan pesaing baru dalam dunia
perbankan, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antara bank dengan
lembaga keuangan. Sebuah fenomena nyata yang telah menuntut manajer keuangan
bank untuk lebih antisipatif terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia perbankan.
Beberapa tahun yang lalu, pertumbuhan lembaga keuangan dan bank muamalat
dengan sistem syariah mulai bermunculan.
Lembaga keuangan ini sudah sejak lama berkembang di negara Arab Saudi,
Kuwait, Turki, Iran dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Perkembangan
selanjutnya merebak ke wilayah negara Eropa, seperti Swiss dan London, serta
wilayah Asia, seperti Malaysia dan Indonesia. Dunia perbankan ternyata bukan
berasal hanya dari dunia Barat sebagaimana selama ini kita kenal dan pelajari, akan
tetapi dunia perbankan juga berasal dari dunia Timur.
Suatu perkembangan yang boleh dikatakan sangat mengembirakan,
khususnya bagi umat Islam yang selama ini menginginkan investasi dan pendanaan
tanpa unsur riba. Satu hal yang sangat menarik, yang membedakan antara
manajemen bank muamalat dengan bank umum (konvensional) adalah terletak pada
pembiayaan dan pemberian balas jasa, baik yang diterima oleh bank maupun
investor. Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut loan, sementara di Bank
Syariah disebut financing. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada
bank umum berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam prosentase pasti.
Sementara pada bank muamalat dengan sistem syariah, hanya memberi dan
menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil
Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara.
Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai
lembaga perantara keuangan (financial intermediation) dan lembaga transmisi yang
mampu menjembatani mereka yang berlebihan dana, dan kekurangan dana serta
memperlancar transaksi ekonomi (Hermansyah, 2005:7).
Ketentuan tersebut secara tegas telah diatur di dalam UU No. 10 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan
bahwa: ”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Bank jika dilihat dari prinsip dan cara operasionalnya terbagi menjadi dua
macam, yaitu berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip
syariah. Pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah memberikan
kesempatan yang luas dalam pengembangan jaringan perbankan untuk menerapkan
sistem perbankan ganda atau dual banking system, yaitu penggunaan sistem
perbankan konvensional dan syariah secara pararel ( UU No. 10 tahun 1998).
Indonesia, sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam, telah
lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan
tuntunan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntunan moralitasnya.
Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga.
Sistem bank bebas bunga atau disebut pula Bank Islam atau Bank Syari’ah,
memang tidak khusus diperuntukkan sekelompok orang namun sesuai landasan Islam
”Rahmatan lil ’alamin”, didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa
membedakan keyakinan yang dianut (Muhammad, 2005:15).
Sama seperti dengan bank konvensinal, bank syariah juga menawarkan
kepada nasabah dengan berbagai produk perbankan, salah satu produknya yaitu
pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun
lembaga. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung
investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005: 17).
Dalam pelaksanaannya ada prosedur yang ditentukan dari pihak bank kepada
nasabah. Permasalahannya, apakah pihak nasabah dapat memenuhi prosedur yang
ditentukan oleh bank jika akan mengajukan pembiayaan musyarakah. Berdasarkan
hal tersbut penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir dengan judul : ”ANALISIS
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA P.T. BANK
MUAMALAT INDONESIA,Tbk CABANG SURAKARTA”.
B. Rumasan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada PT.
Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta?
2. Bagaimanakah mekanisme penanaman dana pada akad pembiayaan
musyarakah?
3. Apakah syarat-syarat yang diperhatikan dalam pembiayaan musyarakah pada PT.
Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Surakarta?
C. Tujuan Penelitian
Bertitik tolak pada permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini
adalah sebagai berikut:
1. Bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan
Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta.
2. Bertujuan untuk mengetahui mekanisme penanaman dana pada akad
pembiayaan musyarakah.
3. Bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam
pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang
Surakarta.
D. Manfaat Penulisan
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Penulis
Lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang Prosedur Pelaksanaan
Pembiayaan Musyarakah pada P.T. Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang
Surakarta.
2. Bagi Lembaga Perbankan
a. Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah
kepada masyarakat.
b. Meningkatkan peran dan fungsi pelayanan bank kepada masyarakat.
3. Bagi Universitas Sebelas Maret
a. Dapat dijadikan referensi penelitian di Fakultas Ekonomi khususnya bagi
program Keuangan dan Perbankan di Universitas Sebelas Maret.
b. Dapat dijadikan sebagai rujukan mahasiswa ekonomi selanjutnya apabila
ingin meneliti permasalahan pembiayaan musyarakah dengan kasus yang
berbeda.
E. Metode Penelitian
1. Desain Penelitian
Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif yaitu penelitian dilakukan untuk
memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang Prosedur Pelaksanaan
Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Surakarta
2. Jenis Data dan Sumber Data
Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan yaitu data kuantitatif dan
kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder.
a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik
individual atau perorangan, dalam hal ini diperoleh dari Bank Muamalat
Indonesia, Tbk Cabang Surakarta
b. Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data
primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan tulisan
ini
3. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam Tugas Akhir ini adalah :
a. Metode Interview
Interview atau wawancara adalah pengumpulan data dimana peneliti
mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada
informan untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Teknik wawancara
ini digunakan untuk melengkapi data tentang unsur-unsur yang terkait dalam
prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat
Indonesia, Tbk Cabang Surakarta
b. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu suatu usaha yang dilakukan dalam kajian untuk
mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia
sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode
dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang sistem
yang diterapkan dalam dalam prosedur pelaksanaan pembiayaan
musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta
c. Metode Observasi
Observasi adalah pengamatan langsung suatu obyek yang akan diteliti dalam
waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai obyek
penelitian. Observasi dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung
kegiatan yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan pembiayaan
musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian prosedur
Menurut Kamaruddin (1992: 836-837) “Prosedur adalah suatu susunan
yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-
prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari
suatu organisasi”.
Pengertian prosedur menurut Ismail (1994 : 74) mengatakan bahwa
“Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang
merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk
melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang”.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan
yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan
untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja
yang tetap yang telah ditentukan.
B. Pengertian Bank
Menurut UU No. 10 tahun 1998 Bank adalah usaha yang menghimpun dana
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannnya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.
Menurut Kashmir (1999) secara sederhana bank dapat diartikan sebagai
lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana bagi
masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta
memberikan jasa bank lainnya.
Menurut Muhammad (2000) Bank Islam atau Bank Syariah adalah bank yang
beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut
Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan / perbankan yang operasional dan
produknya dikembangkan berlandaskan pada Al- Quran dan Hadis Nabi SAW. Atau
dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta
peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.
Menurut UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan
syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha
syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usaha.
Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya
baik penghimpunan dan maupun penyaluran dananya dengan menggunakan prinsip
syariah (sholahudin dan Lukman hakim,2008:75).
Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bank
syariah dalam kegiatan operasionalnya selalu berpegang teguh pada prinsip syariah
yang tidak menggunakan sistem bunga, karena dalam Islam bunga dalam bank adalah
riba dan hukumnya haram.
Menurut UU No. 10 tahun 1996 prinsip syariah adalah aturan perjanjian
berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan
atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai
dengan syariah.
Bank syariah merupakan bank yang berasaskan, antara lain pada asas
kemitraan, keadilan, transparasi dan universal serta melakukan kegiatan usaha
perbankan berdasarkan prinsip syariah (IAI : 2002).
C. Fungsi dan Peran Bank Syariah
Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam
pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI ( Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut :
1. Manager investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun
dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat
melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana
lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas
mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministasikan,
mendistribusikan), zakat serta dana-dana sosial lainnya.
D. Tujuan Bank Syariah
Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :
1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam,
khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari
praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang
mengandung unsur gharar (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain di
larang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap
kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan
pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan, yang
amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang
berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada
kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan
program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank
syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah
yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti
program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara,
program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan
program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah
akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi,
menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-
syariah.
E. Pengertian Pembiayaan
Pengertian pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 10 tahun
1998 adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diartikan sebagai penyediaan
uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
untuk mengambalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil.
Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak
untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun
lembaga.(Muhammad, 2005: 17).
F. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional
Bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil, tentulah berbeda dengan bank
konvensional adapun perbedaannya seperti pada tabel 2.1 ini :
Bank Syariah Bank konvensional.
1. Melakukan investasi yang halal. 1. Investasi yang halal dan haram. 2. berdasarkan pada prinsip bagi hasil,
jual beli atau sewa. 2. Memakai perangkat bunga.
3. Profit dan falah oriented. 3. profit oriented. 4. penghimpunan dan penyaluran dana
harus disesuaikan dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah.
4. Tidak terdapat dewan sejenis.
Sumber: Sabirin (2003, 411- 412)
Adapun perbedaan sistem bagi hasil pada bank syariah dengan sistem bunga pada
bank konvensional terlihat pada tabel 2.2 di bawah ini:
Perbedaan Sistem Bagi Hasil Dengan Sistem Bunga
Sistem bagi hasil Sistem bunga
1. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
1. Penentuan bunga di buat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
2. Besarnya persentase tergantung pada jumlah uang
3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan bila perusahaan merugi, kerugian akan ditanggung kedua belah pihak
3. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi.
4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonom sedang booming
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil
5. Eksistensi bunga diragukan kalau tidak dikecam oleh semua Agama
Sumber : Syafii , 2001
G. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip Islam dengan
karakteristik sebagai berikut :
a. Pelarangan riba dalam bentuk apapun
b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money)
c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas
d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.
e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.
f. Tidak diperkenankan dua transaksi satu akad.
H. Karakter dan ciri utama bank syariah :
a. Berdimensi keadilan dan pemerataan melalui sistem bagi hasil.
