Post on 17-Apr-2019
PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DI
KOTA CILEGON
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh
Abharina Atikah Sari
NIM 6661130278
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG 2017
Motto dan Persembahan
“Jangan Menyerah, Terus Berusaha, dan
Selipkan Do’a agar perjuanganmu selalu
dimudahkan dan dilancarkan oleh-Nya”
Skripsi ini penulis persembahkan untuk Kedua Orang tua dan adik-adik
tercinta yang terus-menerus memberikan dukungan, do’a dan materiil.
Serta sahabat-sahabat yang telah menjadi penyemangat dalam proses
pembuatan skripsi ini.
ABSTRAK
Abharina Atikah Sari. Skripsi. Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota
Cilegon. Program Studi. Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Dr.
Dirlanudin, M.Si. Dosen Pembimbing II: Drs. Oman Supriyadi, M.Si.
Kata Kunci: Pengawasan, Tenaga Kerja Asing
Tenaga Kerja Asing merupakan warga negara asing pemegang visa dengan
maksud bekerja di wilayah Indonesia. Pengawasan tenaga kerja asing perlu
dilakukan agar berkurangnya penggunaan tenaga kerja asing illegal di Kota
Cilegon. Dalam pengawasan tenaga kerja asing dibentuk Tim Pengawasan Orang
Asing (Timpora) yang melibatkan beberapa instansi terkait dalam
pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan tenaga kerja
asing di Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan teori Pengawasan yang efektif
menurut T. Hani Handoko (2011:373) dan teori tujuan penggunaan Tenaga Kerja
Asing menurut HR. Abdussalam (2008:322). Metode yang digunakan adalah
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil
penelitian menunjukan pengawasan tenaga kerja asing di Kota Cilegon belum
berjalan maksimal karena kurangnya jumlah petugas pengawas, petugas pengawas
kurang tegas dalam melaksanakan pengawasan di lapangan, kurangnya jadwal
pengawasan yang dilakukan di lapangan dan kurangnya perencanaan dalam
memanfaatkan ekonomi yang di dapatkan dari kehadiran tenaga kerja asing di
Kota Cilegon. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu adanya penambahan
jumlah petugas pengawas dalam mengawasi tenaga kerja asing, dipertegasnya
pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas, penambahan jadwal
pengawasan dan adanya perencanaan dalam pembuatan kebutuhan tenaga kerja
asing guna meningkatkan potensi ekonomi di Kota Cilegon.
ABSTRACT
Abharina Atikah Sari. Bachelor Thesis. Supervision of Migrant Workers in
Cilegon City. Department of Public Administration, Faculty of Social and
Political Sciences, University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisor I: Dr.
Dirlanudin, M.Si. Advisor II: Drs. Oman Supriyadi, M.Si.
Keywords: Supervision, Migrant Workers
Migrant Workers are holders of visa for work in Indonesia. Supervision of
migrant workers is necessary for decrease illegal migrant workers in Cilegon.
Supervisory team of migrant workers (Timpora), it is including relevant
instantion in the implementation. The purpose of this research is to know the
supervision of migrant worker in Cilegon City. This study uses the theory of
effective supervision by T. Hani Handoko (2011: 373) and the theory of the
objective use of Migrant Workers according by HR. Abdussalam (2008: 322). The
method used is descriptive method with qualitative approach. Data collection
techniques used were interviews, observation, documentation and literature study.
The result of the research shows that the supervision of migrant worker in
Cilegon City has not run maximally because of the lack of supervisory officers,
the supervisor is less assertive in conducting the supervision in the field, the lack
of supervision schedule conducted in the field and the lack of planning in
exploiting the economy obtained from the presence of migrant workers In Cilegon
City. Recommendations that can be given are the addition of the number of
supervisory officers in supervising migrant workers, confirmed supervision
conducted by supervisory officers, the addition of supervision schedule and the
existence of planning in making migrant workers needs in order to increase the
economic potential in Cilegon City.
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbill’alamin, penulis panjatkan atas kehadirat ALLAH
SWT, karena atas berkat ridho, rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya yang
berlimpah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dalam rangka memenuhi
salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada Program Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
yang berjudul “Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon”.
Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari
berbagai pihak yang senantiasa mendukung dan membimbing penulis. Maka dari
itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd, Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos, M.Si, Wakil Dekan I Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Imam Mukrhoman, S.Ikom, M.Ikom, Wakil Dekan II Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si, Wakil Dekan III Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
ii
6. Listyaningsih, S.Sos, M.Si, Ketua Program Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
7. Riswanda, Ph.D Sekertaris Program Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
8. Dr. Dirlanudin, M.Si Sebagai Dosen Pembimbing I dan selaku
pembimbing akademik yang selalu memberikan semangat dan
membimbing peneliti dalam menyusun skripsi ini dan sabar dari awal
hingga saat ini.
9. Drs. Oman Supriyadi, M.Si Sebagai Dosen Pembimbing II yang selalu
memberikan semangat dan membimbing peneliti dalam menyusun
skripsi ini dan sabar dari awal hingga saat ini.
10. Seluruh dosen dan staf Jurusan Admnistrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang
membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
11. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten dan Dinas Tenaga Kerja Kota
Cilegon yang telah mengizinkan dan membantu peneliti
mengumpulkan data.
12. Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon yang telah mengizinkan dan
membantu peneliti mengumpulkan data.
13. Seluruh SKPD terkait yang tergabung dalam TIMPORA yang telah
mengizinkan dan membantu peneliti mengumpulkan data.
iii
14. Ibu dan Bapak yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh
strata satu. Mohon maaf apabila selama ini belum bisa memberikan
yang terbaik dan membalas segala kebaikan yang diberikan.
15. Terima kasih kepada seluruh keluarga dan saudara-saudara Cucu
Bahtiar yang selalu memberikan semangat selama pembuatan skripsi.
16. Terima kasih untuk Muhlasin, Maya Aulia, Ria Khoirunisa, Ossy
Aida, Mila Octafia, Kinanti Amelia, Sari Indah dan Ety Indra yang
telah membantu peneliti dalam proses pencarian data di lapangan serta
memberikan semangat selama pembuatan skripsi.
17. Untuk Siti Solihat, Lailliyah, Winda Lestari, Resty Mahendra,
Mohammad Delki terima kasih karena menjadi supporter terhebat
selama menjadi mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
18. Kawan-kawan Administrasi Negara 2013 yang memberikan warna,
masukan dan nasehat yang bermanfaat.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi
ini, karena keterbatasan penulis, maka dari itu saran dan kritik yang membangun
tetap dinantikan guna perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Serang, 16 Juni 2017
Abharina Atikah Sari
iv
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR ........................................................................................ i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................viii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... ix
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1
1.2. Identifikasi Masalah ................................................................... 13
1.3. Batasan Masalah ......................................................................... 13
1.4. Perumusan Masalah .................................................................... 13
1.5. Tujuan Penelitian ........................................................................ 14
1.6. Manfaat Penelitian ...................................................................... 14
1.7. Sistematika Penulisan ................................................................. 14
BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN ASUMSI
DASAR
2.1. Deskripsi Teori ...........................................................................17
v
2.1.1. Definisi Manajemen ......................................................17
2.1.2. Definisi Pengawasan .....................................................20
2.1.3. Prinsip-Prinsip Pengawasan ..........................................22
2.1.4. Jenis-Jenis Pengawasan .................................................23
2.1.5. Sifatdan Waktu Pengawasan .........................................25
2.1.6. Fungsi Pengawasan .......................................................26
2.1.7. Karakteristik-Karakteristik Pengawasan .......................27
2.1.8. Definisi Imigrasi ............................................................29
2.1.9. Definisi Tenaga Kerja Asing .........................................29
2.2. Penelitian Sebelumnya ...............................................................33
2.3. Kerangka Berfikir .......................................................................37
2.4. Asumsi Dasar ..............................................................................40
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian .......................................................................41
3.2. Ruang Lingkup/Fokus Peneltian ................................................42
3.3. Lokasi Penelitian ........................................................................42
3.4. Variabel Penelitian/Fenomena yang diamati ...............................42
3.4.1 Definisi Konsep .............................................................42
3.4.2 Definisi Operasional ......................................................43
3.5. Instrumen Penelitian ...................................................................46
vi
3.6. Informan Penelitian ....................................................................46
3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ........................................48
3.7.1. Teknik Pengumpulan Data ............................................48
3.7.2. Teknik Analisis Data .....................................................52
3.8. Uji Keabsahan Data ....................................................................54
3.9. Jadwal Penelitian ........................................................................56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian ...............................................................57
4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon .........................................57
4.1.2 Gambaran Umum Tim Pengawasan Orang Asing
(TIMPORA) .......................................................................60
4.2 Deskripsi Data ..................................................................................62
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian ...................................................62
4.2.2 Data Informan Penelitian ....................................................67
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian .................................................................71
4.3.1 Pengawasan dilakukan secara akurat dan tepat waktu .......76
4.3.2 Pengawasan dilakukan secara obyektif dan
menyeluruh guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja
yang terampil dan professional .........................................83
4.3.3 Terpusat pada titik-titik pegawasan strategis .....................91
4.3.4 Realistik secara ekonomis terhadap kehadiran TKA ..........93
4.3.5 Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi .....................99
vii
4.3.6 Bersifat sebagai petunjuk dan operasional .........................107
4.3.7 Kontribusi keberadaan TKA terkait proses
pembangunan melalui ilmu pengetahuan &
teknologi.............................................................................113
4.4 Pembahasan .......................................................................................117
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ........................................................................................134
5.2 Saran .........................................................................................136
Daftar Pustaka
Lampiran-lampiran
viii
DAFTAR GAMBAR
2.1 Kerangka Berfikir....................................................................................39
3.1 Analisis Data menurut Miles dan Huberman ..........................................53
4.1 Peta Wilayah Kota Cilegon .....................................................................59
4.2 Spanduk Peringatan TKI dan TKA Ilegal di Depan Kantor Imigrasi ..... 72
4.3 Dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ............................. 111
4.4 Dokumen Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ............................ 112
ix
DAFTAR TABEL
1.1. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia 2011-2016 ............................ 3
1.2. Jumlah Pekerja Asing Berdasarkan Asal Negara Jan-Nov 2016 ........... 4
1.3. Laporan TKA di Kota Cilegon tahun 2014-2017 (Jan-Juli) .................. 6
1.4. Data Deportasi Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon Tahun 2016 ..............8
3.1. Daftar Informan .......................................................................................47
3.2. Pedoman Wawancara .............................................................................. 49
3.3. Jadwal Penelitian .....................................................................................56
4.1. Keterangan Informan ............................................................................... 69
4.2 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon .......................................... 106
x
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan Penelitian
Lampiran 2 Undang-Undang Keimigrasian No 6 Tahun 2011
Lampiran 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 5 Member Check
Lampiran 6 Matriks Wawancara Lapangan
Lampiran 7 Reduksi Data
Lampiran8 Daftar Riwayat Hidup
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam
pergaulan Internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya
alam dan sumber daya manusia mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan
keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Pengaturan terhadap lalu lintas
antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara adalah berkaitan
dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal
maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan
kenegaraannya. Dalam era globalisasi saat initelah membawa mobilisasi pekerja
antar negara dengan mudah, karena adanya telekomunikasi dan teknologi
yangsangat canggih kemudian membuat begitu mudahnya tenaga kerja asing
masuk ke Indonesia.
Untuk mengatur berbagai macam tenaga kerja asing yang keluar dan
masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian
menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip
selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan
manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang
tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik
terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan
masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan
2
batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak
tinggal di Indonesia. (Sumber: Muhammad Indra, Perspektif Penegakan Hukum
dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia, Disertasi, Program Doktor Pasca
Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008), hlm.2)
Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana disebutkan
pada Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing adalah warga
negara asing pemegang Visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Dalam
hal orang asing yang bermaksud bekerja sebagai tenaga ahli di Indonesia,
tentunya memiliki persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi mulai dari
orang asing tersebut:
1. Bermohon RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing);
2. Permohonan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing);
3. Bermohon Visa (VITAS/Visa Tinggal Terbatas) pada perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri;
4. Diberikan VITAS untuk masuk ke wilayah Indonesia ;
5. Pemeriksaan Orang Asing tersebut di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
(TPI) di pelabuhan udara/laut/darat;
6. Pemberian Izin Keimigrasian (ITAS/ Izin Tinggal Terbatas);
7. Selama berkegiatan di Indonesia;
8. Meninggalkan wilayah Indonesia.
Adapun jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang berada di Indonesia hingga
November 2016 mencapai 74.183 pekerja meningkat 7,5 persen dari posisi akhir
2015, yaitu 69.025 pekerja. Rata-rata tenaga kerja asing di Indonesia periode
3
2011-2016 mencapai 71.776 pekerja. Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia
tersebut berdasarkan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang dikeluarkan
pemerintah. Berikut tabel jumlah TKA di Indonesia dari tahun 2011 hingga tahun
2016:
Tabel 1.1
Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia 2011-2016
Tahun Pekerja
2011 77,3 ribu
2012 72,4 ribu
2013 69 ribu
2014 68,8 ribu
2015 69 ribu
2016 74,2 ribu Sumber: http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/20/2016
Mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) awal 2016
dan serbuan TKA asal Cina telah memicu banyaknya tenaga asing di Indonesia.
Selain itu, diberlakukannya bebas visa terhadap 160 negara juga turut
meningkatkan pekerja asing illegal di Tanah Air.
Jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang berada di Indonesia
merupakan yang terbesar. Berdasarkan data Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa
pekerja asal Cina periode Januari-November 2016 yaitu berjumlah 21.271 pekerja
atau sekitar 28,7 persen. TKA asal Jepang merupakan yang terbesar kedua setelah
Cina yaitu mencapai 12.490 orang atau sekitar 16,8 persen. Dan TKA asal Korea
Selatan menjadi yang terbesar ketiga dengan jumlah 8.424 pekerja atau sekitar
11.4 persen dari total TKA yang terdaftar di Indonesia sebanyak 74.183 pekerja.
4
Berikut tabel data jumlah TKA berdasarkan asal negara periode Januari-
November 2016:
Tabel 1.2
Jumlah Pekerja Asing di Indonesia Berdasarkan Asal Negara
Januari-November 2016
Negara Jumlah TKA
Cina 21.3 ribu
Jepang 12,5 ribu
Korea Selatan 12 ribu
Negara Lainnya 7,7 ribu
India 5,1 ribu
Malaysia 4,1 ribu
Filipina 3,4 ribu
Amerika Serikat 2,8 ribu
Australia 2,5 ribu
Thailand 2,4 ribu
Inggris 2,3 ribu
Singapura 1,7 ribu Sumber: http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/17/2016
Salah satu wilayah di negara Indonesia yang menjadi tujuan utama Tenaga
Kerja Asing ialah Kota Cilegon yang merupakan Kota Industri yang menjadi
incaran para Tenaga Kerja Asing. Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi
Banten, Indonesia. Cilegon berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat
Sunda. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri. Sebutan lain bagi Kota
Cilegon adalah Kota Baja mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar
di Asia Tenggara karena sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di
Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon. Di Kota Cilegon terdapat berbagai
macam objek vital negara antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading
Habeam Centre, Kawasan Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU
5
Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant. Dengan
semakin banyaknya aktivitas kegiatan industri di Kota Cilegon ini menjadikan
salah satu Kota Industri yang kian makin banyak memperkerjakan orang asing
khususnya WNA asal Korea, Jepang dan China. Sehingga tidak mengherankan
apabila Indonesia khususnya Kota Cilegon merupakan salah satu titik sentral
perhatian negara-negara lain dalam bidang Industri.
Berdasarkan data perpanjangan IMTA yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja
Kota Cilegon pada tahun 2014 terdapat 308 Tenaga Kerja Asing (TKA), tahun
2015 terdapat 376 TKA, tahun 2016 terdapat 172 TKA dan pada tahun 2017 pada
bulan Januari sampai dengan Juli sudah tercatat sebanyak 477 TKA yang bekerja
di Kota Cilegon berdasarkan data perpanjangan IMTA dengan lokasi kerja hanya
di Kota Cilegon. Berikut tabel data Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon tahun
2014 sampai dengan tahun 2017 periode Januari sampai dengan Juli:
6
Tabel 1.3
Laporan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon
Tahun 2014 - 2017 (periode Januari – Juli)
Negara 2014 2015 2016 2017 (Jan-Jul)
Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah Persen
Korea Selatan 171 55.52% 185 49.20% 101 58.72% 191 40.04%
Republik Rakyat China (RRC)
42 13.64% 102 27.13% 25 14.53% 123 25.79%
Jepang 47 15.26% 52 13.83% 33 19.19% 73 15.30%
Perancis 1 0.32% - - - - 13 2.73%
Australia 1 0.32% - - - - 11 2.31%
India 7 2.27% 6 1.60% - - 9 1.89%
Thailand - - 2 0.53% - - 8 1.68%
Malaysia - - 1 0.27% - - 7 1.47%
Inggris 2 0.65% 2 0.53% 1 0.58% 5 1.05%
Philippines 2 0.65% 2 0.53% 3 1.74% 4 0.84%
Amerika Serikat - - - - - - 4 0.84%
Philippina 2 0.65% 1 0.27% - - 4 0.84%
Jerman 2 0.65% 1 0.27% - - 3 0.63%
Italia - - - - - - 3 0.63%
Singapore - - 1 0.27% - - 3 0.63%
Austria - - - - - - 2 0.42%
Chile - - - - - - 1 0.21%
Afrika Selatan - - - - - - 1 0.21%
Selandia Baru - - - - - - 1 0.21%
Taiwan - - - - - - 1 0.21%
China - - - - - - 1 0.21%
Pakistan - - - - - - 1 0.21%
Swiss - - - - - - 1 0.21%
Republik Korea 28 9.09% 18 4.79% 9 5.23% 1 0.21%
Venezuela - - - - - - 1 0.21%
Swedia - - - - - - 1 0.21%
Srilanka - - - - - - 1 0.21%
Vietnam - - - - - - 1 0.21%
Maroko - - - - - - 1 0.21%
Finland - - - - - - 1 0.21%
Turki 2 0.65% 2 0.53% - - - -
France 1 0.32% - - - - - -
Hongkong - - 1 0.27% - - - -
Total 308 376 172 477
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon 2017.
7
Sedangkan data keseluruhan Tenaga Kerja Asing yang berada di Kota
Cilegon berdasarkan pembuatan IMTA yang dikeluarkan oleh Kementerian
Tenaga Kerja Republik Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1083 TKA
dan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1240 TKA yang berada di Kota Cilegon.
Dari data diatas menunjukan banyaknya orang asing yang berdatangan untuk
keperluan pekerjaan di Kota Cilegon.
Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, sering
terjadinya penyalahgunaan pada administrasi ketenagakerjaan yaitu dokumen-
dokumen perizinan tenaga kerja asing. Dengan adanya bebas visa kunjungan
seperti yang tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2016 bahwa untuk meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia
dengan negara lain dan untuk meningkatkan perekonomian dan jumlah kunjungan
wisatawan mancanegara perlu diberikan kemudahan bagi orang asing untuk
masuk ke wilayah Republik Indonesia. Tetapi dengan menggunakan visa
kunjungan wisata justru sering disalahgunakan. Menurut hasil wawancara dengan
Ibu Retno selaku Kasi Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
menyatakan bahwa banyak yang menyalahgunakan bebas visa kunjungan untuk
bekerja, banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menggunakan visa kunjungan
tetapi dipergunakan untuk bekerja. Cara tersebut dipergunakan agar mereka tidak
membayar biaya retribusi TKA yang ditetapkan perorang/perbulan. Jelas sekali
bahwa keberadaan TKA illegal ini merugikan pemerintah Kota Cilegon dan juga
masyarakat sebagai tenaga kerja lokal. Visa kunjungan sendiri hanya berlaku
dalam 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan
menjadi izin tinggal lainnya. Jika melebihi batas tinggal maka Tenaga Kerja
8
Asing tersebut disebut illegal dan pihak Kantor Imigrasi pun mengambil tindakan
seperti denda atau deportasi. Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kelas II
Cilegon dalam tahun 2016 sudah tercatat ada 71 Tenaga Kerja Asing yang di
deportasi. Berikut data Tenaga Kerja Asing yang di deportasi oleh Kantor
Imigrasi Kelas II Cilegon.
Tabel 1.4
Data Deportasi Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon
Tahun 2016
No Kebangsaan Jumlah
1 China 65
2 Filipina 4
3 India 1
4 Bangladesh 1
Total 71
Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon
Masalah tersebut diperkuat dengan adanya pemberitaan yang dilansir
media elektronik Suara.com dan Portal Berita Cilegon bahwa Polda Banten
mengamankan sebanyak 70 orang Tenaga Kerja Asing yang bekerja di salah satu
perusahaan karena telah bekerja secara ilegal. Tenaga Kerja Asing tersebut
diamankan karena tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan resmi yang
dikeluarkan dari kantor Imigrasi. Komisaris Besar Nurullah selaku Direktur
Krimsus Polda Banten, mengatakan 70 pekerja asal Tiongkok ini merupakan
bagian dari 500 pekerja Tiongkok dan masih berpotensi bertambah karena sisanya
masih cuti di negaranya. Dan dari komposisi pekerja lokal dan asing di pabrik
tersebut juga timpang. Berdasarkan pemeriksaan jumlah pekerja lokal hanya 30
persen dan 70 persen pekerja asing. Diketahui, keberadaan pekerja ilegal asal
9
Tiongkok ini disalurkan oleh 7 perusahaan penyalur tenaga kerja asing ke
Indonesia.
Dari temuan hasil observasi diatas, terdapat juga kendala-kendala dalam
pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon yang menyebabkan
pengawasan belum maksimal. Seperti yang dilansir media elektronik Banten Raya
dan Seputar Banten, Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon mengklaim lemahnya
pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) illegal yang marak ditemukan
oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon dan sejumlah Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) di sejumlah industri. Lemahnya pengawasan tersebut
terjadi karena minimnya jumlah tenaga kerja dalam pengawasan di Kantor
Imigrasi Kelas II Cilegon. Kasubsi Komunikasi pada Kantor Imigrasi Kelas II
Cilegon mengatakan saat ini jumlah tenaga kerja di Kantor Imigrasi kurang dari
50 orang. Dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing sendiri idealnya harus lebih
dari 50 orang, sementara tenaga kerja di Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon hanya
31 orang, mengingat pada tahun 2016 sekitar 1240 Tenaga Kerja Asing yang
tercatat bekerja di Kota Cilegon sehingga tenaga pengawas di Kantor Imigrasi
Kelas II Cilegon kalah saing dengan banyaknya Tenaga Kerja Asing yang masuk
ke Kota Cilegon. Menurut Bapak Hendar Setyawan juga terdapat kendala dalam
pengawasan orang asing di Kota Cilegon karena terbentur dengan anggaran yang
menyebabkan pengawasan TIMPORA lebih cenderung dilakukan hanya setahun
sekali sehingga pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon
belum maksimal.
Selain kendala-kendala yang menjadi lemahnya pengawasan tersebut,
peneliti menemukan permasalahan-permasalahan yang menghambat proses
10
pengawasan yang dilakukan oleh pelaku pengawas di Kantor Imigrasi Kelas II
Cilegon, adapun permasalahan yang terjadi yaitu:
Pertama, berdasarkan pemberitaan yang dilansir media elektronik
beritacilegon.co.id, Ormas Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP)
melakukan unjuk rasa di Kantor Imigrasi Kelas II Kota Cilegon pada Kamis 6
Oktober 2016 karena Kantor Imigrasi Cilegon dinilai tidak tegas dalam
pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Ketua Ormas KKPMP Cilegon, Hadi
Ahadi mengatakan TKA yang masih bekerja di wilayah Pulomerak Kota Cilegon
dan Puloampel Kabupaten Serang, saat ini jumlahnya diperkirakan mencapai 700
orang dan banyak TKA yang tidak memiliki kelengkapan dokumen
ketenagakerjaan atau dikatakan ilegal. Dari masalah tersebut penyebab lemahnya
pengawasan tersebut karena pelaku pengawas di Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon
bisa dilobi dengan pengusaha. Hadi juga menyebut, mayoritas TKA yang bekerja
di sejumlah perusahaan di kota Cilegon berasal dari Korea dan Tiongkok.
Kedua, dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon, terdapat
Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang diketuai oleh Kantor Imigrasi
Kelas II Cilegon yang bekerjasama dengan beberapa SKPD terkait seperti Dinas
Tenaga Kerja Kota Cilegon, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil, Kodim, Kesbang dan Linmas dan juga Dinas Pariwisata. Hal ini
merupakan amanat konstitusi dalam rangka terkoordinasinya pengawasan orang
asing di daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 193 Peraturan Pemerintah
(PP) No 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian. Tim pengawasan Orang Asing
bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga
pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan Orang
11
Asing. Selain bertugas memberikan saran dan pertimbangan, Tim Pengawasan
Orang Asing (TIMPORA) juga dapat melakukan operasi gabungan jika
diperlukan. Operasi gabungan dapat berupaoperasi gabungan yang bersifat
khusus atau operasi gabungan yang bersifat insidental. Operasi gabungan
dilakukan berdasarkan rencana operasi. Dalam hal Tim Pengawasan Orang Asing
(TIMPORA) menemukan tindak pidana dalam operasi gabungan maka diserahkan
kepada badan atau instansi Pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-
masing. Dalam pengawasannya, Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon melakukan
rapat dengan instansi terkait yang tergabung dalam TIMPORA selama 1 bulan
sekali, dan operasi gabungan dilakukan 3 bulan sekali dalam pengecekan langsung
di lapangan. (Sumber: Bapak Suparman Kepala Badan Kesbanglinmas Kota
Cilegon)
Tetapi dalam pengawasan langsung di lapangan yang dilakukan Kantor
Imigrasi Kelas II Cilegon dengan TIMPORA pada bulan November tahun 2016,
Bapak Kusmajaya selaku Kepala Bidang Kependudukan di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan
tidak serempak karena Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon tidak melibatkan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dalam pengawasan langsung ke
lapangan. Sehingga kurangnya koordinasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh
Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon dengan instansi terkait yang tergabung dalam
TIMPORA.
Ketiga, menurut hasil wawancara dengan Bapak Kusmajaya selaku Kepala
Bidang Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
Kota Cilegon yang menyatakan bahwapada tahun 2016 Disdukcapil Kota Cilegon
12
telah meminta data Tenaga Kerja Asing kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II
Kota Cilegon sebanyak 1240 data dan data yang telah dibuat oleh Disdukcapil
yang nantinya akan dibuatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) baru 950
data dan masih ada yang belum diterbitkan SKTT-nya. Masalah tersebut
diakibatkan karena banyaknya kasus Tenaga Kerja Asing yang sudah memiliki
KITAS dan yang sudah pindah keluar negeri tetapi agen/perusahaan tidak melapor
kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cilegon,
sehingga data tidak terupdate di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon. Untuk tinggal di Kota Cilegon, setelah membuat Kartu Izin Tinggal
Terbatas (KITAS) maka harus dibuatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
Kedatangan Tenaga Kerja Asing mempunyai kemungkinan dampak
negatif apabila terjadi pelanggaran terhadap dokumen ketenagakerjaan, izin
tinggal, visa, atau ketentuan perundangan lainnya. Sehingga diperlukan
pengawasan yang efektif dari Pemerintah Daerah. Karena jika tidak dilakukannya
pengawasan yang efektif maka dikhawatirkan akan terus terjadi penyimpangan
atau pelanggaran oleh Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon. Dari uraian diatas
dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
“Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon”
13
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini perlu adanya
identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada lokasi penelitian. Dari
hasil observasi awal penelitian mengidentifikasi masalah-masalah penelitian yaitu
sebagai berikut:
1. Terdapat Tenaga Kerja Asing illegal di Kota Cilegon yang
menyalahgunakan dokumen perizinan kunjungan untuk bekerja.
2. Kurangnya koordinasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh Kantor
Imigrasi Kelas II Cilegon dengan TIMPORA.
3. Banyaknya Tenaga Kerja Asing yang sudah memiliki KITAS dan yang
sudah pindah keluar negeri tetapi agen/perusahaan tidak melapor untuk
dibuatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti akan
membatasi ruang lingkup penelitian yang berkaitan dengan Pengawasan Tenaga
Kerja Asing di Kota Cilegon.
1.3 Perumusan Masalah
Rumusan masalah akan memberikan suatu arahan yang jelas untuk
mengadakan penelaahan, serta hasil analisis itu sendiri akan lebih nyata, sehingga
peneliti harus membatasi masalah yang akan dianalisis karena dapat membantu
memperjelas pengkajiannya. Sehubungan dengan itu penulis merumuskan
masalah sebagai berikut.
Bagaimana pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon?
14
1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis,
mengidentifikasi dan mendeskripsikan dari rumusan masalah penelitian. Dalam
hal ini penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan
Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon.
1.5 Manfaat Penelitian
1. Bagi Penulis
Sebagai sarana dalam memperoleh dan menerapkan teori yang diperoleh
dalam praktek yang sesungguhnya
2. Bagi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan
referensi perpustakaan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Instansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai
acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap
kinerjanya.
1.6 Sistematika Penulisan
Peneliti membuat sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Dalam bab ini dibahas beberapa sub-bab diantaranya Latar Belakang yang
membahas mengenai gambaran umum dan ruang lingkup permasalahan yang
dijelaskan secara deduktif dimana diuraikan dari bahasan yang bersifat umum
menjadi bahasan yang lebih bersifat khusus lagi. Identifikasi masalah mencoba
15
mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul di lapangan atau lokus dalam
penelitian ini. Pembatasan dan perumusan masalah mencoba membatasi ruang
lingkup masalah yang ada agar lebih terfokus pada pembahasan yang akan diteliti
oleh peneliti, dan rumusan masalah adalah pertanyaan inti yang akan diteliti dan
dicari jawabannya oleh peneliti.
BAB II Deskripsi Teori dan Asumsi Dasar Penelitian
Dalam bab ini berisi mengenai deskripsi teori yang dapat digunakan
sebagai kerangka acuan atau pedoman dalam merumuskan asumsi dasar
penelitian. Kerangka berfikir sebagai gambaran alur berfikir peneliti dalam
melakukan kajian penelitian. Serta asumsi dasar penelitian yaitu merupakan
jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.
BAB III Metodologi Penelitian
Dalam bab ini dijabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian. Metode merupakan suatu cara atau strategi yang secara
menyeluruh dan sistematis guna mencari data dan informasi dalam penelitian.
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mencari data.
Informan penelitian sebagai subyek dalam penelitian. Teknik pengolahan dan
analisa data, validitas dan reabilitas data serta waktu dan tempat penelitian.
BAB IV Hasil Penelitian
Dalam bab ini memuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
Penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian, serta pengujian asumsi dasar
berdasarkan kajian atau penelitian yang dilakukan dilapangan.
