Post on 14-Nov-2021
LAPORAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (LLID)
TAHUN ANGGARAN 2019
PPID UTAMAPEMERINTAH PROVINSI PAPUA
2020
Mari kita Lawan Corona bersama Pasti Bisa !
Penghargaan Papua “Menuju Informatif”
Presentasi Pemeringkatan KeterbukaanInformasi oleh Sekda Papua
Rakor PPID di Makassar
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan pujian syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
penyertaan dan karuniaNya, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)
PPID Utama Provinsi Papua Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan.
Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini merupakan hasil dari
pelaksanaan seluruh rangkaian dari pada pengelolaan layanan informasi dan
dokumentasi Pemerintah Provinsi Papua yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019,
baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, maupun Kabupaten/Kota seProvinsi
Papua dengan sumber anggaran diantaranya berasal dari APBD Tahun 2019, dari
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada SKPD Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Papua dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, serta dana
operasional Sekda Provinsi Papua.
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Provinsi Papua juga
telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang mamadai guna
meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua, termasuk diantaranya mengembangkan aplikasi pelayanan infomasi secara
online. Semua itu adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Papua berupaya
memberikan pelayanan yang cepat, lancar, mudah, nyaman, dan sederhana demi
menuju Papua Bangkit Mandiri Sejahtera yang Berkeadilan dalam Keterbukaan
Informasi Publik (sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua).
Pada tahun 2019, Pemerintah Papua berhasil meraih Penghargaan
Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagai Badan Publik dangan Predikat
“MENUJU INFORMATIF” dalam implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pencapaian tersebut merupakan
prestasi sekaligus tantangan ke depan bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk selalu
berkomitmen dan bekerja keras untuk melakukan pelayanan terbaik kepada publik,
didukung dengan sumber daya manusia yang profesional dan berdedikasi tinggi untuk
melakukan pelayanan yang berkualitas dan mampu menghadapi berbagai kendala,
serta menerima masukan - masukan yang bersifat membangun untuk pelayanan yang
lebih baik.
Pemerintah Provinsi Papua telah mengalami Restrukturisari Organisasi 51
OPD menjadi 35 OPD, sehingga saat ini sesuai dengan Pergub Nomor 27 Tahun 2019
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................................. i
Daftar Isi ............................................................................................................. iii
A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Publik PPID Provinsi Papua ......................................................................... 1
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Publik ..................................................................................... 2
B.1. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik ...... 3
B.2. Penyediaan Akses Informasi ............................................................... 4
B.3. Sumber Daya Manusia ........................................................................ 6
B.4. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik .................... 7
B.5. Kegiatan PPID Utama Provinsi Papua Tahun 2019 ............................ 8
C. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik ................................ 9
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ........................................ 11
E. Kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi
Publik PPID Utama Provinsi Papua ............................................................. 11
E.1. Kendala Internal .................................................................................. 11
E.2. Kendala Eksternal ............................................................................... 12
F. Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut ................................................... 12
G. Penutup ....................................................................................................... 14
H. Lampiran-Lampiran :
Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2019 ........................................ iv
Rekapitulasi Permohonan Informasi di PPID Pembantu Provinsi
Papua Tahun 2019 ................................................................................ v
Rekapitulasi SK PPID Kab/Kota se-Provinsi Papua Tahun 2019 .......... vi
Rekapan Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi
Papua Tahun 2019 ................................................................................ vii
Dokumentasi .......................................................................................... viii
1
LAPORAN
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (LLID)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UTAMA PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2019
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK PPID PROVINSI PAPUA.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 1
mengamanatkan bahwa Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID), sesuai BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (9) Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah
Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian,
penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan
dokumentasi di badan publik.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35 Tahun 2010 yag telah
disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan,
maka Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan harmonisasi SK PPID Utama
Provinsi Papua dengan terbitnya SK Gubernur Papua Nomor 188.4/341/2018
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Papua.
Sesuai dengan SK Gubernur tersebut, maka Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi (PLID) Provinsi Papua dengan Sumber Daya Manusia yang
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat Pengelola
Layanan pada PPID Utama Provinsi Papua yaitu terdiri dari Dinas Kominfo Provinsi
Papua, Bappeda, Biro Hukum, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang akan
mengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang cepat, benar, tepat,
sederhana dan biaya ringan.
2
Untuk memaksimalkan pelayanan publik transparansi dan akuntabel serta
bertanggungjawab, pemerintah Provinsi Papua membentuk sekretaris bersama
dalam rangka pencegahan korupsi, di mana ketua PPID Utama sebagai
Koordinator Pokja Aspirasi Publik sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur
Papua. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Papua No 44 tahun
2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua Biro
Humas dan Protokol, dimana Bagian Protokol bergabung dengan Biro Umum dan
Protokol dan Pergub Nomor 27 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua bagian Humas dan bagian
Dokumentasi dan Publikasi bergabung di Kominfo pada 2 Bidang yaitu Bidang
Pengelolaan Informasi Publik dan Bidang komunikasi Publik, yang sampai saat
penyusunan laporan ini belum ada pelantikan Pejabat esselon III dan IV. Pelantikan
hanya Pejabat Esselon II pada tanggal 23 Januari 2020, namun kebijakan pimpinan
bahwa dalam hal pelayanan publik untuk sementara masih tetap menjalankan
fungsi PPID oleh Biro Humas di PLID sekretariat pendukung PLID Provinsi Papua
sampai ada pejabat yang baru sekaligus perubahan SK PPID Utama Provinsi
Papua dan Pergub tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK
Setiap pribadi maupun publik mengajukan permohonan informasi melalui satu
pintu yaitu di PPID Utama Provinsi Papua, sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku, namun tetap di setiap PPID Pembantu juga mempunyai desk layanan
baik secara elektronik maupun dilakukan secara langsung, dan menerima
permohonan informasi yang masuk namun dilaporkan dan atau dikoordinasikan
kepada PPID Utama untuk dicatat/diregister sesuai dengan Pedoman Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan menggunakan Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
3
dan sesuai dengan SOP PPID Utama Provinsi Papua dalam melakukan prosedur
layanan Informasi di PPID Provinsi Papua.
Adapun fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi
pada PPID Provinsi Papua sebagai berikut :
B.1. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
Ruang Pelayanan Informasi Dokumentasi (RPID) yang digunakan PPID
Utama Provinsi Papua adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi
publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk
memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai
sesuai dengan Daftar Informasi Dokumentasi Publik (DIDP). Adapun Ruang
pelayanan informasi dan dokumentasi serta fasilitas adalah:
a) Ruang Desk Layanan yang terdiri dari satu buah meja layanan yang
dilayani oleh dua orang petugas PLID yang masing-masing bertugas
menerima tamu dinas menerima permohonan informasi. Petugas
penerima tamu dinas juga bertugas menerima surat dinas yang langsung
diserahkan ke bagian tata usaha. Sementara petugas di bagian
pelayanan informasi bertugas menerima permohonan informasi dan
mencatat informasi yang dimohonkan (registrasi) sesuai syarat
ketentuan cara permohonan informasi. Desk layanan dilengkapi dengan
komputer, printer (yang mempunyai fasilitas foto copy) yang berguna
untuk menunjang tugas dari PLID, pada desk layanan juga terdapat
media penyebaran informasi seperti leaflet, brosur, buku agenda
tamu/buku registrasi, formulir permohonan informasi, dan Daftar
Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) yang berisi catatan
keterangan secara sistimatis tentang seluruh informasi dan dokumentasi
yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Provinsi Papua (yang
telah tersedia);
b) Ruang tamu, dilengkapi satu set sofa tamu, sebagai ruang transit
sekaligus ruang tunggu pemohon Informasi yang dilengkapi satu Unit AC
dan satu Unit lemari yang dilengkapi buku-buku dan cinderamata, serta
computer display;
c) Ruang pelayanan sekaligus merupakan ruang kerja Kepala Bagian
Dokumentasi dan Publikasi sebagai Sekretariat pendukung. Fasilitas
4
yang dimiliki oleh PLID Provinsi Papua yaitu, dua unit komputer, dua unit
printer, satu unit laptop, satu unit AC, dua buah meja kerja , dan empat
buah kursi;
d) Ruang perpustakaan sekaligus berfungsi sebagai ruang apabila ada
data dan informasi yang hanya bisa dilihat dan tidak bisa difoto, dan satu
unit komputer yang terkoneksi dengan internet dan langsung pada
halaman website Pemerintah Provinsi Papua (papua.go.id) dan media
wall. Kondisi ini kemudian berubah pasca kerusuhan pada bulan Agustus
2019, di mana ruang kerja PPID Utama termasuk ruangan yang dijarah
dan beberapa fasilitas yang terdapat di dalamnya mengalami kerusakan
berat. Namun pelayanan Informasi dan Dokumentasi tetap berjalan
seperti biasa dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada
yang masih baik. (kondisi terkini pada bulan Maret 2020, ruangan di luar
Sasana Krida tempat pemasangan media wall dan banner untuk
sementara tidak dapat dipakai karena masih dalam tahap renovasi
pembangunan gedung, pasca kebakaran)
B.2. Penyediaan Akses Informasi
Untuk mendapatkan akses layanan informasi publik PLID Provinsi Papua
secara cepat, tepat, mudah sederhana, dan biaya ringan pemohon informasi
dapat melakukan permohonan informasi melalui :
a) Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada pada
Ruang Kantor Biro Humas dan Protokol Komplek Kantor Gubernur,
yang beralamat di Jalan Soa Siu Dok II Bawah lantai satu (di
samping kantor Pos) ruang masuk Gedung Sasana Krida ruang
pertemuan.
b) Melalui telepon/fax (0967) 537522 dengan mengirimkan identitas
diri.
c) Melalui e-mail ke ppid@papua.go.id dan
d) Tersedia Komputer display yang terletak pada ruang masuk Sasana
Krida yang terkoneksi pada website papua.go.id, yang dapat
digunakan untuk melakukan permohonan informasi dengan
menggunakan jaringan wi-fi Biro Humas yang disediakan Dinas
Kominfo Provinsi Papua.
5
e) Melalui Media sosial Facebook Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Papua, dengan cara mengisi form yang dicantumkan dan
pemohon mengirimkan form dan foto KTP.
f) Mobile application PPID Provinsi Papua (dalam tahap
pengembangan)
g) Website PPID Utama http://ppid.utama.papua.go.id yang dikelola
oleh Dinas Kominfo, pemohon akan terhubung langsung dengan
instansi yang juga terhubung pada website resmi pemerintah
Provinsi Papua yaitu papua.go.id atau langsung melalui website
pada masing-masing PPID SKPD/Pembantu yang telah membuat
sub domain (website). Penyediaan akses informasi melalui website
diharapkan mempermudah pelayanan informasi dan koordinasi
sesama badan publik terutama pada publik secara online yang telah
terdapat kanal-kanal salah satunya permohonan informasi agar lebih
cepat, efisien dan efektif dalam pengelolaan layanan informasi dan
dokumentasi publik.
h) Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik ( SIDP ) adalah sistim
penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat,
mudah dan wajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku. Di PLID Papua saat ini di samping dilaksanakan dengan
cara konvensional juga telah akan mengembangkan aplikasi yang
dapat melayani permohonan informasi secara online yang
terintegrasi dengan PPID Kementerian Dalam Negeri Sistim PPID,
dan admin PPID Utama telah memfasiitasi pembuatan akun dan
pengoerasian melalui coaching clinic bagi PPID Pembantu di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua maupun Kab/Kota, namun
belum optimal digunakan oleh PPID Pembantu dan Kab/Kota karena
Daftar Informasi Publik belum ditetapkan di masing-masing
Kab/Kota, serta beberapa kabupaten masih terkendala jaringan.
6
B.3. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan bertanggungjawab untuk
melayani informasi dan dokumentasi Provinsi Papua merupakan salah satu
komponen penting dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi
publik secara profesional. SDM yang menangani informasi dan dokumentasi
sesuai dengan standar layanan Pemerintah Provinsi Papua atas kebijakan
pimpinan, melalui SK PLID Provinsi Papua, terdiri dari satu orang pendidikan
terakhir SMA, enam orang pendidikan terakhir pendidikan terakhir S1, dan 14
orang pendidikan terakhir S2 dengan berbagai disiplin ilmu dan keterampilan
yang dimiliki sebagai modal dasar dalam melaksanakan tugas pelayanan, dan
professional. Dalam pelaksanaannya yaitu Ketua PPID Utama Provinsi
Papua adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Bidang
pendukung Sekretariat PLID adalah Kepala Bagian Dokumentasi dan
Publikasi Biro Humas dan Protokol, yang dibantu oleh Kasubag Tata Usaha
Biro dan Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
adalah Kepala Pusat Data dan Analisis Pembangunan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Papua dan wakil koordinator adalah Kepala
Bidang Aplikasi dan Telematika Diskominfo Provinsi Papua, dan Koordinator
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bagian
Humas dan Media Massa pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi
Papua dan wakil kordinator adalah Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan
Protokol Setda Provinsi Papua; Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa
Informasi adalah Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak
Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua dan
sebagai Wakil Koordinator Sub Bagian Telaahan Hukum pada Biro Hukum
dan dibantu oleh Pejabat Fungsional pada Biro Humas dan Protokol serta
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua. Pembagian Tugas
Pokok dan Fungi yang melekat dalam pelaksanaan pengelolaan dan
pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada dasarnya dapat berjalan
lancar dan mempunyai kompetensi dan Profesional dalam melaksanakan
tugas dan fungsi PPID secara ex officio.
7
B.4. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
Dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan
meningkatkan transparansi, Pemerintah Provinsi Papua berusaha secara
maksimal dalam membuka akses informasi publik dan akan mengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi yang cepat, benar, tepat, sederhana dan
biaya ringan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10.982.000.000,-
( Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah ) dengan
alokasi anggaran sebagai berikut :
a) DPA Biro Humas dan Protokol sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus
Juta Rupiah ) yang digunakan untuk kegiatan monev di PPID
Pembantu dan Pelaporan;
b) Bantuan dari Sekda Provinsi Papua melalui Bendahara Setda
sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang
digunakan dalam rangka kegiatan Coaching Clinic PPID bagi 17
Kabupaten yang belum membentuk dan menunjuk PPIDnya, serta
perjalanan Dinas dalam rangka Rakor PPID oleh Kementerian
Dalam Negeri di Makasar Sulawesi Selatan pada bulan Maret 2019,
Hari Keterbukaan Informasi Nasional pada bulan Juni 2019 dan
Monev PPID oleh Komisi Informasi Pusat pada bulan Oktober serta
Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Pubik pada bulan
November 2019;
c) Bantuan Tim Sekretaris Bersama Pencegahan Korupsi Provinsi
Papua, di mana PPID sebagai Koordinator Pokja Pelayanan Aspirasi
Publik yaitu memfasilitasi kegiatan Coaching Clinic Penyusunan
Daftar Informasi Publik (DIP) dan pembahasan Daftar Informasi yang
Dikecualikan bagi PPID Pembantu, yaitu sebanyak Rp. 32.000.000,-
( Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) untuk bantuan perjalanan dinas satu
orang mengikuti acara Penerimaan Penganugerahan Keterbukaan
Informasi Publik, dan pembayaran honor narasumber Coaching
Clinic;
d) DPA PPID Pembantu sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta
Rupiah );
e) Anggaran Rekrutmen Komisi Informasi Papua Tahun 2019
Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
8
f) Anggaran Sekretaris bersama dalam rangka Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik & Transparan Rp 7.000.000.000,- (Tujuh
Milyar Rupiah);
g) Biaya Operasional Komisi Informasi Tahun anggaran 2019, sebesar
Rp 2.500.000.000,- ( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ).
B.5. Kegiatan PPID Utama Provinsi Papua Tahun 2019
PPID Utama Provinsi Papua, dalam pelaksanaan kegiatan Tahun
anggaran 2019 , meliputi :
a) Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada PPID Pembantu terkait
kelengkapan PPID sesuai dengan Peraturan Gubernur dengan
terbentuknya Tim Percepatan Pembentukan PPID Pembantu dan
PPID Kab/Kota yang terdiri dari PPID Utama, Komisi Informasi
Papua, Dinas Kominfo yaitu melihat langsung, kelengkapan PPID
termasuk website yang mana sebagian besar belum diperbaharui
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (ini disebabkan Pemerintah
Provinsi Papua telah melaksanakan restrukturisasi dan
perampingan OPD, sehingga beberapa SKPD dilebur jadi satu
SKPD dan ada beberapa SKPD yang hilang yakni dari 51 SKPD
menjadi 35 SKPD);
b) Melakukan Coaching Clinic bagi 52 PPID Pembantu di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua dan 15 kab/kota terkait penyusunan
DIDP (Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik), dan menyusun
Daftar Informasi yang Dikecualikan serta sosialisasi aplikasi SIP
PPID, serta sosialisasi pengoperasian aplikasi SP4N LAPOR!
c) Menata Kelengkapan Desk Layanan PPID Utama Provinsi Papua;
( pasca kerusuhan)
d) Mengkoordinasikan ke PPID kab/kota terkait pembentukan PPID di
Kab/kota serta kelengkapan PPID melalui pertemuan-pertemuan,
melalui aplikasi WhatsApp, email, maupun berkunjung langsung;
e) Provinsi Papua telah membentuk Sekretaris Bersama dalam
rangka Pencegahan Korupsi di Papua, di mana PPID Utama
sebagai Koordinator Pokja Partisipasi Publik dan pengaduan
melalui SP4N-LAPOR. Di samping itu, Provinsi Papua juga
9
mengembangkan aplikasi-aplikasi dalam rangka Tata Kelola
Pemerintahan yang lebih baik;
f) Mendampingi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua dan PPID Kab/Kota dalam rangka penguatan PPID;
g) Menghadiri Rakor dalam rangka Monev PPID di Makasar Sulawesi
Selatan, untuk wilayah Timur yang difasilitasi oleh Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia, pada bulan Maret 2019, di mana
pada saat rakor berlangsung, masih terdapat 14 Kabupaten di
Provinsi Papua yang belum membentuk PPID. Sampai bulan
Desember 2019, masih ada 8 kabupaten yang belum menyerahkan
SK PPID dikarenakan kondisi geografis wilayah;
h) Mengikuti Launching Perki No 1 Tahun 2019 tentang Standar
Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Bojonegoro Jawa
Timur dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Publik Nasional
pada tanggal 20 Juni 2019;
i) PPID Utama dan Komisi Informasi sebagai Narasumber dalam
rangka Sosialisasi PPID di Lingkungan Kabupaten Mappi, pada
tanggal 18 November 2019;
j) Mengikuti Presentase Monev Keterbukaan Informasi Publik, yang
dibawakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua sebagai atasan
PPID Utama pada tanggal 17 Oktober 2019;
k) Menghadiri Monev Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus
penerimaan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun
2019, di mana PPID Provinsi Papua, meraih Kategori Menuju
Informatif pada tanggal 21 November 2019 di Istana Wapres
Jakarta.
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
Dalam rangka Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Provinsi Papua, di
samping dilaksanakan dengan cara konvensional juga dilaksanakan secara online
yang terintegrasi dengan PPID Kementerian Dalam Negeri, yaitu SIP PPID dan juga
10
melalui media social, dan Mobile Application (sementara dalam tahap
pengembangan), dengan rincian pelayanan informasi dan dokumentasi yang
terdaftar di Sekretariat Pendukung PLID Papua dan PPID Pembantu di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua sebagai berikut :
1. Jumlah Permohonan Informasi pada Tahun 2019 berjumah 1.118
Pemohon Informasi terdiri dari perseorangan, Lembaga, Badan Publik
Lainnya, LSM, Organisasi kemasyarakatan, Mahasiswa, dan Pelajar;
2. Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang dimohonkan sebagaian
besar adalah informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi berkala
dengan jumlah permintaan informasi dan dokumentasi sebanyak 1.470,
dan dipenuhi 1.403 atau sebesar sebesar 95,4 % terpenuhi. sedangkan
informasi dan dokumentasi yang ditolak sebanyak 67 dari jumlah
permohonan atau mencapai 4,6% yang terdiri dari informasi yang
dikecualikan sebesar 8 atau mencapai 11,9 % informasi yang belum
terdokumentasi sebanyak 51 informasi dan dokumen atau sebesar 76,2%,
sedangkan informasi dan dokumentasi yang bukan kewenangan
sebanyak 8 informasi dan dokumentasi atau sebesar 11,9%. (tabel ada
dalam lampiran);
3. PPID Provinsi Papua dan PPID SKPD atas jumlah informasi dan
dokumentasi yang diberikan sebagian (proses) yaitu sebanyak 28, namun
dapat diselesaikan atau dipenuhi sebelum batas waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, atau belum sampai batas waktu keberatan;
4. PPID Provinsi Papua, dari jumlah informasi dan dokumentasi yang diminta
sebanyak 1.470 dari jumlah 1.118 pemohon, yang ditolak sebanyak 67 ,
dengan alasan sebagai berikut :
a) Informasi dan Dokumentasi yang di ditolak karena bukan kewenangan
sebanyak 8 dari PPID Utama Provinsi Papua dan PPID Pembantu
(SKPD), informasi dan dokumentasi merupakan kewenangan
kab/kota dan atau di lembaga lain;
b) Informasi dan Dokumentasi yang ditolak sebanyak 51 karena belum
didokumentasikan.
c) Sementara ada 8 Informasi dan dokumentasi yang ditolak karena
informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan.
11
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PPID Provinsi Papua tahun 2019, dengan jumlah permohonan informasi dan
dokumentasi sebanyak 1.470 sebagian besar atau sebesar 95,4 % terpenuhi dan
tidak ada pemohon informasi yang mengajukan keberatan dan tanggapan atas
keberatan yang masuk pada PPID Utama dan PPID Pembantu Provinsi Papua atau
sampai dengan penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi Papua.
Namun, ada sengketa informasi yang telah melalui mediasi oleh Komisi Informasi
Papua dan telah melaksanakan putusan di luar sidang, sidang sengketa akhir tahun
2018, namun pemohon sampai saat ini belum mencabut sengketa pada Komisi
Informasi Papua ( sesuai laporan Komisi Informasi Papua ). Oleh karena itu, PPID
Provinsi Papua dan Pemohon telah sepakat bahwa pemohon akan mencabut
sengketa informasi dengan catatan bahwa dokumentasi telah diserahkan sesuai
dengan permohonan informasi dan dokumen yang dimohonkan pihak PPID Utama
Provinsi Papua, dan telah menyerahkan informasi dan dokumentasi yang
dimohonkan oleh pemohon informasi publik secara lengkap, berikut pemberian
keterangan seputar informasi yang dikecualikan maupun yang belum
terdokumentasi. Pemohon tidak melakukan keberatan maupun mengajukan
sengketa ke Komisi informasi Papua.
E. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK PPID UTAMA PROVINSI PAPUA
Dalam melaksanakan Peraturan Gubernur No 28 Tahun 2013 yang
merupakan Implementasi UU No 14 Tahun 2008 untuk melaksanakan pelayanan
informasi publik di PPID Provinsi Papua pada kenyataannya tidak terlepas dari
kendala. Namun, dengan adanya kendala itu akan memberikan semangat setiap
komponen PPID Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk bersama
mengatasi kendala-kendala tersebut demi mewujudkan keterbukaan informasi
publik di Provinsi Papua . Adapun kendala yang dihadapi yaitu :
E.1. Kendala Internal :
1. Komitmen pimpinan di tingkat PPID Pembantu belum maksimal dalam
pengelolaan dan ketersedian informasi dan dokumentasi publik;
12
2. Kuantitas dan kualitas SDM pengelola Layanan Informasi Dokumentasi
masih terbatas dalam tingkat pemahaman teknis tentang tugas dan fungsi
pengelolaan layanaan informasi dokumentasi publik;
3. Dukungan sarana prasarana oleh PPID Pembantu belum maksimal,
terkait layanan informasi dokumentasi publik;
4. Koordinasi dan sinkronisasi tugas dan fungsi PPID masih belum dipahami
sebagai tugas dan fungsi PPID secara ex officio;
5. Forum PPID Provinsi dan Kabupaten /Kota yang telah terbentuk dinilai
belum maksimal dilakukan sebagai sarana komunikasi pelayanan
informasi dan dokumentasi di Provinsi Papua.
E.2. Kendala Eksternal :
1. Belum maksimalnya dorongan lembaga transparansi antara lain
pelaksanaan pemeringkatan penganugerahan keterbukaan informasi
publik, serta bimtek dan sosialisasi keterbukaan informasi publik masih
terbatas;
2. Tingkat pemahaman masyarakat masih rendah terhadap keterbukaan
informasi publik sehingga pubik belum maksimal menggunakan hak akses
informasi publik pada badan publik yang dimiliki kepada badan publik;
3. Belum adanya kerjasama formal antara lembaga transparansi dengan
PPID Utama Provinsi Papua (masih hanya sebatas non formal);
4. Belum adaya forum kerjasama lintas PPID Tingkat Provinsi yaitu antara
lembaga- lembaga vertikal dan Kementerian, TNI/POLRI, BUMN, BUMD
yang berkedudukan di Provinsi Papua.
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT
Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan
informasi dan dokumentasi pada PPID Utama Provinsi Papua adalah sebagai
berikut :
1. Perubahan Regulasi tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi terhadap Pergub Nomor 28 Tahun 2013, SK PPID Utama
13
Provinsi Papua dan SOP yang disesuaikan dengan terbitnya regulasi
Rekturisasi Birokrasi bagi Provinsi Papua;
2. Anggaran PPID perlu ditetapkan dalam aplikasi keuangan daerah dalam
satu rekening PPID yang berbasis anggaran kinerja;
3. Membentuk SK Tim Percepatan Pembentukkan PPID yang
ditandatangani oleh Atasan PPID Utama (Sekda Provinsi Papua) yang
terdiri dari Komisi Informasi Provinsi Papua dan Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Papua dengan tujuan melakukan advokasi dan
sosialisasi ke kabupaten/kota yang belum membentuk PPID;
4. Membentuk forum kerjasama PPID lintas vertical, BUMN, BUMD,
TNI/POLRI untuk saling menguatkan dalam pelayanan informasi dan
dokumentasi di tingkat provinsi dan kab/kota dalam pelaksanaan
Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Papua;
5. Untuk Penyediaan Layanan Informasi dan Dokumentasi secara cepat,
mudah dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik, maka perlu pengembangan aplikasi pengelola database informasi
yang terkoneksi dengan Sistem PPID Kementerian Dalam Negeri dan
atau mengadopsi apikasi dari daerah lain yang cocok dengan kondisi
Pemerintah Provinsi Papua, yang terhubung ke kab/kota sebagai bentuk
pembinaan;
6. Peningkatan kapasitas pengelola informasi di lingkungan Pemerintah
Provinsi Papua dan Kab/Kota dalam rangka komunikasi, koordinasi,
konsultasi, pembinaan maka Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah yang disebut FKPPID
Pemerintah Provinsi Papua yang telah dibentuk untuk dimaksimalkan
melalui pertemuan PPID tingkat Provinsi Papua dan Kab/Kota, minimal
setahun sekali;
7. Untuk memperkuat layanan informasi di Badan Publik yang profesional
dalam Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi bagi PPID Utama
dan PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua PPID
Kab/Kota, maka perlu mengadakan Bimtek sosialisasi bagi SDM
pengelola layanan informasi dan dokumentasi, khususnya dalam
mempelajari IPTEK (website dan aplikasi), setelah restrukturisasi OPD
Pemerintah Provinsi Papua, dari 51 SKPD menjadi 35 SKPD;
14
8. Untuk memberikan motivasi bagi PPID Pembantu dan PPID Kab/Kota,
maka perlu diberikan penghargaan kepada PPID Pembantu yang selama
ini dinilai melakukan pelayanan informasi dokumentasi dengan baik dan
memberikan sanksi bagi PPID SKPD yang tidak taat kepada Peraturan
Gubernur dan UU KIP 2008;
9. Dengan adanya Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua yaitu mengadakan
restrukturisasi organisasi, untuk tetap mengacu pada Permendagri No 3
Tahun 2017 dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana
PPID Utama Provinsi Papua adalah Kepala Biro Humas dan Protokol,
sesuai dengan kebijakan tersebut maka ketua PPID Utama adalah Dinas
Kominfo Provinsi Papua.
G. PENUTUP
Demikian Laporan Layanan Informasi Dokumentasi Publik PPID Provinsi
Papua Tahun 2019, kami sampaikan sebagai gambaran dan bahan informasi dalam
pelaksanaan layanan informasi publik dan implementasi Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Papua. Apabila dalam penyampaian
laporan ini tidak sesuai atau kurang lengkap, diharapkan masukan-masukan untuk
penyempurnaan laporan ke depan, sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerja
PPID Pemerintah Provinsi Papua. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita dalam
melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat menuju
pemerintahan yang baik.
iv
LAMPIRAN
LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2019
LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019
PPID UTAMA PROVINSI PAPUA
No BULAN
JUMLAH
PEMOHON
INFORMASI
JUMLAH
PERMINTAAN
INFORMASI
DIPENUHI DITOLAK PROSES
WAKTU
ALASAN PENOLAKAN KET
JAM MENIT
1 JANUARI 109 137 126 9 2 94 45 Bukan kewenangan dan belum
terdokumentasi
BPSDM : (2)
Dinas Koperasi : (7)
2 FEBRUARI 114 144 134 8 4 87 2 Bukan kewenangan dan belum
terdokumentasi
BPSDM : (2)
Dinas Koperasi : (6)
3 MARET 150 260 249 8 7 65 05
Data dikecualikan, belum
terdokumentasi dan pemohon tidak
menindaklanjuti permohonannya
Biro Organisai : (4)
Dinas Koperasi : (1)
Biro Humas Protokol : (3)
4 APRIL 88 115 116 6 71 55 Belum terdokumentasi
Dinas Koperasi : (6)
5 MEI 93 105 102 2 1 56 28 Bukan kewenangan dan belum
terdokumentasi
Biro Humas Protokol : (1)
Dinas Koperasi : (1)
6 JUNI 82 117 112 3 3 60 33 Belum terdokumentasikan dan belum
terdokumentasi
BPSDM : (1)
Dinas Koperasi : (2)
7 JULI 129 149 146 6 97 05 Data dikecualikan dan belum
terdokumentasi
Biro Organisasi : (2)
Dinas Koperasi : (4)
8 AGUSTUS 95 120 108 10 1 71 50
Bukan kewenangan dan belum
terdokumentasi
Perindag : (2)
Dinas PLH : (3)
BPSDM : (1)
Dinas Koperasi : (4)
9 SEPTEMBER 60 65 59 5 3 44 35 Belum terdokumentasikan BPSDM : (1)
Dinas Koperasi : (4)
10 OKTOBER 90 114 109 4 4 75 50 Data dikecualikan dan belum
terdokumentasi
Biro Organisasi : (2)
Dinas Koperasi : (2)
11 NOVEMBER 73 97 93 3 53 35
12 DESEMBER 35 47 49 6 44 15 Belum terdokumentasikan BPSDM : (6)
JUMLAH 1.118 1.470 1.403 67 0 822 58
v
LAMPIRAN
REKAPITULASI PERMOHONAN
INFORMASI DI PPID PEMBANTU
PROVINSI PAPUA TAHUN 2019
Tabel
Rekapitulasi Permohonan Informasi di PPID Pembantu Provinsi Papua Tahun 2019
No PPID SKPD /Pembantu di
Lingkungan Provinsi Papua
Jumlah Pemohon Informasi
Keterangan
1 Biro Hukum Setda Provinsi Papua - Belum menyampaikan laporan tahun 2019
2 Biro Umum Setda Provinsi Papua Nihil
Telah menyampaikan laporan data akses informasi tahun 2019 ke PPID Utama Biro Humas dan Protokol pada hari Rabu, 4 Maret 2020, namun isi laporan nihil. (tidak ada permohonan informasi sepanjang tahun 2019)
3 Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Papua sebagi PPID Utama Provinsi Papua
6
Jumlah pemohon : 6 org Permintaan Informasi : 11 Dipenuhi : 7 Ditolak : 4 Alasan penolakan : 1 bukan kewenangan 3 belum didokumentasikan dan pemohon tidak menindaklanjuti permohonan informasinya. Jumlah pemohon sudah termasuk yang ditujukan ke PPID SKPD yang datang langsung ke desk Layanan PPID Utama Provinsi Papua dan Seketariatan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk menindaklanjuti permohonan informasi.
4 Biro Organisasi Setda Provinsi
Papua 370
Jumlah pemohon : 370 org Permintaan informasi : 366 Dipenuhi : 358 Ditolak : 8 (dikecualikan) Proses : 28 (sudah dipenuhi semua) Menyampaikan laporan tgl 11 Maret 2020
5 Biro Tata Pemerintahan Setda
Provinsi Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
6 Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Papua
- Belum menyampaikan laporan tahun 2019
7 Biro Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Setda Prov Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
8 Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi
Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
9 Biro Pengadaan Barang dan Jasa - Belum menyampaikan laporan tahun 2019
10 Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar
Negeri Setda Provinsi Papua Nihil
Telah menyampaikan laporan data akses informasi tahun 2019 ke PPID Utama Biro Humas dan Protokol pada hari Rabu, 11 Maret 2020, namun isi laporan nihil. (tidak ada
permohonan informasi sepanjang tahun 2019)
11 Dinas Kehutanan Provinsi Papua 8
Jumlah pemohon : 8 org Permintaan informasi : 8 Dipenuhi : 8 Telah menyampaikan Laporan Akses Informasi 2019 pada tgl 3 Maret 2020
12 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua - Belum menyampaikan laporan tahun 2019
13 Dinas Kesehatan Provinsi Papua - Belum menyampaikan laporan tahun 2019
14 Dinas Sosial, Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi Papua 5
Jumlah pemohon : 5 org Permintaan informasi : 5 Dipenuhi : 5 Telah menyampaikan Laporan Akses Informasi 2019 pada tgl 9 Maret 2020
15 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
16 Dinas Pendidikan Provinsi Papua - Belum menyampaikan laporan tahun 2019
17 Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan Prov. Papua
Nihil
Telah menyampaikan Laporan Akses Informasi 2019 pada tanggal 3 Maret 2020 dengan keterangan nihil. (Tidak ada permohonan informasi sepanjang tahun 2019)
18 Dinas Perhubungan Provinsi Papua - Belum menyampaikan laporan tahun 2019
19 Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
20 Dinas Perkebunan Provinsi Papua - Belum menyampaikan laporan tahun 2019
21 Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
22 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultural Provinsi Papua
17
Jumlah pemohon : 17 org Permintaan informasi : 71 Dipenuhi : 71 Telah menyampaikan Laporan Akses Informasi 2019 pada tgl 10 Maret 2020
23 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Papua 11
Jumlah pemohon : 11 org Permintaan informasi : 48 Dipenuhi : 46 Ditolak : 2 (Bukan kewenangan) Telah menyampaikan Laporan Akses Informasi 2019 pada tgl 3 Maret 2020
24 Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Papua 59
Jumlah pemohon : 59 org Permintaan informasi : 59 Dipenuhi : 59 Telah menyampaikan Laporan Akses Informasi 2019 pada tgl 10 Maret 2020
25 Dinas Koperasi dan UMKM Prov.
Papua 213
Jumlah pemohon : 213 org Permintaan informasi : 327 Dipenuhi : 290 Ditolak : 37 (belum terdokumentasi)
Telah menyampaikan Laporan Akses Informasi 2019 pada tgl 11 Maret 2020
26 Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Papua 59
Jumlah pemohon : 59 org Permintaan informasi : 59 Dipenuhi : 59 Telah menyampaikan Laporan Akses Informasi 2019 pada tgl 6 Maret 2020
27 Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsi Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
28 Dinas Pariwisata Provinsi Papua - Belum menyampaikan laporan tahun 2019
29 Dinas Kebudayaan Provinsi Papua Nihil
Telah menyampaikan Laporan Akses Informasi 2019 pada tgl 11 Maret 2020 dengan status laporan nihil (tidak ada permohonan informasi sepanjang tahun 2019)
30 Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Prov.Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
31 Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Prov. Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
32 Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
Prov. Papua 6
Jumlah pemohon : 6 org Permintaan informasi : 9 Dipenuhi : 6 Ditolak : 3 (Bukan kewenangan) Telah menyampaikan Laporan Akses Informasi 2019 pada tgl 9 Maret 2020
33 Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan KB Prov.Papua
- Belum menyampaikan laporan tahun 2019
34 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Kampung Prov. Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
35 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
36 Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Papua
35
Jumlah pemohon : 35 org Permintaan informasi : 35 Dipenuhi : 35 Telah menyampaikan Laporan Akses Informasi 2019 pada tgl 9 Maret 2020
37 Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua
277
Jumlah pemohon : 277 org Permintaan informasi : 392 Dipenuhi : 379 Ditolak : 13 Telah menyampaikan Laporan Akses Informasi 2019 pada tgl 5 Maret 2020
39 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Prov. Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
40 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
41 Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
42 Badan Penghubung Daerah Prov.
Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
43 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Papua 23
Jumlah pemohon : 23 org Permintaan informasi : 23 Dipenuhi : 23 Telah menyampaikan Laporan Akses Informasi 2019 pada tgl 5 Maret 2020
44 Badan Pengelola Pendapatan
Daerah Prov. Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
45 Inspektorat Provinsi Papua 13
Jumlah pemohon : 13 org Permintaan informasi : 22 Dipenuhi : 22 Telah menyampaikan Laporan Akses Informasi 2019 pada tgl 12 Maret 2020
46 Sekretariat Dewan - Belum menyampaikan laporan tahun 2019
47 Sekretariat MRP - Belum menyampaikan laporan tahun 2019
48 Satuan Polisi Pamong Praja - Belum menyampaikan laporan tahun 2019
49 Rumah Sakit Umum Daerah
Jayapura Provinsi Papua -
Belum menyampaikan laporan tahun 2019
50
Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua
- Belum menyampaikan laporan tahun 2019
51 Rumah Sakit Jiwa Abepura Provinsi
Papua 16
Jumlah pemohon : 16 org Permintaan informasi : 35 Dipenuhi : 35 Telah menyampaikan Laporan Akses Informasi 2019 pada tgl 10 Maret 2020
52 Sekretariat KORPRI Prov. Papua - Belum menyampaikan laporan tahun 2019
JUMLAH 1.118 Pemohon
dengan permintaan data sebanyak 1.470, yang dipenuhi 1.403, ditolak 67 (sebanyak 28 informasi
masuk dalam proses, dan seluruhnya sudah dipenuhi)
vi
LAMPIRAN
REKAPITULASI SK PPID
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA
TAHUN 2019
REKAPITULASI PPID KABUPATEN / KOTA SE- PAPUA TAHUN 2019
NO KABUPATEN /KOTA NOMOR. SK KETUA PPID ATASAN PPID KETERANGAN
1 KOTA JAYAPURA No. 160 Tahun 2016
Tgl. 27 Juni 2016
Kepala Bagian Humas dan Protokoler
Sekretariat Daerah Kota Jayapura Sekda Kota Jayapura Sudah sesuai
2 KABUPATEN PUNCAK JAYA No. 104 Tahun 2013
Tgl. 16 Desember 2013 Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekda. Kab. Puncak Jaya
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
3 KABUPATEN MERAUKE No. 800 Tahun 2017
Tgl. 25 Oktober 2017 Kepala Dinas Infokom Kab. Merauke Sekda Kab. Merauke
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
4 KABUPATEN SUPIORI No. 48 Tahun 2014
Tgl. 21 Februari 2014 Sekda Kab. Supiori Wakil Bupati
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
5 KABUPATEN NABIRE No. 102 Tahun 2014
Tgl. 2 Juli 2014
Kepala Bagian Pengelolaan Data
Elektronik Sekda Kab. Nabire
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
6 KABUPATEN YAPEN No. 180 Tahun 2015
Tgl. 4 Mei 2015
Kabag Humas dan Protokol Sekda
Kabupaten Kepulauan Yapen
Sekda Kab. Kepulauan
Yapen
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
7 KABUPATEN BOVEN DIGOEL No. 040/246 Tahun 2016
Tgl. 25 April 2016 Kadis Infokom dan Kabag Humas Sekda Kab. Boven Digoel
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
8 KABUPATEN BIAK NUMFOR No. 243 Tahun 2015
Tgl. 05 November 2015 Kepala Dinas Infokom Kab. Biak Sekda Kab. Biak Numfor
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
9 KABUPATEN JAYAPURA No. 188.4/274 Tahun 2018
Tgl. 21 September 2018
Kepala Bidang Pengelolaan Layanan
Informasi dan Komunikasi Publik
pada Dinas Kominfo Kab. Jayapura
Sekda Kab. Jayapura Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
10 KABUPATEN KEEROM No. 105 Tahun 2012
Tgl. 28 November 2012
Kepala Dinas Perhubungan dan
Kominfo Sekda. Kab. Keerom
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
11 KABUPATEN PUNCAK No. 400/49/Tahun 2018
Tgl. 8 Oktober 2018
Kepala Dinas Kominfo Statistik dan
Persandian Kab. Puncak Sekda Kab. Puncak
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
12 KABUPATEN MIMIKA No. 255 Tahun 2018
Tgl. 17 September 2018
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mimika Sekda Kab. Mimika
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
13 KABUPATEN ASMAT No. 502 Tahun 2018
Tgl. 28 Mei 2018 Kepala Bagian Humas Sekda Kab. Asmat
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
14 KABUPATEN MAMBERAMO
RAYA
No. 153 Tahun 2017
Tgl. Sekda Kab. Mamberamo Raya
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
15 KABUPATEN DEIYAI No. 90 Tahun 2018
Tgl. 27 November 2018 Sekda Kab. Deiyai
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
16 KABUPATEN JAYAWIJAYA No. 649 Tahun 2018
Tgl. 10 Oktober 2018 Kepala Diskominfo Kab. Jayawijaya Sekda Kab. Jayawijaya
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
17 KABUPATEN MAPPI No. 100/206/BUP/VIII/2019
Tgl. 2 Agustus 2019
Kepala Bidang Layanan Informasi
Publik Diskominfo Kab. Mappi Sekda Kab. Mappi
Sudah sesuai
18 KABUPATEN LANNY JAYA No. 213 Tahun 2019
Tgl. 28 Mei 2019
Asisten Pemerintahan Setda Kab.
Lanny Jaya Sekda Kab. Lanny Jaya
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
19 KABUPATEN PEGUNUNGAN
BINTANG
No.
Tgl.
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
20 KABUPATEN WAROPEN No. 188.4/29/V/2018
Tgl. 31 Mei 2018 Kabag Humas dan Protokol Sekda Kab. Waropen Sudah sesuai
21 KABUPATEN TOLIKARA No.
Tgl. Kepala Dinas Kominfo
Perlu direvisi/sesuai dengan
Permendagri no 3 tahun 2017
22 KABUPATEN SARMI No.
Tgl. SK belum dikirim
23 KABUPATEN PANIAI No.
Tgl. SK belum dikirim
24 KABUPATEN YAHUKIMO No.
SK belum dikirim
25 KABUPATEN DOGIYAI No.
Tgl.
Belum terbentuk dan akan
diasistensi
26 KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH
No.
Tgl.
Belum terbentuk dan akan
diasistensi
27 KABUPATEN NDUGA No.
Tgl.
Belum terbentuk dan akan
diasistensi
28 KABUPATEN YALIMO No.
Tgl.
Belum terbentuk dan akan
diasistensi
29 KABUPATEN INTAN JAYA No.
Tgl.
Belum terbentuk dan akan
diasistensi
vii
LAMPIRAN
REKAPAN PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI KOMISI INFORMASI
PROVINSI PAPUA TAHUN 2019
BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
Page | 1
REKAPAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
KOMISI INFORMASI PROVINSI PAPUA TAHUN 2019
NO REGISTER
PEMOHON TERMOHON KET NOMOR TANGGAL
TAHUN 2019
1 001/I/KI-PAPUA-PS/2019 15-Jan-19 Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
Penghentian Proses PSI
2 002/I/KI-PAPUA-PS/2019
15-Jan-19 Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
Penghentian Proses PSI
3 003/II/KI-PAPUA-PS/2019
13-Feb-19 Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Bupati Kabupaten Biak Numfor
Penghentian Proses PSI
4 004/VI/KI-PAPUA-PS/2019 28-Juni-19 Yosina Cboye Youwe BPKAD Kabupaten Jayapura
Pengembalian Berkas (berkas tidak lengkap,
kadarluasa, bukan kewenangan
Komisi Informasi Provinsi Papua)
5 005/VIII/KI-PAPUA-PS/2019 29-Juli-19 Nancy Iwanggin BPN Kota Jayapura Masih dalam
Proses
6 006/IX/KI-PAPUA-PS/2019 23-Sept-19 Ko Tra Pengaruh Dinas Pendapatan Kota Jayapura
Masih dalam Proses
JENIS PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI TAHUN 2019
Kesepakatan Mediasi : -
Putusan Ajudikasi : -
Putusan Sela : -
Penetapan Gugur : -
Pengembalian Berkas (berkas tidak lengkap, kadarluasa, bukan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Papua)
: 1
Penarikan Diri dari Mediasi/Ajudikasi : -
Pencabutan Berkas setelah di Registrasi : -
Pencabutan Berkas sebelum di Registrasi : -
Proses Berjalan : 2
Proses Registrasi : -
Penghentian Proses PSI : 4
J U M L A H : 7
viii
LAMPIRAN
DOKUMENTASI