Dengan sistem bagi hasil, pihak pemberi modal dan peminjam menanggung
bersama risiko laba ataupun rugi. Hal ini membuat kekayaan tidak hanya
beredar pada satu golongan. Terjadi proses penyebaran modal yang juga
berarti penyebaran kesempatan berusaha dan ini pada akhirnya membuat
pemerataan dapat terlaksana. Berbeda dengan bank konvensional, yang ada
hanyalah penumpukan modal pada pemilik modal, akan selalu tercipta jurang
antara si kaya dan si miskin.
b. Jaminan
Bank syariah menjadikan proyek yang sedang dikerjakan sebagai jaminan,
sementara bank konvensional (dengan bunga) menjadikan kekayaan si
peminjam sebagai jaminannya, sehingga hanya orang-orang kaya dan mampu
sajalah yang dapat meminjam pada bank, sementara si fakir dan lemah tidak
dapat meminjam pada konglomerat selalu ditawari kredit, sementara
pengusaha lemah tidak pernah mendapat bagian.
c. Menciptakan rasa kebersamaan
Bank syariah menciptakan suasana kebersamaan antara pemilik modal dengan
peminjam. Keduanya berusaha untuk menghadapi risiko secara adil. Dan rasa
kebersamaan ini mampu membuat seorang peminjam merasa tenang sehingga
dapat mengerjakan proyeknya dengan baik.
d. Bersifat mandiri
Bank syariah bersifat mandiri dan tidak berpengaruh secara langsung oleh
gejolak moneter, baik dalam negeri maupun internasional, karena kegiatan
operasi bank ini tidak menggunakan perangkat bunga, karena itu bank sistem
ini tidak berdampak inflasi, mendorong investasi, mendorong pembukaan
lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan.
e. Persaingan sehat
Persaingan di antara bank syariah tidak saling mematikan tetapi saling
menghidupi. Bentuk persaingan antara bank syariah adalah berlomba lomba
lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan porsi bagi hasil kepada nasabah.
Sehingga mereka yang mampu membina peminjaman dengan baik akan
berhasil dan kesempatan ini terbuka untuk semua bank syariah berbeda
dengan bank konvensional, persaingan antara bank-bank mereka saling
mematikan bank-bank besar dengan mudah memberikan bunga besar kepada
nasabahnya, sementara yang kecil hanya melihat dengan kesedihan. Dan
kesemuanya dipertegas dengan komitmen bank syariah untuk mengangkat
kaum dhu’afa.
I. Operasional Perbankan Syariah
Bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 (lima) operasional
yang terdiri dari :
a. Prinsip Simpanan Murni
Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh iri Islam untuk
memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dan untuk menyimpan
dananya dalam bentuk Al Wadiah.
Fasilitas Al Wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan
keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.
b. Bagi hasil
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha
antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat
terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan
nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah
mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat
dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan
deposito) maupun pembiayaan, sementara musyarakah lebih banyak untuk
pembiayaan.
Menurut Gozali (2003), sistem bagi hasil adalah suatu kerjasama antara dua
pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu pengusaha yang
memberikan andil dalam keahlian, ketrampilan, sarana dan waktu untuk
mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (investor)
yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan, baik itu
modal kerja saja atau modal secara keseluruhan. Prinsip utama sistem bagi
hasil adalah pada tata cara (ketentuan) pemberian imbalan yaitu realisasi
imbalan yang diterima nasabah akan berbeda setiap bulannya tergantung dari
pendapatan hasil investasi yang dilakukan pada bank atau mudharib yang
bersangkutan.
c. Prinsip jual beli dan margin keuntungan
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di
mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau
mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas
nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan
harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan (margin / mark up)
d. Prinsip Sewa
Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada 2 jenis :
1. Ijarah sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk
lainnya (operating lease), dalam teknis perbankan, bank dapat membeli
dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan
dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
2. Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan pengabungan
sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki
barang pada akhir masa sewa ( financial lease)
e. Prinsip fee ( jasa)
Prinsip pendapatan di peroleh dari pemberian jasa dilakukan oleh bank kepada
nasabah meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank bentuk
produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso,
jasa transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep Al
ajr wal umulah.
J. Pembiayaan Musyarakah
1. Pengertian Musyarakah
Antonio(2004) mendefinisikan al-musyarakah yaitu akad kerja sama
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing
pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa
keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak
atau lebih untuk menjalankan suatu proyek, semua pihak berhak ikut serta
dalam menejemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus seimbang
dengan presentase penyertaan modal, karena pada dasarnya penyertaan tidak
hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu, apabila terjadi kerugian masing-
masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.
(Budisantoso dan sigit, 2006 : 172)
Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti pencampuran.
Menurut fiqih, musyarakah berarti akad antara orang-orang yang berserikat
dalam hal modal dan keuntungan (Muhammad, 2008 :114)
Dewan Syariah Nasinal MUI dan PSAK 106 mendefinisikan musyarakah
sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu
dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan
bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian
berdasarkan porsi kontribusi dana. Istilah lain dari musyarakah adalah sharikah
atau syirkah atau kemitraan.
Musyarakah ada dua jenis, yaitu musyarakah pemilikan dan
musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan
wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu asset oleh dua orang
atau lebih. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan kesepakatan di mana
dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal
musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian.
Gambar 2.1 Pembiayaan Musyarakah
Gambar 2.2 Pembiayaan Musyarakah
2. Karakteristik
Musyarakah sebenarnya hampir sama dengan mudharabah.
Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang
mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam
Musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai
suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya,
mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah
disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan Musyarakah
dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non kas, termasuk
aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten.
Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun.
Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad
dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, sedangkan dalam musyarakah
menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra,
sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra
akan menjadi pemilik usaha tersebut.
3. Sumber Hukum Akad Musyarakah
a. Al-Quran
”Maka mereka berserikat pada sepertiga” (QS An Nisaa : 12)
”Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang
yang beriman dan mengerjakan amal shaleh” (QS Shaad : 24)
b. As-Sunah
Hadits Qudsi dari Abu Hurairah : ” Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua
orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak
berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap
lainnya maka Aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Dawud dan Al – Hakim
dari Abu Hurairah).
Dalam Hadits lain, Rasullulah bersabda : ”Pertolongan Allah tercurah atas
dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat” (HR.
Muslim).
4. Syarat-syarat umum syirkah/musyarakah
a. Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan
kepada orang lain. Hal ini penting karena dalam kenyataan, sering kali satu
mitra mewakili perusahaan untuk melakukan dealing dengan perusahaan
lain. Jika syarat ini tidak ada dalam jenis usaha, maka akan sulit
menjalankan perusahaan dengan lancar.
b. Keuntungan yang didapat nanti dari hasil usaha harus diketahui dengan
jelas. Masing-masing mitra harus mengetahui keuntungannya misalnya
10% atau 20 %.
c. Keuntungan harus dibagi rata kepada semua mitra.
5. Bentuk-bentuk Musyarakah
a. Musyarakah tetap
Bentuk akad musyarakah yang paling sederhana adalah musyarakah tetap
ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra
tetap selama periode kontrak.
b. Musyarakah menurun
Bentuk akad lain yang merupakan pengembangan dari musyarakah adalah
musyarakah menurun. Pada kerjasama ini, dua pihak bermitra untuk
kepemilikan bersama suatu asset dalam bentuk property, peralatan,
perusahaan, atau lainnya. Bagian asset pihak pertama, sebagai pemodal,
kemudian dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak
kedua, sebagai klien, akan membeli bagian asset pihak pertama unit demi
unit secara periodik sehingga akan meningkatkan bagian asset pihak kedua
sampai semua unit milik pihak pertama terbeli semua dan asset
sepenuhnya milik pihak kedua. Keuntungan yang dihasilkan pada tiap-tiap
periode dibagi sesuai porsi kepemilikan asset masing-masing pihak saat itu.
c. Musyarakah mutanaqishah
Salah satu bentuk musyarakah yang berkembang belakangan ini adalah
musyarakah mutanaqishah, yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas
dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang
dalam dunia modern biasa disebut modal ventura, dan unsur-unsur yang
dilarang dalam syariah.
6. Jenis Akad Musyarakah
Prinsip al-musyarakah (al-musyarakah aqad) menurut Siamat (2004)
dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut:
a. Syirkah al’inan
Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-
masing pihak menyerahkan suatu bagian/porsi modal dan ikut aktif dalam
usaha/kerja. Porsi setoran modal masing-masing dibagi sesuai kesepakatan,
dan tidak harus sama besar. Demikian pula keuntungan atau kerugian yang
terjadi jumlahnya tidak harus sama dan dilakukan berdasarkan kontrak atau
perjanjian.
b. Syirkah Mufawadhah
Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-
masing pihak menyerahkan bagian modal yang jumlahnya sama besar dan
ikut berpartisipasi dalam pekerjaan. Demikian pula tanggung jawab dan
beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
c. Syirkah A’mal (Syirkah Abdan atau Sanaa’i)
Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki
keahlian atau profesi yang sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
dimana keuntungan dibagi bersama.
d. Syirkah Wujuh
Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing
memiliki reputasi dan kredibilitas (kepercayaan) dalam melakukan suatu
usaha.
7. Rukun Musyarakah
a. Pelaku terdiri atas mitra
b. Objek Musyarakah berupa Modal / maal dan kerja
c. Ijab Qabul / Serah Terima
d. Nisbah Keuntungan
8. Berakhirnya akad musyarakah
Akad musyarakah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :
a. Salah satu mitra menghentikan akad.
b. Salah satu mitra meninggal dunia atau hilang akal.
c. Modal musyarakah hilang atau habis.
9. Penetapan Nisbah dalam Akad Musyarakah
Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu :
a. Pembagian keuntungan proposional sesuai modal
Dengan cara ini keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara
proporsional sesuai modal yang disetorkan.
b. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal
Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan
hanya modal yang disetorkan tapi juga tanggung jawab, pengalaman,
kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.
10. Ketentuan umum pembiayaan musyarakah :
Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek Musyarakah dan dikelola
bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan
kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya
untuk menjalankan proyek Musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti :
a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
b. Menjalankan proyek Musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik
modal lainnya.
c. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh
pihak lain.
e. Setiap pemilik modal dapat dianggap mengakhiri kerjasama apabila;
Menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia aau menjadi tidak cakap
hukum.
f. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek
harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan
kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
g. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek
selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang
telah disepakati untuk bank.
BAB III
PEMBAHASAN
A. Gambaran Obyek Penelitian
1. Sejarah P.T. Bank Muamalat Indonesia,Tbk
Pendirian Bank Muamalat Indonesia, merupakan prakarsa Majelis Ulama
Indonesia (MUI), yang muncul dalam Lokakarya Bunga Bank pada tanggal 19 – 22
Agustus 1990 di Cisarua, Ide ini dipertegas kembali dalam Musyawarah Nasional
IV MUI di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22 - 25 Agustus 1990. Pendirian
Bank Muamalat mendapat dukungan pengusaha maupun cendikiawan muslim
yang namanya tergabung dalam 227 Pemegang Saham Pendiri, juga diperoleh
dukungan dari ICMI, untuk selanjutnya dibentuk Tim Pendanaan, Tim Hukum dan
Anggota Dasar.
