Post on 22-Sep-2020
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA GLAPAN KECAMATAN GUBUG
PERATURAN DESA GLAPAN NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DESA GLAPAN TAHUN 2019-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GLAPAN ,
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan sesuai Pasal 89
Peraturan menteri Dalam Negeri 114 Tahun
2014 tentang Pembangunan Desa, maka perlu
disusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Glapan Tahun
2019-2025; b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam
pembangunan desa guna mewujudkan visi dan
misi Desa Glapan, maka perlu disusun Rencana
Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang
menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan
yang akan dicapai dalam waktu 6 (Enam ) tahun
mendatang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan
huruf b tersebut diatas, perlu membentuk
Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Glapan
Tahun 2019-2025.
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
pembentukan peraturan Perundang-undangan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389 );
- 1 -
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).
- 2 -
12. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 14. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun
2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5
Tahun 2016 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2016 Nomor 5); 16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015
Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Desa Di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 Tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30);
Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA GLAPAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA GLAPAN KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-
DESA) TAHUN 2019-2025
- 3 -
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Glapan. 2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa
Glapan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Glapan.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa. 4. Kepala Desa Glapan adalah Kepala Pemerintah
Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat
melalui pemilihan Kepala Desa. 5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan
tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris
Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur
Pelaksana Teknis Lapangan. 6. Badan Permusyawaratan Desa Glapan,
selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Grobogan yang selanjutnya di singkat
RPJMD Kabupaten Grobogan adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menangah Kabupaten
Grobogan Tahun 2017-2022. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Glapan Tahun 2019-2025. 9. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang
selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Rencana
Kerja Pemerintah Desa Glapan yang disusun
setiap tahun sekali.
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
Pasal 2
RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan
pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman
Pemerintah Desa dalam melaksanakan
- 4 -
pembangunan 6 (Enam ) tahun terhitung sejak Tahun
2019 sampai dengan Tahun 2025 dan pelaksanaan
lebih lanjut dituangkan dalam RKP-Desa.
Pasal 3
Sistematika RPJM-Desa disusun sebagai berikut : a. BAB I : Pendahuluan;
1.1. Latar Belakang. 1.2. Dasar Hukum.
1.3. Masud dan Tujuan .
b. BAB II : Profil Desa ; 2.1. Kondisi Desa
2.1.1. Sejarah Desa . 2.1.2. Demografi.
2.1.3. Keadaan Sosial . 2.1.4. Keadaan Ekonomi
2.2. Kondisi Pemerintahan 2.2.1. Pembagian Wilayah
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.
c. BAB III : Potensi dan Masalah; 3.1.1. Potensi . 3.1.2. Masalah
d. BAB IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ; 4.1. VISI dan MISI.
4.2. Tujuan dan Sasaran 4.3. Strategi Kebijakan .
4.4. Program /Kegiatan e. BAB V : Penutup
Pasal 4
RPJM-Desa berikut matriknya sebagaimana
tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 5
RPJM-Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Grobogan.
Pasal 6
1. Program Pembangunan Desa periode 2019-2025
dilaksanakan sesuai RPJM-Desa; 2. RPJM-Desa memuat visi, misi, tujuan dan
sasaran serta arah pembangunan jangka
menengah desa.
- 5-
Pasal 7
RPJM-Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa
dalam menyusun RKP-Desa dan sebagai acuan bagi
seluruh pemangku kepentingan di desa dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun
waktu 2019-2025.
Pasal 8
RPJM-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Desa.
BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9
(1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa; (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJM-Desa dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, RPJM-
Desa ini menjadi pedoman penyusunan rencana kerja
pemangunan desa sampai dengan Tahun 2025 dan
dapat diberlakukan sebagai RPJM-Desa transisi
sebagai pedoman penyusunan RKP-Desa Tahun 2019
sebelum tersusunnya RPJM-Desa Tahun 2019-2025
yang memuat visi misi kepala desa terpilih.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan
Desa Glapan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)
Tahun 2014-2019 (Berita Desa Galapan Tahun 2014
Nomor .......) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.
- 6 -
8
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
Pasal 13
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
RPJM-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah
Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan
desa.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa Glapan .
Ditetapkan di Glapan pada tanggal 26 Juni 2019
KEPALA DESA GLAPAN,
BAMBANG SUKOCO
Diundangkan di Glapan pada tanggal 26 Juni 2019
Sekretaris Desa Glapan
MUH HASAN BISRI
LEMBARAN DESA GLAPAN TAHUN 2019 NOMOR 01
- 7 -
9
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Dasar Hukum
BAB II PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
2.1.1. Sejarah Desa
2.1.2. Keadaan Geografis Desa
2.1.3. Keadaan Demografi Desa
2.1.4. Keadaan Sosial Desa
2.1.5. Keadaan Ekonomi Desa
2.2. Pemerintahan Desa
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
2.2.2. Kelembagaan Desa
BAB III POTENSI DAN MASALAH DESA
3.1. Potensi
3.2. Masalah
BAB IV RENCANA PEMANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
4.1 Visi dan Misi
4.2 Tujuan
4.3 Strategi Kebijakan
4.4 Program Kegiatan
a. Bidang Pemerintah Desa.
b. Bidang Pembangunan Desa.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN :
1. Sketsa Desa (Format A) ;
2. Kalender Musim ( Format B ) ;
3. Bagan Kelembagaan ( Format C ) ;
4. Pengelompokan Masalah dan Potensi (Format D) ;
5. Penentuan peringkat masalah (Format E) ;
6. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah ( Format F ) ;
7. Penentuan peringkat tindakan ( Format G ) ;
8. Rencana kegiatan Kebijakan Pembangunan Desa (Format H).
10
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan
pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa. RPJM Desa antara lain berisi tentang sumber daya
yang diperlukan, keluaran dan dampak yang tercantum di dalam
dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan
bersifat fleksibel. Peran dan fungsi desa sebagaimana yang telah
disepakati sebagai pandangan Kepala Desa tentang pembangunan
periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Desa yang disusun
dalam mencapai visi Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Glapan sebagai
Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa kurun waktu 6 tahunan
yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi
seluruh komponen Desa (Pemerintah Desa, Lemabaga dan Masyarakat)
di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi
dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh
masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan
melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola
tindak.
Pembangunan Jangka Menengah Desa Glapan Kecamatan Gubug
Kabupaten Grobogan 2019 – 2025 merupakan kelanjutan dan
pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Glapan diarahkan untuk
memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan
permasalahan permasalahan bidang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sebagai desa Agraris dalam
dimensi waktu 6 tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan
pembangunan secara Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang
semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar
11
pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar
fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan
Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada
sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDesa ) antara Lain:
1. Untuk meningkatkan pelaksanaan bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta
pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta
untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja
pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah desa.
