Post on 08-Nov-2021
MUKERNAS I
PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA 25-26 JANUARI 2019
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Gd. PKBSI Jl. Harsono RM No. 10, Ragunan, Jakarta 12550
Telp/Fax : 021-78848462/021 7813359, Email : pdhi-ivma@pdhi.or.id
/pb_pdhi@yahoo.com
Menuju Organisasi
Profesional
Transparan dan
Akuntable
Page 1 of 49
DAFTAR ISI
I. Daftar Isi ............................................................................................................................................. 1
II. Pengantar Ketua Umum PB PDHI ............................................................................................ 2
III. Latar Belakang ................................................................................................................................ 3
IV. Maksud dan Tujuan ...................................................................................................................... 4
V. Agenda Acara Mukernas ............................................................................................................. 5
VI. Hasil Kesepakatan Mukernas I PDHI
1. SK Pengurus Besar PDHI No. Skep-11/KU-PBPDHI/I/2019
tentang Usaha Pengadaan Bangunan Kantor Sekretariat PB PDHI .................. 7
2. SK Pengurus Besar PDHI No. Skep-12/KU-PBPDHI/I/2019
Tentang Tata Laksana Organisasi Pedoman Bagi Pengurus Besar,
Cabang Dan Organisasi Non Teritorial ......................................................................... 13
3. SK Pengurus Besar PDHI No. Skep-13/KU-PBPDHI/I/2019
Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Anggota Pdhi Seumur Hidup ... 18
4. SK Pengurus Besar PDHI No. Skep-14/KU-PBPDHI/I/2019
Tentang Tata Laksana Organisasi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia:
Prosedur Penerbitan Sertifikat Kompetensi,
Surat Tanda Registrasi Veteriner, Dan Kartu Tanda Angota ............................... 20
5. SK Pengurus Besar PDHI No. Skep-15/KU-PBPDHI/I/2019
Tentang Iuran Keanggotaan, Biaya Pembuatan Kartu Tanda Anggota,
Surat Tanda Registrasi Veteriner, Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan
Dan Biaya Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik ........................................ 31
6. SK Pengurus Besar PDHI No. Skep-16/KU-PBPDHI/I/2019
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bhakti Sosial Veteriner ............................ 34
7. SK Pengurus Besar PDHI No. Skep-17/KU-PBPDHI/I/2019
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan/
Continuing Professional Development ........................................................................ 36
8. SK Pengurus Besar PDHI No. Skep-18/KU-PBPDHI/I/2019
Tentang Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan (BPHP) ............................. 39
9. SK Pengurus Besar PDHI No. Skep-19/KU-PBPDHI/I/2019
Tentang Tim Redaksi Vetnesia ......................................................................................... 42
VII. Daftar Peserta Mukernas I PDHI .............................................................................................. 46
Page 2 of 49
PENGANTAR KETUA UMUM
PENGURUS BESAR
PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
Assalamualaikum wr wb
Mari kita panjatkan puji syukur kehadlirat Alloh SWT, atas rahmat dan karunianya kita
PDHI masa bhakti periode 2018 sd 2022 telah sukses menyekenggarakan Mukernas 1
dengan menghasilkan beberapa SK surat keputusan yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan Opersiaonal Organisasi.
Kami Pengurus Besar PDHI sangat berharap keputusan-keputusan ini segera di
sosialisasikan kepada seluruh kolega di seluruh Indonesia.
Dengan semangat Profesional Transparan dan Akuntable kita akan mewujudkan PDHI
menjadi organisasi yang lebih baik.
Kami yakin dengan bersatunya Dokter Hewan di dalam Rumah PDHI, profesi dokter
hewan mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan bangsa dan
negara dalam mensejahterakan masyarakat melalui kesejahteraan hewan.
Viva veteriner
Majulah dan Jayalah Dokter Hewan Indonesia
Wassalamualaikum wr wb
Ketua Umum
Drh M Munawaroh MM
Page 3 of 49
MUSYAWARAH KERJA NASIONAL I TAHUN 2019
PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
LATAR BELAKANG
Dokter Hewan adalah profesi strategis yang berperan penting dalam mensejahterakan
manusia melalui dunia hewan, dikenal dengan istilah Manusya Mriga Satwa Sewaka.
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dibentuk untuk menyatukan semangat,
arah aktualisasi profesi dan tekad agar perlindungan, pemeliharaan dan pembangunan
kesehatan hewan di Indonesia dapat didorong dan didampingi sehingga dapat
memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa.
Kongres PDHI ke-18 pada tanggal 1-3 November 2018 yang berlangsung di Bali telah
memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Besar PDHI (PB PDHI) yang baru. Setelah
pelaksanaan kongres, selanjutnya dilakukan penyusunan kepengurusan PB PDHI yang
baru dan ditetapkan pada tanggal 25 November 2018 melalui Surat Keputusan Nomor:
Skep-01/KU-PBPDHI/XI/2018 tentang Susunan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter
Hewan Indonesia masa bhakti 2018 – 2022 serta telah dilakukan pelantikan pengurus
pada tanggal 17 Desember 2018 dengan disaksikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan.
Visi PDHI adalah Mewujudkan citra profesi Dokter Hewan Indonesia yang profesional,
mandiri, tangguh dan berdaya saing global dan berwawasan kebangsaan yang luas dan
taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guna mewujudkan visi tersebut, PDHI mengemban
7 (tujuh) misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Dokter Hewan) sebagai indIvidu
maupun sebagai bagian dari organisasi perhimpunan dan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa veteriner menuju standar pelayanan jasa
yang memberikan kepuasan kepada pemakai jasa (client) dan kesejahteraan hewan
(patient)
3. Meningkatkan kualitas organisasi perhimpunan menuju organisasi yang
professional, mandiri dan progresif yang mampu berperan dalam pengembangan
profesi dan pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat pada
umumnya.
4. Meningkatkan peran organisasi PDHI sebagai Statutory Body Veteriner bersama
Pemerintah NKRI
5. Meningkatkan kualitas komunikasi antar anggota dan profesi dengan masyarakat
6. Meningkatkan lingkaran pengarusutamaan dan kepedulian terhadap kesehatan
masyarakat veteriner, kesehatan lingkungan dan kesejahteraan hewan
7. Membangun jejaring di tingkat nasional dan internasional.
Page 4 of 49
Era revolusi industri 4.0 telah bergulir dan mempengaruhi segala aspek kehidupan,
termasuk dunia kesehatan hewan dan keorganisasiannya. Oleh karena itu, tata laksana
dan aktualisasi PDHI dalam mengemban misi untuk mewujudkan visi harus
menyelaraskan diri dengan menggunakan berbagai pendekatan dan perangkat digital
sehingga keorganisasian dapat berjalan transparan, lebih efisien, memberikan
kemudahan dan manfaat yang lebih banyak kepada anggota, dan menjadi PDHI yang lebih
baik.
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PDHI pertama pada Tahun 2019 mutlak untuk
dilaksanakan agar penyelenggaraan keorganisasian mulai dari Pengurus Besar, Pengurus
Cabang, dan Organisasi Non Teritorial (ONT) dapat menyatukan tujuan dan
mensinergiskan gerak langkah dalam beraksi nyata membangun dunia kesehatan hewan
di Indonesia.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
Membangun konsolidasi dan menyiapkan perangkat organisasi untuk merencanakan,
mempersiapkan dan merealisasikan Rencana Strategis (Renstra), Program dan Kegiatan
sesuai amanat Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Ketetapan
(TAP) Kongres PDHI
Ke-18.
Tujuan
1. Menyusun rencana strategis (Renstra) organisasi 2019-2022.
2. Menyusun program dan kegiatan PDHI Tahun 2019.
3. Menyusun tata hubungan organisasi yang harmonis dan produktif antara Pengurus
Besar, Pengurus Cabang dan Organisasi Non Teritorial.
4. Memetakan permasalahan strategis yang diprioritaskan penyelesaiannya pada Tahun
2019.
5. Menyusun kesekretariatan organisasi berbasis digital.
Page 5 of 49
AGENDA ACARA
Tanggal/
Waktu (WIB) Agenda Narasumber/Moderator Keterangan
25 Januari ‘19
07.30-08.30 Registrasi Ulang Peserta Panitia Samping Pintu Auditorium
08.30-09.00 Persiapan Pembukaan Panitia
09.00-10.30 Pembukaan Auditorium
- Pembacaan Doa
- Lagu Indonesia Raya dan Mars Dokter Hewan
Drh. Ayu
- Laporan Ketua Umum PB PDHI
Drh. Munawaroh, MM
- Sambutan Direktur Kesehatan Hewan
Drh. Fajar Sumping Tjaturasa, M.Sc. Ph.D.