Bank Muamalat merupakan Bank Syariah Pertama di Indonesia yang
menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Bank Muamalat didirikan
berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Nopember 1991 atau 24 Rabiul Awal
1412 H, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian
tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI dengan Surat
Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah
didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret
1992 No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 34 tanggal 28
April 1992 Tambahan No. 1919 A. Menurut Zainul Arifin (2000), Bank Muamalat
juga telah mendirikan asuransi syariah (Takaful) pada tahun 1994, yang dilandasi
konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (taawanu alal birri wa
taqwa) dengan memberikan perlindungan (at-ta’min) dan menjadikan semua
peserta Takaful saling menanggung resiko satu sama lain
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.
430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992 Bank Muamalat telah memperoleh izin
untuk beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR. Berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Keuangan No. 131/kmk.017/1995 tanggal 30 maret 1995,
Bank Muamalat dinyatakan sebagai bank yang beroperasi dengan sistem bagi
hasil. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-106/Mk.03/1995
bertanggal 7 Maret 1995, Bank Muamalat memperoleh status Bank Persepsi
untuk menerima Setoran-setoran Pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama
pada tanggal 24 Nopember 1999, Bank Muamalat sebagai Bank Swasta Pertama
yang memperoleh izin sebagai Bank Persepsi untuk dapat menerima setoran
Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) atau Ongkos Naik Haji (ONH).
Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang
menghancurkan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor
perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank
Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan
macet (NPL) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp.
105 Milyar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 milyar, kurang
dari sepertiga modal setor awal.
Dalam upaya memperkuat permodalannya, bank muamalat mencari
pemodal yang potensial, dan ditanggap secara positif oleh Islamic
Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada
RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB (Islamic Development Bank) secara resmi
menjadi salah satu pemegang saham P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2000
merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi
P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dalam kurun waktu tersebut, P.T.
Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhasil membalikkan keadaan dari kondisi
rugi menjadi laba, berkat upaya dan dedikasi kru Muamalat, ditunjang oleh
kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan yang tepat, serta ketaatan
terhadap pelaksanaan perbankan syari’ah secara murni.
Melalui masa-masa sulit ini, P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dengan pengangkatan
kepengurusan baru seluruh anggota direksi yang diangkat dari dalam tubuh
P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, kemudian menggelar rencana kerja 5
tahun dengan penekanan pada :
a. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari pemegang saham
b. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap SDI yang ada, dan dalam
hal pemakaian biaya tidak memotong hak kru sedikitpun.
c. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi
prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru.
d. Peletakan landasan baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat
menjadi agenda utama tahun kedua.
Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta
menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran P.T. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa
P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ke era pertumbuhan baru memasuki
tahun 2004 dan seterusnya
2. Sejarah Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo
Perkembangan Bank Muamalat hingga saat ini sangat menggembirakan.
Hal ini menunjukkan Bank Syariah dengan konsep bagi hasil mampu bersaing
dengan bank Konvensional. Salah satu moment penting yang tidak dapat
dilupakan adalah krisis moneter yang melanda Indonesia khususnya sektor
ekonomi, akan tetapi dengan keyakinan menjalankan roda Perbankan Syariah
dengan Hukum Allah, Bank Muamalat tetap eksis dalam menghadapi krisis
tersebut.
Dengan keyakinan penuh untuk membangun perekonomian Ummat,
Bank Muamalat Indonesia terus melakukan dakwah. Pembukaan kantor cabang
baru menjadi prioritas utama di tahun 2003. pada tahun 2003 sebagai tahun
Layanan dan jaringan telah membuka 23 kantor cabang baru di seluruh
Indonesia, suatu angka fantastik yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam
kurun waktu 11 tahun. Salah satu yang menjadi skala prioritas Bank Muamalat
adalah Kota Surakarta yang juga dikenal dengan sebutan Kota Solo.
Pilihan terhadap Kota Solo dilakukan dengan pertimbangan :
a. Letak
b. Potensi Funding dan Lending
c. Komitmen Masyarakat terhadap Syariah Islam
Awal pendirian Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dimulai dengan
mendirikan Muamalat Business Centre (MBC) pada awal tahun 2002 sebagai
sarana untuk memperkenalkan Bank Muamalat kepada masyarakat Kota Solo dan
sekitarnya. MBC ini berkantor di PT Telkom, Jl. Mayor Kusmanto No. 01 Solo,
kegiatan MBC diantaranya silaturrahmi dengan masyarakat Solo dan sekitarnya
untuk memperkenalkan konsep syariah dan produk-produk Bank Muamalat baik
dari segi pendanaan maupun pembiayaan. Alhamdulilah kegiatan sosialisasi ini
mendapat tanggapan positif dari masyarakat Solo dan sekitarnya. Kegiatan dan
program MBC ini akhirnya membuahkan hasil, yaitu dengan menetapkan bahwa
di Eks Karisidenan Solo segera dibuka Cabang Bank Muamalat Indonesia.
Pada tanggal 8 September 2003 Bank Muamalat Kantor Cabang Solo
memulai kegiatan operasional ditandai dengan peresmian Kantor Cabang Solo
yang berkantor di Jl. Kapten Mulyadi No. 87 F Ruko lojiwetan Pasar Kliwon, Solo
oleh Walikota Solo Bapak Slamet Suryanto. Untuk mengakomodir kebutuhan
nasabah atas layanan yang prima dan kantor yang lebih besar, maka pada tanggal
13 November 2006 kantor cabang utama direlokasi ke Jl. Slamet Riyadi No. 314
(Depan Stadion Sriwedari Solo) dan kantor lama yang berlokasi di Jl. Kapten
Mulyadi No. 87 F Lojiwetan Solo berubah statusnya menjadi kantor kas. Pada
tanggal 31 Agustus 2007, P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk membuka kantor
layanan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta, Jl. Ronggowarsito No. 130
Surakata. Dan pada bulan Juni 2008 PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk membuka
Unit Pelayanan Syariah klaten yang berlokasi di Jl. Pemuda No. 295 klaten. Pada
17 Desember 2009. Pada Tanggal 5 Maret 2010 PT. Bank Muamalat Indonesia,
Tbk Cabang Surakarta membuka Kantor Layanan yang berlokasi di daerah Palur
yang berlokasi di Jalan Raya Palur No. 7 dan secara resmi beroperasi pada tanggal
19 Maret 2010. Alasan pemilihan Palur sebagai lokasi kantor layanan baru adalah
sebagai jantung bisnis di daerah Karanganyar, Palur juga merupakan pintu
gerbang Kota Solo dari arah Timur (http://harianjoglosemar.com/berita/bank-
muamalat-buka-layanan-di-palur-11912.html. Bank Muamalat Indonesia cabang
Solo juga membuka 3 kantor cabang pembantu, yaitu di Kartasura, Boyolali dan
Wonogiri. Dimana Bank Muamalat Indonesia KCP Kartasura berlokasi di Jl. Raya
Kartasuro Blok A No. 10 Sukoharjo. Sedangkan untuk Bank Muamalat Indonesia
KCP Boyolali terletak di Jl Kates Ruko VII Boyolali. Dan untuk Bank Muamalat
Indonesia KCP Wonogiri berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 21 Wonogiri.
3. VISI DAN MISI
Visi
Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan
dikagumi di pasar rasional.
Misi
Menjadi role model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada
semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang
inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada stakeholder.
4. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia
a. Produk Penghimpunan Dana
1) Tabungan muamalat
a) Tabungan Ummat
Tabungan Ummat adalah simpanan dalam mata uang rupiah diman
penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
sangat mudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang
membedakan dengan bank-bank konvensional adalah adanya bagi
hasil yang menarik, bersaing dan otomatis ditambahkan di rekening
tabungan setiap bulan..
b) Tabungan Haji Arafah
Tabungan Haji Arafah merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi
Anda yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji secara
terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang
dikehendaki.
c) Kartu Shar-E
Shar-E adalah investasi syariah yang dikemas khusus dalam bentuk
paket perdana seharga Rp 125.000,00 dan dapat diperoleh di kantor
layanan Bank Muamalat dan kantor Pos Online (SOPP) di seluruh
Indonesia.
Mengapa Shar-E ?
a) Easy : mudah memilikinya, mudah penyetorannya, mudah
pengelolaan dananya. Dengan membeli paket perdana Shar-E
Anda akan langsung menjadi Nasabah Bank Muamalat.
b) Everywhere : cukup membeli paket Shar-E di kantor layanan Bank
Muamalat dan kantor Pos Online (SOPP) di seluruh Indonesia.
Selanjutnya Anda dapat melakukan penyetoran tabungan
investasi Anda melalui kantor layanan Bank Muamalat dan kantor
Pos Online (SOPP) di seluruh Indonesia.
c) Extraordinary : setiap bulan Anda memperoleh bagi hasil murni
syariah yang akan ditambahkan ke rekening Anda setiap
bulannya.
d) TabunganKu
TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan
mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di
Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fitur Produk TabunganKu
Fitur produk TabunganKu dibedakan menjadi dua, yaitu
1. Fitur Standard (Mandatory) adalah fitur produk TabunganKu yang
harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang
meluncurkan produk TabunganKu.
2. Fitur Customized (Optional) adalah fitur produk TabunganKu yang
dapat dipilih untuk diterapkan oleh bank yang meluncurkan
produk TabunganKu.
2) Giro Wadiah
Giro Wadi’ah merupakan titipan dan pihak ketiga yang penarikannya
dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek, bilyet giro,
dan sarana pemindahbukuan.
Keunggulan yang membedakan Giro Wadi’ah dengan giro di bank
konvensional adalah adanya fasilitas pembayaran ZIS (zakat, infak, dan
sedekah) secara otomatis.
3) Deposito
a) Deposito Mudharabah
Deposito mudharabah adalah pilihan investasi dalam bentuk Rupiah
atau USD dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan yang ditujukan
bagi Anda yang ingin berinvestasi secara halal. Dana yang
membedakandeposito ini dengan deposito yang ditawarkan oleh
bank-bank konvensional adalah nasabah memperoleh bagi hasil yang
kompetitif setiap bulan dan dana nasabah akan diinvestasikan secara
optimal untuk membiayai berbagai usaha produktif dan terjamin
kehalalannya.
b) Deposito Fulinves
Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD
dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi Anda yang
ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Deposito ini
dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa
4) Asuransi
a) Shar-E fulPROTEK
Perlindungan sepenuhnya melalui investasi murni syariah Merupakan
kartu multiguna bertabungan dan memiliki manfaat asuransi syariah
yang dapat digunakan untuk penarikan tunai (bebas biaya) di semua
ATM di Indonesia ( ATM Muamalat, ATM Bersama, ATM BCA/PRIMA )
dan ATM yang tergabung dalam jaringan Malaysian Electronic
Payment System (MEPS), antara lain Maybank, Hong Leong Bank,
Southern Bank dan Affin Bank. Selain itu dapat digunakan sebagai
kartu debit di semua merchant Debit BCA/PRIMA dan sekaligus
sangat memungkinkan sebagai kartu anggota dalam sebuah
organisasi.