16
BAB V Penutup
Dalam bab ini memuat penjelasan mengenai kesimpulan dan saran hasil
penelitian yang telah dilakukan.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB II
DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN ASUMSI
DASAR
2.1 Deskripsi Teori
Dalam bidang Administrasi Hoy & Miskel dalam Sugiyono (2009:43)
mengemukakan, “Teori adalah seperangkap konsep, asumsi, dan generalisasi yang
dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai
organisasi. Sedangkan menurut William dalam Sugiyono (2009;41) menyatakan
bahwa suatu teori akan memperoleh arti penting, bila ia lebih banyak dapat
melukiskan, menerangkan dan meramalkan gejala yang ada.
2.1.1 Definisi Manajemen
Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan,
dan pengawasan upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, James A.F.
Stoner dalam Agus Sabardi (2001:4). Manajemen merupakan suatu proses untuk
mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen dan organisasi bukan tujuan,
tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang
dicapai itu adalah pelayanan atau laba. Manajemen merupakan ilmu tentang upaya
manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk
mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
17
18
Menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen (2011:2). Manajemen
adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya dan manusia dan
sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan
tertentu. Manajemen menurut Sikula dalam buku Hasibuan dengan judul
Manajemen (2011:2) yang diterjemahkan sebagai berikut: “bahwa manajemen
pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian,
komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi
dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh
perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.”
Manajemen menurut G.R. Terry dalam Agus Sabardi (2001:3)
mendefinisikan “manajemen diartikan sebagai proses yang khas yang terdiri atas
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan
untuk menentukan dan usaha mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.”
Manajemen menurut Prof. Drs. Oei Liang Lie dalam Agus Sabardi (2001:3)
mendefinisikan “manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan sumber daya manusia dan alam,
terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.”
Berdasarkan pemaparan pengertian manajemen di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan maka dibutuhkan sebuah
organisasi sumber daya manusia yang dapat memenuhi terbatasnya kemampuan
manusia dan kebutuhan yang tidak terbatas dengan melakukan pekerjaan
mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab agar
19
terbentuknya kerjasama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam
organisasi maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan
baik serta tujuan yang diinginkan akan tercapai.
Definisi lainnya yaitu dikemukakan oleh Makharita, expert PBB yang
diperbantukan pada kantor Pusat Lembaga Administrasi Negara dari tahun 1977-
1980 (Handayaningrat, 1990:19) memberikan definisi yang sudah diterjemahkan
yaitu bahwa manajemen adalah pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia atau
yang berpotensial di dalam pencapaian tujuan.
Istilah manajemen telah di artikan oleh berbagai pihak dengan perspektif
yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan,
kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi dan sebagainya.
Menurut Millet dalam Siswanto (2009:1) membatasi manajemen yang
diterjemahkan sebagai berikut: “bahwa adalah suatu proses pengarahan dan
pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok
formal untuk mencapai tujuan.”
Menurut Stoner dan Wankel dalam Siswanto (2009:2) memberikan batasan
manajemen yang diterjemahkan sebagai berikut: “bahwa manajemen adalah
proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan seluruh sumber daya
organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi.”
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya
manajemen dapat di definisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan
oleh individu satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan
pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing)
penggerakan pelaksana (actuating), dan pengawasan (controlling).
20
2.1.2 Definisi Pengawasan
Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka
mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen
diantaranya adalah fungsi perencanaan (Planning), fungsi pengorganisasian
(Organizing), fungsi pelaksanaan (Actuating) dan fungsi pengawasan
(Controlling). Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang
berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan
efisien. Menurut Harahap (2001:14) pengawasan merupakan keseluruhan sistem,
teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang manajer atau prinsipal
untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan di dalam organisasi
benar-benarmenerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya untuk
mencapai keseluruhan tujuan organisasi.
Menurut Henry Fayol dalam Harahap (2001:10) mengartikan bahwa
pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan
rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut.Juga
dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari
kejadiannya dikemudian hari.
Menurut Siagian (2003:30) mendefinisikan bahwa pengawasan adalah
memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap
berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan.
Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah
sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan.
Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan
harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar
21
perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat
pelaksanaan.
Berdasarkan penjelasan para ahli diatas diatas dapat disimpulkan bahwa
pengawasan merupakan upaya memeriksa atau memantau aktivitas pekerjaan
yang dilakukan di dalam organisasi apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan
tujuan organisasi dan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat
dihindari kejadiannya dikemudian hari.
Pengawasan yang dikemukakan oleh J. Mockler (2011:360) bahwa
Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar
pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi
umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah
ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-
penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk
menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara
paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
Berdasarkan batasan di atas, terdapat empat langkah dalam pengawasan, yaitu
sebagai berikut:
a. Menetapkan standard dan metode untuk pengukuran kinerja.
b. Mengukur kinerja.
c. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar.
d. Mengambil tindakan perbaikan.
22
2.1.3 Prinsip-Prinsip Pengawasan
Menurut Manullang (2005:173) mengemukakan bahwa terdapat dua
pokok prinsip pengawasan.Yang pertama, merupakan standar atau alat pengukur
daripada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Prinsip yang kedua,
merupakan wewenang dan intruksi-intruksi yang jelas harus dapat diberikan
kepada bawahan karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah
menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan
kepada bawahan dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan. Setelah kedua prinsip
diatas, maka suatu sistem pengawasan harusnya mengandung prinsip-prinsip yang
dikemukakan oleh Manullang (2005:174), sebagai berikut:
a. Pengawasan harus dapat mereflektif sifat-sifat dan kebutuhan-
kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
b. Dapat dengan secara melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
c. Pengawasan bersifat fleksibel.
d. Pengawasan bersifat mereflektir pola organisasi.
e. Pengawasan harus bersifat ekonomis.
f. Dapat dimengerti, dan
g. Pengawasan dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.
Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang
berlainan dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lainnya. Sistem pengawasan
haruslah dapat mereflektif sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang
harus diawasi.
Sedangkan prinsip-prinsip pengawasan menurut Lembaga Administrasi
Negara (1988:266) adalah sebagai berikut:
a. Obyektif dan menghasilkan fakta.
Pengawasan harus bersifat obyektif dan harus dapat menemukan
fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang
mempengaruhinya.
b. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan.
23
Untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-
kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal
dari keputusan pimpinan, yang tercantum dalam:
1. Tujuan yang ditetapkan
2. Rencana kerja yang telah ditentukan
3. Kejelasan sasaran
4. Kebijaksanan dan pedoman kerja yang telah digariskan
5. Perintah yang telah diberikan
6. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
c. Preventif.
Karena pengawasan pada dasarnya adalah untuk menjamin
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan
efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai
terjadi kesalahan-kesalahan.
d. Pengawasan bukan tujuan.
Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk
menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian
tujuan organisasi.
e. Efisien.
Pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru
menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan.
f. Apa yang salah.
Pengawasan terutama harus ditujukan mencari apa yang salah,
penyebab kesalahan, bagaimana sifat keseluruhannya.
g. Hasil temuan dari pelaksanaan pengawasan harus diikuti dengan
tindakan korektif yang tepat.
2.1.4 Jenis-Jenis Pengawasan
Menurut Ernie dan Saefullah (2005:327), jenis pengawasan terbagi atas 3
yaitu:
a. Pengawasan Awal. Pengawasan yang dilakukan pada saat
dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.
b. Pengawasan Proses. Pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses
pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan
yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
c. Pengawasan Akhir. Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir
proses pengerjaan pekerjaan.
24
Berdasarkan penjelasan jenis pengawasan diatas dapat diketahui bahwa
pengawasan merupakan penilai pelaksanaan dari jalannya suatu kegiatan yang
dimulai dari awal kegiatan, proses kegiatan hingga akhir kegiatan guna mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Manullang (2005:176) ada empat macam dasar penggolongan
jenis pengawasan, yakni.
a. Waktu Pengawasan
Macam-macam pengawasan itu dibedakan atas: (a)
pengawasan preventif dan (b) pengawasan repressif. Dengan
pengawasan preventif dimaksudkan pengawasan yang dilakukan
sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau deviation.Jadi,
diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-
kesalahan di kemudian hari. Dengan pengawasan repressif,
dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan
kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur
standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.
b. Objek Pengawasan
Menurut Beishline, pengawasan berdasarkan objeknya dapat
dibedakan atas (1) kontrol administrative dan (2) kontrol operatif.
Kontrol operatif untuk bagian terbesar berurusan dengan tindakan,
akan tetapi kontrol administrative berurusan dengan tindakan dan
pikiran.
c. Subjek Pengawasan
Pengawasan dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang
mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan
atas (1) pengawasan intern dan (2) pengawasan ekstern.Yang
dimaksud pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan
oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan
semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal.Yang
dimaksud dengan pengawasan formal karena yang melakukan
pengawasan adalah orang-orang berwenang. Orang-orang yang
melakukan pengawasan ekstern adalah orang-orang di luar
organisasi bersangkutan. Pengawasan jenis terakhir ini lazim pula
disebut pengawasan sosial (social control) atau pengawasan
informal.
25
d. Cara Mengumpulkan Fakta-fakta Guna Pengawasan
Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta
guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas:
1. personal observation (personal inspection)
2. oral report (laporan lisan)
3. written report (laporan tertulis)
4. control by exception.
2.1.5 Sifat dan Waktu Pengawasan
Menurut Hasibuan (2011:247) sifat dan waktu pengawasan terdiri
dari:
a. Preventive Controll, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum
kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-
penyimpangan dalam pelaksanaannya. Preventive Controll ini
dilakukan dengan cara :
1. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
2. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan.
3. Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan
pekerjaan itu.
4. Mengorganisasi segala macam kegiatan.
5. Menentukan jabatan, job description, authority, dan responbility bagi
setiap individu karyawan.
6. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
7. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.
Preventive Controll adalah pengawasan terbaik karena
dilakukan sebelum terjadi kesalahan.
b. Repressive Control adalah pengawasan yang dilakukan setelah
terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak
terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan
yang diinginkan.
Repressive Controll ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Membandingkan hasil dengan rencana.
2. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan
mencari tindakan perbaikannya.
3. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu
dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
4. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
26
5. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
6. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksanaan
melalui training dan education.
c. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan
langsung diperbaiki.
d. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara
berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain.
e. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara
mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-
peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu
dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.
f. Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan
secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan
operasional dilakukan.
Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Hasibuan diatas dapat
disimpulkan bahwa pengawasan memiliki tahapan-tahapan pengawasan yang
dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya
penyimpangan-penyimpangan dalam proses kegiatan pengawasan, serta
pengawasan memiliki waktu-waktu tertentu dalam proses pengawasan agar
kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.
2.1.6 Fungsi Pengawasan
Menurut Ernie dan Saefullah (2005:12), fungsi pengawasan adalah sebagai
berikut:
a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai
dengan indikator yang di tetapkan.
b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang
mungkin ditemukan.
c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang
terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.
27
Sedangkan menurut Handayaningrat (1999) menyatakan bahwa fungsi
pengawasan adalah:
a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi
tugas.
b. Mendidik para pejabat agar mereka melakukan pekerjaan sesuai
dengan prosedur.
c. Untuk mencegah terjadinya penyimpang, kelalaian dan kelemahan,
agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan
adalah mengevaluasi hasil dari pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan target
tujuan yang ditetapkan dan untuk melakukan tindakan mencegah terjadinya
penyimpangan dan koreksi apabila terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin
ditemukan.
2.1.7 Karakteristik-Karakteristik Pengawasan
Dalam pengawasan penelitian ini peneliti menggunakan teori karakteristik-
karakteristik pengawasan yang efektif menurut Handoko (2011:373). Dalam
melakukan pengawasan sangatlah perlu dilakukan secara efektif sehingga dapat
terciptanya efektivitas pengawasan yang baik. Menurut Handoko (2011:373)
untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi criteria tertentu.
Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya:
a. mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar
b. tepat waktu
c. dengan biaya yang efektif
d. tepat-akurat
e. dapat diterima oleh yang bersangkutan.
28
Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem
pengawasan. Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih
diperinci sebagai berikut:
1) Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data
yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan
organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan
menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2) Tepat-Waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan
dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan
segera.
3) Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan
bersifat obyektif serta lengkap.
4) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategic. Sistem pengawasan
harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana
penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau
yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5) Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan
harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang
diperoleh dari sistem tersebut.
6) Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok
atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi
pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi,
karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi
sukses atau kegagalan keseluruhan operasi dan informasi
pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang
memerlukannya.
8) Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk
memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun
kesempatan dari lingkungan.
9) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan
efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar,
tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10) Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus
mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi
dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan
berprestasi.
29
2.1.8 Definisi Imigrasi
Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda Immigratie, yang
berasal dari bahasa latin Immigratio. Kata kerjanya adalah Immigreren, dalam
bahasa Latin imigrare. Kata imigrasi terdiri dari dua suku kata, yaitu “in” yang
artinya “dalam” dan ”migrasi” yang artinya “pindah”, datang, masuk atau
boyong”. Secara lengkap arti imigrasi adalah “pemboyongan orang-orang masuk
kesuatu negeri”, Menurut Abdullah Sjahriful (1993:7) mendefiniskan sebagai
berikut:
“immigration is the entrace into an alien country of person intending to
take part in the life of that country and to make it their more or less
permanent residence”
Artinya lebih kurang sebagai berikut : “imigrasi adalah pemasukan kesuatu
negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari
nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat berdiam atau
menetap”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasian adalah :
“Hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara
Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga
tegaknya kedaulatan Negara”.
2.19 Definisi Tenaga Kerja Asing
Menurut Abdul Khakim (2009:27) mendefinisikan Tenaga Kerja Asing
adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan
pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa
atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Budiono
(1995:115), ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu:
30
a. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang-
bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI.
b. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat
proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang
industri.
c. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI.
d. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di
Indonesia.
Menurut HR Abdussalam (2008:322) tujuan penggunaan tenaga kerja
asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan
professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja
lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional
maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi
dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai
penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-
perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta
asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa
Indonesia sendiri.
Pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang (Pengertian
Otentik), yang dimana pada Pasal 1 angka 13 UU No 13 Tahun 2013 tentang
Ketenagakerjaan di jelaskan bahwa: “Tenaga kerja asing adalah warga negara
asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”. Tercantum
padaPasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2015, pemberi kerja Tenaga Kerja Asing meliputi :
a. instansi pemerintah.
b. badan-badan internasional
31
c. perwakilan negara asing
d. organisasi internasional
e. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing,
kantor perwakilan berita asing
f. perusahaan swasta asing, badan usaha asing yang terdaftar di instansi
yang berwenang
g. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam
bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan
h. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, dan
i. usaha jasa impresariat.
Undang-Undang Keimigrasian (UUK) menegaskan bahwa setiap
pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari
Menteri. Pengertian Tenaga Kerja Asing juga dipersempit yaitu warga negara
asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam
ketentuan tersebut ditegaskan kembali bahwa setiap pemberi kerja yang
mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau
pejabat yang ditunjuk. Untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas
kepada tenaga kerja Indonesia (TKI), pemerintah membatasi penggunaan tenaga
kerja asing dan melakukan pengawasan. Dalam rangka itu, Pemerintah
mengeluarkan sejumlah perangkat hukum mulai dari perizinan, jaminan
perlindungan kesehatan sampai pada pengawasan. Sejumlah peraturan yang
diperintahkan oleh UUK antara lain :
1) Keputusan Menteri tentang Jabatan Tertentu dan Waktu Tertentu
(Pasal 42 ayat (5));
2) Keputusan Menteri tentang Tata Cata Pengesahan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 43 ayat (4));
3) Keputusan Menteri tentang Jabatan dan Standar Kompetensi (Pasal 44
ayat (2));
32
4) Keputusan Menteri tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang di
Jabat oleh Tenaga Kerja Asing (Pasal 46 ayat (2));
5) Keputusan Menteri tentang Jabatan-jabatan Tertentu di Lembaga
Pendidikan yang Dibebaskan dari Pembayaran Kompensasi (Pasal 47
ayat (3)).
6) Peraturan Pemerintah tentang Besarnya Kompensasi dan
Penggunaannya (Pasal 47 ayat 4).
7) Keputusan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
(Pasal 49).
(Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)
Penggunaan TKA mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri,
kelebihan diantaranya yaitu:
1. Dengan adanya TKA, perusahaan yang sebelumnya hampir mati, setelah
adanya TKA dapat berjalan lancar sehingga dapat memberi lapangan
kerja bagi TKI;
2. TKI memperoleh kesempatan pendidikan dan pelatihan dari TKA;
3. TKI dapat mengambil banyak contoh cara kerja TKA yang teliti, disiplin
dan menghargai waktu kerja;
4. Lama kelamaan dapat mentransfer teknologi dan ilmu pengetahuan yang
dimiliki TKA dengan mula-mula mereka dapat menduduki jabatan
terpenting dalam perusahaan, kemudian ilmu TKA dapat dialihkan dan
secara perlahan jabatan tersebut berangsur-angsur dapat diisi atau
digantikan oleh TKI.
Di samping kelebihan tersebut, kekurangan penggunaan TKA adalah:
1. Dapat menimbulkan kesulitan dalam bekerja sama karena pola budaya
yang berbeda, terlebih apabila TKI kurang menguasai bahasa asing atau
keahlian tertentu;
2. Jika perusahan terus menerus menggunakan TKA, dikhawatirkan tidak
adanya kesempatan kerja bagi TKI untuk maju menggantikan
kedudukan-kedudukan yang paling penting yang biasanya diduduki oleh
TKA; serta
3. Antara TKA dan TKI untuk pekerjaan yang memiliki kesamaan sifat,
nilai dan tanggung jawab, masih terdapat diskriminasi dalam hal
pemberian upah.
(sumber: Sri Badi Purwaningsih, “Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pada Perusahaan Perusahaan PMA di Jawa Tengah”, (Tesis Magister Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang, 2005), hlm. 153)
33
2.2 Penelitian Sebelumnya
Sebagai acuan dan bahan masukan bagi peneliti dalam melakukan
penelitian, maka peneliti menelusuri beberapa jurnal penelitian yang kurang lebih
membahas topik yang relevan dengan peneliti yaitu Pengawasan Tenaga Kerja
Asing di Kota Cilegon. Peneliti terdahulu ini dapat berfungsi sebagai data
pendukung yang relevan dengan fokus penelitian peneliti. Penelitian tersebut
antara lain sebagai berikut:
Pertama, penelitian thesis tahun 2016 yang dilakukan oleh Tony Mirwanto
mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum Unsrat dengan judul “Sistem Hukum
Pengawasan Tenaga Kerja Asing terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal
Kunjungan untuk Bekerja pada Perusahaan Penanaman Modal Asing di
Indonesia”
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Sistem Hukum Pengawasan
Tenaga Kerja Asing terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan untuk
Bekerja pada Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia. Yang
melatarbelakangi penulisan ini bahwa penyalahgunaan izin tinggaloleh orang
asing dengan menggunakan visa kunjungan wisata kerap kali terjadi, umumnya
digunakan dalam rangka bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) pada
Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Hal ini menyebabkan
menjadi berkurangnya kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia di dalam
negeri dan berkurangnya pendapatan Negara dari sisi penggunaan Tenaga Kerja
Asing.
Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah sistem
penggunaan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada Perusahaan
34
Penanaman Modal Asing di Indonesia serta bagaimanakah sistem pengawasan
Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada Perusahaan
Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.
Penulis menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian yang
membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan
yang ada, yaitu 1) Sistem pengaturan penggunaan Izin Tinggal TKA pada
perusahaan PMA di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Namun, dalam pengaturan penempatan TKA
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagekerjaan.
Dimana kedua Undang-Undang ini bekerja sebagai suatu sistem hukum yang
saling melengkapi satu sama lain. 2) Sistem pengawasan Izin Tinggal TKA pada
perusahaan PMA di Indonesia sudah sangat baik. Namun, kegiatan pengawasan
mengalami kendala ketika adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang terlalu
mempermudah orang asing masuk ke Wilayah Indonesia, yakni dengan
memberikan fasilitas Visa On Arriva / Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan
BVKW (Bebas Visa Kunjungan Wisata), dimana kebijakan ini sangat rawan
untuk disalahgunakan karena masih terbatasnya kemampuan petugas terkait dalam
rangka melakukan pengawasannya. Terutama bagi warga negara Cina yang kerap
kali tertangkap tangan menyalahgunakan izin tinggal kunjungan yang diberikan
kepadanya seperti menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) illegal dalam kegiatan
pengawasan yang dilakukan oleh pertugas di lapangan.
Dari kesimpulan pembahasan diatas, peneliti memberikan beberapa saran
yaitu: 1) Agar lebih memperketat persyaratan dan selektif dalam menentukan
35
orang asing yang akan berkegiatan sebagai TKA di Indonesia. Mengingat masih
tingginya jumlah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sejumlah warga negara
dari negara Cina. 2) Selain mengadakan rapat TIMPORA yang diketuai oleh
pihak Imigrasi agar lebih sering ditindak lanjuti dengan kegiatan yang nyata
seperti halnya melakukan operasi gabungan ke perusahaan-perusahaan PMA yang
ada di wilayah kerjanya masing-masing dan terdapat integrasi data secara online
antara instansi terkait dalam rangka pengawasan orang asing yang melakukan
kegiatan sebagai TKA pada perusahaan PMA.
Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tony Mirwanto dengan
penelitian yang sedang dilakukan ini adalah sama-sama membahas tentang
pengawasan Tenaga Kerja Asing terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan
untuk bekerja namun menggunakan perspektif teori yang berbeda serta penelitian
yang Tony Mirwanto lakukan lebih kepada sistem hukum dari pengawasan
Tenaga Kerja Asing di Indonesia.
Kemudian, terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan
saat ini yaitu dalam metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Penelitian
yang dilakukan oleh Tony Mirwanto menggunakan pendekatan yang dilakukan
dalam penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan
metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Kedua, penelitian Skripsi tahun 2017 yang dilakukan oleh Saputri Ratu
Penghuni mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Lampung dengan judul Skripsi:
“Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandar Lampung”
36
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Pelaksanaan Pengawasan
Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Menurut
peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/02/MEN/ III/2008
tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dalam Bab VIII pasal 22 Ayat (1)
izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diberikan oleh direktur
pengendalian pengunaan tenaga kerja asing dan dalam ayat (2) izin
memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dalam hal perpanjangan diberikan
oleh Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota, melalui Dinas Tenaga Kerja.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1)
Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga
Kerja Kota Bandar Lampung? 2) Apakah faktor penghambat dan pendukung
dalam Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Bandar Lampung ?
Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan
pendekatan empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data
skunder, dan data tersier. Analis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan proses pelaksanaan
pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja kota bandar
lampung terhadap perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing melalui
pemberian izin memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga
Kerja Kota Bandar Lampung. Faktor –faktor penghgambat dalam pemberian izin
memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandar Lampung antara lain: 1) Pihak pengguna TKA lalai, dengan sengaja tidak
mengurus perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), 2)
Kurangnya kordinasi antara kantor imigrasi yang menerbitkan izin tinggal dengan
37
Disnakertrans Provinsi Lampung atau Kemenakertrans sebagai instansi yang
mengeluarkan izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, 3) Lemahnya
pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung
terhadap TKA yang ada di Kota Bandar Lampung, 4) Belum optimalnya program
sosialisasi yang disebabkan tidak tersedianya anggaran dari kemenakertrans.
Adapun persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini
adalah sama-sama mengkaji mengenai pengawasan tenaga kerja asing namun
berbeda lokasi penelitian dan penelitian ini juga menggunakan analisis data yang
sama dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu metode kualitatif.
Adapun perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini yaitu
dalam metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan
oleh Saputri Ratu Penghuni menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan
empiris sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Tetapi analisis data yang digunakan sama yaitu
dengan cara deskriptif kualitatif.
2.3 Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir dalam Sugiyono (2008:60) mengemukakan bahwa,
kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi masalah yang
penting yaitu:
1. Terdapat Tenaga Kerja Asing illegal di Kota Cilegon yang
menyalahgunakan dokumen perizinan kunjungan untuk bekerja.
38
2. Kurangnya koordinasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh Kantor
Imigrasi Kelas II Cilegon dengan TIMPORA.
3. Banyaknya Tenaga Kerja Asing yang sudah memiliki KITAS dan yang
sudah pindah keluar negeri tetapi agen/perusahaan tidak melapor untuk
dibuatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
Berdasarkan dari masalah-masalah yang dipaparkan diatas, peneliti
menggunakan teori karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif menurut
Handoko (2011:373) dan teori tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut
HR. Abdussalam (2008:322):
39
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir
Permasalahan Penelitian:
1. Terdapat Tenaga Kerja Asing illegal di Kota Cilegon yang menyalahgunakan dokumen
perizinan kunjungan untuk bekerja.
2. Kurangnya koordinasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II
Cilegon dengan TIMPORA.
3. Banyaknya Tenaga Kerja Asing yang sudah memiliki KITAS dan yang sudah pindah keluar
negeri tetapi agen/perusahaan tidak melapor untuk dibuatkan Surat Keterangan Tempat
Tinggal.
Karakteristik Pengawasan yang efektif
menurut Handoko (2011:373):
1. Akurat
2. Tepat-waktu
3. Obyektif dan menyeluruh
4. Terpusat pada titik-titik
pengawasan strategic
5. Realistik secara ekonomis
6. Realistik secara organisasional
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja
organisasi
8. Fleksibel
9. Bersifat sebagai petunjuk dan
operasional
10. Diterima para anggota organisasi.
Teori tujuan penggunaan Tenaga
Kerja Asing HR. Abdussalam
(2008:322):
1. memenuhi kebutuhan tenaga kerja
yang terampil dan professional
2. mempercepat proses pembangunan
nasional maupun daerah dengan jalan
mempercepat alih ilmu pengetahuan
dan teknologi
3. meningkatkan investasi asing
terhadap kehadiran TKA
Output : Mengetahui Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon
Outcome : Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon dapat berjalan dengan maksimal
Sub-Sub Fokus:
1. Pengawasan dilakukan secara tepat-akurat dan tepat waktu
2. Pengawasan dilakukan secara obyektif dan menyeluruh guna memenuhi
kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional
3. Terpusat pada titik-titik pegawasan strategis
4. Realistik secara ekonomis dalam meningkatkan investasi asing terhadap
kehadiran TKA
5. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
6. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
7. Kontribusi keberadaan TKA terkait proses pembangunan melalui ilmu
pengetahuan & teknologi
Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan
Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2015
tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga
Kerja Asing
2.4 Asumsi Dasar
Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan pada Pengawasan
Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon. Namun berdasarkan observasi awal yang
peneliti lakukan bahwa pengawasan Tenaga Kerja Asing belum terlaksana dengan
baik. Hal ini didasarkan pada masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi
oleh Tenaga Kerja Asing tersebut seperti (i) Terdapat Tenaga Kerja Asing illegal
di Kota Cilegon yang menyalahgunakan dokumen perizinan kunjungan untuk
bekerja. (ii) Kurangnya koordinasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh Kantor
Imigrasi Kelas II Cilegon dengan TIMPORA. (iii) Banyaknya Tenaga Kerja
Asing yang sudah memiliki KITAS dan yang sudah pindah keluar negeri tetapi
agen/perusahaan tidak melapor untuk dibuatkan Surat Keterangan Tempat
Tinggal. Dari permasalahan tersebut oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang
baik oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon
dan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing
(Timpora) agar tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh
Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota Cilegon.
40
41
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian
Kualitatif menurut Sugiyono (2011:9) mendefinisikan metode kualitatif adalah
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah
eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan
data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif/kualitatif, dan hasil penelitan kualitatif lebih menekankan makna dari
pada generalisasi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian Kualitatif, dimana penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan
penelitian yang mengungkapkan situasi social tertentu dengan mendeskripsikan
kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata yang berdasarkan teknik
pengumpulan data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.
David William (Moleong 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif
adalah pengumpulan data dari suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode
ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.Jelas
definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar
ilmiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian ilmiah.
42
Alasan peneliti menggunakan metode ini yaitu ingin mengetahui
bagaimana Pengawasan Tenaga Kerja Asing yang dilakukan oleh Dinas Tenaga
Kerja, Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon dan SKPD terkait yang tergabung dalam
TIMPORA dengan metode wawancara terbuka.
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian
Fokus peneliti pada penelitian ini adalah tentang Pengawasan Tenaga
Kerja Asing di Kota Cilegon.
3.3 Lokasi Penelitian
Dengan judul penelitian “Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota
Cilegon” penelitian dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten di
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syeh Nawawi Al-
Bantani Palima Kota Serang, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon di Jl. Raya
Bojonegara KM2, Kedaleman, Cilegon, Kota Cilegon, Kantor Imigrasi Kelas II
Cilegon di Jalan Raya Merak Km. 116 RT/RW 001/002 Rawa Arum, Grogol,
Kota Cilegon, dan beberapa dinas terkait lainnya.
3.4 Variabel Penelitian/Fenomena yang diamati
3.4.1 Definisi Konsep
Definisi Konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan
tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti
43
berdasarkan kerangka teori yang akan digunakan. Adapun definisi
konseptual penelitian ini adalah:
1. Pengawasan
Pengawasan merupakan upaya memeriksa apakah semua terjadi
sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan
prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan
kesalahan agar dapat dihindari kejadian dikemudian hari.
2. Tenaga Kerja Asing
Tenaga Kerja Asing merupakan warga negara asing pemegang visa
dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Tenaga Kerja Asing adalah
tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan
pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna
menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3.4.2 Definisi Operasional
Mengacu dari definisi konsep serta teori yang dipakai oleh peneliti,
maka dalam penelitian ini yaitu berdasarkan teori kkarkteristik
pengawasan efektif Handoko (2011:373) dan teori penggunaan Tenaga
Kerja Asing HR Abdussalam (2008:322), adapun indikator dari teori-teori
tersebut adalah:
1) Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat.
Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat
menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang
44
keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak
ada.
2) Tepat-Waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan
dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus
dilakukan segera.
3) Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami
dan bersifat obyektif serta lengkap.
4) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategic. Sistem
pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang
di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling
sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan
paling fatal.
5) Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem
pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama,
dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6) Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus
cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi
pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja
organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat
mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi
dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh
personalia yang memerlukannya.
45
8) Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk
memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman
ataupun kesempatan dari lingkungan.
9) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem
pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau
deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya
diambil.
10) Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus
mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota
organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung
jawab dan berprestasi.
Dan teori menurut HR Abdussalam (2008:322) yaitu tujuan
penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga
kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum
dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam
mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan
mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan
investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan
di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang
ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun
swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.
