Post on 12-Mar-2019
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
1
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
2
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
3
D A F T A R I S I
Halaman
KATA PENGANTAR ..........................................................…….......…….......................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................…….......……......................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................…….......…….......................................... iii
BAB. I. PENDAHULUAN ..........................................................…….......…...................................... 4
A. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................................ 4
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI……………..……………………………………............................ 5
BAB. II. PERENCANAAN KINERJA………..………………………….…..……...................................……………. 14
A. PERNYATAAN VISI MISI …………………………………………………….……………………….……..…….. 14
B. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN ………………………………………….…………………………….……… 16
C. TUJUAN STRATEJIK……………………………………………………………………………………………........ 16
D. SASARAN STRATEJIK ………………………………………………………………………………………………... 17
E. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN ………………………………………………………………………… 18
F. TARGET DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 …………………………………………………. 19
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA .....………………………………………………………………………….…..… 27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASASI ………………………………………….……………………….… 27
B. INDIKATOR SASARAN ..…………………………………………........................................... 28
C. METODE PENGUKURAN KINERJA ……………………………..…....................................... 29
D. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA ……………………………………………………………….……… 29
E. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………… 30
F. AKUNTABILITAS KEUANGAN ……………………………………………………………………………… 39
BAB. IV. PENUTUP…………….…………………………………………………………..…………………………….….. 41
A. KEBERHASILAN KINERJA………………………………………………….………………………… ….. 41
B. KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA .................................... 41
C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH …..........................…......................................... 42
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
4
RINGKASAN EKSEKUTIF
Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng adalah Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur
penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan, yang tugas pokoknya melaksanakan
kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pengawasan, terutama mengenai perumusan kebijakan
teknis di Bidang Pengawasan, pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang
Pengawasan dan Pembinaan terhadap seluruh perangkat Inspektorat Daerah yang profesional
sehingga terciptanya kesatuan gerak langkah yang harmonis dalam melaksanakan seluruh kegiatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Rata-rata capaian sasaran tahun 2017 adalah 100%.
Eksistensi dari institusi Inspektorat Daerah sesuai visinya adalah terwujudnya pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang berkualitas diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis 5 (lima)
tahunan dengan 3 (Tiga) sasaran dan 6 (Enam) indikator kinerja dengan tingkat capaian antara 0%
sampai dengan 100%, di dukung dengan 4 Program 22 Kegiatan
Realisasi terhadap sasaran yang sudah ditetapkan Dan dapat tercapai, selanjutnya untuk
mempertahankan eksistensi kinerja Inspektorat Daerah sesuai dengan yang diharapkan tidak terlepas
dari adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan
fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dalam bentuk masukan dan arahan yang berguna
bagi tercapainya tingkat pelayanan yang baik di Bidang Pengawasan terhadap kegiatan Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
5
BAB I
PENDAHULUAN
A. MAKSUD DAN TUJUAN
Tuntutan Publik untuk menciptakan suatu Pemerintahan yang baik (Good
Governance) semakin besar untuk menciptakan Good Goovernance perlu adanya
transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya partisipasi dan akuntabilitas
yang diartikan sebagai suatu perwujudan kewajiban mempertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi.
Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah telah memberikan tuntunan
sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tanggal 15 Juni Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sejalan dengan Instruksi Presiden tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten
Soppeng menyusun Laporan Kinerjadengan maksud memberikan informasi bagi pihak –
pihak yang berkepentingan dengan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng.
Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun dengan berdasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,Peraturan
Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 sertaSurat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas ini meliputi pertanggung jawaban keberhasilan atau
kegagalan pencapaian sasaran – sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten
Soppeng, termasuk faktor – faktor pendukungnya untuk rentang waktu mulai tanggal 01
Januari sampai dengan 31 Desember 2017.
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
6
B. GAMBARAN SINGKAT
1. KEDUDUKAN
Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
: 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, selanjutnya ditindak lanjuti dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng,
dimana Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas tugas penyelenggaraan
pemerintahan daerah, bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis
administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas
tersebut.
Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng tidak lepas dari keberadaan
Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Beban Tugas Inspetorat Kabupaten Soppeng dalam Tahun 2017 adalah dalam
bidang pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dengan berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) Propinsi dan Inspektorat Daerah Jenderal Departemen Dalam
Negeri.
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 44 Tahun 2016
Tanggal 21 Desember 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, pada BAB IV, Tugas Pokok dan
Fungsi :
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
7
Pasal 21 menyatakan Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap:
a). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah
Kabupaten Soppeng;
b). Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa; dan
c). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa;
Pasal 22 menyatakan Untuk melaksanakan tugas, Inspektorat Daerah
menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya
melalui :
a). Perencanaan Program Pengawasan yang menjadi
tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan
Perundang – undangan yang berlaku.
b). Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
yang menjadi tanggung jawabnya.
c). Pemeriksaan penyusutan, penyajian dan penilaian
tugas pengawasan.
d). Penilaian atas manfaat dan keberhasilan
kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
e). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa;
f). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan
Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
8
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan secara sistematik sesuai
Rencana Strategis dan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja), selanjutnya
dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017.
Dalam mengimplementasikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017,
beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng
yaitu antara lain kegiatan Pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng sesuai Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dengan sasaran pemeriksaan adalah :
Aspek Tugas Pokok dan Fungsi
Aspek Keuangan
Aspek Sumber Daya Manusia
Aspek Sarana dan Prasarana / Aset
Juga dilakukan pemeriksaan Non – PKPT yaitu : Pemeriksaan khusus / kasus
pengaduan dan perceraian.
Sedangkan kegiatan manajemen dan pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pengawasan yang mencakup :
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
2. Bimtek Peraturan Perundang – Undangan.
3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Pemutakhiran Data).
4. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif.
5. Evaluasi berkala Temuan Hasil Pengawasan.
6. Pelatihan Teknis Pengawasan,Pengadaan Barang dan Jasa, Penilaian
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Investigasi.
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
9
3. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng berdasarkan PP.
No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Permendagri No. 64 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Propinsi
dan Kab/Kota yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah No. 44 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Pemerintah Kabupaten Soppeng terdiri dari :
a. Inspektur.
b. Sekretaris
1. Kasubag Umum dan Kepegawaian.
2. Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
c. Inspektur Pembantu Wilayah I
d. Inspektur Pembantu Wilayah II
e. Inspektur Pembantu Wilayah III
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng terdiri dari
jabatan fungsional auditor dan P2UPD.
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
10
4. LINGKUNGAN STRATEGIS
a. Lingkungan Eksternal
1). Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah mengamanatkan untuk membangun kepemerintahan yang baik
(Good Governance) yang ditopang oleh tiga pilar yaitu : Transparansi,
Partisipasi dan Akuntabilitas. Hal tersebut merupakan spirit yang diwujudkan
dalam rangka mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan
bersih sesuai tuntutan reformasi.
2). UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya
dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah membawa konsekuensi positif kepada peran Inspektorat
Daerah di daerah berkaitan dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan sumber
daya daerah.
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
INSPEKTUR
SEKRETARIAT
KELOMPOK JAFUNG
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN,
PELAPORAN DAN KEUANGAN
Lampiran : Keputusan Bupati Soppeng
Nomor : 44 Tahun 2016
Tanggal : 21 Desember 2016
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta tata Kerja pada Inspektorat Daerah kabupaten Soppeng
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
11
3). Koordinasi yang komprehensif dengan Inspektorat Daerah Propinsi dan
Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri serta Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat dalam menggalang kerja sama/sinergi horizontal dalam
mendorong manajemen menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance).
Hubungan tersebut diwujudkan dengan MoU dalam mendampingi aparat
Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dalam melakukan reviu
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Evaluasi LAKIP, serta selaku
Narasumber/Instruktur beberapa kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).
b. Lingkungan Internal
1). Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng
sebanyak 42 orang yang terdiri dari :
• Pejabat Struktural = 7 orang
• Pejabat Fungsional Auditor = 12 orang
• Pejabat Fungsional P2UPD = 5 orang
• Pejabat Fungsional Umum = 18 orang
jumlah = 42 orang
2). Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas operasional
Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng meliputi Tanah, Bangunan,
Inventaris/Peralatan Kantor, Kendaraan Dinas dan Perlengkapan lainnya :
(1). Tanah
Tanah yang dimiliki seluas 2000 m2 terletak di Jln. Kayangan No. 67
Watansoppeng.
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
12
(2). Bangunan
Bangunan yang dimiliki seluas 248,63m2 yaitu Gedung Kantor yang
dibangun sejak tahun 1983 dan direhabilitasi berat pada tahun 2009 dan
Mushollah serta Ruang Pertemuan.
(3). Inventaris / Peralatan
Inventaris dan Peralatan kantor yang dimiliki terdiri atas meubeluer,
peralatan Komputer, Faximile, Infokus, Lap Top, Cctv, serta peralatan
komputer lainnya.
Inventaris dan peralatan tersebut diperoleh melalui pengadaan dari
anggaran dan belanja daerah.
(4). Kendaraan Dinas.
Kendaraan Dinas yang dimiliki sebanyak 1 (satu) unit kendaraan roda
empat dan 23 (Dua puluh tiga) unit kendaraan roda dua dalam keadaan
baik dengan rincian sbb :
NO JENIS MEREK UNIT TAHUN PEROLEHAN
1 Mini Bus INOVA 1 2015
2 Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 6 2006
Yamaha MIO J 3 2012
Suzuki Sky Drive 125 3 2013
Yamaha Jupiter 2 2014
Yamaha Jupiter Z 5 2015
Kawasaki 2 2014
Kawasaki KLX 2 2016
JUMLAH 24
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
13
c. Keuangan
Sumber Dana yang diperoleh dalam Tahun Anggaran 2017 melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng
sebesar Rp. 5.343.438.785,-
dengan rincian sbb :
1. Belanja Tidak Langsung
• Belanja Pegawai Rp. 2,650,968,785,-
2. Belanja langsung
• Belanja Pegawai Rp. 1,506,138,996,-
• Belanja Barang dan Jasa Rp. 1,079,088,004,-
• Belanja Modal Rp. 105,243,000,-
d. Isu isu strategis
Isu Strategis di Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2017,salah
satunya yaitu terlaksananya Evaluasi RKA SKPD yang baru dilakukan pada tahun
anggaran 2017,Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengawasan
dan pengendalian kegiatan dan anggaran yang tepat sasaran.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas
Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan perwakilan SKPD yang
terkait,dan bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng,dengan
mengundang seluruh SKPD dan kecamatan se kabupaten Soppeng, Kegiatan ini
berjalan selama 15 Hari,yang sumber dananya dari DPA Inspektorat Daerah tahun
Anggaran 2017,
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
14
e. Sistematika Penyajian
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenpan Nomor 53 Tahun
2014, maka sistematika penyajian LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng
adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng serta isu-isu
strategis danpermasalahan utama yang dihadapi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Berisikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Menjelaskan tentang capaian kinerja Bappedadengan pengungkapan dan
penyajian dari hasil pengukuran kinerja serta realisasianggaran.
BAB IV Penutup
Menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP Inspektorat Daerah
Kabupaten Soppengdan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi
perbaikan kinerja dimasa mendatang.
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
15
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERNYATAAN VISI
Sebagai unit pengawasan didaerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada kebijakan pengawasan
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sesuai pasal 28 ayat (3) yang kemudian dituangkan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sesuai dengan Renstra dan Rencana Kerja.
Sejalan dengan perkembangan dan perubahan tuntutan masyarakat yang
menjadi begitu cepat diera reformasi, Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng
dituntut untuk mampu dan mau berperan lebih baik dalam mewujudkan
pemerintahan yang lebih baik, yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi
dan akuntabilitas.
Dalam menjawab tantangan dimaksud, diperlukan adanya kesadaran diri dan
kemauan yang kuat untuk mengubah diri dalam perilaku, pola pikir, pola kerja dari
seluruh jajaran organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Visi
Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng yang jelas, yang dapat menjadi landasan
operasional organisasi serta mendukung kebijakan nasional di bidang Pengawasan.
VISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG adalah :
A. Visi
Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Soppeng periode 2017 - 2021 dan
sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu membantu Bupati dalam
melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka
dirumuskan visi Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng adalah :
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
16
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DAN AKUNTABEL
Makna dari pernyataan visi tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berarti Inspektorat Daerah
sebagai Institusi Utama sesuai tupoksi melakukan pembinaan dan
pengawasan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari
perencanaan, penatausahaan, akuntansi sampai dengan laporan
pertanggungjawabannya.
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel berarti Inspektorat
Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD agar
keuangan dan aset daerah yang dikelola SKPD mencapai sasaran baik fisik,
keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan
pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang
berlaku.
B. Misi
Mengacu kepada Visi yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten
Soppeng menjabarkannya ke dalam Misi yang harus dilaksanakan, yang
selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran organisasi yang harus dicapai
oleh segenap jajaran manajemen.
Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Soppeng telah
merumuskan Misi Organisasi sebagai berikut :
1. Mewujudkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan Sistem Pengendalian
Interen Pemerintah pada SKPD.
2. Meningkatkan Kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Aparat
Pengawasan.
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
17
B. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Untuk lebih memfokuskan strategi Organisasi dalam rangka pencapaian
tujuan, dilakukan analisis terhadap lingkungan internal berupa kekuatan dan
kelemahan, serta lingkungan eksternal yang merupakan peluang dan ancaman yang
dihadapi termasuk kondisi sumber daya dan dana, sarana dan prasarana serta
peraturan yang berlaku.
Dari analisis tersebut, faktor – faktor kunci keberhasilan yang dimanfaatkan
untuk meyakinkan keberhasilan organisasi, baik jangka pendek maupun jangka
panjang yaitu :
1. SDM Auditor yang cukup terdidik dan terseleksi
2. Komitmen pimpinan daerah dalam pemberantasan KKN
3. Respon positif stakeholder terhadap aktivitas Inspektorat Daerah dalam rangka
meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan
keterkaitan dengan unit kerja.
4. Iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat
Daerah.
C. TUJUAN STRATEJIK
Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan
tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa
yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun
waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki.
Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai
tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator
kinerja yang terukur. Rumusan tujuan berdasarkan misi Inspektorat Daerah dapat
diuraikan sebagai berikut :
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
18
1. Mewujudkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan Sistem Pengendalian
Interen Pemerintah pada SKPD.
Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD.
2. Meningkatkan Kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Aparat
Pengawasan.
Tujuan: Meningkatnya kualitas SDM Aparat pemeriksa.
D. SASARAN STRATEJIK
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijakan. Untuk itu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh
Inspektorat Daerah adalah:
1. Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah.
2. Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada SKPD dalam rangka pengawasan
yang bersifat pencegahan dini terjadinya penyimpangan.
3. Meningkatkan komitmen para Pimpinan SKPDdalam menindaklanjuti temuan
hasil pemeriksaan.
4. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparat pemeriksa untuk
mengembangkan inovasi dan potensinya.
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan
untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran. Adapun kebijakan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan program
kegiatan adalah:
1. Menggunakan teknologi perangkat lunak dalam pelayanan administrasi.
2. Penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai
dengan penguatan pengawasan.
3. Menanamkan pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan
berkelanjutan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan tidak terbatas pada
satu tahun anggaran.
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
19
4. Pengalokasian anggaran pengembangan SDM Aparatur dan Operasional
Pengawasan sesuai kebutuhan dengan mengacu pada standar dan ketentuan yang
ditetapkan.
E. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN
Untuk mengarahkan pencapaian sasaran efektif maka disusunlah program dan
kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan.
Strategi pencapaian sasaran tersebut dijabarkan melalui masing – masing sasaran sebagai
berikut :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pengawasan.
Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program
Peningkatan Disiplin Aparatur dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
Program Kegiatan
a. Program Pelayanan Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- Penyediaan Kebersihan Kantor - Penyediaan Komponen Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor; - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan; - Penyediaan Bahan Logistik Kantor; - Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke
dalam dan luar Daerah; - Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran. - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; - Pengadaan Mebeleur; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung kantor
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
20
c. ProgramPeningkatan
Profesionalisme Aparatur d. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas
- Pendidikan dan Pelatihan Formal; - Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan
Perundang – Undangan; - Pelaksanaan Pengawasan Internal secara
Berkala; - Penanganan Kasus Pengaduan di
lingkungan Pemerintah Daerah; - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
(pemutakhiran Data) - Evalusi LAKIP - Review Dokumen Perencanaan
Pembangunan - Pelatihan Tekhnis Pengawasan Barang
dan Jasa, Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- Evaluasi Pengelolaan Keungan Desa
F. TARGET DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Untuk dapat mengetahui keberhasilan Implementasi Rencana Kinerja Tahun
2017, seperti telah dijelaskan diatas, Inspektorat Daerah kabupaten Soppeng telah
menetapkan target untuk masing – masing sasaran yang harus dicapai.
Penetapan target didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Inspektorat Daerah dengan Nomor :
1.20.1.20.05.00.00.5.1 yang telah ditetapkan Inspektur dan mendapat pengesahan oleh
Bupati Soppeng Kabupaten Soppeng. Dokumen Perjanjian Kinerja terlampir.
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
21
Target ditetapkan untuk setiap Indikator Kinerja, baik untuk tingkat sasaran
maupun indikator (Input dan Output) yang ada ditingkat kegiatan ikhtisar rencana kinerja
ditingkat sasaran beserta indikatornya untuk Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Tabel Sasaran Stratejik dan Indikator sasaran
No. Sasaran Stratejik Indikator Sasaran Satuan Target
1. Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja dan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Daerah
Tingkat Akuntabilitas Kinerja PEMDA C
Persentase Penyelesaian Kasus / Pengaduan Masyarakat
% 100%
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
% 72%
SAKIP SKPD dengan Nilai B % 30%
2 Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan
Persentase Kepuasan Pegawai terhadapPelayanan Administrasi Umum dan Keuangan
% 100%
3 Meningkatnya ketersediaan dan kwalitas Sarana dan Prasarana Kantor
Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik
% 100%
2. Tabel Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD
Target Capaian setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Rasio temuan BPK yang ditindak lanjuti
36,36% 36,36% 40% 45% 50% 55% 60% 65%
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
22
3. Tabel Rencana Program, kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah (Sesuai RENSTRA)
Unit
Kerja
SKP
D Pe
nang
gung
Jaw
ab
L
O
K
A
S
I
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 )
Tujauan SasaranIndikator
Sasaran
Thn 2021
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
thn 2016 thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2010
Kode
Kondisi kinerja pada
Akhir periode Renstra
SKPD
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 #
Unit
Kerja
SKP
D Pe
nang
gung
Jaw
ab
L
O
K
A
S
I
Persentase
kepuasan
pegawai
dalam
pelayanan
administrasi
umum dan
kepegwaian
( melalui
angket/kuis
oner )
Meningka
tkan
Pelayana
n Kinerja
SDM
Aparatur
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 ) Targ
et
Rp
Targ
et
Tujauan SasaranIndikator
Sasaran
Meningkat
nya
efektifitas
dan
efisiensi
pengelolaa
n
administra
si umum
dan
keuangan
Kode
4
744,000,000
Rp
Targ
et
Rp
Kegiatan
Penyediaan
jasa
komunikas i ,
sumber daya
a i r dan
l i s trik
Jumlah
pembayaran
telepon,
l i s trik, dan
a i r
12
Bulan24,610,670
441,731,004 610,150,000 638,500,000
Program
Pelayanan
Administrasi
Persentase
Pelayanan
administrasi
Perkantoran
524,545,438
55,000,000 12
bulan50,000,000
Kegiatan
Penyediaan
jasa
pemel iharaa
n dan
perizinan
kendaraan
Dinas/Opera
s ional
Jumlah STNK
kendaraan
dinas/opera
s ional
12
bulan
1 20 06 01
12
Bulan29,300,004
12
bulan40,000,000
12
bulan45,000,000
676,000,000
8,000,000 5,650,000
1
Roda
4, 31
Roda
2
7,000,000
1
Roda
4, 31
Roda
2
7,500,000
1
Roda
4, 31
Roda
2
1
Roda
4, 23
Roda
2
3,500,000
1
Roda
4, 23
Roda
2
5,080,000
1
Roda
4, 31
Roda
2
23
jenis11,000,000
25
jenis12,000,000
19
Jenis9,100,000
20
jenis10,000,000
22
jenis10,500,000 08
Jumlah
petugas
kebers ihan
dan jumlah
jenis
pera latan
kebers ihan
19
Jenis9,100,000
Kegiatan
penyediaan
jasa
kebers ihan
kantor
1 20 06 01
1 20 06
17
jenis3,500,000
19
jenis
Penyediaan
komponen
insta las i
l i s trik/pener
angan
bangunan
kantor
1 20 06 01 12 4,000,000
Jumlah a lat
l i s trik/
penerangan
bangunan
10
Jenis1,500,000
10
Jenis2,000,000
12
jenis2,500,000
15
jenis3,000,000
8,000,000 6
Jenis9,500,000
6
jenis9,500,000
7
jenis01 15
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundang -
undangan
Jumlah
terbi tan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
6
Jenis10,000,000
8
jenis10,500,000
9
jenis11,000,000
Targ
et
Rp
3,634,926,442
72
bulan
6
Roda
4, 170
roda 2
128
jenis
83
jenis
42
jenis
243,910,674
36,730,000
61,700,000
16,500,000
58,500,000
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
23
1 20 06
400,000,000 266,610,768 80
Ka l i
3,000,000 12
ka l i3,500,000
12
ka l i4,000,000 1,500,000
12
ka l i2,000,000
12
ka l i2,500,000
12
ka l i
235,800,000 85
ka l i320,000,000
90
ka l i330,000,000
95
ka l i350,000,000
100
ka l i
Penyediaan
Bahan
logis tik
kantor
Jumlah
pengis ian
ulang tabung
gas
12
ka l i
01 18
Rapat-rapat
koordinas i
dan
konsultas i
ke luar
daerah
Jumlah rapat
koordinas i
konsultas i
dan
kedinasan
la inya
80
Kal i
01 16
1 20 06
1 20 06
01 55
Peningkatan
Pelayanan
adminis tras i
perkantoran
Jumlah
paket
pelayanan
adminis tras i
perkantoran
230,000,000 121
bulan240,000,000
12
bulan250,000,000 209,724,000
12
Paket148,951,000
12
bulan220,000,000
12
bulan
12
Paket
1 20 06
587,000,000 25,477,000,000 515,000,000
Persentase
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
100% 1,423,975,755 203,750,000
Meningka
tkan
Kuantitas
dan
Kualitas
Sarana
dan
Prasarana
Meningkat
nya
ketersedia
an dan
kulaitas
sarana dan
prasarana
kantor
Tersedianya
ruang kerja
yang
representati
f
1 20 06 02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
570,000,000
1 20 06 02 07
Pengadaan
Perlengkapa
n Gedung
Kantor
40,000,000 1 unit 40,000,000 1 unit 40,000,000 424,910,000 - -
8 unit
roda
2
152,000,000 1 unit02 05
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Opera
s ional
Jumlah
Kendaraan
Dinas
/Operas iona
l
1 Unit
12
jenis80,000,000
8
jenis60,000,000
9
jenis65,000,000
10
jenis70,000,000
Jumlah
pengadaan
Perlengkapa
n Gedung
kantor
2
jenis4,999,720 - -
1 20 06 02 09 120,000,000 22
unit130,000,000 60,400,000
48
unit135,000,000
20
unit110,000,000
21
unit
Pengadaan
Pera latan
Gedung
Kantor
Jumlah
Pengadaan
Pera latan
Gedung
Kantor
Lapto
p, Ac,
Tv
194,496,835 11
Unit
279,999,720
749,896,835
93
unit
28,572,975,755
72
ka l i
530
ka l i
72
bulan
41
jenis
16,500,000
1,902,410,768
1,298,675,000
696,910,000
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
24
Pengadaan
Mes in
Absens i
- - - - - -1
paket50,000,000.00 - - - -
1
Paket50,000,000.00
25,000,000 248
M225,000,000
248
M2
150,000,000
1 Unit
roda
4, 31
unit
roda 2
170,000,000 1 20 06 02 24
Pemel iharaa
n
Rutin/Berkal
a gedung
kantor
Luas
ha laman/ge
dung yang
dipel ihara
248
M2
248
M2
248
M225,000,000 25,000,000
248
M225,000,000 20 06 02 131
30,000,000 06 02 10
Pengadaan
Mebeluer
Kantor
Jumlah
Pengadaan
mebeleur
40,000,000 7
buah45,000,000
Meja/
Kurs i82,000,000
20
Buah19,250,000
4
buah1 20
5
buah35,000,000
6
buah
1 20
79,500,000
1 Unit
roda
4, 31
unit
roda
2
130,000,000
1 Unit
roda
4, 31
unit
roda
2
140,000,000
1 Unit
roda
4, 31
unit
roda 2
Pemel iharaa
n
Rutin/Berkal
a Kendaraan
Dinas/Opera
s ional
Jumlah
Kendaraan
Dinas yang
terpel ihara
2 Unit
roda
4, 17
roda 2
118,169,200
1 Unit
roda
4, 23
unit
roda
2
06 02 29
Pemel iharan
rutin/
berka la
perlengkapa
n gedung
kantor
Jumlah
mebeleur
yang
terpel ihara
30,000,000 70
jenis35,000,000
12
bulan35,000,000
12
bulan40,000,000
12
bulan45,000,000
12
bulan17,400,000 - -
12
bulan30,000,000
20
19,600,000 64
jenis25,000,000
65
jenis27,000,000
68
jenis
Pemel iharan
rutin
/berka la
pera latan
gedung
kantor
Jumlah jenis
pera latan
kantor yang
dipel ihara
13
jenis7,000,000
39
jenis
Rehabi l i tas i
sedang/bera
t Gedung
Kantor
Jumlah
Gedung yang
direhabi l i tas
i
1
gedu
ng
25,000,000,000 - - - -
1
gedun
g
550,000,000 - - - -06 02 421
251,250,000
150,000,000
787,669,200
167,400,000
42
buah
6
Roda
4, 170
roda 2
72
bulan
319
jenis
2
gedun
g
25,000,000 1.488
M2
143,600,000
25,550,000,000
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
25
745,000,000 06 05
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Persentase
Aparat
Pengawasan
yang telah
memiliki
sertifikat
kompetensi
100%
Mengemb
angkan
kualitas
SDM
Aparatur
Pengawas
an
Meningkat
nya
kualitas
dan
profesional
isme SDM
Pengawas
an
Persentase
Pegawai
yang
mengikuti
Diklat
20
90,000,000 20
orang400,000,000
23
orang450,000,000
25
orang
Pendidikan
dan
Pelatihan
Formal
Jumlah PNS
yang
mengikuti
pendidikan,
diklat formal
13
0rang80,000,000
14
orang
30
orang450,000,000
320,000,000 42
orang350,000,000
42
orang
1 20
1 20 06 05 01
770,000,000 850,000,000 810,000,000 402,000,000 240,000,000
450,000,000
42
orang
30
orang322,000,000
15
orang150,000,000
42
orang300,000,000 06 05 02
Bimbingan
teknis
implementa
s i Peraturan
perundang -
undangan
Jumlah PNS
yang
mengikuti
bimbingan
teknis
implementa
s i peraturan
perundang-
undangan
1
50,000,000 - --42
orang45,000,000 - -
42
orang
Pengadaan
Pakaian
Dinas
beserta
Perlengkapa
nnya
- - -
210 4,085,000,000 18020
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Peningkatan
Profesionalis
me Tenaga
Aparat
Menurunnya
Jumlah
Temuan LHP
303 270
550 2,600,000,000
Mewujud
kan
Pengawas
an yang
lebih
handal
dan
akuntabel
Meningkat
nya
efektifitas
pengawas
an
Persentase
penyelesaia
n
Rekomenda
si Hasil
Temuan
( Internal )
1 20 06
1
4,550,000,000 150 4,760,000,000 120 5,175,000,000 1,873,745,000 240 1,565,118,996
20 06 20 01
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal
secara
berka la
450 2,500,000,000 500 2,500,000,000 520 2,500,000,000
Jumlah
laporan
has i l
Pemeriksaan
(LHP) reguler
yang terbi t
40 Laporan 270 1,142,310,000 404 958,138,996
84
orang 95,000,000
2,694
360,000,000
125
orang
213
orang
22,008,863,996
3,817,000,000
1,920,000,000
1,802,000,000
12,200,448,996
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
26
Penanganan
kasus
pengaduan
di
l ingkungan
Pemerintah
daerah
Jumlah surat
aduan yang
di tindaklanj
uti
12
bulan390,000,000
12
bulan400,000,000 199,160,000
12
bulan200,000,000
12
bulan350,000,000
12
bulan
Tindak lanjut
Temuan
has i l
pengawasan
(pemutakhir
an data)
350,000,000 12
bulan20 0620 061
12
bulan25,000,000
12
bulan15,000,000
12
bulan20,000,000
12
bulan20,000,000
Terlaksanan
ya
pemutakhira
n data
tindak lanjut
temuan
has i l
pengawasan
12
bulan28,375,000
12
bulan9,950,000 118,325,000
1 20 06 20 08 160,000,000 12
bulan180,000,000
1 20
-12
bulan140,000,000
12
bulan150,000,000
12
bulan
Evaluas i
Berka la
Temuan
Has i l
Pengawasan
Monitoring
temuan
has i l
pengawasan
12
bulan110,900,000 -
12
bulan140,000,000
12
bulan150,000,000
12
bulan200,000,000
12
bulan50,000,000 - -
12
bulan130,000,000 06 20 25
Desk
pendamping
SKPD
100,000,000 38
skpd130,000,000
38
skpd140,000,000
38
skpd
Evaluas i
Lakip
Lakip SKPD
yang tepat
sasaran
-36
skpd50,000,000
36
skpd1 20 06 20 26 150,000,000
38
skpd150,000,000
500,000,000 38
skpd500,000,000
224
skpd
38
skpd500,000,000
38
skpd
36
skpd78,000,000
36
skpd105,000,000
38
skpd500,000,000
Reviuw
Dokumen
Prencanaan
Pembanguna
n dan
Penyerapan
Anggaran
Belanja
barang/Jasa
Jumlah
dokumen
perencanaan
yang di
review
-
72
bulan
60
bulan
60
bulan
224
skpd
1,889,160,000 72
bulan
740,900,000
670,000,000
720,000,000
2,183,000,000
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
27
Pelatihan
Tekhnis
Pengawasan,
Pengadaan
Barang dan
jasa
peni la ian
Akuntabi l i ta
s Kinerja
Pemerintah
Jumlah
Aparat yang
mengikuti
pelatihan
240,000,000 42
orang350,000,000 102,030,000
42
orang200,000,000
42
orang220,000,000
42
orang
244
orang
38
orang150,000,000
38
orang
65,000,000 49
desa90,000,000
49
desa120,000,000
49
desa
Evaluas i
Pengelolaan
keuangan
Desa
Jumlah desa
yang
dievaluas i
Audit
dengan
tujuan
tertentu
49
desa170,000,000
12
bulan
Penyusunan
Sis tem
Informas i
Pelayanan
Pengaduan
Publ ik
Penyusunan
Apl ikas i dan
Sis tem
Informas i
Pelayanan
Publ ik
200,000,000 12
bulan250,000,000
12
bulan300,000,000
12
bulan
Pembentuka
n Unit
Khusus
Pengaduan
masyarakat
Penyusunan
Tim
Pelayanan
Publ ik
12
bulan300,000,000
130,000,000 49
desa150,000,000
49
desa
294
desa
48
bulan 200,000,000
12
bulan250,000,000
48
bulan
1,262,030,000
725,000,000
750,000,000
750,000,000
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
28
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi
Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi
mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
dalam suatu media pelaporan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Penyusunan LAKIP
Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 didasarkan kepada pengukuran dan
evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang telah
ditetapkan sebelumnya. Untuk menilai sejauh mana perjanjian kinerja telah terlaksana maka
dilakukan pengukuran kinerja secara objektif.
Pengukuran Kinerja merupakan metoda Performance Gap, yang dilaksanakan dengan
membandingkan antara rencana kerja dengan capaian masing-masing indicator kinerja
kegiatan, meliputi input, output dan outcome yang dilakukan melalui suatu proses sistematis
dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program
dan kegiatan.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng.
Dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2015. Kinerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Soppeng diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja . Pencapaian
Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan.
Untuk menpermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan
dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut. Kinerja Ditjen Pemerintah Umum dapat
dinilai dengan Skala Pengukuran Ordinal sebagaimana tertuang dalam Kepmendagri Nomor
16 Tahun 2004 seperti disajikan pada Tabel di bawah:
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
29
Indikator Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Skala Pengukuran Ordinal Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng
No. Persentase (%) Kriteria Penilaian
I II III
1 85 – 100 Baik Sangat Baik Sangat berhasil
2 70 – 84 Sedang Baik Berhasil
3 55 – 69 Kurang Sedang Cukup Berhasil
4 < 55 Sangat Kurang Kurang Baik Tidak Berhasil
Secara umum dari sasaran stratejik yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah
Kabupaten Soppeng telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini
terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain,
keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran tak lepas dari keberhasilan pencapaian
kinerja kegiatan pada masing-masing bagian organisasi.
B. INDIKATOR SASARAN
Indikator kinerja yang dipakai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng adalah
sebagai berikut:
1. Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti
2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
3. Persentase SAKIP SKPD yang di Evaluasi
C. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA
Cara perhitungan tingkat capaian sasaran diatas adalah dengan menggunakan
perbandingkan sederhana antara target dan realisasi dalam tahun yang bersangkutan.
Langkah Pertama : Yang dilakukan adalah melakukan identifikasi suatu indikator yang
mempengaruhi suatu sasaran untuk saat ini bobot yang diberikan
adalah sama besar, yang berarti diasumsikan bahwa setiap
indikator sasaran dari suatu sasaran memiliki pengaruh yang sama
terhadap sasaran yang bersangkutan.
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
30
Langkah Kedua : Memperbandingkan antara tingkat capaian indikator sasaran
dengan target yang ada.
Langkah Ketiga : Menghitung setiap tingkat capaian sasaran dengan analisis kausal
tingkat capaian Indikator masing – masing sasaran.
Langkah Keempat : Analisis seluruh tingkat capaian masing – masing sasaran sehingga
dapat dihitung capaian kinerja keseluruhan dengan menganalisis
faktor – faktor substansi yang menjadi penyebab ketidak
tercapainya target kinerja.
Hasil pencapaian sasaran stratejik ini menunjukkan bahwa core area Inspektorat
Daerah Kabupaten Soppeng sebagai aktor utama pembaharuan manajemen pemerintah,
khususnya pemerintah Kabupaten Soppeng, telah dapat dilaksanakan dengan baik.
Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa pencapaian suatu kinerja sasaran
bukanlah tanggung jawab Sekretariat atau Inspektur Pembantu tertentu, tetapi bisa jadi
lebih merupakan gabungan dari kegiatan yang dilakukan Inspektur Pembantu untuk
mewujudkan suatu atau lebih indikator. Tinggi rendahnya suatu capaian tidaklah terlalu
mencerminkan gambaran sesungguhnya dari kinerja tetapi harus dilihat dulu bagaimana
pencapaian target yang ditetapkan apakah kurang, sama atau melebihi target.
D. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
Rata-rata tingkat capaian kinerja selama Tahun 2017 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :
NO SASARAN JUMLAH
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1
Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja dan Sistim pengendalian Intern Pemerintah Daerah
4 4 4 100%
2 Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan
1 1 1 100%
3 Meningkatnya ketersediaan dan kwalitas sarana dan Prasarana Kantor
1 1 1 100%
RATA -RATA CAPAIN KINERJA TAHUN 2017 100%
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
31
E. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dari 3 sasaran stratejik dan 6
Indikator Sasaran yang ditetapkan di dalam rencana kinerja Tahun 2017, .
Secara rincian capaian kinerja untuk masing – masing sasaran Stratejik tersebut
dapat dijelaskan pada bagian berikut ini :
a). Sasaran Stratejik Pertama Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja dan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Daerah
Terbagi menjadi Indikator Sasaran yaitu :
a. Tingkat Akuntabilitas Kinerja PEMDA
Tingakt akuntabilitas Kinerja PEMDA memiliki target Nilai C
b. Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat
Beberapa Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti dari Tahun
2016 – 2017 semuanya telah berhasil di selesaikan sehingga Persentase Capaian
menjadi 100%.
Persentase pengaduan masyarakat terdiri dari Izin Perceraian dimana
pada tahun 2016 terdapat 16 Kasus dan semuanya dapat terselesaikan 100%,
begitu juga pada tahun 2017 terdapat 12 kasus dan semuanya juga dapat
terselesaikan 100%. Kasus yang kedua yaitu Tindakan Indisipliner/kasus dimana
pada tahun 2016 terdapat 10 kasus dan semuanya dapat terselesaikan 100%,
begitu juga pada tahun 2017 terdapat 11 kasus dan semuanya juga terselesaikan
100%.
Jumlah
Pengaduan
Jumlah
Pengaduan yang
di tindak lanjuti
Jumlah
Pengaduan
Jumlah
Pengaduan yang
di tindak lanjuti1 2 3 4 5 6
1. Izin Perceraian 16 16 100% 12 12 100%
2. Tindakan Indisipliner / Kasus 10 10 100% 11 11 100%
Capaian
20172016
Persentase Pengaduan
MasyarakatNo. Capaian
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
32
c. Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
No.
Persentase Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
BPK
2016 2017 Akumulasi 2016 +
2017
Realisasi
( % ) Jumlah Temuan
BPK
Jumlah Temuan yang di Tindak lanjuti
Jumlah Temuan
BPK
Jumlah Temuan yang
di Tindak lanjuti
Jumlah Temuan
BPK
Jumlah Temuan yang di Tindak lanjuti
1 2 3 4 5 6 3+5 4+6
1.
Jumlah Temuan yang di Tindak Lanjuti dari Tahun 2016 - 2017
486 361 500 413 986 774 78.50%
Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dari Tahun 2016 – 2017
diakumulatifkan sehingga temuan yang belum selesai di Tahun 2017 di lanjutkan di
Tahun 2018.
Hasil temuan pada tahun 2016 yaitu :
361 x 100% Hasilnya 74,28% 436
Hasil temuan pada tahun 2017 yaitu :
413 x 100% Hasilnya 82,60% 500
Jadi total temuan tahun 2016 sampai 2017 adalah
774 x 100% Hasilnya 78,50% 986
d. SAKIP SKPD dengan Nilai B
Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2017 telah dilaksanakan dan mencapai 17%
dimana dari 36 SKPD hanya 6 SKPD yang dijadikan sampel. Tapi pada Tahun 2016
Evaluasi SAKIP SKPD tidak terlaksana Karena Anggarannya dialihkan ke Review
Jumlah
SKPD
Jumlah SKPD yang di
Evaluasi
Jumlah
SKPD
Jumlah SKPD yang
di Evaluasi
1 2 3 4 5 6
1. SKPD yang di Evaluasi - - 36 6
No.Persentase SAKIP SKPD
yang dievaluasi
2016 2017
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
33
RPJMD Kabupaten sesuai dengan surat edaran Mendagri 50 Tahun 2017 yang
mewajibkan RPJMD Kabupaten di Review oleh APIP (Aparat Pengawas Internal
Pemerintah).
Persentase SAKIP SKPD yang dievaluasi pada tahun 2016 belum terlaksana
nanti pada tahun 2017 baru dapat terlaksana dimana dari 36 SKPD yang di evaluasi
SAKIP nya hanya 6 SKPD yang jadi sampel yang dievaluasi di Inspektorat Provensi,
Yaitu : Bappelitbangda, Inspektorat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Koperasi dan Perdagangan dan
Kantor Pelayanan Terpadu.
b). Sasaran Stratejik kedua Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Administrasi Umum
dan Keuangan
Indikator Sasaran Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi
Umum dan Keuangan dapat dilihat pada table dibawah ini :
NO JUMLAH PEGAWAI YANG
MERASA PUAS
JUMLAH PEGAWAI MERASA BELUM
PUAS
JUMLAH SELURUH PEGAWAI
PERSENTASE
1 32 10 42 76%
Indikator kepuasan pegawai terhadap pelayanan Administrasi Umum dan
Keuangan diukur dengan perhitungan yaitu : Jumlah pegawai yang merasa puas
dibagi Total jumlah pegawai dikali 100%
Rumus : 32 Pegawai X 100 = 76 % 42 Pegawai
Sasaran ini belum tercapai sepenuhnya karena belum tercapainya Iklim kerja
yang baik, Pemenuhan kebutuhan pegawai atau kesejahteraan pegawai belum
Maksimal, sehingga masih ada pegawai yang belum merasa puas atas pelayanan
Administrasi Umum dan Kepegawaian, Seperti Kepemilikan Kendaraan Roda 2 dan
Laptop belum sepenuhnya terpenuhi diakibatkan terbatasnya Anggaran.
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
34
c). Sasaran Stratejik ketiga Meningkatnya ketersediaan dan kwalitas sarana dan
prasarana kantor
Indikator Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
NO Jumlah Sarana dan Prasarana dalam
Kondisi baik
Jumlah Sarana dan Prasarana dalam
kondisi rusak
Jumlah Total Sarana dan Prasarana
Persentase
1. 322 17 339 94.99%
Indikator sarana dan prasarana dalam kondisi baik diukur dengan
perhitungan yaitu : Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi total
jumlah sarana dan prasarana dikali 100 %.
Rumus : 322 X 100 = 94.99% 339
Total Sarana dan Prasarana Kantor Inspektorat Daerah adalah 339 unit, Dalam kondisi baik 322 unit, Dalam kondisi rusak 17 unit jadi capaiannya menjadi 94.99%.
Rata-rata capaian semua Indikator Sasaran dapat dilihat pada Tabel dibawah ini
TARGET REALISASI CAPAIAN
1
1Tingkat Akuntabilitas Kinerja
PEMDAC C C 1.00 1.00
2 Persentase penyelesaian
Kasus/Pengaduan Masyarakat1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 Persentase tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK70 75 82.60 110 82
4 SAKIP SKPD dengan nilai B 0.25 0.30 0.17 57 50
INDIKATORNOTARGET AKHIR
RENSTRA 2016-2021
2017 (%)CAPAIAN
2016 (%)
Meningkatnya nilai akuntabilitas
kinerja dan sistim pengendalian
intern pemerintah daerah
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
35
Tabel Rencana Program, kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan
Indikatif Inspektorat Daerah Pada Tahun 2017 (Sesuai RENSTRA Tahun 2016-2021)
2
- Persentase kepuasan pegawai
terhadap pelayanan
Administrasi umum dan
Keuangan
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3
- Persentase Sarana dan
Prasarana kantor dalam
kondisi baik
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Meningkatnya ketersediaan dan
kwalitas sarana dan prasarana
kantor
Meningkatnya efektifitas
pengelolaan Administrasi Umum
dan Keuangan
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Tujauan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 ) Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Tahun 2017
Target Renstra Realisasi
441,731,004
Program
Pelayanan
Administrasi
Persentase
Pelayanan
administrasi
Perkantoran
4
Meningka
tkan
Pelayana
n Kinerja
SDM
Aparatur
Meningkat
nya
efektifitas
dan
efisiensi
pengelolaa
n
administra
si umum
dan
keuangan
Persentase
kepuasan
pegawai
dalam
pelayanan
administrasi
umum dan
kepegwaian
( melalui
angket/kuis
oner )
1 20 06 01
12
bulan46,340,004
Jumlah
pembayaran
telepon,
l i s trik, dan
a i r
12
Bulan29,300,004
Kegiatan
Penyediaan
jasa
komunikas i ,
sumber daya
a i r dan
l i s trik
1
Roda
4, 23
Roda
2
5,080,000
1
Roda
4, 31
Roda
2
6,497,000
Kegiatan
Penyediaan
jasa
pemel iharaa
n dan
perizinan
kendaraan
Dinas/Opera
s ional
Jumlah STNK
kendaraan
dinas/opera
s ional
19
Jenis9,100,000 08
Kegiatan
penyediaan
jasa
kebers ihan
kantor
Jumlah
petugas
kebers ihan
dan jumlah
jenis
pera latan
kebers ihan
1 20 06 01 9,100,000 20
jenis
490,938,004
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
36
2,000,000
Penyediaan
komponen
insta las i
l i s trik/pener
angan
bangunan
kantor
Jumlah a lat
l i s trik/
penerangan
bangunan
10
Jenis1 20 06 01 12
1 20 06
6
jenis9,500,000
Jumlah
terbi tan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
6
Jenis9,500,000 1 20 06 01 15
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundang -
undangan
12
ka l i2,000,000
12
ka l i2,000,000 01 16
Penyediaan
Bahan
logis tik
kantor
Jumlah
pengis ian
ulang tabung
gas
80
Kal i235,800,000 18
Rapat-rapat
koordinas i
dan
konsultas i
ke luar
daerah
Jumlah rapat
koordinas i
konsultas i
dan
kedinasan
la inya
1 20 06 01
148,951,000
Peningkatan
Pelayanan
adminis tras i
perkantoran
Jumlah
paket
pelayanan
adminis tras i
perkantoran
12
Paket1 20 06 01 55
1 20
215,843,000
Persentase
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
100% 203,750,000
Meningka
tkan
Kuantitas
dan
Kualitas
Sarana
dan
Prasarana
Meningkat
nya
ketersedia
an dan
kulaitas
sarana dan
prasarana
kantor
Tersedianya
ruang kerja
yang
representati
f
1 20 06 02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
- -
8 unit
roda
2
- 06 02 05
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Opera
s ional
Jumlah
Kendaraan
Dinas
/Operas iona
l
- -07
Pengadaan
Perlengkapa
n Gedung
Kantor
Jumlah
pengadaan
Perlengkapa
n Gedung
kantor
1 20 06 02
12
jenis
- 8
jenis
155,701,000 12
bulan
259,800,000 85
ka l i
2,000,000
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
37
Pengadaan
Mes in
Absens i
- - - -
60,400,000
Pengadaan
Pera latan
Gedung
Kantor
Jumlah
Pengadaan
Pera latan
Gedung
Kantor
11
Unit1 20 06 02 09
1 20 06
4
buah19,250,000
Jumlah
Pengadaan
mebeleur
20
Buah19,250,000 1 20 06 02 10
Pengadaan
Mebeluer
Kantor
248
M225,000,000
248
M225,000,000 02 13
Pemel iharaa
n
Rutin/Berkal
a gedung
kantor
Luas
ha laman/ge
dung yang
dipel ihara
1 20 06
1 Unit
roda
4, 31
unit
roda
2
81,000,000
Jumlah
Kendaraan
Dinas yang
terpel ihara
1 Unit
roda
4, 23
unit
roda
2
79,500,000 1 20 06 02 24
Pemel iharaa
n
Rutin/Berkal
a Kendaraan
Dinas/Opera
s ional
- -12
bulan19,600,000 02 29
Pemel iharan
rutin/
berka la
perlengkapa
n gedung
kantor
Jumlah
mebeleur
yang
terpel ihara
- 64
jenis
39
jenis19,600,000
Pemel iharan
rutin
/berka la
pera latan
gedung
kantor
Jumlah jenis
pera latan
kantor yang
dipel ihara
-
Rehabi l i tas i
sedang/bera
t Gedung
Kantor
Jumlah
Gedung yang
direhabi l i tas
i
-1 20 06 02 42 --
48
unit70,993,000
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
38
Persentase
Aparat
Pengawasan
yang telah
memiliki
sertifikat
kompetensi
100% 240,000,000
Mengemb
angkan
kualitas
SDM
Aparatur
Pengawas
an
Meningkat
nya
kualitas
dan
profesional
isme SDM
Pengawas
an
Persentase
Pegawai
yang
mengikuti
Diklat
1 20 06 05
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
1 20 06
14
orang90,000,000
20
orang06 05 01
Pendidikan
dan
Pelatihan
Formal
Jumlah PNS
yang
mengikuti
pendidikan,
diklat formal
1 20
15
orang150,000,000
42
orang206,823,600 05 02
Bimbingan
teknis
implementa
s i Peraturan
perundang -
undangan
Jumlah PNS
yang
mengikuti
bimbingan
teknis
implementa
s i peraturan
perundang-
undangan
- -
Pengadaan
Pakaian
Dinas
beserta
Perlengkapa
nnya
1 20 06
1,705,878,996 1,565,118,996
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Peningkatan
Profesionalis
me Tenaga
Aparat
Menurunnya
Jumlah
Temuan LHP
303 240
Mewujud
kan
Pengawas
an yang
lebih
handal
dan
akuntabel
Meningkat
nya
efektifitas
pengawas
an
Persentase
penyelesaia
n
Rekomenda
si Hasil
Temuan
( Internal )
1 20 06 20
404 958,138,996 450 958,138,996 20 01
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal
secara
berka la
Jumlah
laporan
has i l
Pemeriksaan
(LHP) reguler
yang terbi t
40 Laporan
12
bulan200,000,000 06
Penanganan
kasus
pengaduan
di
l ingkungan
Pemerintah
daerah
Jumlah surat
aduan yang
di tindaklanj
uti
1 20 06 20
210
- 42
orang
245,000,000 12
bulan
72,986,400
279,810,000
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
39
9,950,000
Tindak lanjut
Temuan
has i l
pengawasan
(pemutakhir
an data)
Terlaksanan
ya
pemutakhira
n data
tindak lanjut
temuan
has i l
pengawasan
12
bulan
1 20 06
12
bulan-
Monitoring
temuan
has i l
pengawasan
- -1 20 06 20 08
Evaluas i
Berka la
Temuan
Has i l
Pengawasan
- -12
bulan- 20 25
Desk
pendamping
SKPD
36
skpd100,000,000 26
Evaluas i
Lakip
Lakip SKPD
yang tepat
sasaran
-1 20 06 20
105,000,000
Reviuw
Dokumen
Prencanaan
Pembanguna
n dan
Penyerapan
Anggaran
Belanja
barang/Jasa
Jumlah
dokumen
perencanaan
yang di
review
-36
skpd
42
orang102,030,000
Jumlah
Aparat yang
mengikuti
pelatihan
38
orang102,030,000
Pelatihan
Tekhnis
Pengawasan,
Pengadaan
Barang dan
jasa
peni la ian
Akuntabi l i ta
s Kinerja
Pemerintah
49
desa90,000,000
49
desa90,000,000
Eva luas i
Pengelolaan
keuangan
Desa
Jumlah desa
yang
dieva luas i
Audit
dengan
tujuan
tertentu
Penyusunan
Sis tem
Informas i
Pelayanan
Pengaduan
Publ ik
Penyusunan
Apl ikas i dan
Sis tem
Informas i
Pelayanan
Publ ik
Pembentuka
n Unit
Khusus
Pengaduan
masyarakat
Penyusunan
Tim
Pelayanan
Publ ik
38
skpd
97,700,000 38
skpd
72,010,000 12
bulan
141,000,000
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
40
Tabel Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator Kondisi
Kinerja pada Awal RPJMD
Target Capaian
setiap tahun 2017
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
RPJMD
1 2 3 4 5
1. Rasio temuan BPK yang ditindak lanjuti
36,36% 40% 65%
F. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Inspektorat
Daerah menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 5.343.438.785 yang terbagi sebagai
berikut :
1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.650.968.785 dengan realisasi sebesar
Rp.2.539.146.105 (95.78%) sisa Anggaran ( 111.822.680)
2. Belanja Langsung sebesar Rp.2.692.470.000 dengan realisasi sebesar Rp
2.550.118.327 (94.71%)
Pelaksanaan pembiayaan telah dipertanggung jawabkan serta diadministrasikan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan yang menyangkut aspek lainnya
diusahakan seefisien dan ekonomis mungkin dengan memperhatikan efektifitasnya dalam
rangka pencapaian kinerja. Rincian pagu dan realisasi dana diuraikan pada tabel di bawah:
No Program / Uraian Jumlah Pagu
Jumlah Realisasi
Persentase
(Rp) (Rp) (%)
I. Belanja Tidak Langsung 2,650,968,785 2,539,146,105 95.78%
II. Belanja Langsung 2,692,470,000 2,550,118,327 94.71%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
490,938,004
482,727,576 98.33%
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
41
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
46,340,004
43,324,216 93.49%
Penyediaan Jasa Pmeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
6,497,000
5,642,160 86.84%
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
9,100,000 9,100,000 100.00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
2,000,000
2,000,000 100.00%
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
9,500,000
7,080,000 74.53%
Penyediaan Bahan Logistik kantor
2,000,000 1,845,000 92.25%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah
259,800,000 258,171,300 99.37%
Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 155,701,000 155,564,900 99.91%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
215,843,000 179,729,260 83.27%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
70,993,000 46,115,760 64.96%
Pengadaan Mebeluer
19,250,000 19,250,000 100.00%
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor
25,000,000 25,000,000 100.00%
Pemeliharan Rutin/berkala kendaraan dians Operasional
81,000,000 74,603,500 92.10%
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
19,600,000 14,760,000 75.31%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
279,810,000 236,381,491 84.48%
Pendidikan dan Pelatihan Formal
72,986,400 72,986,400 100.00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
206,823,600 163,395,091 79.00%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1,705,878,996 1,651,280,000 96.80%
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala 958,138,996 954,440,000 99.61%
Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintahan Daerah
245,000,000 244,920,000 99.97%
Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan (Pemutakhiran Data)
72,010,000
23,090,000 32.06%
Evaluasi LAKIP
97,700,000 97,700,000 100.00%
Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan 141,000,000 139,750,000 99.11%
Pelatihan Teknis Pengawasan, Pengadaan Barang Jasa Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
102,030,000 102,030,000 100.00%
Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa
90,000,000 89,350,000 99.28%
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
42
BAB IV PENUTUP
A. KEBERHASILAN KINERJA
Pada bab penutup LAPORAN KINERJA tahun 2017 ini dapat disimpulkan bahwa
secara umum sasaran stratejik yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2017
telah dapat dipenuhi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng.
Dengan demikian Core Area Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng yaitu
Katalisator Pembaharuan Manajemen Pemerintahan, khususnya di Kabupaten Soppeng
dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus mewujudkan adanya kontribusi Inspektorat Daerah
Kabupaten Soppeng bagi eksistensi Inspektorat Daerah secara keseluruhan untuk
melaksanakan pengawasan yang profesional, efisien, efektif dan obyektif untuk
mewujudkan Tata Pemerintahan yang Adil, Jujur, Profesional dan bebas KKN sesuai RPJMD
Kabupaten Soppeng.
B. KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA
Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Kinerja ini dapat tercapai secara
optimal kecuali sasaran yang memerlukan perhatian lebih lanjut yaitu :
- Meningkatkan tindak lanjut lanjut hasil pemeriksaan BPK.
Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng meliputi :
1. Kurangnya komitmen SKPD dalam menyelesaikan tindak lanjut dan belum adanya SOP
penanganan tindak lanjut seluruh SKPD.
2. Tindak Lanjut hasil pengawasan Internal dari OPD/Auditan yang belum sesuai dengan
rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan serta belum tepat waktu dalam
menindaklanjuti hasil temuan.
C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
1. Diperlukan komitmen bersama seluruh SKPD untuk menindak lanjuti temuan hasil
pemeriksaan.
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap OPD/Auditan dalam
menyelesaikan tindaklanjut hasil temuan Inspektorat Daerah Kab./Provinsi, Irjen
Kementerian, BPKP dan BPK melalui kegiatan Desk Pendampingan SKPD.
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
43
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
44
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
45
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
46
LKJ INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOPPENG 2017
47