Kenapa fulPROTEK ?
1. Kartu Multiguna dengan berbagai macam manfaat.
2. Mudah untuk dimiliki (diseluruh pelayanan Takaful dan Bank
Muamalat).
3. Harga terjangkau bagi lapisan masyarakat manapun, dengan
berbagai pilihan manfaat asuransi
4. Diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil
kompetitif.
5. Tarik tunai bebas biaya melalui ATM diseluruh Indonesia.
6. Fasilitas debit di merchant debit BCA/PRIMA.
7. Transfer antar bank melalui ATM Bersama dan ATM BCA/PRIMA.
b) SHAR-E SYARIAH MEGA COVER
Merupakan kartu multiguna bertabungan dan memiliki manfaat
asuransi syariah yang dapat digunakan untuk penarikan tunai (bebas
biaya) di semua ATM di Indonesia ( ATM Muamalat, ATM Bersama,
ATM BCA/PRIMA ) dan ATM yang tergabung dalam jaringan
Malaysian Electronic Payment System (MEPS), antara lain Maybank,
Hong Leong Bank, Southern Bank dan Affin Bank. Selain itu dapat
digunakan sebagai kartu debit di semua merchant Debit BCA/PRIMA
dan sekaligus sangat memungkinkan sebagai kartu anggota dalam
sebuah organisasi
c) SHAR-E TA’AWUN CARD
Kartu multi fungsi, berfungsi sebagai kartu ATM, kartu Debit, kartu
tabungan serta dapat digunakan untuk semua transaksi perbankan,
kartu Asuransi serta beberapa fungsi lain (di kemudian hari)
d) SHAR-E FITRAH CARD
Fitrah Card adalah sebuah inovasi baru dari Bank Muamalat
Indonesia, bekerjasama dengan Asuransi Jiwa Sinarmas.
Sebuah Kartu dengan berbagai macam fungsi, yaitu Kartu ATM, Kartu
Debit dan transaksi perbankan lainnya, selain itu memiliki fungsi
sebagai kartu diskon, juga berfungsi sebagai kartu Asuransi yang
memberikan manfaat Asuransi Jiwa Berjangka, Asuransi Kecelakaan
Diri, Asuransi Penyakit Kritis, Santunan Harian Rawat Inap serta
produk investasi & proteksi (Unit Link).
b. Produk Penanaman Dana
1) Penanaman Dana Dengan Konsep Jual Beli
a) Murabahah
Murabahah (P.T Bank Muamalat Indonesia, Tbk) adalah Jual beli
barang dan jasa pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang
disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian (
Q.S An Nisa’ (4) :29). Bank akan membelikan barang-barang halal apa
saja yang Nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada Nasabah
untuk diangsur sesuai dengan kemampuan Nasabah. Menurut Zainul
Arifin (2000), Murabahah (Cost-Plus Financing) merupakan
pembiayaan berdasarkan perjanjian jual-beli atas barang halal
tertentu, dimana pemilik barang (bank) akan menyerahkan barang
seketika kepada pembeli (nasabah) dengan kelebihan/untuk yang
disepakati bersama.
b) Salam
Salam (PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk) adalah pembelian
barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran
dilakukan dimuka secara tunai. Biasanya digunakan untuk
pembiayaan pertanian. Menurut M. Nadratuzzaman Hosen,dkk,
(2008), Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang
diperjualbelikan belum ada maka barang diserahkan secara
tangguh dan pembayaran dilakukan secara tunai. Umumnya
transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum
ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk
kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.
c) Isthisna’
Isthisna' (PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk) adalah jual beli dimana
seorang produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan
dari pemesan. Menurut Zainul Arifin (2000), Istishna (Purchase with
Specification) adalah pembiayaan kepada nasabah (produsen) atas
adanya pesanan dari pihak lain (pembeli), dimana pesanan tersebut
ada kriteria khusus dan harga tertentu. Pembayaran dilakukan secara
progresif sesuai dengan kemajuan pekerjaannya (proyek). Istishna'
sama dengan Salam, yaitu dari segi objek pesanannya yang harus
dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus.
Perbedaannya hanya pada system pembayarannya, yaitu Istishna'
pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir
pesanan.
Biasanya digunakan untuk pembiayaan pembangunan gedung (
penyediaan barang yang baru memiliki kriteria-kriteria).
2) Penanaman Dana Dengan Konsep Bagi Hasil
a) Mudharabah
Mudharabah (P.T Bank Muamalat Indonesia,Tbk) adalah Pembiayaan
dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh Bank untuk Nasabah
kelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam
pembiayaan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk berbagi hasil atas
pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh
pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan
pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti
penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
Menurut Zainul Arifin (2000), Mudharabah (Trust Financing) adalah
pembiayaan kerjasama antara bank dengan pihak lain (nasabah)
dalam suatu usaha yang produktif dan halal serta dikelola oleh
ahlinya. Pembiayaan diberikan 100% sesuai nilai proyek dan
penentuan diawal yang sesuai nisbah (porsi) yang disepakati
bersama. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan,
industri / manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain
berupa modal kerja dan investasi.
Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri /
manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal
kerja dan investasi.
b) Musyarakah
Pembiayaan Musyarakah(PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk)
adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara Nasabah
dan Bank Muamalat dalam suatu usaha dimana masing-masing
pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai
dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang
ditanamkan.
Menurut M.Nadratuzzaman Hosen dkk (2008), Musyarakah
(syirkah/syarikah/serikat/kongsi) adalah suatu transaksi yang
dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk
meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-
sama.
Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan,
industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain
berupa modal kerja dan investasi.
3) Penanaman Dana Dengan Konsep Sewa
a) Ijarah
Ijarah (PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk) Adalah perjanjian antara
Bank (Mu'ajjir) dengan Nasabah (Musta'jir) sebagai penyewa suatu
barang milik Bank, dan Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang
yang disewakannya. Ijarah dan IMBT digunakan untuk pembiayaan
alat-alat berat. Menurut M. Nadratuzzaman Hosen dkk, Ijarah adalah
suatu transaksi yang dilandasi adanya perpindahan manfaat dimana
objek transaksinya adalah jasa.
b) Ijarah Muntahia Bittamlik
Ijarah Muntahia Bittamlik (PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk) adalah
perjanjian antara Bank (Mu'ajjir) dengan Nasabah (Musta'jir) sebagai
penyewa. Musta'jir/penyewa setuju akan membayar uang sewa
selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir
penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan
obyek sewa tersebut. Menurut Zainul Arifin (2000), Ijarah wa iqtina
(Lease and Hire Purchase) adalah akad sewa-menyewa barang antara
dua pihak.
c) KPRS Baiti Jannati
Baiti Jannati (PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk) adalah fasilitas
penanaman dana dalam bentuk kerja sama pemilikan rumah sesuai
syariah dengan berbagai keuntungan sebagai berikut
1. :Pemenuhan aspek syariah / halal dan bebas riba
2. Porsi awal nasabah minimal 10% dari harga rumah
3. Jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun
4. Untuk rumah, ruko, rukan dan apartemen
5. Plafond sampai dengan Rp 10 Milyar
6. Cicilan fleksibel
c. Produk Layanan Jasa
a) Wakalah
Wakalah (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk) merupakan
penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis
perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa
kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan
dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan
kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang
memberikan kuasa. Menurut M. Nadratuzzaman Hosen dkk
(2008), Wakalah adalah aplikasi perbankan terjadi apabila
nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya
melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, Inkaso
dan transfer uang.
b) Kafalah
Kafalah (PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk) merupakan jaminan
yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk
memenuhi kewajiban pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban
pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah
berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin
dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai
penjamin. Menurut M. Nadratuzzaman Hosen dkk (2008), Kafalah
(Garansi Bank) adalah suatu garansi yang dapat diberikan dengan
tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.
c) Hawalah
Hawalah (PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk) merupakan
pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain
yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, hawalah
merupakan pemindahan hutang dari orang yang berhutang (muhil)
menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang.
Menurut M. Nadratuzzaman Hosen dkk (2008), Hiwalah (Alih
Utang-Piutang) adalah transaksi mengalihkan utang piutang.
Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk
membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat
melanjutkan produksinya.
d) Rahn (Gadai Syariah)
Rahn (PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk) merupakan penahanan
salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman
yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai
ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan
untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara
sederhana rahn adalah jaminan hutang / gadai. perjanjian
penyerahan barang atau harta nasabah sebagai jaminan
berdasarkan hukum gadai baik berupa emas atau perhiasan atau
kendaraan atau barang lainnya yang mempunyai nilai ekonomi
sesuai dengan ketentuan dalam gadai. Untuk mendapatkan produk
ini nasabah cukup mengisi dan menandatangani surat bukti rahn,
kemudian dana dapat diterima nasabah dengan jumlah maksimal
90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan. Kegunaan
rahn adalah untuk usaha, biaya pendidikan dan kebutuhan
konsumtif lainnya yang sesuai dengan syariah
e) Qard
Qard (PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk) merupakan pemberian
harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.
Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari
bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan
mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan
bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian
pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan
kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan
keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau
sekaligus.
d. Layanan
1) Transfer
a. Transfer ke rekening Shar-E
b. Transfer ke rekening 72 bank yang tergabung di ATM BERSAMA
dan 37 Bank yang tergabung di ATM BCA / PRIMA.
2) Kas Kilat
Layanan pengiriman uang yang cepat, mudah, murah dan aman dari
Malaysia ke keluarga di tanah air melalui rekening tabungan Shar-E,
bekerja sama dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad. muamalat kas
kilat-i (mk2) - pengiriman uang secepat kilat dari Malaysia ke Indonesia.
Pertama, yang harus dilakukan keluarga di tanah air adalah membeli
Shar-E di Indonesia.
Kedua, beritahu sanak saudara yang bekerja di Malaysia untuk
menggunakan layanan pengiriman uang muamalat kas kilat-i (mk2) di
cabang-cabang Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dan outlet
layanan lain yang disediakan Bank Muamalat Malaysia Berhad (
www.muamalat.com.my ).
3) Letter of Credit
Letter of Credit secara sederhana merupakan Pengambilalihan
tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (dalam hal ini diambil alih
oleh Bank) atas dasar permintaan pihak yang dijamin
(Applicant/Pembeli/Nasabah Bank) untuk melakukan pembayaran
kepada pihak penerima jaminan (Beneficiary / Penjual) berdasarkan
syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati.
