Post on 25-Jun-2015
description
dadang-solihin.blogspot.com 2
Nama : Dr Dadang Solihin SE MANama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi KinerjaPekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0PIN BB : 277878F0Email : dadangsol@yahoo.comWebsite :Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
3dadang-solihin.blogspot.com
MateriMateriMateriMateri• PP 8/2008-Permendagri 54/2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahPenajaman Visi Misi: Perumusan Positioning• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation Brand (PDB)
• Tujuan dan Permasalahan PembangunanTujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
• Perencanaan Pembangunan Daerahg• Reformasi Sistem Penganggaran (ABK)• Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
4dadang-solihin.blogspot.com
PP 8/2008PP 8/2008--Permendagri 54/2010Permendagri 54/2010ggtentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1. Pembangunan Daerah;2. Perencanaan Pembangunan Daerah;3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);5 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD);7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);8. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;9 Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;9. Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;10. Pengendalian;11. Evaluasi;12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
dadang-solihin.blogspot.com 5
dadang-solihin.blogspot.com 6
Positioning Differentiation Brand (PDB)Positioning Differentiation Brand (PDB)g ( )g ( )
POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION
BRANDBRAND
dadang-solihin.blogspot.com 7
PDB Triangle: Provinsi GorontaloPDB Triangle: Provinsi Gorontalogg
Brand IntegrityPOSITIONINGPOSITIONING
Agro Bisnis
DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity
Provinsi Jagung Agro Bisnis Jagung
BRANDBRAND
Visi Provinsi Gorontalo
dadang-solihin.blogspot.com 8
9dadang-solihin.blogspot.com
PDB Triangle: Kabupaten LamonganPDB Triangle: Kabupaten Lamongang p gg p g
Brand Integrity
Kabupaten dengan
POSITIONINGPOSITIONING
Pelajaran Bahasa
DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity
p gpemerintahan
entrepreneurship
jMandarin di Sekolah
dan Pesantren
BRANDBRAND
Visi Kabupaten Lamongan
dadang-solihin.blogspot.com 10
11dadang-solihin.blogspot.com
PDB Triangle: Kota SawahluntoPDB Triangle: Kota Sawahluntogg
Brand Integrity
Kota Pariwisata
POSITIONINGPOSITIONING
Lokasi Historis Kuno,
DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity
Budaya Pertambangan
,DaerahPertambangan
Batu Bara, Lahan Alami
BRANDBRAND
Visi Kota Sawahlunto
dadang-solihin.blogspot.com 12
13dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 14
Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: proses perubahan ke
Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1 Peningkatan standar hidup (levels proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih baik
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan sandang papan pelayanan
melalui upaya yang dilakukan secara t
pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana.
p g y gmemungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orangorang.
3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com 15
Ho ?Ho ?How?How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).g y (p )
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 16
Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerahg gg g
Sarana dan P
• Mengurangi ketimpanganPrasarana yang
memadai dan berkualitas
ketimpangan• Memberdayakan
masyarakat • Mengentaskan
kemiskinan.• Menambah lapangan
Pemanfaatan
Dunia usaha yg kondusif
kerja.• Menjaga kelestarian
SDAPemanfaatan sumber daya secara
berkualitas
SDA
Koordinasi yang semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
dadang-solihin.blogspot.com 17SDM
PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerahPemerintahan Daerah masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu S hi t i t tSehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:p y
M ik ti k lit k hid Memberikan pelayanan kepada masyarakat, M l l b d
Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
Mengelola sumber daya ekonomi daerah.
, Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 18
PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance
Dilaksanakan Melalui:
Daerah Sumberdaya Good Governance
K i b P Ti PilKeseimbangan Peran Tiga Pilar
P i t h D i U h M k t
Menjalankan dan
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang
Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan
Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur-unsur lain.
pendapatan. politik.
dadang-solihin.blogspot.com 19
Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: From Government to GovernanceFrom Government to Governance
Government GovernanceM b ik h k k l if b i P l l blik Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya
dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
mengijinkannya.20dadang-solihin.blogspot.com
Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: ggParadigma GovernanceParadigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja
Dunia Usaha S t Pemerintah MasyarakatSwasta y
Nilai RedistibusiNilaiPertumbuhan
RedistibusiMelalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan GoodGood.