- Sambutan dan Pembukaan Mukernas I
Dr. Drh. I Ketut Diarmitha, MP
Foto Bersama
10.30-10.45 BREAK s.d.a
10.45-12.00 Paparan dan Diskusi Renstra PDHI 2018-2022
Ketua Umum dan Sekjen
s.d.a
12.00-13.00 ISHOMA
s.d.a
13.00-15.30 Paparan dan Diskusi Program 2019
Bendahara, BPHP, Komisi Usaha,
s.d.a
15.30-17.00 BREAK s.d.a
17.00-19.00 ISHOMA s.d.a
19.00-19.30 Pemetaan Masalah Strategis dan Prioritasi Solusi di Tahun 2019
Sekjen
s.d.a
19.30 – 21.00 Platform Digital Organisasi Komisi Humas dan Publikasi, PT. HaloVet
Sda
21.00-21.30
Pembagian Komisi Komisi A: Pendidikan berkelanjutan Komisi B: Tata kelola organisasi
Sekjen s.d.a
21.30-
selesai
BREAK DAN ISTIRAHAT
s.d.a
Page 6 of 49
26 Januari ‘19
08.00-
11.00
Sidang Komisi Komisi A
Pendidikan
berkelanjutan
Komisi B
Tata kelola organisasi
Ruang 207
Ruang 307
11.00-
12.30
BREAK
12.30-
13.00
Pleno Hasil Sidang Komisi Ketua Umum dan
Sekjen
Auditorium
13.00-
13.15
Penutupan s.d.a
13.00- MAKAN SIANG Auditorium
PANITIA
Panitia Mukernas Ke-1 PDHI Tahun 2019 mengacu pada Surat Keputusan Ketua Umum
PB PDHI Nomor: Skep-02/KU-PBPDHI/XII/2018 tentang Susunan Panitia Musyawarah
Kerja Nasional Ke-1 PDHI Tahun 2019, sebagai berikut:
Ketua : Drh. Bonifasius Suli Teruli
Sekretaris : Drh. Raden Nurcahyo Nugroho, M.Si
Bendahara : Drh. Enny Pudjiwati, MM
Koordinator Sponsorship : Drh. Andi Widjanarko
Koordinator Materi : Drh. Sariyanti, M.Si
Koordinator Persidangan : Drh. Ruri Astuti Wulandari
Koordinator Konsumsi : Drh. Novi Wulandari
Koordinator Perlengkapan : Drh. Ambar Retnowati, M.Si
dan Transportasi
Koordinator Humas : Drh. Moch. Arif Cahyono, M.Si
Page 7 of 49
HASIL MUKERNAS I TAHUN 2019
Page 8 of 49
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA NOMOR: Skep-11/KU-PBPDHI/I/2019
TENTANG
USAHA PENGADAAN BANGUNAN KANTOR SEKRETARIAT PB PDHI
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tata kelola kesekretariatan,
keperluan administrasi organisasi dan keanggotaan diperlukan kantor sekretariat tetap dan representatif.
b. bahwa sejak berdirinya tahun 1953 hingga hingga saat ini, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) organisasi profesi yang menaungi Dokter Hewan Indonesia belum memiliki bangunan kantor sekretariat tetap karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Usaha Pengadaan Bangunan Kantor Sekretariat PB PDHI
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab X Administrasi dan Keuangan Pasal 16, Bab XIII Kewenangan Khusus Pasal 21;
2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab VI Administrasi Keuangan Pasal 35;
Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Komisi B Nomor 02/Mukernas/PBPDHI/01-2019 Tanggal 26 Januari 2019 tentang Komisi Organisasi Musyawarah Kerja Nasional PDHI;
2. Diskusi dan masukan dari peserta musyawarah kerja nasional ke-1 tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam berita acara Komisi B;
3. Mufakat sidang pleno Musyawarah Kerja Nasional ke-1 Tahun 2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan KESATU : Usaha Pengadaan Bangunan Kantor Sekretariat PB PDHI KEDUA : Usaha pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat
dilakukan melalui penghimpunan dana dengan cara sebagai berikut : 1. Iuran wajib dari anggota PDHI
2. Donasi dari sponsorship dan masyarakat
3. Melalui kegiatan-kegiatan keprofesian
4. Hibah
5. PT Veteriner Indonesia Sejahtera (VIS)
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
INDONESIAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION Sekretariat Gd. Rumah Sakit Hewan Jakarta Lt.2 Jl. Harsono RM No. 28 - Ragunan – Jakarta 12550
Telp/Fax: 021-78848462/7813359, Email: pdhi-ivma@pdhi.or.id atau pb_pdhi@yahoo.com
Page 9 of 49
KETIGA : Besaran iuran wajib oleh anggota PDHI dan tata pembayarannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEEMPAT : Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan dana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilakukan oleh Tim yang ditunjuk Pengurus Besar PDHI dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.
Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 26 Januari 2019
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022
Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM
Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Page 10 of 49
Lampiran I : Surat Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Nomor : Skep-11/KU-PBPDHI/I/2019
Tentang : Usaha Pengadaan Bangunan Kantor Sekretariat PB PDHI
Besaran Iuran Wajib Anggota PDHI dan Tata Cara Pembayarannya
(1) Bahwa Iuran wajib untuk pengadaan gedung minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
per orang setiap tahun selama periode kepengurusan PB PDHI masa bhakti 2019 –
2022.
(2) Iuran wajib dapat dibayarkan sekaligus untuk 4 tahun senilai Rp 400.000 (empat ratus
ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali waktu pembayaran di awal, atau dibayarkan setiap 1
(satu) tahun sekali senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
(3) Penarikan iuran wajib oleh masing-masing Pengurus PDHI Cabang mulai tahun 2019
hingga tahun 2022.
(4) Bukti pembayaran iuran wajib diberikan dalam bentuk Kupon pada saat pembayaran
dilakukan secara tunai kepada petugas yang ditunjuk oleh pengurus cabang.
(5) Dana iuran wajib yang sudah dikumpulkan oleh pengurus cabang, langsung ditransfer
ke rekening khusus pengadaan bangunan yang akan ditentukan kemudian oleh
Bendahara Umum PB PDHI.
(6) Pengadaan Bangunan akan segera direalisasikan pada saat dana telah mencukupi.
(7) Laporan penerimaan dan penggunaan dana pengadaan bangunan akan disampaikan
kepada seluruh anggota PDHI di Indonesia melalui PDHI cabang setiap 3 (tiga) bulan
sekali.
(8) Sanksi administratif dikenakan terhadap setiap anggota PDHI Cabang maupun
terhadap Cabang yang tidak menunaikan iuran wajib pengadaan bangunan ini.
(9) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 8 (delapan) merujuk kepada Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan kepatutan organisasi secara umum.
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022
Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM
Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Page 11 of 49
Lampiran II : Surat Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Nomor : Skep-11/KU-PBPDHI/I/2019
Tentang : Usaha Pengadaan Bangunan Kantor Sekretariat PB PDHI
A. Tim Usaha Pengadaan Bangunan Kantor Sekretariat PB PDHI
a. Ketua : Drh. Sudirman
b. Sekretaris : …drh. Sariyanti
c. Bendahara : …drh. Novi
d. Seksi-seksi :
- Seksi Perencanaan dan Survei : …
- Seksi Penggalangan Dana : …
- Seksi Pengadaan : …
- Seksi Pengawasan Internal : Drh. Martha
B. Tugas dan tanggungjawab Tim Usaha Pengadaan Bangunan Kantor Sekretariat PB
PDHI sebagai berikut:
Ketua
a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan pengadaan bangunan kantor
sekretariat dari awal sampai dengan terealisasinya bangunan kantor
b. Mengatur penerimaan dan pengeluaran dana pengadaan bangunan kantor
sekretariat agar dapat berjalan secara akuntabel dan transparan
c. Bertanggungjawab langsung kepada Ketua PB PDHI
Sekretaris
a. Melakukan administrasi umum kegiatan tim
b. Menyusun proposal penggalangan dana
c. Menyusun laporan pengadaan bangunan kantor sekretariat
Bendahara
a. Melakukan administrasi keuangan tim
b. Melakukan penerimaan dana pengadaan bangunan kantor sekretariat
c. Melakukan pengeluaran dana pengadaan bangunan kantor sekretariat
d. Menyajikan laporan penerimaan dan penggunaan dana secara periodik dan
transparan
e. Menyusun laporan keuangan pengadaan bangunan kantor sekretariat
Seksi Perencanaan dan Survei
a. Menyusun dokumen perencanaanan pengadaan bangunan kantor sekretariat
b. Melakukan survei terhadap calon bangunan kantor sekretariat
c. Menyusun laporan hasil survei sebagai bahan keputusan
d. Menyusun laporan kegiatan seksi
Page 12 of 49
Seksi Penggalangan Dana
a. Melakukan kegiatan penggalangan dana
b. Berkoordinasi dengan seluruh pengurus cabang dalam hal penggalangan dana
c. Mencari sponsor dan bentuk pendanaan lainnya yang bersifat sah, legal dan sesuai
dengan peraturan perundangan
d. Menyusun laporan kegiatan seksi
Seksi Pengadaan
a. Melakukan transaksi pengadaan bangunan kantor Sekretariat PB PDHI
b. Menyusun laporan kegiatan seksi
Seksi Audit Internal
a. Melakukan pengawasan internal terhadap kegiatan tim sejak awal sampai
terealisasinya bangunan kantor secretariat
b. Melakukan audit keuangan
c. Menyajikan hasil audit kepada Ketua Umum PB PDHI
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022
Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM
Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Page 13 of 49
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA NOMOR: Skep-12/KU-PBPDHI/I/2019
TENTANG
TATA LAKSANA ORGANISASI
PEDOMAN BAGI PENGURUS BESAR, CABANG dan ORGANISASI NON TERITORIAL
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia adalah satu-satunya wadah dokter hewan di Indonesia yang membuna kepentingan para anggota sesau perkembangan dan tuntan profesi kedokteran hewan
b.. bahwa anggota PDHI wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan dan keputusan organisasi, serta menjaga dan mempertahankan kehormatan PDHI
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang tata laksana organsasi
Mengingat : 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab VII
Susunan dan Kelengkapan Organisasi pasal 9, Bab IX Keanggotaan, hak dan kewajiban pasal 13,14, Bab X Administrasi dan Keuangan pasal 15, 16,17
2 Anggaran Rumah Tangga Bab II Keanggotaan pasal 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10, Bab III Kepengurusan pasal 11, 12, 13 dan 14 Bab IV Kelengkapan Organisasi pasal 21,22, 23, bab VI pasal 34,35.
Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Komisi B Nomor 02/Mukernas/PBPDHI/01-2019 Tanggal 26 Januari 2019 tentang Komisi Organisasi Musyawarah Kerja Nasional PDHI;
2. Diskusi dan masukan dari peserta musyawarah kerja nasional ke-1 tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam berita acara Komisi B;
3. Mufakat sidang pleno Musyawarah Kerja Nasional ke-1 Tahun 2019.
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
INDONESIAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION Sekretariat Gd. Rumah Sakit Hewan Jakarta Lt.2 Jl. Harsono RM No. 28 - Ragunan – Jakarta 12550
Telp/Fax: 021-78848462/7813359, Email: pdhi-ivma@pdhi.or.id atau pb_pdhi@yahoo.com
Page 14 of 49
MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU : Tata Laksana Organisasi Pedoman Pengurus Besar, Pengurus
Cabang PDHI dan Organisasi Non Teritorial
KEDUA : Tata Laksana Organisasi sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Tata Laksana organisasi ini wajib ditaati dan disosialisasikan kepada seluruh anggota
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.
Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 26 Januari 2019
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022
Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM
Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Page 15 of 49
Lampiran : Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Nomor : Skep-12/KU-PBPDHI/I/2019
Tentang : Tata Laksana Organisasi: Pedoman Bagi Pengurus Besar, Cabang dan
Organisasi Non Teritorial
A. Pedoman Bagi Pengurus Besar
1. Setiap Kegiatan yang akan dilaksanakan PB PDHI harus bersifat Nasional dan
Internasional.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Oleh PB PDHI dapat bekerja sama dengan PDHI
Cabang dan atau dengan ONT sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa kegiatan Seminar, Workshop atau
kegiatan yang bersifat Sosial.
4. Dalam pelaksanaan Kegiatan PB PDHI dapat bekerja sama dengan Organisasi
Tingkat Nasional atau Tingkat Internasional.
5. Narasumber Kegiatan dapat berasal dari Para Dosen Fakultas Kedokteran
Hewan, Praktisi atau narasumber dari perusahaan, instansi, atau organisasi
lain atau ONT atau personil PB PDHI yang telah mendapat persetujuan dari PB
PDHI.
6. Setiap narasumber berhak mendapatkan fasilitas akomodasi, tiket perjalanan,
dan honor sebagai narasumber dengan besaran honor minimal Rp 1.000.000
(Satu juta rupiah).
7. Peserta Kegiatan yang dilaksanakan oleh PB PDHI adalah Anggota PDHI dan
atau Masyarakat Umum.
8. Setiap peserta kegiatan peningkatan kompetensi berhak mendapatkan SKPB.
Nilai SKPB sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh PB PDHI
9. Panitia kegiatan mengajukan SKPB kepada PB PDHI.
10. Setiap SKPB yang diajukan untuk setiap kegiatan yang dilaksakanan oleh PB
PDHI wajib membayar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada PB PDHI
sebelum ketetapan SKPB dikirimkan.
11. Panitia Pelaksana wajib memberikan laporan pelaksanaan Kegiatan kepada
PB PDHI maksimal 7 hari setelah pelaksanaan kegiatan, dengan mengisi Form
Online yang disediakan oleh PB PDHI.
12. Sertifikat Kegiatan yang diberikan ke peserta minimal ditanda tangani oleh
Ketua Panitia dan Ketua Umum PB PDHI.
13. Seluruh pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PB PDHI menjadi
tanggung jawab sepenuhnya oleh PB PDHI.
B. Pedoman Bagi Pengurus Cabang
1. Setiap Kegiatan yang akan dilaksanakan di cabang wajib diajukan dan
disetujui oleh PB PDHI.
2. Setiap Cabang wajib melaksanakan Kegiatan untuk meningkatkan Komptensi
Anggota Cabang minimal 3 ( tiga ) kali dalam satu tahun berjalan.
3. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa kegiatan Seminar, Workshop atau
kegiatan yang bersifat Sosial.
4. Peserta Kegiatan diutamakan anggota PDHI cabang, namun bila diperlukan
dapat berasal dari PDHI Cabang lainnya dan ONT.
Page 16 of 49
5. Pelaksanaan Kegiatan dapat bekerja sama dengan PDHI Cabang Lainnya atau
ONT.
6. Materi Kegiatan yang dilaksanakan harus merujuk kepada Modul Kegiatan
yang telah disusun oleh ONT kecuali bila materi yang akan dilaksanakan tidak
tercantum dalam Modul ONT, maka cabang diperkenankan menentukan
materi sesuai kebutuhan.
7. Narasumber Kegiatan dapat berasal dari Para Dosen Fakultas Kedokteran
Hewan, Para Praktisi, atau para narasumber dari perusahaan, instansi, atau
organisasi lain atau ONT atau personil PB PDHI yang telah mendapat
persetujuan dari PB PDHI.
8. Setiap narasumber berhak mendapatkan fasilitas akomodasi, tiket perjalanan,
dan honor sebagai Narasumber dengan besaran honor minimal Rp 1.000.000
(Satu juta rupiah)
9. Setiap Kegiatan peningkatan kompetensi untuk anggota yang dilaksanakan
oleh Cabang, maka cabang Berhak mendapatkan SKPB. Nilai SKPB sesuai
dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh PB PDHI
10. Setiap SKPB yang diajukan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh
Cabang, Cabang wajib membayar Rp 500.000 ( ima ratus ribu rupiah) kepada
PB PDHI sebelum ketetapan SKPB dikirimkan ke cabang.
11. Setiap SKPB yang diajukan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh
cabang yang mendapat sponsor tunggal oleh salah satu perusahaan, maka
perusahaan yang menjadi sponsor wajib membayar Rp 1.000.000 (Satu juta)
kepada PB PDHI sebelum ketetapan SKPB dikirim ke cabang.
12. Setiap SKPB yang diajukan wajib melampirkan CV Narasumber dan materi
yang akan disampaikan oleh Narasumber
13. Setiap Sertifikat Kegiatan yang dilaksanakan minimal ditanda tangani oleh
Ketua Panitia dan Ketua PDHI cabang.
14. Cabang wajib memberikan laporan pelaksanaan Kegiatan kepada PB PDHI
maksimal 7 hari setelah pelaksanaan Kegiatan, dengan mengisi Form Online
yang disediakan oleh PB PDHI.
15. Seluruh pembiayaan Kegiatan yang dilaksanakan cabang menjadi tanggung
jawab sepenuhnya oleh cabang.
C. Pedoman bagi Organisasi Non teritorial
1. Setiap Kegiatan yang akan dilaksanakan di ONT wajib diajukan dan disetujui
oleh pengurus PB PDHI.
2. Setiap ONT wajib melaksanakan Kegiatan untuk meningkatkan Kompetensi
Anggota ONT minimal 3 (tiga ) kali dalam satu tahun.
3. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa kegiatan Seminar, Workshop atau
kegiatan yang bersifat Sosial.
4. Dalam pelaksanaan Kegiatan ONT dapat bekerja sama dengan PDHI Cabang
dimana tempat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan.
5. Narasumber Kegiatan dapat berasal dari Para Dosen Fakultas Kedokteran
Hewan, Para Praktisi , atau Para narasumber dari perusahaan, instansi, atau
organisasi lain atau ONT atau personil PB PDHI yang telah mendapat
persetujuan dari PB PDHI.
Page 17 of 49
6. Setiap narasumber berhak mendapatkan fasilitas akomodasi, tiket perjalanan
dan honor sebagai Nara sumber dengan besaran honor minimal Rp 1.000.000
(Satu juta rupiah).
7. Peserta Kegiatan yang dilaksanakan oleh ONT diutamakan adalah anggota
ONT.
8. Setiap Kegiatan peningkatan kompetensi untuk anggota yang dilaksanakan
oleh ONT berhak mendapatkan SKPB. Nilai SKPB sesuai dengan ketetapan
yang telah ditetapkan oleh PB PDHI.
9. SKPB yang diajukan oleh ONT kepada PB PDHI wajib diajukan melalui PDHI
Cabang setempat.
10. Setiap SKPB yang diajukan untuk setiap kegiatan yang dilaksakanan oleh ONT,
maka ONT wajib membayar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada PB
PDHI sebelum ketetapan SKPB dikirimkan ke Cabang.
11. Setiap SKPB yang diajukan oleh Cabang untuk setiap kegiatan yang
dilaksanakan oleh ONT yang mendapat sponsor tunggal oleh salah satu
perusahaan, maka perusahaan yang menjadi sponsor wajib membayar Rp
1.000.000 (Satu juta rupiah) kepada PB PDHI sebelum ketetapan SKPB
dikirim ke Cabang.
12. ONT wajib memberikan laporan pelaksanaan Kegiatan kepada PB PDHI
maksimal 7 hari setelah pelaksanaan Kegiatan, dengan mengisi Form Online
yang disediakan oleh PB PDHI.
13. Sertifikat Kegiatan yang diberikan ke peserta minimal ditanda tangani oleh
Ketua Panitia dan Ketua ONT.
14. Seluruh pembiayaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh ONT menjadi tanggung
jawab sepenuhnya oleh ONT.
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022
Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM
Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Page 18 of 49
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA NOMOR: Skep-13/KU-PBPDHI/I/2019
TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA ANGGOTA PDHI SEUMUR HIDUP
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Dokter Hewan wajib teregistrasi dan memenuhi ketentuan
untuk menjadi anggota serta memperoleh kartu tanda anggota (KTA) sebagai identitas keanggotaan PDHI.
b. bahwa kartu tanda anggota sebagai bukti keanggotaaan dalam PDHI perlu lebih ditingkatkan manfaatnya.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Anggota Seumur Hidup.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab IX Keanggotaan, Hak dan Kewajiban Pasal 13.
2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab II Keanggotaan Pasal 2, 3, 4 dan 5.
Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Komisi B Nomor 02/Mukernas/PBPDHI/01-2019 Tanggal 26 Januari 2019 tentang Komisi Organisasi Musyawarah Kerja Nasional PDHI;
2. Diskusi dan masukan dari peserta musyawarah kerja nasional ke-1 tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam berita acara Komisi B;
3. Mufakat sidang pleno Musyawarah Kerja Nasional ke-1 Tahun 2019.
MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU : Pedoman penerbitan Kartu Tanda Anggota PDHI seumur hidup. KEDUA : Persyaratan penerbitan kartu tanda anggota sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut : 1. Surat pernyataan mematuhi Kode etik Profesi bermaterai
Rp.6.000; 2. Surat pernyataan tentang kebenaran dan keabsahan data
bermaterai Rp 6.000; 3. Fotocopy Berita Acara Pengucapan Sumpah dan Janji Akan
Mematuhi Kode Etik Dokter Hewan;
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
INDONESIAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION Sekretariat Gd. Rumah Sakit Hewan Jakarta Lt.2 Jl. Harsono RM No. 28 - Ragunan – Jakarta 12550
Telp/Fax: 021-78848462/7813359, Email: pdhi-ivma@pdhi.or.id atau pb_pdhi@yahoo.com
Page 19 of 49
4. Fotocopy Ijasah Dokter Hewan yang dilegalisir; 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 6. Foto ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar dengan rincian
latar belakang biru untuk wanita dan latar belakang merah untuk pria.
KETIGA : Permohonan penerbitan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan secara daring/ online
KEEMPAT : Ketentuan – ketentuan KTA PDHI sebagai berikuti: 1. KTA PDHI mencantumkan nama, gelar, nomor induk anggota,
dan kode elektronik. 2. Masa berlaku KTA PDHI seumur hidup tetapi dapat ditinjau
ulang jika pemilik KTA melanggar peraturan perundang-undangan dan peraturan organisasi yang berlaku atau meninggal dunia.
3. KTA PDHI akan dikirim sesuai alamat yang tercantum dalam aplikasi KTA online kepada PDHI Cabang yang dipilih oleh anggota.
4. KTA PDHI akan diterbitkan paling lambat bulan Januari 2020. 5. Dalam hal KTA PDHI hilang maka anggota wajib melapor
kepada PDHI Cabang dan wajib membayar pembuatan kartu baru senilai Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada rekening PB PDHI.
6. KTA PDHI yang baru akan dikirimkan kepada anggota paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah disahkan.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan apabila dipandang perlu.
Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 26 Januari 2019
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022
Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM
Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Page 20 of 49
SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
NOMOR: Skep-14/KU-PBPDHI/I/2019
TENTANG
TATA LAKSANA ORGANISASI PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA: PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI, SURAT TANDA REGISTRASI
VETERINER, DAN KARTU TANDA ANGOTA
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA,
Menimbang a. bahwa Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) merupakan organisasi dokter hewan Indonesia yang membina kepentingan para anggota memiliki peraturan organisasi yang wajib dipatuhi oleh anggotanya.
b. bahwa dalam rangka kelancaran tata kelola organisasi dan menjamin kepentingan anggota serta menjaga dan mempertahankan kehormatan PDHI.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Tata Laksana Organisasi Perhimpunan Dokter Indonesia.
Mengingat 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab VII pasal 9, Bab IX pasal 13,14, Bab X pasal 15, 16,17
2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan IndonesiaBab II pasal 2.s.d. 10, Bab IV pasal 21,22, 23, bab VI pasal 34,35.
Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Komisi B Nomor 02/Mukernas/PBPDHI/01-2019 Tanggal 26 Januari 2019 tentang Komisi Organisasi Musyawarah Kerja Nasional PDHI;
2. Diskusi dan masukan dari peserta musyawarah kerja nasional ke-1 tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam berita acara Komisi B;
3. Mufakat sidang pleno Musyawarah Kerja Nasional ke-1 Tahun 2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan KESATU : Tata Laksana Organisasi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia:
Prosedur Penerbitan Sertifikat kompetensi, Surat Tanda Registrasi Veteriner, dan Kartu Tanda Angota:.
KEDUA : Tata Laksana Organisasi Pedoman Bagi Anggota PDHI ini merupakan pedoman bagi seluruh Anggota PDHI yang menjadi kewajiban untuk ditaati setiap anggota
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
INDONESIAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION Sekretariat Gd. Rumah Sakit Hewan Jakarta Lt.2 Jl. Harsono RM No. 28 - Ragunan – Jakarta 12550
Telp/Fax: 021-78848462/7813359, Email: pdhi-ivma@pdhi.or.id atau pb_pdhi@yahoo.com
Page 21 of 49
KETIGA : Tata Laksana organisasi ini wajib disosialisasikan kepada seluruh
anggota KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.
Ditetapkan di Bekasi Pada tanggal, 26 Januari 2019
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022
Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM
Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Page 22 of 49
Lampiran : Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor : Skep-14/KU-PBPDHI/I/2019 Tentang : Tata Laksana Organisasi Perhimpunan Dokter Indonesia
A. Prosedur Penerbitan Sertifikat kompetensi, Surat Tanda Registrasi Veteriner,
dan Kartu Tanda Angota:
1. Mengisi Formulir Riwayat Hidup/Curriculum Vitae/CV sehingga menjadi jelas
kategori Dokter Hewan Praktik nya sesuai definisi hukum yang berlaku yaitu :
1) praktik KONSULTASI KESEHATAN HEWAN dan/atau 2) praktik TRANSAKSI
TERAPETIK ataupun 3) BIDANG LAINNYA (LIHAT CONTOH FORMAT
FORMULIR)
2. Menyertakan 1(satu) lembar fotocopy Berita Acara telah melakukan Pengucapan
Sumpah dan janji mematuhi Kode Etik Dokter Hewan dari FKH asal dan bagi yang
tidak memilikinya agar membuat pernyataan di atas meterai (LIHAT CONTOH
FORMAT FORMULIR). Catatan : hal ini adalah amanat UU 18/2009 pasal 71 ayat
4.
3. Menyertakan 1 (satu) lembar fotocopy ijazah Sarjana Kedokteran Hewan yang
dilegalisir FKH asal.
4. Menyertakan 1 (satu) lembar fotocopy ijazah Dokter Hewan yang dilegalisir FKH
asal.
5. Menyertakan 2 (dua) lembar fotocopy KTP yang masih berlaku
6. Menyertakan 4 (empat) lembar pasfoto berwarna ukuran 4X6 terkini dengan
ketentuan untuk laki-laki dengan latar belakang MERAH dan untuk perempuan
dengan latar belakang BIRU MUDA yang tidak dirusak /terlubangi stapler
7. Melampirkan bukti transfer biaya pembuatan Sertifikat Kompetensi Dokter
Hewan Indonesia, STRV, dan KTA sejumlah Rp. 600.000,- dengan rinican :
Sertifikat kompetensi Rp 200.000 Surat Tanda Registrasi Veteriner (STRV) RP 350.000 Kartu Tanda Anggota (hingga 31 Desember 2019), mulai 1 januari 2020 tidak dikenakan biaya (Gratis)
Rp 50.000
Total Hingga 31 Desember 2019 Rp 600.000
Total Mulai Januari 2020 Rp 550.000
Pembayaran dilakukan melalui PDHI Cabang masing-masing yang kemudian
oleh pengurus cabang dibayarkan secara kolektif ke PB PDHI ke rekening PB
PDHI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Tebet Supomo, atas nama PB Perhimpunan
Dokter Hewan Indonesia dengan no rekening 124-00-0420134-0. Bukit setoran
oleh cabang dilampirkan dalam surat pengantar berkas yang dikirimkan
ke PB PDHI.