Sebagaimana BG, LC juga merupakan fasilitas non dana, dimana Bank
dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari Pembeli - menggunakan akad
Wakalah bil Ujrah - untuk pengurusan dokumen, sementara untuk
pembayaran penyelesaian transaksinya dapat menggunakan dana
Nasabah sendiri maupun menggunakan fasilitas pembiayaan dari Bank
dengan akad seperti yang telah di uraikan sebelumnya (Piutang
Murabahah, Piutang Istishna, Mudharabah atau Musyarakah).
4) Bank Garansi
Bank Garansi (atau disingkat BG ) adalah Jaminan Pembayaran yang
diberikan oleh Bank atas permintaan Nasabahnya, kepada pihak
penerima jaminan dalam hal Nasabah yang dijamin tidak memenuhi
kewajibannya kepada pihak penerima jaminan.
BG merupakan fasilitas non dana ( Non Funded Facility ) yang diberikan
Bank berdasarkan akad Kafalah bil Ujrah. Bank akan menerbitkan BG
sejumlah nilai tertentu yang dipersyaratkan oleh pihak penerima
jaminan yang merupakan klien/mitra bisnis/ counter part dari Nasabah
Bank untuk kepentingan transaksi / proyek tertentu yang akan
dijalankan oleh Nasabah Bank.
5) LAYANAN 24 JAM
SMS BANKING
Dapatkan kemudahan layanan MBANK dari Bank Muamalat dengan
mengirimkan SMS ke 62265 (MBANK). Ketik Saldo<spasi>Rek1 lalu
kirim ke 62265, maka Anda bisa mengecek saldo Shar-E kapan saja, di
mana saja, 24 jam setiap hari.
Lakukan terlebih dahulu registrasi SMS Banking melalui SalaMuamalat
a) SALAMUAMALAT
Merupakan layanan Phone Banking 24 jam melalui 021-2511616,
08071 MUAMALAT (0807 1 68262528) atau 0807 11 SHARE (0807
11 74273) yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap
saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi
mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar
rekening, serta mengubah PIN
b) MUAMALAT MOBILE
MuamalatMobile adalah layanan perbankan dengan menggunakan
teknologi GPRS yang dilakukan dari ponsel. Nasabah dapat
melakukan transakasi non-tunai seperti cek saldo, transfer maupun
melihat histori transaksi secara Real time dengan biaya yang sangat
murah.
5. Struktur Organisasi P.T Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Solo
Struktur Organisasi BMI Cabang Solo disesuaikan dengan kebutuhan
fungsional dalam menghadapi pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. BMI Cabang Solo
dipimpin oleh seorang Business Manager yang membawahi satu kepala bagian,
yaitu Operation Manager. Dimana Operation Manager bertanggung jawab atas
pelaksanaan otorisasi dan berjalannya fungsi dari masing-masing bagian yang
dibawahi, seperti Account Manager, Hear Teller, dan General Affair.
Untuk mengatasi kejenuhan dan agar setiap karyawan memiliki keahlian di
tiap bidang, maka setiap kurun waktu tertentu diadakan pergantian posisi pada
tingkat yang sama.
BOARD DIRECTORS
Administration Group
Branch Manager
Operation Manager
Sumber : P.T. BMI, Tbk. Cab. Surakarta
Gambar 3.1 Struktur Organisasi P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cab. Solo
Adapun pembagian tanggung jawab dan pekerjaan dari masing-masing bagian dalam
struktur organisasi adalah sebagai berikut :
1. Business Manager
a. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas seluruh kinerja karyawan dan
kondisi umum Bank Muamalat Cabang Solo.
b. Uraian Pekerjaan : Mengawasi, mengkoordinasi, melindungi dan bertanggung
jawab atas seluruh kinerja karyawan dan kondisi umum BMI Cabang Solo.
2. Operation Manager
a. Tanggung Jawab :
1) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional harian cabang
untuk menjamin efektivitas dan efisiensi.
2) Bertanggung jawab terhadap standar kualitas yang tinggi dalam bidang
pemrosesan transaksi, administrasi kredit, dan administrasi umum
cabang.
3) Bertanggung jawab terhadap perlindungan bank dari tindakan
penyelewengan dan kesalahan proses transaksi.
4) Bertanggung jawab atas aktivitas proses transaksi sesuai dengan
kebijakan dan prosedur yang ada.
b. Uraian Pekerjaan :
1) Mengawasi, mengkoordinasi dan menerima pertanggung jawaban secara
langsung bagian operation ( teller, customer service, back office dan
operation pembiayaan).
2) Melakukan service quality level terhadap nasabah prime.
3) Melakukan perencanaan dan penetapan strategi bisnis di unit kerja yang
menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan bank.
3. Head Teller
a. Tanggung Jawab :
1) Bertanggung jawab ata pembukaan dan penutupan khasanah (vault)
2) Bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data transaksi hasil
entry tunai dan non tunai pada pelayanan nasabah.
3) Bertanggung jawab atas kesesuaian antara fisik uang, bukti dasar, dan
hasil entry transaksi.
4) Bertanggung jawab atas semua transaksi nasabah sesuai loket.
b. Uraian Pekerjaan :
1) Melakukan fungsi supervisi sebagai Head Teller.
2) Melakukan fungsi otorisasi sesuai batas kewenangan.
4. Teller
a. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas transaksi tunai dan non tunai
nasabah melalui loket.
b. Uraian Pekerjaan : Melakukan fungsi pelayanan transaksi loket tunai dan non
tunai.
5. Operation Pembiayaan
a. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas administrasi pembiayaan terhadap
seluruh nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMI Cabang Solo.
b. Uraian Pekerjaan : Bertugas atas administrasi pembiayaan seluruh nasabah
yang mengajukan pembiayaan di BMI Cabang Solo.
6. Back Office
a. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas kegiatan kliring dan seluruh
transaksi antar bank maupun perorangan dengan bank, yang prosesnya melalui
BMI Cabang Solo.
b. Uraian Pekerjaan : Bertugas menjalankan kegiatan kliring dan seluruh transaksi
antar bank maupun perorangan dengan bank, yang prosesnya melalui BMI
Cabang Solo.
7. Customer Service
a. Tanggung jawab : Bertanggung jawab atas pelayanan pada nasabah.
b. Uraian Pekerjaan : Bertugas melayani nasabah dalam pembukaan rekening,
menangani keluhan dan memberikan informasi produk.
8. Account Manager
a. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas marketing BMI Solo.
b. Uraian Pekerjaan : Bertugas sebagai Kepala Bagian Marketing BMI Solo, baik di
bidang penanaman dana maupun penyaluran dana.
9. Account Officer
a. Tanggung Jawab :
1) Bertanggung jawab atas pencapaian target dana, kredit , fee based, dan
peningkatan penggunaan fitur produk.
2) Bertanggung jawab atas penggunaan anggaran promosi dalam rangka
pencapaian target dana, kredit, serta fee based.
3) Bertanggung jawab membuat laporan pencapaian target dana, kredit, fee
based, dan peningkatan penggunaan fitur produk.
b. Uraian Pekerjaan : Melakukan fungsi sebagai Account Officer.
10. Service Assistant
a. Tanggung Jawab :
1) Bertanggung jawab atas hubungan keluar BMI Cabang Solo.
2) Bertanggung jawab atas administrasi dokumen-dokumen.
3) Bertanggung jawab terhadap Bussines Manager.
b. Uraian Pekerjaan :
1) Berperan sebagai humas dan Sekretaris Business Manager BMI Cabang
Solo.
2) Membantu Business Manager, Operation Manager dan General Affair
dalam melakukan tugas-tugas administratif.
11. Unit Suppart Penanaman Dana (USPD)
a. Tanggung jawab : Bertanggung jawab atas seluruh dokumen yang berkaitan
dengan hukum, baik intern maupun ekstrn.
b. Uraian pekerjaan : Bertindak sebagai legal atau memiliki kewenangan secara
hukum di BMI Cabang Solo.
12. General Affair
a. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas administrasi karyawan sarana
logistik dan keuangan.
b. Uraian Pekerjaan : Melakukan fungsi administrasi karyawan logistik dan
keuangan.
13. Residence Audit
a. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas audit dan pengawasan seluruh
dokumen, transaksi, dan administratif kegiatan BMI Cabang Solo untuk
menghindari segala bentuk penyimpangan.
b. Uraian Pekerjaan : Bertugas sebagai auditor dan pengawas.
B. Laporan Magang kerja
Pelaksanaan kegiatan magang ini dilaksanakan penulis di PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi
No.314 Surakarta. Pelaksanaan magang ini dilakukan selama 1 bulan, dimulai
pada tanggal 1 Maret 2010 - 31 Maret 2010.
Divisi magang waktu penulis melaksanakan kegiatan tersebut selalu
berpindah, tidak hanya di satu divisi saja. Tanggal 1 – 19 Maret 2010
ditempatkan di divisi USPD dan pada tanggal 22 -31 Maret 2010 ditempatkan di
divisi Operator dan SA. Hal ini juga memberikan keuntungan bagi mahasiswa itu
sendiri karena dapat memiliki berbagai pengalaman dan menambah wawasan dari
berbagai divisi magang yang dilaksanakan. Penulis telah melakukan magang
kerja di P.T. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta, dimana ditempatkan
pada divisi
1. Devisi USPD (Unit Support Penanaman Dana)
Penanaman Dana (PD) merupakan kegiatan utama perbankan syariah untuk
menghasilkan pendapatan atau keuntungan untuk mendukung standar kualitas dan
kelancaran aktivitas penanaman dana. Account manajer didukung oleh Financing
Support Group (FSG) yang berkedudukan di kantor pusat non operasional (KENO)
dan unit support penanaman dana (USPD).
Secara organisasi USPD disupervisi oleh pemimpin cabang / unit bisnis
dan di bawah koordinasi FSG , sehingga USPD merupakan unit kerja yang
independen dan mandiri dalam hal menjalankan aktivitas penanaman dana yang
sehat dan prudencial.
2. Divisi operator dan SA
Tugas Operator :
a. Menerima telepon dari nasabah, internal muamalat maupun dari pihak
luar
b. Memberikan nomor surat OL (Offering Letter), nomer UP (usulan
Prmbiayaan), Memo Internal Keluar dll
c. Mencatat surat yang masuk ke Bank Muamalat (Filling data)
d. Mengirim faks keluar
e. Menerima faks masuk
f. Mefotocopy faks yang masuk dan menyerahkannya pada bagian yang
dituju.
3. Aktivitas Magang
Aktivitas magang yang dilakukan oleh penulis berbeda-beda tiap minggunya. Berikut
ini adalah uraian dari kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis :
Minggu ke-1 ( tgl 1 - 5 Maret 2010 ) di Bagian USPD :
1. Membaca buku - buku tentang Penanaman Dana.
2. Filing dokumen-dokumen Penanaman Dana sesuai dengan fasilitas
Penanaman Dana.
