Post on 24-Apr-2015
description
K E M E N T E R I A N P E R U M A H A N R A K Y A T
D E P U T I B I D A N G P E N G E M B A N G A N K A W A S A N
KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN PSU PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1
1) Pertumbuhan kebutuhan rumah baru sekitar 800.000 unit/tahun (dari keluarga baru)
2) Kelengkaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman sering kali menjadi kendala dalam pembangunan perumahan.
3) Pada tahun 2013 Kemenpera akan melaksanakan kegiatan “Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman”, khususnya untuk mendukung pembangunan rumah tapak dan rumah susun.
4) Stimulan PSU dilaksanakan terkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kota/kabupaten, dan para pelaku pembangunan (REI, Apersi, YKPP, Inkopkar, Perum Perumnas, dll).
5) Program PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman ditujukan untuk mendorong pembangunan perumahan baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk perumahan bagi PNS, TNI dan POLRI.
LATAR BELAKANG
2
Lanjutan 4 - RPJMN 2010 - 2014Lanjutan 4 - RPJMN 2010 - 2014 TARGET PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN & KWS PERMUKIMAN
(berdasarkan Renstra Kemenpera 2010 – 2014)
TARGET PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN & KWS PERMUKIMAN
(berdasarkan Renstra Kemenpera 2010 – 2014)2. PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN
Kaw. Skala Besar
Kaw. Non
Skala Besar
Kaw. Khusus
2010 51.280 36.198 2.896 90.374 Unit 7.500 - Unit
2011 65.692 46.371 4.947 117.010 Unit 12.500 80.000 Unit
2012 86.310 51.786 6.904 145.000 Unit 16.250 80.000 Unit
2013 110.159 44.360 7.097 161.616 Unit 7.500 80.000 Unit
2014 130.603 52.592 2.805 186.000 Unit 6.250 80.000 Unit
TOTAL 444.044 231.307 24.649 700.000 Unit 50.000 320.000 Unit
PSU Perumahan
SwadayaTOTALTAHUN
PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman
3
4
KOMPONEN UTAMA PSU PERUMAHAN DAN KWS PERMUKIMAN
1. Rumah Tapak : jalan, drainase, air limbah, persampahan, air minum, dan penerangan jalan umum.
2. Rumah Susun : jalan, drainase, air limbah, persampahan, air minum, penerangan jalan umum, dan tempat parkir, lift, jaringan listrik, jaringan gas dan pemadam kebakaran.
1) Non Fisik a) Rapat Koordinasi Teknisb) Verifikasi calon lokasi (pra dan Paska konstruksi)c) Penetapan Lokasi bantuan PSUb) Monev dan Wasdal
2) Fisik a) Penyusunan DED Komponen PSU (swakelola)b) Supervisic) Pembangunan PSU
mekanisme kontraktual untuk pembangunan PSU Rusunawa mekanisme penunjukan langsung kepada pengembang untuk pembangunan PSU Rumah tapak bagi MBR
KEGIATAN UTAMA BANTUAN STIMULAN PSU
5
1. DED2. PELAKS. FISIK3. SUPERVISI
PROGRAM PEMBANGUNAN PSU KAWASAN 2010 - 2014
Target = 700.000 unit
TA 2013 = 161.616 unit (estimasi : 60.000 unit)
JUKLAK BANTUAN STIMULAN
PSU KAWASAN (sedang dalam proses legalisasi)
1. Pendekatan2. Komponen Kegiatan3. Kriteria Lokasi 4. Besaran Bantuan
PERPRES NO. 70/2012 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES NO. 54 /2010
TTG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LOKASI TERPILIH
PELAKSANAAN
VERIFIKASIKESIAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
(TAPAK DAN SUSUN)
SKEMA KOORDINASI BANTUAN PSU
1) Melaksanakan proses Identifikasi usulan bantuanPSU yang sudah masuk
2) Rapat koordinasi Teknis dgn Pemkab/pemkot/Pengembang untuk pemilihan lokasi
Usulan PSU & Kunjungan Lap
6
Harus Sesuai dengan RTRW Kota/Kab dan RP4D/RP3KP
Luas Lahan Minimal 6 Ha ~ Daya Tampung Minimal 300 unit
LANGKAH PENYIAPAN PENGUSULAN BANTUAN PSU PKP
PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN MENGUSULKAN KE PEMPROV TEMBUSAN KEMENPERA DAFTAR LOKASI
YANG PERLU MENDAPAT STIMULAN
PEMERINTAH PROVINSI MENGUSULKAN KE KEMENPERA, KOTA/KABUPATEN DAN LOKASI YANG PERLU BANTUAN
KONSOLIDASI USULAN DI KEMENPERA (MELALUI KORTEK) DAN MELAKSANAKAN VERIFIKASI LAPANGAN
PARA PELAKU PEMBANGUNAN MENGAJUKAN USULAN KEPADA PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN TEMBUSAN
PEMERINTAH PROVINSI DAN KEMENPERA
3.
