Post on 06-Mar-2018
DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI,
AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
EvaluasiReformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas
Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah
Pemerintah belum efektif dan efisien
Pelayanan publik masihburuk
Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
Pemerintah yang efektif dan efisien
Pelayanan publik yang baik dan berkualitas
RESULT ORIENTED GOVERNMENT
Good Governance
Pemerintah yang berorientasi hasil
Menetapkan Tujuan/Sasaran Prioritas yang Jelas (Outcomes)
Mengukur Pencapaian Tujuan/sasaran (performance indicators)
Menetapkan Target
Mengaitkan Tujuan dengan Program dan Kegiatan (Program follow Result)
INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN MANAJEMEN KINERJA
Public Management Reform: A Comparative Analysis – Christopher Pollit, Geert Bouckaert
Belanja publik perlu ditekan, karena
keterbatasan sumberdaya
Publik menuntut peningkatan kualitas
pelayanan
LATAR BELAKANG
Budget Reform:
Dari sekedar alokasi tahunan yang didistribusikan antar instansi dan dilaporkan realisasinya kepada
Dewan
Menjadi anggaran yang sinkron dengan perencanaan, operasional, dan pengukuran kinerja
(Super Budgeting)
Budget Savings
Integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem yang mengarah kepada penghematan anggaran
Anggaran Berbasis Kinerja5
Besaran anggaran dialokasikan sesuai dengan program dan kegiatan yang
mendukung pencapaian prioritas pembangunan
PRIORITAS DAN
SASARAN STRATEGISPROGRAMKEGIATAN
ANGGARAN
Money Follow ProgramProgram Follow Result
Pemilihan Program dan Kegiatan harus sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan
“TIDAK BOLEH ADA SATU RUPIAH PUN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH YANG TIDAK MEMILIKI HASIL/MANFAAT BAGI
MASYARAKAT”
Untuk mendorong
pelaksanaan anggaran
berbasis kinerja oleh
instansi pemerintah,
dibangunlah aplikasi
terpadu
RPJMN/D
Laporan Keuangan Laporan Kinerja
Reviu oleh APIP
Laporan KeuanganReviewed
Laporan KinerjaReviewed
Audit Keuangan Audit Kinerja
Rencana Kerja danAnggaran
Rencana KinerjaTahunan
Daftar PenetapanAnggaran
Perjanjian Kinerja
RencanaStrategis
MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
RPJMN/D
Laporan Keuangan Laporan Kinerja
Reviu oleh APIPLaporan Keuangan
ReviewedLaporan Kinerja
Reviewed
Audit Keuangan Audit Kinerja
Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Kinerja Tahunan
Daftar Penetapan Anggaran Perjanjian Kinerja
Rencana Strategis
MANAJEMEN SEKTOR PUBLIKPerpres 29/2014 tentang SAKIP
AKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KEUANGAN
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT MASALAH EFISIENSI BIROKRASI
Money Follow
Program
Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil)
e-Government
Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses
dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara
transparan, termasuk soal anggaranpublik.
Stop
Pemborosan
Anggaran
Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai.
Fokus
Kinerja,
bukan SPJ
ASN jangan terlalubanyak menghabiskan
waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ.
Menghemat jumlahanggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidakpenting.
Anggaran digunakan hanyauntuk membiayaiprogram/kegiatan prioritasyang mendukungpencapaian tujuanpembangunan.
Anggaran yang digunakanmenghasilkan manfaatbesar untuk masyarakat.