3. Mengetik data-data tentang Perjanjian Kontrak Kerja karyawan baru.
4. Foto Copy dokumen-dokumen Penanaman Dana.
5. Membantu mengetik dan mengisi data-data taksasi (penilaian jaminan)
Penanaman Dana.
6. Menerima telepon masuk.
7. Membantu memasukkan data-data atau menginput data nasabah yang
mengajukan penanaman dana
8. Menyerahkan dokumen-dokumen penanaman dana yang telah di Input
kepada OM (Operation Manager).
Minggu ke-2 ( 8 - 12 Maret 2010 ) di bagian USPD :
1. Filing dokumen-dokumen Penanaman Dana sesuai fasilitas Penanaman
Dana.
2. Foto Copy dokumen-dokumen Penanaman Dana.
3. Membantu mengetik dan mengisi data-data taksasi (penilaian jaminan)
Penanaman Dana.
4. Membantu menghancurkan dokumen-dokumen penting atau rahasia dari
nasabah yang mengajukan penanaman dana yang sudah lunas dan tidak
digunakan ke mesin penghancur kertas
5. Menerima telepon masuk.
6. Membantu memasukkan data-data atau menginput data nasabah yang
mengajukan penanaman dana
7. Menyerahkan dokumen-dokumen penanaman dana yang telah di Input
kepada OM (Operation Manager)
Minggu ke-3 ( 15-19 Maret 2010 ) di bagian USPD :
1. Filing dokumen-dokumen Penanaman Dana sesuai fasilitas Penanaman
Dana.
2. Foto Copy dokumen-dokumen Penanaman Dana.
3. Membantu mengetik dan mengisi data-data taksasi (penilaian jaminan)
Penanaman Dana.
4. Membantu menghancurkan dokumen-dokumen penting atau rahasia dari
nasabah yang mengajukan penanaman dana yang sudah lunas dan tidak
digunakan ke mesin penghancur kertas
5. Menerima telepon masuk.
6. Membantu memasukkan data-data atau menginput data nasabah yang
mengajukan penanaman dana
7. Menyerahkan dokumen-dokumen penanaman dana yang telah di Input
kepada OM (Operation Manager)
Pembimbing di Divisi USPD : Mas Adi dan Mas Sakti
Minggu ke-4 ( 22-31 Maret 2010 ) di bagian Operator dan SA :
Di bagian operator dan SA penulis membantu :
1. Menerima telepon dari nasabah , Intern Muamalat dan pihak luar
2. Menerima Fax
3. Menfotocopy Fax
4. Menyerahkan Fax kepada staf bagian yang dituju misalnya : Bagian
Umum, Bagian USPD, Bagian Kliring, Bagian Operasional Pembiayaan,
dll.
5. Membantu Mengirim Fax ke Intern Muamalat dan pihak luar
6. Memberikan Nomer Usulan pembiayaan (UP) yang terdiri dari No,
Fasilitas, Plafond, Nama marketing, yang di minta oleh Marketing.
7. Memberikan Nomer Overing Latter (OL) yang terdiri dari No, Fasilitas,
Plafond, Nama marketing, yang di minta oleh Marketing.
8. Memberikan Nomer Surat Eksternal Keluar yang terdiri dari No, Tujuan,
Nama penerima surat. yang di minta oleh staf bagian-bagian.
9. Mengisi memorandum Intern yang terdiri dari No, Perihal, Pengirim,
Penerima.
Pembimbing di divisi operator : Mbak Dian
C. Pembahasan Masalah
1. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah
a. Ketentuan pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk
1) Sanksi
Setiap pelaksanaan proses pembiayaan yang dilakukan tidak sesuai dengan
PUPP (Prosedur Umum Pelaksanaan Pembiayaan), akan dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Pendekatan Analisa Pembiayaan
Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal terpenting di dalam
pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas
pembiayaan dan kelancaran pembayaran.
Guna menilai layak tidaknya usaha pembiayaan, pada umumnya digunakan
“ filosofi tiga pilar dan “5 C’S principles.
Filosofi tiga pilar
Filosofi tiga pilar kelayakan usaha nasabah meliputi :
1. Kredibilitas manajemen
a. Kejujuran, iktikad baik key person dari nasabah / character
b. Kemampuan mengelola usaha key person / capability
2. Kemampuan membayar kembali pembiayaan (Repayment Capacity)
a. kemampuan usaha nasabah untuk menghasilkan laba dari produk
dan jasa yang dijalankan oleh nasabah
b. manajemen arus kas usaha nasabah di masa lalu (historical cash
flow) termasuk proyeksi arus kas (projected cash flow) di masa
mendatang merupakan ukuran utama kemampuan nasabah dalam
membayar kembali pembiayaan.
3. Jaminan yang diserahkan
a. Harga jual kembali agunan
b. Kemudahan menjual agunan
c. Kelengkapan dan keabsahan dokumen agunan
Prinsip Analisa 5 C’S
1. Character
Penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui sampai sejauh
mana itikad nasabah untuk memenuhi kewajibannya (willingness to
pay) dan untuk mngetahui moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang
positif dan kooperatif termasuk didalamnya ketaatan terhadap
ketentuan syariat bagi yang muslim.
2. Capital
Pembiayaan suatu proyek yang akan dijalankan nasabah tidak
seluruhnya berasal dari bank tetapi dibiayai antara bank dan nasabah.
Karena itu pihak nasabah wajib memiliki sejumlah dana agar dapat
berpartisipasi dalam pembiayaan pemasaran proyeknya.
3. Capacity
Penilaian terhadap calon nasabah dalam memenuhi kewajiban yang
telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Kemampuan nasabah ini
dinilai dari kemampuannya menyediakan dana untuk pembiayaan
proyeknya, kemampuan membangun proyek, menghasilkan produk
dari proyek tersebut, kemampuan menghasilkan laba dari penjualan,
dan kemampuan nasabah dalam menyediakan kas yang memadai
untuk membayar kewajiban-kewajiban kepada bank.
4. Condition
Dalam rangka pemberian pembiayaan kepada nasabah, kondisi
perekonomian harus ikut di analisis. Kondisi tersebut meliputi :
a. Kondisi sektor industri dimana proyek itu akan di bangun.
b. Ketergantungan terhadap bahan baku yang harus di Impor.
c. Nilai kurs valuta terhadap nilai rupiah.
d. Peraturan Pemerintah.
e. Kondisi perekonomian secara nasional.
f. Kemudahan untuk memperoleh bahan baku.
5. Collateral
Penilaian asset atau barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan
atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya.
6. Constraint
Faktor hambatan berupa faktor sosial psikologis yang ada disuatu
daerah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat
dilaksanakan.
3) Standar Umum Pembiayaan
a. Penentuan sasaran pembiayaan
Dasar-dasar penetapan sasaran pembiayaan :
1) Memperhatikan konsentrasi portfolio yang sudah dibiayai oleh
Bank Muamalat
2) Bidang usaha yang memiliki resistensi yang kuat terhadap
konjungtur ekonomi dan dampak paling minimal terhadap resesi
3) Memperhatikan bidang-bidang usaha yang tengah berkembang
dengan tetap mempertimbangkan busness cycles
4) Bidang usaha yang memberikan kemaslahatan umat (halal dan
thoyib)
Sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan, penetapan segmentasi
pembiayaan Bank Muamalat adalah usaha mikro, kecil, menengah,
korporasi dan konsumtif.
b. Penentuan fasilitas pembiayaan
Ketentuan fasilitas pembiayaan yang berada di Bank Muamalat
didasarkan pada prinsip
1) Buyu’ (jual beli), yaitu Bank Muamalat bertindak sebagai penyedia
barang ( penjual) dan Nasabah sebagai pembeli (pemesan).
2) Syirkah ( bagi hasil), kerjasama antara Bank Muamalat dengan
nasabah dalam bentuk suatu proyek usaha yang menguntungkan.
Hasil dari kegiatan proyek tersebut, baik dihitung dari pendapatan
kotor (revenue sharing) atau laba bersih (profit sharing), di bagi
bersama sesuai nisbah yang disepakati.
3) Ijarah (Sewa), yaitu bentuk kerjasama antara Bank dengan nasabah
atau pihak lain, dalam kerjasama tersebut Bank menerima imbalan
jasa atas penjualan barang modal yang digunakan.
4) Penentuan Standar Pembiayaan
a. Standar Kelayakan Pembiayaan
Permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah baru dapat dilakukan
tahapan proses selanjutnya apabila pembiayaan dimaksud memang
layak untuk dipertimbangkan.
Guna mengukur/ menilai kelayakan suatu proposal pembiayaan dapat
dilakukan dengan metode “tiga pilar” dan 5 C’S principles.
b. Standar Nasabah
1) Standar umum nasabah yang harus diperhatikan bagi setiap
account manager adalah mempunyai watak / karakteristik yang
baik yaitu bersikap jujur, mempunyai kemampuan mengelola dan
(keuangan) dan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya serta
mempunyai kemauan untuk bekerja sama. Di samping itu pula
mempunyai kecakapan yuridis (tidak cacat hukum) atau
mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk menerima
pembiayaan (competence to borrow), dan manajemen terutama
untuk kelangsungan usahanya nanti.
2) Hubungan dan ketergantungan nasabah dengan pihak lain harus
diungkapkan dan dijabarkan sejelas mungkin.
3) Kondisi nasabah harus didasarkan pada kondisi saat ini, kemudian
bagaimana antisipasinya serta perubahannya (minimal mengacu
kepada kondisi dua tahun terakhir kecuali perusahaan baru yang
mencakup profitabilitas, likuiditas, dan leverage).
c. Standar Dokumentasi Pembiayaan
Standar dokumentasi pembiayaan sangat diperlukan bagi setiap
nasabah Bank Muamalat, karena melalui dokumentasi yang bersifat
standar akan memberikan data atau bukti dalam penegakan hukum.
Secara eksplisit, Al-Qur’an memerintahkan kepada setiap Muslim untuk
meminta dokumentasi transaksi yang jelas dan benar (Surat Al-Baqarah
ayat 282) standar dokumentasi pembiayaan yang diberlakukan di Bank
Muamalat adalah yang terkait dengan data-data atau bukti-bukti dan
keterangan-keterangan lainnya yang dapat memberikan nilai hukum
bagi bank.
d. Standar Legalitas
1) Mengingat risiko yang dihadapi bank sangat kompleks, sehingga
nasabah sebagai pelaku hukum mempunyai hak dan kewajiban
dalam memenuhi tindakan hukum yang akan dilakukannya, oleh
karena itu kejelasan legalitas nasabah merupakan hal yang harus
dipenuhi sebelum dilanjutkan pada proses pembiayaan
selanjutnya.