2.
1.
4.
7
Hal-hal yang Perlu Dipersiapkan 1) Memahami konsep pemberian Bantuan PSU PKP, 2) Menyiapkan Data lokasi dan data pendukung, 3) Mengisi kuesioner per lokasi,
4) Menyampaikan surat usulan permintaan bantuan secara berjenjang, 5) Membuat surat pernyataan untuk mendukung dan
sharing dalam program PSU
KRITERIA PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN PSU
1) Lokasi sesuai RTRW kabupaten/kota yang berlaku;
2) Status tanah tidak sengketa dan atau bermasalah (clear);
3) Lokasi diutamakan berdekatan dengan aktivitas kerja/pusat kegiatan
(industri, pendidikan, perekonomian);
4) Di sekitar lokasi telah tersedia jaringan listrik, air minum, dan trayek
angkutan umum;
5) Lokasi sudah memiliki rencana tapak (site plan) yang telah disetujui
oleh pemerintah kabupaten/kota;
6) Lahan untuk pembangunan PSU berada pada lahan yang akan
diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota;
7) Diwajibkan memenuhi ketentuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP);
8) Melampirkan data-data pendukung seperti peta lokasi, foto-foto dan
dokumen program yang dapat disinerjikan.
9) Luas lokasi rumah tapak sesuai dengan rencana tapak sekurang-
kurangnya 6 (enam) hektar atau memiliki daya tampung rumah
sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) unit rumah;
8
KRITERIA PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN PSU (lanjutan)
Bagi lokasi yang memiliki luas kurang dari 6 hektar atau daya tampung kurang dari 300 unit wajib melakukan kerjasama dengan pengembang lain dalam satu wilayah kabupaten/kota yang memiliki lokasi masing-masing minimal 2 hektar sehingga mencapai 6 hektar yang disahkan dengan akta notaris;
sudah ada pemesanan atau tanda jadi pembelian rumah minimal 50% dari jumlah unit yang diusulkan mendapatkan bantuan PSU serta sudah dilaksanakan pemeriksaan oleh Bank Indonesia terhadap pemesan;
kesanggupan pengembang untuk merealisasikan pembangunan rumah selama waktu 6 bulan setelah diselesaikannya pembangunan bantuan PSU;
kesanggupan pengembang untuk dilakukan audit oleh Auditor Pemerintah. 9
PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN USULAN BANTUAN PSU
1. Kelompok sasaran mengajukan usulan bantuan PSU dengan kelengkapan dokumen, meliputi persyaratan administrasi: a. surat usulan; b. surat pernyataan kesanggupan membangun dari kelompok sasaran; c. dokumen legalitas usaha;d. dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan; dane. dokumen teknis proyek perumahan.
2. Surat pernyataan kesanggupan membangun dari kelompok sasaran, meliputi:a. pernyataan bahwa rumah yang dibangun akan dijual kepada MBR
melalui KPR;b. kesanggupan membangun rumah untuk MBR dengan harga jual sesuai
dengan ketentuan pemerintah;c. kesanggupan pengembang untuk merealisasikan pembangunan rumah
selama waktu 6 (enam) bulan setelah diselesaikannya pembangunan bantuan PSU; dan
d. kesanggupan pengembang untuk dilakukan audit oleh Auditor Pemerintah.
10
PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN USULAN BANTUAN PSU (lanjutan)
3. Dokumen legalitas usaha, meliputi:a. Akta perusahaan;b. Laporan pajak 3 bulan terakhir atau surat keterangan fiskal;c. Surat dukungan bank;d. Daftar pengalaman perusahaan;e. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
(SIUJK); f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili; dani. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Surat Keterangan Usaha.
4. Dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan, meliputi:a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Induk atas nama badan hukum;b. Izin Prinsip Mendirikan Bangunan (IPMB);c. Bukti pembayaran pajak tahun terakhir atas tanah berupa Nilai Jual
Obyek Pajak (NJOP) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dand. Surat Izin Lokasi;e. Surat pesanan dan pernyataan telah dilaksanakan pemeriksaan oleh
Bank Indonesia terhadap pemesan.