8. Bagi dokter hewan lulusan setelah 07 Juni 2010 yang telah mengikuti Ujinas
KDHI dan memiliki Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan Indonesia, membayar
Page 23 of 49
Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan STRV dan
KTA, dan biaya pengiriman berkas yang bersangkutan. Pembayaran ke PDHI
Cabang masing-masing yang kemudian oelh pengurus cabang dibayarkan secara
kolektif ke PB PDHI ke rekening PB PDHI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Tebet
Supomo, atas nama PB Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dengan no
rekening 124-00-0420134-0. Bukti setoran oleh cabang dilampirkan dalam surat
pengantar berkas yang dikirimkan ke PB PDHI.
9. Biaya KTA mulai Januari 2020 adalah gratis.
10. Melampirkan rekomendasi dari PDHI Cabang setempat.
Page 24 of 49
FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama Lengkap : ................................................................................................. (dengan gelar akademik)
Nama Panggilan : .................................................................................................
Tempat/Tanggal Lahir : .................................................................................................
Jenis Kelamin : .................................................................................................
Nama Suami/Isteri : .................................................................................................
Alamat Rumah : .................................................................................................
Telpon /Fax : .................................................................................................
Alamat Email : .................................................................................................
HP : ................................................................................................
Nama & Alamat Tempat Kerja : .................................................................................................
.................................................................................................
Telpon/Fax : .................................................................................................
Alamat Surat : .................................................................................................
.................................................................................................
Anggota PDHI Cabang : ............................. Tahun....................s/d ...........................
Anggota PDHI Cabang : ............................. Tahun ...................s/d ...........................
Anggota PDHI Cabang : ............................. Tahun ...................s/d ...........................
Riwayat Pendidikan
SLTA/Kejuruan dari : ........................................../ Tahun Kelulusan ................
SKH dari : ........................................../ Tahun Kelulusan ................
Drh dari : ........................................../ Tahun Kelulusan ................
Spesialis bidang : ........................................../ Tahun Kelulusan ................
Spesialis dari : ........................................../ Tahun Kelulusan .................
S2 bidang : ........................................../ Tahun Kelulusan ................
S2 dari : ........................................../ Tahun Kelulusan .................
S3 bidang : ........................................../ Tahun Kelulusan ................
S3 dari : ........................................../ Tahun Kelulusan .................
Guru Besar bidang : .................................................................................................
Page 25 of 49
Guru Besar di : ................................................./ Tahun .................................
AnggotaONT : ….……………………………../ sejak tahun .......................
Anggota ONT lainnya : ….……………………………../ sejak tahun .......................
Riwayat Pekerjaan Veteriner/ non Vet
Di………………………………………………………………………… Tahun ...................................................
Di………………………………………………………………………… Tahun ...................................................
Di………………………………………………………………………… Tahun ...................................................
PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
Pendidikan profesional berkelanjutan/ Continuing Profesional Development (Pelatihan/Seminar/Worksop/kursus dll) yang pernah diikuti dengan mencantumkan tempat, tanggal, tahun dan penyelenggara . Karena umumnya cukup banyak, mohon diuraikan dalam lembar tersendiri dengan melampirkan copy sertifikat-sertifikatnya.
Khusus untuk Pengalaman Magang Profesi:
1. Bidang …………………………………di…………………………………….Tahun……………… ............. 2. Bidang …………………………………di…………………………………….Tahun……………… ............. 3. Bidang …………………………………di…………………………………….Tahun……………… .............
IJIN PRAKTEK
Pernah memiliki Ijin Praktek Dokter hewan : Pernah /Tidak pernah *
Bila menjawab Pernah, mohon melengkapi informasi berikut ini :
1. Foto kopi surat ijin praktek
2. Data tentang layanan praktek yang meliputi : jenis praktek (praktik drh mandiri/klinik bersama/rumah sakit hewan atau lainnya), alamat, no tel, faksimili, email, dll
Page 26 of 49
2. PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH SUMPAH DAN
MEMATUHI KODE ETIK DOKTER HEWAN INDONESIA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ……………………………………………………………
Alamat : ……………………………………………………………
Alumni dari : FKH……………………………………………………...
Tanggal/tahun : ……………………………………………………………
Anggota PDHI Cabang : sejak tahun……………………s/d….…………………
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan memegang teguh sumpah Dokter
Hewan serta mematuhi segala nilai mulia yang terkandung dalam Kode Etik
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
……………….., …………………..2019
Drh………………………………..
MATERAI Rp.6000,-
Page 27 of 49
3. SURAT REKOMENDASI
Tim Verifikasi PDHI Cabang…………………………dengan ini merekomendasikan nama-
nama berikut ini :
1. Drh………………………………… No. Urut Anggota……………………….
2. Drh………………………………… No. Urut Anggota……………………….
3. Drh………………………………… No. Urut Anggota……………………….
4. Drh………………………………… No. Urut Anggota……………………….
5. Dts
Untuk memperoleh :
1. Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan Indonesia
2. Surat Tanda Registrasi Veteriner
3. Kartu Tanda Anggota
……………………..,…………………..
Mengetahui Ketua Tim Verifikasi PDHI Ketua PDHI Cabang………… Cabang…………... Drh……………………………. Drh…………………………
Page 28 of 49
B. Prosedur Perpanjangan STRV dan KTA
Setiap anggota PDHI di seluruh Indonesia harus memperbaharui masa berlaku
(perpanjangan) STRV dan KTA apabila telah habis masa berlakunya (4 tahun).
Perpanjangan STRV dan KTA perlu mendapatkan surat rekomendasi dari PDHI Cabang
anggota tersebut terdaftar dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Mengisi formulir dan melampirkan copy sertifikat CPD (Continuing Proffesional
Development) untuk memperoleh perhitungan SKPB (20 SKPB)
2. Memberikan pasfoto terkini ukuran 4x6 sejumlah 3 (tiga) lembar, dengan latar
belakang warna bagi perempuan adalah BIRU dan latar belakang bagi laki-laki
adalah MERAH.
3. Melampirkan fotocopy SERTIFIKAT KOMPETENSI, STRV dan KTA yang habis
masa berlakunya
4. Membayar biaya perpanjangan hingga Desember 2019 sebesar Rp. 400.000,-
(empat ratus ribu rupiah) per anggota dan mulai Januari 2020 sebesar Rp.
350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran ke PDHI Cabang
masing-masing yang kemudian oleh pengurus cabang dibayarkan secara kolektif
ke rekening PB PDHI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Tebet Supomo, atas nama
PB Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dengan no rekening 124-00-0420134-
0. Bukti setoran oleh cabang dilampirkan dalam surat pengantar berkas yang
dikirimkan ke PB PDHI.
Sedangkan bagi para dokter hewan yang terkategori pemutihan (lulus sebelum Juni
2010) dan hingga saat ini karena satu dan lain hal belum memiliki Sertifikat Kompetensi,
STRV dan KTA, berlaku ketentuan yang lama dan bagi dokter hewan yang sudah
mengikuti ujian dan memiliki SKDHI juga berlaku ketentuan yang lama.
Page 29 of 49
FORMULIR PERPANJANGAN STRV DAN KTA
Data Pribadi
Nama Lengkap dengan gelar : .....................................................................................................
Tempat/Tanggal Lahir : .....................................................................................................
Pekerjaan : .....................................................................................................
Alamat sesuai KTP : .....................................................................................................
Alamat Tempat Kerja : .....................................................................................................
Telp/HP : .....................................................................................................
Email : .....................................................................................................
Data Keanggotaan PDHI
Nomor Sertifikat Kompetensi : .....................................................................................................
Nomor STRV : .....................................................................................................
Nomor KTA : .....................................................................................................
Anggota PDHI Cabang : ....................................................................................................
No. SIP bagi yang memiliki izin Praktek : .................................................................................................
...............................,2019
(Nama Lengkap)
Catatan :
1. Pas Foto 4X6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang warna biru bagi
perempuan dan merah bagi laki-laki.
2. Fotocopy SERKOM, STRV dan KTA PDHI
3. Fotocopy SIP bagi yang memiliki izin praktek
4. Fotocopy Sertifikat untuk bukti jumlah SKPB yang telah dikumpulkan
5. Surat pengantar dari PDHI Cabang tempa anggota terdaftar
Page 30 of 49
DAFTAR KEGIATAN YANG MEMPEROLEH SKPB
(dapat dibuat dalam lembar tersendiri)
NO Jenis Kegiatan Nama Kegiatan
Jumlah SKPB
Keterangan/Dokuman Bukti
1 Seminar Fotocopy Sertifikat 2 Workshop/Training Fotocopy Sertifikat 3 Pengabdian
Masyarakat Fotocopy
Sertikat/surat tugas/absen kesertaan
4 Menjadi Pengurus PDHI (PB atau Cabang) dan/atau Pengurus ONT
SK Pengurus atau surat keterangan Ketua Organisasi
5 Menulis pada Jurnal Ilmiah
Fotocopy Jurnal Ilmiah
Page 31 of 49
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
NOMOR: Skep-15/KU-PBPDHI/I/2019
TENTANG
IURAN KEANGGOTAAN, BIAYA PEMBUATAN KARTU TANDA ANGGOTA, SURAT
TANDA REGISTRASI VETERINER, SERTIFIKAT KOMPETENSI DOKTER HEWAN DAN
BIAYA PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTIK
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Pasal 10 ayat (1) Setiap anggota wajib membayar uang pendaftaran (registration fee) dan iuran anggota (membership fee).
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Iuran Keanggotaan, Biaya Pembuatan Kartu Tanda Anggota, Surat Tanda Registrasi Veteriner, Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan dan Biaya Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab X Administrasi Keuangan Pasal 16;
2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab II Keanggotaan Pasal 10;
Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Komisi B Nomor 02/Mukernas/PBPDHI/01-2019 Tanggal 26 Januari 2019 tentang Komisi Organisasi Musyawarah Kerja Nasional PDHI;
2. Diskusi dan masukan dari peserta Musyawarah Kerja Nasional ke-1 tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam berita acara Komisi B;
3. Mufakat sidang pleno Musyawarah Kerja Nasional ke-1 Tahun 2019.
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
INDONESIAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION Sekretariat Gd. Rumah Sakit Hewan Jakarta Lt.2 Jl. Harsono RM No. 28 - Ragunan – Jakarta 12550
Telp/Fax: 021-78848462/7813359, Email: pdhi-ivma@pdhi.or.id atau pb_pdhi@yahoo.com
Page 32 of 49
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Iuran Keanggotaan, Biaya Pembuatan Kartu Tanda Anggota, Surat Tanda Registrasi Veteriner, Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan dan Biaya Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik pada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia sebagai berikut :
No Iuran / Biaya Nilai
Lama Usulan Perubahan
1 Iuran Anggota Nasional
Belum ada ketetapan
Rp.10.000/bulan
2 Kartu Tanda Anggota
Rp. 300.000
(ke PB Rp.250.000
Ke Cabang Rp.50.000)
Masa transisi hingga Desember
2019
Rp 50.000
Mulai Januari 2020 Gratis
3 Surat Tanda Registrasi Veteriner
Rp. 350.000
(Rp 250.000 ke PB dan Rp 100.000 ke
Cabang)
4 Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan
Rp. 200.000
5 Rekomendasi Izin Praktek
Belum diatur Rp 100.000 –
Rp 1.000.000
KEDUA : Iuran keanggotaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
7. Besaran Iuran Anggota Nasional menjadi dasar perhitungan kontribusi iuran anggota PDHI Cabang yang disetorkan kepada PB PDHI sebesar 10%.
8. Pengurus Cabang diperkenankan menerapkan iuran anggota dengan besaran melebihi iuran anggota nasional sesuai dengan kesepakatan masing-masing Cabang.
Page 33 of 49
9. Memberikan konfirmasi dan menyerahkan bukti pembayaran kepada Bendahara PB PDHI.
10. Bagi anggota yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran sesuai ketentuan secara rutin setiap tahun maka iuran tersebut akan diakumulasikan dan ditagihkan kepada anggota yang bersangkutan dan/atau saat anggota mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada PDHI Cabang.
11. Anggota PDHI Cabang yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran dapat dikenakan sanksi administratif dengan merujuk kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kepatutan Organisasi secara umum.
KETIGA : Iuran keanggotaan dan Biaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan secara Non Tunai melalui mekanisme transfer ke Rekening PB PDHI.
KEEMPAT : PDHI Cabang wajib menyetorkan 10% dari uang iuran anggota nasional kepada PB paling lambat dalam kurun waktu 10 hari setelah menerima seluruh iuran anggota, dengan periode transfer ke Bendahara PB setahun sekali.
KELIMA : Iuran Keanggotaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan ketentuan pada Diktum KEDUA tidak berlaku bagi pengurus aktif PDHI.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.
Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 26 Januari 2019
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022
Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM
Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Page 34 of 49
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA NOMOR: Skep-16/KU-PBPDHI/I/2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BHAKTI SOSIAL VETERINER
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
Menimbang : a. Bahwa perhimpunan dokter hewan Indonesia memiliki kewajiban sosial memberikan sumbangan pemikiran, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesehatan hewan serta menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan, khususnya lingkungan yang berkaitan dengan sumberdaya hewan;
b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan kegiatan sosial veteriner, kewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan sumpah dan kode etik dokter hewan Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Bhakti Sosial Veteriner.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab V Azas, Tujuan dan Fungsi Pasal 7
2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab I Kegiatan Pasal 1 Bab II Keanggotaan Pasal 10
Memperhatikan : Diskusi dan masukan dari peserta Musyawarah Kerja Nasional Ke – 1 Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Komisi A Nomor 03/Mukernas/PBPDHI/01/2019 Tanggal 26 Januari 2019 tentang Pedoman Pedoman Penyelenggaraan Bhakti Sosial Veteriner
MEMUTUSKAN
Menetapkan KESATU : Pedoman penyelenggaraan Bhakti sosial veteriner KEDUA : Bhakti sosial veteriner dapat diselenggarakan oleh :
1. Pengurus Besar 2. Pengurus Cabang 3. Organisasi Non Teritorial 4. Perguruan Tinggi 5. Pemerintah 6. Swasta
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
INDONESIAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION Sekretariat Gd. Rumah Sakit Hewan Jakarta Lt.2 Jl. Harsono RM No. 28 - Ragunan – Jakarta 12550
Telp/Fax: 021-78848462/7813359, Email: pdhi-ivma@pdhi.or.id atau pb_pdhi@yahoo.com
Page 35 of 49
KETIGA : Bentuk kegiatan Bhakti sosial veteriner dapat berupa penyuluhan,
seminar, pelatihan, pelayanan medis veteriner dan donasi
KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan Bhakti sosial veteriner wajib memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut : 1. Menerapkan kode etik veteriner 2. Berkoordinasi dengan pengurus PDHI Cabang dan
memperoleh izin penyelenggaraan dari Dinas yang menangani fungsi kesehatan hewan di lokasi kegiatan dilaksanakan
3. Kegiatan dilaksanakan oleh Dokter Hewan yang memiliki STRV dan Surat Izin Praktik Dokter Hewan di wilayah tersebut
4. Dokter hewan pelaksana Bhakti sosial yang berasal dari luar wilayah dari tempat pelaksanaan wajib melapor kepada PDHI Cabang dan Dinas setempat
5. Bhakti sosial tidak bersifat komersial dan tidak diperkenankan memasang tarif layanan kepada klien
6. Memenuhi kaidah-kaidah pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
KEEMPAT : Biaya operasional penyelenggaraan Bhakti sosial veteriner
menjadi tanggung jawab penyelenggara dan dapat diperoleh dari sumbangan, sponsor dan kerja sama dengan Dinas setempat
KELIMA : Dalam hal dokter hewan yang terlibat dalam kegiatan Bhakti sosial tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dikenakan sanksi sesuai peraturan perhimpunan yang berlaku.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.
Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 26 Januari 2019
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022
Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM
Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Page 36 of 49
SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
NOMOR: Skep-17/KU-PBPDHI/I/2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN / CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA;
Menimbang :
a. bahwa Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia berkewajiban meningkatkan kompetensi dan keterampilan anggota melalui kegiatan pendidikan berkelanjutan yang bersertifikat dan berstandar kompetensi;
b. bahwa kegiatan pendidikan bekelanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perhimpunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Pedoman penyelenggaraan pendidikan professional berkelanjutan / continuing professional development.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab V Azas, Tujuan dan Fungsi Pasal 7;
2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab I Kegiatan Pasal 1;
Memperhatikan : Diskusi dan masukan dari peserta Musyawarah Kerja Nasional Ke
– 1 Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Komisi A Nomor 01/Mukernas/PBPDHI/01/2019 Tanggal 26 Januari 2019 tentang Pedoman penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan / continuing professional development
MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU : Pedoman penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan /
continuing professional development (CPD)
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
INDONESIAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION Sekretariat Gd. Rumah Sakit Hewan Jakarta Lt.2 Jl. Harsono RM No. 28 - Ragunan – Jakarta 12550
Telp/Fax: 021-78848462/7813359, Email: pdhi-ivma@pdhi.or.id atau pb_pdhi@yahoo.com
Page 37 of 49
KEDUA : Pendidikan profesional berkelanjutan / CPD dapat diselenggarakan oleh:
1. Pengurus Besar 2. Pengurus Cabang 3. Organisasi Non Teritorial 4. Perguruan Tinggi 5. Pemerintah 6. Swasta
KETIGA : Materi pendidikan profesional berkelanjutan / continuing
professional development harus sesuai dengan kompetensi kedokteran hewan (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap) dan hal lain yang berkaitan
KEEMPAT : Narasumber pendidikan profesional berkelanjutan / continuing professional development wajib memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut : 1. Untuk bidang kompetensi kedokteran hewan harus memiliki
keahlian yang diakui sesuai dengan bidangnya sebagaimana terlampir
2. Untuk bidang kompetensi non-kedokteran hewan harus memiliki keahlian yang sesuai dengan bidangnya
3. Narasumber melampirkan daftar riwayat hidup (CV)
KELIMA : Penentuan besaran Satuan Kredit Pendidikan Berkelanjutan untuk CPD didasarkan pada peraturan yang sudah berlaku
KEENAM : Dalam hal Obyek CPD mempergunakan hewan hidup wajib melalui kajian etik kesejahteraan hewan oleh Komisi Penilai Kelayakan Implementasi Kesejahteraan Hewan untuk CPD
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.
Ditetapkan di Bekasi Pada tanggal, 26 Januari 2019
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022
Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM
Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Page 38 of 49
Lampiran : Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor : Skep-17/KU-PBPDHI/I/2019 Tentang : Pedoman penyelenggaraan pendidikan professional berkelanjutan / continuing professional development
1. Penyelenggara CPD Non PDHI (Pemerintah dan Swasta)
b. Adalah insititusi/lembaga berbadan hukum dan terdaftar di kementerian
terkait, memiliki tujuan secara eksplisit mendidik/melatih/meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan dokter hewan.
c. Penyelenggara CPD Non PDHI wajib memiliki kerjasama secara tertulis
dengan PB PDHI, PDHI Cabang dan atau ONT
2. Kajian etik kesejahteraan hewan
a. Apabila di lokasi penyelenggaraan sudah memiliki Komisi Etik Kesejahteraan
Hewan, maka dapat menggunakan Komisi Etik setempat
b. Apabila di lokasi penyelenggaraan tidak memiliki Komisi Etik Kesejahteraan
Hewan, maka wajib dilakukan oleh Komisi Penilai Kelayakan Implementasi
Kesrawan untuk CPD PB PDHI
Ditetapkan di Bekasi Pada tanggal, 26 Januari 2019
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022
Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM
Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Page 39 of 49
SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
NOMOR: Skep-18/KU-PBPDHI/I/2019
TENTANG
BADAN PERLINDUNGAN HUKUM PERHIMPUNAN (BPHP)
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA;
Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Pasal 7 perhimpunan bertujuan mewujudkan misi perhimpunan membina kepentingan para anggota sesuai dengan perkembangan dan tuntutan profesi kedokteran hewan;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab II Keanggotaan Pasal 6 huruf e dan Pasal 7 huruf d Hak memperoleh advokasi dan perlindungan hukum dari perhimpunan atas pertimbangan majelis kehormatan dan etika profesi veteriner;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Pembentukan Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab V Azas, Tujuan dan Fungsi Pasal 5 dan 7;
2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab I Kegiatan Pasal 1 dan 6, Bab II Keanggotaan Pasal 6 dan 7;
Memperhatikan : Diskusi dan masukan dari peserta Musyawarah Kerja Nasional Ke
– 1 Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Komisi A Nomor 04/Mukernas/PBPDHI/01/2019 Tanggal 26 Januari 2019 tentang Pembentukan Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan
MEMUTUSKAN
Menetapkan KESATU : Membentuk Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan (BPHP)
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
INDONESIAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION Sekretariat Gd. Rumah Sakit Hewan Jakarta Lt.2 Jl. Harsono RM No. 28 - Ragunan – Jakarta 12550
Telp/Fax: 021-78848462/7813359, Email: pdhi-ivma@pdhi.or.id atau pb_pdhi@yahoo.com
Page 40 of 49
KEDUA : Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan sebagaimana dimaksud
Diktum KEDUA memberikan pendapat dan pertimbangan hukum atas kasus hukum pelayanan kesehatan berupa tuntutan atau somasi yang dilakukan oleh klien terhadap dokter hewan atau sebaliknya.
KETIGA
:
Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan bertanggung jawab kepada Ketua Umum PB PDHI
KEEMPAT : Hal yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan akan diatur dalam pedoman tersendiri
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.
Ditetapkan di Bekasi Pada tanggal, 26 Januari 2019
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022
Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM
Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Page 41 of 49
Lampiran : Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor : Skep-18/KU-PBPDHI/I/2019 Tentang : Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan
SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERLINDUNGAN HUKUM PERHIMPUNAN
Ketua : Letkol Kes. Drh. Martha Mangapulina, SH
Sekretaris : Drh. Bilqisthi Ari Putra
Anggota : Drh. Kemaz Aditya Dewangga, SH., M.Kn
Drh. Budi Prasetyo, SH
Drh. Jack Ruben Simatupang
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022
Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM
Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Page 42 of 49
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA NOMOR: Skep-19/KU-PBPDHI/I/2019
TENTANG
TIM REDAKSI VETNESIA
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab V Azas, Tujuan dan Fungsi pasal 7 Perhimpunan bertujuan mewujudkan misi perhimpunan membina kepentingan para anggota sesuai dengan perkembangan dan tuntutan profesi Kedokteran Hewan dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdiannya kepada masyarakat, Bangsa dan Negara.
b.. bahwa anggota PDHI memerlukan informasi tentang dunia kesehatan hewan dalam suatu media yang mudah diakses dengan kandungan berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tentang Tim Redaksi Vetnesia
Mengingat : 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab V Azas, Tujuan dan Fungsi pasal 7, Bab V Kegiatan pasal 8
2 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bab I Kegiatan Pasal 1, Bab VI Administrasi dan Keuangan Pasal 36.
MEMUTUSKAN
Menetapkan KESATU : Menunjuk Tim Redaksi Vetnesia dengan susunan sebagai berikut :
1. Pimpinan Redaksi : Drh. M.Arief Ervana 2. Wakil Pimpinan Redaksi : Drh. Ruri Astuti Wulandari 3. Sekretaris Redaksi : Drh. Aprilia Maharani 4. Bendahara Redaksi : Drh. Shinta Rizanti Binol 5. Digital dan IT Expert
Redaksi : Drh. Wikrama Satyadarma
6. Editor : Drh. Muhammad Sutarsah
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
INDONESIAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION Sekretariat Gd. Rumah Sakit Hewan Jakarta Lt.2 Jl. Harsono RM No. 28 - Ragunan – Jakarta 12550
Telp/Fax: 021-78848462/7813359, Email: pdhi-ivma@pdhi.or.id atau pb_pdhi@yahoo.com
Page 43 of 49
KEDUA : Tugas Tim Redaksi sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut : 1. Pimpinan Redaksi
a. Bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan b. Bertanggungjawab terhadap kualitas produk penerbitan c. Memimpin rapat redaksi d. Memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang
berita yang akan dimuat pada setiap edisi. e. Menentukan layak tidaknya suatu berita, foto, dan desain
untuk sebuah penerbitan f. Mengadakan koordinasi dengan bagian lain seperti Ketua
Umum untuk mensinergikan jalannya roda organisasi g. Menjalin lobi-lobi dengan nara sumber penting di
pemerintahan, dunia usaha, dan berbagai instansi h. Bertanggung jawab terhadap pihak lain, yang karena merasa
dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat, sehingga pihak lain melakukan somasi, tuntutan hukum, atau menggugat ke pengadilan. Sesuai aturan, tanggung jawab oleh Pemimpin Redaksi bila dilimpahkan kepada pihak lain yang dianggap melakukan kesalahan tersebut.
2. Wakil Pimpinan Redaksi a. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan. b. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto. c. Mewakili Pemred dalam berbagai acara baik ditugaskan atau
acara mendadak. d. Mengembangkan, membina, menjalin lobi dengan sumber-
sumber berita. e. Mengedit naskah, data, judul, foto para redaktur f. Mengarahkan dan mensupervisi kerja editor g. Memberikan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif
kepada editor secara periodik.
3. Sekretaris Redaksi a. Menata dan mengatur undangan dari instansi,
perusahaan, atau lembaga yang berkaitan dengan pemberitaan
b. Menghubungi sumber berita atau instansi untuk pendaftaran, konfirmasi, atau pembatalan undangan, wawancara, dan kunjungan kerja
c. Menyediakan peralatan kerja redaksi d. Mengatur jadwal rapat redaksi: rapat perencanaan, rapat
cheking, rapat final
4. Bendahara Redaksi a. Menata keperluan keuangan redaksi
b. Menyimpan dan mengeluarkan uang
Page 44 of 49
c. Membukukan segala pengeluaran dan menerima dan
mencatat tanggal uang masuk beserta sumber dan jumlah
dana
d. Mengeluarkan uang serta mencatat jumlah (banyaknya
uang), tanggal, penerima, serta kegunaan uang tersebut
e. Menyediakan nota (kwitansi) uang masuk dan dan meminta
nota pembelian atas kegunaan dana
f. Membuat laporan keuangan, dan membukukan keuangan
iuran pokok, wajib maupun sumbangan sukarela anggota
g. Meminta persetujuan ketua sebelum mengeluarkan uang,
dan dapat berkoordinasi dengan anggota
5. Digital dan IT Expert Redaksi
a. Merancang cover atau kulit muka b. Membuat dummy atau nomor contoh sebelum produk di
cetak dan dijual ke pasar c. Mendesain dan membuat lay out setiap halaman dengan
naskah, foto, dan angka-angka d. Mengatur peruntukan halaman untuk naskah e. Menulis judul berita, anak judul, caption foto, nama penulis
pada setiap naskah f. Menulis nomor halaman, nama rubrik/desk, nomor volume
terbit, hari terbit, dan tanggal terbit pada setiap edisi
6. Editor a. Memeriksa,mengedit, dan menyempurnakan naskah sesuai
dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar b. Menyesuaikan naskah yang sudah diedit dalam bahasa
Indonesia ke dalam Bahasa Jurnalistik c. Mengubah pengulangan kata-kata yang sama dalam satu
tulisan, sehingga kalimat dalam naskah menjadi bervariasi. d. Mengedit penggunaan logika bahasa, alur naskah e. Menyeragamkan style penulisan masing-masing redaktur,
sehingga gaya penulisan seluruh naskah menjadi sama f. Memeriksa naskah kata per kata, penggunaan titik, koma,
tanda seru, titik dua. g. Mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing,
bahasa daerah, bahasa slank sehingga mudah dimengerti pembaca.
h. Mengusulkan dan menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat untuk edisi mendatang
i. Berkoordinasi dengan fotografer dan riset foto dalam pengadaan foto untuk setiap penerbitan
j. Memberikan laporan perkembangan kepada atasannya
KETIGA : Tim Redaksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Ketua Umum PB PDHI.
Page 45 of 49
KEEMPAT Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PB PDHI dan sumber lain yang tidak mengikat.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 26 Januari 2019
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022
Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM
Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Page 46 of 49
DAFTAR PESERTA
MUSYAWARAH KERJA NASIONAL I
PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
NO CAB/ONT/PB NAMA LENGKAP
1 ACEH Drh. Rahmandi
2 ACEH Drh. T. Munazar
3 SUMUT Drh. Adhona Bhajana W.N, Msi
4 SUMUT Drh. Wesi Prayudha SS
5 SUMBAR Drh. Iis Irawanti M.Sc
6 RIAU Drh. Agus Shafiq Ryadi
7 RIAU Drh. Hamria
8 KEPRI Drh. Ana Dela
9 KEPRI Drh. Iwan Beri Prima
10 SUMSEL Drh. Aris Sudianan
11 SUMSEL Dr. Drh. Jafrizal, MM
12 BENGKULU Drh. Hafli Hasibuan, MM
13 BENGKULU Drh. Jananta
14 LAMPUNG Drh. Nanang Purus Subendro
15 BANTEN 2 Drh. I Nyoman Wacika
16 BANTEN 2 Drh. Dhany Rosnaedy
17 JABAR I Drh. Pranyata Tangguh Waskita
18 JABAR I Drh. Fauzi Rohman
19 JABAR 2 Drh. Soenarti Daroendio
20 JABAR 2 Drh. Dodi Irwan Suparno
21 JABAR 3 Drh. Dian Daju
22 JABAR 3 Drh. Agus Hari Susanto
23 JABAR 4 Drh. Teguh Budi Wibowo
24 JABAR 5 Drh. Rudi H Panggabean
25 JABAR 5 Drh. Vici Imshar
26 JABAR 6 Drh. Budina Eka P
27 JABAR 6 Drh. Riki Barata
28 DKI JAKARTA Drh. M. Th. Widiastuti
29 DKI JAKARTA Drh. Sukirno
30 JATENG 1 Drh. Riyanto, MM
31 JATENG 1 DRh. Andreas Iwan Suseno
32 JATENG 2 Drh. Pranata Sadewa
33 JATENG 3 Drh. Fidelis Sumantri
34 JATENG 3 Drh. Heru Trisusila
35 JATENG 4 Drh. Haryono, Msi
36 JATENG 4 Drh. Agus Sasmito
Page 47 of 49
37 JATENG 6 Drh. Arif Rahman
38 D.I. YOGYAKARTA Drh. Aniq Sihabuddin
39 JATIM 1 Drh. Doni Catur Agus P
40 JATIM 1 Drh. Asri Budi Utami
41 JATIM 2 Drh. H. Deddy Fachrudin
42 JATIM 2 Drh. Dodik Prasetyo, M.Vet
43 JATIM 3 Drh. Suhartono
44 JATIM 3 Drh. Magdalena Yuke Margaretha
45 JATIM 4 Drh. Wir Yeni Hasanah
46 JATIM 6 Drh. Malik Choirul Rachman
47 JATIM 7 Drh. Rifki Nugroho
48 JATIM 7 Drh. Hendry Kurniawan
49 JATIM 8 Drh. Nanang Miftahuddin
50 JATIM 9 Drh. Didik Isdianto
51 JATIM 10 Drh. M. Ilham Akbar Husni
52 JATIM 10 Drh. Istar Abadi, M.Agr
53 NTB 1 Drh. Dwi Iswanto
54 NTT Drh. Aji Winarso, Msi
55 KATIM 1 Drh. Subagya
56 KATIM 1 Drh. Pradipta Hendra Saputra
57 KALSEL Drh. Edi Santoso
58 KALBAR Drh. Nur Hidayatullah
59 SULSEL Drh. A. Agung PJ. Wahyuda, Msi
60 SULTENG Drh. Erwin Hurudji MP
61 SULTENG Drh. Gigih Ikhtiari, M.Si
62 SULUT Drh. Hanna Olly Tioho
63 SULTRA Drh. La Ode M. Aswad Salam
64 GORONTALO Drh. Indra Dewa
65 GORONTALO Drh. Firman Kristianto S.
66 IDHKI Drh. Mulyanto
67 IDHKI Drh. Iswan, H
68 ASKESMAVETI Drh Sri Hartati
69 ASKESMAVETI Drh Novia Priyana
70 ADHPHKI Drh. Siti Komariah
71 ADHPHKI Drh Ivan S
72 APVI Prof. Bambang Pontjo
73 APVI Dr. Yulvian Sani
74 ADHPHLI Drh. Fitriya Nur Annisa Dewi, PhD, Cert. LAM
75 ADHPHLI Drh. Permanawati
76 ADHPI Drh. Muhammad Azhar
77 AFFAVETI Min Rahminiwati
78 AFFAVETI Huda K S
Page 48 of 49
79 ADBVI Drh. Albiruni Haryo
80 ADBVI Drh. Dhirgo Adji
81 AKTIVI Drh Wismo Aji Nugroho
82 AKTIVI Drh. Silfiana G Kesuma
83 ADHKI Drh Chaindraprasto
84 ADHKI Drh. Rendra Gustiar
85 ADHMI Drh. Paulus Mbolo Maranata
86 AMVI Prof. Dr. Drh. A.E.T.H. Wahyuni, Msi
87 AMVI Drh. Rahmat Hidayat
88 ADHPTCI Drh Tatang Cahyono
89 ADHPTCI drh. Zita Okarina
90 ADHMAI Drh. Fidry Rahmanda Ikhwan
91 PB PDHI Drh. Makmun, M.Sc
92 PB PDHI Drh. Muhammad Munawaroh, MM
93 PB PDHI Prof. Dr. Suwarno, drh. M.Si
94 PB PDHI Drh. Bonifasius Suli Teruli
95 PB PDHI Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP
96 PB PDHI Drh. Sariyanti, M.Si
97 PB PDHI Drh. Andi Wijanarko
98 PB PDHI Drh. Raden Nurcahyo Nugroho, M.Si
99 PB PDHI Drh. Suhartono, CAT,CSA
100 PB PDHI Drh. Enny Pudjiwati, MM
101 PB PDHI Drh. Novi Wulandari
102 PB PDHI Prof. Dr. Drh. Ida Tjahajati , MS
103 PB PDHI Drh. I Putu Gede Yudhi Arjentinia, M.Si
104 PB PDHI Drh. Dita Dharmayanti
105 PB PDHI Drh. Shinta Rizanti Binol
106 PB PDHI Drh. Arief Ervana
107 PB PDHI Dr. Drh. Sophia Setyawati, MP
108 PB PDHI Drh. Wahyu Suhadji
109 PB PDHI Drh. Sugeng Dwi Hastono
110 PB PDHI Drh. Okta Wismandanu, M,Epid
111 PB PDHI Drh Agung Budiyanto , MP, Ph.D
112 PB PDHI Drh. Apris Beniawan, M.Si
113 PB PDHI Drh. Joko Daryono
114 PB PDHI Drh. Ambar Retnowati, M.Si
115 PB PDHI Drh. Haryono, M.Si
116 PB PDHI Drh Wahyu Setiawan Yuwana
117 PB PDHI Drh. Dewi Ratnawati
118 PB PDHI Drh H. Puput Ridjalu Widjaya
119 PB PDHI Drh. Ismanto
120 PB PDHI Drh. Ani Juwita Handayani
Page 49 of 49
121 PB PDHI Drh. Sunardi Sukowardi, MM
122 PB PDHI Drh. Mirjawal
123 PB PDHI Drh. Desak Putu Suryaningsih
124 PB PDHI Letkol. Kes .Drh. Martha Mangapulina,SH
125 PB PDHI Drh. Budi Prasetyo, SH
126 PB PDHI Drh. Jack Ruben Simatupang
127 PB PDHI Drh. Bilqisthi Ari Putra
128 PB PDHI Drh. Syafrison Idris
129 PB PDHI Drh. Moh. Sukmanadi
130 Penasehat Drh. Fadjar Sumping Tjarurasa, PhD
131 PB PDHI Drh. Wahyu Suhadji
132 PB PDHI Drh. Moh. Sukmanadi, M. Kes