2) Bank Muamalat membagi tiga bagian subyek (pelaku) hukum untuk
setiap pembiayaan : perorangan, kelompok, dan badan usaha.
3) Standar legalitas dari subyek hukum tersebut harus berpedoman
pada analisa pembiayaan.
e. Standar Risiko
1) Setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengandung
risiko, yaitu adanya akibat-akibat yang dapat menimbulkan
kerugian / kondisi yang biasa membahayakan nasabah itu sendiri
maupun Bank Muamalat.
2) Memperhatikan kelangsungan usaha Bank Muamalat dan antisipasi
timbulnya risiko pembiayaan maka ditetapkan Kualitas Aktiva
Produktif (KAP) dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva
(PPA).
3) Penetapan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Penyisihan
Penghapusan Aktiva (PPA) didasarkan kepada prinsip syariah dan
peraturan Bank Indonesia.
5) Larangan pemberian fasilitas pembiayaan
Berdasarkan ketentuan / peraturan pemerintah (Bank Indonesia dan
Instansi pemerintah terkait) serta kebijaksanaan intern Bank Muamalat,
maka bank menetapkan larangan pemberian fasilitas pembiayaan sebagai
berikut :
a. Bank Muamalat melarang pemberian fasilitas pembiayaan cerukan
dalam rupiah / valuta asing
b. Bank Muamalat melarang pemberian pembiayaan untuk jual beli
saham kepada perorangan / perusahaan (dalam hal ini termasuk
pemberian pembiayaan untuk pembelian saham yang dimaksudkan
sebagai penyertaan).
c. Bank Muamalat melarang pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha
jasa yang tidak sesuai dengan aspek syariah.
d. Pemberian pembiayaan dan garansi bank untuk keperluan ekspor
ataupun impor barang-barang yang di larang pemerintah atau tidak
diperbolehkan / di larang.
e. Bank Muamalat melarang pemberian pembiayaan kepada pengembang
yang bersifat spekulatif dan atau tanpa rencana penggunaan yang jelas
baik secara langsung maupun tidak langsung.
f. Bank Muamalat melarang pemberian pembiayaan kepada nasabah
perorangan / perusahaan yang nama penguna / pemilik / pemegang
kuasa / penjamin / penanggung jawabanya tercantum dalam Daftar
Krdit Macet / Black List.
6) Pembiayaan yang harus di tolak
Apabila calon nasabah tidak dapat memenuhi standar umum pembiayaan
dan / termasuk dalam daftar nasabah / usaha yang di larang, maka account
manajer harus segera melakukan penolakan tanpa diproses lebih lanjut.
b. Tahapan Proses Pembiayaan
Tahapan proses pembiayaan dapat di lihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:
Langkah Kegiatan
Pengumpulan data
Varifikasi data
Pengajuan MUP
Keputusan Pembiayaan
1. Inisiasi 2. Solisitasi
1. Kunjungan setempat 2. Informasi bank (Bank Checking) 3. Trade Checking
Memorandum usulan pembiayaan (MUP)
1. Analisa pembiayaan 2. Analisa jaminan 3. Analisa risiko 4. Evaluasi kebutuhan dana 5. Penetapan struktur fasilitas
Keputusan pembiayaan oleh komite
1. Rapat komite 2. Sirkulasi
Pemantauan pembiayaan
Realisasi Keputusan
Pemantauan
Pelunasan
1. Pemantauan usaha nasabah 2. Pemantauan jaminan 3. Pembinaan nasabah 4. Pemantauan pembayaran nasabah
Pelunasan pembiayaan
1. Bukti pelunasan 2. Pelepasan jaminan
Keterangan :
1. Pengumpulan data
a. Inisiasi
Inisiasi adalah proses awal menetapkan kriteria nasabah yang akan
mengajukan pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh
Bank Muamalat.
Kriteria nasabah
Ada dua kriteria nasabah yang diperoleh dari proses inisiasi adalah :
1) Intern
Nasabah yang diperoleh dari hubungan transaksi (transactional
based customer), seperti :
a) Giran
b) Deposan
c) Nasabah / pelanggan yang mempunyai reputasi yang bagus
d) Existing nasabah pembiayaan
e) Interlink Customer
2) Ekstern
Nasabah yang diperoleh melalui hubungan baik dengan pelanggan
(relationship based customer), seperti :
a) Referensi (surat / kenalan)
b) Buyer dari produk existing customer
c) Supplier dari produk existing customer
d) Nasabah tersebut datang sendiri (walking customer)
b. Solisitasi
Solisitasi adalah kegiatan dalam rangka memperoleh nasabah melalui
proses mengunjungi dan mendapatkan informasi data calon nasabah.
Hasil solisitasi disajikan dalam bentuk laporan kunjungan (call report).
Dalam menjalankan solisitasi, account manajer harus mempunyai nilai
standar tentang informasi yang akan diperoleh, sehingga diperoleh
data yang objektif, tidak bersifat relatife dan tidak spekulatif.
2. Varifikasi data
a. Bank checking
Bank checking adalah proses online data dari sistem informasi penyedia
data (SIPD) yang terdapat pada database Bank Indonesia. Bank
checking dilakukan untuk memperoleh kepastian, apakah nasabah
pernah / masih terikat pembiayaan dengan bank lain.
b. Trade checking
Trade checking adalah proses pengecekan terhadap relasi yang pernah
berhubungan dengan nasabah.
3. Pengajuan MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan)
a. Analisa pembiayaan
Analisa pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan
dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil
analisa dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak (feasible)
dalam arti bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber
pengambilan dari pembiayaan yang diberikan. Jumlah pembiayaan
sesuai kebutuhan baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya, serta
tepat struktur pembiayaannya, sehingga mengamankan risiko dan
menguntungkan bagi bank dan nasabah.
Dalam menganalisa pembiayaan, harus diperhatikan kemauan dan
kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya
aspek dan ketentuan syariah.
b. Proses analisa pembiayaan
Dalam melakukan analisa kelayakan pembiayaan ditentukan oleh
kelayakan usaha nasabah sebagai sumber utama pelunasan pembiayaan
(first way out) dan kelayakan agunan sebagai sumber pelunasan kedua
(second way out) apabila sumber pelunasan yang utama tidak berjalan.
Proses analisa kelayakan usaha dilakukan dengan menggunakan
beberapa tata cara analisa yang meliputi :
a. Analisa aspek-aspek perusahaan
b. Analisa laporan keuangan
c. Evaluasi kebutuhan dana / pembiayaan
d. Analisa kesesuaian aspek syariah
e. Struktur fasilitas pembiayaan
4. Keputusan Pembiayaan
Keputusan pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu keputusan dari
komite pembiayaan untuk menempatkan dana dan modal bank pada aktiva
produktif yang berisiko. Oleh karena itu keputusan pembiayaan harus
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Kelayakan pembiayaan
b. Kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pembiayaan
c. Pemenuhan terhadap ketentuan batas limit pembiayaan
d. Mempertimbangkan keamanan pembiayaan
Ketentuan umum keputusan pembiayaan
a. Segmentasi nasabah
Segmentasi nasabah pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima )
kelompok yaitu:
1) Segmen nasabah usaha mikro
2) Segmen nasabah usaha kecil
3) Segmen nasabah usaha menengah
4) Segmen nasabah usaha besar / korporasi
5) Segmen nasabah usaha konsumtif
b. Komite pembiayaan ( KP)
Pemrosesan dan pengambilan keputusan pembiayaan untuk masing-
masing nasabah diatur seperti tabel 3.2 sebagai berikut:
Segmen KPP Pemutus
Mikro / usaha kecil
Menengah
Besar
KC
KC
KP
Pemegang limit
Pemegang limit
Pemegang limit
Apabila maksimum plafond berada diatas kewenangan memutus dari
pemegang limit / masih berada dalam batas wewenang pemegang limit
tetapi terdapat penyimpangan persyaratan yang memerlukan
persetujuan exception (pengecualian) maka kewenangan memutus
pembiayaan ditarik ke atas / kewenangan satu tingkat diatasnya.
c. Usulan pembiayaan (UP) dan memorandum usulan pembiayaan (MUP)
Media yang digunakan untuk mendapatkan persetujuan dari komite
pembiayaan (KP) adalah berupa usulan pembiayaan (UP) dan
memorandum usulan pembiayaan (MUP).
MUP di buat oleh account manajer dan diajukan kepada komite
pembiayaan guna mendapatkan persetujuan sesuai dengan limit
kewenangan yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi.
Isi usulan pembiayaan
Usulan pembiayaan digunakan untuk pengajukan fasilitas-fasilitas
pembiayaan, dan bila disetujui, fasilitas pembiayaan yang telah
disetujui tersebut wajib dikaji / ditinjau ulang minimal setahun sekali
secara regular.
Adapun saat pengkajian ulang fasilitas pembiayaan yang telah disetujui
tersebut harus diselaraskan dengan saat penyerahan laporan keuangan
tahunan (dan ataupun bahan-bahan kajian lainnya) dari nasabah ke
Bank Muamalat.
5. Pemantauan / Monitoring
a. Kewajiban Monitoring Pembiayaan
Monitoring pembiayaan wajib dilakukan oleh setiap pejabat atau
pengelola pembiayaan untuk :
1) Menilai sejauh mana syarat-syarat pembiayaan maupun kewajiban
pembayaran telah dipenuhi oleh nasabah.
2) Menilai perkembangan usaha nasabah dari waktu kewaktu yang
berkaitan dengan risiko yang dihadapi oleh bank.
3) Account manajer wajib mengambil langkah-langkah preventif yang
diperlukan dalam rangka pengamanan bank.
4) Agunan harus dilakukan evaluasi secara berkala dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku sehingga diperoleh kepastian tentang nilai
agunan dan posisi agunan yang sebenarnya.
b. Rating pembiayaan nasabah
1) Setiap usulan pembiayaan harus disertai dengan rating pembiayaan
nasabah (KPN), yang tercantum di dalam kebijakan manual
prosedur manajemen risiko (KMPMR) dengan resume
pemeringkatan seperti tabel 3.3 sebagai berikut :
CF Rating
Tingkat Risiko
1
2
3
Minimum risk
Acceptable risk
Average risk
4
5
6
7
8
9
10
Allowable risk
Mnarginal risk
Early Warning
Precautionary
Substandard
Doubtful
Expected loss
(CF Rating : Customer Financing Rating)
2) Terhadap rating yang telah ditetapkan dalam form FPN wajib
dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.