2. Memberikan Kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang
berkompetensi dalam melaksanakan program program
pembangunan sebab di RPJMDesa telah memuat seluruh Aspirasi
rakyat
3. Memberikan Gambaran nyata bagi terlaksananya arah
pembangunan di tahun-tahun mendatang.
4. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan bisa
benar-benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh
masyarakat secara keseluruhan.
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka
menengah Desa Pembangunan ke depan beroriantasi kepada
kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentingan
Politik dan kekuasaan.
1.2 Maksud dan Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDesa ) antara Lain: .
1. Untuk meningkatkan pelaksanaan bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa serta pelayanan kepada masyarakat yang
lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai
12
wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan
tujuan pemerintah desa.
2. Memberikan Kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang
berkompetensi dalam melaksanakan program program
pembangunan sebab di RPJMDesa telah memuat seluruh Aspirasi
rakyat
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah
pembangunan di tahun-tahun mendatang.
4. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan bisa
benar-benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh
masyarakat secara keseluruhan.
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka
menengah Desa Pembangunan ke depan beroriantasi kepada
kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentingan
Politik dan kekuasaan.
1.3 Dasar Hukum
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Glapan
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
13
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024)
9. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan RPJMDEsa ,Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa ) ,dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
14
BAB II PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
2.1.1. Sejarah Desa
1. Sejarah Desa
Mengingat Sejarah asal usul Desa Glapan dari kata bahasa
jawa mak nglap atau saklapan adalah Identik dengan kehidupan seorang
tokoh ( Suwargi MBAH JANIBAH ) pelarian pada waktu jaman Belanda.
Sebagai seorang yang patuh dan taat pada ajaran agama islam beliau juga
sangat gigih dalam berkarya dan bekerja, beliaulah yang pertama membuka
hutan dan semak belukar , yang hutan tersebut dulunya setiap ada orang
yang masuk hutan selalu hilang tak berbekas dalam sekejap (bahasa
jawa mak nglap /saklapan ) oleh beliau di beri nama ngelapan sampai
dengan Sekarang disebut Glapan,,dari grumbul-grumbul di babat dan
dibersihkan untuk menjadi pemukiman dan areal pesawahan yang cukup
luas meliputi yang merupakan cikal bakal Desa Glapan dan sekaligus Kepala
desa yang pertama ,kemudian Mbah Bagong tahun s/d 1940 pada
tahun 1940-1954 dilurahi oleh Mbah Nasirun ,pada tahun 1954 s/d 1959 di
pimpin oleh kepala Desa Suratin . pada tahun 1959 -1968 kepala Desa
Subandi ,untuk pertama kalinya di Desa Glapan di pimpin Kepala Desa PJS
dari kepolisian yaitu Supardi . pada tahun 1972 diadakan piklades dengan
calon 2 orang 1. Supardi ,2.Bambang Hermanto yang dimenangkan oleh
Bambang Hermanto menjadi Kepala Desa samapai tahun 1980. Pada tahun
1980 diadakan Pilkades yang diikuti 3 calon 1. Sunarto ,2.Bambang
Hermanto,dan 3………………dimenangkan oleh Sunarto dan menjadi Kepala
Desa sampai tahun 1988 .pada tahun 1998 Pilkades diikuti dua calon Yaitu
1.Puji Wiwoho dan 2.Siswanto dimenangkan oleh Siswanto dan pada
Pilkades tahun 2005 juga untuk kedua kalinya menjadi kepala Desa yang
diikuti dua calon 1. Sarjono dan 2. Siswanto .
Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat :
Kepala Desa I : Mbah Janibah Tahun : 19… - 1940
Kepala Desa II : Mbah Nasirun Tahun : 1940 - 1954
Kepala Desa III : Mbah Suratin Tahun 1954 -1959
15
Kepala Desa IV : Mbah Subandi Tahun 1959 - 1968
Kepala Desa V : PJs Mbah Supardi Tahun : 1968 - 1972
Kepala Desa VI : Mbah Bambang Hermanto Tahun : 1972 -1980
Kepala Desa VII : Mbah Sunarto Tahun :1980 - 1988
Kepala Desa VII : Mbah Siswanto Tahun : 1999 - 2007
Kepala Desa VIII : Mbah Siswanto Tahun : 2007 – 201
Kepala Desa VIII : Sri Endang puji Lestari Tahun : 2013 – 2019
Kepala Desa IX : Bambang Sukoco 2019- 2025
2.Legenda Desa
1. Pada zaman dahulu sebagian besar masyarakat Glapan mempunyai adat
istiadat kepercayaan yaitu pada bulan-bulan tertentu mempercayai tidak
diperkenankan punya hajat ( Pernikahan dan Khitanan ) terutama bulan
syura kalau dilanggar akan membewa mala petaka.
2. Pada menjelang musim tanam membuat makanan berupa Kupat dan lepet
, dan menjelang panen dibuatkan Tumpeng sego gureh (Nasi santan) dengan
ayam Ingkung dikendurikan di sawah dengan harapan akan mendatangkan
berkah.
3. Pada setiap bulan Syuran mengadakan Syuran dengan menyembelih
Kambing kepalanya ditanam diperempatan jalan, dagingnya dimasak becek,
sebagian kecil organ kambing diambil ditambah obo rampe komaran untuk
sesaji, sore harinya diadakan kenduri.
4. Pada setiap Grumbul sedesa Glapan mengadakan Baritan ( Sedekah Bumi
/Sadranan ), Wayangan dan Tayuban; Dan sekarang adat tersebut diadakan
ditingkat desa untuk menghemat waktu dan biaya.
5. Kepercayaan penduduk Desa Glapan disetiap menjelang Khajatan baik
Pernikahan maupun Sunatan calon penganten diharuskan ziaroh ( Resik )
kubur dan tempat yang dikeramatkan. Sehari sebelum Khajatan
dilaksanakan tuan rumah harus memasang sesaji ( kucingan ) baik dirumah,
pojok tarub, sumur dan tempat tempat keramat, tuan rumah juga
mempercayakan sesepuh sebagai Goni ( Orang yang dianggap ampuh ) kalau
tidak dilaksakan dikhawatirkan akan mendatangkan mala petaka.
6. Setiap ada orang meninggal sebelum dibawa kepemakaman sanak saudara
almarhum supaya nylusup ( berjalan keliling 3 kali dibawah mayat yang
sedang dipikul ) dipercayai agar tidak membayangi kehidupan mereka.