46
3.4 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam
penelitian ini adalah peneliti sendiri. Moleong (2006:168) menyatakan bahwa
kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus
merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan
pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.Peneliti mungkin
menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti rekaman dan
kamera. Tetapi alat-alat tersebut benar-benar tergantung kepada peneliti yang
menggunakannya. Seperti yang diungkapkan oleh Moleong bahwa, pencari tahu
alamiah (peneliti) dalam mengumpulkan data lebih banyak bergantung pada
dirinya sendiri sebagai alat pengumpul data.
Jadi peneliti sendiri yang melakukan observasi dan membuat pedoman
wawancara, serta memilih informan yang akan dijadikan sumber informasi dalam
penelitiannya. Di tahap akhir peneliti sendiri yang membuat kesimpulan atas
temuannya dan melaporkannya.
3.5 Informan Penelitian
Pada penentuan informan dalam penelitian Kualitatif adalah bagaimana
informan kunci (key informan) di dapat dalam situasi yang sesuai dengan fokus
penelitian (Bungin, 2007:53). Penentuan key informan dilakukan dengan
pemilihan the primary selection (partisipan pertama), yaitu pemilihan secara
langsung memberi peluang bagi peneliti untuk menentukan sampel dari sekian
informan yang langsung ditemui. Sedangkan pemilihan informan kedua
47
(secondary informan) berfungsi sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak
dapat menentukan partisipasi secara langsung. Dan teknik yang digunakan adalah
teknik purposive, dimana informan ini merupakan orang-orang yang menurut
peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena
informan tersebut dalam kesehariannya berurusan dengan permasalahan yang
sedang diteliti. Maka peneliti menentukan yang akan menjadi informan seperti
tabel berikut:
Tabel 3.1
Daftar Informan
No Informan Keterangan
1. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten Key Informan
2. Kantor Imigrasi Cilegon Key Informan
3. Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Secondary Informan
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon
Secondary Informan
5. Kepolisian Resort Kota Cilegon Secondary Informan
6. Kesbang dan Linmas Kota Cilegon Secondary Informan
7. Kecamatan Ciwandan Secondary Informan
8. PT. Nippon Shokubai Indonesia Secondary Informan
9. PT. Sankyu Indonesia International Secondary Informan
10. Tenaga Kerja Asing pemegang KITAS yang
tinggal di Kota Cilegon
Secondary Informan
(Sumber: Peneliti, 2016)
48
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
3.6.1 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh
peneliti untuk memperoleh data adalah:
a. Wawancara
Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, peneliti dapat
menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan proses untuk
memperoleh data atau keterangan untuk mencapai tujuan penelitian yang
dilakukan dengan melalui kegiatan komunikasi verbal berupa percakapan.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan
tidak menutup kemungkinan juga untuk menggunakan wawancara tidak
terstruktur guna memperkaya data yang dibutuhkan peneliti. Wawancara
terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri
masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan,sedangkan
wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti
tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sitematis
dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
Sebelum mengumpulkan data di lapangan dengan metode wawancara,
peneliti sebaiknya menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan.
Peneliti telah menyusun pedoman wawancara yang isinya mengenai hal-hal
yang nantinya akan dipertanyakan kepada para informan untuk mendapatkan
informasi yang akurat. Pedoman wawancaranya sudah disesuaikan dengan
49
indikator yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan indikator teori
pengawasan.
Tabel 3.2
Pedoman Wawancara
No Fokus Sub Fokus Kisi-Kisi Pedoman Wawancara
1
Pengawasan
Tenaga Kerja
Asing
Pengawasan
dilakukan secara
tepat-akurat dan
tepat waktu
1. Pelaksanaan pengawasan
dilakukan dengan informasi-
informasi yang akurat
2. Pelaksanaan kegiatan
pengawasan sesuai dengan
jadwal yang telah ditetapkan
Pengawasan
dilakukan secara
obyektif dan menyeluruh guna
memenuhi
kebutuhan tenaga
kerja yang terampil
dan profesional
1. Merencanakan pelaksanaan
pengawasan Tenaga Kerja Asing
2. Melakukan rapat evaluasi setelah mengawasi Tenaga Kerja Asing
di Kota Cilegon
Terpusat pada titik-
titik pegawasan
strategis
1. Kegiatan pengawasan dilakukan
memusatkan pada tempat-tempat
strategis (terpusat pada bagian
yang bisa diperbaiki)
Realistik secara
ekonomis terhadap
kehadiran TKA
1. Anggaran dalam pelaksanaan
kegiatan pengawasan
2. Izin Tenaga Kerja Asing
berkontributif terhadap
perekonomian cilegon
Terkoordinasi
dengan aliran kerja
organisasi
1. Koordinasi dalam Timpora Kota
Cilegon
2. Jumlah pengawas
Bersifat sebagai
petunjuk dan
operasional
1. Jika di dalam pelaksanaan terjadi
kesalahan, bagaimana cara
menyelesaikan masalah
2. Alur pembuatan dokumen
perizinan Tenaga Kerja Asing
Kontribusi
keberadaan TKA
terkait proses
1. Adanya Training dan Education
untuk Tenaga Kerja Asing yang
ingin bekerja di Kota Cilegon
50
No Fokus Sub Fokus Kisi-Kisi Pedoman Wawancara
pembangunan
melalui ilmu
pengetahuan &
teknologi
2. Tujuan perusahaan dalam
memperkerjakan Tenaga Kerja
Asing
3. Klasifikasi khusus dan batasan
dalam jumlah Tenaga Kerja
Asing yang masuk maupun
minimal jabatan untuk Tenaga
Kerja Asing
(Sumber: Peneliti, 2016)
b. Observasi
Obeservasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan
pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sumber penelitian
dilapangan untuk memperoleh informasi secara jelas.
Observasi menurut Moleong (2007:175) adalah kegiatan yang
dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif,
kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasan dan sebagainya. Menurut
Moleong (2007:176), observasi di klasifikasikan melalui dua cara yaitu cara
berperan serta (partisipan) dan yang tidak berperan serta (non partisipan).
Observasi tanpa peran serta (non partisipan), pengamat hanya melakukan
satu fungsi yaitu mengadakan pengamatan, sedangkan pengamat berperan
serta (partisipan) melakukan dua peranan sekaligus yaitu sebagai pengamat
dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.
Dalam penelitian ini teknik observasi yang digunakan adalah
observasi non partisipan. Karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat
untuk membantu pekerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten maupun
Kota Cilegon, Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon, dan Timpora dalam
51
melakukan pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon. Peneliti hanya
melakukan pengamatan saja untuk mengetahui objek penelitian.
c. Dokumentasi
Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang
diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Guba dan Lincoln (Moleong,
2007:126) dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film, gambar dan foto-
foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Studi
dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-
bahan tertulis yang di tertibkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek
penelitian, baik berupa prosedur peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil
pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).
Peneliti melakukan pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis,
baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan
serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).
d. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan melakukan pencarian data-data yang berhubungan dari
berbagai sumber pustaka untuk kelengkapan data yang dibutuhkan. Dalam
studi kepustakaan, peneliti melakukan pengumpulan data penelitian yang
diperoleh dari berbagai referensi baik buku ataupun jurnal ilmiah yang
relevan dengan penelitian yang dilakukan.
52
3.6.2 Teknik Analisis Data
Kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak
peneliti melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan selesainya
penelitian. Analisis data dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sampai
data tersebut bersifat jenuh.
Menurut Sugiyono (2009:89) menyatakan bahwa analisis data adalah
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami
oleh diri sendiri maupun orang lain.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman
(2009:16) dalam bukunya yang berjudul Analisis Data Kualitatif yang
mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif yang berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.
Proses datanya mencakup:
53
Gambar 3.1 Analisis Data menurut Miles dan Huberman
Dari gambar 3.1 di atas dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti
akan melakukan kegiatan berulang-ulang secara terus-menerus. Kegiatan
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Data Collection (Pengumpulan Data), yaitu proses memasuki lingkungan
penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Pada tahap ini
terfokus pada pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar dari
dari catatan lapangan.
b. Data Reduction (Reduksi Data), yaitu proses merangkum, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk
itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data dapat diartikan
sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanan,
pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan
dilapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih
berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean,
54
meringkas dan membuat bagian-bagian. Proses transformasi ini berlanjut
terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap. Dengan demikian data
yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan
mencarinya bila diperlukan.
c. Data Display (Penyajian Data), adalah mendisplaykan data, penyajian data
dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori
dan selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam
penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan
mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang
terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.
d. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) adalah
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih
bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi
apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-
bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel.
3.7 Uji Keabsahan Data
Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang
dilaporkan oleh peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.
55
Dalam penelitian kualitatif data bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada
data yang bersifat konsisten dan berulang seperti semula. Adapun untuk pengujian
keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan dengan Triangulasi sumber,
Triangulasi teknik dan member check, dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Triangulasi Sumber
yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek
data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
b. Triangulasi Teknik
yaitu untuk menguji kredibiltas data dilakukan dengan cara mengecek data
kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.
c. Member Check
yaitu proses pengecekan data yang kita peroleh kepada pemberi data.
Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang kita peroleh sesuai
dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang kita temukan
itu disepakati oleh pemberi data, hingga data tersebut valid sehingga
semakin kredibel (dapat dipercaya). Setelah disepakati, pemberi data kita
minta untuk menandatangani supaya lebih autentik.
41
3.8 Jadwal Penelitian
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian
1 Pengajuan Judul
2 Obserfasi Awal
3 Persetujuan Judul Skripsi
4 Pengumpulan Data
5 Penyusunan Laporan Bab 1-3
6 Seminar Ujian Proposal
7 Revisi Proposal
8 ACC Lapangan
9 Proses Pencarian Data di Lapangan
10 Pengolahan Data
11 Penyusunan Data Hasil Penelitian
12 Sidang Skripsi
Waktu Penelitian
Juni
No Kegiatan
Oktober November Desember MeiAprilMaretJanuari Februari
2016 2017
56
57
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian
Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian
yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum
wilayah Kota Cilegon, dan gambaran umum Tim Pengawasan Orang Asing
(TIMPORA).
4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon
Cilegon merupakan wilayah bekas Kewedanan (Wilayah kerja
pembantu Bupati KDH Serang Wilayah Cilegon), yang meliputi 3 (tiga)
kecamatan yaitu Cilegon, Bojonegara dan Pulomerak. Berdasarkan Pasal
27 Ayat (4) UU Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan
di daerah, Cilegon memenuhi persyaratan untuk dibentuk menjadi kota
Administratif. Melalui surat Bupati KDH Serang No 86/Sek/Bapp/VII/84
tentang Usulan Pembentukan Administratif Cilegon dan atas pertimbangan
yang obyektif maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1988
tanggal 17 September 1986, tentang Pembentukan Kota Administratif
Cilegon dengan luas wilayah 17.550 Ha yang meliputi 3 (tiga) wilayah
kecamatan, yaitu kecamatan Pulo Merak, Ciwandan, Cilegon dan 1 (satu)
Perwakilan Kecamatan Cilegon dan Cibeber. Sedangkan Kecamatan
Bojonegara masuk wilayah kerja pembantu Bupati Wilayah
58
Kramatwatu. Berdasakan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1992
tertanggal 7 Februari 1992 tentang penetapan Perwakilan Kecamatan
Cibeber menjadi Kecamatan Cibeber, maka sejak itu Kota Administratif
Cilegon meliputi 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Pulo Merak,
Cilwandan, Cilegon, Cibeber. Dalam perkembangannya, Kota
Administratif Cilegon telah memperlihatkan kemajuan yang pesat di
berbagai bidang baik bidang Fisik, Sosial maupun Ekonomi. Hal ini tidak
saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di
bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi juga
memberikan gambaran mengenai perlunya dukungan kemampuan dan
potensi wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan
ditetapkannya dan disahkannya UU No. 15 tahun 1999 tanggal 27 April
1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, status Kota Administratif Cilegon
berubah menjadi Kotamadya Cilegon, dengan duet kepemimpinan Drs. H.
Tb. Rifai Halir sebagai Pejabat Walikota Cilegon dan H. Zidan Rivai
sebagai Ketua DPRD Cilegon. Untuk menyikapi perkembangan
Kotamadya Cilegon yang cukup signifikan di segala bidang, maka perlu
dilakukan peningkatan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan
pemerintah yaitu dengan melakukan pembentukan wilayah administrasi
kecamatan yang baru. Melalui Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 15
Tahun 2002, dibentuklah 4 (empat) kecamatan baru dan hingga tahun 2017
ini Kota Cilegon memiliki 8 (delapan) wilayah administrasi kecamatan dan
59
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 juga, wilayah
Cilegon terbagi atas 2 (dua) kelurahan dan 41 (empat puluh satu) desa
yang selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 3 12 Tahun 2003
tentang perubahan desa menjadi kelurahan, sehingga 41 (empat puluh satu)
desa yang ada di wilayah Kota Cilegon berubah statusnya menjadi
kelurahan. Dengan demikian Kota Cilegon memiliki 8 (delapan)
kecamatan dan 43 (empat puluh tiga) kelurahan yang tersebar kurang lebih
17.550 Ha luas wilayah Kota Cilegon.
Gambar 4.1
Peta Wilayah Kota Cilegon
Sumber : Website BPBD Kota Cilegon (http://bpbdkotacilegon.blogspot.co.id)
Kota Cilegon berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Banten tahun 2012-2017 diarahkan pada pengembangan kelompok industri
besar dan sedang, kecil dan industri kerajinan di kawasan Provinsi Banten,
dan sesuai dengan arahan penataan ruang nasional dalam Peraturan
60
Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Kota Cilegon berperan sebagai Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW) yang mengidentifikasi sebagai pusat jasa, pusat
pengolahan, dan simpul transportasi dengan cakupan pelayanan meliputi
beberapa daerah disekitarnya, dimana mobilitas penduduk dan barang
cukup tinggi intensitasnya. Kota Cilegon yang secara geografis berada
pada perlintasan orang dan barang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera atau
sebaliknya dan menjadi bagian dari sistem simpul transportasi Jawa-
Sumatera memerlukan tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat
dan laut yang memadai untuk mendukung kinerja perekonomian
masyarakat lokal maupun nasional.
Sarana dan prasarana transportasi menjadi urat nadi perekonomian
di Kota Cilegon, sehingga menjadi prioritas dalam rencana pembangunan
daerah jangka pendek, menengah dan panjang. Terwujudnya transportasi
kota yang efisien, efektif dan ramah lingkungan menjadi visi yang harus
diwujudkan oleh Pemerintah Kota Cilegon dengan mengoptimalkan semua
daya dukung sumber daya, baik sumber daya aparatur maupun sumber
daya alam.
4.1.2 Gambaran Umum Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)
Untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan
Orang Asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan
Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah
terkait, baik di pusat maupun di daerah.
61
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa Tim
Pengawasan Orang Asing terdiri dari berbagai unsur. Unsur-unsur Tim
Pengawasan Orang Asing terdiri dari :
1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi,
Kanwil Kemenkumham, Kantor Imigrasi);
2) Pemerintahan Daerah (Kesbangpolinmas, Disnakertrans, Dinsos,
Dishubkominfo, Disdukcapil masing-masing daerah);
3) Penegak Hukum (Polri dan Kejaksaan Agung);
4) Pengamanan Negara (TNI dan BIN);
5) Intansi Vertikal Lainnya (Kemenlu, Kemenag, Kemendagri).
Tujuan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing ini tidak
lain agar pengawasan orang asing dilakukan secara
terkoordinasi.
6) Tim Pengawasan Orang Asing dapat dibentuk di pusat dan
daerah (provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan) yang
beranggotakan perwakilan dari instansi dan/atau lembaga
pemerintahan baik di pusat maupun daerah.
Tim Pengawasan Orang Asing tingkat pusat dibentuk dengan
Keputusan Menteri yang diketuai oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang
ditunjuk. Tim Pengawasan Orang Asing tingkat provinsi dibentuk dengan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
62
Manusia yang diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim Pengawasan Orang
Asing tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dibentuk dengan Keputusan
Kepala Kantor Imigrasi yang diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi.
Tim PORA di antaranya bertugas melakukan pertukaran data dan
informasi antar instansi terkait, yang berhubungan dengan keberadaaan
dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, termasuk data dan
informasi mengenai WNI yang mempunyai hubungan langsung atau tidak
langsung dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing. Selain itu, Tim
PORA juga bertugas melakukan kegiatan pengawasan lapangan yang
bersifat rutin dan insidentiil terhadap keberadaan dan kegiatan Orang
Asing di wilayah Indonesia serta memberikan saran atau pertimbangan
kepada pimpinan instansi terkait atau instansi lain yang memerlukan dalam
rangka melakukan tindakan preventif, represif mauupun pre-emtif secara
tepat dan terkoordinasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-
undangan yang dilakukan oleh Orang Asing. (Sumber: Website resmi
Direktorat Jendral Imigrasi (http://www.imigrasi.go.id)
4.2 Deskripsi Data
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian
Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang di dapat dari
hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik
analisa data kualitatif. Dalam penelitian ini mengenai Pengawasan Tenaga Kerja
63
Asing di Kota Cilegon, mengingat bahwa jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh berbentuk
kata dan kalimat dari hasil wawancara, observasi, serta data atau hasil
dokumentasi lainnya. Dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan orang yang di
wawancara merupakan sumber utama dalam penelitian.Sumber data ini kemudian
oleh peneliti dicatat dengan menggunakan catatan tertulis. Berdasarkan teknik
analisa data kualitatif, data-data tersebut di analisa selama penelitian berlangsung.
Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka
kemudian dilakukan ke bentuk tertulis untuk mendapatkan polanya serta diberi
kode-kode pada aspek-aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama
dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan
kategorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian penulis kode-kode, yaitu:
1. Kode Q untuk menunjukan item pertanyaan
2. Kode A untuk menunjukan item jawaban
3. Kode I1-1 untuk menunjukan daftar informan dari Kepala Bidang
Pengawasan Ketenaga kerjaan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten.
4. Kode I1-2 untuk menunjukan daftar informan dari Pelaksana Penempatan
Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Banten
5. Kode I2 untuk menunjukan daftar informan dari Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II Kota Cilegon
6. Kode I3-1 untuk menunjukan daftar informan dari Kasi Penempatan Dalam
Negeri di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
64
7. Kode I3-2 untuk menunjukan daftar informan dari Staff Fungsional
Pengantar Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
8. Kode I4 untuk menunjukan daftar informan dari Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon
9. Kode I5 untuk menunjukan daftar informan dari Kepala Bidang Organisasi
& Penanganan Konflik di Kesbangpol Kota Cilegon
10. Kode I6 untuk menunjukan daftar informan dari Kepala Urusan Pembinaan
dan Operasional SAT INTELKAM di Polres Cilegon
11. Kode I7 untuk menunjukan daftar informan dari Staff administrasi PT.
Sankyu Internasional Indonesia
12. Kode I8 untuk menunjukan daftar informan dari Supervisor/HR PT.
Nippon Shokubai Indonesia
13. Kode I9 untuk menunjukan daftar informan dari Kepala Kantor Kecamatan
Ciwandan
14. Kode I10 untuk menunjukan daftar informan dari Tenaga Kerja Asing yang
bekerja di Kota Cilegon
Setelah memberikan kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan
masalah penelitian sehingga polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi
berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari peneliti di lapangan dengan
membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut. Analisa data yang akan
dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kategori dengan beberapa dimensi
65
yang dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori yang
telah diuraikan sebelumnya.
Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan
adalah berupa catatan lapangan peneliti, seperti dokumen-dokumen yang peneliti
dapatkan baik dari Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon maupun dari SKPD terkait
dan perusahaan-perusahaan yang menjadi informan peneliti. Selain itu bentuk data
lainnya berupa foto-foto lapangan dimana foto-foto tersebut merupakan foto
kegiatan dari pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon. Alasan peneliti
menggunakan data berupa foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup
berharga dan sering digunakan untuk menelaah dan menganalisis obyek-obyek
yang diteliti melalui segi-segi subyektif.
Selanjutnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam
proses menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisa secara bersamaan.
Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Bahwa dalam proses
analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan model interaktif yang
telah dikembangkan oleh Miles and Huberman yaitu dalam penelitian kualitatif
terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Diantaranya:
Reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan,
pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data
masih berlangsung, dalam mereduksi data ini peneliti dipandu oleh tujuan yang
dicapai, adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah pada temuan
mengenai tema penelitian yaitu Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon.
66
Penyajian data. Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data atau penajian data. Penyajian data tersebut data mampu
terorganisasikan dalam pola hubungan sehinggga lebih mudah untuk dipahami.
Dalam penelitian inipenyajian data dilakukan secara teks yang bersifat kualitatif
deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan sedalam-
dalamnya mengenai objek penelitian yang berbentuk deskriptif.
Verifikasi / penarikan kesimpulan. Tahap terakhir dalam analisis interaktif
adalah verifikasi data. Dari awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti
dari hubungan-hubungan, mencatat keterangan, pola-pola, dan menarik
kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara, dan
akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung.
Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh adat yang valid dan
konsisten yang peneliti temukan di lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan keimpulan yang kredibel.
Menulis hasil penelitian. Penulis data subjek yang telah berhasil
dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa
kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini
penulisan yang dipakai adalah persentase data yang didapat yaitu, penulisan data-
data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan
subjek dan significant other.
Selanjutnya untuk menjaga validitas data selama penelitian berlangsung,
peneliti juga menggunakan aktivitas triangulasi. Triangulasi yang dilakukan dalam
67
penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi
teknik.
4.2.2 Data Informan Penelitian
Pada penelitian ini, mengenai Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota
Cilegon, dalam pemilihan informan penelitian ini peneliti menggunakan teknik
purposive. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-
orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam
penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa
berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Informan dalam penelitian ini adalah stakeholders (semua pihak) baik
aparatur pelaksana pengawasan, pihak imigrasi dan pihak-pihak lain yang terlibat
dalam penyelenggaraan penelitian pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Aparatur pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang
memiliki wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap Tenaga Kerja
Asing (TKA) adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten beserta dinas-dinas
terkait yang tergabung dalam TIMPORA seperti Dinas Tenaga Kerja Kota
Cilegon, Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon, Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Cilegon, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon dan
Kepolisian Kota Cilegon.
Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu key
informan dan secondary informan. Key informan sebagai informan utama yang
68
lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan secondary informan sebagai
informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi.
Informan penelitian selain aparatur pelaksana sebagai key informan yaitu
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Kantor
Imigrasi Kelas II Kota Cilegon, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon dan Kepolisian Kota
Cilegon, untuk keabsahan data dan untuk menggali secara mendalam mengenai
penelitian ini maka peneliti pun mengambil informan diluar aparat pelaksana.
Informan tersebut diantaranya yaitu PT. Sankyu Indonesia Internasional dan PT.
Nippon Shokubai Indonesia.
Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 pegawai Dinas Tenaga
Kerja Provinsi Banten, 2 pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, 1 pegawai
Kantor Imigrasi Kelas II Kota Cilegon, 1 pegawai Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon, 1 pegawai Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Cilegon, 1 pegawai Kepolisian Kota Cilegon, 1 karyawan PT. Sankyu Indonesia
Internasional, 1 karyawan PT. Nippon Shokubai Indonesia. Informan tersebut
diantaranya:
69
Tabel 4.1
Keterangan Informan
No Kode
Informan
Nama Keterangan Jabatan/Pekerjaan
1 I1-1 Ubaidillah Key Informan Kepala Bidang
Pengawasan
Ketenaga kerjaan di
Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Banten
2 I1-2 Andika Maulana Secondary
Informan
Pelaksana
Penempatan Tenaga
Kerja Dalam dan
Luar Negeri di
Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Banten
3 I2 Sahat Pasaribu Key Informan Kepala Kantor
Imigrasi Kelas II
Kota Cilegon
4 I3-1 Wawan Gunawan Secondary
Informan
Kasi Penempatan
Dalam Negeri di
Dinas Tenaga Kerja
Kota Cilegon
5 I3-2 Ahmad Taufan Taufani Secondary
Informan
Staff Fungsional
Pengantar Kerja di
Dinas Tenaga Kerja
Kota Cilegon
6 I4 Kusmajaya Secondary
Informan
Kepala Bidang
Pelayanan
Pendaftaran
Penduduk di Dinas
Kependudukan dan
70
Catatan Sipil Kota
Cilegon
7 I5 H. Rudi Darmawan Secondary
Informan
Kepala Bidang
Organisasi &
Penanganan
Konflik di
Kesbangpol Kota
Cilegon
8 I6 Hadi Subeno Secondary
Informan
Kepala Urusan
Pembinaan dan
Operasional SAT
INTELKAM di
Polres Cilegon
9 I7 Maghfiroh Secondary
Informan
Staff administrasi
PT. Sankyu
Internasional
Indonesia
10 I8 Ahmad Sobri Secondary
Informan
Supervisor/HR PT.
Nippon Shokubai
Indonesia
11 I9 Ahmad Junaedi Secondary
Informan
Kepala Kantor
Kecamatan
Ciwandan
12 I10 Park Kwang Ho Secondary
Informan
Tenaga Kerja Asing
yang bekerja dan
tinggal di Kota
Cilegon
(Sumber: Peneliti, 2017)
71
Informan di atas merupakan informan utama dan informan penunjang
dalam penelitian ini. Adapun data-data lain yang merupakan sebagai informasi-
informasi pelengkap dari informasi yang telah diberikan informasi utama.
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian
Deskripsi hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti
dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti
gunakan yaitu menggunakan teori Karakteristik Pengawasan yang efektif menurut
Handoko (2011:373) dan teori tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut
HR. Abdussalam (2008:322) yang digabungkan dan peneliti dijadikan tujuh
subfokus yaitu pengawasan dilakukan secara tepat-akurat dan tepat-waktu,
pengawasan dilakukan secara obyektif dan menyeluruh guna memenuhi
kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional, terpusat pada titik-titik
pengawasan strategis, realistik secara ekonomis terhadap kehadiran TKA,
terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, bersifat sebagai petunjuk dan
operasional, danKontribusi keberadaan TKA terkait proses pembangunan melalui
ilmu pengetahuan & teknologi.
Dengan penggunaan model tersebut peneliti berupaya menjawab rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana pengawasan Tenaga Kerja Asing
di Kota Cilegon” dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan urutan subfokus
dari kedua teori tersebut dalam menjalankan aktivitas manajemen tersebut. Dalam
mengumpulkan data melalui wawancara ini, peneliti menggunakan teknik
Purposif, dimana informan ini merupakan orang-orang yang menurut peneliti
memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena informan
72
tersebut dalam kesehariannya berurusan dengan permasalahan yang sedang
diteliti.
Gambar 4.2
Spanduk Peringatan TKI dan TKA Ilegal di depan Kantor Imigrasi
(Sumber: Peneliti, 2017)
Sebelum peneliti menguraikan hasil penelitian, berikut ini adalah syarat
dan ketentuan yang harus dipenuhi Tenaga Kerja Asing tersebut:
1. Bermohon RPTKA (Rencana PenggunaanTenaga Kerja Asing);
2. Permohonan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing);
3. Bermohon Visa (VITAS/Visa Tinggal Terbatas) pada perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri;
4. Diberikan VITAS untuk masuk ke wilayah Indonesia ;
5. Pemeriksaan Orang Asing tersebut di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
(TPI) dipelabuhan udara/laut/darat;
6. Pemberian Izin Keimigrasian (ITAS/ IzinTinggal Terbatas);
73
7. Selama berkegiatan di Indonesia;
8. Meninggalkan wilayah Indonesia.
Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam ketentuan-ketentuan
tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Cilegon melakukan pengawasan terhadap
Tenaga Kerja Asing.
Adapun para pemberi kerja Tenaga Kerja Asing disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015
pada pasal 4 yang meliputi:
a. instansi pemerintah
b. badan-badan internasional
c. perwakilan negara asing
d. organisasi internasional
e. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing,
kantor perwakilan berita asing
f. perusahaan swasta asing, badan usaha asing yang terdaftar di instansi
yang berwenang
g. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam
bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan
h. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, dan
i. usaha jasa impresariat.
Namun menurut pernyataan dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon,
Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Kota Cilegon rata-rata bekerja di
perusahaan swasta asing atau Perseroan Terbatas (PT) yang berbasis industri.
Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2015 bahwa pemberi kerja TKA yang memperkerjakan 1 (satu) orang TKA
74
harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada
perusahaan pemberi kerja TKA. Tetapi pada tahun yang sama, peraturan tersebut
dihapus sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015. Hal ini menjadi salah satu
permasalahan dalam memperkerjakan TKA di perusahaan-perusahaan di Kota
Cilegon karena pasalnya pemberi kerja bebas memasukan TKA dengan jumlah
yang lebih banyak dibandingkan jumlah TKI yang bekerja. Seperti yang
dipaparkan oleh Bapak Ahmad Taufan Taufani selaku Staff Fungsional Pengantar
Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yang mengatakan bahwa:
“Di Permenaker no 16 tahun 2016 dan perubahannya no 35 tahun 2015.
Dalam permenaker no 16 ada peraturan bahwa TKA yang di Indonesia itu
wajib berbahasa Indonesia,namun pada permenaker no 35 tahun 2015
peraturan tersebut dihapus, berarti semakin memudahkan TKA untuk
bekerja di Indonesia dan ada perubahan satu lagi di Permenaker no 16 itu
ada peraturan setiap perusahaan memperkerjakan 1 TKA wajib
memperkerjakan 10 pekerja Indonesia/lokal dan sekarang dalam
Permenaker no 35 sudah dihapus, jadi sekarang bebas perusahaan mau
punya 50 TKA dan 1 TKI pun tidak masalah.”(12 Mei 2017, pukul 09:25,
di Disnaker Kota Cilegon)
Dalam pemaparannya tersebut bukan hanya pada pasal 3 saja yang
dihapus, tetapi peraturan mengenai Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia
wajib bisa berbahasa Indonesia juga dihapus pada Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan
atas peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dan peneliti juga mewawancarai Tenaga Kerja
Asing yang bekerja di Kota Cilegon terkait dengan syarat bisa berbahasa
Indonesia dengan I10 yaitu Bapak Park Kwang Ho asal Korea Selatan yang bekerja
sebagai Direktur PT. Jaya Alam Sarana yang mengatakan bahwa tidak adanya
75
syarat bisa berbahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing yang ingin bekerja di
Indonesia khususnya Kota Cilegon. Berikut pernyataan dari I10:
“Tidak ada. Pertama datang untuk bekerja disini bisa berbahasa English
dulu.” (25 April 2017, pukul 19:00, di Bonakarta, Kota Cilegon)
Sedangkan pada perusahaan memiliki peraturan tersendiri untuk wajib bisa
berbahasa Indonesia seperti contohnya di PT. Sankyu Indonesia Internasional.
Perusahaan lain seperti di PT. Nippon Shokubai Indonesia tidak mengharuskan
Tenaga Kerja Asing bisa berbahasa Indonesia karena semua peraturan untuk
memperkerjakan Tenaga Kerja Asing pihaknya mengikuti alur yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah. Jadi dengan dihapusnya dua peraturan tersebut
mengakibatkan makin banyaknya Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Kota
Cilegon secara bebas.
Dalam hal ini, peneliti mengkaji mengenai Pengawasan Tenaga Kerja
Asing yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya yang tergabung dalam
Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kota Cilegon. Apakah pengawasan
yang dilakukan belum optimal sehingga secara administrasi masih terdapat
Tenaga Kerja Asing yang tidak memiliki dokumen Ketenagakerjaan maupun
dokumen tempat tinggal bagi Tenaga Kerja Asing yang bertempat tinggal di Kota
Cilegon. Dibawah ini peneliti akan menguraikan hasil temuan berdasarkan
subfokus yang sudah peneliti sebutkan sebelumnya.
76
4.3.1 Pengawasan dilakukan secara tepat-akurat dan tepat waktu
Pengawasan dapat dikatakan efektif jika dalam pelaksanaan
kegiatan pengawasan dilakukan dengan informasi-informasi yang akurat.
Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan
organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan
menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
Berdasarkan wawancara dari informan I2 yang menyatakan bahwa
informasi-informasi yang diberikan oleh Timpora sudah akurat. Berikut
pernyataan dari I2:
“Informasi yang diberikan oleh TIMPORA sudah akurat.Kita
selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait.”(26 April
2017, pukul 10:00, di Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon)
Pernyataan serupa mengenai pelaksanaan pengawasan dilakukan
dengan informasi-informasi yang akurat juga dipaparkan oleh informan I3-1
yang menyatakan:
“Sudah, seperti berdasarkan informasi kemarin dari tim
kepolisian, DKCS dan kecamatan ternyata benar bukan visa kerja,
nah baru mereka melaporkan ke Disnaker Kota Cilegon. Jadi TKA
itu setiap sudah dapat izin dari pusat maka mereka harus lapor
kesini. Jadi setiap TKA yang sudah mendapatkan ijin untuk bekerja
di wilayah Kota Cilegon itu wajib melaporkan ke Disnaker Kota
Cilegon oleh setiap perusahaan.”(12 Mei 2017, pukul 11:00, di
Disnaker Kota Cilegon)
Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa informasi yang diberikan
oleh aparatur yang tergabung dalam Timpora yaitu Kepolisian, DKCS dan
77
kecamatan memberikan informasi yang akurat kepada pihak Disnaker
Kota Cilegon bahwa terdapat Tenaga Kerja Asing yang tidak memakai
visa untuk bekerja. Padahal seharusnya untuk bekerja disini Tenaga Kerja
Asing harus memiliki visa dengan maksud bekerja wilayah Indonesia dan
dibuatkan RPTKA (Renacana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang
dibuat oleh pemberi kerja dan mendapatkan IMTA (Izin Memperkerjakan
Tenaga Kerja Asing) yang diberikan oleh pusat. Setelah Tenaga Kerja
Asing (TKA) tersebut mendapatkan izin, pemberi kerja wajib melapor
kepada Disnaker Kota Cilegon.
Sementara itu, dari pihak Kesbangpol Kota Cilegon menyatakan
bahwa dalam mendapatkan informasi, pihak Kesbangpol memiliki unsur
Komunitas Inteligent Daerah atau Kominda yang berada di semua instansi
terkait yang dibawahi oleh Kesbangpol Kota Cilegon. Berikut penjelasan
dari I5:
“informasi kita dapatkan dari salah satu unsur komunitas
Inteligent daerah atau Kominda jadi kita mendapatkan laporan-
laporan tersebut dari situ setiap bulan. Kita adakan rapat dan
untuk hasilnya yang menyangkut masalah kewarganegara asing
baru kita turun. Kominda itu semua unsur yang mempunyai
Inteligent, jadi semua instansi mempunyai kominda. Jadi mereka
semua mempunyai komunitas dan yang mempertanggung
jawabkannya adalah kesbangpol.”(19 Mei 2017, pukul 10:30, di
Kesbangpol Kota Cilegon)
Kominda memberikan informasi-informasi berupa laporan setiap
bulan dan dirapatkan bersama untuk di tindak lanjuti pelaksanaan
pengawasan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing.
78
Namun dari beberapa informasi yang dikumpulkan oleh masing-
masing instansi memiliki data yang berbeda-beda sesuai dengan
keberadaan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon. Seperti misalnya Tenaga
Kerja Asing di Kota Cilegon tidak semuanya bertempat tinggal di Kota
Cilegon sehingga jumlah dokumen yang tercatat berbeda-beda. Tetapi data
yang berbeda tersebut bisa dijadikan perbandingan. Seperti penjelasan
yang diberikan oleh I6:
“informasi bukan hanya dari instansi lain atau masyarakat saja,
tetapi ada data dari kita juga. masing-masing institusi di kita
memiliki data, dan data yang ada dari masing-masing instansi itu
tidak mungkin sama karena orang asing yang datang kesini itu
dengan berbagai kepentingan. meskipun terdapat perbedaan tetapi
kita cek dari jumlah orang asing dengan berbagai kepentingannya
itu bisa menjadi perbandingan.”(17 Mei 2017, pukul 13:30, di
Polres Cilegon)
Berdasarkan pernyataan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kota
Cilegon, Kasi Penempatan Dalam Negeri di Dinas Tenaga Kerja Kota
Cilegon, Kepala Bidang Organisasi & Penanganan Konflik di Kesbangpol
Kota Cilegon, dan Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional SAT
INTELKAM di Polres Cilegon yang bersedia di wawancarai oleh peneliti,
dapat disimpulkan bahwa semua instansi terkait dalam Tim Pengawasan
Orang Asing (Timpora) mendapatkan informasi yang akurat untuk
pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing dengan kumpulan data-data
yang berbeda dari masing-masing instansi. Dan setiap bulannya juga
mendapatkan laporan dari Kominda untuk bisa di tindak lanjuti
pengawasannya oleh semua instansi terkait di Timpora dalam mengawasi
Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon.
79
Pengawasan tidak hanya dilakukan dengan tepat-akurat saja
melainkan juga harus dilaksanakan dengan tepat-waktu. Pengawasan
juga dapat dikatakan efektif jika dalam pelaksanaan kegiatanya harus
dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya dan jika ada
perbaikan harus dilakukan secepatnya. Maka peneliti menanyakan
mengenai pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan.
Peneliti memberikan pertanyaan kepada I1-1 yakni Bapak
Ubaidillah sebagai Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi
Banten, yang mengatakan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan
situasional. Pengawasan sudah memiliki jadwal rutin tetapi apabila
terdapat situasi-situasi tertentu maka pengawasan bisa dilakukan secara
mendadak. Berikut pernyataan dari I1-1:
“Tergantung situasional.Kalau yang regular itu sesuai dengan
jadwal rutin, tapi jika terdapat aduan atau situasi-situasi tertentu
itu dilakukan secara mendadak.”(22 Mei 2017, pukul 14:00, di
Disnaker Provinsi Banten)
Sementara itu, pada Bidang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja
Dalam dan Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten
menyatakan bahwa untuk monitoring, Dinas Tenaga Kerja melakukan
pengawasan sebulan sekali ke 20 perusahaan. Berikut pernyataan dari I1-2:
“Untuk monitoring dilakukan sebulan sekali ke perusahaan-
perusahaan.Biasanya satu bulan bisa ke 20 perusahaan.”(18 Mei
2017, pukul 14:30, di Disnaker Provinsi Banten)
80
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten dapat disimpulkan bahwa dalam
kegiatan pengawasan dilakukan secara rutin ke perusahaan-
perusahaan.Tetapi pengawasan bisa dilakukan secara mendadak apabila
terdapat informasi dalam situasi-situasi tertentu. Sedangkan pengawasan
yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon khususnya pada
Bidang Penempatan Kerja melakukan pengawasan ke lapangan setiap
bulannya apabila ada yang ingin memperpanjang IMTA yang dikeluarkan
oleh pusat. Berikut yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufan Taufani
selaku Staff Fungsional Pengantar Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota
Cilegon sebagai I3-2:
“Pengawasan ke lapangan kadang kita adakan setiap bulan atau
tiap hari. Jadi jika ada yang ingin memperpanjang IMTA maka
kami verifikasi ke lapangan, jika ada yang lapor ke Kantor
Imigrasi karna jika kita tidak memverifikasi kita tidak tahu ada
permasalahan apa. Ketika ada rapat dengan kementerian dan
dengan provinsi kita bisa ngomong bahwa permasalahan di
Cilegon seperti ini.Jika kita tidak pernah turun ke lapangan jika
ada masalah nanti yng disalahkan Disnaker. Jadi setiap ada
perpanjangan IMTA atau IMTA dari pusat kita langsung turun ke
lapangan.”(12 Mei 2017, pukul 09:25, di Disnaker Kota Cilegon)
Sementara itu, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Kantor
Imigrasi Kelas II Cilegon dan instansi terkait dalam Timpora Kota Cilegon
baik pengawasan di masing-masing instansi maupun dalam Timpora Kota
Cilegon melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal yang di
tentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Kepala Kantor
Imigrasi Kelas II Cilegon yaitu Bapak Sahat Pasaribu sebagai I2
menyatakan:
81
“Sesuai dengan jadwal, TIMPORA dilakukan 2 kali setahun sesuai
dengan anggaran. Dan pengawasan yang dilakukan oleh seksi
Wasdakim pun dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Tetapi
pengawasan juga terkadang dilakukan secara mendadak
tergantung informasi yang ada.” (26 April 2017, pukul 10:00, di
Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon)
Sama seperti Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, berdasarkan
pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Sahat Pasaribu bahwa
pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon yang dilakukan oleh
Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian juga memiliki jadwal
rutin tetapi pengawasan pun bisa dilakukan secara mendadak apabila
terdapat informasi. Sementara Pengawasan yang dilakukan oleh Timpora
hanya dilakukan dua kali dalam setahun dan disesuaikan dengan anggaran
yang ada. Senada dengan yang telah disampaikan oleh I2, I5 juga
mengatakan hal yang serupa yaitu Bapak H. Rudi Darmawan selaku
Kepala Bidang Organisasi & Penanganan Konflik di Kesbangpol Kota
Cilegon yang menyatakan bahwa:
“Kita hanya melaksanakan pengawasan setahun hanya 2 kali ke
perusahaan-perusahaan berbeda. Kecuali ada hal-hal khusus atau
ada kejadian baru kita langsung turun ke perusahaan tersebut
menurut dari informasi-informasi yang ada.” (19 Mei 2017, pukul
10:30 di Kesbangpol Kota Cilegon)
Sementara itu, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon sendiri pada awal tahun 2017 baru saja mengadakan sosialisasi
mengenai dokumen orang asing dengan mendatangi 8 kecamatan di Kota
Cilegon dan mengundang perusahaan. Sosialisasi tersebut untuk persiapan
kegiatan pengawasan yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon. Sedangkan pengawasan dengan Timpora yang
82
diketuai oleh Kesbanglinmas dilakukan tiga bulan sekali, dan pengawasan
dengan Timpora yang diketuai oleh Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon
dilakukan dua kali setahun. Berikut pernyataan dari Bapak Kusmajaya
selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sebagai I4:
“Jadwalnya tergantung masing-masing SKPD, nanti tahun 2018
Disdukcapil sendiri mengadakan kegiatan pengawasan orang
asing, kemudian tahun 2017 baru penyuluhannya yaitu penyuluhan
dokumen orang asing maupun orang asingnya, kita mendatangi 8
kecamatan dan sudah mendatangi 6 kecamatan. Mengundang
perusahaan, RT, RW dan kelurahan dikumpulkan perkecamatan.
Kalau pengawasan dari tim sudah berjalan ke perusahaan-
perusahaan sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh
TIMPORAnya. Kalau tim yang dari lembaga kebanglinmas pertiga
bulan sekali, kalau di Imigrasi sesuai dengan jadwal mereka saja
dan kita mengikuti. Tiap tahun pasti ada.” (3 Mei 2017, pukul
15:10, di DKCS Kota Cilegon)
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Ciwandan
bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon telah
melakukan sosialisasi mengenai dokumen orang asing yang dilakukan di
setiap kecamatan dan mengundang perusahaan-perusahaan asing yang
berada di Kecamatan Ciwandan. Berikut pernyataan dari Bapak Ahmad
Junaedi selaku Kepala Kantor Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon sebagai
I9 :
“Pengawasan dari DKCS dilakukan satu tahun sekali.Tahun ini
baru aja ada sosialisasi dari DKCS yang melibatkan RT, RW yang
diperkirakan ada orang asing. Dan juga mengundang perusahaan-
perusahaan yang terdapat orang asingnya.” (17 Mei 2017, pukul
11:00 di Kantor Kecamatan Ciwandan)
Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten dan
83
Kota Cilegon dalam mengawasi Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon
dilakukan dengan rutin dan terjadwal di beberapa perusahaan, pihak Dinas
Tenaga Kerja Provinsi Banten juga tanggap dalam pengawasan yang
dilakukan secara mendadak apabila terdapat informasi atau temuan terkait
masalah dalam Tenaga Kerja Asing, sedangkan Dinas Tenaga KerjaKota
Cilegon pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja hanya memverifikasi atau
mengecek ke lapangan apaabila ada Tenaga Kerja Asing yang ingin
memperpanjang IMTA, jika ditemukan masalah dokumen perizinan maka
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon menginformasikan kepada Bidang
Pengawasan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten agar segera di tindak
lanjuti pengawasannya.
Sedangkan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh
Timpora Kota Cilegon yang diketuai oleh Kantor Imigrasi Kelas II
Cilegon hanya dilakukan dua kali dalam setahun secara gabungan. Untuk
masing-masing instansi melakukan pengawasannya dengan jadwalnya
masing-masing dan mengawasi dengan tugas pokok dan fungsi dari
masing-masing instansi tersebut.
4.3.2 Pengawasan dilakukan secara obyektif dan menyeluruh guna
memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan
profesional
Pengawasan dapat dikatakan efektif jika dalam menyampaikan
informasi yang mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap. Hal
ini maksudkan agar informasi harus mudah dipahami, dimengerti dan
84
bersifat obyektif serta lengkap. Dalam hal ini Pemerintah Daerah harus
merencanakan pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota
Cilegon terlebih dahulu agar pengawasan berjalan secara obyektif dan
menyeluruh. Dalam melaksanakan pengawasan tenaga kerja asing di Kota
Cilegon dibutuhkan rencana kerja agar pengawasan bisa menyeluruh ke
semua perusahaan yang dituju. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak
Ubaidillah selaku Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Banten sebagai I1-1 yang menyatakan bahwa:
“Kalau pengawasan dilaksanakan melalui rencana kerja, dimana
setiap pengawas minimal mengawasi 51 perusahaan dalam sebulan.
Dalam melaksanakan pengawasan termasuk di dalamnya
mengawasi Tenaga Kerja Asing.” (22 Mei 2017, pukul 14:00 di
Disnaker Provnsi Banten)
Rencana kerja yang dibuat oleh Bidang Pengawasan Dinas Tenaga
Kerja Provinsi Banten memiliki target minimal dapat mengawasi 51
perusahaan dalam sebulan. Dalam pengawasan tersebut, Bidang
Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten memeriksa dokumen-
dokumen perizinan Tenaga Kerja Asing di setiap perusahaan seperti yang
dipaparkan oleh Bapak Andika Maulana selaku Pelaksana Penempatan
Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Banten sebagai I1-2:
“Kalau di bidang pengawasan melakukan sidak ke perusahaan-
perusahaan itu memeriksa dokumen-dokumen perizinan dari
RPTKA, IMTA dan KITAS. Kita jarang kalau dilibatkan dengan
pengawasan Ketenagakerjaan. Kalau pengawasan itu untuk
memeriksa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh TKA. Tetapi kita
yang memberi izin RPTKA dan IMTA.” (18 Mei 2017, pukul 14:30,
di Disnaker Provinsi Banten)
85
Sementara itu, perencanaan pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja
Asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon dilakukan dengan dua cara
yaitu:
1. Pengawasan rutin melalui pengecekan administrasi
2. Merencanakan pengawasan lapangan secara tertutup dan terbuka.
Terbuka itu yang dilakukan oleh TIMPORA dengan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing. Sedangkan tertutup hanya dilakukan oleh
Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon sendiri.
Berikut pernyataan dari Bapak Sahat Pasaribu selaku Kepala Kantor
Imigrasi Kelas II Cilegon sebagai I2:
“Banyak cara dalam merencanakan pelaksanaan pengawasan:
1. Pengawasan rutin melalui pengecekan administrasi
2. Merencanakan pengawasan lapangan secara tertutup dan
terbuka. Terbuka itu yang dilakukan oleh TIMPORA dengan
tupoksinya masing-masing. Tertutup bisa dilakukan khusus Imigrasi
sendiri (misalnya dilakukan secara diam-diam atau menyamar)
dengan anggaran delapan ratus ribu rupiah” (26 April 2017, pukul
10:00 di Kantor Imgrasi Kelas II Cilegon”
Sama seperti Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon, Pihak Kepolisian
Kota Cilegon dalam mengawasi tenaga kerja asing dilakukan dengan dua
cara, yaitu dengan cara administrasi dan pengawasan secara langsung ke
lapangan secara tertutup. Dalam pengawasannya, kepolisian Kota Cilegon
juga melaksanakan pengawasan dengan berkoordinasi dengan instansi
terkait sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian No 2 pasal 15 ayat 2
huruf I yang berbunyi: Melakukan pengawasan fungsional kepolisian
86
terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi
instansi terkait.
Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hadi Subeno selaku Kepala
Urusan Pembinaan dan Operasional SAT INTELKAM di Polres Cilegon
sebagai I6:
“Pengawasan yang kita lakukan ada 2 cara: yang pertama dengan
cara administrasi dan yang kedua ada pengawasan scara langsung atau
lapangan. secara administrasi yang sudah berjalan dilskukan dengan
penggunaan Tenaga Kerja Asing harus melaporkan di dasari dengan
Undang-undang Kepolisian No 2 pasal 15 ayat 2 huruf I bahwa kepolisian
bertugas pengawasan terhdap orang asing. Di samping kegiatan
administrasi, setiap pengguna Tenaga Kerja Asing yang kedapatan orang
asing harus melaporkan ke kita dengan membawa dokumen-dokumen yang
dimiliki orang asing.dokumen-dokumen tersebut yaitu potokopi passport,
ijin tinggal, IMTA, surat sponsor dari perusahaan karena biasanya orang
asing yang datang itu pasti ada yang ngundang. kemudian secara
operasional hasil pengamatan kita atau hasil penyelidikan kita secara
tertutup sama-sama melakukan kegiatan pemeriksaan di lapangan.
tujuannya mencari atau menemukan keberadaan orang asing sesuai
dengan perizinan yang dimiliki secara legal dengan dilengkapi dengan
dokumen-dokumen yang ada.” (17 Mei 2017, pukul 13:30, di Polres
Cilegon)
Sedangkan dalam Timpora Kota Cilegon, instansi-instansi lain yang
mempunyai tugas berkaitan dengan mengawasi Tenaga Kerja Asing adalah
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Cilegon dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon. Masing-
masing instansi tersebut memiliki tugas, pokok dan fungsinya masing-
masing dalam mengawasi tenaga kerja asing. Dalam Tim pengawasan
Orang Asing (Timpora) Kota Cilegon sendiri memiliki dua tim yaitu tim
pengawasan orang asing yang diketuai oleh Kantor Imigrasi Kelas II
Cilegon dan tim pengawasan lembaga orang asing yang diketuai oleh
87
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon.Dari kedua tim pengawasan
orang asing tersebut memiliki anggota yang sama.
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon bertugas memeriksa ijin
ketenagakerjaan orang asing yang dikeluarkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Banten sesuai dengan lokasi IMTA yang dikeluarkan. Setelah memeriksa
dokumen-dokumen perijinan tenaga kerja asing apabila terdapat dokumen
yang tidak lengkap terhadap tenaga kerja asing tersebut maka Dinas
Tenaga Kerja Kota Cilegon menginformasikan ke Bidang Pengawasan di
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten dan Timpora Kota Cilegon.
Pernyataan tersebut merupakan dari wawancara peneliti dengan Bapak
Wawan Gunawan selaku Kasi Penempatan Dalam Negeri di Dinas Tenaga
Kerja Kota Cilegon sebagai I3-1:
“Kalau di Disnaker Kota Cilegon bukan pada pemeriksaan, jadi
tupoksi kami hanya apakah ijin-ijin yang keluar dari pusat sudah
dijalankan dengan benar aturan-aturannya misalnya seperti
pendampingannya sudah benar atau tidak, jadi kalau diluar itu
bukan di kami tetapi apabila ada informasi tentang permasalahan
ijin yang dikeluarkan oleh Kementerian yang tidak sesuai maka kita
sampaikan ke TIMPORA. Jadi Kalau kita hanya mengecek apabila
terdapat dokumen ketenagakerjaan yang tidak lengkap.Di kita tidak
ada kewenangan untuk pengawasan dan penindakan. Disnaker Kota
Cilegon tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa TKA.Karna
bagian pengawasan itu bagian dari Disnaker Provinsi. Kita hanya
melaporkan saja ke Disnaker Provinsi.” (12 Mei 2017, pukul 11:00
di Disnaker Kota Cilegon)
Seperti yang sudah peneliti paparkan sebelumnya bahwa Timpora
terbagi dalam dua tim yaitu tim pengawasan orang asing dari Kantor
88
Imigrasi Kelas II Cilegon dan tim pengawasan lembaga orang asing dari
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon. Pihak Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (DKCS) Kota Cilegon tergabung dengan dua tim
tersebut karena DKCS mengawasi Tenaga Kerja Asing yang bertempat
tinggal di Kota Cilegon. Tetapi dalam pengawasan, DKCS pun mengawasi
di setiap perusahaan-perusahaan. Pengawasan yang dilakukan DKCS
terkait dengan pemeriksaan dokumen kependudukannya seperti SKTT
apabila TKA tersebut memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS),
dan KTP/KK apabila TKA memegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
Hal ini dikemukakan oleh I4 yakni Bapak Kusmajaya selaku Kepala
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon, beliau menjelaskan:
“Pengawasan sesuai dengan penerbitan dokumen kita sesuai dengan
ijin KITAS atau KITAP yang dimiliki. Jika mempunyai KITAS kita
bikinkan SKTT, kalau mempunyai KITAP kita buatkan Kartu
Keluarga dan KTP. Pengawasan dengan cara mendatangi
perusahaan karena jika di permukiman tidak ada orangnya, kita
bisa mendatangi secara internal kita sendiri maupun secara tim.
Kalau secara tim pengawasan itu ada 2: satu pengawasan lembaga
orang asing yang diketuai oleh kesbangpol, kemudian tim
pengawasan orang asingnya diketuai oleh kantor imigrasi, keduanya
anggotanya hampir sama. Secara tim melakukan pengawasan
bersama atau sidak tetapi secara internal masing-masing bisa
datang ke perusahaan, kita periksa dokumen kependudukannya,
SKTT atau KTP/KK.” (3 Mei 2017, pukul 15:10, di DKCS Kota
Cilegon)
Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Cilegon yaitu mengawasi Lembaga Swadaya
Mayarakat (LSM) yang dibentuk oleh Orang Asing yang tinggal di Kota
Cilegon. Tetapi di Kota Cilegon belum ada LSM yang dibentuk oleh orang
89
asing karena sejauh iniorang asing yang tinggal di Kota Cilegon hanya
memiliki keperluan untuk bekerja saja. Jadi BadanKesatuan Bangsa dan
Politik selaku ketua dari tim pengawasan lembaga orang asing hanya ikut
mengawasi Tenaga Kerja Asing yang dibentuk oleh Kantor Imigrasi Kelas
II Cilegon dengan lebih berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon dalam mengawasi Tenaga Kerja Asing Kota
Cilegon yang bertempat tinggal di Kota Cilegon. Hal ini dikemukakan
oleh I5 yakni Bapak H. Rudi Darmawan selaku Kepala Bidang Organisasi
& Penanganan Konflik di Kesbangpol Kota Cilegon, beliau menyatakan:
“Kita mengawasi berkaitan dengan DKCS yaitu tempat tinggal.
Karena DKCS mengeluarkan SKTT jadi kita berkoordinasi dengan
DKCS. Lalu mengenai Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota
Cilegon, kita meminta data dari Disnaker lalu dari semuanya itu kita
menginduk ke Imigrasi. Jadi kesbangpol ini memonitoring instansi-
instansi terkait.Tetapi jika ada orang asing yang membuat LSM,
baru kita sendiri turun. Jika tidak ada LSM ya kita hanya sebatas itu
saja yaitu memantau.” (19 Mei 2017, pukul 10:30 di Kesbangpol
Kota Cilegon)
Berdasarkan beberapa hasil wawancara dari berbagai sumber diatas,
dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan tenaga kerja
asing, masing-masing instansi memiliki rencana kerja yang disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi yang berkaitan
dengan dokumen-dokumen perizinan Tenaga Kerja Asing. Dan semuanya
juga terlibat pengawasan langsung di perusahaaan-perusahaan di Kota
Cilegon yang terdapat Tenaga Kerja Asingnya secara tertutup.
Selain melakukan perencanaan sebelum pengawasannya, peneliti
juga menanyakan mengenai rapat evaluasi setelah mengawasi Tenaga
90
Kerja Asing di Kota Cilegon. Setelah melakukan pengawasan Tenaga
Kerja Asing di Kota Cilegon, baik dalam pengawasan secara administrasi
atau pengawasan langsung di lapangan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Banten dan Pemerintah Daerah Kota Cilegon yang tergabung dalam
Timpora melakukan rapat evaluasi setelah melakukan pengawasan secara
bersama-sama. Sebagaimana yang dikatakan oleh I1-1:
“Rapat evaluasi kalau khusus untuk TKA di Kota Cilegonnya doang
sih tidak tetapi setiap habis melakukan pengawasan kita pasti
melakukan rapat evaluasi. Kadang-kadang kalau sanksinya itu
mengandung tindak pidana itu kita rapatkan bersama dan kita
tentukan.” (22 Mei 2017, pukul 14:00 di Disnaker Provinsi Banten)
Sementara itu, senada dengan apa yang telah disampaikan oleh I1-1
sebelumnya, I2 juga mengatakan hal serupa yang menjelaskan bahwa:
“Ada, seperti: Pertama, Rapat Internal di seksi Wasdakim
(Pengawasan dan Penindakan) tentang apa yang perlu harus
dilakukan dan apa yang sudah dilakukan. Kedua, Rapat dengan
seksi lain (seksi Lalu Lintas Keimigrasian dan seksi Informasi dan
Sarana Komunikasi Keimigrasian) untuk mendapatkan informasi
yang lebih akurat. Ketiga, Rapat Evaluasi pelaksanaan TIMPORA
dengan instansi terkait.” (26 April 2017, pukul 10:00, di Kantor
Imigrasi Kelas II Cilegon)
Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Ubaidilllah
dan Bapak Sahat Pasaribu, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam
melaksanakan pengawasan tenaga kerja asing di Kota Cilegon terdapat
rapat evaluasi setelah dilaksanakannya pengawasan baik dalam
pengawasan administrasi dan pengawasan langsung di lapangan. Rapat
evaluasi dilakukan oleh masing-masing instansi dan dilakukan juga secara
bersama oleh Timpora. Dari hasil rapat evaluasi tersebut apabila terdapat
91
permasalahan dalam tenaga kerja asing lagi maka akan dilakukan
pengawasan lagi. Rapat evaluasi yang dijalankan oleh Timpora dilakukan
di Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon dan di Kesbangpol Kota Cilegon.
4.3.3 Terpusat pada titik-titik pegawasan strategis
Pengawasan dapat dikatakan efektif jika dalam sistem pengawasan
harus memusatkan pada bdang-bidang dimana penyimpangan-
penyimpangan dari standar sering terjadi yang akan mengakibatkan
kerusakan paling fatal. Dari subfokus terpusat pada titik-titik pegawasan
strategis, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung didalamnya,
yaitu: Kegiatan pengawasan dilakukan memusatkan pada tempat-tempat
strategis.
Dalam pengawasan dapat dikatakan sudah efektif apabila dalam
proses pengawasan terpusat pada titik-titik tempat strategis, dimana para
pengawas lebih mengutamakan pada bagian yang bisa diperbaiki atau
bermasalah. Dalam pengawasan tenaga kerja asing yang dilakukan di
perusahaan-perusahaan, sebaiknya para pengawas lebih terpusat pada
perusahaan yang diduga terdapat tenaga kerja asing illegal. Hal yang
dikemukakan oleh I1-1 menjelaskan:
“Kalau pengawasan kan sesuai dengan rencana kerja yang
terjadwal tetapi apabila ada informasi masalah di tempat ini kita
langsung pindah dahulu ke tempat yang bermasalah tersebut.” (22
Mei 2017, pukul 14:00 di Disnaker Provinsi Banten)
Senada dengan yang telah disampaikan oleh I1-1, I2 juga menjelaskan
hal yang sama bahwa:
92
“Pengawasan dilakukan tergantung agen/sponsor dari perusahaan-
perusahaan yang tidak melakukan tugas keadministrasian dengan
baik. Apabila perusahaan sebagai sponsor sudah melakukan
tugasnya dengan baik seperti administrasinya, pelaporannya,
informasi yang kita dengar dari luar sudah baik berarti pengawasan
hanya memonitoring saja. Contohnya jika perusahan yang kita lihat
sudah bagus sudah mengikuti aturannya dan tidak melakukan
pelanggaran, kita tidak langsung ada pengawasan mendadak.
Pelaporan informasi kita didapatkan dari Kominda, tetapi Kominda
tidak terfokus dari satu permasalahan jadi tidak terfokus dari
Keimigrasian saja. Dan pengawasan tidak terpusat pada jumlah
seberapa banyak TKA disana.” (26 April 2017, pukul 10:00, di
Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon)
Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Ubaidilllah
dan Bapak Sahat Pasaribu, dapat peneliti simpulkan bahwa pengawasan
dilakukan sesuai dengan jadwal rencana kerja. Tetapi dalam pengawasan
tenaga kerja asing di Kota Cilegon dilakukan terfokus pada perusahaan
yang didapati pelanggaran terutama pada pelanggaran keadministrasian
tenaga kerja asing yang menyebabkan TKA tersebut menjadi illegal.
Apabila tidak ada informasi mengenai perusahaan yang melanggar
prosedur yang ditentukan, maka para pengawasmelakukan monitoring atau
mengecek data keadministrasian yang ada di setiap instansi lainnya dan
dicek langsung secara bersama ke perusahaan-perusahaan yang dituju.