3) Sistem rating pembiayaan diperlukan dalam pengelolaan portofolio
pembiayaan dari usaha memperkecil kerugian pembiayaan.
4) Rating pembiayaan menunjang usaha untuk mengetahui tingkat
risiko nasabah serta merupakan sarana untuk memantau
kemampuan nasabah membayar kembali pembiayaannya dimasa
yang akan datang (first way out) dan memantau nilai agunan
(second way out).
c. Sistem dokumentasi pembiayaan
1) File dokumen terdiri dari 3 :
a) File pembiayaan
b) Dokumen pembiayaan
c) File dokumen agunan
2) Dokumentasi pembiayaan yang terorganisir dan mudah didapatkan
sangat penting dalam menunjang operasi pembiayaan yang sehat.
3) Dokumentasi pembiayaan sangat penting dalam memanfaatkan
dan pengelolaan nasabah.
d. Sistem administrasi pembiayaan
Administrasi pembiayaan merupakan proses yang mencakup
persetujuan dan review pembiayaan serta dokumentasi pembiayaan.
1) Proses persetujuan dan review pembiayaan proses persetujuan dan
review pembiayaan adalah untuk menjamin kelengkapan dan
kebenaran dokumen serta memantau performance nasabah.
a) Proses persetujuan pembiayaan merupakan pelaksanaan fungsi
pengawasan manajemen dalam suatu sistem pemberian
pembiayaan.
b) Review pembiayaan merupakan pelaksanaan fungsi
manajemen dalam memantau kelengkapan dan kebenaran
dokumen serta performance nasabah.
2) Monitoring dokumentasi pembiayaan dilaksanakan oleh Unit
Support Pembiayaan untuk menilai kelengkapannya.
3) Laporan monitoring sangat penting untuk memelihara pelaksanaan
pengelolaan pembiayaan yang baik.
e. Sistem monitoring pembiayaan
1) Monitoring usaha nasabah
Monitoring penggunaan pembiayaan
Account manajer (A/M) harus memantau aktivitas rekening
pembiayaan / giro nasabah untuk mengetahui fluktuasi / mutasi
yang tidak wajar dan untuk memantau penggunaan fasilitas
pembiayaan langsung dan tidak langsung.
1. Monitoring penggunaan pembiayaan langsung (on balance
sheet)
a. Memperoleh data rekening nasabah baik yang berasal dari
Bank Muamalat Indonesia (minimal setiap bulan) dan dari
bank lain, (minimal 6 bulan sekali).
b. Meneliti kemungkinan adanya fluktuasi rekening
pembiayaan atau giro yang tidak wajar.
c. Membandingkan fluktuasi tersebut dengan proyeksi arus
kas.
d. Mengidentifikasi nasabah potensial sebagai bahan
penyelesaian lebih lanjut.
2. Memonitoring penggunaan pembiayaan tidak langsung (off
balance sheet)
a. Meneliti buku registrasi fasilitas pembiayaan tidak langsung
(non funded facility)
Seperti : bank garansi / kafalah dan LC / wakalah
b. Membandingkan realisasi dengan plafond yang telah
ditetapkan.
c. Mengidentifikasi penggunaan fasilitas yang tidak wajar.
d. Meneliti setoran agunan atas fasilitas pembiayaan tidak
langsung dalam rekening penampungan.
2) Monitoring riwayat pembiayaan
Account manajer harus memantau pembayaran angsuran pokok
dan margin / bagi hasil dengan meneliti rekening nasabah.
a) Monitoring pembayaran pokok dan margin / bagi hasil langkah-
langkahnya adalah :
1. Memperoleh data rekening nasabah
2. Meneliti jumlah dan lama / frekuensi tunggakan angsuran
pokok dan margin / bagi hasil
3. Membandingkan tunggakan pembayaran tersebut diatas
dengan kriteria rating / kolektibilitas
4. Jika terjadi permasalahan, lakukan tindakan :
a. Melakukan collection (penagihan) ke nasabah
b. Melakukan evaluasi ulang terhadap kemampuan
nasabah untuk kemudian diajukan usulan penyelesaian
secara tertulis kepada komite pembiayaan termasuk
pembuatan perubahan rating
b) Monitoring Kolektibilitas
1. Meneliti jumlah frekuensi dan lamanya tunggakan
angsuran / bagi hasil
2. Mengidentifikasikan kebenaran kolektibilitas, apakah
sesuai dengan riwayat pembayaran tersebut.
3. Meneliti apakah pembiayaan masih mungkin untuk
diselesaikan
4. Memeriksa nilai agunan dan kemampuan membayar
kembali setiap triwulan
c) Perubahan kolektibilitas
Account manajer harus memantau mutasi rekening
pembiayaan semua nasabah yang dikelolanya.
Perubahan kolektibilitas harus berdasarkan pada aturan yang
berlaku
3) Monitoring performance nasabah
Langkah-langkah monitoring performance nasabah dilakukan
dengan cara sebagai berikut :
a) Monitoring manajemen nasabah
Tindakan monitoring yang harus dilaksanakan oleh account
manajer :
1. Memantau informasi mengenai keputusan menejemen
nasabah dan perubahan kepengurusan manajemen secara
berkala.
2. Menghubungi nasabah untuk memverifikasi kebenaran
informasi tersebut diatas dan / atau mencari informasi lain
yang diperlukan.
3. Mengunjungi tempat tinggal / tempat usaha / pabrik /
kantor nasabah untuk memperoleh gambaran perilaku dan
integritas manajemen.
b) Monitoring rating rasiko industri
Account manajer memantau rating risiko industri untuk
mengetahui perkembangan risiko sektor / sub sektor industri
berdasarkan daftar rating industri terakhir yang disusun oleh
compliance dan risk management unit (CRMU), berdasarkan
data dari financing system (MIS), serta pihak lain yang
diperlukan. Apabila terjadi perubahan rating, account manajer
segera menyampaikannya kepada komite pembiayaan, disertai
dengan rekomendasi seperlunya.
c) Monitoring ratio keuangan
Account manajer harus melakukan analisa keuangan nasabah
untuk membandingkan performance keuangan nasabah pada
tahun berjalan dengan tahun sebelumnya
2. Mekanisme Penanaman dana pada akad pembiayaan musyarakah
a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan
bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu
kegiatan usaha tertentu.
b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha
dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang
yang disepakati seperti melakukan review, dan meminta bukti-bukti dari
laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat
dipertanggungjawabkan.
c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang
disepakati.
d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi
kecuali atas kesepakatan para pihak.
e. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang
dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
f. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam uang harus
dinyatakan secara jelas jumlahnya.
g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk
barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan
dinyatakan secara jelas jumlahnya.
h. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pengembalian dana
dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank
dan nasabah.
i. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad musyarakah dilakukan dalam dua
cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akhir, sesuai
dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah.
j. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha pengelola nasabah
dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
k. Bank dan nasabah dapat menanggung kerugian secara proporsional menurut
porsi modal masing-masing.
3. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan musyarakah pada P.T
Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Solo
a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan
memperhatikan hal-hal berikut:
1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan
kontrak (akad).
2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan
menggunakan cara-cara komunikasi modern.
b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal
berikut:
1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra
melaksanakan kerja sebagai wakil.
3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses
bisnis normal.
4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola
aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan
aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa
melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan
dana untuk kepentingannya sendiri.
c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
1) Modal
a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya
sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-
barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus
terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan
atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas
dasar kesepakatan.
c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan,
namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat
meminta jaminan.
2) Kerja
a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan
musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan
syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang
lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan
tambahan bagi dirinya.
b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi
dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi
kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
3) Keuntungan
a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan
perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau
penghentian musyarakah.
b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas
dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di
awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi
jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam
akad.
4) Kerugian
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut
saham masing-masing dalam modal.
d. Biaya Operasional dan Persengketaan
1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui
Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan :
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut
:
1. Dalam Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank
Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta ada beberapa tahapan proses
pembiayaan yaitu pengumpulan data, verifikasi data, pengajuan MUP
(memorandum usulan pembiayaan), keputusan pembiayaan, realisasi
keputusan, pemantauan, dan pelunasan.
2. Didalam Mekanisme Akad Pembiayaan Musyarakah, para pihak yakni Bank
Muamalat dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam
menjalankan suatu usaha, pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana
dinyatakan dalam nisbah yang disepakati, Bank dan Nasabah menanggung
kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.
3. Dalam Syarat Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia,
Tbk Cabang Surakarta perlu diperhatikan : Pernyataan ijab dan qobul harus
dinyatakan oleh para pihak untuk kehendak mereka dalam mengadakan
kontak (akad),pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum,Obyek akad,
Biaya operasional dan persengketaan.
B. Saran :
Pada akhir penulisan tugas akhir ini penulis ingin memberikan saran
kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta untuk dapat
memperbaiki kekurangan yang ada. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dalam Pelaksanaam Pembiayaan Musyarakah sebaiknya Bank lebih
teliti dalam memutuskan layak tidaknya pembiayaan musyarakah agar
tidak terjadi kredit macet.
2. Menjaga kepercayaan nasabah pembiayaan musyarakah dalam segala
kondisi baik pendapatan bagi hasil meningkat ataupun pendapatan
menurun.
3. Syarat-syarat dalam pembiayaan musyarakah sebaiknya dipermudah
agar nasabah tidak kesulitan dalam melaksanakan pembiayaan
musyarakah tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Antonio, M. Syafii. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
Arifin Zainul. 2000. Memahami Bank Syariah - Lingkup, Tantangan, dan Prospek. Jakarta: AlvaBet.
Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional 2003. Jakarta: PT Intermasa. Edisi Kedua.
Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Edisi Revisi
Muhammad. 2000. Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Editor: Anas Hidayat dan Sobirin. Edisi 1. catatan 1.Yogyakarta: UII Press.
Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMPYKPN
Nadratuzzaman, M. Hosen,dkk. 2008. Materi Dakwah Ekonomi Syariah. Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah)
Partini. 2009.Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Prinsip Akuntansi Perbankan Syariah Pada Bank Muamalat Cabang Surakarta. Skripsi Fakultas Ekonomi UNS. Surakarta
Tim PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 2005 Juklak Support Penanaman Dana. Jakarta.PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Tim PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 2009. Prosedur Umum Pelaksanaan Pembiayaan. Jakarta. PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Sholahuddin. M dan Lukman Hakim. 2008. Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer. Surakarta Muhammadiyah University Press.
Soemitra Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana
Subagyo dkk. 1997 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Yogyakarta: STIE YKPN.
Sudarsono Hari. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta, EKONISIA
http://www.muamalatbank.com