16
2.1.2 Kondisi Geografis Desa Glapan.
Secara geografis Desa Glapan terletak pada posisi 11 ° Lintang
Selatan dan 30 ° Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah
berupa dataran yaitu sekitar 300 m di atas permukaan air laut.
Berdasarkan data BPS kabupaten Grobogan tahun 2019, selama
tahun 2019 curah hujan di Desa Glapan . rata-rata mencapai 2.400
mm. Curah hujan sangat rendah , yang merupakan curah hujan
terrendah selama kurun waktu 2013 -2019
17
Secara administratif, Desa Glapan terletak di wilayah Kecamatan
Gubug Kabupaten Grobogan dengan posisi dibatasi oleh wilayah
desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan
Ginggangtani , Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Trisari dan
Desa Wates Kecamatan Kedungjati , Di Sebelah Selatan berbatasan
dengan Desa Penadaran , sedangkan di Sebelah timur berbatasan
dengan Ginggangtani .
Jarak tempuh Desa Glapan ke ibu kota kecamatan adalah 10
km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit.
Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 33 km, yang
dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 jam.
Desa Glapan terletak di sebelah Barat sekitar 33 km dari kota
Grobogan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- sebelah utara : Desa Ginggangtani
- sebelah timur : Desa Ginggantani
- sebelah selatan: Desa Penadaran
- sebelah barat : Desa Triasari
a. Luas Wilayah Glapan : 425 H
Pekarangan
Sawah
hutan
Permukiman
Sarana Umum
Tegal
Gambar 1.1 Luas Wilayah Dalam Grafik
Pemukiman : 35 H
Pekarangan : 25 H
Sawah : 65 H
Tegal : 15 H
Prasarana Umum : 15 H
Hutan : 225 H
Jumlah : 425 H
18
Desa Glapan. terdiri dari 3 Dusun, 5 Rw. Dan 18 Rt yaitu :
1. Dusun Krajan ( Rw. 01 terdiri dari 3 Rt dan Rw 2 terdiri 5 Rt ) terletak
disebelah Utara
2. Dusun Brebes ( Rw. 03 terdiri dari 3 Rt. ) ditengah
3. Dusun Nangkluk ( Rw. 04 terdiri dari 3 Rt dan Rw 5 terdiri dari 4 Rt)
disebelah Selatan
b. Topografi.
Desa Glapan merupakan suatu bentuk yang tidak teratur bentuk dan
arahnya,10 km arah Selatan dari Ibu Kota Kecamatan Gubug dan
berbatasan desa Trisari dan Wates Untuk sebelah Barat Sebelah Selatan
Desa Penadaran ,sebelah Timur dan Utara Desa Ginggangtani Dataran
tinggi dekat aliran Sungai Tuntang .
c. Hidrologi
Sesuasi dengan Topografi wilayah Grobogan . Desa Glapan terdapat sungai
dari selatan; yaitu sungai Tuntang terdiri dari dataran tinggi dan dataran
rendah karena berada pada aliran sungai Tuntang bila air meluap lahan
pertanian sering terkena banjir namun karena sungi dan lahan pertanian
lebih tinggi maka untuk memanfaatkan air dari Sungai Tuntang harus
dengan mesin pompa air .
d. Kwalitas Medan
Dengan wilayahnya terpencil . Topografi yang kurang menguntungkan
sehingga jalur Regional menjadi jalur utama dan sangat mempengaruhi
terhadap nilai budaya serta ekonomi masyarakat desa Glapan
e. Produktifitas Tanah
Sebagian besar pencaharian penduduk Desa Glapan adalah Petani, namun
dengan Topografi yang kurang menguntungkan sehingga lahan pertanian
kurang produktif dan belum tersentuh pembangunan, hanya kemampuan
masyarakat yang terbatas belum mampu menanggulangi masalah lahan
pertasnian ( kalau musim kemarau kekeringan kalau musim penghujan
sering tergenang air dari hutan yang suadah gundul )
f. Musim
Di desa Glapan ada 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.
g. Pola Penggunaan Lahan Pertanian
1. Lahan Sawah dimusim penghujan ditanami padi dan musim Kemarau
ditanami jagung dan penambangan pasir kali .
2. Lahan Pekarangan ditanami Pohon Buah dan Kayu bahan Bangunan.
19
2.1.3. Demografi
a. Jumlah Penduduk
Banyaknya penduduk Desa Glapan diketahui sebesar 1.897
jiwa, terdiri dari 928 jiwa laki-Iaki dan 969 jiwa
perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata
sebesar 0.35 dalam tiga tahun terakhir. Tingkat
kepadatan penduduk, di Desa Glapan rata-rata sebesar 375
jiwa per Km2. Dengan penyebaran penduduk perdusun
sebagai berikut :
Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Desa Glapan Per Dusun
Dusun Jumlah Jiwa
KK Laki- Laki Perempuan Total
Krajan 350 497 465 962
Brebes 120 138 161 299
Nangkluk 205 293 243 436
Jumlah
675 928 969 1.897
Gambar. 2.3
Jumlah KK dan Penduduk dalam Grafik
20
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Desa menurut keompok umur
No Kelompok
Umur L P Jumlah
1 0-4 63 69 132
2 5-9 68 79 147
3 10-14 67 73 140
4 15-19 75 73 163
5 20-24 88 75 165
6 25-29 75 72 147
7 30-39 145 141 294
8 40-49 139 145 289
9 50-59 117 123 249
10 60 + 91 115 216
Jumlah 928 969 1897
Gambar. 2.4
Jumlah Penduduk menurut kelompok Umur dalam Grafik
b. Keagamaan Penduduk
Penduduk Desa Glapan mayoritas memeluk agama Islam
Dan sebagian kecil memeluk agama lain yaitu Kristen sebagai
berikut :
21
Tabel 2.3
Struktur Pemeluk Agama
No Agama Jumlah ( orang )
1 Islam 1897
2 Kristen 0
3. Katolik 0
4. Budha 0
5. Hindu 0
Jumlah
1989
Gambar 2.5
Jumlah penduduk menurut agama
Struktur Pendidikan Penduduk Desa Glapan adalah sebagai berikut :
Gambar 2.
Struktur Pendidikan Penduduk dalam grafik
Tabel 2.4
Struktur Pendidikan Penduduk
No Pendidikan Jumlah ( orang )
1. Belum Tamat SD 237
2 Tamat SD 589
3 Tamat SLTP 573
4. Tamat SLTA 458
5 Tamat D2 67
6 Tamat D3 53
7 Tamat S1 10
8 Tamat S2 -
9 Tamat S3 -
Jumlah 1.987
22
2.2.3 Keadaan Ekonomi
2.1.4 Kondisi Ekonomi
a. Mata Pencaharian
Desa Glapan adalah desa pertanian, karena
masyarakatnya sebagian besar bekerja dalam
bidang pertanian, sedangkan yang lainnya
adalah wiraswasta, jasa dan lain- lain ,
sebagaimana dalam tabel Struktur
mata pencaharian penduduk sebagai berikut :
Tabel 2.5
Struktur Mata Pencaharian Penduduk
No Mata Pencaharian Jumlah ( orang )
1 PNS 37
2 TNI/POLRI 2
3 Karyawan 281
4 Wiraswasta 93
5 Tani 562
6 Pertukangan 56
7 Buruh tani 656
8 Pensiunan 12
9 Tidak tetap 28
Jumlah 1727
Gambar 2.7
Struktur Pekerjaan Penduduk dalam grafik
23
b. Kepemilikan Ternak
Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Glapan
adalah sebagai berikut :
No Jenis Ternak Jumlah
1 Ayam 295 KK
2 Itik 2
3 Kambing 211 KK
4 Sapi 4 KK
5 Menthok 15
Jumlah 627 KK
A. Prasarana Umum
1.Prasarana Pelayanan Umum
No Prasarana Pemerintahan Jumlah
1 Kantor Desa 1
2 Balai Desa 1
3 Puskesmas Pembantu 1
2. Tempat Peribadatan
N
o
Tempat
Peribadatan
Jumlah
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5
1 Masjid 1 1
2 Mushola 1 1 1 1 1
3
3. Prasarana Jalan
No Jenis Usaha Panjang
1 Jalan PU 1 Km
2 Jalan Desa 3 Km
3 Jalan Kampung 15 Km
24
2.3 PEMERINTAHAN DESA
2.3.1 Pembagian Wilayah Desa
Wilayah Desa Glapan terdiri dari 5 RW yang masing-masing
dipimpin oleh seorang Ketua RW. Posisi Ketua RW menjadi sangat
strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini.
Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat
di Desa Glapan, dari keenam RW tersebut terbagi menjadi 18 RT (
Rukun Tetangga )
Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan
wilayah pemerintahan Desa GLAPAN memiliki fungsi yang sangat
berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut,
terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di
atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah (Rukun Warga;
RW) terbentuk.
2.3.2. KELEMBAGAAN DESA
2.3.2.1 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa
Glapan tidak bisa lepas dari strukur administratif pemerintahan pada
level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :
25
MASAMIN
I
KADUS NANGKLUK KADUS KRAJAN
Bagan I
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa GLAPAN
B P D KEPALA DESA BAMBANG SUKOCO
SEKRETARIS DESA MUH HASAN BISRI
KAURI TU DAN UMUM
Kasi Pemerintahan
KAUR KEUANGAN
Kasi Kesra
KAUR PERENCANAAN
Kasi Pelayanan
MUHARI KARLI
Tabel 7
26
Nama Pejabat Pemerintah Desa GLAPAN
No Nama Jabatan
1 BAMBANG SUKOCO Kepala Desa
2 MUH HASAN BISRI Sekretaris Desa
3 MASAMIN Kaur TU dan Umum
4 KARLI Kaadus Krajan
5 MUHARI Kadus Nangkluk
Tabel 8
Nama Badan Permusyawaratan Desa GLAPAN
No Nama Jabatan
1 MUH ZAINI Ketua
2 DIAH ANGGRINI Wakil Ketua
3 ISMI NUR LAELASARI Sekretaris
4 TASRIPAH Anggota
5 MUHAMAD ANSORI Anggota
Tabel 9
Nama-nama LPMD Desa GLAPAN
No Nama Jabatan
1 ALI SUMAEIRI Ketua
2 MUH DAYIN ABDUL L Wakil Ketua
3 SITI FATIMAH Sekretaris
4 MULYONO Bendahara
5 MULYANI Anggota
6 SUWARNO Anggota
7 ALI PRIJONO Anggota
8 SAFII Anggota
9 WINARTI Anggota
27
Tabel 10 Pengurus Karangtaruna Desa Glapan
No Nama Jabatan
1 FADOLIN Ketua
2 GUNTUR ARI IRAWAN Wk Ketua
3 M. ASIF ASHARI Sekretaris
4 M.LUTHFI ALFAUZI Sekretaris
5 WIWIK ANGGRINI Bendahara
6 AGUNG SETIAWAN Bendahara
5 HENDRI AULIL FUAD Pengembangan sumberdaya manusia (SDM)
6 SUROTO
7 ARI SANJAYA
8 PUPUNG APRILLIO Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
9 BUSTANUL ARIFIN
10 DANI WAHYU UTOMO pengembangan ekonomi skala kecil &
Koprasi
A. NUR FAIZIN
M. KHOIRUDIN
7 QOMARUDIN Anggota
8 BAYU WIDARGA Anggota
9 ROBY PUTRA Anggota
10 YUNI PRATIWI Anggota
11 ANANTA PRATIKNA Anggota
12 CANDRA SEPTIYAN Anggota
Tabel 11 Tim Penggerak PKK Desa GLAPAN
No Nama Jabatan
1 Ny. Bambang Sukoco Ketua
2 Ny. Muh Hasan Bisri Wakil Ketua
3 Ny. Muhari Sekretaris I
4 Ny. Sri Patin Sekretaris II
5 Ny. Minbar Bendahara I
6 Ny. Arief Pujiana Bendahara II
7 Ny. Nurkarisah Ketua Pokja I
8 Ny. Irawati Ketua Pokja II
9 Ny. Sri Pujiati Ketua Pokja III
10 Ny. Jumiatun Niswah Ketua Pokja IV
28
Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Glapan kepada
masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan
sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
2.3.2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA
A. KEPALA DESA
Kepala Desa berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa
bersama BPD.
Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan,
Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
Wewenang Kepala Desa :
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama BPD;
b. mengajukan rancangan peraturan desa;
c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB
Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
e. membina kehidupan masyarakat desa;
f. membina perekonomian desa;
g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Kewajiban kepala Desa adalah :
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas
dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan
desa;
g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
29
i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
desa;
j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan
adat istiadat;
n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup;
p. melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Larangan kepala Desa :
a. menjadi pengurus partai politik;
b. merangkap jabatan sebagai Pimpinan/Anggota BPD atau lembaga
kemasyarakatan ;
c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD;
d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden atau
pemilihan kepala daerah;
e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,
dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menyalahgunakan wewenang; dan
h. melanggar sumpah/janji jabatan.
B. PERANGKAT DESA
SEKRETARIAT DESA
1. Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah
desa yang dipimpin Sekretaris Desa.
2. Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .,
3. Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan kegiatan administrasi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta
memberikan pelayanan administratif kepada kepala desa.
4. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
b. Pelaksanaan administrasi pemerintahan meliputi administrasi
pertanahan/keagrariaan dan kependudukan ;
c. Pelaksanaan administrasi pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat ;
30
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai bidang
tugasnya
Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh:
(1) Kepala urusan Umum
(2) Kepala urusan Keuangan
(3) Kepala urusan Pemerintahan
(4) Kepala urusan Pembangunan
(5) Kepala urusan Kesra
KEPALA DUSUN
o Kepala Dusun adalah sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa
dalam wilayah kerjanya.
o Kepala Dusun mempunyai tugas membantu pelaksanaan kegiatan
pemerintah desa di wilayah kerjanya
• Fungsi Kepala Dusun mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah
kerjanya ;
b. Pelaksanaan Peraturan Desa di wilayah kerjanya ;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai bidang
tugasnya.
31
BAB III
POTENSI DAN PERMASALAHAN DESA
2.4.1 POTENSI DESA
3.1. Potensi
Desa Glapan memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber
daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi.
Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar
optimal diberdayakan.
3.1.1.Sumber Daya Alam
Desa Glapan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.
Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar
optimal diberdayakan. Antara lain :
i. Banyak sumber alam berupa pasir urug dan sertu berasal dari
sunga Tuntang .
ii. Lahan pertanian (sawah) seluas 30,53 Ha yang masih dapat
ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan
secara optimal, dikarenakan kurangnya kretifitas para petani.
iii. Lahan Tegalan yang subur seluas 70 Ha, saat ini dikelola dan
di tanami petani dengan Jagung dan Palawija lainya .
iv. Tersedianya pakan ternak yang melimpah untuk
mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak
lain, tetapi sampai saat ini belum bisa diolah secara maksimal.
v. Banyaknya kotoran ternak ayam dan kambing, memungkinkan
untuk digunakan sebagai biogas dan limbahnya untuk
pembuatan pupuk organik.
vi. Adanya hasil panen Pisang ,Singkong , jagung dan lainnya
yang cukup yang melimpah dari hasil pengelolaan sawah dan
tegalan yang belum dapat diolah menjadi barang siap jual.
vii. Adanya potensi sumber air yang bisa dikembangkan untuk
usaha pengairan sawah dan menjadi air mineral dalam
kemasan.
viii. Banyaknya tanaman sayuran pada musim kemarau dan hanya
dijual kepasar belum dapat mengolahnya.
32
3.1.2.Sumber Daya Manusia
i. Kehidupan warga masyarakat masih kental dengan adat
istiadat dan aman.
ii. Besarnya penduduk usia produktif disertai SDM yang baik.
iii. Terpeliharanya budaya musyawarah di desa dalam
penyelesaian permasalahan
iv. Cukup tingginya partisipasi gotong royong dalam
pembangunan desa.
v. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif tetapi
kebanyakan bekerja ke luar Kota .
vi. Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga
masyarakat.
vii. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun,
sehingga perlu peningkatan.
viii. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para
kader di posyandu yang ada di setiap RT/RW.
ix. Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan
meubeler kayu.
x. Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan
makanan ringan.
xi. Adanya penduduk yang punya ketrampilan menjahit
3.1.3.Kelembagaan / Organisasi
i. Hubungan yang baik antara kepala desa, perangkat desa,
lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal
untuk terjadinya pembangunan desa.
ii. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, LPMD
dan BPD yang berperan dan dipercaya masyarakat.
iii. Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna,
kelompok tani, Gapoktan, Kelompok Yasinan dan kelompok
keagamaan.
3.2. Masalah
Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes
penyusunan RPJM Desa Glapan yang menghadirkan masing-masing
perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang
ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram
Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sehingga
33
dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan
pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.
Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan
diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan
yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena
begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data,
sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.
Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif
dirasakan oleh masyarakat di masing-masing dusun.
Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Desa Glapan
1. Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Dusun Krajan
Tabel 12
No Bidang Masalah
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Kantor RT belum ada
2. Papan nama RT/RW belum ada
3. Buku Administrasi RT/RW belum ada
4. Papan informasi RT/RW belum ada.
2 Pelaksanaan Pembangunan
di desa
1. Jalan kampung masih becek
2. Saluran sanitasi belum ada
3. Saluran irigasi belum ada
4. Jalan rusak/belubang.
5. Talud jalan belum ada
6. Batas dukuh belum ada
7. Sumber Air Bersih Belum ada .
8. Prasarana pertanian belum memadai
9. Jalan pertanian belum ada
3
Pembinaan
Kemasyarakatan
1. Pembinaan ibu-ibu jamaah yasin
2. Pembinaan karang taruna
3. Belum ada group kesenian.
4. Pembinaan pertanian.
5. Pembinaan trantib.
4 Pemberdayaan
Masyarakat
1. Kurangnya SDM
2. Sarana produksi kurang memadai.
3. Pemasaran sulit
4. Bahan baku melimpah.
5. Pengolahan belum bisa.
34
2. Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Dusun Brebes .
Tabel 13
No Bidang Masalah
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Balai RT belum ada
2. Papan nama RT/RW belum ada
3. Buku Administrasi RT/RW belum ada
4. Papan informasi RT/RW belum ada.
5. Kesejahteraan RT/RW
2
Pelaksanaan
Pembangunan di desa
1. Jalan becek
2. Belum ada drainase
3. Saluran irigasi belum ada.
4. Jalan berlubang
5. Talud rusak
6. Batas dukuh belum ada.
7. Rumah sehat belum ada.
8. Pembinaan trantib.
3
Pembinaan Kemasyarakatan
1. Pembinaan keagamaan jamaah yasin
2. Pembinaan karang taruna
3. Belum ada group kesenian.
4. Pembinaan pertanian.
5. Peminaan kesehatan.
6. Pembinaan kewirausahaan.
4 Pemberdayaan
Masyarakat
1. Pelatihan wirausaha
2. Pelatihan pembuatan makanan ringan.
3. Pelatihan pertanian.
4. Pelatihan peternakan.
5. Pengolahan limbah ternak.
6. Pemasaran.
35
3. Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Dari KarangTaruna .
Tabel 15
No Bidang Masalah
1 Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1. Balai RT belum ada
2. Papan nama RT/RW belum ada
3. Buku Administrasi RT/RW belum ada
4. Papan informasi RT/RW belum ada.
5. Kesejahteraan RT/RW
2 Pelaksanaan
Pembangunan di desa
1. Jalan rusak.
2. Belum ada drainase
3. Saluran irigasi belum ada.
4. Jalan berlubang.
5. Saluran sanitasi rusak.
6. Batas dukuh belum ada.
7. Taman bacaan belum ada.
8. Belum ada rumah sehat.
3 Pembinaan Kemasyarakatan
1. Pembinaan keagamaan jamaah yasin
2. Pembinaan karang taruna.
3. Pembinaan kesenian.
4. Pembinaan pertanian.
5. Peminaan kesehatan.
6. Pembinaan kewirausahaan.
7. Pembinaan trantib.
4 Pemberdayaan
Masyarakat
1. Pelatihan wirausaha.
2. Pelatihan pembuatan makanan ringan.
3. Pelatihan pertanian.
4. Pelatihan peternakan.
5. Pengolahan limbah ternak.
Berdasarkan Hasil Pengkajian keadaan desa diperoleh hasil
sebagai berikut :
A. Kelembagaan
Daftar Masalah dan potensi hasil pengkajian keadaan desa
berdasarkan masalah dan potensi dari Diagram Kelembagaan
tergambar sebagai berikut :
1) Besar kecil gambar lingkaran menggambarkan Lembaga yang ada,
2) Sedangkan jarak lingkaran dengan lingkaran warga
menggambarkan pengaruh maupun interaksi Lembaga tersebut
dengan warga.
36
DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI DIAGRAM
KELEMBAGAAN
a. Diagram Kelembagaan
Tabel 1.a
b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN
Tabel 1.b
NO LEMBAGA MASALAH POTENSI
1 Pemdes
SDM Perangkat banyak yang kurang maksimal
Perlu pelatihan pelatihan
2 LPMD
Kepengurusan kurang maksimal
Perlu diadakan pembinaan dan regenerasi
3 RT
Kepengurusan kurang berfungsi dan sudah tua
Perlu diadakan pembinaan dan regenerasi
4 RW
Kepengurusan kurang berfungsi
Perlu diadakan pembinaan
5 KPMD Kegiatanya tidak kelihatan Perlu diadakan sosialisasi
6 PKK / Dasa Wisma
Kegiatanya banyak tidak kelihatan
Perlu diberdayakan wanita wanita desa
7 Kelompok Tani
Kurangnya pengetahuan tentang pertanian
Perlu adanya penyuluhan
8 LINMAS
Kepengurusan kurang berfungsi
Perlu diadakan pembinaan dan regerasi
9 Gapoktan Kurangnya kegiatan Perlu adanya penyuluhan
10 Karangtaruna Kurangnya kegiatan Perlu adanya penyuluhan
37
Keberadaan lembaga desa sangat menunjang terhadap kelancaran
pelaksanaan program-program desa yang akan dikerjakan oleh
Pemerintah desa dan rakyatnya. Disamping lembaga desa sebagai
perencana dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Fisik dan
mental yang dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama pembantunya.
Keadaan lembaga desa dan lembaga sosial yang ada berfungsi sesuai
dengan bidangnya masing-masing. Adapun Lembaga Kemasyarakatan
dan Lembaga Sosial yang ada di Desa GLAPAN adalah sebagai berikut
:
1. BPD
2. LPMD
3. PKK
4. Karang Taruna
5. KUD.
6. Kelompok Tani
7. HANSIP
8. Kelompok Yasinan
9. Kelompok Simpan Pijam Khusus Perempuan / SPP
10. Gapoktan
B. Diagram Musim
Daftar Masalah dan potensi hasil pengkajian keadaan desa
berdasarkan masalah dan potensi dari Diagram Musim tergambar
sebagai berikut :
1. Banyaknya gambar menggambarkan tentang besarnya potensi
maupun masalah yang ada pada bulan tersebut
2. Sedikitnya gambar menggambarkan tentang kecilnya potensi
maupun masalah yang ada pada bulan tersebut
.
38
DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
a. Gambar Kalender Musim
Tabel 2.a
MASALAH/ KEGIATAN
/ KEADAAN
PANCAROBA KEMARAU HUJAN
MAR APR MEI JUN JULI AUG SEP OKT NOV DES JAN PEB
kekurangan air bersih * ** ** * ** *** * ** ***
****
kekurangan pangan
Kesehatan( banyak
penyakit) * *
Banjir ** **
Panen *** ***
Tanam
**
* ***
b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
Tabel 2.b
NO MASALAH POTENSI
1 Pada musim kemarau pengairan sulit
- irigasi - Sungai - Dinas terkait / Seksi Pengairan
2 Saluran kurang bersih - tenaga - swadaya
3 Musim panca roba sering terjadi penyakit Demam Berdarah
- Polindes - Posyandu - Poskesdes - Bidan Desa
4 Pelaksanaan pembangunan fisik dimusim hujan sangat kurang efekif
- Swadaya - gotong royong
5 Penanaman Holtikultura kurang memuaskan
- Pelatihan dan Penyuluhan - PPL
39
BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
4.1 VISI DAN MISI
a. Visi
Proses penyusunan RPJM Desa Glapan sebagai pedoman program
kerja pemerintah Desa Glapan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga
tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Desa . maupun para pihak
yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk
masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang
ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Glapan
cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih
Desa Glapan. Cita-cita masa depan Desa Glapan disebut juga sebagai Visi
Desa Glapan.
Walaupun visi Desa Glapan secara normatif menjadi tanggung
jawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap
warga Desa melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan
informal. Visi Desa Glapan semakin mendapatkan bentuknya bersamaan
dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang
dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2019-2025. Dalam
momentum inilah visi Desa Glapan yang merupakan harapan dan doa
semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa dan
masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan,
maupun hambatan yang ada di Desa dan masyarakatnya, yang ada pada
saat ini maupun ke depan.
Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Glapan, dirumuskan
dan ditetapkan juga Visi Desa Glapan. sebagai berikut :
“ Terwiujudnya Desa Glapan Yang maju mandiri dan berdaya
saing melalui tata kelola pemerintahan yang Baik dan Transparan
serta Peningkatan Pembangunan Pedesaan berdasarkan Religius
Kultural,Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan sehingga
menjadi Desa yang Sejahtera “
Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa
mendatang oleh segenap warga Desa Glapan Dengan visi ini diharapkan
akan terwujud masyarakat Desa Glapan yang maju dalam bidang
pertanian, agama, wirausaha dan ekonomi, sehingga bisa mengantarkan
40
kehidupan yang sejahtera. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi
inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian,
peternakan, kesehatan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai
keagamaan.
b. Misi
Hakekat Misi Desa Glapan merupakan turunan dari Visi Desa
Glapan. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang
akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata
lain Misi Desa Glapan merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi.
Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan
mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi
lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi
Desa Glapan.
Untuk meraih Visi Desa Glapan seperti yang sudah dijabarkan
di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal
maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Glapan sebagai
berikut:
1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi dan memberikan Pelayanan
yang baik dan Transparan (Good Government and Clean Government
).
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa,
seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya
3. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat
kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup
yang lebih panjang.
4. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk
mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar
memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik
5. Melaksanakan pembinaan kemasyarakan untuk meningkatkan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan mutu
Pendidikan pengetahuan masyarakat, ketentraman dan ketertiban
serta pembinaan sosial dan budaya.
6. Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
usaha kecil dan menengah, pertanian dan peternakan serta
pengolahan limbah atau Sampah dalam mengurangi angka
kemiskinan .
7. Mengembangkan dan memberdayakan seluruh potensi Desa dalam
bidang Pariwisata , untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat
41
Desa Glapan demi terciptanya Desa Glapan yang lebih maju, berdaya
saing dan sejahtera.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN
Visi Misi Kepala Desa mempunyai arah Tujuan dan saaran sebagi
berikut
Misi 1 Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi dan memberikan
Pelayanan yang baik dan Transparan (Good Government and
Clean Government ) dengan Tujuan
1. Meningkatkan Pelayan Kepada Masyarakat di Bidang
Pemerintahan dengan Sasaran
a. Tersedianya Aparat Desa yang Siap melayani
Masyarakat
b. Tersedianya Prasarana yang mendudkung Pelayanan
Masyarkat
2. Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Desa dengan
Sasaran :
a. Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam
Perencanaan Pembangunan Desa
b. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Desa
Melalui Mudes dan Musrenbangdes
c. Meningkatkan dalam bidan informasi Desa .
Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung
perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis
lainnya Tujuan :
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana
prasarana perekonomian desa dengan sasaran :
a. Tersedianya Jalan Desa yang baik
b. Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan
c. Meningkatkan pembangunan Jalanan kampung
4. Terwujudnya Infrastruktur strategis yang baik dengan
sasaran :
a. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang
strategis
b. Meningkatkan Pembangunan sarana prasarana
Jalan
c. Pembangunan di bidang Pemukiman
d. Meningkatkan Pembangunan sarana prasrana
pertanian
42
Misi 3 Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong
derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan
memiliki harapan hidup yang lebih panjang dengan Tujuan
1. Terwiujudnya derajat kesehatan dan gizi
Masyarakat yang lebih baik dengan sasaran :
a. Meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan
dasar dan rujukan bagi pendududk miskin.
b. Meningkatkan usaha Promosi dan pencegahan
Penyakit
2. Terwujudnya Kesehatan Masyarakat yang lebih
Optimal dengan sasaran :
a. Meningkatkan Penyuluhan dan pelatihan
Kesehatan
b. Meningkatkan SDM Kader Kesehatan
3. Terwujudnya Pembangunan dan Pemeliharaan
Pelayanan Kesehatan yang lebih baik dengan sasaran
:
a. Meningkatkan Pembangunan sarana Prasarana
pendukung pelayanan Kesehatan
b. Meningkatan pengadaan sarana prasarana Kesehatan
Misi 4 Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan
,Kebudayaan dan Kepemudaan Olah raga untuk
mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia
agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih
baik,dengan tujuan:
1. Terwujudnya Taraf Pendidikan Masyarakat dan
Meningkatkan kualitas dan relevansi Pendidikan
a. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan
pendidikan yang ada di desa
b. Meningkatkan Pembangunan sarana prasarana
Pendidikan
2. Terwujudnya partisipasi dan peran aktif pemuda di
berbagai bidang pembangunan.
a. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang Pembinaan pemuda dan Olah raga
b. Meningkatkan Pelatihan Pemuda 3. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada
masyarakat.
a. Meningkatan Fasilitas Opersional bidang
Kebudayaan dan Keagamaan
Misi 5 Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan usaha kecil dan menengah, pertanian dan
peternakan serta pengolahan limbah atau Sampah dalam
mengurangi angka kemiskinan dengan Tujuan :
1. Meningkatkan Produksi pertanian dalam arti luas
2. Meningkatkan pemasaran pertanian dalam arti luas
3. Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha
Industri dan UMKM
43
4. Meningkatkan Pengelolaan Sampah
Misi 6 Melaksanakan pembinaan kemasyarakan untuk
meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
meningkatkan mutu Pendidikan pengetahuan masyarakat,
ketentraman dan ketertiban serta pembinaan sosial dan
budaya dengan tujuan
1. Meningkatkan Pembinaan lembaga kemasyarakatan
dan ketertiban dan Keamanan
a. Terwujudnya Pembinaan keagamanan
b. Terwujudnya Pembinaan Ketertiban dan Keamanan
c. Terwujudnya Pembinaan Kelembagaan
Misi 7 Mengembangkan dan memberdayakan seluruh potensi Desa
dalam bidan Pariwisata , untuk meningkatkan
kemakmuran masyarakat Desa Glapan demi terciptanya
Desa Glapan yang lebih maju, berdaya saing dan sejahtera
dengan tujuan
1. Meningkatkan Potensi desa dalam bidang pariwisata
a. Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan
potensi Wista Desa
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarkat
a. Meningkatkan opersional dan Pembangunan
Pemberdayaan
4.3. STRATEGI KEBIJAKAN
Dari kegiatan prioritas yang di rencanakan setiap tahun menjadi
fokus pelaksanaan pembangunan di Desa Glapan sesuai dengan tahun
anggaran yang ada melalui bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan dan
Pemberdayaan masyarakat, memanfaatkan beberapa sumber pendanaan,
baik pemerintahan pusat, daerah maupun desa seperti PAD, Dana Desa,
Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa, Bantuan
keuangan dan Hibah dari Pemerintah Pusat ( APBN) Pemerintah Provinsi
(APBD Provinsi) Pemerintah Daerah (APBD kabupaten ), Swadaya masyarakat
maupun bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat serta dana lainnya.
Target capaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan
mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai
bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan
disesuaikan dengan perolehan anggaran yang mampu diakses oleh desa.
Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar, seperti sarana
44
prasarana dasar dan lain-lain, maka pembiayaannya diupayakan dari APBN,
APBD Provinsi, APBD Kabupaten ditambah kesediaan swadaya masyarakat.
Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari
swadaya, kas desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah dan Dana
Desa.
Pelaksana Kegiatan Desa masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya
disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada dengan
dibentuk Pelaksana Teknis Kegiatan Desa yang dituangkan dalam Keputusan
Kepala Desa, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat
atau sasaran. Kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh
Polindes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah
dan Ibu – Ibu PKK, bidang pertanian dikoordinir oleh POKTAN, GAPOKTAN
dan HIPPA dan kegiatan ekonomi dan simpan pinjam dikelola oleh BUMDes
dan Kelompok SPP serta PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh
organisasi kepemudaan desa yaitu Karang Taruna.
Seluruh kegiatan pembangunan beserta target dan capaian akan
senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif).
Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan
dengan pendekatan sebagai berikut :
1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun
administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan
Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah
sebagai berikut :
1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing lembaga yang
bertanggungjawab, dimana pelaksanaanya mengacu kepada aturan
masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-
capaian kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan
dengan Musrenbangdes.
3.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
Rencana kegiatan pembangunan merupakan dokumen perencanaan
pembangunan desa selama enam tahun bagi Desa Glapan. Keberadaannya
45
merupakan akumulasi berbagai usulan pembangunan dari empat dusun
yang hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan pembangunan tingkat desa.
Karena sifatnya yang demikian maka Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan sehari – hari
selama 6 tahun kedepan.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM –
Desa) ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang
bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya
menyesuikan dengan kebijakan daerah dalam RPJMD baik secara makro-
mikro dan strategis. Di samping itu proses penyaringan kegiatan
pembangunan yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kompetensi
desa dengan tetap mengedepankan nilai-nilai partisipatif, transparan dan
dapat dipertanggunggjawabkan. Dengan demikian keberadannya merupakan
kebutuhan dan gambaran nyata pembangunan Desa Glapan.
Program Pembangunan Desa Kebijakan pembangunan desa yang
hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 4 aspek mendasar,
yaitu :
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi dan memberikan
Pelayanan yang baik dan Transparan (Good Government and Clean
Government ).
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
a. Penyelenggaran Belnaja Siltap ,Tunjangan dan Operasional
Pemdes
1. Pembayaran penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
2. Pembayaran penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Pembayaran Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa
4. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa
5. Tunjangan BPD
6. Opersional BPD
7. Intensif /Operasional Rt dan Rw
8. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa
b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
1. Penyediaan Sarana Perkantoran Pemerintah
2. Pemerintahan Gedung/Prasarana Desa
c. Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan
1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.
2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
46
4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
d. Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Desa/Pembahasan APBDes
2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
6. Penyusunan Kebijakan Desa
7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa
9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala
Kewilayahan dan Pemilihan BPD
e. Bidang Pertanahan
1. Sertifikasi Tanah Kas Desa
2. Administrasi Pertanahan
3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa berbasis Tata
Ruang Desa , Infrastruktur pertanian, sarana pendidikan , sarana
Perekonomian desa,dan Sarana Pariwisata untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat demi tewujudnya kesejahteraan, untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat seperti :
a. Bidang Pendidikan
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa
2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan
5. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
6. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
47
b. Bidang Kesehatan
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
2. Penyelenggaraan Posyandu
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
6. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana
Posyandu
c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Pemeliharaan Jalan Desa
2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
3. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
Lingkungan
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
Usaha Tani
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik
Desa
8. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Monumen/Gapura/Batas Desa
d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah
Tidak Layak Huni
2. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
4. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban
Umum/MCK umum
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan
Sampah
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman
Bermain Anak Milik Desa
e. Sub Bidang Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika
1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
2. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan
Informasi Lokal Desa
48
f. Sub Bidang Pariwisata
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pariwisata Milik
2. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
3. lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Melaksanakan pembinaan kemasyarakan untuk meningkatkan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan mutu
Pendidikan formal dan non formal serta pengetahuan masyarakat,
dengan melaksanakan kegiatan :
a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenag Keamanan/Ketertiban
oleh Pemerintah Desa 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan
Masyarakat 4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang
Hukum dan Perlindungan Masyarkat 8. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai
Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan
Keagamaan (perayaan
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai
Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga
tingkat Desa 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kepemudaan dan olah Raga Milik Desa 5. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah
raga
49
d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
1. Pembinaan Lembaga Adat
2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3. Pembinaan PKK
4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
usaha kecil dan menengah, pertanian dan peternakan serta
menanggulangi kemiskinan
a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
3. Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Pertanian
b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Pertanian
1. Peningkatan kapasitas kepala Desa
2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
3. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga
1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel
d. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah serta Koperasi
3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi
Pedesaan Non-Pertanian
4. lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
d. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
1. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
2. lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal
e. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik
Desa
50
2. Pengembangan Industri kecil level Desa
3. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok
usaha ekonomi.
4. lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian
Tabel 18
Matrik Program Pembangunan RPJMDesa
51
BAB IV
PENUTUP
Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM-Des adalah
dokumen perencanaan untuk periode 6 ( enam ) tahun dimulai bulan Januari
tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember 2025, yang memuat arah
kebijakan pembangunan desa. arah kebijakan keuangan desa, kebijakan
umum dan program, disertai dengan rencana kerja.
Selanjutnya dokumen RPJM-Des dijadikan rujukan dan dasar dalam
penyusunan rencana kerja Pemerintahan desa (RKP-Des) untuk periode 1
(satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan program
prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Selanjutnya dengan adanya RPJM-Des yang sudah mengacu pada visi,
misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus
dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Glapan, secara lebih merata
dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang
sejahtera lahir dan batin dan lebih maju.
Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM-Des dalam rangka
implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP-Des) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (RAPB-Des). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah
pelaksanaannya, yaitu:
1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam
melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM-Des
Desa Glapan tahun 2019 – 2025 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah
pembangunan ditingkat kecamatan dengan mengacu pada RPJM-Des
yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten yang ada wajib
untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi,
52
kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dokumen
RPJM-Desa.
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM-Desa Desa
Glapan tahun 2019- 2025 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu
pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang
sesuai kebutuhan pembangunan di desa.
KEPALA DESA GLAPAN
BAMBANG SUKOCO
Lampiran : 1. Laporan Pengkajian Keadaan Desa
2. Berita Acara Musyawarah Desa RPJMDesa 3. Berita Acara Musrenbang RPJMdesa
4. SK. Tim Penyusun RPJMDesa.