11
PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN USULAN BANTUAN PSU (lanjutan)
6. Dokumen teknis proyek pembangunan perumahan, meliputi:a. data lokasi yang dilengkapi dengan koordinat lokasi;b. rencana tapak proyek perumahan yang telah disetujui oleh
pemerintah kabupaten/kota;c. peta lokasi trase jalan dan saluran yang akan dibantu PSU; dand. DED dan RAB PSU;
12
Gambar 1. Proses Penganggaran, PenetapanLokasi, Kerjasama, dan Penunjukan Langsung
BLU-Kemenpera
ya
Kemenkeu Deputi Bidang
Pengembangan Kawasan Pengembang Pemkot/ Pemkab Pemprov
Tolak
Pembahasan RKA-KL dan Persetujuan DIPA
Kebijakan/ Program
I
II
Pembahasan Alokasi APBN
BPKP
Ya
Kesepakatan Bersama/ MoU
Kesepakatan Bersama/ MoU
III
Revisi
Mengajukan Rencana
Kebutuhan PSU Sinergi Program, teknis dan harga
Sinergi Program, teknis dan harga
Verifikasi Administrasi, Teknis, dan Harga
Keputusan Menteri ttg Penetapan Lokasi
Stop
Koordinasi dengan
Kementerian pada saat
proses Verifikasi
Kebutuhan PSU di Perumahan dan Kawasan Permukiman
APBD Kota/ Kabupaten untuk
PSU
APBD Provinsi untuk PSU
Ya Tidak
Ambil K K
Memenuhi Persyaratan
C
DIPA 091
Konsolidasi Usulan PSU
Informasi Keikutsertaan Pengembang (Prog. FLPP)
Lolos
Verifikasi ?
A
B
Sosialisasi Kebijakan dan Prosedur Penyelenggaraan Bantuan PSU
Kep.
Permenpera
Proses Penunjukan Langsung
MOU MOU
PKO PKO
13
Tidak
Gambar 2. Proses Pembangunan, Pencairan Dana, Verifikasi, dan Laporan Pelaksanaan , Kemenkeu Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Pengembang Pemkot/ Pemkab Pemprov
Tidak
Transfer ke Rekening Pengembang
Pembangunan PSU
Verifikasi Administrasi dan Teknis
IV
BPKP/ Inspektorat Kemenpera
Ya
Rekening Pengembang
SP2D
Verifikasi Lapangan
Sesuai ?
SPM
B
Pengajuan Pencairan Dana PSU
Tolak
Ya
Stop
Tembusan Tembusan
C
Penerbitan SPP dan SPM
Melaporkan Pelaksanaan PSU
Pengawasan Pembangunan PSU
RekomendasiVerifikasi
Data Base D
Pengawasan Pembangunan PSU Pengawasan Pembangunan PSU
Revisi
Informasi Pelaksanaan PSU
Informasi Pelaksanaan PSU
Melaporkan pelaksanaan PSU: fisik, keuangan, dan hasil
pengawasan dan pengendalian ke Menteri
Dokumen Persyaratan
SOP Verifikasi Lapangan
Lolos
Verifikasi ?