Dalam Kepolisian Resort Kota Cilegon terdapat fungsi intelligent yang
bertugas melakukan penyelidikan ke lapangan termasuk menyelidiki
tenaga kerja asing yang ada di Kota Cilegon. Setelah melakukan
penyelidikan, pihak Intelligent Kepolisian Kota Cilegon memberikan
informasi dari hasil yang didapat kepada setiap instansi yang tergabung
dalam Timpora dan dirapatkan bersama agar bisa di tindak lanjuti
93
pengawasannya dengan tepat sasaran. Seperti yang dijelaskan oleh I6 yaitu
Bapak Hadi Subeno selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional
SAT INTELKAM di Polres Cilegon yang menyatakan:
“Fungsi intelegen itu kita melakukan penyelidikan, dari hasil
penyelidikan kita rapatkan bersama dan dari situ kita menentukan oleh
instansi masing-masing dan dari setiap instansi masing-masing wajib
memberikan masukan tetapi diputuskannya pada saat akan bergerak
dengan beberapa pertimbangan dari banyaknya informasi yang kita
terima dari masyarakat sehingga kita dapat menentukan sasaran.” (17
Mei 2017, pukul 13:30 di Polres Cilegon)
Jadi dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan dapat peneliti
simpulkan bahwa pengawasan dilakukan secara terpusat pada titik-titik
yang strategis dengan memfokuskan pada perusahaan yang terdapat
pelanggaran terkait dengan Tenaga Kerja Asing tersebut.
4.3.4 Realistik secara ekonomis terhadap kehadiran TKA
Karakteristik-karakteristik pengawasan dapat dikatakan efektif jika
salah satunya adalah realistik secara ekonomi, maksudnya adalah biaya
pelaksanaan sistem pengawasan sama dengan kegunaan yang diperoleh
dari sistem tersebut. Dan peneliti juga menilai apakah terdapatpeningkatan
pendapatan daerah seperti yang dijelaskan dalam teori HR Abdusalam
(2008:322) yang terdapat poin meningkatkan investasi asing terhadap
kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Maka
dalam aspek realistik secara ekonomis terhadap kehadiran TKA, peneliti
menanyakan pertanyaan mengenai anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
94
pengawasan dan izin Tenaga Kerja Asing berkontributif terhadap
perekonomian Kota Cilegon.
Dalam melakukan pengawasan tenaga kerja asing, terdapat anggaran
yang dikeluarkan dalam pengawasannya. Anggaran tersebut dikeluarkan
sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pengawasan.Dan anggaran tersebut
diperoleh dari APBD. Adapun biaya tersebut dipergunakan untuk biaya
transportasi. Seperti yang di jelaskan oleh I1-1 yaitu Bapak Ubaidillah
selaku Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga
Kerja Provinsi Banten yang menyatakan bahwa:
“Iya ada.Dalam pengawasan itu anggarannya dari APBD.Anggaran
tersebut digunakan untuk transportasi.” (22 Mei 2017, pukul 14:00
di Disnaker Provinsi Banten)
Hal senada juga disampaikan oleh I5 yaitu Bapak H. Rudi Darmawan
selaku Kepala Bidang Organisasi & Penanganan Konflik di Kesbangpol
Kota Cilegon yang menyatakan:
“Anggaran sesuai dengan yang dikeluarkan dari APBD untuk
pengawasannya.” (19 Mei 2017, pukul 10:30, di Kesbangpol Kota
Cilegon)
Sementara itu, Kantor Imigrasi secara khusus memiliki anggaran
sendiri dalam melakukan pengawasan secara tertutup yang dilakukan oleh
Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon tanpa berkoordinasi dengan instansi lain.
Selain untuk transportasi, anggaran tersebut dipergunakan untuk properti
yang digunakan petugas pengawas untuk menyamar agar tidak terlihat
sebagai pengawas dari Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon. Biasanya
pengawasan secara diam-diam atau penyamaran ini dilakukan apabila
95
terdapat Tenaga Kerja Asing yang diketahui bermasalah. Adapun anggaran
yang dikeluarkan oleh Kantor Imgrasi Kelas II Cilegon dalam pengawasan
tersebut sebesar Rp. 800.000,-. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sahat
Pasaribu selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon sebagai I2 yang
menyatakan:
“Pengawasan tertutup yang dilakukan khusus Imigrasi sendiri
(misalnya dilakukan secara diam-diam atau menyamar) dengan
anggaran delapan ratus ribu rupiah.” (26 April 2017, pukul 10:00,
di Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon)
Selain anggaran yang dikeluarkan dari APBD, adapun pemasukan
untuk APBD yang didapatkan dari retribusi yang terkait dengan izin
tenaga kerja asing. Untuk pembuatan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA) dikenakan retribusi daerah sebesar $100 per bulan dan
masa berlaku IMTA untuk satu tahun maka dikenakan biaya retribusi
sebesar $1200 dan IMTA bisa diperpanjang sesuai dengan permohonan
yang diajukan. Begitupun dengan perpanjangan IMTA dikenakan juga
retribusi perpanjangan IMTA sebesar $100 per bulan. Untuk pembuatan
IMTA dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia,
sedangkan untuk memperpanjang IMTA dilakukan sesuai dengan lokasi
bekerjanya jika bekerja di satu wilayah kota maka perpanjangan IMTA
dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, jika bekerja di dua atau
lebih wilayah kota/kabupaten di Provinsi Banten maka perpanjangan
dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, dan jika bekerja di dua
atau lebih wilayah kota/kabupaten lintas Provinsi maka perpanjangan
96
dilakukan di Kemernterian Ketenagakerjaan dan otomatis retribusi Tenaga
Kerja Asing masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-
masing. Seperti yang dipaparkan oleh I1-2 yang menyatakan sebagai
berikut:
“Untuk pembuatan IMTA dikenakan retribusi daerah perbulannya
seratus dolar, biasanya kalau bikin itu kebanyakan untuk satu tahun
jadi seribu dua ratus dolar itu langsung masuk ke kas daerah
tergantung lokasi pembuatan IMTAnya masing-masing.” (18 Mei
2017, pukul 14:30, di Disnaker Provinsi Banten)
Senada dengan yang dikatakan oleh I1-2, I3-1 juga mengatakan hal
yang sama mengenai retribusi izin tenaga kerja asing yang menyatakan
bahwa:
“Sebenernya ada pengaruh tetapi menurut saya belum maksimal.
Seperti misalnya perusahaan-perusahaan asing disini kan rata-rata
perusahaan besar seperti PT Krakatau Posco tetapi mereka tidak
menyediakan tempat tinggal di Kota Cilegon malah kebanyakan di
Serang, padahal itu salah satu potensi ekonomi apakah di
perhotelannya, di mess-mess atau lainnya, itu kebayakan di Serang
contohnya kebanyakan para TKA menginap di hotel Horizon yang
letaknya di Serang, dan perumahan BMW itu kan di Serang. Paling
ada TKA yang sudah lama disini itu tinggalnya di PCI yang
homestay, palm, dan Argabaja tetapi tetap lebih banyak di BMW.
Malah PT Krakatau Posco membuat Badan Penelitian SDMnya
bukan di Cilegon tetapi di Serang. Seharusnya pemerintah Kota
Cilegon juga harus merencanakan jika ada perusahaan asing yang
ingin membangun perusahaan industri harus merencanakan apa
yang dibutuhkan, mungkin dari pembuatan tempat makan atau
penginapan. Adapun retribusi dari TKA yang masuk ke PAD,
realisasinya 1M lebih itu retribusi perpanjangan IMTA yang ingin
memperpanjang masa kerjanya. Kalau pembuatan IMTA itu
bayarnya di pusat kalau disini hanya perpanjangan IMTA saja,
itupun ga semua TKA yang kerja disini memperpanjang IMTA
karena kebanyakan TKA yang bekerja paling hanya 3-6 bulan saja.
Adapun masa berlaku IMTA hanya untuk 1 tahun.” (12 Mei 2017,
pukul 11:00, di Disnaker Kota Cilegon)
97
Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wawan Gunawan selaku Kasi
Penempatan Dalam Negeri di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
mengatakan meskipun terdapat retribusi IMTA untuk pemasukan
pendapatan daerah, seharusnya terdapat potensi ekonomi lain dalam
meningkatkan pendapatan daerah yang tidak dikembangkan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cilegon seperti tempat tinggal, penginapan, atau
tempat makan yang disesuaikan dengan Tenaga Kerja Asing yang masuk
di Kota Cilegon. Karena faktanya Tenaga Kerja Asing yang bekerja di
Kota Cilegon banyak yang bertempat tinggal di Kabupaten Serang
sehingga pendapatan untuk tempat tinggal masuk ke dalam APBD Kota
Serang padahal Tenaga Kerja Asing tersebut bekerja di Kota Cilegon.
Contohnya seperti banyaknya Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT.
Krakatau Posco yang bertempat tinggal di perumahan BMW yang terletak
di Kramatwatu Kabupaten Serang.
Adapun pendapatan yang diperoleh dari retribusi IMTA tersebut
dipergunakan juga untuk Dana Pengembangan Keahlian Daerah (DPKD)
yang digunakan untuk meningkatkan keahlian kerja tenaga kerja lokal
Kota Cilegon. Dana tersebut dipergunakan untuk pembelian peralatan-
peralatan, ruang gedung dan pelatihan untuk tenaga kerja lokal Kota
Cilegon. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Taufan Taufani selaku
Staff Fungsional Pengantar Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
sebagai I3-2 yang menyatakan bahwa:
98
“Iya.TKA yang kerja di Kota Cilegon ini tidak gratis. Ada
penghasilan di DPKD (Dana Pengembangan Keahlian Daerah)
dana tersebut diperuntukan untuk meningkatkan skill keahlian
warga Kota Cilegon (dan seluruh Indonesia) Jadi setiap TKA yang
ingin bekerja disini itu izinnya perbulan sebesar 100dolar kalau 1
tahun berarti 1200 dolar dia bayar ke negara. Dan dana itu untuk
pengembangan keahlian warga Cilegon seperti peralatan-peralatan,
pelatihan, ruang gedung. Kalau TKA yang illegal itu mereka tidak
bayar, yang paling banyak illegal itu dari Cina.” (12 Mei 2017,
pukul 09:25 di Disnaker Kota Cilegon)
Jadi salah satu penyebab adanya Tenaga Kerja Ilegal karena terdapat
TKA yang tidak membayar retribusi pembuatan IMTA sehingga IMTA
tersebut tidak dikeluarkan.
Sementara itu, dari segi perizinan lokasi pembuatan industri pada
perusahaan asing yang berada di Kota Cilegon juga memberikan
keuntungan dalam segi peningkatan tenaga kerja lokal.Industri-industri
asing yang berada di Kota Cilegon rata-rata bertempatkan di Kecamatan
Ciwandan. Kepala kantor Kecamatan Ciwandan mengatakan untuk
mendirikan industri memiliki syarat harus memperkerjakan 70% tenaga
lokal dari Kota Cilegon untuk bagian non-teknis agar diharapkan
pengangguran tenaga kerja lokal dapat berkurang. Berikut pernyataan dari
Bapak Ahmad Junaedi selaku Kepala Kantor Kecamatan Ciwandan
sebagai I9 :
“Udah pasti dapat, pertama dari perizinannya dan dari tenaga
kerjanya juga. Karena dari izin domisili itu saya tekankan untuk
non-teknis atau pegawai-pegawai kasar seperti tukang potong atau
las itu saya minta harus tenaga kerja lokal dari kita. 70% harus dari
kita dan dari 70% itu saya bagi lagi umpamanya 40% dari
masyarakat Ciwandan dan 30% dari masyarakat Cilegon, kalau
tidak ya tidak saya tandatangani.” (17 Mei 2017, pukul 11:00, di
Kantor Kecamatan Ciwandan)
99
4.3.5 Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
Pengawasan dapat di katakan efektif salah satunya adalah
terkoordinasi dengan aliran kerja organisasiyaitu informasi pengawasan
harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahapan
dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan
keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh
personalia yang memerlukan.
Dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon terdapat
Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dari instansi-instansi pemerintah
yang terkait dalam pegawasannya yaitu Dinas Tenaga Kerja, Kantor
Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dan Kepolisian. Dalam menangani persoalan pengawasan
Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten
secara khusus memiliki Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yang secara
tugas dan fungsi memegang peranan dalam mengawasi keberadaan Tenaga
Kerja Asing di Kota Cilegon. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 23
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka semua fungsi pengawasan
ketenagakerjaan yang ada di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia,
statusnya akan beralih ke provinsi pada Januari 2017 termasuk Kota
Cilegon. Maka yang menangani pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota
Cilegon adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten. Tetapi untuk
koordinasi mengenai pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon
tetap melibatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon karena sebagian ijin
100
Tenaga Kerja Asing berada di Kota Cilegon maka pengawasan harus di
informasikan ke Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten.
Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ubaidillah selaku Kepala Bidang
Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten sebagai
I1-1:
“Kordinasi tetap ada karena ketenagakerjaan kan dimulai dari
rekruitmen tenaga kerja sampai dia PHK sedangkan rekruitmen itu
dimulai dari kabupaten/kota sampai dengan Ijin Tenaga Kerja
Asing kan ada sebagian dari Kota jadi koordinasi tetap ada.Kalau
dengan instansi terkait lainnya kita dengan Timpora. Dan Timpora
tersebut ada 2, ada yang diketuai oleh Imigrasi dan ada yang
diketuai dengan Kesbangpol.” (22 Mei 2017, pukul 14:00 di
Disnaker Provinsi Banten)
Sedangkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan
Timpora ada dua yaitu Tim Pengawasan Orang Asing yang diketuai oleh
Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon dan Tim Pengawasan Lembaga Orang
Asing yang diketuai oleh Kesbangpol Kota Cilegon. Kedua tim tersebut
memiliki anggota yang sama sehingga pengawasan sering dilakukan
bersama karena di Kota Cilegon tidak ada Lembaga yang dibuat oleh
Orang Asing jadi Badan Kesbangpol Kota Cilegon tetap ikut berkoordinasi
dengan Tim Pengawasan Orang Asing dengan Kantor Imigrasi Kelas II
Cilegon dan instansi terkait lainnya dalam mengawasi Tenaga Kerja
Asing. Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai I2-1
dan Kepala Bidang Organisasi & Penanganan Konflik di Kesbangpol Kota
Cilegon sebagai I5, berikut pernyataan dari I2:
“Koordinasinya berjalan, kegiatan TIMPORA itu seperti melakukan
operasi dan tukar-menukar informasi tidak harus melakukan rapat
101
kita bisa mendapatkan/memberikan informasi tapi di dalam
TIMPORA itu harus ada rapat apakah itu rapat evaluasi atau rapat
untuk terjun ke lapangan, jadi koordinasi berjalan dengan baik.”
(26 April 2017, pukul 10:00, di Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon)
Dan juga berikut merupakan pernyataan dari I5:
“Kan kalau Timpora punya Imigrasi tetapi kita disini mempuyai
kewenangan mengawasi keberadaan warga negara asing dan
tenaga kerja asing dalam bidang LSMnya. Jadi sebenernya kita
mengawasi LSM yang dibina oleh Orang Asing. Tetapi dalam
pelaksanaan pengawasannya pun kita juga melibatkan Timpora,
kalau setelah sidak kita menemukan Orang Asing yang memiliki
LSM baru kita tindak lebih lanjut keberadaannya.Tetapi selama ini
belum ditemukan orang asing yang membuat LSM. Koordinasinya
meminta laporan data TKA dari Disnaker lalu kita koordinasikan
dengan instansi terkait lainnya lalu ke lapangan untuk meneliti
atau mengecek bersama-sama sesuai dengan tupoksi instansinya
masing-masing.” (19 Mei 2017, pukul 10:30, di Kesbanpol Kota
Cilegon)
Kegiatan koordinasi pengawasan yang dilakukan oleh Timpora
dilakukan seperti tukar-menukar informasi antar instansi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi masing-masing, melakukan rapat kerja dan rapat
evaluasi, dan mengecek situasi di lapangan secara bersama-sama.
Sementara itu, pihak perusahaan-perusahaan PMA mengatakan
bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh Timpora dilaksanakan
setahun sekali dan bentuk dari pengawasan tersebut lebih kepada interview
atau wawancara dan pemeriksaan dokumen perizinan tenaga kerja asing.
Dan perusahaan wajib memberikan laporan data tenaga kerja asing yang
bekerja di perusahaannya, baik laporan bulanan maupun laporan tahunan.
Seperti yang dipaparkan oleh I7 yaitu Ibu Maghfiroh selaku Staff
administrasi di PT. Sankyu Internasional Indonesia dan I8 yaitu Bapak
102
Ahmad Sobri selaku Supervisor/HR di PT. Nippon Shokubai Indonesia.
Berikut pernyataan dari I7:
“Ada sidak lapangan setahun sekali dari TIMPORA. Bentuk
pengawasannya sidak langsung dan adanya laporan bulanan yang
kita berikan ke SKPD terkait.” (8 Mei 2017, pukul 14:40, di
PT.Sankyu Indonesia Internasional
Dan juga berikut merupakan pernyataan dari I8:
“Ada pengawasan langsung dan kita tiap tahunnya ada laporan
tahunan. Perusahaan harus memberikan jumlah karyawan kita
laporkan. Kalaupun nanti ada pengecekan yah kita sambut dan kita
sesuaikan dengan kondisi yang ada. Pengawasan lebih pada
interview dan pemeriksaan dokumen perizinan.” (2 Mei 2017,
pukul 13:00, di PT NSI)
Dalam koordinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam
pengawasan juga sering diadakannya sosialisasi yang diberikan, baik pada
saat proses pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan maupun
sosialisasi yang diadakan Timpora dengan mengundang beberapa pemateri
dari beberapa instansi yang memiliki kewenangan dalam proses
pengawasan tenaga kerja asing di Kota Cilegon. Seperti yang dipaparkan
oleh Bapak Hadi Subeno selaku Kepala Urusan Pembinaan dan
Operasional SAT INTELKAM di Polres Cilegon sebagai I6:
“Kita sering melakukan itu, kemudian pada saat-saat tertentu juga
dari pihak TIMPORA juga mengundang dan kita sebagai pemateri
menyampaikan secara masing-masing. Sosialisasi juga caranya
macam-macam, ada yang diundang di lapangan oleh Timpora dan
ada juga kita sampaikan secara langsung pada saat pengawasan.”
(17 Mei 2017, pukul 13:30, di Polres Cilegon)
Untuk tahun 2017 ini dilakukan sosialisasi yang diadakan oleh
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten dengan mengundang beberapa
103
instansi yang berkaitan mengenai retribusi daerah seperti PTSP, Bank
Banten, DPPKD, Kantor Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota
dan Kementerian Ketenagakerjaan. Di dalam sosialisasi tersebut juga
termasuk di dalamnya mengenai retribusi izin memperkerjakan tenaga
kerja asing (IMTA) dengan sasaran untuk perusahaan-perusahaan yang ada
di Provinsi Banten. Dan perusahaan-perusahaan yang diundang ada 50
perusahaan yang melakukan perpanjangan RPTKA/IMTA. Seperti yang
dipaparkan oleh Bapak Andika Maulana selaku Pelaksana Penempatan
Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Banten sebagai I1-2 yang menyatakan:
“Ada, kita sosialisasi mengundang PTSP, Bank Banten, DPPKD,
Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sosialisasinya untuk
mempertemukan lima instansi terkait mengenai retribusi daerah
dan sasarannya untuk perusahaan-perusahaan. Untuk sosialisasi
dilakukan setahun sekali dengan mengundang 50 perusahaan yang
minimal memperpanjang RPTKA/IMTA dan mengundang Disnaker
Kabupaten/Kota.” (18 Mei 2017,pukul14:30, di Disnaker Provinsi
Banten)
Selain sosialisasi yang dilakukan dengan mengundang beberapa
pemateri dari instansi yang tergabung dalam Timpora, terdapat sosialisasi
khusus dari masing-masing instansi dalam memberikan penyuluhan
sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Seperti misalnya Dinas
Tenaga Kerja Kota Cilegon yang melakukan sosialisasi secara door to
door kepada perusahaan mengenai syarat-syarat yang harus dilakukan
dalam memperkerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dan ada juga sosialisasi
yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
104
Cilegon mengenai Tenaga Kerja Asing yang bertempat tinggal di Kota
Cilegon serta dokumen-dokumen kependudukannya. Sosialiasi tersebut
dilakukan di 8 kecamatan di Kota Cilegon dengan melibatkan RT, RW
setempat. Sasaran dari sosialisasi tersebut juga dengan mengundang
perusahaan-perusahaan yang memiliki Tenaga Kerja Asing di dalamnya.
Berikut pemaparan dari Bapak Kusmajaya selaku Kepala Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Cilegon sebagai I4:
“tahun 2017 baru penyuluhannya yaitu penyuluhan dokumen
orang asing maupun orang asingnya, kita mendatangi 8 kecamatan
dan sudah mendatangi 6 kecamatan. Mengundang perusahaan, RT,
RW dan kelurahan dikumpulkan perkecamatan. Soalnya
permasalahannya orang asing tidak hanya dokumen saja tetapi
tinggal di permukiman penduduk.” (3 Mei 2017, pukul 15:10, di
DKCS Kota Cilegon)
Hal tersebut juga dibenarkan oleh pihak Kecamatan Ciwandan
yang menyatakan bahwa adanya sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon. Berikut pernyataan dari Bapak Ahmad Junaedi
selaku Kepala Kantor Kecamatan Ciwandan sebagai I9:
“Ada, tahun ini baru aja ada sosialisasi dari DKCS yang
melibatkan RT, RW yang diperkirakan ada orang asing. Dan juga
mengundang perusahaan-perusahaan yang terdapat orang
asingnya.” (17 Mei 2017, pukul 11:00, di Kantor Kecamatan
Ciwandan)
Jadi terdapat sosialisasi yang diberikan oleh masing-masing
instansi maupun yang dilakukan secara bersama-sama pada saat
pelaksanaan pengawasan yang berlangsung di lapangan.
105
Adapun jumlah petugas pengawas di Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten dalam mengawasi
berjumlah 75 orang dan dibagi berdasarkan kebutuhan dalam rencana kerja
yang sesuai dengan situasi wilayah yang diawasi. Pernyataan ini
berdasarkan wawancara peneliti dengan I1-1 yang menyatakan:
“Pengawas yang ada di Provinsi Banten ini berjumlah 75 orang,
dalam melaksanakan tugasnya dibagi berdasarkan rencana kerja
tergantung situasi wilayah. Jadi dibagi tiap wilayah dan
pembagiannya tidak baku atau sesuai kebutuhan saja.” (22 Mei
2017, pukul 14:00 di Disnaker Provinsi Banten)
Sementara itu, jumlah pengawas dalam Kantor Imigasi Kelas II
Cilegon dalam mengawasi Tenaga Kerja Asing sebanyak empat orang
yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
(Wasdakim), Kepala sub seksi Pengawasan Keimigrasian, Kepala sub
seksi Penindakan Keimigrasian apabila terdapat projustitia pada Tenaga
Kerja Asing, dan satu staff pengawasan. Dan untuk jumlah pengawas di
masing-masing instansi yang tergabung dalam Timpora sebanyak dua
orang. Berikut pemaparan dari Bapak Sahat Pasaribu selaku Kepala Kantor
Imigrasi Kelas II Cilegon sebagai I2:
“Secara tupoksi hanya ada 4 orang dengan keterangan:1 kepala
seksi, 1 kasubsi pengawasan dibantu 1 kasubsi penindakan dan 1
orang staff. Namun tugas pokok Imigrasi diemban oleh seluruh
petugas Imigrasi dengan wilayah 10 kecamatan yang terdiri dari 8
kecamatan di Pemerintahan Kota Cilegon dan 2 kecamatan di
Pemerintahan Kabupaten Serang (Pulau Ampel & Bojonegara)” (26
April 2017, pukul 10:00, di Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon)
106
Untuk pihak kepolisian sendiri tidak mempunyai petugas khusus
dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing. Yang bertugas dalam hal
pengawasan yaitu seluruh anggota fungsi intelligent termasuk juga dalam
mengawasi Tenaga Kerja Asing. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hadi
Subeno selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional SAT
INTELKAM di Polres Cilegon sebagai I6 yang menyatakan sebagai
berikut:
“Secara khusus tidak ada untuk pengawasan orang asing, tetapi
untuk tugas di lapangan, seluruh anggota fungsi inteligen punya
kewajiban untuk melakukan pengawasan.” (17 Mei 2017, pukul
13:30, di Polres Cilegon)
Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan Pemerintah
Daerah dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing sudah cukup baik karena
adanya Tim Pengawasan Orang Asing. Tetapi untuk jumlah petugas
pengawas saya rasa masih kurang jika di dalam satu instansi hanya diambil
dua orang pengawas saja karena dalam Tahun 2016 ada 1240 TKA yang
bekerja di Kota Cilegon. Seperti data jumlah Tenaga Kerja Asing yang
berada di Kota Cilegon sebagai berikut:
Tabel 4.2
Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon
Tahun Jumlah
2015 1083
2016 1240
(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon)
107
Sehingga terdapat ketimpangan antara jumlah pengawas dengan
jumlah Tenaga Kerja Asing yang ada di Kota Cilegon.
4.3.6 Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
Karakteristik pengawasan yang efektif selanjutya adalah dengan
bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Suatu sistem pengawasan harus
menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar tindakan koreksi apa
yang harus dilakukan. Dimana dalam melakukan pengawasan, para
petugas pengawas harus jeli dalam melihat kesempatan atau peluang yang
ada, mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang akanterjadi pada
Tenaga Kerja Asing atau perusahaan maupun pada petugas pengawas
untuk melakukan pelanggaran. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon bahwa sudah tercantum pada
Peraturan Pemerintah atau Undang-undang jika terdapat pelanggaran yang
dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing atau perusahaan maupun pada petugas
pengawas. Berikut pernyataan dari I2:
“Apabila petugas Imigrasi salah atau melanggar maka akan
dikenakan hukuman sesuai dengan PP 58 tahun 2010.Terdapat
hukuman ringan, berat dan tertulis. Apabila TKA dan perusahaan
(sponsor/penanggung jawab) melakukan menyalahgunakan izin
tinggalnya maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan UUK
(UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian) dapat dilakukan.
1. Tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi
2. TKA tersebut dapat dilakukan atau diajukan ke sidang pengadilan
melalui Projustitia begitu juga dengan penanggung jawab atau
sponsor sebagai penjamin dapat diajukan ke pengadilan melalui
projustitia.” (26 April 2017, pukul 10:00, di Kantor Imigrasi Kelas
II Cilegon)
108
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II Cilegon bahwa jika terdapat petugas Imigrasi yang melakukan
pelanggaran dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing dalam Peraturan
Pemerintah No 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana dan untuk Tenaga Kerja Asing atau perusahaan yang
melakukan pelanggaran dengan menyalahgunakan izin tinggal maka dapat
dikenakan beberapa sanksi yang tertulis dalam Undang-Undang
Keimigrasian No 6 Tahun 2011 berupa sanksi deportasi dan diajukan pada
pengadilan apabila terdapat projustitia.
Begitu pula yang dipaparkan oleh Bapak Hadi Subeno selaku
Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional SAT INTELKAM di Polres
Cilegon sebagai I6 yang menyatakan:
“Kalau berdasarkan Timpora semuanya mempunyai tugas dan
SOP nya masing-masing. Kemudian orang asing melakukan
pelanggaran-pelanggaran secara umum seperti pidana dan
sebagainya itu ke kepolisian, kalo yang lainnya itu tergantung
tugas dari instansi yang berkaitan. Jadi kita kan melakukan
bersama-sama, kalau ada yang tidak pas dibidangnya jadi itu kita
serahkan di bidangnya untuk ditindak lanjuti. Sanksi juga
disesuaikan dengan pelanggaran TKA atau pengguna TKA di
undang-undang no 6 tahun 2011 dan undang-undang no 13 tahun
2003. Kalau di undang-undang kepolisian tidak ada jadi kita
memakai jalan persuasif.” (17 Mei 2017, 13:30, di Polres Cilegon)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam memberikan
sanksi dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Kerja
Asing atau perusahaan maupun pada petugas pengawas dilakukan dengan
tugas dan SOP dari masing-masing instansi. Dari pengawasan yang
dilakukan bersama-sama jika salah satu instansi menemukan permasalahan
109
yang sudah menjadi bagian dari tugas pokok atau SOP instansi lain maka
disesuaikan atau diserahkan dengan bidangnya masing-masing untuk
ditindaklanjuti. Dan jika terdapat Tenaga Kerja Asing atau perusahaan
maupun pada petugas pengawas yang melakukan tindak pidana maka
diberikan kepada pihak kepolisian. Jika pelanggaran mengenai dokumen
perizinan yang menyebabkan Tenaga Kerja Asing illegal maka disesuaikan
dengan Undang-Undang Keimigrasian No 6 tahun 2011 dan Undang-
Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003.
Adapun alur perizinan yang harus diikuti oleh Tenaga Kerja Asing
dan perusahaan dalam memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Kota
Cilegon harus memiliki syarat atau ketentuan sebagai berikut:
1. Bermohon RPTKA (Rencana PenggunaanTenaga Kerja Asing);
2. Permohonan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing);
3. Bermohon Visa (VITAS/Visa Tinggal Terbatas) pada perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri;
4. Diberikan VITAS untuk masuk ke wilayah Indonesia ;
5. Pemeriksaan Orang Asing tersebut di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
(TPI) di pelabuhan udara/laut/darat;
6. Pemberian Izin Keimigrasian (ITAS/ IzinTinggal Terbatas);
7. Selama berkegiatan di Indonesia;
8. Meninggalkan wilayah Indonesia.
110
Hal tersebut sama seperti yang dipaparkan oleh I1-1 dan I1-2. I1-1
yakni Bapak Ubaidillah selaku Kepala Bidang Pengawasan Ketenaga
kerjaan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten menyatakan:
“Setiap pengusaha yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
mereka harus mempunyai rencana kerja dulu yaitu RPTKA, setelah
mempunyai rencana kerja baru diterbitkan IMTAnya dan
mengurus dokumen yang lain. Kalau penerbitan IMTA itu dari
pusat, selanjutnya untuk perpanjangan kalau lebih dari satu
kabupaten/kota itu di provinsi kalau hanya wilayahnya di satu
kabupaten/kota ya memperpanjangnya di kabupaten/kota tersebut
dan kalau lebih dari satu provinsi itu di pusat.” (22 Mei 2017,
pukul 14:00 di Disnaker Provinsi Banten)
Begitupun dengan pernyataan yang disampaikan oleh I1-2 yakni
Bapak Andika Maulana selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja
Dalam dan Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten
menyatakan hal yang serupa bahwa:
“Kalau kita dilihat dari RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga
Kerja Asing) nya dulu, jadi tiap prusahaan yang ada Tenaga Kerja
Asing itu harus punya Rencana jabatan apa yang ingin diduduki
Tenaga Kerja Asing, lokasi penempatannya misalnya lokasi di
Cilegon berarti untuk pembuatan IMTAnya itu buatnya di
Cilegon,kalau lokasi penempatannya ada 2 misalnya Kabupaten
Tangerang sama Cilegon itu pembuatan izin memperkerjakan
Tenaga Kerja Asingnya di Provinsi. Misalkan kalau
penempatannya di Cilegon dan Jakarta maka IMTAnya di Pusat di
Kementerian karena sudah lintas provinsi. Dan kalau
perpanjangan IMTA maksimal 5 tahun.Jadi urutannya yaitu
RPTKA, IMTA, langsung ke KITAS. Untuk pengajuan pembuatan
RPTKA dan IMTA ada dari perusahaanna sendiri dan ada yang
dari agen. Hanya kita menganjurkan agar pembuatan langsung
dari perusahaannya sendiri saja.” (18 Mei 2017, pukul 14:30 di
Disnaker Provinsi Banten)
Berdasarkan hasil wawancara diatas sebelum memperkerjakan
Tenaga Kerja Asing harus membuat rencana penggunaan tenaga kerja
111
asing atau RPTKA terlebih dahulu. Berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia No 72 Tahun 2014 pada pasal 7 ayat (2) RPTKA
meliputi diantaranya: alamat perusahaan, nama perusahaan, jabatan, lokasi
kerja, jumlah TKA dan kewarganegaraan. Berikut contoh gambar RPTKA:
Gambar 4.3
Dokumen Rencana Penggunan Tenaga Kerja Asing
Sumber: Kepolisian Resort Kota Cilegon
Setelah membuat RPTKA lalu diterbitkan izin memperkerjakan
tenaga kerja asing atau IMTA.IMTA dibuatkan di Kementerian
Ketenagakerjaan dan untuk perpanjangan dilakukan sesuai dengan lokasi
kerja. Jika lokasi kerja di Kota Cilegon maka yang memperpanjang IMTA
adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Berikut gambar contoh IMTA:
112
Gambar 4.4
Dokumen Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
Sumber: Kepolisian Resort Kota Cilegon
Setelah mendapatkan IMTA selanjutnya dibuatkan dokumen-
dokumen lain seperti Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Surat Tanda Melapor
(STM) kepada Kepolisian dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
apabila Tenaga Kerja Asing tersebut bertempat tinggal di Kota Cilegon.
Apabila perusahaan atau Tenaga Kerja Asing tidak membuat dokumen-
dokumen resmi seperti yang dijelaskan diatas maka akan dikenakan sanksi
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dari
perusahaan yang peneliti datangi ke lapangan yaitu PT. Nippon Shokubai
113
Indonesia dan PT. Sankyu Indonesia Internasional, keduanya telah
melakukan prosedur yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pemerintah
Daerah karena kedua perusahaan tersebut selalu mengikuti semua
peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk
memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
4.3.7 Kontribusi keberadaan TKA terkait proses pembangunan
melalui ilmu pengetahuan & teknologi
Dalam memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang ingin bekerja di
Kota Cilegon harus memiliki tujuan penggunaannya untuk meningkatkan
proses pembangunan di Kota Cilegon khususnya dalam bidang
ketenagakerjaan yang ada di Kota Cilegon. Tujuan tersebut harus
mencerminkan aktivitas Tenaga Kerja Asing kepada situasi tujuan tersebut
dipertautkan dan untuk mempercepat proses pembangunan dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi.Tujuan dari penggunaan Tenaga Kerja Asing
yang dilakukan oleh setiap perusahaan adalah untuk memberikan transfer
knowledge kepada para pekerja lokal. Karena TKA yang berada di sebuah
Perusahaan Modal Asing (PMA) merupakan karyawan yang dikirim
langsung oleh induk perusahaan yang berada di asal negara yang
membangun perusahaan tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh I7 dan I8
yang merupakan PMA asal Jepang yaitu PT. Sankyu Indonesia
International dan PT. Nippon Shokubai Indonesia yang menjelaskan
bahwa TKA yang bekerja di perusahaan tersebut banyak yang dari Jepang
karena TKA tersebut sudah dikirim langsung oleh induk perusahaannya di
114
Jepang. Berikut pernyataan dari I7 yaitu Ibu Maghfiroh selaku Staff
administrasi di PT. Sankyu Internasional Indonesia yang menyatakan:
“Dari Jepang. Karena ini PMA dari Jepang jadi karyawan pun
dikirim dari Jepang. Kalau jumlah TKA yang masuk sih tergantung
dikirim dari Jepangnya, kalau minimal jabatan itu untuk supervisor
atau skill.” (8 Mei 2017, pukul 14:30 di PT. Sankyu Indonesia
Internasional)
Dan hal yang senada pun dikatakan oleh I8 yaitu Bapak Ahmad Sobri
selaku Supervisor/HR di PT. Nippon Shokubai Indonesia yang
menyatakan:
“Jepang. Karena kita PMA dari Jepang.TKA yang dikirim dari sini
adalah karyawan dari mother company kita yang ada di
Jepang.Biasanya yang disini pun manager jabatannya. Kalau
jumlah dan jabatan batasannya dari mother company kita, dulu
pernah ada yang selevel operator, tapi untuk saat ini TKA yang ada
disini selevel dengan manager.” (2 Mei 2017, pukul 13:00, di
PT.Nippon Shokubai Indonesia)
Bidang Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja di Provinsi Banten
dan Kota Cilegon yang bertugas dalam penempatan tenaga kerja asing juga
mengatakan yang sama bahwa TKA yang masuk untuk bekerja di Kota
Cilegon merupakan bawaan dari perusahaan asing asal negara tertentu. Itu
juga yang menyebabkan di Kota Cilegon lebih banyak TKA asal Korea,
Jepang dan Cina karena di Kota Cilegon banyak perusahaan yang
berinvestasi dengan ketiga negara tersebut. Jadi otomatis tenaga kerja yang
mereka bawa sebagai tenaga ahli pun mengutamakan yang berasal dari
negaranya. Berikut pernyataan dari Bapak Andika Maulana selaku
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri di Dinas
Tenaga Kerja Provinsi Banten sebagai I1-2:
115
“Biasanya kalau di Cilegon itu banyak perusahaan yang bekerja
sama dengan Korea, Jepang dan Cina jadi TKA tersebut bawaan
dari perusahaan yang bekerja sama dengan negara tersebut.
Misalnya seperti Posco itu mereka pasti membawa TKA dari Korea
atau Nipon dari Jepang pasti membawa TKA dari Jepang. Kalau
jabatan untuk Tenaga Kerja Asing itu paling direktur atau
komisaris, kalau yang teknis-teknis itu jarang.Tetapi kalau jabatan
itu tergantung pemilik perusahaannya. Kalau di bagian teknisnya itu
maksimal 5 tahun masa perpanjangan IMTAnya, untuk yang bagian
tenaga ahlinya wajib mempunyai Tenaga Kerja Indonesia
pendampingnya untuk transfer ilmu. Dan untuk jabatan
direktur/komisaris itu setelah 5 tahun bisa perpanjang di pusat untuk
dibuatkan KITAP. Kalau batasan jumlah sih tidak ada, itu
tergantung perusahaannya. Biasanya TKA itu dibawa oleh
perusahaan penanam modal dari asal negaranya.” (18 Mei 2017,
pukul 14:30 di Disnaker Provinsi Banten)
Hal yang senada juga dipaparkan oleh Bapak Ahmad Taufan Taufani
selaku Staff Fungsional Pengantar Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota
Cilegon sebagai I3-2 yang menyatakan:
“Ada. Tidak boleh TKA yang kerja di Indonesia itu levelnya
operator atau petukang, level mereka itu harus enginer/teknisi
keatas (misalnya manajer, direktur) dibawah itu tidak boleh.
Pertama karna investasi, investasi terbesar sekarang dari Korea,
kalau Cina tidak terlalu banyak. Karna investasi banyak dari Korea
maka otomatis banyak Tenaga Kerja dan perusahaan-perusahaan
dari Korea karna setiap perusahaan pasti mereka mengutuskan
orang-orang dari mereka terutama paling penting di bagian finance
atau keuangan itu ga bisa kalau orang Indonesia yang pegang kaya
direktur karna itu kepentingan mereka.” (12 Mei 2017, pukul 09:25,
di Disnaker Kota Cilegon)
Selain itu Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota Cilegon pun
memiliki batas jabatan yang boleh diduduki yaitu jabatan untuk direktur
atau komisaris. Tetapi fakta yang saya dapat dari berbagai sumber media
elektronik bahwa banyak pekerja Cina yang bekerja sebagai buruh di Kota
Cilegon. Menurut bapak Kusmajaya menjelaskan bahwa fenomena
tersebut karena banyak perusahaan yang paket/borongan dalam hal tenaga
116
kerja.Dari tenaga ahli sampai tenaga kasar/buruh sekaligus mengambil
tenaga kerja dari Cina karena teknologi yang dipakai juga dari Cina jadi
masih ada perusahaan yang masih memakai sistem paket/borongan.
Seperti pernyataan dari Bapak Kusmajaya pada bulan Desember 2016
yang mengungkapkan:
“karena perusahaan yang memperkerjaan orang cina biasanya
paket (borongan) dari tenaga ahli sampai tenaga kasar. orang cina
juga ga bisa komunikasi bahasa inggris dan Indonesia, sedangkan
teknologi dari cina. jadi tidak bisa jika tenaga kasar mengambil
orang local karena komunikasi kepada orang asing tenaga ahli nya
juga tidak bisa. Dan karena teknologi juga dari cina maka tenaga
kerja juga sekalian dari cina. jadi sepaket. kecuali bukan pekerjaan
paket, kalau bukan pekerjaan paket misalnya tenaga ahli di semen
Jakarta itu perorangan, tetapi kalau membangun PLTU itu biasanya
paket. seperti di posco kan kaya setingkat manajer, divisi dan
sebagainya itu kan dari korea. kalau tenaga buruhnya dari
Indonesia. di posco ada 95 orang korea.” (November 2016 di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon)
Dari pernyataan diatas salah satu penyebabnya juga karena
komunikasi. Karena tidak adanya peraturan tentang Tenaga Kerja Asing
wajib bisa berbahasa Indonesia, maka terjadilah sistem paket/borongan
yang dilakukan oleh perusahaan.
Dan dalam memperkerjakan Tenaga Kerja Asing tidak ada training
dan education yang diberikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
maupun instansi pemerintah daerah lainnya karena pada dasarnya Tenaga
Kerja Asing yang datang ke Indonesia harus yang tenaga ahli jadi justru
Tenaga Kerja Asing lah yang memberikan ilmu kepada Tenaga Kerja
Lokal. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh I1-1 yang menyatakan
bahwa:
117
“TKA itu harus yang sudah tenaga ahli jadi tidak ada lagi pelatihan
dari sini. Kalau bahasa wajib punya walaupun di peraturan sudah
di hapus tetapi setidaknya harus bisa. Atau harus punya TKI
pendamping.” (22 Mei 2017, pukul 14:00 di Disnaker Provinsi
Banten)
Hal yang senada juga diungkapkan oleh I3-2 yaitu Bapak Ahmad
Taufan Taufani selaku Staff Fungsional Pengantar Kerja di Dinas Tenaga
Kerja Kota Cilegon yang menyatakan:
“Tidak ada, kalau pelatihan tidak ada. Jadi tujuan adanya TKA itu
pertama untuk transfer knowledge konsep awal adanya mereka itu
adalah transfer knowledge, ketika TKA ini sudah mentransfer
ilmunya kepada TKI harapannya TKA tidak perlu lama-lama lagi
ada di Indonesia setelah memberikan ilmunya kepada pekerja
lokal.” (12 Mei 2017, pukul 09:25 di Disnaker Kota Cilegon)
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya
training atau education yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Banten maupun Kota Cilegon kepada TKA karena sudah adanya batasan
jabatan yang diberikan untuk Tenaga Kerja Asing.
4.4 Pembahasan
Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti
dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam
penelitian ini. Pembahasan hasil penelitian ini dilakukan untuk memberikan
penjelasan terhadap hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dalam
bagian ini, peneliti akan membahas mengenai fokus penelitian yaitu Pengawasan
Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon disesuaikan dengan teori yang peneliti
gunakan yaitu menggunakan teori Karakteristik Pengawasan yang efektif menurut
Handoko (2011:373) dan teori tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut
118
HR. Abdussalam (2008:322) yang digabungkan dan peneliti dijadikan tujuh
subfokus yaitu pengawasan dilakukan secara tepat-akurat dan tepat-waktu,
pengawasan dilakukan secara obyektif dan menyeluruh guna memenuhi
kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional, terpusat pada titik-titik
pengawasan strategis, realistik secara ekonomis terhadap kehadiran TKA,
terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, bersifat sebagai petunjuk dan
operasiional, dan Kontribusi keberadaan TKA terkait proses pembangunan
melalui ilmu pengetahuan & teknologi.
A. Pengawasan dilakukan secara tepat-akurat dan tepat-waktu
Dalam sub pengawasan dilakukan secara akurat dan tepat-waktu,
berdasarkan hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan yaitu
keakuratan data yang diperoleh dari Timpora dan Kominda Kesbangpol Kota
Cilegon, serta pengawasan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
dalam perencanaan pengawasan baik pada pelaksanaan kegiatan pengawasan
secara administrasi maupun di lapangan. Semua instansi terkait dalam Tim
Pengawasan Orang Asing (Timpora) mendapatkan informasi yang akurat untuk
pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing dengan kumpulan data-data yang
berbeda dari masing-masing instansi. Seperti informasi yang diberikan oleh
Kepolisian, DKCS dan kecamatan yang memberikan informasi kepada pihak
Disnaker Kota Cilegon bahwa terdapat Tenaga Kerja Asing yang tidak memakai
visa untuk bekerja. Setelah diperiksa oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
ternyata benar bahwa terdapat Tenaga Kerja Asing yang menyalahgunakan
dokumen, padahal seharusnya untuk bekerja disini Tenaga Kerja Asing harus
119
memiliki visa dengan maksud bekerja di Kota Cilegon dan dibuatkan RPTKA
(Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang dibuat oleh pemberi kerja dan
mendapatkan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) yang diberikan
oleh pusat. Setelah Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut mendapatkan izin,
pemberi kerja wajib melapor kepada Disnaker Kota Cilegon. Jika tidak maka
Tenaga Kerja Asing tersebut dinyatakan illegal. Jadi informasi yang diberikan
oleh anggota Timpora Kota Cilegon sejauh ini sudah akurat.
Adapun informasi-informasi mengenai Tenaga Kerja Asing di Kota
Cilegon juga diperoleh dari Komunitas Inteligent Daerah atau Kominda yang
berada di semua instansi terkait yang dibawahi oleh Kesbangpol Kota Cilegon,
jadi setiap instansi memiliki Kominda yang bertugas mencari dan memberikan
informasi-informasi atau data mengenai Tenaga Kerja Asing setiap bulannya yang
nantinya dari informasi tersebut dirapatkan di Kesbangpol Kota Cilegon untuk
direncanakan kegiatan pengawasannya apabila terdapat permsalahan mengenai
Tenaga Kerja Asing.
Namun dari beberapa informasi yang dikumpulkan oleh masing-masing
instansi memiliki data yang berbeda-beda sesuai dengan keberadaan Tenaga Kerja
Asing di Kota Cilegon. Seperti misalnya Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon
tidak semuanya bertempat tinggal di Kota Cilegon sehingga jumlah dokumen
yang tercatat berbeda-beda. Dan informasi data Tenaga Kerja Asing yang berada
di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
pun berbeda meskipun data yang di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten
merupakan data Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon. Hal tersebut karena
120
berdasarkan catatan dari pembuatan IMTA, karena untuk pembuatan atau
perpanjangan IMTA bisa dilakukan di Kota Cilegon atau di Provinsi Banten
sesuai dengan lokasi bekerjanya TKA tersebut. Jika hanya bekerja di Kota
Cilegon maka pembuatan atau perpanjangan IMTAnya di Kota Cilegon, apabila
lokasi tempat TKA bekerja di dua atau lebih kota/kabupaten Provinsi Banten
maka pembuatan atau perpanjangan IMTAnya di Provinsi Banten.
Mengenai ketepatan waktu, Bidang Pengawasan di Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Banten dalam kegiatan pengawasan dilakukan secara rutin ke 20
perusahaan dalam sebulan. Tetapi pengawasan bisa dilakukan secara mendadak
apabila terdapat informasi dalam situasi-situasi tertentu. Dalam hal ini Bidang
Pengawasan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten tanggap dalam pengawasan
yang dilakukan secara mendadak apabila terdapat informasi atau temuan terkait
masalah dalam Tenaga Kerja Asing, sedangkan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja hanya memverifikasi atau mengecek ke
lapangan apabila ada Tenaga Kerja Asing yang ingin memperpanjang IMTA, jika
ditemukan masalah dokumen perizinan maka Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
menginformasikan kepada Bidang Pengawasan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Banten agar segera di tindak lanjuti pengawasannya.
Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota
Cilegon khususnya pada Bidang Penempatan Kerja melakukan pengawasan ke
lapangan setiap bulannya apabila ada yang ingin memperpanjang IMTA yang
dikeluarkan oleh pusat. Sementara pengawasan gabungan yang dilakukan oleh
Timpora yang diketuai oleh Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon hanya dilakukan dua
121
kali dalam setahun dan pengawasan gabungan yang dilakukan oleh Timpora yang
diketuai oleh Kesbangpol Kota Cilegon dilakukan tiga kali dalam setahun. Dan
adapun pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan
tugas pokok yang di jalani memiliki jadwal rutin masing-masing yang nantinya
hasil dari masing-masing instansi dirapatkan pada saat pengawasan gabungan di
Timpora.
B. Pengawasan dilakukan secara obyektif dan menyeluruh guna memenuhi
kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional
Berdasarkan hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan,
terdapat rencana kerja yang dibuat oleh masing-masing intansi yang memiliki
tugas dalam pengawasan tenaga kerja asing di Kota Cilegon. Bidang Pengawasan
di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten memiliki target minimal dapat mengawasi
51 perusahaan di Provinsi Banten termasuk Kota Cilegon yang memiliki potensi
Tenaga Kerja Asing di dalamnya yang dilakukan dalam satu bulan. Dalam
pengawasan tersebut, Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten
memeriksa dokumen-dokumen perizinan Tenaga Kerja Asing di setiap
perusahaan. Untuk pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II
Cilegon dan Kepolisian Resor Kota Cilegon memiliki perencanaan pelaksanaan
pengawasan Tenaga Kerja Asing yang sama yaitu dilakukandengan dua cara
sebagai berikut:
1. Pengawasan rutin melalui pengecekan administrasi
122
2. Merencanakan pengawasan lapangan secara tertutup dan terbuka. Terbuka itu
yang dilakukan oleh TIMPORA dengan tugas pokok dan fungsinya masing-
masing. Sedangkan tertutup hanya dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II
Cilegon sendiri.
Dalam pengawasannya, Timpora terbagi dalam dua tim yaitu tim
pengawasan orang asing dari Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon dan tim
pengawasan lembaga orang asing dari Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon.
Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) Kota Cilegon tergabung
dengan dua tim tersebut karena DKCS mengawasi Tenaga Kerja Asing yang
bertempat tinggal di Kota Cilegon. Tetapi dalam pengawasan, DKCS pun
mengawasi di setiap perusahaan-perusahaan. Pengawasan yang dilakukan DKCS
terkait dengan pemeriksaan dokumen kependudukannya seperti SKTT apabila
TKA tersebut memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), dan KTP/KK
apabila TKA memegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Sedangkan
pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Cilegon yaitu mengawasi Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM) yang dibentuk
oleh Orang Asing yang tinggal di Kota Cilegon. Tetapi di Kota Cilegon belum ada
LSM yang dibentuk oleh orang asing karena sejauh ini orang asing yang tinggal di
Kota Cilegon hanya memiliki keperluan untuk bekerja saja. Jadi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik selaku ketua dari tim pengawasan lembaga orang asing hanya
ikut mengawasi Tenaga Kerja Asing yang dibentuk oleh Kantor Imigrasi Kelas II
Cilegon dengan lebih berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Cilegon dalam mengawasi Tenaga Kerja Asing Kota Cilegon yang
123
bertempat tinggal di Kota Cilegon. Jadi masing-masing instansi di Kota Cilegon
yang memiliki kewenangan dalam mengawasi tenaga kerja asing melakukan
perencanaan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
Selain melakukan perencanaan sebelum pengawasannya, peneliti juga
menanyakan mengenai rapat evaluasi setelah mengawasi Tenaga Kerja Asing di
Kota Cilegon. Setelah melakukan pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota
Cilegon, baik dalam pengawasan secara administrasi atau pengawasan langsung di
lapangan, Bidang Pengawasan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten dan
Pemerintah Daerah Kota Cilegon yang tergabung dalam Timpora melakukan rapat
evaluasi setelah melakukan pengawasan secara bersama-sama. Dari hasil rapat
evaluasi tersebut apabila terdapat permasalahan dalam tenaga kerja asing lagi
maka akan dilakukan pengawasan lagi. Rapat evaluasi yang dijalankan oleh
Timpora dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon dan di Kesbangpol Kota
Cilegon.
C. Terpusat pada titik-titik pegawasan strategis
Pengawasan di lapanganyang dilakukan sesuai jadwal rencana kerja terfokus
pada perusahaan yang didapati pelanggaran terutama pada pelanggaran
keadministrasian tenaga kerja asing yang menyebabkan TKA tersebut menjadi
illegal. Apabila tidak ada informasi mengenai perusahaan yang melanggar
prosedur yang telah ditentukan, maka para pengawas melakukan monitoring atau
mengecek data keadministrasian yang ada di setiap instansi dan dicek langsung
secara bersama ke perusahaan-perusahaan yang dituju. Dalam Kepolisian Resort
124
Kota Cilegon terdapat fungsi intelligent yang bertugas melakukan penyelidikan ke
lapangan termasuk menyelidiki tenaga kerja asing yang ada di Kota Cilegon.
Setelah melakukan penyelidikan, pihak Intelligent Kepolisian Kota Cilegon
memberikan informasi dari hasil yang didapat kepada setiap instansi yang
tergabung dalam Timpora dan dirapatkan bersama agar bisa ditindaklanjuti
pengawasannya dengan tepat sasaran.
D. Realistik secara ekonomis terhadap kehadiran TKA
Dalam melakukan pengawasan tenaga kerja asing, terdapat anggaran yang
dikeluarkan dalam pengawasannya. Anggaran tersebut dikeluarkan sesuai dengan
yang dibutuhkan dalam pengawasan. Dan anggaran tersebut diperoleh dari
APBD.Adapun biaya tersebut dipergunakan untuk biaya transportasi. Tetapi untuk
Kantor Imgrasi Kelas II Cilegon secara khusus memiliki anggaran sendiri dalam
melakukan pengawasan secara tertutup yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi
Kelas II Cilegon tanpa berkoordinasi dengan instansi lain. Selain untuk
transportasi, anggaran tersebut dipergunakan untuk properti yang digunakan
petugas pengawas untuk menyamar agar tidak terlihat sebagai pengawas dari
Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon. Biasanya pengawasan secara diam-diam atau
penyamaran ini dilakukan apabila terdapat Tenaga Kerja Asing yang diketahui
bermasalah. Adapun anggaran yang dikeluarkan oleh Kantor Imgrasi Kelas II
Cilegon dalam pengawasan tersebut sebesar Rp. 800.000,-. Untuk instansi
lainnya, anggaran tetap di dapatkan dari APBD Kota Cilegon.
125
Selain pengeluaran, terdapat juga pendapatan yang masukke dalam APBD
yang di dapat dari retribusi pembuatan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA). Untuk pembuatan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
dikenakan retribusi daerah sebesar $100 per bulan dan masa berlaku IMTA untuk
satu tahun maka dikenakan biaya retribusi sebesar $1200 dan IMTA bisa
diperpanjang sesuai dengan permohonan yang diajukan. Begitupun dengan
perpanjangan IMTA dikenakan juga retribusi perpanjangan IMTA sebesar $100
per bulan. Untuk pembuatan IMTA dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia, sedangkan untuk memperpanjang IMTA dilakukan sesuai
dengan lokasi bekerjanya jika bekerja di satu wilayah kota maka perpanjangan
IMTA dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, jika bekerja di dua atau
lebih wilayah kota/kabupaten di Provinsi Banten maka perpanjangan dilakukan di
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, dan jika bekerja di dua atau lebih wilayah
kota/kabupaten lintas Provinsi maka perpanjangan dilakukan di Kemernterian
Ketenagakerjaan dan otomatis retribusi Tenaga Kerja Asing masuk kedalam
Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.
Adapun pendapatan yang diperoleh dari retribusi IMTA tersebut
dipergunakan juga untuk Dana Pengembangan Keahlian Daerah (DPKD) yang
digunakan untuk meningkatkan keahlian kerja tenaga kerja lokal Kota Cilegon.
Dana tersebut dipergunakan untuk pembelian peralatan-peralatan, ruang gedung
dan pelatihan untuk tenaga kerja lokal Kota Cilegon. Seperti yang tercantum
dalam pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 97 Tahun
2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
126
Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing bahwa besarnya tarif retribusi perpanjangan
IMTA ditetapkan paling tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang ditetapkan.
Besarnya tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan dengan Peraturan Daerah
dan penerimaan retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan
pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
Meskipun terdapat retribusi IMTA untuk pemasukan pendapatan daerah,
seharusnya terdapat potensi ekonomi lain dalam meningkatkan pendapatan daerah
yang tidak dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon seperti tempat
tinggal, penginapan, atau tempat makan yang disesuaikan dengan Tenaga Kerja
Asing yang masuk di Kota Cilegon. Karena faktanya Tenaga Kerja Asing yang
bekerja di Kota Cilegon banyak yang bertempat tinggal di Kabupaten Serang
sehingga pendapatan untuk tempat tinggal masuk ke dalam APBD Kota Serang
padahal Tenaga Kerja Asing tersebut bekerja di Kota Cilegon. Contohnya seperti
banyaknya Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT. Krakatau Posco yang
bertempat tinggal di perumahan BMW yang terletak di Kramatwatu Kabupaten
Serang dan banyaknya Tenaga Kerja Asing yang menginap di hotel Horizon yang
terletak di Jalan Lingkar Selatan yang sudah termasuk wilayah bagian Kabupaten
Serang
127
E. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
Terdapat koordinasi antar pemerintah daerah dalam pengawasan tenaga
kerja asing di Kota Cilegon. Berdasarkan hasil analisis data dan fakta yang
peneliti dapatkan di lapangan bahwa dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing di
Kota Cilegon terdapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dari instansi-
instansi pemerintah yang terkait dalam pegawasannya yaitu Dinas Tenaga Kerja,
Kantor Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dan Kepolisian. Dalam menangani persoalan pengawasan Tenaga
Kerja Asing di Kota Cilegon, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten secara khusus
memiliki Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yang secara tugas dan fungsi
memegang peranan dalam mengawasi keberadaan Tenaga Kerja Asing di Kota
Cilegon. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah, maka semua fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang ada
di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia, statusnya akan beralih ke provinsi
pada Januari 2017 termasuk Kota Cilegon. Maka yang menangani pengawasan
Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten.
Tetapi untuk koordinasi mengenai pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota
Cilegon tetap melibatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon karena sebagian ijin
Tenaga Kerja Asing berada di Kota Cilegon maka pengawasan harus di
informasikan ke Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten.
Dalam pengawasan tenaga kerja asing di Kota Cilegon memiliki dua tim
yaitu Tim Pengawasan Orang Asing yang diketuai oleh Kantor Imigrasi Kelas II
Cilegon dan Tim Pengawasan Lembaga Orang Asing yang diketuai oleh
128
Kesbangpol Kota Cilegon. Kedua tim tersebut memiliki anggota yang sama
sehingga pengawasan sering dilakukan bersama karena di Kota Cilegon tidak ada
Lembaga yang dibuat oleh Orang Asing jadi Badan Kesbangpol Kota Cilegon
tetap ikut berkoordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing dengan Kantor
Imigrasi Kelas II Cilegon dan instansi terkait lainnya dalam mengawasi Tenaga
Kerja Asing.Kegiatan koordinasi pengawasan yang dilakukan oleh Timpora
dilakukan seperti tukar-menukar informasi antar instansi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing, melakukan rapat kerja dan rapat evaluasi, dan
mengecek situasi di lapangan secara bersama-sama.
Sementara itu, pihak perusahaan-perusahaan PMA mengatakan bahwa
pengawasan langsung yang dilakukan oleh Timpora dilaksanakan setahun sekali
dan bentuk dari pengawasan tersebut lebih kepada interview atau wawancara dan
pemeriksaan dokumen perizinan tenaga kerja asing. Dan perusahaan wajib
memberikan laporan data tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaannya, baik
laporan bulanan maupun laporan tahunan.
Dalam koordinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pengawasan
juga sering diadakannya sosialisasi yang diberikan, baik pada saat proses
pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan maupun sosialisasi yang diadakan
Timpora dengan mengundang beberapa pemateri dari beberapa instansi yang
memiliki kewenangan dalam proses pengawasan tenaga kerja asing di Kota
Cilegon. Untuk tahun 2017 ini dilakukan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas
Tenaga Kerja Provinsi Banten dengan mengundang beberapa instansi yang
berkaitan mengenai retribusi daerah seperti PTSP, Bank Banten, DPPKD, Kantor
129
Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Di dalam sosialisasi tersebut juga termasuk di dalamnya mengenai retribusi izin
memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dengan sasaran untuk perusahaan-
perusahaan yang ada di Provinsi Banten. Dan perusahaan-perusahaan yang
diundang ada 50 perusahaan yang melakukan perpanjangan RPTKA/IMTA.
Selain sosialisasi yang dilakukan dengan mengundang beberapa pemateri dari
instansi yang tergabung dalam Timpora, terdapat sosialisasi khusus dari masing-
masing instansi dalam memberikan penyuluhan sesuai dengan tupoksinya masing-
masing. Seperti misalnya Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yang melakukan
sosialisasi secara door to door kepada perusahaan mengenai syarat-syarat yang
harus dilakukan dalam memperkerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dan ada juga sosialisasi yang
diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon mengenai
Tenaga Kerja Asing yang bertempat tinggal di Kota Cilegon serta dokumen-
dokumen kependudukannya. Sosialiasi tersebut dilakukan di 8 kecamatan di Kota
Cilegon dengan melibatkan RT, RW setempat. Sasaran dari sosialisasi tersebut
juga dengan mengundang perusahaan-perusahaan yang memiliki Tenaga Kerja
Asing di dalamnya. Jadi terdapat sosialisasi yang diberikan oleh masing-masing
instansi maupun yang dilakukan secara bersama-sama pada saat pelaksanaan
pengawasan yang berlangsung di lapangan.
Adapun jumlah petugas pengawas di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten dalam mengawasi berjumlah 75 orang dan
dibagi berdasarkan kebutuhan dalam rencana kerja yang sesuai dengan situasi
130
wilayah yang diawasi. Untuk jumlah pengawas dalam Kantor Imigasi Kelas II
Cilegon dalam mengawasi Tenaga Kerja Asing sebanyak empat orang yaitu
Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim), Kepala sub
seksi Pengawasan Keimigrasian, Kepala sub seksi Penindakan Keimigrasian
apabila terdapat projustitia pada Tenaga Kerja Asing, dan satu staff pengawasan.
Dan untuk jumlah pengawas di masing-masing instansi yang tergabung dalam
Timpora sebanyak dua orang. Untuk pihak kepolisian sendiri tidak mempunyai
petugas khusus dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing. Yang bertugas dalam hal
pengawasan yaitu seluruh anggota fungsi intelligent termasuk juga dalam
mengawasi Tenaga Kerja Asing. Disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan
Pemerintah Daerah dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing sudah cukup baik
karena adanya Tim Pengawasan Orang Asing. Tetapi untuk jumlah petugas
pengawas saya rasa masih kurang jika di dalam satu instansi hanya diambil dua
orang pengawas saja karena dalam Tahun 2016 ada 1240 TKA yang bekerja di
Kota Cilegon. Sehingga terdapat ketimpangan antara jumlah pengawas dengan
jumlah Tenaga Kerja Asing yang ada di Kota Cilegon.
F. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
Berdasarkan hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapat bahwa
terdapat sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah di tetapkan apabila
terdapat petugas pengawas atau Tenaga Kerja Asing dan perusahaan yang
melakukan pelanggaran. Dalam memberikan sanksi dalam pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing atau perusahaan maupun
pada petugas pengawas dilakukan dengan tugas dan SOP dari masing-masing
131
instansi. Dari pengawasan yang dilakukan bersama-sama jika salah satu instansi
menemukan permasalahan yang sudah menjadi bagian dari tugas pokok atau SOP
instansi lain maka disesuaikan atau diserahkan dengan bidangnya masing-masing
untuk di tindak lanjuti. Dan jika terdapat Tenaga Kerja Asing atau perusahaan
maupun pada petugas pengawas yang melakukan tindak pidana maka diberikan
kepada pihak kepolisian. Jika pelanggaran mengenai dokumen perizinan yang
menyebabkan Tenaga Kerja Asing illegal maka disesuaikan dengan Undang-
Undang Keimigrasian No 6 tahun 2011berupa sanksi deportasi dan diajukan pada
pengadilan apabila terdapat projustitia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No
13 tahun 2003.
Sementara itu, jika ingin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing harus
membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA yang isinya
meliputi: alamat perusahaan, nama perusahaan, jabatan, lokasi kerja, jumlah TKA
dan kewarganegaraan. Setelah RPTKA disahkan lalu diterbitkan izin
memperkerjakan tenaga kerja asing atau IMTA. IMTA dibuatkan di Kementerian
Ketenagakerjaan dan untuk perpanjangan dilakukan sesuai dengan lokasi kerja.
Jika lokasi kerja hanya di Kota Cilegon maka yang memperpanjang IMTA adalah
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Apabila lokasi kerja di dua atau lebih
kota/kabupaten di Provinsi Banten maka perpanjangan IMTA dilakukan di Dinas
Tenaga Kerja Porvinsi Banten. Dan jika lokasi kerja di dua atau lebih
kota/kabupaten lintas provinsi maka perpanjangan IMTA dilakukan di
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Setelah mendapatkan IMTA
selanjutnya dibuatkan dokumen-dokumen lain seperti Izin Tinggal Terbatas
132
(ITAS), Surat Tanda Melapor (STM) kepada Kepolisian dan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) apabila Tenaga Kerja Asing tersebut bertempat tinggal di
Kota Cilegon. Apabila perusahaan atau Tenaga Kerja Asing tidak membuat
dokumen-dokumen resmi seperti yang dijelaskan diatas maka akan dikenakan
sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dari
perusahaan yang peneliti datangi ke lapangan yaitu PT. Nippon Shokubai
Indonesia dan PT. Sankyu Indonesia Internasional, keduanya telah melakukan
prosedur yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah karena
kedua perusahaan tersebut selalu mengikuti semua peraturan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah untuk memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
G. Kontribusi keberadaan TKA terkait proses pembangunan melalui ilmu
pengetahuan & teknologi
Terakhir yaitu kontribusi terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing terkait
proses pembangunan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan hasil
analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan bahwa terdapat tujuan dari
perusahaan-perusahaan asing dalam memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di
dalam perusahaannya yaitu untuk memberikan transfer knowledge kepada para
pekerja lokal. Karena TKA yang berada di sebuah Perusahaan Modal Asing
(PMA) merupakan karyawan yang dikirim langsung oleh induk perusahaan yang
berada di asal negara yang membangun perusahaan tersebut. Seperti di PT.
Sankyu Indonesia International dan PT. Nippon Shokubai Indonesia yang
menjelaskan bahwa TKA yang bekerja di perusahaan tersebut banyak yang dari
Jepang karena TKA tersebut sudah dikirim langsung oleh induk perusahaannya di
133
Jepang. Jadi TKA yang masuk untuk bekerja di Kota Cilegon merupakan bawaan
dari perusahaan asing asal negara tertentu. Itu juga yang menyebabkan di Kota
Cilegon lebih banyak TKA asal Korea, Jepang dan Cina karena di Kota Cilegon
banyak perusahaan yang berinvestasi dengan ketiga negara tersebut. Jadi otomatis
tenaga kerja yang mereka bawa sebagai tenaga ahli pun mengutamakan yang
berasal dari negaranya.
Selain itu Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota Cilegon pun memiliki
batas jabatan yang boleh diduduki yaitu jabatan untuk direktur atau komisaris.
Tetapi fakta yang saya dapat dari berbagai sumber media elektronik bahwa
banyak pekerja Cina yang bekerja sebagai buruh di Kota Cilegon. Menurut bapak
Kusmajaya menjelaskan bahwa fenomena tersebut karena banyak perusahaan
yang paket/borongan dalam hal tenaga kerja. Dari tenaga ahli sampai tenaga
kasar/buruh sekaligus mengambil tenaga kerja dari Cina karena teknologi yang
dipakai juga dari Cina jadi masih ada perusahaan yang masih memakai sistem
paket/borongan. Salah satu penyebabnya juga karena komunikasi. Karena tidak
adanya peraturan tentang Tenaga Kerja Asing wajib bisa berbahasa Indonesia,
maka terjadilah sistem paket/borongan yang dilakukan oleh perusahaan.
Dan dalam memperkerjakan Tenaga Kerja Asing tidak ada training dan
education yang diberikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon maupun
instansi pemerintah daerah lainnya karena pada dasarnya Tenaga Kerja Asing
yang datang ke Indonesia harus yang tenaga ahli jadi justru Tenaga Kerja Asing
lah yang memberikan ilmu kepada Tenaga Kerja Lokal.
134
BAB V
Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan temuan-temuan peneliti di lapangan dan hasil penelitian,
peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon
dilakukan berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait dan membuat tim
pengawasan orang asing atau Timpora. Pengawasan dilakukan dengan akurat dan
tepat waktu serta menyeluruh dengan mengawasi ke perusahaan-perusahaan yang
memiliki Tenaga Kerja Asing. Adapun biaya untuk melakukan kegiatan
pengawasan yang diperoleh dari APBD dan adanya pendapatan yang diperoleh
dari retribusi izin tenaga kerja asing. Namun dalam pengawasannya masih
dikatakan belum maksimal, hal ini dikarenakan berbagai faktor diantaranya
sebagai berikut:
Pertama, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, jumlah petugas
pengawas dalam Timpora belum memadai karena di setiap instansi hanya diambil
2 orang untuk pengawasannya, sedangkan jumlah Tenaga Kerja Asing di Kota
Cilegon yang harus diawasi tercatat pada tahun 2016 sebanyak 1240 TKA.
Sehingga terdapat ketimpangan antara jumlah pengawas dengan jumlah Tenaga
Kerja Asing yang ada di Kota Cilegon.
Kedua, masih banyak perusahaan yang melakukan paket/borongan dalam
hal tenaga kerja. Dari tenaga ahli sampai tenaga kasar/buruh sekaligus mengambil
135
tenaga kerja dari Cina karena teknologi yang dipakai juga dari Cina jadi masih ada
perusahaan yang masih memakai sistem paket/borongan. Salah satu penyebabnya
juga karena kendala komunikasi. Karena tidak adanya peraturan tentang Tenaga
Kerja Asing wajib bisa berbahasa Indonesia, maka terjadilah sistem
paket/borongan yang dilakukan oleh perusahaan.
Ketiga, kurangnya jadwal pengawasan secara gabungan yang dilakukan
oleh Timpora. Pengawasan gabungan oleh Timpora yang diketuai oleh Kantor
Imigrasi Kelas II Cilegon hanya dilakukan dua kali dalam setahun dan
pengawasan gabungan oleh Timpora yang diketuai oleh Kesbangpol Kota Cilegon
dilakukan tiga kali dalam setahun. Sehingga pengawasan yang dilakukan kurang
efektif karena masa kerja TKA minimal 3 bulan jadi terdapat TKA yang bekerja
di Kota Cilegon hanya sampai 3 bulan saja dan harus adanya pembaharuan data
yang kemudian dirapatkan secara bersama guna informasi-informasi untuk
diberikan kepada masing-masing instansi sesuai dengan tupoksinya.
Keempat, masih kurangnya pengembangan potensi ekonomi seperti
pembuatan tempat tinggal, penginapan, atau tempat makan khusus untuk Tenaga
Kerja Asing yang bisa dijadikan untuk menaikan pendapatan asli daerah (PAD)
Kota Cilegon sehingga untuk saat ini masih banyak Tenaga Kerja Asing yang
bekerja di Kota Cilegon tetapi bertempat tinggal di Kabupaten Serang seperti di
perumahan BMW Kramatwatu Kabupaten Serang dan banyaknya Tenaga Kerja
Asing yang menginap di hotel Horizon yang terletak di Jalan Lingkar Selatan
yang sudah termasuk wilayah bagian Kabupaten Serang.
136
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka
peneliti mencoba untuk memberikan saran atau masukan mengenai hasil
penelitian ini agar dapat membantu proses pengawasan Tenaga Kerja Asing di
Kota Cilegon dapat berjalan maksimal, yaitu:
1. Menambah jumlah petugas pengawas dari setiap masing-masing instansi
yang diambil, mengingat jumlah Tenaga Kerja Asing yang perlu diawasi
sangat banyak maka harus ada tambahan pengawas.
2. Dipertegasnya pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing instansi
atau Timpora dalam melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan dan perlu
di tinjau kembali peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing jika
dalam pelaksanaan pengawasan masih terdapat masalah atau mempertegas
sanksi kepada perusahaan yang tidak memakai TKI pendamping dalam
memperkerjakan Tenaga Kerja Asing agar tidak ada laginya sistem
paket/borongan yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Pengawasan gabungan harus lebih dari dua atau tiga kali dalam setahun.
Kalau bisa pengawasan dilakukan pertiga bulan sekali agar data mengenai
informasi-informasi dari masing-masing instansi yang didapatkan bisa
dirapatkan dan diperbarui data dokumen-dokumenTenaga Kerja Asingnya.
4. Pemerintah Daerah Kota Cilegon seharusnya memanfaatkan potensi
ekonomi yang ada. Dengan banyaknya Tenaga Kerja Asing yang masuk ke
Kota Cilegon harusnya mampu menaikan pendapatan asli daerah (PAD)
137
Kota Cilegon selain dari retribusi izin ketenagakerjaannya.
Pemanfaatannya adalah dengan merencanakan pembuatan tempat tinggal,
penginapan, atau tempat makan khusus untuk Tenaga Kerja Asing.
Daftar Pustaka
Abdul Khakim. 2009. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Citra
Aditya Bakti: Bandung.
Abdullah Sjahriful (James). 1993. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Budiono, Abdul Rachmat. 1995. Hukum Perburuhan Di Indonesia. PT.
Rajagrafindo Persada: Jakarta.
Handayaningrat, Soewarno. 1990. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan
Manajemen. Jakarta: PT Gunung Agung.
Handoko, T. Hani. 2011. Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPFE-
YOGYAKARTA.
Harahap, Sofyan Safri. 2001. Sistem Pengawasan Manajemen (Management
Contol System). Jakarta: PT. Pustaka Quantum.
Hasibuan, S.P. Malayu. 2007. Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah.
Bandung: PT Bumi Aksara.
____________2011. Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah. Jakarta: PT
Bumi Aksara.
HR Abdussalam. 2008. Hukum Ketenagakerjaan. Penerbit Restu Agung : Jakarta.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1988. Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia Terbitan Ketiga. Jakarta: Yayasan Penerbit
Administrasi.
Manullang, M. 2005. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.
Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman.2009. Analisis Data Kualitatif. UI-
Press : Jakarta
Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Sabardi, Agus. 2001. Manajemen Pengantar. Gajah Mada Univ. Press :
Yogyakarta.
Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. CV Alfabeta : Bandung.
_________2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. CV Alfabeta
: Bandung.
Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan. 2005. Pengantar Manajemen.
Kencana: Jakarta.
Dokumen-Dokumen :
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga
Kerja Asing
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa,
Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian Presiden Republik Indonesia
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa
Kunjungan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Lain-Lain :
http://www.tangeranghits.com/mega-metropolitan/berita/47319/pengawasan-tka-
dinilai-lemah-imigrasi-cilegon-diduga-main-mata-dengan-pengusaha
(Diakses pada hari Kamis, 06 Oktober 2016, 17:41 WIB)
http://titiknol.co.id/peristiwa/imigrasi-cilegon-dituding-main-mata-dalam-
pengawasan-tka/ (Diakses pada hari Kamis, 06 Oktober 2016, 11:48 WIB)
http://www.beritacilegon.co.id/kota-cilegon/kantor-imigrasi-cilegon-didemo-
dituding-tutupi-tka-ilegal (Diakses pada hari Kamis, 06 Oktober 2016)
http://www.suara.com/news/2016/08/02/231857/70-tenaga-kerja-asing-ilegal-
cina-ditangkap-polda-banten#tDh5vA7kJo5Gzoq7.99 (Diakses pada hari
Selasa, 02 Agustus 2016, 23:18 WIB)
Dokumentasi
Wawancara dengan beberapa petugas pengawas Timpora
Wawancara dengan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon
dengan Bapak Park Kwang Ho
Spanduk Peringatan TKA illegal di depan Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon
Spanduk pelayanan pengawasan orang asing di Kepolisian Resort Kota Cilegon
Contoh Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Disnaker Kota Cilegon
Contoh Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Disnaker Kota Cilegon
Contoh Surat Tanda Melapor dari Kepolisian Resort Cilegon
Contoh Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon
- 28 -
(3) Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk
Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang
tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
(4) Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali
perjalanan.
Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan,
atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 66
(1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian.
(2) Pengawasan Keimigrasian meliputi:
a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia
yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau
masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di
luar Wilayah Indonesia; dan
b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing
yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta
pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan
Orang Asing di Wilayah Indonesia.
Pasal 67
(1) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara
Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan
Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau
berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:
a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data
dan informasi;
b. penyusunan . . .
- 29 -
b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia;
c. pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
d. pengambilan foto dan sidik jari.
(2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.
Pasal 68
(1) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:
a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
(2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.
Pasal 69
(1) Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap
kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri
membentuk tim pengawasan Orang Asing yang
anggotanya terdiri atas badan atau instansi
pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.
(2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak
selaku ketua tim pengawasan Orang Asing.
Pasal 70 . . .
- 30 -
Pasal 70
(1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka
pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib melakukan:
a. pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik
warga negara Indonesia maupun warga negara
asing;
b. pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara
Indonesia maupun warga negara asing yang
masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
c. pengumpulan data warga negara asing yang
telah mendapatkan keputusan pendetensian,
baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi
maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan
d. pengumpulan data warga negara asing yang
dalam proses penindakan Keimigrasian.
(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan memasukkan data pada
Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang
dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal.
Pasal 71
Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia
wajib:
a. memberikan segala keterangan yang diperlukan
mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta
melaporkan setiap perubahan status sipil,
kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau
perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi
setempat; atau
b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen
Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila
diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam
rangka pengawasan Keimigrasian.
Pasal 72 . . .
- 31 -
Pasal 72
(1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta
keterangan dari setiap orang yang memberi
kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai
data Orang Asing yang bersangkutan.
(2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib
memberikan data mengenai Orang Asing yang
menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh
Pejabat Imigrasi yang bertugas.
Pasal 73
Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Orang Asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e tidak diberlakukan terhadap
Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia dalam
rangka tugas diplomatik.
Bagian Kedua
Intelijen Keimigrasian
Pasal 74
(1) Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen
Keimigrasian.
(2) Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen
Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan
penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan
Keimigrasian serta berwenang:
a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau
instansi pemerintah;
b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga
dapat ditemukan bahan keterangan mengenai
keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
c. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau
d. melakukan pengamanan terhadap data dan
informasi Keimigrasian serta pengamanan
pelaksanaan tugas Keimigrasian.
BAB VII . . .
Kode Informan
No Kode
Informan
Nama Keterangan Jabatan/Pekerjaan
1 I1-1 Ubaidillah Key Informan Kepala Bidang
Pengawasan
Ketenaga kerjaan di
Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Banten
2 I1-2 Andika Maulana Secondary
Informan
Pelaksana
Penempatan Tenaga
Kerja Dalam dan
Luar Negeri di
Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Banten
3 I2 Sahat Pasaribu Key Informan Kepala Kantor
Imigrasi Kelas II
Kota Cilegon
4 I3-1 Wawan Gunawan Secondary
Informan
Kasi Penempatan
Dalam Negeri di
Dinas Tenaga Kerja
Kota Cilegon
5 I3-2 Ahmad Taufan Taufani Secondary
Informan
Staff Fungsional
Pengantar Kerja di
Dinas Tenaga Kerja
Kota Cilegon
6 I4 Kusmajaya Secondary
Informan
Kepala Bidang
Pelayanan
Pendaftaran
Penduduk di Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota
Cilegon
7 I5 H. Rudi Darmawan Secondary
Informan
Kepala Bidang
Organisasi &
Penanganan
Konflik di
Kesbangpol Kota
Cilegon
8 I6 Hadi Subeno Secondary
Informan
Kepala Urusan
Pembinaan dan
Operasional SAT
INTELKAM di
Polres Cilegon
9 I7 Maghfiroh Secondary
Informan
Staff administrasi
PT. Sankyu
Internasional
Indonesia
10 I8 Ahmad Sobri Secondary
Informan
Supervisor/HR PT.
Nippon Shokubai
Indonesia
11 I9 Ahmad Junaedi Secondary
Informan
Kepala Kantor
Kecamatan
Ciwandan
12 I10 Park Kwang Ho Secondary
Informan
Tenaga Kerja Asing
yang bekerja dan
tinggal di Kota
Cilegon
Matriks Wawancara Lapangan
Kode
Informan
Pengawasan dilakukan secara tepat-akurat dan tepat waktu
Q1
A
Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan informasi-informasi
yang akurat
I2 Informasi yang diberikan oleh TIMPORA sudah akurat. Kita selalu
melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
I3-1 Sudah, seperti berdasarkan informasi kemarin dari tim kepolisian,
DKCS dan kecamatan ternyata benar bukan visa kerja, nah baru
mereka melaporkan ke Disnaker Kota Cilegon. Jadi TKA itu setiap
sudah dapat izin dari pusat maka mereka harus lapor kesini. Jadi
setiap TKA yang sudah mendapatkan ijin untuk bekerja di wilayah
Kota Cilegon itu wajib melaporkan ke Disnaker Kota Cilegon oleh
setiap perusahaan.
I5 informasi kita dapatkan dari salah satu unsur komunitas Inteligent
daerah atau Kominda jadi kita mendapatkan laporan-laporan tersebut
dari situ setiap bulan. Kita adakan rapat dan untuk hasilnya yang
menyangkut masalah kewarganegara asing baru kita turun. Kominda
itu semua unsur yang mempunyai Inteligent, jadi semua instansi
mempunyai kominda. Jadi mereka semua mempunyai komunitas dan
yang mempertanggung jawabkannya adalah kesbangpol.
I6 informasi bukan hanya dari instansi lain atau masyarakat saja, tetapi
ada data dari kita juga. masing-masing institusi di kita memiliki data,
dan data yang ada dari masing-masing instansi itu tidak mungkin
sama karena orang asing yang datang kesini itu dengan berbagai
kepentingan. meskipun terdapat perbedaan tetapi kita cek dari jumlah
orang asing dengan berbagai kepentingannya itu bisa menjadi
perbandingan.
Q2
A
Pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan
I1-1 Tergantung situasional. Kalau yang regular itu sesuai dengan jadwal
rutin, tapi jika terdapat aduan atau situasi-situasi tertentu itu
dilakukan secara mendadak.
I1-2 Untuk monitoring dilakukan sebulan sekali ke perusahaan-
perusahaan. Biasanya satu bulan bisa ke 20 perusahaan.
I2 Sesuai dengan jadwal, TIMPORA dilakukan 2 kali setahun sesuai
dengan anggaran. Dan pengawasan yang dilakukan oleh seksi
Wasdakim pun dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Tetapi
pengawasan juga terkadang dilakukan secara mendadak tergantung
informasi yang ada.
I3-2 Pengawasan ke lapangan kadang kita adakan setiap bulan atau tiap
hari. Jadi jika ada yang ingin memperpanjang IMTA maka kami
verifikasi ke lapangan, jika ada yang lapor ke Kantor Imigrasi karna
jika kita tidak memverifikasi kita tidak tahu ada permasalahan apa.
Ketika ada rapat dengan kementerian dan dengan provinsi kita bisa
ngomong bahwa permasalahan di Cilegon seperti ini. Jika kita tidak
pernah turun ke lapangan jika ada masalah nanti yng disalahkan
Disnaker. Jadi setiap ada perpanjangan IMTA atau IMTA dari pusat
kita langsung turun ke lapangan.
I4 Jadwalnya tergantung masing-masing SKPD, nanti tahun 2018
Disdukcapil sendiri mengadakan kegiatan pengawasan orang asing,
kemudian tahun 2017 baru penyuluhannya yaitu penyuluhan
dokumen orang asing maupun orang asingnya, kita mendatangi 8
kecamatan dan sudah mendatangi 6 kecamatan. Mengundang
perusahaan, RT, RW dan kelurahan dikumpulkan perkecamatan.
Kalau pengawasan dari tim sudah berjalan ke perusahaan-perusahaan
sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh TIMPORAnya. Kalau tim
yang dari lembaga kebanglinmas pertiga bulan sekali, kalau di
Imigrasi sesuai dengan jadwal mereka saja dan kita mengikuti. Tiap
tahun pasti ada.
I5 Kita hanya melaksanakan pengawasan setahun hanya 2 kali ke
perusahaan-perusahaan berbeda. Kecuali ada hal-hal khusus atau ada
kejadian baru kita langsung turun ke perusahaan tersebut menurut
dari informasi-informasi yang ada.
I6 Pengawasan itu kita lakukan sesuai dengan keinginan kita, jadi tidak
ada jadwal tetapi kita lakukan secara berkala tapi berdasarkan
keinginan kita.
I7 Ya dilakukan dengan rutin. Kalau Kantor Imigrasi dan Dinas Tenaga
Kerja masing-masing sidak langsung secara rutin setahun sekali
disini. Kalau SKPD lainnya hanya sidak langsung gabungan dengan
TIMPORA tersebut.
I8 Kalau laporan tahunan sih tiap tahun, kalau kunjungan kesini kadang
kitanya yang kesana atau merekanya yang kesini.
I9 Pengawasan dari DKCS dilakukan satu tahun sekali. Tahun ini baru
aja ada sosialisasi dari DKCS yang melibatkan RT, RW yang
diperkirakan ada orang asing. Dan juga mengundang perusahaan-
perusahaan yang terdapat orang asingnya.
I10 Mungkin kalau pengawasan hanya untuk orang asing yang tidak
mempunyai working visa/illegal, lebih banyak itu orang Cina tetapi
langsung di deportasi. Mereka disini tanpa working visa hanya
memakai visa tour jadi ketahuan maka di deportasi. Kalau orang
Korea jarang, mungkin ada juga tapi jarang. Selama 23 tahun saya
tinggal disini hanya ketemu 2 orang yang illegal tetapi yang lain
tidak ada. Mereka semua bayar resmi.
Kode
Informan
Pengawasan dilakukan secara obyektif dan menyeluruh guna
memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan
profesional
Q3
A
Merencanakan pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing
I1-1 Kalau pengawasan dilaksanakan melalui rencana kerja, dimana setiap
pengawas minimal mengawasi 51 perusahaan dalam sebulan. Dalam
melaksanakan pengawasan termasuk di dalamnya mengawasi Tenaga
Kerja Asing.
I1-2 Kalau di bidang pengawasan melakukan sidak ke perusahaan-
perusahaan itu memeriksa dokumen-dokumen perizinan dari
RPTKA, IMTA dan KITAS.
Kita jarang kalau dilibatkan dengan pengawasan Ketenagakerjaan.
Kalau pengawasan itu untuk memeriksa dokumen-dokumen yang
dimiliki oleh TKA.Tetapi kita yang memberi izin RPTKA dan
IMTA.
I2 Banyak cara dalam merencanakan pelaksanaan pengawasan:
1. Pengawasan rutin melalui pengecekan administrasi
2. Merencanakan pengawasan lapangan secara tertutup dan
terbuka. Terbuka itu yang dilakukan oleh TIMPORA dengan
tupoksinya masing-masing. Tertutup bisa dilakukan khusus
Imigrasi sendiri (misalnya dilakukan secara diam-diam atau
menyamar) dengan anggaran delapan ratus ribu rupiah
I3-1 Kalau di Disnaker Kota Cilegon bukan pada pemeriksaan, jadi
tupoksi kami hanya apakah ijin-ijin yang keluar dari pusat sudah
dijalankan dengan benar aturan-aturannya misalnya seperti
pendampingannya sudah benar atau tidak, jadi kalau diluar itu bukan
di kami tetapi apabila ada informasi tentang permasalahan ijin yang
dikeluarkan oleh Kementerian yang tidak sesuai maka kita
sampaikan ke TIMPORA. Jadi Kalau kita hanya mengecek apabila
terdapat dokumen ketenagakerjaan yang tidak lengkap. Di kita tidak
ada kewenangan untuk pengawasan dan penindakan. Disnaker Kota
Cilegon tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa TKA. Karna
bagian pengawasan itu bagian dari Disnaker Provinsi. Kita hanya
melaporkan saja ke Disnaker Provinsi.
I4 Pengawasan sesuai dengan penerbitan dokumen kita sesuai dengan
ijin KITAS atau KITAP yang dimiliki. Jika mempunyai KITAS kita
bikinkan SKTT, kalau mempunyai KITAP kita buatkan Kartu
Keluarga dan KTP.
Pengawasan dengan cara mendatangi perusahaan karena jika di
permukiman tidak ada orangnya, kita bisa mendatangi secara internal
kita sendiri maupun secara tim. Kalau secara tim pengawasan itu ada
2: satu pengawasan lembaga orang asing yang diketuai oleh
kesbangpol, kemudian tim pengawasan orang asingnya diketuai oleh
kantor imigrasi, keduanya anggotanya hampir sama. Secara tim
melakukan pengawasan bersama atau sidak tetapi secara internal
masing-masing bisa datang ke perusahaan melakukan pengawasan
orang asing yang bekerja di Semen Jakarta, kita perksa dokumen
kependudukannya, SKTT atau KTP/KK.
I5 Kita mengawasi berkaitan dengan DKCS yaitu tempat tinggal.
Karena DKCS mengeluarkan SKTT jadi kita berkoordinasi dengan
DKCS. Lalu mengenai Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota
Cilegon, kita meminta data dari Disnaker lalu dari semuanya itu kita
menginduk ke Imigrasi. Jadi kesbangpol ini memonitoring instansi-
instansi terkait. Tetapi jika ada orang asing yang membuat LSM,
baru kita sendiri turun. Jika tidak ada LSM ya kita hanya sebatas itu
saja yaitu memantau.
I6 Pengawasan yang kita lakukan ada 2 cara: yang pertama dengan cara
administrasi dan yang kedua ada pengawasan scara langsung atau
lapangan. secara administrasi yang sudah berjalan dilskukan dengan
penggunaan Tenaga Kerja Asing harus melaporkan di dasari dengan
Undang-undang Kepolisian No 2 pasal 15 ayat 2 huruf I bahwa
kepolisian bertugas pengawasan terhdap orang asing. Di samping
kegiatan administrasi, setiap pengguna Tenaga Kerja Asing yang
kedapatan orang asing harus melaporkan ke kita dengan membawa
dokumen-dokumen yang dimiliki orang asing. dokumen-dokumen
tersebut yaitu potokopi passport, ijin tinggal, IMTA, surat sponsor
dari perusahaan karena biasanya orang asing yang datang itu pasti
ada yang ngundang. kemudian secara operasional hasil pengamatan
kita atau hasil penyelidikan kita secara tertutup sama-sama
melakukan kegiatan pemeriksaan di lapangan. tujuannya mencari
atau menemukan keberadaan orang asing sesuai dengan perizinan
yang dimiliki secara legal dengan dilengkapi dengan dokumen-
dokumen yang ada.
I7 Kalau pengawasan dari perusahaan sih tidak ada. Karena dari
dokumen pun itu perusahaan yang pegang kecuali KITAS dan SKTT
itupun kita hanya memberikan fotokopinya saja kepada masing-
masing TKA.
I8 Kita tiap 3 tahun ada pergantian Jepang dan setiap ada pergantian
orang yang ditunjuk atau bertanggung jawab oleh departemennya dia
yang mengumpulkan datanya kalaupun harus ke Imigrasi dan ke
yang lainnya ya mereka yang handle.
I9 Pengawasan dari Kecamatan ada berupa razia. Sudah efektif setiap
bulan dilakukan. Biasanya razia besar-besaran itu menjelang hari-hati
besar seperti ramadhan. Itu dilakukan sebelum ramadhan dan
sesudah ramadhan agar bisa dicek datanya karena biasanya setelah
idul fitri itu banyak yang datang karena bawaan keluarga. Untuk
razia itu pertama saya mendatangi tempat yang diprediksi atau
diperkirakan ada Orang Asingnya, kemudian saya juga melibatkan
lurah dan RTnya. Selain itu saya juga ke industri-industri yang
berada disini apabila ada faktor kecurigaan yang menyangkut Tenaga
Kerja Asing. Informasinya saya dapatkan dari laporan masyarakat.
I10 Pernah beberapa kali ada pengawasan dari Kantor Imigrasi tetapi
saya tidak pernah illegal disini jadi tidak ada masalah. Tahun
kemarin setelah Presiden Jokowi mungkin ada orang asing illegal
maka ada kontrol keras
Q4
A
Melakukan rapat evaluasi setelah mengawasi Tenaga Kerja
Asing di Kota Cilegon
I1-1 Rapat evaluasi kalau khusus untuk TKA di Kota Cilegonnya doang
sih tidak tetapi setiap habis melakukan pengawasan kita pasti
melakukan rapat evaluasi. Kadang-kadang kalau sanksinya itu
mengandung tindak pidana itu kita rapatkan bersama dan kita
tentukan.
I2 Ada, seperti
1. Rapat Internal di seksi Wasdakim (Pengawasan dan
Penindakan) tentang apa yang perlu harus dilakukan dan apa
yang sudah dilakukan
2. Rapat dengan seksi lain (seksi Lalu Lintas Keimigrasian dan
seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian) untuk
mendapatkan informasi yang lebih akurat
3. Rapat Evaluasi pelaksanaan TIMPORA dengan instansi terkait.
I4 Ada. TIMPORA melakukan rapat lagi di Kesbangpol maupun di
Kantor Imigrasi, jadi setelah rapat evaluasi kita bergerak lagi. Jadi
setelah rapat evaluasi kita ada sidak lagi.
I5 Ada, misalnya pengwasan ini berjalan setahun dua kali dan dari hasil
temuan di lapangan di cek kembali.
Kode
Informan
Terpusat pada titik-titik pegawasan strategis
Q
A
Kegiatan pengawasan dilakukan memusatkan pada tempat-
tempat strategis (terpusat pada bagian yang bisa diperbaiki)
I1-1 Kalau pengawasan kan sesuai dengan rencana kerja yang terjadwal
tetapi apabila ada informasi masalah di tempat ini kita langsung
pindah dahulu ke tempat yang bermasalah tersebut.
I1-2 Kalau kita lebih fokusnya ke perusahaan-perusahaan yang
pembuatan IMTAnya di provinsi. Kalau pembuatan IMTAnya di
Kabupaten/Kota itu kita serahkan ke Kabupaten/Kota. Tetapi tetap
kita melibatkan Disnaker kabupaten/kota setempat ketika kita
monitoring perusahaan, tergantung lokasi perusahaannya dimana.
I2 Pengawasan dilakukan tergantung agen/sponsor dari perusahaan-
perusahaan yang tidak melakukan tugas keadministrasian dengan
baik. Apabila perusahaan sebagai sponsor sudah melakukan tugasnya
dengan baik seperti administrasinya, pelaporannya, informasi yang
kita dengar dari luar sudah baik berarti pengawasan hanya
memonitoring saja. Contohnya jika perusahan yang kita lihat sudah
bagus sudah mengikuti aturannya dan tidak melakukan pelanggaran,
kita tidak langsung ada pengawasan mendadak. Pelaporan informasi
kita didapatkan dari Kominda, tetapi Kominda tidak terfokus dari
satu permasalahan jadi tidak terfokus dari Keimigrasian saja. Dan
pengawasan tidak terpusat pada jumlah seberapa banyak TKA
disana.
I6 Fungsi intelegen itu kita melakukan penyelidikan, dari hasil
penyelidikan kita rapatkan bersama dan dari situ kita menentukan
oleh instansi masing-masing dan dari setiap instansi masing-masing
wajib memberikan masukan tetapi diputuskannya pada saat akan
bergerak dengan beberapa pertimbangan dari banyaknya informasi
yang kita terima dari masyarakat sehingga kita dapat menentukan
sasaran.
Kode
Informan
Realistik secara ekonomis terhadap kehadiran TKA
Q5
A
Izin Tenaga Kerja Asing berkontributif terhadap perekonomian
cilegon
I1-1 Iya. Kita ada retribusi dan itu masuk ke APBD.
I1-2 Untuk pembuatan IMTA dikenakan retribusi daerah perbulannya
seratus dolar, biasanya kalau bikin itu kebanyakan untuk satu tahun
jadi seribu dua ratus dolar itu langsung masuk ke kas daerah
tergantung lokasi pembuatan IMTAnya masing-masing.
I3-1 Sebenernya ada pengaruh tetapi menurut saya belum maksimal.
Seperti misalnya perusahaan-perusahaan asing disini kan rata-rata
perusahaan besar seperti PT Krakatau Posco tetapi mereka tidak
menyediakan tempat tinggal di Kota Cilegon malah kebanyakan di
Serang, padahal itu salah satu potensi ekonomi apakah di
perhotelannya, di mess-mess atau lainnya, itu kebayakan di Serang
contohnya kebanyakan para TKA menginap di hotel Horizon yang
letaknya di Serang, dan perumahan BMW itu kan di Serang. Paling
ada TKA yang sudah lama disini itu tinggalnya di PCI yang
homestay, palm, dan Argabaja tetapi tetap lebih banyak di BMW.
Malah PT Krakatau Posco membuat Badan Penelitian SDMnya
bukan di Cilegon tetapi di Serang. Seharusnya pemerintah Kota
Cilegon juga harus merencanakan jika ada perusahaan asing yang
ingin membangun perusahaan industri harus merencanakan apa yang
dibutuhkan, mungkin dari pembuatan tempat makan atau
penginapan.
Adapun retribusi dari TKA yang masuk ke PAD, realisasinya 1M
lebih itu retribusi perpanjangan IMTA yang ingin memperpanjang
masa kerjanya. Kalau pembuatan IMTA itu bayarnya di pusat kalau
disini hanya perpanjangan IMTA saja, itupun ga semua TKA yang
kerja disini memperpanjang IMTA karena kebanyakan TKA yang
bekerja paling hanya 3-6 bulan saja. Adapun masa berlaku IMTA
hanya untuk 1 tahun.
I3-2 Iya. TKA yang kerja di Kota Cilegon ini tidak gratis. Ada
penghasilan di DPKD (Dana Pengembangan Keahlian Daerah) dana
tersebut diperuntukan untuk meningkatkan skill keahlian warga Kota
Cilegon (dan seluruh Indonesia) Jadi setiap TKA yang ingin bekerja
disini itu izinnya perbulan sebesar 100dolar kalau 1 tahun berarti
1200dolar dia bayar ke negara. Dan dana itu untuk pengembangan
keahlian warga Cilegon seperti peralatan-peralatan, pelatihan, ruang
gedung. Kalau TKA yang illegal itu mereka tidak bayar, yang paling
banyak illegal itu dari Cina.
I5 Tidak ada pemasukan untuk PAD, kalau kaitannya dengan
ketenagakerjaan mungkin ada, pajak untuk warga negara asing itu
kewenangannya beda lagi. Tapi pada intinya pasti akan
meningkatkan perekonomiannya kalau terlaksana sesuai dengan
izinnya.
I9 Udah pasti dapat, pertama dari perizinannya dan dari tenaga kerjanya
juga. Karena dari izin domisili itu saya tekankan untuk non-teknis
atau pegawai-pegawai kasar seperti tukang potong atau las itu saya
minta harus tenaga kerja lokal dari kita. 70% harus dari kita dan dari
70% itu saya bagi lagi umpamanya 40% dari masyarakat Ciwandan
dan 30% dari masyarakat Cilegon, kalau tidak ya tidak saya
tandatangani.
I10 Ada. Saya bayar 1200 dollar pertahun. Setelah bayar lalu diajukan
baru dapat working visa.
Q6
A
Anggaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan
pengawasan
I1-1 Iya ada. Dalam pengawasan itu anggarannya dari APBD. Anggaran
tersebut digunakan untuk transportasi.
I2 Pengawasan tertutup yang dilakukan khusus Imigrasi sendiri
(misalnya dilakukan secara diam-diam atau menyamar) dengan
anggaran delapan ratus ribu rupiah.
I5 Anggaran sesuai dengan yang dikeluarkan dari APBD untuk
pengawasannya.
Kode
Informan Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
Q7
A Koordinasi dalam Timpora Kota Cilegon
I1-1 Kordinasi tetap ada karena ketenagakerjaan kan dimulai dari
rekruitmen tenaga kerja sampai dia PHK sedangkan rekruitmen itu
dimulai dari kabupaten/kota sampai dengan Ijin Tenaga Kerja Asing
kan ada sebagian dari Kota jadi koordinasi tetap ada. Kalau dengan
instansi terkait lainnya kita dengan Timpora. Dan Timpora tersebut
ada 2, ada yang diketuai oleh Imigrasi dan ada yang diketuai dengan
Kesbangpol.
I1-2 Koordinasinya monitoring. Kalau monitoring biasanya kita
membawa Bidang Pengawasan untuk mengecek dokumen-dokumen
perizinan ke perusahaan.
I2 Koordinasinya berjalan, kegiatan TIMPORA itu seperti melakukan
operasi dan tukar-menukar informasi tidak harus melakukan rapat
kita bisa mendapatkan/memberikan informasi tapi di dalam
TIMPORA itu harus ada rapat apakah itu rapat evaluasi atau rapat
untuk terjun ke lapangan, jadi koordinasi berjalan dengan baik.
I3-1 Kalau TIMPORA kan leading sectornya di KesbangLinmas dan kita
hanya anggota. Jadi kalau kita hanya berdasarkan ada informasi dari
masyarakat kalau misanya di suatu perusahaan ada masalah, Jadi
berdasarkan izin dulu lalu kita cek kelapangan dokumen
perizinannya.
I3-2 Jadi koordinasi dengan TIMPORA itu gabungan dari beberapa
stakeholder yang terkait seperti Kantor Imigrasi, DIsnaker,
Disdkcapil, dsb. Itu berjalan bareng-bareng. Yang pertama kita
melakukan rapat dahulu di wilayah mana di perusahaan mana setelah
ditentukan baru kita ke lapangan lalu dipisah sesuai dengan
tupoksinya masing-masing. Rapat TIMPORA dilakukan setahun 2/3
kali kalau dari Kantor Imigrasi, ada juga TIMPORA dari Kesbangpol
itu juga sama 3 kali dalam setahun
I5 Kan kalau Timpora punya Imigrasi tetapi kita disini mempuyai
kewenangan mengawasi keberadaan warga negara asing dan tenaga
kerja asing dalam bidang LSMnya. Jadi sebenernya kita mengawasi
LSM yang dibina oleh Orang Asing. Tetapi dalam pelaksanaan
pengawasannya pun kita juga melibatkan Timpora, kalau setelah
sidak kita menemukan Orang Asing yang memiliki LSM baru kita
tindak lebih lanjut keberadaannya. Tetapi selama ini belum
ditemukan orang asing yang membuat LSM.
Koordinasinya meminta laporan data TKA dari Disnaker lalu kita
koordinasikan dengan instansi terkait lainnya lalu ke lapangan untuk
meneliti atau mengecek bersama-sama sesuai dengan tupoksi
instansinya masing-masing.
I6 Kita bersama-sama dengan Kantor Imigrasi atau instansi lainnya
yang tergabung di TIMPORA melakukan pengawasan langsung
dengan cara sidak dengan cara tertutup tanpa diberi tahu dulu.
pertama kita minta list atau daftar orang asing yang ada lalu kita
kroscek dengan data yang ada di kita kemudian kita cek secara fisik.
I7 Ada. Ada sidak lapangan setahun sekali dari TIMPORA.
Bentuk pengawasannya sidak langsung dan adanya laporan bulanan
yang kita berikan ke SKPD terkait.
I8 Ada, ada pengawasan langsung dan kita tiap tahunnya ada laporan
tahunan. Perusahaan harus memberikan jumlah karyawan kita
laporkan. Kalaupun nanti ada pengecekan yah kita sambut dan kita
sesuaikan dengan kondisi yang ada.
Pengawasan lebih pada interview dan pemeriksaan dokumen
perizinan.
I9 Kalau pengawasan disini sih ada dari pihak DKCS saja, karena kalau
dari kantor Imigrasi atau Disnaker itu biasanya langsung ke
perusahaan-perusahaan. Kecuali kalau ada laporan dari masyarakat
tentang orang asing baru ada tindakan. Bentuknya seperti sosialisasi
dan ada bentuk Tim yaitu Timpora. Kalau timpora bentuknya door to
door langsung ke perusahaannya yang dituju. Makanya ada
sosialisasi juga untuk memberikan jalan kemudahan untuk mereka.
Setelah ada sosialisasi barulah kita ke lapangan ke perusahaan mana
yang tidak mengikuti sosialisasi. Kita tanya-tanya dan kita cek
dokumen-dokumennya, jika tidak ada baru kita tanya apakah belum
pernah mendapatkan sosilisasi atau tidak.
Q9
A Sosialisasi
I1-2 Ada, kita sosialisasi mengundang PTSP, Bank Banten, DPPKD,
Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sosialisasinya untuk
mempertemukan lima instansi terkait mengenai retribusi daerah dan
sasarannya untuk perusahaan-perusahaan. Untuk sosialisasi
dilakukan setahun sekali dengan mengundang 50 perusahaan yang
minimal memperpanjang RPTKA/IMTA dan mengundang Disnaker
Kabupaten/Kota.
I3-1 Untuk sekarang belum ada, paling kita melakukan sosialisasi door to
door dengan bentuknya pembinaan. Jadi kita berusaha
mensosialisasikan tupoksi apa supaya kita bisa membantu
perusahaan, jadi untuk TKA kita memberikan syarat-syarat dan
penggunaannya. Sebenernya kalau yang sudah biasa si sudah tau
semua peraturannya, hanya saja ada perusahaan-perusahaan yang
izinnya ke pusat, nah pas izin pertama ke pusat itukan ada
keberadaan mengenai TKAnya kita mendekatkan ke perusahaan
menanyakan lokasi kerja TKA. Karna kalau ingin memperpanjang
IMTA lebih dari 12 bulan dan lokasi kerja di izin pertamanya di dua
lokasi itu perpanjangannya tidak di cilegon tapi di pusat atau di
provinsi.
Paling yang disini PT Krakatau Posco yang perpanjangan IMTAnya
hampir semuanya di Kota Cilegon bukan di pusat, kalau perusahaan
lain masih banyak yang perpanjangan IMTAnya di pusat.
I4 tahun 2017 baru penyuluhannya yaitu penyuluhan dokumen orang
asing maupun orang asingnya, kita mendatangi 8 kecamatan dan
sudah mendatangi 6 kecamatan. Mengundang perusahaan, RT, RW
dan kelurahan dikumpulkan perkecamatan. Soalnya
permasalahannya orang asing tidak hanya dokumen saja tetapi
tinggal di permukiman penduduk.
I6 Kita sering melakukan itu, kemudian pada saat-saat tertentu juga dari
pihak TIMPORA juga mengundang dan kita sebagai pemateri
menyampaikan secara masing-masing. Sosialisasi juga caranya
macam-macam, ada yang diundang di lapangan oleh Timpora dan
ada juga kita sampaikan secara langsung pada saat pengawasan.
I8 Adanya sosialisasi dengan Pemerintah Daerah, perusahaan dan
sekolah-sekolah mengenai Ketenagakerjaan.
I9 Ada, tahun ini baru aja ada sosialisasi dari DKCS yang melibatkan
RT, RW yang diperkirakan ada orang asing. Dan juga mengundang
perusahaan-perusahaan yang terdapat orang asingnya.
Q10
A
Jumlah pengawas
I1-1 Pengawas yang ada di Provinsi Banten ini berjumlah 75 orang, dalam
melaksanakan tugasnya dibagi berdasarkan rencana kerja tergantung
situasi wilayah. Jadi dibagi tiap wilayah dan pembagiannya tidak
baku atau sesuai kebutuhan saja.
I2 Secara tupoksi hanya ada 4 orang dengan keterangan:
1 kepala seksi
1 kasubsi pengawasan dibantu 1 kasubsi penindakan dan 1 orang
staff
Namun tugas pokok Imigrasi diemban oleh seluruh petugas Imigrasi
dengan wilayah 10 kecamatan yang terdiri dari 8 kecamatan di
Pemerintahan Kota Cilegon dan 2 kecamatan di Pemerintahan
Kabupaten Serang (Pulau Ampel & Bojonegara)
I4 2 orang.
I6 Secara khusus tidak ada untuk pengawasan orang asing, tetapi untuk
tugas di lapangan, seluruh anggota fungsi inteligen punya kewajiban
untuk melakukan pengawasan.
Kode
Informan
Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
Q11
A
Jika di dalam pelaksanaan terjadi kesalahan, bagaimana cara
menyelesaikan masalah
I1-1 Kalau masalahnya adalah tidak mempunyai dokumen
ketenagakerjaan maka TKA tersebut dikeluarkan dari perusahaan
tersebut, setelah keluar baru dilakukan koordinasi dengan
aparat/instansi lain. Apabila terjadi penyimpangan jabatan izinnya,
kita tegur perusahaannya mengenai jabatan TKAnya.
I2 Apabila petugas Imigrasi salah atau melanggar maka akan dikenakan
hukuman sesuai dengan PP 58 tahun 2010. Terdapat hukuman
ringan, berat dan tertulis.
Apabila TKA dan perusahaan (sponsor/penanggung jawab)
melakukan menyalahgunakan izin tinggalnya maka akan dikenakan
hukuman sesuai dengan UUK (UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian) dapat dilakukan.
1. Tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi
2. TKA tersebut dapat dilakukan atau diajukan ke sidang pengadilan
melalui Projustitia begitu juga dengan penanggung jawab atau
sponsor sebagai penjamin dapat diajukan ke pengadilan melalui
projustitia.
I4 Jika terdapat masalah biasanya pada agen perusahaan yang tidak
melapor TKA yang sudah pulang ke negeranya atau pindah itu kita
beri tahu atau tegur supaya ke depannya mereka harus melaporkan
masa berlakunya. Tindakan sanksi dari kita sih tidak ada, kita hanya
sebatas beri tahu saja. Kalau dulu sih ada denda, tapi sekarang sudah
tidak ada/gratis jika ada keterlambatan pelaporan. Dulu dendanya Rp.
50.000.
I6 Kalau berdasarkan Timpora semuanya mempunyai tugas dan SOP
nya masing-masing. Kemudian orang asing melakukan pelanggaran-
pelanggaran secara umum seperti pidana dan sebagainya itu ke
kepolisian, kalo yang lainnya itu tergantung tugas dari instansi yang
berkaitan. Jadi kita kan melakukan bersama-sama, kalau ada yang
tidak pas dibidangnya jadi itu kita serahkan di bidangnya untuk
ditindak lanjuti. Sanksi juga disesuaikan dengan pelanggaran TKA
atau pengguna TKA di undang-undang no 6 tahun 2011 dan undang-
undang no 13 tahun 2003. Kalau di undang-undang kepolisian tidak
ada jadi kita memakai jalan persuasif.
I9 Cara menyelesaikannya kita berikan kepada pemberi izin, terserah
mau di deportasi atau dibikinin perizinan.
Q12
A
Alur pembuatan dokumen perizinan Tenaga Kerja Asing
I1-1 Setiap pengusaha yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing mereka
harus mempunyai rencana kerja dulu yaitu RPTKA, setelah
mempunyai rencana kerja baru diterbitkan IMTAnya dan mengurus
dokumen yang lain. Kalau penerbitan IMTA itu dari pusat,
selanjutnya untuk perpanjangan kalau lebih dari satu kabupaten/kota
itu di provinsi kalau hanya wilayahnya di satu kabupaten/kota ya
memperpanjangnya di kabupaten/kota tersebut dan kalau lebih dari
satu provinsi itu di pusat.
I1-2 Kalau kita dilihat dari RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
Asing) nya dulu, jadi tiap prusahaan yang ada Tenaga Kerja Asing
itu harus punya Rencana jabatan apa yang ingin diduduki Tenaga
Kerja Asing, lokasi penempatannya misalnya lokasi di Cilegon
berarti untuk pembuatan IMTAnya itu buatnya di Cilegon,kalau
lokasi penempatannya ada 2 misalnya Kabupaten Tangerang sama
Cilegon itu pembuatan izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asingnya
di Provinsi. Misalkan kalau penempatannya di Cilegon dan Jakarta
maka IMTAnya di Pusat di Kementerian karena sudah lintas
provinsi. Dan kalau perpanjangan IMTA maksimal 5 tahun. Jadi
urutannya yaitu RPTKA, IMTA, langsung ke KITAS.
Untuk pengajuan pembuatan RPTKA dan IMTA ada dari
perusahaanna sendiri dan ada yang dari agen. Hanya kita
menganjurkan agar pembuatan langsung dari perusahaannya sendiri
saja.
I4 Permohonan atau pengajuan dari agen perusahaan ke Disdukcapil
dengan persyaratan KITAS, passport, STM, dan IMTA baru kita
buatkan SKTT.
I6 Persyaratannya harus ada fotokopi passport, KITAS, IMTA, dan
surat sponsor.
Selain dokumen keberadaannya, orang asing juga memerlukan SIM
(surat izin mengemudi) jadi di intelegen selain kita membuat surat
tanda lapor, kita juga mengeluarkan surat rekomendasi SIM orang
asing, jadi orang asing bisa mengajukan SIM di Indonesia untuk
kebutuhan mobilitas. Jadi nanti pihak rekomendasi dari kita lalu
pihak lalu lintas akan melakukan proses pembuatan SIM tapi
kelebihannya harus ada rekomendasi dari satuan intel kami. Masa
berlaku SIMnya 1 tahun disesuaikan dengan ijin tinggal yang
dimiliki.
I7 Alurnya kalau kita sih mengikuti dari peraturan pemerintah saja.
I8 Semua TKA yang ada di Nippon Shokubai alur dokumen perizinan
mengikuti peraturan dari Pemerintah Daerah sesuai prosedur yang
ditentukan.
Kode
Informan
Kontribusi keberadaan TKA terkait proses pembangunan
melalui ilmu pengetahuan & teknologi
Q13
A
Adanya Training dan Education untuk Tenaga Kerja Asing yang
ingin bekerja di Kota Cilegon
I1-1 Tidak ada. TKA itu harus yang sudah tenaga ahli jadi tidak ada lagi
pelatihan dari sini. Kalau bahasa wajib punya walaupun di peraturan
sudah di hapus tetapi setidaknya harus bisa. Atau harus punya TKI
pendamping.
I1-2 Kalau dari dinas ga pernah, mungkin kalau dari perusahaan ada.
Misalnya perusahaan beli alat dari luar jadi otomatis teknisinya dari
luar untuk transfer ilmu ke TKInya.
I3-2 Tidak ada, kalau pelatihan tidak ada. Jadi tujuan adanya TKA itu
pertama untuk transfer knowledge konsep awal adanya mereka itu
adalah transfer knowledge, ketika TKA ini sudah mentransfer
ilmunya kepada TKI harapannya TKA tidak perlu lama-lama lagi ada
di Indonesia setelah memberikan ilmunya kepada pekerja lokal.
I7 Tidak ada. Karena TKA disini semuanya tenaga ahli jadi justru
mereka yang memberikan education kepada TKI. Mungkin education
dari kita hanya mengajari TKA berbahasa Indonesia.
I8 Training dan education dilakukan sebelum mereka dikirim disini ada
sedikit pelatihan dari segi adat istiadat atau sosial yang ada di
Indonesia. Terus juga education pada bahasa yang simple seperti
greeting yang di persiapkan dari sana. Dan pelatihan yang lain juga
lebih kepada teknikal. Seperti misalnya kita ada teknologi baru, dari
Jepangnya deliver ke bawahannya biasanya ada training.
Q14
A
Tujuan perusahaan dalam memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
I7 Tujuannya untuk pengawasan kalau ada projek dari Jepang dan
transfer keahlian khusus yang diberikan TKA untuk TKI yang ada
disini.
I8 Tujuannya ya karna kita PMA, jadi mother company kan Jepang jadi
ada beberapa negara selain di Indonesia jadi tiap-tiap cabang itu ada
orang Jepangnya.
Manfaat yang pastinya seperti budaya kerja dari Jepang yang hal-hal
positifnya di terapkan juga di kami. Karena dari 23 TKA itu salah
satu termasuk adalah Presiden Directornya dan managernya.
Q15
A
Klasifikasi khusus dan batasan dalam jumlah Tenaga Kerja
Asing yang masuk maupun minimal jabatan untuk Tenaga
Kerja Asing
I1-1 Tidak ada. TKA harus memiliki kompetensi. Dan kompetensi yang
dimiliki tersebut harus dikeluarkan kepada tenaga kerja lokal. Maka
setiap tenaga kerja asing harus di dampingin oleh tenaga kerja lokal
atau TKI pendamping.
Kalau jabatan-jabatan tertentu ada yang tidak boleh diduduki oleh
Tenaga Kerja Asing misalnya menyangkut dengan SDM istilahnya
HRD. Kalau jumlah kita tidak membatasi, itu tergantung kebutuhan
dari perusahaan.
I1-2 Biasanya kalau di Cilegon itu banyak perusahaan yang bekerja sama
dengan Korea, Jepang dan Cina jadi TKA tersebut bawaan dari
perusahaan yang bekerja sama dengan negara tersebut. Misalnya
seperti Posco itu mereka pasti membawa TKA dari Korea atau Nipon
dari Jepang pasti membawa TKA dari Jepang.
Kalau jabatan untuk Tenaga Kerja Asing itu paling direktur atau
komisaris, kalau yang teknis-teknis itu jarang. Tetapi kalau jabatan
itu tergantung pemilik perusahaannya. Kalau di bagian teknisnya itu
maksimal 5 tahun masa perpanjangan IMTAnya, untuk yang bagian
tenaga ahlinya wajib mempunyai Tenaga Kerja Indonesia
pendampingnya untuk transfer ilmu. Dan untuk jabatan
direktur/komisaris itu setelah 5 tahun bisa perpanjang di pusat untuk
dibuatkan KITAP. Kalau batasan jumlah sih tidak ada, itu tergantung
perusahaannya. Biasanya TKA itu dibawa oleh perusahaan penanam
modal dari asal negaranya.
I3-2 Ada. Tidak boleh TKA yang kerja di Indonesia itu levelnya operator
atau petukang, level mereka itu harus enginer/teknisi keatas
(misalnya manajer, direktur) dibawah itu tidak boleh.
Pertama karna investasi, investasi terbesar sekarang dari Korea, kalau
Cina tidak terlalu banyak. Karna investasi banyak dari Korea maka
otomatis banyak Tenaga Kerja dan perusahaan-perusahaan dari
Korea karna setiap perusahaan pasti mereka mengutuskan orang-
orang dari mereka terutama paling penting di bagian finance atau
keuangan itu ga bisa kalau orang Indonesia yang pegang kaya
direktur karna itu kepentingan mereka.
I7 Dari Jepang. Karena ini PMA dari Jepang jadi karyawan pun dikirim
dari Jepang. Kalau jumlah TKA yang masuk sih tergantung dikirim
dari Jepangnya, kalau minimal jabatan itu untuk supervisor atau skill.
I8 Jepang. Karena kita PMA dari Jepang. TKA yang dikirim dari sini
adalah karyawan dari mother company kita yang ada di Jepang.
Biasanya yang disini pun manager jabatannya.
Kalau jumlah dan jabatan batasannya dari mother company kita, dulu
pernah ada yang selevel operator, tapi untuk saat ini TKA yang ada
disini selevel dengan manager.
I10 Tidak ada. Untuk pekerjaan di CV pun itu lebih ke sertifikat graduate
dan KK dulu dan interview dulu baru diundang untuk bekerja. Untuk
yang siapa saja yang boleh bekerja disini itu tidak ada.
Jadi kalau PMA (Perusahaan Modal Asing) jadi dapat KITASnya
gampang kalau PMDN itu harus jabatannya direktur kalau
jabatannya direktur kebawah itu susah. Jadi kalo saya pernah direktur
di PMA lalu juga bekerja di PMDN tapi saat itu bukan jabatan
sebagai direktur untuk yang di PMDN jadi tidak dapat KITAS lalu
saya mencabut direktur yang di PMA dan merubah akta untuk
mendapatkan KITAS lalu saya menjadi direktur di PMDN. Itu 2
orang asing 2 jabatan bayar kali 1200 dollar jadi 2400 dollar
pertahun. Jadi saya di PMA dicabut lalu pindah di PMDN karna saya
kerja di BUMN. 2 tahun lalu setelah akta dirubah untuk mendapatkan
KITAS itu agak susah jadi saya keluar negri 3 kali di Malaysia 2 kali
dan Singapore 1 kali baru saya mendapatkan visa. Jadi saya sudah 3
kali memperpanjang visa jadi tidak ada masalah karna sudah dirubah
akta perusahaannya sebagai direkturnya. Karna untuk PMDN orang
asing tidak bisa pemegang saham, hanya bisa untuk jabatan direktur
saja.
Reduksi Data
No Kategori Hasil
1 Keakuratan Keakuratan data yang diperoleh dari
Timpora
Keakuratan data yang diperoleh dari
Kominda
2 Ketepatan Waktu Pelaksanaan kegiatan pengawasan
administrasi
Pelaksanaan kegiatan pengawasan
lapangan
3 Objektif Keobjektifan dalam melaksanakan
pengawasan
Keseluruhan mengawasi perusahaan-
perusahaan asing
4 Lokasi Terpusat pada titik-titik yang strategis
dengan fokus pada perusahaan yang
bermasalah dalam memperkerjakan TKA
5 Anggaran/Ekonomi Adanya biaya anggaran
Adanya pendapatan dari Izin Tenaga Kerja
Asing
6 Koordinasi pihak yang
terkait
Koordinasi antar Disnaker Provinsi dan
Disnkaer Kota sudah baik
Koordinasi sudah cukup baik dalam Tim
Pengawasan Orang Asing (Timpora)
7 Sosialisasi Adanya sosialisasi dari masing-masing
instansi
Adanya sosialisasi yang dilakukan pada
saat pengawasan berlangsung
8 Jumlah Pengawas Masih kurangnya SDM pada Timpora
dalam mengawasi TKA
9 Sanksi Sanksi yang diberikan sudah cukup baik
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Data Pribadi
Nama : Abharina Atikah Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 13 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Link. Pegantungan Baru RT 05 RW 14 No 77,
Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang,
Kota Cilegon
e-mail : abharinaatikaa@gmail.com
No. Hp : 085313602662
2. Pendidikan Formal
SDN 09 Kota Cilegon (Tahun 2001-2007)
SMP Madinatul Hadid KS Kota Cilegon (Tahun 2007-2010)
SMAN 1 Kramatwatu (Tahun 2010-2013)
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Tahun 2013-2017)
Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya.
Serang, Juni 2017
Abharina Atikah Sari