EFISIENSI
PERAN SAKIP DALAM EFISIENSI BIROKRASI
RENCANA STRATEGIS
SISTEMAKUNTABIITASKINERJAINSTANSIPEMERINTAH
MEMASTIKAN SASARAN K/L DAN PEMDA SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERJANJIAN KINERJA
MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN
PENGUKURAN KINERJA
MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT
PENGELOLAAN DATA KINERJA
MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN
PELAPORAN KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN
KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR
REVIU DAN EVALUASI KINERJA
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI
MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA
UU Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari KKN
Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraannegara
PP Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• Asas pengelolaan keuangan negara adalahakuntabilitas berorientasi hasil
• Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja
Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitaspenggunaan anggaran berorientasi pada hasil
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dilakukan evaluasi tiap tahununtuk mengukur perkembangan
efektivitas implementasi SAKIP di instansi pemerintah (pusat &
daerah)
Efektivitas & Efisiensi Penggunaan Anggaranpada Instansi Pemerintah
HASIL EVALUASI SAKIP 2015-2016
Skala nilaiKementerian/
LembagaPemerintah
ProvinsiKabupaten /
Kota
Kategori RangeNilai
2015 2016 2015 2016 2015 2016
AA 90-100 0 0 0 0 0 0
A 80-90 4 4 2 3 1 2
BB 70-80 21 27 7 7 7 10
B 60-70 36 37 8 12 31 57
CC 50-60 16 11 13 10 174 199
C 30-50 0 3 3 2 239 193
D 0-30 0 0 1 0 14 14
INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN NILAI AKUNTABILITAS
KINERJA DI BAWAH 70 (50K/L,
24 PROV, 456 KAB/KOTA)
BERPOTENSI TERJADI
INEFISIENSI> 30% DARI
APBN/APBD di luarBelanja Pegawai
± 392,87 T
Semakin tingginilai
akuntabilitaskinerja,
semakin tinggitingkat
efisiensipenggunaan
anggaran
Efisien
Inefisiensi
1. Tidak jelas hasil yang akan dicapai (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil)
2. Ukuran kinerja tidak jelas
3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran
4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan
INEFISIENSI TERJADI KARENA :
AREA PERBAIKAN
Sasaran PembangunanNasional/Daerah
SasaranStrategis/Result
SasaranStrategis/Result
SasaranStrategis/ResultG
OA
LS
Program
Kegiatan
Anggaran
Program
Kegiatan
Anggaran
Program
Kegiatan
Anggaran
AC
TIV
ITY
Jelas relevansi / kaitanAntara Program/Kegiatandengan Sasaran / kinerja
Tujuan/sasaranorientasi hasil
Ukuran kinerjajelas
1
2
3
Kejelasan kinerja yang akan dicapai
Program / Kegiatan efektif dan efisien
Rincian kegiatanharus sesuai dengan maksud kegiatan
4
Instansi Pemerintah/SKPD/OPD
Instansi Pemerintah/SKPD/OPD
Instansi Pemerintah/SKPD/OPD
PENYEBAB INEFISENSI
Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah
SasaranStrategis/Result
SasaranStrategis/Result
SasaranStrategis/ResultG
OA
LS
Program
Kegiatan
Anggaran
Program
Kegiatan
Anggaran
Program
Kegiatan
Anggaran
AC
TIV
ITY
Program/kegiatan tidak memberikan dampak langsung terhadap sasaran strategis/ hasil
Tujuan/sasaran tidak jelas atau tidak berorientasi hasil
Ukuran kinerja tidak jelas atau tidak berorientasi hasil
1
2
3
Tidak jelas kinerja dan ukuran kinerja yang ingin dicapai
Program / Kegiatan tidak memberikan dampak
Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan4
Instansi Pemerintah/SKPD/OPD
Instansi Pemerintah/SKPD/OPD
Instansi Pemerintah/SKPD/OPD
Indikator Kinerja Utama Target
Indikator Kinerja
Target
Indikator Kinerja
Target
Indikator Kinerja
Target
RATA-RATA NILAI AKIP 2013 - 2016
14
“nilai ini menunjukkan ada potensi untuk
melakukan efisiensi lebih dari 30% untuk
K/L dan provinsi serta lebih dari 50%
untuk kabupaten/kota”
62.1464.7 65.58 65.58
57.0459.22 59.44
63.21
43.73 44.9446.34
49.11
0
10
20
30
40
50
60
70
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
TREN RATA-RATA NILAI AKIP TAHUN 2013-2016
KL PROVINSI KABUPATEN/KOTA
POHON KINERJA
15
PEMERINTAH DAERAH
SASARAN STRATEGIS SKPD
(outcome - impact)
SKPD
SASARAN PROGRAM
(outcome)
SASARAN PROGRAM
(outcome)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Impact)
ProsesPencapaianOutput
SumberdayaYangDigunakan
KEPALA DAERAH
SKPD
ESELON III
ESELON IV
PENYELARASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
16
1
6
Sasaran : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomiIndikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian
Sasaran:Terjaganya fungsi lahansesuai peruntukannya.
Sasaran:Meningkatnya produksipertanian.