A
RekomendasiVerifikasi
Kep
Penyesuaian harga
14
Gambar 3.Pengendalian Pelaksanaan
BPKP Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Pengembang Pemkot/ Pemkab Pemprov Inspektorat
Monitoring, Evaluasi, dan Audit Menyeluruh
D
RekommendasiTindakTurunTangan
PelaksanaanRekomendasi Per-Surat
PertemuanPembahasan
Keputusan
V
15
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN(Kuesioner, Surat Usulan dan Surat
Pernyataan)
16
1. Nama Perumahan
2. Jenis Perumahan* Rumah Tapak Rumah Susun Sewa Rumah Susun Milik 3. Tipologi Kawasan* Kawasan Skala Besar ( 1.000 unit) Kawasan Bukan Skala Besar Kawasan Tematik Kawasan Industri Kawasan Perbatasan Kawasan Nelayan Kawasan Pertambangan Kawasan Pertanian Kawasan Pariwisata Kawasan Pelabuhan Kawasan Cagar Budaya Kawasan lainnya, (sebutkan)......................................................... Kota/Kabupaten
(coret salah satu)
Provinsi
PELAKSANAAN STIMULANPRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TA 2013
* √ Checklist salah satu (KOTA/KABUPATEN), (TANGGAL/BULAN/TAHUN) DIISI OLEH,
( siapa berdasarkan K-1 )
17
I. DATA UMUM
1. Alamat
Jalan
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
Provinsi
2. Luas Kawasan (Hektar)
3. Kesediaan Pemda untuk sharing Bersedia
Tidak Bersedia
4. Kesediaan Pemda untuk MoU Bersedia
Tidak Bersedia
5. Jumlah Rumah
5.1. Rencana Daya Tampung Rumah 5.2. Rumah Terbangun 5.3. Rumah Terhuni
5.1.1. Rumah sederhana unit 5.2.1. Rumah sederhana unit 5.3.1. Rumah sederhana unit
5.1.2. Rumah menengah unit 5.2.2. Rumah menengah unit 5.3.2. Rumah menengah unit
5.1.3. Rumah mewah unit 5.2.3. Rumah mewah unit 5.3.3. Rumah mewah unit
Total Total Total
18
KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Nomor : .................., ..............201.. Lampiran :
Kepada Yth. Gubernur…………. di – ………………. Perihal : Usulan Lokasi Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman TA 2011,
Kabupaten/Kota ……………..
Sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2/PERMEN/M/2010 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 dan Hasil Rapat Koordinasi Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman, yang diadakan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2010, serta dalam rangka mendukung pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah Bawah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan lokasi Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman TA 2011, sebagai berikut:
- Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) …..
- Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) …..
- Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) …..
Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Kuesioner Stimulan PSU Kawasan per lokasi - Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota ………………… - Dokumen RP4D, RRTR, site plan, dan DED - Surat Pernyataan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Stimulan PSU
Perumahan dan Permukiman TA 2011 dan kesiapan tanah/lahan (clean and clear) - Surat Pernyataan Pengembang untuk menyerahkan lahan untuk pembangunan PSU
kepada pemerintah daerah - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman - Foto-foto dan data pendukung lainnya.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.
Bupati/Walikota …………………….
………………………………. Tembusan Yth. :
1. Bapak Menteri Negara Perumahan Rakyat; 2. Deputi Menteri Negara Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Negara Perumahan
Rakyat; 3. Arsiparis.
19
KOP PEMERINTAH PROVINSI
No. : ..........., ..................... 201.. Lampiran :
Kepada Yth. Menteri Negara Perumahan Rakyat Cq. Deputi Menteri Negara Bidang Pengembangan Kawasan Gedung Kementerian Perumahan Rakyat, Lt.VI, Wing.3 Jalan Raden Patah I No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax: 021-72788108 Perihal : Usulan Lokasi Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman TA 2011,
Provinsi .......
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2/PERMEN/M/2010 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 dan Hasil Rapat Koordinasi Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman, yang diadakan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2010, bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan kota dan lokasi yang perlu mendapat bantuan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman di Provinsi………….pada TA 2011, adalah sebagai berikut:
Usulan Lokasi Stimulan PSU TA. 2011, yaitu:
- Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ……….
Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:
- Usulan lokasi perumahan dan permukiman di kabupaten/kota …………… - Kuesioner dan data pendukung pemerintah kabupaten/kota ……………
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.
Gubernur Provinsi …………………….
………………………………. Tembusan Yth. :
1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; 2. Deputi Menteri Negara Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Walikota/Bupati ……… 4. Arsiparis.
20
KOP PELAKU PEMBANGUNAN
Nomor : .................., ................ 20… Lampiran :
Kepada Yth. Walikota/Bupati…………. di – ………………. Perihal : Usulan Lokasi Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman TA 2011 untuk
Perumahan ……………..
Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah Bawah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami mengajukan usulan untuk mendapatkan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman TA 2011, sebagai berikut:
Usulan Lokasi Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman: - Lokasi ………., ……. unit rumah - Lokasi ………., ……. unit rumah - Lokasi ………., ……. unit rumah
Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Kuesioner Stimulan PSU Perumahan ……lokasi - Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota ………………… - Dokumen RRTR, Site plan, dan DED PSU - Surat Pernyataan Pengembang akan menyerahkan lahan untuk pembangunan PSU
kepada pemerintah daerah - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman - Foto-foto dan data pendukung lainnya.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.
Direktur Utama PT ……………………. ……………………………….
Tembusan Yth. : 1. Bapak Menteri Negara Perumahan Rakyat; 2. Deputi Menteri Negara Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Negara Perumahan
Rakyat; 3. Gubernur Provinsi……….. 4. Arsiparis.
21
FORM 4
22
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: TAHUN 2012
SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG PERUMAHAN PT. .......................................................
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2012, maka bersama ini, kami selaku Direktur PT............................................................. yang bergerak di bidang pembangunan perumahan ........................................................, dengan total luas lahan yang dimiliki*) ................ (...........................................................) hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan.......................................,Kecamatan.................................................., Kabupaten/Kota ......................................., Provinsi .................................................., menyatakan akan/telah membangun ....................(..................................................) unit rumah MBR (type 36) sampai dengan tahun 2013, serta menyatakan akan memanfaatkan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dapat dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di lokasi perumahan yang mendapatkan stimulan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2012 serta bersedia untuk diaudit. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah perjanjian kerja berakhir kami belum dapat menyelesaikan pembangunan rumah dan proses KPR melalui FLPP, maka kami bersedia untuk mengembalikan selisih / sisa jumlah unit target yang tidak tercapai dikali dengan biaya satuan PSU ditambah dengan bunga.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.
Jakarta, ...................................... Yang Membuat Pernyataan Direktur PT................................. ................................................... Hp. No. ......................................
Catatan :
*) Luas lahan perumahan yang mendapatkan stimulan PSU minimal 6 hektar atau daya tampung minimal adalah 300 unit rumah dalam satu lokasi perumahan
Materai Rp. 6000,-
Nama Perumahan
TA 2011 TA 2012
Perumnas Driyorejo The Queen Residence
Graha Puncak Anomsari Bukit Emas Dahan Rejo
Graha Mutiara Indah Graha Mutiara Indah
Perum. Bukit Bambe Permata Graha Agung
Griya Suci Permai
Green Cerme
Green River Park
Alam Singgasana
The Queen Residence
Penerima Bantuan Program PSU TA 2011 dan 2012
di Kabupaten Gresik
Pasal 38
(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal: a. keadaan tertentu; dan/atau b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
(2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: Antara lain huruf h. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum di Lingkungan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/ developer yang bersangkutan.
Kondisi ini telah dijelaskan didalam Pasal 17 ayat 3 UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi :
Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung
Penjelasan Pasal 38 ayat 2 Perpres 70 tahun 2012:
Pada prinsipnya penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilakukan kepada Penyedia Barang/Jasa yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan memenuhi kualifikasi.
Sesuai dengan UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 8, yang menyebutkan bahwa : pelaksana konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :
◦ Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi
◦ Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi
Apabila tidak ada penyedia jasa yang mempunyai kemampuan, maka berdasarkan Pasal 24 ayat 1, UU No. 18 tahun 1999, disebutkan bahwa penyedia jasa dalam menyelenggarakan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan sub penyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi.
Penjelasan Pasal 24 ayat 1, UU No. 18 tahun 1999 menyebutkan bahwa : pengikutsertaan sub penyedia jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak, dengan tidak mengurangi tanggung jawab penyedia jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya.
TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG BUKAN UNTUK PENANGANAN DARURAT.
Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012. 1. Undangan penunjukan langsung sekaligus menyampaikan dokumen pengadaan. 2. Pemasukan dokumen isian kualifikasi. 3. Evaluasi kualifikasi 4. Pemberitahuan hasil evaluasi kualifikasi. 5. Pembuktian kualifikasi 6. Pemberian penjelasan (Aanwijzing). 7. Pemasukan dokumen penawaran.
8. Pembukaan dokumen penawaran. 9. Evaluasi dokumen penawaran. 10. Klarifikasi teknis dan Negosiasi biaya. 11. Penetapan pemenang berdasarkan hasil evaluasi.
12. Pengumuman pemenang.
13. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) oleh PPK
14. Penandatanganan Kontrak oleh PPK.
KELENGKAPAN PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA JASA
1. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau Perubahan
2. Surat pernyataan bahwa salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatannya tidak sedang dihentikan dan tidak sedang menjalani sanksi pidana 3. Surat pernyataan bahwa salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam di suatu instansi 4. NPWP Perusahaan, Copy Bukti Pajak Tahun Terakhir (SPT/PPh) dan Copy bukti pajak 3 bulan terakhir (PPh psl 25/psl 23) atau melampirkan Surat Ket Fiskal Tahun 2012 5. Copy Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 6. Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) 7. Referensi Bank
8. Copy SKA/SKT Personil