21dadang-solihin.blogspot.com
Model Go ernanceModel Go ernanceModel GovernanceModel GovernanceSektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga
Perusahaantransnasional
OrganisasiAntar Pemerintah
LSMInternasional
Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional
P h Ormas/LSMTingkatTingkatGOVERNANCE
PerusahaanNasional
Ormas/LSMNasional
TingkatTingkatNasionalNasional
PerusahaanLokal
PemerintahLokal
LSM LokalTingkat Tingkat SubnasionalSubnasional Lokal LokalSubnasionalSubnasional
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
22dadang-solihin.blogspot.com
Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholdersgg
i i d i t
STATE CITIZENSExecutiveJudiciary
Legislature
organized into:Community-based organizations Non-governmental organizationsg
Public serviceMilitaryPolice
Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups
Police Media
BUSINESSSmall / medium / large enterprises
Multinational CorporationsFi i l i tit tiFinancial institutions
Stock exchange
23dadang-solihin.blogspot.com
TroikaTroika
24dadang-solihin.blogspot.com
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat, Bangsa, dan
VISI
Negara MasyarakatMasyarakat
VISIPemerintahPemerintah
Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance
25dadang-solihin.blogspot.com
Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders
26dadang-solihin.blogspot.com
Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders
27dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 28
Proses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalamplanning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk ituuntuk itu.
Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antaraDilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
29dadang-solihin.blogspot.com
PersyaratanPersyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan::Persyaratan Persyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan: : SMARTSMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)g g )
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 30
Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanH iliki t h i d hit kHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
31dadang-solihin.blogspot.com
Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi
sumberdayaP t t d d• Penetapan standar dan pengawasan kualitas
32dadang-solihin.blogspot.com
Status Hukum Dokumen PerencanaanStatus Hukum Dokumen PerencanaanNASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
UU (Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)( y )
(RPJP-Daerah)( y )
Rencana Pembangunan J k M h N i l
Per Pres Rencana Pembangunan J k M h D h
Peraturan KDH Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)
(Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanRenstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)( j ) (Ps. 21 Ayat 1) ( j ) ( Ps. 21 Ayat 3)
33dadang-solihin.blogspot.com
Perencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan danadanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p ppelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhankeutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system)adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
34dadang-solihin.blogspot.com
Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran 1/21/2g ggg gg
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUPARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Melaksanakan rencana
Visi: Melaksanakan program kerja Melaksanakan rencana
pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN
Melaksanakan program kerja Presiden/KDH terpilih
Misi: Penyelenggaraan pemerintahan
Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi, y gg p
umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan
g g ,kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/Dpendekatan menurut pengeluaran
rutin dan pengeluaran pembangunan
tuangkan dalam RKP/D Anggaran disusun berdasarkan
RKP/D dengan mempertimbang-pembangunan RKP/D dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara
35dadang-solihin.blogspot.com
R f i Si t PR f i Si t P2/22/2
Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran
Paradigma Lama Paradigma BaruParadigma Lama
Penganggaran dengan
Paradigma Baru
Penganggaran Berbasis:1 Pengeluaran Rutin
Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis 1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran Pembangunan
Kinerja2. Kerangka Penganggaran
Jangka MenengahPembangunan Jangka Menengah3. Anggaran Terpadu
dadang-solihin.blogspot.com 36
Definisi ABKDefinisi ABK1/21/2
Definisi ABKDefinisi ABK• Mekanisme dalam meningkatkan manfaat sumber daya yang
dianggarkan ke sektor publik terhadap pencapaian hasil (outcome) gg ( )dan keluaran (output) melalui key performance indicators (KPI) yang terkait dengan 3 (tiga) hal* yaitu:– Pengukuran kinerja– Pengukuran biaya untuk menghasilkan penggunaan informasi
kinerja outcome dan output– Penilaian keefektifan dan efisiensi belanja dengan berbagai alat
analisis
*Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan dan Penganggaran: Modul 1, Bappenas
37dadang-solihin.blogspot.com
Definisi ABKDefinisi ABK22/2/2
Definisi ABKDefinisi ABK• Penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut).D l b b i ki j di l k i dik t• Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.j g
38dadang-solihin.blogspot.com
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);
2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
Tujuan
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).
Landasan 1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (outputLandasan Konseptual
1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap p g gg g pmenjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);
3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
Landasan Konseptual
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).
dadang-solihin.blogspot.com 39
R.P.J.M.D
Renstra SKPD
40dadang-solihin.blogspot.com
Apa it RPJMDApa it RPJMD1/21/2
Apa itu RPJMDApa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:p g p1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
41dadang-solihin.blogspot.com
Apa it RPJMDApa it RPJMD2/22/2
Apa itu RPJMDApa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang p g g y p y g
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
42dadang-solihin.blogspot.com
S bstansi RPJMDS bstansi RPJMDSubstansi RPJMDSubstansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 t h k dtahun kedepan.
43dadang-solihin.blogspot.com
Langkah Penyusunan RPJMDLangkah Penyusunan RPJMDg yg yVisi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih(1)
Indikator
Bappeda menyusun Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
(2)
(3)RPJMDa) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah
Program SKPD(3)
Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD
c) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD
(4)
Penetapan RPJMDBappeda menyusun (5)Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah (6)
(7)
Digunakan sebagai pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
b) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD
(6)
dadang-solihin.blogspot.com 44
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 1/1/33Bab I Pendahuluan1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum Rencana Pembangunan 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya 1 5 Sistematika Penulisan
Jangka Menengah Daerah
1.5. Sistematika Penulisan
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-strategis dalam penyelenggaraan fungsifungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah 2 2 P l U2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup g g p2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota
dadang-solihin.blogspot.com 45
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 22//332.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2 11 Perlindungan sosial
Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahBerdasarkan visi misi dan agenda Kepala2.11 Perlindungan sosial
2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan
Daerah
Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait
3.1 RPJM Nasional
masing-masing strategi pembangunan daerah.
5.1 Tujuan 5.2 Strategi3.1 RPJM Nasional
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi)
3.3 RPJM Provinsi 3 4 RTRW P i i d RTRW
5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
pemerintahan daerah)5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
K k P d3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota)
Kerangka Pendanaan
Bab VI Program Pembangunan DaerahUntuk masing-masing program perlu
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah
4.1 Visi 4 2 Misi
g g p g pdicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif
6 1 Program Pembangunan4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)
6.1 Program Pembangunan6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
dadang-solihin.blogspot.com 46
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 33//336.2 Program Pengembangan Kelembagaan
dan Legislasi Daerah Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah PelaksanaanMengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan
kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerahuntuk dapat mengimplementasikan
RPJMD secara efektif 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
g p2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
dan Musrenbang RPJMD 3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah
4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk
t d l i
glalu (Penerimaan dan Belanja)
5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengahmemantau dan mengevaluasi
implementasi RPJMD
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
dadang-solihin.blogspot.com 47
1/21/2Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah di tk t k hk l SKPDyang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD
khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil p p p pKepala Daerah Terpilih.
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan olehkemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,strategi kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalamstrategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
dadang-solihin.blogspot.com 48
22/2/2Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) K l SKPD k di hk b1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya
dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; ) g p y ;3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.U t k d tk d k ti l b i i l t i• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk p (Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.
dadang-solihin.blogspot.com 49
Sistematika Penulisan RenstraSistematika Penulisan Renstra SSKKPDPDBAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan
3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD
1.3 Landasan Hukum 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD
dalam Perencanaan Daerah1 5 Sistematika Penulisan
3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif)
1.5 Sistematika Penulisan
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD2.1 Struktur Organisasi
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi SKPD 2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 2.3 TUPOKSI 2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain
yang perlu)
4.2 Misi SKPD 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
Measurable, Achievable, Results Oriented, Time Bound)yang perlu)
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
b b i k l d i
Time Bound)4.4 Strategi 4.5 Kebijakan
BAB 5 PROGRAMberbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal)
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
BAB 5 PROGRAM 5.1 Program SKPD 5.2 Program Lintas SKPD 5.3 Program Lintas Kewilayahan g g
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini
g y5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Pendanaan BAB 6 PENUTUP
dadang-solihin.blogspot.com 50
Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMDRenstra SKPD dalam Penyusunan RPJMDVisi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih(1)
Renstra SKPD
Bappeda menyusun Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
(2)
(3)RPJMDa) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah
Program SKPD(3)
Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD
c) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD
(4)
Penetapan RPJMDBappeda menyusun (5)Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah (6)
(7)
Digunakan sebagai pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
b) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD
(6)
dadang-solihin.blogspot.com 51
Apa Itu RKPD?Apa Itu RKPD?Apa Itu RKPD?Apa Itu RKPD?
• RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu d k i d h di tk b idokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan. p
• RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.
• RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan• RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk g g y gmemastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.
dadang-solihin.blogspot.com 52
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RRKPKPDDBab 1 Pendahuluan
B b 2 K di i Ki j d P l h
Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan Kegiatan T l k Uk d T t Ki j K lBab 2 Kondisi, Kinerja dan Permasalahan
Pelayanan SKPD
Bab 3 Tujuan Strategi dan Kebijakan Rencana
Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil Pagu Indikatif dan Indikasi SumberBab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Rencana
Kerja SKPD
Bab 4 Prioritas Program SKPD
Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan
Bab 6 PenutupBab 4 Prioritas Program SKPD
Bab 5 Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD
Bab 6 Penutup
SKPDdisusun menurut Permendagri No 13/2006 memuat informasi: Kode Fungsi Pemerintahan DaerahKode Fungsi Pemerintahan Daerah Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan Kode SKPD Kode Program g Kode Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian
Program
dadang-solihin.blogspot.com 53
RKPD K b t /K tRKPD K b t /K tRKPD Kabupaten/KotaRKPD Kabupaten/Kota
Sistematika:Sistematika:1. Pendahuluan;;2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu;3. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka
Pendanaan;4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan; dan5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Bappeda mengajukan rancangan RKPD tersebut kepada Kepala
Daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam MusrenbangDaerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota.
Pasal 115 Permendagri 54/2011
dadang-solihin.blogspot.com 54
Langkah Penyusunan RKPDLangkah Penyusunan RKPDg yg yBappeda menyusun
Rancangan Awal RKPD SKPD Menyusun Renja SKPD
(8)(9)(10)
a) Prioritas Pembangunan Daerahb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah
Pagu Indikatif
Program SKPD
MUSRENBANGPagu Indikatifd) Program SKPD
MUSRENBANG K b/K t Maret
MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan
(11.a)(11.b)
Rancangan Akhir RKPD
) P i it P b
MUSRENBANG Kab/Kota
a. Sinkronisasi Program SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP
Maret
a) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerahd) Program SKPD
MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat
April
(12)
Penetapan RKPD
) ga. Harmonisasi Dekon dan TP
(4)Bappenas menyelenggarakan AprilMei
(13)(14)
(15)
p
Sebagai pedoman penyusunanRancangan APBD
(4)Bappenas menyelenggarakanMUSRENBANGNAS
a. Sinkronisasi Program KL/SKPDb Harmonisasi Dekon dan TP
April( )
dadang-solihin.blogspot.com 55
b. Harmonisasi Dekon dan TP
Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?• Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnyamengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.
• Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah danRenja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah danterkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD R t SKPD RPJMD d b hk RPJPDRKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.
• Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraanmasyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangatp y j g gmenentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.
dadang-solihin.blogspot.com 56
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Renja SKPDRenja SKPDBab 1 Pendahuluan
Bab 2 Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan P b D h
Bab 6 Program dan Kegiatan Program SKPD Program Lintas SKPDPembangunan Daerah
Pelayanan Umum Ketertiban dan Keamanan Ekonomi
Program Lintas SKPD Program Lintas Kewilayahan yang disusun menurut PERMENDAGRI No 13/2006 memuat informasi: Ekonomi
Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan
13/2006 memuat informasi: Kode Fungsi Pemerintahan Daerah Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan Kode SKPD Kesehatan
Pendidikan Pariwisata dan Budaya Perlindungan Sosial
Kode Program Kode Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Perlindungan Sosial
Bab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Pembangunan Daerah
Kerangka Regulasi
Program Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan
Kegiatan · Kerangka Regulasi · Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi
Pemerintah Daerah
Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil Bab 4 Kerangka Ekonomi Daerah (Proyeksi
Pendapatan dan Belanja Daerah)
Bab 5 Prioritas Program Pembangunan Daerah
Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan
Bab 7 Penutup
dadang-solihin.blogspot.com 57
Penyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPD1/21/2
Penyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPD
Rancangan Renja-SKPD Mengacu kepada rancanga awal RKPD Renstra SKPDg j
oleh SKPDMemuat kebijakan, program dan kebijakan pembangunan
Masukan Rancangan Renja SKPD
awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,dan kebijakan pembangunanj periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari
Pasal 27 ayat 1 dan 3
Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD untuk
menentukan prioritas b
g y gmasyarakat
Pasal 27 ayat 2pembangunan
R j SKPD dit t k d l
Pasal 27 ayat 5
Renja SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD
Pasal 28
dadang-solihin.blogspot.com 58
Penyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPD2/2/22
Penyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPD• RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai
dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunankarena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah.
• Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya.
dadang-solihin.blogspot.com 59
60dadang-solihin.blogspot.com