Sasaran:Meningkatnya kualitasdan Kuantitas Saranadan prasarana
Sasaran:Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Indikator Kinerja:% Lahan pertanianterhadap luas wilayahTarget: 20%
Indikator Kinerja:Jumlah produksipertanianTarget: 100.000 ton
Indikator Kinerja:Panjang jalan dengankualitas baik.Target: 95%
Indikator Kinerja:Jumlah koperasi aktifbidang pertanian.Target: 100 Koperasi
Kegiatan:Menetapkan lahanpertanian agar digunakan sesuaidengan fungsinya.
Kegiatan:•Menerapkan teknologi pertanian.•Penggunaan bibit unggul.
Kegiatan:•Membangun jalan akses ke sentra pertanian
Kegiatan:Penyaluran kredit usaha mikro bidang pertanian.
RPJMD
Anggaran: Rp. 150.000.000
Anggaran:Rp. 2.000.000.000
Anggaran:Rp. 4.000.000.0000
Anggaran:Rp. 1.500.000.000
BAPPEDA DINAS PERTANIAN DINAS PU DINAS KOPERASI DAN UKM
CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI MeningkatkanIndustri Pariwisata
Pengembangan Usaha
Pengembangan sarana danprasarana
Pengembangan Aksesbilitas
Pemasaran danPromosi
Pengembangan Produk Wisata
Peningkatanmanajemenpengelolaan
pariwisata secaralebih profesional
Pengelola danpelaku usaha wisata
perlu melakukandiversifikasi ataupengembangan
usaha produk wisatasecara beragam yang inovatif dan kreatif
Peningkatanpemasaran danpromosi melalui
penyebaraninformasi di
berbagai media, baik media cetak
maupun elektronik
Perlu diadakanupaya pemberian
insentif untukmemotivasi
pengelola obyekwisata dalammeningkatkan
pengelolaan obyekwisata.
Peningkatan kemudahan aksesangkutan umum/
kendaraanpribadi untuk
mencapai obyekwisata
Peningkatan kemudahan akses
informasi agar obyekwisata dapat diaksesdengan mudah dari
berbagai macamsumber
Perbaikan danpeningkatansarana dan
prasarana yang ada di obyek
wisata.
Peningkatankualitas
pelayanankepada
pengunjungobyek wisata
Pengembangan obyek wisata yang masih berupapotensi menjadiobyek wisata yang riil dalammendukung PAD.
MeningkatkanRasa AmanWisatawan
Peningkatan keamanan
khusus daerahwisata
Sumber Dayayang
dibutuhkan
Sumber Dayayang dibutuhkan
1. SDM2. Anggaran
1. SDM2. Anggaran
Sumber Dayayang dibutuhkan
1. SDM2. Anggaran
Sumber Dayayang dibutuhkan
1. SDM2. Anggaran
Sumber Dayayang dibutuhkan
1. SDM2. Anggaran
Sumber Dayayang dibutuhkan
1. SDM2. Anggaran
SATPOL PPKoperasi dan
UKMPariwisata
Perhubungan danInformatika
Dinas PU Dinas Pariwisata
e-Budgeting
e-Budgeting
PRIORITASNASIONAL
PROGRAMKEGIATAN
ANGGARAN
Money Follow Program
mencegah program/ kegiatan“siluman” dan mencegah
penyimpangan18
e-Performance Based Budgeting
e-Performance Based Budgeting
PRIORITASDAERAH
PROGRAMKEGIATAN
ANGGARAN
Money Follow ProgramProgram Follow Result
mencegah program/ kegiatan“siluman” dan mencegah
penyimpangan
meningkatkan efektifitas danmengurangi pemborosan
anggaran
e-BudgetingAkuntabilitas Kinerja
mencegah program/ kegiatan “siluman”
dan mencegahpenyimpangan
ASN tidak disibukkandalam pekerjaan
dokumentatif namunberfokus pada kinerjayang akan diwujudkan
mencegah pemborosandan meningkatkan
efektifitas dan efisiensipenggunaan anggaran
e-Performance Based Budgeting
Langkah–Langkah Perbaikan
Memastikan Kepada SKPD memahami kinerja yang akan diwujudkan, serta mampu merumuskan kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian kinerja
Menyempurnakan perumusan outcome di seluruh SKPD
Menyempurnakan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja
Budget Reform, memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung
dengan pencapaian kinerja
Kepala Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala,
atas capaian kinerja SKPD
Pemberian penghargaan terhadap SKPD berkinerja dan hukuman
terhadap SKPD tidak berkinerja
24
TERIMA KASIH
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi