Post on 01-May-2018
Jalan Kapten Tantular, Denpasar 80235 Telepon: (0361) 246772
Faksimili: (0361) 246771 E-mail: bali@bpkp.go.id
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2016
N o m o r : L A P - 0 1 4 8 / P W 2 2 / 2 0 1 7
T a n g g a l 1 0 J a n u a r i 2 0 1 7
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman i
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
ahun 2016 merupakan tahun kedua bagi pelaksanaan Rencana Strategis
(Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 2015-2019 untuk mendukung
pencapaian kinerja Renstra BPKP sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 192
Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern
dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan rakyat.
Mulai tahun 2015, BPKP meningkatkan kualitas output-nya dari laporan menjadi
rekomendasi. Dengan berfokus pada rekomendasi, diharapkan pengawasan intern akan
lebih efektif dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi kelancaran
pembangunan nasional. Tercapainya target-target pembangunan merupakan prioritas
pemerintah, khususnya presiden, selaku stakeholders BPKP. Di samping itu, BPKP juga
berperan membina peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Perbaikan terhadap
kedua komponen tersebut diyakini akan secara signifikan mempercepat tercapainya
target-target pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Hasil pengawasan dan pembinaan yang disajikan dalam laporan kinerja ini mencakup
hasil yang telah dicapai disertai dengan analisis pencapaian sasaran program terhadap
target Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 2015-2019. Laporan Kinerja
disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan
RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali ini merupakan media akuntabilitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan serta penggunaan anggaran dalam menjalankan
peran pengawasan intern. Keberhasilan pencapaian kinerja Perwakilan merupakan
integrasi kinerja seluruh pegawai. Segenap ide, gagasan, pandangan, dan upaya terbaik
T
( Halaman ii
telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan has
akhir kinerja yang tertuang dalam laporan ini.
Capaian kinerja ini akan selalu menjadi semangat dan pendorong dalam meningkatka
peran dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bali sesuai dengan Rencana Strate
Perwakilan periode 2015-2019. Peningkatan kualitas hasil pengawasan senantias
diupayakan melalui penguatan SDM, ketaatan terhadap standar pengawasan, se
pemanfaatan sarana prasarana secara optimal menuju tercapainya visi BPKP sebagai
Auditor Internal Pemerintah Republik Indonesia Berkelas Dunia untuk meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.
Laporan Kinerja Tahun 2016
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman iii
Kata Pengantar ………………………………….. i A. Kerangka Pengukuran Kinerja 24
Daftar Isi ………….……………………………….. iii B. Akuntabilitas Kinerja ……………………….. 25
Ikhtisar Eksekutif ………………………………. v 1. Ikhitisar Kinerja …………………………. 25
2. Evaluasi Kinerja …………………………. 27 a. Kinerja Pengawasan ……………. 27 Sasaran Strategis 1 ………………. 27
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ………………………………..
1
Sasaran Strategis 2 ………………. 47
Sasaran Strategis 3 ………………. 61
B. Aspek Strategis Organisasi ………. 3 b. Kinerja Dukungan Pengawasan 64
C. Kegiatan dan layanan Produk Organisasi ………………………………..
5
C. Realisasi Keuangan ………………………….. 66
D. Struktur Organisasi ………………….. 6 E. Sistematika Penyajian ………………. 9
A. Rencana Strategis 2014 – 2019 12 1. Pernyataan Visi ………………….. 12 2. Pernyataan Misi ………………… 13 3. Tujuan Strategis …………………. 16 4. Sasaran Strategis ……………….. 17 5. Sasaran Program ………………… 17 6. Indikator Kinerja Utama .…….. 18 7. Program dan Kegiatan .……….. 20 B. Perjanjian Kinerja …………………….. 21
i - ix
Ikhtisar Kinerja
25 - 67
Akuntabilitas Kinerja
1 - 10
Pendahuluan
69 - 71
Penutup
Lampiran
11- 23
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman iv
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman v
erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali
telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015–2019 yang memuat visi,
misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target
yang akan dicapai. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali disusun untuk mendukung
pencapaian Renstra dan kegiatan BPKP sesuai dengan Kebijakan Pengawasan (Jakwas)
dan Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap tahun.
Visi BPKP adalah menjadi Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional. Sebagai
Auditor Internal Pemerintah RI, Perwakilan BPKP Provinsi Bali berperan membantu
pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
di wilayah Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.
Untuk mewujudkan visinya, BPKP memiliki tiga misi, yaitu
(1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan
dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;
(2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;
serta
(3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten.
Dalam mencapai visi misi tersebut, BPKP menetapkan tiga tujuan strategis yang akan
dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu
(1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional yang Bersih dan Efektif;
(2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
dan
P
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman vi
(3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten.
Untuk mencapai tujuan strategis di atas, BPKP telah merumuskan tiga sasaran program
dan menetapkan indikator kinerja utama program sebagai dasar pengukuran kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016 ini merupakan salah
satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk mampu
menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2016. LKj juga dimanfaatkan
sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya
akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.
Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016
dapat dilihat pada table IE.1.
Tabel IE.1
Capaian Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama Satu
an Target Realisasi
Capaian (%)
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi 1. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara % 45 68,86 153,02
2. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi
% 100 100 100
3. Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian
% 60 85,37 142,28
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas SPIP
Sasaran Program 2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
1. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) % 100 100 100,00
2. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) % 10 22,22 200,00 3. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG
baik % 0 100 0,00
4. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
% 53 100 188,68
5. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 53 77,78 146,75
6. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 58 100 172,41
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman vii
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Indikator Kinerja Utama Satu
an Target Realisasi
Capaian (%)
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Sasaran Program 3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 0 0 0,00
2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
% 0 0 0,00
3. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 0 0 0,00 4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level
2) % 67 88,89 100,00
5. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 100 100 100,00 6. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level
1) *) % 33 11,11 166,33
Sasaran Program Dukungan: Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
1. Persepsi kepuasan layanan kesetmaan Skala Likert (1-10)
7 7,6 108,57
*) menggunakan rumus minimize
Uraian capaian tiga sasaran strategis tersebut, adalah sebagai berikut.
A. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
1. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Keuangan Negara
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara mencakup tiga IKU yaitu
“Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan
program strategis Bidang Perekonomian dan Kemaritiman”, “Perbaikan tata
kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program
prioritas nasional Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan”, dan “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah”.
Capaiannya diukur dengan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang
disampaikan dalam laporan hasil pengawasan. Pada Tahun 2016, realisasi
indikator kinerja ini 68,86% atau 153,02% dari target 45%.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman viii
2. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Korporasi
IKU “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
Pengelolaan Korporasi diukur menggunakan dua IKU yakni “Perbaikan tata
kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program
prioritas nasional Bidang Akuntan Negara” dan “Perbaikan Tata Kelola,
Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Bidang
Akuntan Negara” yang diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut
terhadap rekomendasi yag telah disampaikan dalam laporan hasil Pengawasan.
Realisasi IKU ini pada tahun 2016 sebesar 100% dari target sebesar 100%.
3. Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak
Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian
IKU keberhasilan pengawasan dalam bidang keinvestigasian yang dilaksanakan
Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah “Penyerahan hasil pengawasan
keinvestigasian kepada APH/ K/L/P/K” yang dihitung berdasarkan jumlah
laporan yang diserahkan ke APH/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah
Daerah/Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan. Realisasi
kinerja IKU “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH/
K/L/P/K” pada tahun 2016 adalah 85,37 % atau mencapai 142,28% dari target
sebesar 60%.
B. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Capaian sasaran strategis 2016 ditunjukkan oleh capaian enam IKU, dengan
ringkasan sebagai berikut:
1. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
Indikator Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2016 terealisasi
100%, meskipun belum ditargetkan mencapai level 3 pada tahun ini.
2. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
Indikator Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali
pada Tahun 2016 terealisasi 22,22% atau lebih dari 200% dari target 10%.
Pemerintah Daerah yang telah mencapai maturitas SPIP level 3 tahun ini adalah
Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Gianyar.
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman ix
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
3. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
Pada tahun 2016 tidak terdapat target IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan
dengan skor GCG baik", namun realisasi sebesar 100%. Realisasi tersebut
merupakan BUMN yang GCG-nya mendapat skor minimal baik sebanyak 1 BUMN
dari 1 BUMN yang di-assess yaitu PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia
(Persero)/ITDC.
4. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A
(baik)
Realisasi IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat A
(baik)" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100% atau mencapai 188,68%
dari target sebesar 53%. Selama tahun 2016, BPKP telah melaksanakan
assessment GCG dan reviu pengelolaan tambahan dana PNM pada PT.
Pengembangan Pariwisata Indonesia sehingga hasil evaluasi kinerja BUMN yang
dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat A (baik).
5. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina
Realisasi IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dibina" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 77,78% atau
mencapai 146,75% dari target sebesar 53%.
6. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
Realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang
dibina" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100% atau mencapai 172,41%
dibandingkan dengan target sebesar 58%. Realisasi tersebut merupakan BLUD
yang kinerjanya minimal berpredikat baik.
C. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
Capaian sasaran strategis meningkatnya kapabilitas pengawasan Intern Pemerintah
Daerah tahun 2016 ditunjukkan dengan IKU meningkatnya kapabilitas APIP pada
Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
Realisasi Kapabilitas APIP Provinsi (level 1) sebesar 100% atau mencapai 100% dari
target 100%. Realisasi Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)
sebesar 88,89% atau melebihi 100% dari target 67% dan Realisasi Kapabilitas APIP
Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) sebesar 11,11% atau 166,33% dari target 33%.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman x
D. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan kesetmaan/ketatausahaan” sebesar 7,6
skala likert atau mencapai 108,57% dari target tahun 2016 sebesar 7 skala likert.
Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada layanan
keuangaan, umum, dan kepegawaian.
Kinerja yang telah mencapai target secara umum didukung oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Bali secara proaktif menjalin kerjasama dengan K/L/P dalam meningkatkan
akuntabilitas keuangan negara serta kemampuan instansi pemerintah daerah yang
meningkat dalam pengelolaan akuntabilitas keuangan, peningkatan maturitas SPIP daan
peningkatan kapabilitas APIP.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 1
Pendahuluan
adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu Presiden
mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan
pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekaligus
memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait.
Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk
BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika penyajian Laporan
Kinerja Tahun 2015 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
Sejak terbentuk pada tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali
penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103
Tahun 2001 beserta perubahannya. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas
sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan
penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas
penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan
negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh
B B
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 2
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi
termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan
keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset
negara/daerah;
4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan
tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan
pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga,
audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang
berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian
keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan
korupsi;
6. Pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama
dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya;
7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Pusat;
8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern kepada Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan
lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai
peraturan perundang-undangan;
10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan
fungsional auditor;
11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang
pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil
pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP;
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 3
14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,
ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,
hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan. BPKP diamanahkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan
Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut.
1. Mempercepat efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam
pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
2. Mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka
meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan
korupsi;
3. Melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/ daerah
serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah.
Instruksi Presiden tersebut telah dimuat dalam misi BPKP pada Rencana Strategis
(Renstra) periode 2015-2019.
B. Aspek Strategis Organisasi
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah, BPKP telah
menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.
Pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP
diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif dan terpercaya. Kebijakan pengawasan BPKP juga diarahkan untuk
mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah,
penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam
penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis, serta
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 4
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien
dan efektif. Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci sebagai berikut:
1. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM (Internal
Audit Capability Model) APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan
Sistem Pengendalian Intern Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan
Korporasi (KLPK) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan dalam melakukan pengawasan
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
2. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama-
sama dengan APIP Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi untuk
mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang di
RPJMN 2015-2019;
3. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan
penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran
negara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah;
pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; dan pengawasan terhadap
alokasi keuangan daerah (dana transfer);
4. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui debottlenecking dan
clearing house; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 adalah memfokuskan pada
peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan
SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP.
Sebagai program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, secara lebih
spesifik strategi tersebut tertuang dalam empat butir strategi (fokus dan sinergis).
1. Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan
program pemerintah dan mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP;
2. Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan
nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019, termasuk di dalamnya
menguatkan Sistem Pengendalian Intern program lintas;
3. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah;
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 5
4. Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Sesuai dengan Renstra, BPKP melaksanakan kegiatan pengawasan yang disesuaikan
dengan nomenklatur yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon
II/Satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator
kinerja yang terukur. Kegiatan dari masing-masing eselon II teknis akan menghasilkan
rekomendasi sebagai indikator kinerja pengawasannya. Rekomendasi dihasilkan
melalui pelaksanaan komponen kegiatan, baik komponen teknis pengawasan dengan
menggunakan berbagai alat (tools) pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi,
pemantauan maupun komponen yang mendukung langsung kegiatan seperti
penyusunan dan diseminasi pedoman, pemantauan pelaksanaan pengawasan, tabulasi
dan lain-lain.
Selain itu, terdapat pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur
organisasi, penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan,
penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidak langsung
kegiatan teknis pengawasan.
BPKP telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi
pembenahan manajemen pemerintahan. Selain produk untuk pembinaan
penyelenggaraan SPIP menurut PP 60 Tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk
unggulan antara lain:
1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan;
2. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
3. Standar Pelayanan Minimal di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance Enhancement
Program);
5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM;
6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik;
7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD;
8. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO;
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 6
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
9. Program Anti Korupsi (PAK);
10. Fraud Control Plan (FCP);
11. Management Assessment Center (MAC);
12. Peningkatan Maturitas SPIP;
13. Peningkatan Kapabilitas APIP.
D. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, dan Peraturan Kepala BPKP
Nomor 20 Tahun 2014 tanggal 19 September 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan
Provinsi Papua Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah unit organisasi perwakilan
BPKP tipe B untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di wilayah Provinsi Bali
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP dengan struktur organisasi
sebagai berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 7
Dalam menjalankan organisasi, Perwakilan BPKP Provinsi Bali didukung oleh pegawai
sebanyak 121 orang (per 31 Desember 2016), dengan klasifikasi berdasarkan golongan,
jabatan dan pendidikan yaitu:
1. Berdasarkan Golongan
No Uraian Jumlah per 31 Des 2016 (orang)
Persentase
1. Golongan IV 18 15%
2. Golongan III 99 82% 3. Golongan II 4 3% Jumlah 121 100%
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 8
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
2. Berdasarkan Jabatan
No Uraian Posisi
31 Des 2016 (Orang)
1. Pejabat Struktural: a. Eselon II – Kepala Perwakilan 1 b. Eselon III – Kepala Bagian Tata Usaha 1 c. Eselon IV – Kepala Sub Bagian 2
Sub Jumlah Pejabat Struktural 4 2. Pejabat Fungsional Auditor (PFA): a. Auditor Madya (Koordinator Pengawasan) 5 b. Auditor Madya 13
c. Auditor Muda 16
d. Auditor Pertama 16 e. Auditor Penyelia 14 f. Auditor Pelaksana Lanjutan 11 g. Auditor Pelaksana 4 Sub Jumlah PFA 79
3. Tata Usaha: a. Arsiparis 2 b. Analis Kepegawaian - c. Pranata Komputer 2 d. Pelaksana Administrasi dan fungsional Umum 32 e. Pengemudi 2
Sub Jumlah Tata Usaha 38
Jumlah (1 s/d 3) 121
Menurut peran dan jenjang fungsinya, Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebanyak
79 orang meliputi:
Trampil – Anggota Tim
Ahli - Anggota Tim
Ketua Tim
Pengendali Teknis
Pengendali Mutu
29
16
16
13
5
Peran Penugasan PFA
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 9
3. Berdasarkan Pendidikan
E. Sistematika Penyajian
Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah maka Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016
melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2016. Capaian kinerja 2016 diukur dan dinilai
berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan
tahunan organisasi.
IKU sasaran program untuk Perwakilan berupa outcome dan output . Perbandingan dengan
capaian kinerja tahun 2015 dan analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja
Tahun 2016 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja
(performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola
pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP Tahun 2016
dapat diilustrasikan sebagai berikut ini.
S2= 2 2%
S1/D IV= 61 = 50%
DIII= 28 23%
SLTA= 30 25%
Pendidikan
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 10
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Bab I Pendahuluan
• Rencana Strategis 2015-2019
• Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja 2016
Bab II PERENCANAAN
DAN PERJANJIAN KINERJA
• Capaian Kinerja Organisasi
• Realisasi Keuangan
Bab III AKUNTABILITAS
KINERJA
BAB IV PENUTUP
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 11
ebagai auditor intern pemerintah, BPKP melaksanakan tugas dan fungsinya di
bidang pengawasan intern untuk mendukung keberhasilan pembangunan
sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2015–2019. Oleh karena itu, arah
kebijakan strategi, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan BPKP difokuskan
untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam mencapai keberhasilan
sasaran pembangunan yang dicita-citakan selama lima tahun ke depan.
Untuk itu, BPKP merancang strategi pengawasan ke dalam empat fokus atau dimensi
sebagai respon terhadap kompleksitas isu pembangunan nasional sebagai berikut:
1. Pengawalan Pembangunan Nasional
Pengawalan Pembangunan Nasional diarahkan untuk memastikan diterapkannya
tata kelola yang baik dalam pencapaian target-target pembangunan nasional,
memberikan early warning dan solusi terhadap permasalahan yang mungkin
menghambat jalannya pembangunaan, serta menyediakan informasi yang mutakhir
dan akurat bagi pengambilan keputusan Presiden.
2. Peningkatan Ruang Fiskal
Pengawasan intern diarahkan antara lain untuk memastikan efektivitas kegiatan
peningkatan ruang fiskal dari sektor penerimaan negara/daerah. Kegiatan
pengawasan difokuskan pada kegiatan dalam rangka optimalisasi penerimaan
negara/daerah yang berasal dari sektor perpajakan, kepabeanan, dan PNBP.
3. Pengamanan Aset Negara/Daerah
Pengawasan atas pengamanan aset negara/daerah diarahkan untuk memastikan
efektivitas pengamanan terhadap aset-aset negara. Kegiatan pengawasan difokuskan
pada kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan
negara/daerah, perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian
keterangan ahli, upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas manajemen
aset negara/daerah, permasalahan terkait aset sebagaimana hasil audit BPK-RI.
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 12
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
4. Peningkatan Governance System
Pengawasan atas peningkatan governance system diarahkan untuk memastikan
efektivitas SPIP dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan
negara/daerah/desa/BUMN/D. Kegiatan pengawasan diarahkan pada peningkatan
kualitas laporan keuangan pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah
yang memperoleh opini disclaimer dari BPK-RI, dan peningkatan tata kelola yang
baik pada BUMN/BUMD/BLU.
Sebagai alat untuk mengelola sumber daya yang terbatas dalam rangka mengeksekusi
strategi pengawasan tersebut, maka Perwakilan BPKP Provinsi Bali menyusun rencana
jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019. Renstra
Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor KEP -215/PW22/1/2015 tanggal 27 April 2015 dan
Revisinya dengan KEP-462/PW22/1/2016 Tanggal 18 November 2016 dengan mengacu
pada Renstra BPKP Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP
Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 2 April 2015 dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor
5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L.
A. Rencana Strategis 2015-2019
Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu organisasi. Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai
suatu instansi, yang merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat, mempunyai tugas
mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan BPKP Pusat. Dalam implementasinya,
Rencana Strategis 2015-2019 yang telah disusun Perwakilan BPKP Provinsi Bali seoptimal
mungkin dijabarkan mengacu pada Rencana Strategis BPKP Pusat.
1. Pernyataan Visi
Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan
tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menetapkan suatu komitmen untuk
mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 13
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi
Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional sebagai gambaran yang
diimpikan tahun 2019 atau setelahnya. Visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap
pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya sehingga terwujudnya visi
BPKP merupakan suatu keniscayaan.
2. Pernyataan Misi
Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi, yaitu sebagai pelaksana
fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor
192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997.
Rumusan misi BPKP adalah:
a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan
dan korporasi yang bersih dan efektif;
b. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif;
c. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten.
Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:
MISI 1
Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan
dan Korporasi yang Bersih dan Efektif
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 14
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Misi ini menggambarkan dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP.
Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola
pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.
Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam misi
ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas
penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional.
Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta
peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, BPKP menjadi
mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa assurance, jasa consultancy dan
pelaksanaan pengawasan intern. Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepada
Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut.
Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam
peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan
intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai
melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran
pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini
terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas
manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam
RPJMN 2015 – 2019.
Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif,
termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan
bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif.
MISI 2
Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 15
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Misi dua ini terkait erat dengan misi satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh
program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk
organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu Sistem Pengendalian
Intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan
efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman
dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP
tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP
mendukung penyelenggaraan SPIP KLPK yang menjadi tanggung jawab masing-masing
KLPK.
Seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan
menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan
tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan
dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan
kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan
kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan
dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan
akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan
meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK.
Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan
misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih
dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1
menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi
pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2
menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem
pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern.
MISI 3
Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
yang Profesional dan Kompeten
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 16
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Misi ini juga terkait dengan dua misi sebelumnya. Unsur pertama SPIP, yaitu
Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap Pimpinan Instansi Pemerintah untuk
membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku
positif dan kondusif bagi penerapan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya.
Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui
perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk
mewujudkan peran APIP sebagai Aparat Pengawasan Intern diperlukan kapabilitas
untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas dan
fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP 60
Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP dengan mengarah pada
peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya.
Peningkatan kapabilitas APIP melalui peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu
(a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c) praktek
profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan
akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan
satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi
APIP.
3. Tujuan Strategis
Tujuan merupakan pengejawantahan serta operasionalisasi visi dan misi. Tujuan
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu lebih dari satu sampai dengan lima tahun. Dalam
penetapan tujuan, BPKP mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan
beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik BPKP sebagai organisasi publik.
Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat/bisnis yang berorientasi kepada profit,
BPKP memodifikasi perspektif keuangan menjadi perspektif manfaat bagi stakeholders
dan perspektif pelanggan menjadi perspektif manfaat bagi auditan/pengguna jasa.
Dengan menggunakan pendekatan BSC tersebut maka tujuan utama dari perspektif
manfaat bagi pihak stakeholders utama dan auditan/pengguna jasa diseimbangkan
dengan tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Tujuan utama BPKP
tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 17
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
a. Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
nasional yang bersih dan efektif;
b. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten.
4. Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan
secara spesifik dan terukur, untuk dapat dilaporkan pencapaiannya dalam kurun waktu
satu tahun. Sasaran strategis merupakan indikator kinerja pencapaian tujuan strategis
sehingga merupakan dampak (impact) dari sasaran program. Dengan pengertian ini,
dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis BPKP yang diharapkan dicapai setiap
tahun adalah sebagai berikut.
Sasaran Strategis BPKP adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
nasional;
b. Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada Kementerian, Lembaga,
Pemerintah Daerah, dan Korporasi;
c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah pada Kementerian,
Lembaga, Pemerintah Daerah serta Korporasi.
5. Sasaran Program
Sasaran program adalah hasil yang akan dicapai dari program dalam rangka pencapaian
sasaran strategis BPKP. Sasaran program mencerminkan berfungsinya output yang
telah direncanakan pelaksanaannya selama tahun 2016. Sasaran program yang ingin
dicapai oleh BPKP adalah sebagai berikut:
a. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara
bidang perekonomian dan kemaritiman;
b. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP K/L bidang perekonomian dan kemaritiman;
c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern K/L bidang perekonomian dan
kemaritiman;
d. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara
bidang polhukam dan pembangunan manusia dan kebudayaan;
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 18
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
e. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP K/L bidang polhukam dan pembangunan
manusia dan kebudayaan;
f. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern K/L bidang polhukam dan
pembangunan manusia dan kebudayaan;
g. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara
bidang pengawasan keuangan daerah;
h. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada pemerintah daerah;
i. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah;
j. Perbaikan pengelolaan program strategis/program prioritas nasional;
k. Meningkatnya kinerja korporasi guna mendukung program pembangunan nasional;
l. Meningkatnya kualitas penerapan SPI pada K/L bidang akuntan negara;
m. Meningkatnya kualitas penerapan SPI pada korporasi;
n. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara
bidang pengawasan keinvestigasian;
o. Meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan.
6. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BPKP ditetapkan dengan Peraturan Kepala
BPKP Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 yang wajib dijadikan acuan bagi
seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan,
pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana
kinerja. IKU BPKP merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat
bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan
akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Selaku unit kerja,
Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menyesuaikan IKU sasaran program dalam Renstra
Perubahan (Revisi).
IKU BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKP. IKU
terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif
manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama BPKP
dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan
SPIP. Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi
stakeholders internal BPKP. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan
tujuan dan sasaran strategis, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis.
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 19
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis dan program,
sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran
(output).
Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis dan Sasaran Program
No. Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas SPIP
2 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) 4 Efektivitas SPI Korporasi (Level 3)
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda
5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara
1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara
2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi
3 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/K/L/P/K
Sasaran Program 2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi
4 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
5 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
6 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik
7 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (Baik)
8 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina
9 Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina
Sasaran Program 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
10 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 11 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
12 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
13 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
14 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
15 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Dalam Pengawasan BPKP
16 Persepsi kepuasan Layanan Kesetmaan
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 20
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
7. Program dan Kegiatan
Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPKP, program yang
dilaksanakan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali berupa Program teknis merupakan
program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat
(pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat
pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi
pemerintahan (pelayanan internal).
Program yang dilaksanakan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali sesuai dengan perjanjian
kinerja tahun 2016 terdiri dari dua program, yaitu:
1) Program Teknis
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan anggaran
sebesar Rp 3.456.640.000,00;
2) Program Generik
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
dengan anggaran sebesar Rp21.931.560.000,00.
Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program
sesuai dengan fungsi Perwakilan BPKP adalah:
a. Penyiapan rencana dan program;
b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
c. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan
pengurusan barang milik/ kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
d. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis
dan/atau lintas kementerian/ lembaga/wilayah;
e. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
f. Pemberian asistensi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pernerintah;
g. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
h. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan Negara/daerah,
BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pernerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
i. Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di
dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 21
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja
sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Evaluasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance dan laporan
akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di
dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas
permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-perundangan;
k. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan
negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran
pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian
keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan
instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
l. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian
mutu pengawasan;
m. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
Rincian kegiatan yang dilaksanakan dirinci dalam Program Kerja Pengawasan dan
Pembinaan Tahunan (PKP2T) Tahun 2016.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis tersebut disusunlah perjanjian kinerja
yang berisikan penugasan dari Kepala BPKP kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Bali untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016 telah menetapkan target
kinerja kegiatan dengan indikator output dan besaran target output-nya berupa
rekomendasi serta target kinerja program dengan indikator outcome, anggaran dan
revisinya adalah sebagai berikut:
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 22
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2016 (Revisi)
A. Sasaran Program Indikator Kinerja Program 1. Perbaikan pengelolaan
program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1.1. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
% 45
1.2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
% 100
1.3. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum
% 60
2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
2.1. Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
% 100
2.2. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
% 10
2.3. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)
% 0
2.4. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *)
% 53
2.5. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 53
2.6. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 58
3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
3.1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
% 0
3.2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
% 0
3.3. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
% 0
3.4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
% 67
3.5. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
% 100
3.6. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
% 33
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 1. Tersedianya informasi
hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
1.1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
Rekomendasi 88
1.2. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita
Rekomendasi 30
1.3. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi
Rekomendasi 4
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 23
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2016 (Revisi)
Daerah Nawacita
1.4. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi 33
1.5. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Rekomendasi -
B. Sasaran Program Indikator Kinerja Program 1. Meningkatnya kualitas
pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
Persepsi kepuasan layanan kesetmaan/ketatausahaan (skala likert 1-10)
Skala 7
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
1.1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 80
2. Termanfaatkannya Aset secara optimal
2.1. Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP
M2 740
2.2. Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP
M2 259
Uraian Anggaran
A. Program Teknis
1. Anggaran Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Rp 3.456.640.000
B. Program Generik
2. Anggaran Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP
Rp 20.231.124.000
3. Anggaran Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Rp 1.078.436.000
4. Anggaran Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Rp 622.000.000
Jumlah Rp 25.388.200.000
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 24
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 25
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
A. Kerangka Pengukuran Kinerja
engukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan untuk dapat
melihat sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan, yang telah
dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada
Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang
diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja BPKP Tahun 2016. Rumus yang digunakan
untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:
a. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari
nilai target yang ditetapkan, menggunakan rumus maximize.
Persentase Pencapaian Kinerja = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 × 100%
dengan capaian maksimal 200%, kecuali untuk kapabilitas APIP level 2 maksimal
100%.
b. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari
nilai target yang ditetapkan, seperti IKU kapabilitas APIP Pemda level 1 dilakukan
dengan menggunakaan rumus minimize:
Persentase Pencapaian Kinerja = 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 −(𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖−𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 × 100%
dengan capaian maksimal 200%.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja
untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian
kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target
kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang
akan datang.
P
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 26
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan antara realisasi kinerja
dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan
pembandingan lain yang diperlukan.
Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara
membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya baik
dana dan sumber daya manusia, yang dalam hal ini direpresentasikan dengan Orang/Hari
(OH). Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian
penggunaan sumber daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara
sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.
Pengukuran pencapaian sasaran strategis/program pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali
dilakukan dengan asumsi:
1. Pengukuran mengacu pada pengukuran yang dilakukan oleh BPKP secara keseluruhan
dengan pengukuran pencapaian indikator kinerja menggunakan rumus di atas.
2. Dalam menghitung capaian kinerja, capaian kinerja sasaran setiap indikator dan capaian
kinerja IKU dibatasi maksimal 200%. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi
perhitungan capaian kinerja sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan BPKP
secara keseluruhan
B. Akuntabilitas Kinerja
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan
BPKP Provinsi Bali, Kebijakan pengawasan yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi serta penggunaan dana, berikut disajikan akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Bali tahun 2016.
1. Ikhtisar Kinerja
Laporan Kinerja tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Bali ini merupakan
akuntabilitas kinerja tahun kedua dalam periode Renstra 2015-2019 Perwakilan.
Dalam renstra periode 2015-2019, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menetapkan 4
sasaran program dan 8 kegiatan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja , capaian atas sasaran program dan output
Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2016 secara ringkas disajikan dalam Tabel 3.1
berikut:
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 27
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Tabel 3.1
Ikhtisar Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016
Indikator Kinerja Utama Satu An
Target Realisasi Capaian
(%)
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi 1. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian
Intern Pengelolaan Keuangan Negara % 45 68,86 153,02
2. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi
% 100 100 100,00
3. Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian
% 60 85,37 142,28
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas SPIP
Sasaran Program 2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
4. Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) % 100 100 100,00 5. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) % 10 22,22 200,00 6. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) % 0 100 0,00 7. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya
berpredikat minimal A (baik) *) % 53 100 188,68
8. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 53 77,78 146,75
9. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 58 100 172,41
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Sasaran Program 3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 10. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 0 0 0,00 11. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 0 0 0,00 12. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 0 0 0,00 13. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) % 67 88,89 100,00 14. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 100 100 100,00 15. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) *) % 33 11,11 166,33 Sasaran Program Dukungan: Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
16. Persepsi kepuasan layanan kesetmaan Skala Likert
(1-10)
7 7,6 108,57
Sasaran Kegiatan Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rek 88 83 94,32
2. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rek 30 30 100,00
3. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
Rek 4 4 100,00
4. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rek 33 33 100,00
5. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Rek - - -
Sasaran Kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Lap 80 80 100,00
2. Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP M2 740 740 100,00
3. Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP M2 259 259 100,00
*) menggunakan rumus minimize
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 28
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
2. Evaluasi Kinerja
a. Kinerja Pengawasan
Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran program Perwakilan BPKP
Provinsi Bali ditujukan untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis
BPKP dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah.
Pencapaian sasaran strategis 1, 2 dan 3 BPKP, didukung oleh pencapaian tiga
sasaran program. Sasaran progam tersebut merupakan perwujudan peran
Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping consultancy sebagai
pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses
pengendalian intern. Perwujudan peran tersebut mendorong Perwakilan BPKP
Provinsi Bali untuk berperan aktif memberikan peringatan dini terhadap
kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas dan
kurang memadainya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan serta
risiko tidak tercapainya sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-
2019 khususnya di wilayah Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut:
Sasaran Program 1
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
Pada tahun 2016, Pencapaian sasaran program “Perbaikan pengelolaan program
prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi” diindikasikan dalam
capaian tiga IKU, yaitu:
1) Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan
Keuangan Negara;
2) Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan
Korporasi;
3) Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum,
K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian.
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 29
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Sasaran Program 1.1
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara
Pencapaian IKU Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Keuangan Negara diukur menggunakan tiga IKU yakni “Perbaikan
tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program
strategis Bidang Perekonomian dan Kemaritiman”, “Perbaikan tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas
nasional Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, dan
“Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah” dengan target tahun
2016 masing-masing sebesar 45% yang diukur dengan menghitung persentase
tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil
Pengawasan termasuk setoran ke Kas Negara dari upaya Optimalisasi Keuangan
Negara (OPN).
Realisasi masing-masing indikator kinerja sampai dengan tahun 2016, adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.2 Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Program 1.1
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %
Capaian
1. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
% 45 68,09 151,30
2. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
% 45 73,04 162,32
3. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah
% 45 65,45 145,45
Jumlah/Rata – rata % 45 68,86 153,02
Dengan perhitungan sebagai berikut:
(1) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan program
strategis dan pengelolaan keuangan negara Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman yang dihitung dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
sebanyak 32 rekomendasi dari 47 rekomendasi yang disampaikan;
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 30
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
(2) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan program
strategis dan pengelolaan keuangan negara Bidang Polhukam dan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dihitung dari tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 84 rekomendasi dari 115
rekomendasi yang disampaikan;
(3) Persentase setoran dari hasil pengawasan OPN sebesar 99,98% yang dihitung
dari jumlah setoran sebesar Rp2.245.289.400,00 dibandingkan dengan jumlah
temuan atas potensi optimaliasi keuangan negara sebesar Rp2.245.839.400,00;
(4) Persentase setoran dari hasil pengawasan OPAD sebesar 0% yang dihitung dari
jumlah setoran sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan jumlah temuan atas
potensi optimaliasi keuangan negara sebesar Rp2.620.667.566,87;
(5) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan program
strategis dan pengelolaan keuangan negara Bidang Pengawasan Keuangan
Daerah yang dihitung dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
sebanyak 36 rekomendasi dari 55 rekomendasi yang disampaikan.
Perbandingan realisasi IKU “Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara” dengan tahun sebelumnya naik
6,09% dari tahun sebelumnya sebesar 62,77%.
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program 1.1 dengan Tahun Sebelumnya
Indikator Kinerja Utama Satuan % Realisasi % Capaian Kenaikan
/penurunan 2015 2016 2015 2016
1. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
% - 68,09 - 200,00 -
2. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
% - 73,04 - 200,00 -
3. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah
% - 65,45 - 145,45 -
Jumlah/Rata-rata % 62,77 68,86 120,00 153,02 6,09
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi
Bali periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.1.
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 31
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, maka realisasi IKU tahun
2016 mencapai 98,37%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja telah menuju
pencapaian target 2019.
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa assurance
dan consulting dalam bidang Perekonomian dan Kemaritiman dapat diuraikan,
antara lain sebagai berikut:
1. Pengawalan Pembangunan Nasional antara lain Monitoring dan Evaluasi
Program Prioritas Nasional, Evaluasi Program Ketahanan Energi, Ketahanan
Pangan, Evaluasi Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan
(Kemaritiman), Evaluasi Lintas Sektor Pariwisata, Pengawasan Peningkatan
Produk Dalam Negeri (P3DN), Audit Operasional Program Infrastruktur.
2. Perbaikan Governance System antara lain Audit atas Laporan Keuangan Proyek
PHLN, Pendampingan Laporan Keuangan, Peningkatan Efektivitas Layanan
Perijinan dan Non Perijinan Investasi, Evaluasi Program Pengembangan Ekspor
Nasional (PEN).
3. Secara keseluruhan, jumlah temuan terkait pengawasan Bidang Perekonomian
dan Kemaritiman sampai dengan Tahun 2016 berjumlah Rp2.980.422.808,43
dan telah disetor sebesar Rp2.245.289.400,00 atau 75,43% dari total temuan.
Dalam fokus pengawalan pembangunan nasional dan perbaikan governance system
pada Kementerian/Lembaga telah dilaksanakan perbaikan sebagai berikut:
1. Kelebihan pembayaran atas Kegiatan Pelatihan pada Dinas Peternakan
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk sebesar Rp729.000,00;
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 45,00 45,00 55,00 60,00 70,00
Realisasi 62,77 68,86
Pe
rse
nta
se
Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 1.1
dengan Target 2019
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 32
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
2. Kekurangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana air minum dan
sanitasi serta penyelesaian kelengkapan tertib administrasi pasca kegiatan pada
Tahun 2015 yang melibatkan Satker PPIP Kabupaten Tabanan telah
dilaksanakan;
3. Pemilihan calon penerima dana bergulir secara selektif dan upaya peningkatan
pemahaman dan kesadaran calon penerima guna mengurangi resiko tunggakan
atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan yang
melibatkan Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali telah
dilakukan;
4. CaLK telah disusun sesuai dengan format PMK Nomor 177/PMK.05/2015 dan
Cal BMN telah disusun sesuai dengan format Surat Direktur BMN Nomor S-
2/KN/2014 pada tingkat Satker Kementerian Pariwisata dan Kementerian
Ketenagakerjaan;
5. Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali telah
mengambil langkah-langkah strategis dan koordinatif bersama Bappeda dan
Dinas Pekerjaan Umum dalam mendukung program ketahanan pangan terkait
penetapan kebijakan mengenai pengendalian alih fungsi lahan dan penetapan
lahan sawah berkelanjutan;
6. Penyedia barang/jasa telah membuat Surat Pernyataan bahwa bersedia
dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar
Rp734.583.408,43 serta tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat
keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun
Anggaran berikutnya, telah diserahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima
perseratus) dari nilai kontrak atau Rp2.244.560.400,00 dan telah melakukan
penyempurnaan dan perbaikan atas pekerjaan finishing yang melibatkan Satuan
Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Bali –
Penida;
7. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Pariwisata telah diberikan pelatihan
dan bimbingan teknis terhadap masyarakat yang melibatkan Dinas Pariwisata
Provinsi Bali;
8. Telah dilakukan koordinasi dengan Kelompok Tani penerima bantuan alsintan
dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan pengembangan embung untuk
pemeliharaan (memperhatikan perawatan) bantuan yang telah diterima, telah
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 33
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
dilakukan penyuluhan, usulan kebutuhan pupuk, pengawasan terhadap kegiatan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan pengembangan embung serta melaporkan
capain fisik pekerjaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana pada Dinas
Pertanian Kabupaten Bangli, Karangasem, Jembrana;
9. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik telah dikenakan dan telah
dilakukan perbaikan atas pekerjaan PISEW yang mengalami kerusakan pada
Kabupaten Tabanan, Karangasem dan Buleleng;
10. Telah dilakukan inputing data debitur penerima dana bantuan KUR oleh bank
penyalur atas kegiatan Prioritas Nasional pada Kabupaten Bangli dan Buleleng;
11. Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng telah mempertimbangkan faktor cuaca;
12. PT. PLN Area Bali Utara Kabupaten Buleleng telah berkoordinasi dengan Kepala
Desa setempat, mensosialisasikan tujuan program kepada masyarakat desa
untuk berkontribusi positif dan menyediakan jaringan listrik di wilayah
masyarakat tidak mampu serta pada PT PLN (Persero) Area Bali Timur
Kabupaten Karangasem telah menambahkan data persyaratan pemasangan
listrik gratis bagi RTS yang tidak mampu secara ekonomi;
13. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar dan Kabupaten
Tabanan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan
dalam rangka finalisasi Juknis tentang asuransi perikanan kepada nelayan,
melakukan pendataan nelayan beserta kelengkapan administrasinya;
14. Proses sertifikasi atas tanah yang belum disertifikasi dan penginputan ulang di
Aplikasi SIMAK maupun SAIBA untuk menghilangkan akun yang belum
diregister serta rekonsiliasi antara Aplikasi SIMAK maupun SAIBA telah
dilakukan oleh Koordinator Unit Akuntansi wilayah Satker Ditjen Sumber Daya
Air Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Provinsi Bali.
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa assurance
dan consulting dalam Bidang Polhukam dan PMK, antara lain sebagai berikut:
1. Pengawalan Pembangunan Nasional antara lain Monitoring dan Evaluasi
Program Prioritas Nasional, Evaluasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pilkada
Serentak, Pengawasan Program JKN, Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan, Audit
dan Pemetaan DAK/Tamsil/TP Guru PNS dan Non PNS, Pengawasan atas
Aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta audit tujuan tertentu atas
asset bermasalah di Kementerian Ristek Dikti .
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 34
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
2. Perbaikan Governance System antara lain Bimbingan Teknis Akuntabilitas
Pelaporan Keuangan dan Kinerja.
3. Secara keseluruhan, jumlah temuan terkait pengawasan Bidang Polhukam dan
PMK sampai dengan Tahun 2016 sejumlah Rp4.446.877.048,32, sedangkan yang
telah disetor sebesar Rp3.175.684.630,00 atau 71,41% dari jumlah temuan.
Temuan yang belum disetor berupa Pembayaran Tunjangan Profesi Guru
Sebesar Rp401.902.540,00.
Dalam fokus pengawalan pembangunan nasional dan perbaikan governance system
pada Kementerian/Lembaga telah dilaksanakan perbaikan sebagai berikut:
1. Kelebihan Pembayaran/Alokasi anggaran yaitu:
1) Atas kegiatan Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Perguruan
Tinggi Negeri di Universitas Udayana Tahun Anggaran 2015 sebesar
Rp2.589.900.000,00 telah diselesaikan;
2) Atas kegiatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada
Serentak Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Karangasem sebesar
Rp194.453.242,00. telah diselesaikan;
3) Atas kegiatan Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Denpasar Tahun 2015 pada Sekretariat KPU Kota Denpasar
sebesar Rp117.735.791,00 telah diselesaikan;
4) Atas tunjangan profesi guru pada kegiatan Verifikasi TPG PNS dan PNS di
Lingkungan Kementerian Agama pada Kementerian Agama Kabupaten
Buleleng sebesar Rp4.260.000,00 telah disetor ke kas Negara;
5) Atas tunjangan profesi guru pada kegiatan Verifikasi TPG PNS dan PNS di
Lingkungan Kementerian Agama pada Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem sebesar Rp34.444.570,00 telah disetor ke kas Negara;
6) Atas tunjangan profesi guru pada kegiatan Verifikasi TPG PNS dan PNS di
Lingkungan Kementerian Agama pada Kementerian Agama Kabupaten
Klungkung sebesar Rp5.643.000,00 telah disetor ke kas Negara.
2. Sekretaris Bawaslu Provinsi Bali telah menyetorkan Pajak atas Sewa Rumah
untuk Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kota Denpasar sebesar
Rp3.854.545,00.
3. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Karangasem telah berkoordinasi dengan
petugas Perum Bulog untuk melakukan penagihan pembayaran ke desa-desa dan
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 35
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
melakukan pemantauan secara intensif atas pembayaran tebusan raskin di
setiap desa untuk disetorkan kepada petugas desa/kaur desa setelah adanya
pembayaran uang raskin dari masyarakat serta melakukan evaluasi mekanisme
pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat penerima manfaat sehingga tidak
terjadi tunggakan yang cukup lama.
4. Dinas Sosial Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng telah memberikan
teguran kepada Pendamping atas kelalaiannya dalam melakukan pendampingan
terkait pengelolaan dana KUBE, berkoordinasi dengan pendamping dalam hal
memberikan pelatihan untuk meningkatkan pendapatan KUBE serta menggalang
kerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk kesinambungan bisnis KUBE
dan kesepakatan kemitraan serta memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen.
5. Dinas Sosial Kabupaten Karangasem telah berkoordinasi dengan Kantor Pos
penyalur PKH dan ASLUT dan ASODKB untuk mengetahui realisasi maupun sisa
dana PKH yang belum tersalurkan, memonitor penyalurannya, serta melakukan
monitoring ke penerima/pengumpul uang tebus raskin yang ada dititik bagi
(kelurahan/desa, kantor lingkungan).
6. Pengelola DAK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten:
- Karangasem dan Bangli telah melakukan rekonsiliasi secara rutin atas
penerimaan dan penyaluran DAK, menginformasikan jumlah alokasi dan
penerimaan DAK Pendidikan dari rekening BUN.
- Buleleng telah melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan BPKAD atas
jumlah sisa anggaran DAK SD, SMP, SMA, dan SMK, serta melakukan
koordinasi dengan Tim Anggaran APBD dalam rapat pembahasan anggaran
APBD agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan, melakukan koordinasi
dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam hal juknis
pelaksanaan atas sisa anggaran dana DAK yang belum diserap.
- Klungkung telah melakukan koordinasi dalam rapat pembahasan anggaran
DAK agar penerimaan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan, berkoordinasi
dengan pihak sekolah yang SK Tunjangan Profesi Gurunya tidak terbit
dengan mengecek kebenaran data Dapodik.
7. Politeknik Negeri Bali berkoordinasi dengan Kemenristekdikti terkait
penyaluran bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Bidikmisi dan ADik Tahun
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 36
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
2016 untuk disalurkan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal penyaluran
yang telah ditetapkan.
8. Universitas Udayana telah berkoordinasi dengan Fakultas terkait proses
kelengkapan administrasi untuk pengajuan beasiswa Bidikmisi on going sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan dan pengajuan beasiswa sesuai dengan
jadual penyaluran serta telah berkoordinasi dengan Kemenristekdikti terkait
adanya perubahan nama penerima beasiswa ADik.
9. Universitas Pendidikan Ganesha telah berkoordinasi dengan Kemenristekdikti
terkait pengamprahan dana beasiswa Bidikmisi dan ADik, telah berkoordinasi
dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk melaporkan
perkembangan penyaluran beasiswa termasuk keterlambatan penerimaan
beasiswa untuk mempercepat proses pencairan beasiswa Bidikmisi dan
Afirmasi, serta koordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan
Tinggi terkait penyelesaian masalah tagihan atas sisa pekerjaan pembangunan
Gedung dan usulan perhitungan proyeksi kebutuhan pembiayaan kelanjutan
pembangunan fisik Gedung yang masih berstatus KDP.
10. RSUP Sanglah Denpasar menggunakan hasil verifikasi BPKP sebagai bahan
pertimbangan dalam mengajukan revisi anggaran dan pembayaran utang.
11. Institut Seni Indonesia Denpasar telah berkoordinasi dengan Kementerian Riset,
Teknologi dan Perguruan Tinggi terkait usulan perhitungan proyeksi kebutuhan
pembiayaan kelanjutan pembangunan fisik gedung, dan telah mencatat KDP
yang telah dilengkapi BAST-II sebagai aset tetap definitif maupun sebagai
penambah nilai aset definitif untuk kegiatan pengembangan dalam SIMAK BMN.
12. Politeknik Negeri Bali telah melakukan reklasifikasi terhadap barang yang tidak
ditemukan ke Aset Tetap Lainnya.
13. Universitas Udayana telah berkoordinasi dengan USDI terkait pengakuan
piutang dalam rangka penyajian piutang di neraca laporan keuangan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mencatat KDP yang telah
dilengkapi BAST/BAPP sebagai aset tetap definitif dalam SIMAK BMN,
berkoordinasi dan memantau usulan kekurangan anggaran pembangunan
lanjutan gedung parkir pada Kampus Sudirman Universitas Udayana sesuai
dengan komitmen dan proyeksi kebutuhan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan
diusulkan juga kekurangan anggaran pembangunan tersebut Ke
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 37
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Kemenristekdikti, berkoordinasi dan memantau usulan kekurangan anggaran
pembangunan lanjutan gedung yang pernah diusulkan ke Kemenristekdikti,
mencatat KDP yang telah dilengkapi BAST/BAPP sebagai aset tetap definitif
dalam SIMAK BMN.
14. CaLK telah disusun sesuai dengan format PMK Nomor 177/PMK.05/2015 dan
Cal BMN telah disusun sesuai dengan format Surat Direktur BMN Nomor S-
2/KN/2014 pada tingkat Satker Kementerian Hukum dan HAM, Badan
Pengawas Pemilu (Banwaslu) serta KPU Provinsi Bali.
15. Satker Mahkamah Agung RI di Provinsi Bali telah memantau perkembangan
proses penilaian kembali aktiva tetap.
16. Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana telah:
a. Mengistruksikan Puskesmas Mendoyo II menyampaikan secara tertulis
kepada pasien agar melaporkan kepada BPJS Kesehatan Cabang Singaraja di
Kantor Perwakilan Negara;
b. Berkoordinasi dengan BPJS Cabang Singaraja melaksanakan sosialisasi
Permenkes No 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (fraud)
Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial
Nasional;
c. Membentuk tim pencegahan Kecurangan JKN di FKTP dan FKRTL;
d. Berkoordinasi dengan Kepala Cabang BPJS Singaraja dalam rekonsiliasi
jumlah kepesertaan PBI antara yang terdaftar di FKTP dengan Keputusan
Menteri Sosial;
e. Memusnahkan persediaan obat di Gudang Farmasi sesuai dengan SOP
pemusnahan yang telah dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana;
f. Memberikan teguran tertulis kepada petugas penanggung jawab gudang
farmasi atas kelalaiannya belum melaporkan kondisi jangka waktu
pemakaian obat;
g. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja untuk meng-update
aplikasi INA CBGs terkait dengan obat yang belum terdaftar.
17. Rumah Sakit Umum Tabanan telah menyurati BPJS Kesehatan Cabang Denpasar,
dan menerima pembayaran klaim rumah sakit secara tepat jumlah sesuai
ketentuan dan memberikan penjelasan/feedback atas pengajuan klaim yang
tidak terbayar, telah menerima pembayaran pengajuan klaim rumah sakit
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 38
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
sebesar Rp225.393.432,00, telah mengajukan permohonan ganti rugi sebesar
1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan
keterlambatan, telah koordinasi dengan BPJS untuk melakukan sosialisasi
Permenkes Nomor 36 Tahun 2015, dan telah membentuk Tim Pencegahan
Kecurangan JKN di Dinas Kesehatan, FKTP dan FKRTL di lingkungan Kabupaten
Tabanan.
18. Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung telah:
a. Mengajukan surat kepada BPJS Kesehatan Cabang Klungkung untuk meminta
data peserta PBI di wilayah kerja FKTP, meminta laporan data mutasi peserta
PBI;
b. Memberikan teguran secara tertulis kepada Tim Monev terkait pengawasan
terhadap kepesertaan PBI;
c. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan cabang Klungkung terkait update
database obat-obatan pada aplikasi BPJS, proses pengaktifan kartu peserta
yang tidak aktif mengajukan kembali klaim yang belum dibayar oleh BPJS jika
kartu peserta sudah diaktifkan;
d. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, RSUD Kabupaten
Klungkung dan RSU Bintang untuk membangun Sistem Pencegahan
Kecurangan JKN;
e. Membangun Sistem Pencegahan Kecurangan JKN di FKTP;
f. Menegur secara tertulis pengelola JKN atas kelalaiannya dalam
melaksanakan tugasnya.
19. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Karangasem telah berkoordinasi
dengan pihak yang terkait dalam hal pendistribusian Kartu Indonesia Sehat.
20. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar telah melakukan
koordinasi dengan instansi terkait agar pada tahun ajaran berikutnya lebih
banyak lagi sekolah yang dapat melakukan ujian nasional berbasis komputer.
21. Yayasan Kasih Kita Bali, YAKEBA, Yayasan Gerasa, telah menyusun Instrumen
Penilaian Kepuasaan Penerima Layanan Rehabilitasi yang melibatkan BNN
Provinsi Bali
22. BKKBN Provinsi Bali telah:
a. Menginformasikan kepada bendahara materiil kabupaten serta petugas di
Faskes KB untuk mengelola dan mencatat barang persediaan alokon dengan
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 39
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
baik, dengan menerapkan standarisasi penataan persediaan berdasarkan
pada sistem First In First Out (FIFO) dan First Expired First Out (FEFO),
melaporkan adanya obat yang kadalauarsa secara berjenjang kepada Kepala
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tabanan, serta segera memusnahkan persediaan
alokon kadaluarsa sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN;
b. Menginformasikan kepada BKKBN Pusat agar dalam pengadaan alokon lebih
cermat mempertimbangkan kebutuhan alokon dari BKKBN Provinsi;
c. Berkoordinasi kepada BKKBN Pusat agar proses pengadaan alokon IUD di
percepat, sehingga akseptor KB dapat tertangani lebih cepat.
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa
assurance dan consulting dalam bidang Bidang Pengawasan Keuangan Daerah,
dapat diuraikan, antara lain:
1) Pengawalan Pembangunan Nasional antara lain melalui Pengawasan Lintas
Sektor Pembangunan Daerah Bidang Kesra (Program PPM), Probity Audit, dan
Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi (Program
Penguatan Ekonomi Lokal);
2) Perbaikan Governance System antara lain melalui Evaluasi Kinerja
Penyelenggaran Pemerintah Daerah, Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan
Daerah Berbasis Akrual, Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD TA 2016,
dan Penguatan efektivitas SPIP;
3) Peningkatan Ruang Fiskal antara lain melalui Optimalisasi Penerimaan Daerah.
Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa peningkatan ruang fiskal dengan
melakukan asistensi Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD), BPKP menghasilkan
12 rekomendasi dengan nilai setoran Rp2.620.667.567,00. Namun sampai dengan
tahun 2016 belum ditindaklanjuti.
Rekomendasi tersebut adalah rekomendasi perbaikan kebijakan dengan membuat
pedoman penyusunan potensi PAD dan melakukan penyempurnaan peraturan
perundang-undangan terkait pajak dan retribusi daerah.
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 40
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Dalam melaksanakan fokus pengawasan peningkatan governance system, BPKP
melaksanakan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan daerah pada Pemda
yang diantaranya telah dilaksanakan perbaikan sebagai berikut:
1) Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak;
2) Penyusunan aturan terkait standar besaran pemberian hibah;
3) Terbitnya peraturan tentang Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan Pajak
Daerah;
4) Penyusunan anggaran telah melalui tahapan penyusunan Rancangan Awal
RKPD.
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program 1 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan PP 77 298 387.01
2. Anggaran Rp 1.461.045.000 1,543,021,560 105.61
3. Penggunaan SDM OH 8.541 6,323 74.03
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program
1.1 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar
150,09% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 105,61% dan
penggunaan OH sebesar 74,03%.
Sasaran Program 1.2
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi
IKU “Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Korporasi diukur menggunakan dua IKU yakni “Perbaikan Tata Kelola,
Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas
Nasional Bidang Akuntan Negara” dan “Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko,
dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Bidang Akuntan Negara” dengan
target pada tahun 2016 masing-masing sebesar 100% yang diukur dengan
menghitung persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah
disampaikan dalam laporan hasil Pengawasan. Indikator tersebut mencerminkan
upaya BPKP dalam meningkatkan kinerja korporasi melalui pemberian
rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lintas
sektoral atau program prioritas nasional maupun kinerja manajemen korporasi.
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 41
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan
keputusan oleh stakeholders maka kinerja BPKP dalam melaksanakan pengawasan
intern yang bertujuan meningkatkan kinerja korporasi yang bersifat lintas sektoral
atau program prioritas nasional semakin baik.
Realisasi masing-masing indikator kinerja sampai dengan tahun 2016, adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.4
Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Program 1.2
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Korporasi
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %
Capaian
1. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional Bidang Akuntan Negara
% 100 100 100
2. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi - Permintaan (lap/permintaan) - Non Permintaan ( TL/rek)
% %
100 100
100 100
100 100
Realisasi IKU tersebut adalah sebanyak 43 rekomendasi hasil pengawasan program
strategis/program prioritas nasional ditindaklanjuti dari 43 rekomendasi yang
disampaikan atau mencapai 100% dari target.
Perbandingan realisasi IKU “Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi dengan” dengan tahun sebelumnya
dapat dilihat pada tabel 3.5.
Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program 1.2 dengan Tahun Sebelumnya
Indikator Kinerja Utama Satuan % Realisasi % Capaian Kenaikan
/penurunan 2015 2016 2015 2016
1. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional Bidang Akuntan Negara
% 100 100 100,00 100,00 -
2. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi - Permintaan (lap/permintaan) - Non Permintaan ( TL/rek)
% 100 100
100 100
100,00 100,00
100,00 100,00
- -
% 100 100 100,00 100,00 -
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi
Bali periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.2.
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 42
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern pengelolaan
program prioritas nasional Bidang Akuntan Negara yang disampaikan dan
ditindaklanjuti pada tahun 2016 sebanyak 4 rekomendasi yang dapat
dikelompokkan menjadi 2 hal sebagai berikut (terkait dengan evaluasi ketahanan
pangan) :
(1) Pengecer mengajukan permintaan pupuk kepada PT Pupuk Kaltim/PT.
Petrokimia Gresik berdasarkan RDKK yang diterima dari kelompok tani, akan
tetapi RDKK diterima oleh pengecer pada saat petani mengajukan pembelian
pupuk, sehingga di gudang pengecer tidak tersedia persediaan pupuk bersubsidi
pada saat awal musim tanam.
(2) RDKK dibuat pada saat mengajukan pembelian pupuk bersubsidi (pada awal
masa tanam), namun demikian dalam pengisian formulir RDKK masih terdapat
informasi yang tidak lengkap, antara lain musim tanam dan rencana
penggunaan.
Rencana tindak yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja yaitu
Direksi PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik akan membuat
kebijakan agar setiap pengecer mendapat titipan pupuk bersubsidi sebesar
minimum persediaan yang diwajibkan sesuai ketentuan.
Sedangkan Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Korporasi Bidang Akuntan Negara yang disampaikan dan
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi 100,00 100,00
Pe
rse
nta
se
Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 1.2
dengan Target 2019
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 43
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
ditindaklanjuti pada tahun 2016 dapat dikelompokkan menjadi 14 hal sebagai
berikut:
(1) Perencanaan belum sepenuhnya memperhatikan Business Plan serta realisasi
pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya;
(2) Belum adanya kebijakan mengenai laporan bulanan yang wajib dibuat oleh
kantor unit;
(3) Cakupan pelayanan belum mencapai target MDGs;
(4) Tingkat kebocoran/ Non Revenue Water (NRW) Distribusi masih diatas ambang
batas yang ditetapkan yaitu diatas 20%;
(5) PDAM belum siap untuk mendukung target akses air minum 76% di Tahun
2016;
(6) Permasalahan keuangan terkait rendahnya perputaran piutang serta adanya
PDAM yang belum mencapai full cost recovery;
(7) Sebagai dampak dari pemecahan PDAM, terdapat aset bangunan (Instalasi
Pengolahan Air di Belusung) PDAM Badung yang tanahnya dimiliki oleh PDAM
Kota Denpasar. Untuk pemanfaatan tanah tersebut, sesuai draft perjanjian,
PDAM Badung harus membayar sewa tanah yang berlaku surut mulai tahun
2013;
(8) Permasalahan aset meliputi Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan
Statusnya (PPPYBDS), aset tetap yang telah dimanfaatkan oleh PDAM
(Kabupaten Klungkung) namun belum dicatat dalam laporan keuangan karena
belum diketahui nilainya dan belum ada penyerahan ke PDAM Kabupaten
Klungkung serta belum memiliki kebijakan pengelolaan aset dan sistem
Geographic Information System (GIS) atau peta jaringan perpipaan;
(9) Terdapat cukup banyak pelanggan dengan pemakaian air 0 m³selama
beberapa bulan;
(10) Terkait pelayanan, masih terdapat penyambungan Sambungan Rumah (SR)
yang lebih dari 6 hari kerja;
(11) Meyakini keakuratan data aset tetap atas Bangunan Gedung Pasar Badung pada
PD Pasar Kota Denpasar yang akan menjadi dasar penyertaan modal dari
Pemerintah Kota Denpasar kepada PD Pasar Kota Denpasar;
(12) Terkait pengelolaan dana PMN, terdapat ketidakjelasan penggunaan dana /
rincian penggunaan dana, serta kelemahan dalam proses pengadaan;
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 44
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
(13) Terkait kinerja RSUD/BLUD, masih terdapat aspek keuangan, aspek pelayanan
dan Standar Pelayanan Minimal yang belum optimal;
(14) Memperoleh keyakinan yang memadai atas nilai perolehan aset tetap yang
dimiliki dan dicatat oleh Pemerintah Kota Denpasar yang akan menjadi dasar
penyertaan modal dari Pemerintah Kota Denpasar kepada PD. Pasar Kota
Denpasar.
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program 1.2 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan PP 18 85 472,22 2. Anggaran Rp 532.633.000 423.495.000 79,51 3. Penggunaan SDM OH 1.541 1.475 95,68
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program
1.2 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar
100% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 79,51% dan
penggunaan OH sebesar 95,68%.
Sasaran Program 1.3
Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan
Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian
IKU keberhasilan pengawasan dalam bidang keinvestigasian yang dilaksanakan
Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian
kepada APH/ K/L/P/K” yang dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diserahkan ke
APH/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi dibandingkan dengan
jumlah permintaan penugasan. Realisasi kinerja IKU “Penyerahan hasil pengawasan
keinvestigasian kepada APH/ K/L/P/K” pada tahun 2016 adalah 85,37 % atau
mencapai 142,28% dari target sebesar 60% dengan perhitungan sebagai berikut:
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 45
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Tabel 3.6
Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Program 1.3
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern
Pengelolaan KorporasiNo. Instans
(%) NO
INSTANSI
PERMINTAAN
REKOMENDASI
CAPAIAN
I Aparat Penegak Hukum (Audit Investigatif, Audit PKKN, PKA, Komputer Forensik)
68 56 77,94
II K/L/P/K 1 Hambatan Kelancaran Pembangunan 1 1 100,00 2 Penyesuaian Harga 1 1 100,00 3 Klaim 0 0 0,00 4 Instansi Lain 0 0 0,00 5 Sosialisasi Program Anti Korupsi 10 10 100,00
6 Fraud Control 2 2 100,00 Jumlah 82 70 85,37
Perbandingan realisasi IKU “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada
APH/K/L/P/K” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena pengukuran
IKU tahun 2015 berbeda.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
digambarkan dalam gambar 3.3 sebagai berikut:
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 80%, maka realisasi IKU tahun
2016 menunjukkan bahwa kinerja telah mencapai target tahun 2019.
Dikaitkan dengan fokus pengawasan BPKP, penugasan pengawasan yang dilaksanakan
dalam bidang keinvestigasian mendukung pengamanan aset negara/daerah,
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00
Realisasi 85,37
Pe
rse
nta
se
Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 1.3
dengan Target 2019
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 46
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
peningkatan tata kelola (Governance System), dan peningkatan ruang fiskal. Uraian hasil
pengawasan berdasarkan fokus pengawasan BPKP tersebut sebagai berikut:
1. Pengamanan Aset Negara/Daerah
BPKP melaksanakan pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan
pemberantasan korupsi. Hasil pengawasan yang dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Penanganan Kasus Aparat Penegak Hukum (APH) Realisasi rekomendasi
penugasan Audit Investigatif, Audit dalam rangka PKKN, Pemberian Keterangan
Ahli, dan Komputer Forensik dari APH sebanyak 56 rekomendasi atau mencapai
77,94% dari permintaan sebanyak 68 permintaan.
Rincian laporan yang diserahkan ke APH dan jumlah nilai kerugian keuangan
negara adalah sebagai berikut:
Tabel 3.7 Rincian Laporan yang Diserahkan kepada APH
(NO INSTANSI
Jumlah Kasus
I Audit Investigatif 1 Kejaksaan 0 2 Kepolisian 0
Sub Jumlah 0 II Audit dalam rangka PKKN
1 Kejaksaan 5 2 Kepolisian 5
3 KPK 0
Sub Jumlah 10
III Pemberian Keterangan Ahli
1 Kejaksaan 10
2 Kepolisian 12
3 KPK 0
4 Pengadilan 24
5 Lainnya 0
Sub Jumlah 46
IV Komputer Forensik 0
Jumlah 56
Uraian Jumlah
b. Penanganan Kasus Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi Selain
melaksanakan penugasan pengawasan atas permintaan APH, BPKP juga
melaksanakan penugasan pengawasan atas permintaan K/L/P/K yaitu Audit
Investigatif dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP).
Jumlah permintaan dari K/L/P/K untuk melakukan Audit Investigatif dan
Evaluasi HKP sebanyak 1 (satu) penugasan yang ditindaklanjuti dengan
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 47
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
penugasan dan penerbitan rekomendasi sebanyak 1 (satu) rekomendasi atau
100% terdiri dari 1 (satu) rekomendasi Evaluasi HKP.
2. Peningkatan Tata Kelola (Governance System)
Di samping upaya represif, BPKP juga mengedepankan upaya preventif dalam
melawan korupsi. Pencegahan korupsi melalui sistem yang mampu mencegah atau
memudahkan pendeteksian adanya kecurangan/penyimpangan, mendorong BPKP
untuk terus berperan aktif bermitra dengan K/L/P/K dalam memberikan nilai
tambah bagi peningkatan tata kelola.
BPKP melaksanakan penugasan dalam rangka upaya pencegahan korupsi yang
terdiri dari Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK), Fraud Control Plan (FCP), dan
kajian pengawasan.
a. Sosialisasi Anti Korupsi (SosPAK) pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 10
kali dengan kelompok sasaran (Focus Group) Pelajar, Mahasiswa, dan Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2016 sebagai berikut:
Tabel 3.8 Realisasi Focus Group
No. Focus Group JumlahKegiatanJumlah
NO Fokus Grup Jumlah
Kegiatan Jumlah Peserta
1 Pelajar 2 693
2 Mahasiswa 1 276 3 Pengelola Barang dan Jasa 3 679 4 Prajab CPNS 2 80
5 Aparat Pemerintah 2 139
Jumlah 10 1.867
b. Fraud Control Plan (FCP)
Permintaan penugasan FCP pada tahun 2016 sebanyak 2 penugasan dengan
realisasi dan jumlah rekomendasi sebanyak 2 rekomendasi.
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kegiatan
Fraud Control Plan (FCP) Tahun 2016
(%)NO Kegiatan
Permintaan Rekomendasi
1 Sosialisasi 2 2
2 Diagnostik - - 3 Bimtek/Implementasi - - 4 Evaluasi - -
Jumlah 2 2
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 48
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
c. Kajian dan Evaluasi Pengawasan
Pada tahun 2016, target kajian pengawasan ditetapkan sebanyak 2 (dua)
penugasan dengan realisasi 2 (dua) penugasan, yaitu Kajian Pengawasan atas
Bantuan Sosial di Provinsi Bali dan evaluasi bidang infrastruktur yang
bersumber dari hasil audit Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
3. Peningkatan Ruang Fiskal
Untuk mendorong peningkatan ruang fiskal, BPKP melaksanakan pengawasan atas
pengeluaran keuangan negara yang masih dapat ditingkatkan penghematannya
melalui Audit Penyesuaian Harga dan Audit Klaim.
Jumlah permintaan untuk melakukan Audit Penyesuaian Harga sebanyak 1 (satu)
permintaan dengan realisasi penugasan dan penerbitan rekomendasi sebanyak 1
(satu) rekomendasi, dengan koreksi audit yang dihasilkan sebesar Rp463.091.000,00
sedangkan untuk audit klaim tidak ada permintaan Audit selama tahun 2016.
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program 1.3 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan PP 33 106 321,21 2. Anggaran Rp 515.825.000 515.100.000 99,86 3. Penggunaan SDM OH 2.767 1.959 70,78
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program
1.3 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar
142,28% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,86% dan
penggunaan OH sebesar 70,78%.
Sasaran Program 2
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP
Pemda/korporasi” diindikasikan dalam capaian enam IKU, yaitu:
1) Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3);
2) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3);
3) Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik;
4) Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik);
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 49
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
5) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang
dibina;
6) Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina.
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran program ini adalah sebagai berikut:
Sasaran Program 2.1
Sasaran Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
IKU "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)" mencerminkan kualitas
penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Provinsi, diharapkan berada pada Level 3.
Maturitas SPIP diukur menggunakan skala 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP
menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.
Tingkat maturitas SPIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat maturitas yang
dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP Pemda
dengan quality assurance dari BPKP menggunakan pedoman penilaian maturitas SPIP
yang dikembangkan oleh BPKP.
Tidak terdapat target capaian IKU sasaran program “Maturitas SPIP Pemerintah
Provinsi (level 3)”. Namun demikian Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada tahun 2016
telah melakukan evaluasi level maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali. Dari hasil
evaluasi, level maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali berada pada level 3.
Dengan demikian realisasi sasaran maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
sebesar 100%.
Perbandingan realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)” dengan
tahun sebelumnya meningkat 100%.
Perbandingan IKU dengan target Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 2015 –
2019 disajikan dengan gambar 3.4 berikut:
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 50
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, maka realisasi IKU pada
tahun 2016 telah mencapai target maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3).
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan evaluasi terhadap
maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3), antara lain sebagai berikut:
1) Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko untuk tingkat atau “lingkup” pemerintahan Provinsi Bali dengan
pemilik risiko Kepala Daerah dan atau Sekretaris Daerah yang mencakup
penyelenggaraan pemerintahan secara umum yaitu meliputi seluruh urusan/bidang
(26 bidang wajib dan 8 bidang pilihan) belum dilakukan. Untuk lingkup SKPD, dari 7
SKPD yang diuji petik, seluruhnya telah membuat identifikasi risiko meskipun
kualitasnya belum optimal. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satgas SPIP
Provinsi dan Inspektorat dalam mendorong seluruh SKPD agar melakukan
identifikasi risiko.
2) Penilaian terhadap analisis risiko berada pada tingkat “berkembang”. Analisis
risiko dimaksudkan untuk memisahkan risiko-risiko kecil (yang dapat diterima)
dengan risiko-risiko besar, dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam
mengevaluasi dan menangani/mengendalikan risiko. Analisis risiko mencakup
penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari risiko. Analisis risiko dapat
dilakukan bila risiko telah diidentifikasi.
Hasil identifikasi risiko pada 8 SKPD yang diuji petik, seluruhnya telah dibuatkan
analisis risikonya. Namun belum diteruskan dengan dibuatkan desain pengendalian
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi 0,00 100,00
Pro
sen
tase
Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.1
dengan Target 2019
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 51
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
internnya atau rencana tindak pengendaliannya dalam bentuk dokumen yang
lengkap dan formal (dokumen RTP).
Rencana tindak yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sebagai
berikut:
1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP, agar dianggarkan porsi yang cukup, baik dari segi
pembiayaan maupun ketersediaan tenaga fasilitator;
2) Mendorong dilaksanakannya penilaian secara mandiri atas level maturitas
penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah;
3) Perwakilan BPKP Provinsi Bali secara periodik bersama-sama dengan APIP pada
Pemerintah Daerah, melaksanakan pelatihan, bimtek, workshop SPIP dengan
mengintegrasikan dalam kegiatan Rakorwas yang diselenggarakan Pemerintah
Provinsi Bali;
4) Menambahkan materi SPIP pada setiap kegiatan Diklat pimpinan untuk
memperkenalkan/menginternalisasi SPIP;
5) Memberikan kesempatan kepada pegawai BPKP dan APIP untuk mengikuti diklat
SPIP.
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian sasaran
program 2.1 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan PP 1 1 100,00 2. Anggaran Rp 22.018.000 3.900.000 17,71 3. Penggunaan SDM OH 42 32 76,19
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program 2.1
telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran program sebesar 100% lebih
tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 17,71% dan penggunaan OH sebesar
76,19%.
Sasaran Program 2.2
Maturitas SPIP Kabupaten/kota (level 3)
IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)” mencerminkan kualitas
penerapan SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 52
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Indikator “Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota ” diukur dengan
menghitung jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memperoleh capaian
tingkat kematangan/maturitas level 3 dibandingkan jumlah Pemerintah
Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP di wilayah Provinsi Bali.
Target capaian IKU Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) tahun 2016
sebesar 10%.
Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melaksanakan
penugasan evaluasi maturitas SPIP pada Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana,
Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Gianyar.
Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang mencapai tingkat
maturitas SPIP Level 3 sebanyak 2 Pemda yaitu Kabupaten Gianyar dan Kabupaten
Jembrana atau 22,22% dari 9 Kabupaten/Kota. Dengan demikian capaian kinerja
sasaran program “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)” adalah lebih
dari 200% dari target sebesar 10%.
Perbandingan realisasi IKU program “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota
(level 3)” dengan tahun sebelumnya naik sebesar 22,22%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
digambarkan dalam gambar 3.5 sebagai berikut:
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka realisasi IKU pada tahun 2016 telah
menuju pencapaian target 2019.
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 5,00 10,00 30,00 50,00 70,00
Realisasi 0,00 22,22
Pro
sen
tase
Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.2
dengan Target 2019
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 53
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan mengevaluasi level
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) tahun 2016 , sebagai berikut:
1) Ada praktik pengendalian intern, utamanya pada kegiatan pokok/strategis;
2) Pengendalian intern tersebut telah terdokumentasi secara baik.
Rencana tindak yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sebagai
berikut:
1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP, agar dianggarkan porsi yang cukup, baik dari
segi pembiayaan maupun ketersediaan tenaga fasilitator;
2) Mendorong dilaksanakannya penilaian secara mandiri atas level maturitas
penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah;
3) Perwakilan BPKP Provinsi Bali secara periodik bersama-sama dengan APIP pada
Pemerintah Daerah, melaksanakan pelatihan, Bimtek, Workshop SPIP dengan
mengintegrasikan dalam kegiatan Rakorwas yang diselenggarakan Pemerintah
Provinsi Bali;
4) Menambahkan materi SPIP pada setiap kegiatan Diklat pimpinan untuk
memperkenalkan/menginternalisasi SPIP;
5) Memberikan kesempatan kepada pegawai BPKP dan APIP untuk mengikuti diklat
SPIP.
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian sasaran
program 2.2 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan PP 18 85 472,22 2. Anggaran Rp 532.633.000 423.495.000 79,51 3. Penggunaan SDM OH 1.541 1.475 95,68
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program 2.2
telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 200%
lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 79,51% dan penggunaan OH
sebesar 95,68%.
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 54
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Sasaran Program 2.3
Prosestase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
Penetapan tata kelola GCG pada BUMN/anak perusahaan didasarkan pada Peraturan
Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan
Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor
16/S.MBU/2012 tanggal 16 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan
Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Assesment GCG meliputi penilaian atas
572 faktor yang diuji kesesuaian penerapannya. Hasil assessment GCG berupa skor GCG
sebagai dasar penentuan kategori penerapan GCG pada BUMN, yang terdiri dari lima
kategori yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik.
IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik" diukur dengan
menghitung jumlah BUMN/anak perusahaan yang mendapat skor minimal baik atas
penerapan GCG dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan yang di-assess
oleh BPKP.
Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melaksanakan
penugasan Assessment GCG pada PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia
(Persero)/ITDC.
Tidak terdapat target IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik"
pada tahun 2016, namun realisasi IKU sebesar 100%. Realisasi tersebut merupakan
BUMN yang GCG-nya mendapat skor minimal baik sebanyak 1 (satu) BUMN dari 1
(satu) BUMN yang di-assess.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
disajikan pada gambar 3.6.
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 55
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 75%, maka realisasi IKU tahun
2016 telah mencapai 133,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah
mencapai target tahun 2019.
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian sasaran
program 2.3 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan PP 3 5 166,67 2. Anggaran Rp 68.175.000 81.322.000 119,28 3. Penggunaan SDM OH 245 206 84,08
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program 2.3
belum efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 0,00%
lebih rendah daripada capaian penggunaan dana sebesar 119,28% dan penggunaan OH
sebesar 84,08%.
Sasaran Program 2.4
Prosentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya baik
Pemberian predikat kesehatan BUMN/Anak Perusahaan yang kinerjanya berpredikat
minimal A (baik) dilaksanakan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor KEP- 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian
Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan
berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 65,00 65,00 70,00 70,00 75,00
Realisasi 100,00 100,00
Pro
sen
tase
Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.3
dengan Target 2019
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 56
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
bersangkutan yang meliputi penilaian aspek keuangan, aspek operasional dan aspek
administrasi.
IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A
(baik)" diukur dengan menghitung jumlah BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya
berpredikat minimal A (baik) dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan
yang kinerjanya dievaluasi oleh BPKP.
Selama tahun 2016, BPKP telah melaksanakan assessment GCG dan reviu pengelolaan
tambahan dana PNM pada PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia sehingga hasil
evaluasi kinerja BUMN yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat A
(baik).
Dengan demikian, realisasi IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya
berpredikat minimal A (baik)" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100% atau
mencapai 188,68% dari target sebesar 53%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
disajikan pada gambar 3.7.
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 75%, maka realisasi IKU tahun
2016 telah mencapai 133,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah
mencapai target tahun 2019.
0,00
50,00
100,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00
Realisasi 100,00 100,00
Pro
sen
tase
Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.4
dengan Target 2019
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 57
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Sasaran Program 2.5
Prosentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang
dibina
BUMD dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi
daerah. BPKP melakukan pengawasan terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan
kinerja agar BUMD berperan optimal sebagai salah satu pemicu kesejahteraan
masyarakat di daerah.
IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang
dibina" diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat
baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang kinerjanya dievaluasi oleh BPKP.
Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melaksanakan
penugasan evaluasi kinerja BUMD.
Realisasi IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 77,78% atau mencapai
146,75% dari target sebesar 53%.
Realisasi tersebut merupakan BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik
sebanyak 7 BUMD dari 9 BUMD yang dievaluasi.
Realisasi kinerja sebesar 77,78%, sama dengan dibandingkan dengan realisasi tahun
2015.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
disajikan pada gambar 3.8.
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00
Realisasi 77,78 77,78
Pro
sen
tase
Gambar 3.8 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.5
dengan Target 2019
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 58
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 56%, maka realisasi IKU tahun
2016 telah mencapai 146,75%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah
mencapai target tahun 2019.
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan evaluasi
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina,
antara lain sebagai berikut:
1) Terkait aset tetap, terdapat aset tetap yang telah dimanfaatkan namun belum
dicatat, terdapat PPPYBDS, terdapat aset yang menjadi catatan pada laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung (yang diaudit oleh BPK-RI),
penatausahaan aset tetap belum optimal, Aset berupa Bangunan dan Lahan Tidak
Dipelihara dengan Baik, PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana belum
memiliki kebijakan manajemen aset tetap;
2) Terkait tata kelola yaitu penerapan GCG pada PDAM Kabupaten Klungkung masih
memerlukan upaya-upaya agar penerapannya mendekati atau mencapai praktik-
praktik terbaik (best practices);
3) Terkait perencanaan yaitu PDAM Kabupaten Bangli belum menyusun Corporate
Plan;
4) Terkait pengadaan yaitu PT. CIPL kurang berkomitmen untuk melakukan
peremajaan tanaman dan memelihara kebun seluas 765 ha;
5) Terkait keuangan Perusda belum menikmati bagian keuntungan 30% dari laba PT
CIPL, Penerimaan dari hasil penjualan panen kebun cengkeh dan kelapa tidak
dilaporkan, Sampai dengan 31 Desember 2015 atau 9 (sembilan) tahun kerja sama
berjalan, Perusda hanya menerima hasil dari kompensasi lahan sebesar
Rp500.000.000,00 per tahun Seharusnya sesuai proposal PT. CIPL pada tahun
ketujuh dan seterusnya, lahan yang dikerjasamakan akan memberikan hasil kepada
Perusda rata-rata sebesar Rp1.267.500.000 per tahun;
6) Terkait komitmen PT. Cintraindah Prayasalestari Tidak Melaporkan Perkembangan
Pengelolaan Kerja Sama, Perusda Belum Menerima Pembayaran Atas Hak
Kompensasi Lahan Tahun 2007;
7) Terkait hukum yaitu Kelemahan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan
antara Perusda dengan PT CIPL;
8) Terkait administrasi Perusda belum mampu memberikan data yang memuat atau
menjelaskan pelaksanaan perjanjian kerja sama, sehingga informasi atas perjanjian
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 59
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
kerja sama baik yang menyangkut perkembangan investasi, pendapatan dan biaya
tidak dapat diperoleh secara update;
9) Hasil pelaksanaan bimbingan teknis berupa draft Kebijakan Akuntansi PDAM Kota
Denpasar yang akan disahkan/ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama
PDAM Kota Denpasar yang digunakan sebagai pedoman oleh PDAM Kota Denpasar
dalam penerapan kebijakan akuntansi perusahaan;
10) RSUD Kabupaten Buleleng belum memiliki pedoman pengadaan barang/ jasa untuk
kegiatan yang bersifat operasional. RSUD Kabupaten Buleleng masih menggunakan
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2012 yang telah dirubah dengan
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 68 Tahun 2013;
11) Terkait manajemen risiko PDAM Kota Denpasar telah menyusun daftar risiko tiap
bidang yang meliputi unsur-unsur: nama risiko yang teridentifikasi, pemilik risiko
(risk owner), penyebab, dampak pada pencapaian tujuan, dan pengendalian yang
selama ini telah dilakukan oleh PDAM Kota Denpasar .
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian sasaran
program 2.5 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan PP 8 17 212,50 2. Anggaran Rp 159.942.000 168.792.000 105,53 3. Penggunaan SDM OH 606 458 75,58
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program 2.5
telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis sebesar
146,75% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 105,53% dan
penggunaan OH sebesar 75,58%.
Sasaran Program 2.6
Prosentase Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang dibina
BLUD dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan
produktivitas sehingga wajib menerapkan praktik bisnis yang sehat. Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit yang
didirikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 60
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, dengan pengelolaan berbentuk Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Untuk itu, BPKP melakukan pengawasan terhadap BLUD dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja BLUD.
Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melaksanakan
penugasan evaluasi kinerja Rumah Sakit/BLUD.
IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina" diukur
dengan menghitung jumlah BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik
dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dibina oleh BPKP.
Realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina"
sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100% atau mencapai 172,41% dibandingkan
dengan target sebesar 58%. Realisasi tersebut merupakan BLUD yang kinerjanya
minimal berpredikat baik sebanyak 3 BLUD dari 3 BLUD yang dibina.
Perbandingan realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD
yang dibina" dengan tahun sebelumnya sama, dengan realisasi 100%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
disajikan pada gambar 3.9.
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 62%, maka kemajuan kinerja
tahun 2016 telah mencapai 172,41%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016
telah mencapai target tahun 2019.
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 58,00 59,00 60,00 61,00 62,00
Realisasi 100,00 100,00
Pro
sen
tase
Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.6
dengan Target 2019
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 61
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan evaluasi
Persentase Prosestase Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang
dibina, antara lain sebagai berikut:
1) Terkait perencanaan yaitu RPJMD periode 2016-2020 masih dalam tahap
penyusunan, sehingga apabila ada perubahan kebijakan dalam sektor kesehatan
yang berpengaruh signifikan maka akan dilakukan penyesuaian terhadap RSB yang
sedang disusun;
2) Puskesmas sedang dalam proses mempersiapkan syarat-syarat administratif untuk
dapat menerapkan PPK BLUD.
Rencana tindak yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sebagai
berikut:
1) Menginstruksikan tim penyusun RSB yang telah ditetapkan untuk melakukan
koordinasi dengan Pemerintah Daerah Tabanan guna mendapatkan informasi
mengenai RPJMD periode 2016-2020, supaya dapat segera menyesuaikan
penyusunan RSB sehingga relevan dengan perencanaan Pemerintah Tabanan yang
tertuang dalam RPJMD;
2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung agar memfasilitasi Puskesmas untuk
pengajuan persyaratan BLUD kepada Pemerintah Daerah.
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian sasaran
program 2.6 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan PP 4 6 150,00 2. Anggaran Rp 107.138.000 75.425.000 70,40 3. Penggunaan SDM OH 315 208 66,03
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program 2.6
telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar
172,41% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 70,40% dan
penggunaan OH sebesar 66,03%.
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 62
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Sasaran Program 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
IKU "Kapabilitas APIP Pemerintah Pemerintah Daerah" mencerminkan kualitas
kapasitas dan kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam
menjalankan perannya sebagai auditor intern pada instansinya masing-masing.
Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas yang
dilaksanakan oleh BPKP dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP K/L/Pemda dengan
quality assurance dari BPKP menggunakan pedoman penilaian kapabilitas APIP yang
dikembangkan oleh BPKP yang diadaptasi dari framework Internal Audit-Capability
Model (IACM), The Institute of Internal Auditor.
Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai kapabilitas APIP
menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai
auditor intern.
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah Daerah ” diindikasikan dalam capaian enam IKU, yaitu “Kapabilitas APIP
Pemerintah Provinsi (Level 3), Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2),
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1), Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3), Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) dan
”Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)”. Pengukuran capaian
program dihitung berdasarkan jumlah APIP Daerah yang telah mencapai level
kapabilitas tertentu dibandingkan dengan jumlah APIP yang ada di wilayah Provinsi
Bali dengan rumus sebagaimana diungkapkan di atas.
Capaian indikator kinerja program Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP
Provinsi Bali tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.10 Ikhtisar Capaian Program 3
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %
Capaian
1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % - - -
2. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % - - -
3. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 100 100,00 100,00
4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) % - - -
5. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) % 67 88,89 100,00
6. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1) % 33 11,11 166,33
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 63
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Gambaran pencapaian level kapabilitas masing-masing APIP di wilayah Provinsi Bali
sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut:
Tabel 3.11 Capaian Level Kapabilitas APIP di Wilayah Provinsi Bali
Inspektorat Daerah Level Kapabilitas Target Level 3
Th Level Th 1. Inspektorat Provinsi Bali 2016 1 2018
2. Inspektorat Kabupaten Tabanan 2015 2 2017
3. Inspektorat Kabupaten Gianyar 2015 2 2017
4. Inspektorat Kabupaten Badung 2016 2 2017
5. Inspektorat Kota Denpasar 2016 2 (dgn perbaikan) 2019
6. Inspektorat Kabupaten Jembrana 2016 2 2019
7. Inspektorat Kabupaten Buleleng 2016 2 2019
8. Inspektorat Kabupaten Bangli 2016 2 2019
9. Inspektorat Kabupaten Karangasem 2016 2 2019
10. Inspektorat Kabupaten Klungkung 2016 1 2019
Perbandingan capaian sasaran program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah Daerah dengan capaian tahun sebelumnya adalah:
Tabel 3.12 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Program
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasi Capaian Kenaikan
/penurunan 2015 2016 2015 2016
1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
% - - - - -
2. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
% - - - - -
3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
% 100,00 100,00 100,00 100,00 -
4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
% - - - - -
5. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
% 33,33 88,89 100,00 100,00 55,56
6. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1)
% 66,67 11,11 122,22 166,33 55,56
Realisasi tahun 2016 jika dibanding dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Bali periode 2015-2019 menunjukan telah mengarah pada pencapaian sasaran
program untuk mewujudkan seluruh APIP di Provinsi Bali telah mencapai Level 3 pada
tahun 2019 yang disajikan dalam gambar 3.10.
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 64
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian sasaran
program 3 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan
PP 2 29 1450,00
2. Anggaran Rp 244.772.000 231.703.000 94,66
3. Penggunaan SDM OH 170 755 444,12
Dari sisi penggunaan dana pencapaian kinerja sasaran program 3 efisien. Hal ini terlihat
dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 132,67% lebih tinggi daripada
capaian penggunaan dana sebesar 94,66%. Namun tidak efisien dalam penggunaan OH,
capaian IKU sasaran lebih rendah dari penggunaan OH sebesar 444,12%.
BPKP Perwakilan Provinsi Bali pada tahun 2016 melaksanakan monitoring dan evaluasi
peningkatan kapabilitas APIP pada 7 Inspektorat Kabupaten/Kota dan Bimbingan
Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP menuju level 3 pada 2 Inspektorat Kabupaten.
2015 2016 2017 2018 2019
L3 Prov 0% 0% 0% 100% 100%
R L3 Prov 0% 0%
L2 Prov 0% 0% 100% 0% 0%
R L2 Prov 0% 0%
L1 Prov 100% 100% 0% 0% 0%
R L1 Prov 100% 100%
L3 Kab/Kota 0% 0% 33% 33% 100%
R L3 Kab/Kota 0% 0%
L2 K 0% 67% 67% 67% 0%
R L2 Kab/Kota 33% 89%
L1 K 100% 33% 0% 0% 0%
E L1 Kab/Kota 67% 11%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
%
Gambar 3.10 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 3
dengan Target 2019
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 65
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
. Sasaran Program 4 Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam
pengawasan BPKP
Sasaran program “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam
pengawasan BPKP diukur dengan IKU berupa “Persepsi Kepuasan Layanan
Kesetmaan” meliputi dua kegiatan yaitu tersedianya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan dan
termanfaatkannya Aset secara optimal”.
Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan
ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi.
Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei dengan
menyebarkan kuesioner kepada para penerima layanan dalam hal ini pegawai dari
seluruh unit kerja di lingkungan BPKP Perwakilan Provinsi Bali secara uji petik dan
dihitung menggunakan metode skala likert 1-10.
Realisasi IKU “Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan” sebesar 7,6 skala likert atau
mencapai 108,57% dari target tahun 2016 sebesar 7 skala likert. Capaian tersebut
merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada tiga Sub Bagian layanan
sebagaimana disajikan pada Tabel 3.13.
Tabel 3.13 Capaian Kinerja IKU
Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan/Ketatausahaan Tahun 2016
NO SUB BAGIAN SKOR PERSEPSI (SKALA LIKERT
1 – 10)10)
TARGET SKALA LIKERT (1 – 10)
CAPAIAN %
1 Kepegawaian 7,6 7 108,57
2 Keuangan 8,0 7 114,29
3 Umum 7,6 7 108,57
Jumlah 7,6 7 108,57
No. BSkor Persepsi
Realisasi sebesar 7,6 skala likert mencapai 108,57% dibandingkan dengan target IKU
tahun 2019 sebesar 8 skala likert. Untuk itu, perlu terus meningkatkan kualitas layanan
agar target tahun 2019 sebesar 8 skala likert dapat dicapai.
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 66
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Capaian IKU “Persepsi kepuasan layanan kesetmaan” menyerap dana sebesar
Rp21.083.594.198,00 atau 96,13 % dari anggaran sebesar Rp21.931.560.000,00 dan
SDM sebanyak 14.712 OH atau 128,42% dari rencana sebanyak 11.456 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKU “Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan” telah dicapai
secara efisien. Namun dari penggunaan sumber daya manusia (OH) tidak efisien.
Kondisi ini terlihat dari capaian IKU sebesar 108,57% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian penggunaan dana sebesar 95,85% dan lebih rendah dari capaian OH sebesar
128,42%.
Kinerja dukungan dalam lingkup Ketatausahaan meliputi kegiatan :
1) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan layanan;
2) Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP;
3) Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP.
Capaian Kegiatan “Termanfaatkannya aset secara optimal” diukur dengan indikator
“Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP dan terlaksananya
rehabilitasi kantor perwakilan BPKP”.
Sampai dengan akhir Desember 2016 pekerjaan rehab berat rumah negara sudah
dilaksanakan atau tercapai 100% dengan realisasi dana sebesar Rp481.176.000,00 atau
99,51% dari jumlah anggaran sebesar Rp483.550.000,00.
Kegiatan rehabilitasi kantor perwakilan BPKP sudah terlaksana atau tercapai 100%,
dengan realisasi dana sebesar Rp133.282.000,00 atau 96,27% dari jumlah anggaran
sebesar Rp138.450.000,00.
6,406,606,807,007,207,407,607,808,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00
Realisasi 7,56 7,60
Pro
sen
tase
Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 4
dengan Target 2019
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 67
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
C. Realisasi Keuangan
Anggaran BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2016 sebesar Rp25.388.200.000,
dengan realisasi sebesar Rp24.397.447.758,00 atau sebesar 96,10% dari jumlah
anggaran. Rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.13 dan
Tabel 3.14.
Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program
NO JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI
1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya- BPKP
21.931.560.000,00 21.083.594.198,00
2 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3.456.640.000,00 3.313.853.560,00
Jumlah 25.388.200.000,00 24.397.447.758,00
Dari Tabel 3.11 menunjukkan realisasi anggaran untuk program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP sebesar Rp21.083.594.198,00 atau
96,13% dari rencana sebesar Rp21.931.560.000,00 dan program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah sebesar Rp3.313.853.560,00 atau 95,87% dari rencana sebesar
Rp3.456.640.000,00.
Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja
NO JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
1 Belanja Pegawai 17.430.368.000,00 16.939.415.559,00 97,18% 2 Belanja Barang 7.335.832.000,00 6.843.574.199,00 93,29%
3 Belanja Modal 622.000.000,00 614.458.000,00 98,79%
Jumlah 25.388.200.000,00 24.397.447.758,00 96,10% Jenis Belanja Anggaran Realisasi Tabel 3.14 menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp16.939.415.559,00 atau
97,18% dari rencana sebesar Rp17.430.368.000,00, realisasi belanja barang sebesar
Rp6.843.574.199,00 atau 93,29% dari rencana sebesar Rp7.335.832.000,00, dan
realisasi belanja modal sebesar Rp614.458.000,00 atau 98,79% dari rencana sebesar
Rp622.000.000,00.
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 68
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Tidak tercapainya target penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2016
sebesar 3,90% disebabkan:
Belanja Pegawai tidak terserap 2,82% atau sebesar Rp490.952.441,00 karena
berkurangnya jumlah pegawai akibat mutasi dan pensiun serta rencana penambahan
pegawai untuk jabatan verifikator tidak terealisasi;
Belanja Barang tidak terserap 6,71% atau sebesar Rp492.257.801,00 karena adanya
efisiensi, self-blocking tahap II sesuai surat Sesma No S-1758/SU/03/1016 tanggal
15 Agustus 2016;
Belanja Modal tidak terserap 1,21% atau sebesar Rp7.542.000,00 karena efisiensi
anggaran sedangkan target fisik telah tercapai 100%.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 69
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali, disamping merupakan
pertanggungjawaban kinerja Perwakilan dalam mendukung mencapai sasaran strategis
BPKP tahun 2016, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah
diimplementasikan.
Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2016 tercermin dari pencapaian
sasaran program sebagai berikut:
Sasaran Program IKU Capaian IKU
1 Sasaran Program 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Sasaran Program 1.1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara
Tercapai 153,02%
Sasaran program 1.2 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi
Tercapai 100,00%
Sasaran Program 1.3 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian
Tercapai 142,28%
2 Sasaran Program 2 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
Sasaran Program 2.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3 Tercapai 100,00%
Sasaran Program 2.2 Maturitas SPIP Kabupaten/kota (level 3) Tercapai 200,00%
Sasaran Program 2.3 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *);
Belum ditargetkan
Sasaran Program 2.4 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *);
Tercapai 188,68%
Sasaran Program 2.5 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina;
Tercapai 146,75%
Sasaran Program 2.6 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
Tercapai 172,41%
3 Sasaran Program 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Sasaran Program 3.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Belum ditargetkan Sasaran Program 3.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Belum ditargetkan Sasaran Program 3.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Tercapai 100,00% Sasaran Program 3.1 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 3) Belum ditargetkan
Sasaran Program 3.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
Tercapai 100,00%
Sasaran Program 3.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
Tercapai 166,33%
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 70
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Sasaran Program IKU Capaian IKU
Sasaran Program Dukungan: Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam
pengawasan BPKP
1. Persepsi kepuasan layanan kesetmaan Tercapai 108,57%
Sasaran Kegiatan Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Tercapai 94,32% 2. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Tercapai 100,00% 3. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Tercapai 100,00% 4. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Tercapai 100,00% 5. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Belum ditargetkan Sasaran Kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
dalam mencapai kepuasan layanan
1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Tercapai 100,00%
Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran program memerlukan upaya dan kerja
keras yang berkesinambungan. Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam
pencapaian sasaran program di Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
Namun target penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 masih dibawah
dibawah target 3,90%, disebabkan:
1. Belanja Pegawai tidak terserap 2,82% atau sebesar Rp490.952.441,00 karena
berkurangnya jumlah pegawai akibat mutasi dan pensiun serta rencana penambahan
pegawai untuk jabatan verifikator tidak terealisasi;
2. Belanja Barang tidak terserap 6,71% atau sebesar Rp492.257.801,00 karena adanya
efisiensi, self-blocking tahap II sesuai surat Sesma No S-1758/SU/03/1016 tanggal
15 Agustus 2016;
3. Belanja Modal tidak terserap 1,21% atau sebesar Rp7.542.000,00 karena efisiensi
anggaran sedangkan target fisik telah tercapai 100%.
Guna lebih mengoptimalkan capaian kinerja program, Perwakilan BPKP Provinsi Bali
menyusun Rencana Tindak untuk meningkatkan capaian kinerja kualitas
penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:
1. Pembinaan penyelenggaraan SPIP, agar dianggarkan porsi yang cukup, baik dari
segi pembiayaan maupun ketersediaan tenaga fasilitator;
2. Mendorong dilaksanakannya penilaian secara mandiri atas level maturitas
penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah;
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Halaman 71
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
3. Perwakilan BPKP Provinsi Bali secara periodik bersama-sama dengan APIP pada
Pemerintah Daerah, melaksanakan pelatihan, Bimtek, Workshop SPIP dengan
mengintegrasikan dalam kegiatan Rakorwas yang diselenggarakan Pemerintah
Provinsi Bali;
4. Menambahkan materi SPIP pada setiap kegiatan Diklat pimpinan untuk
memperkenalkan/menginternalisasi SPIP;
5. Memberikan kesempatan kepada pegawai BPKP dan APIP untuk mengikuti diklat
SPIP.
L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Lampiran 1/1 - 2
Anggaran Realisasi Anggaran % Rencana Realisasi %
1 Perbaikan Tata Kelola,
Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Intern
Pengelolaan Keuangan
Negara
% 45,00 68,86 153,02 1.461.045.000,00 1.543.021.560,00 105,61 8.541,00 6.323,00 74,03
2 Perbaikan Tata Kelola,
Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Intern
Pengelolaan Korporasi
% 100,00 100,00 100,00 345.092.000,00 271.095.000,00 78,56 1.717,00 789,00 45,95
3 Penyerahan Hasil
Pengawasan Keinvestigasian
kepada Aparat Penegak
Hukum, K/L/P/K Bidang
Pengawasan Keinvestigasian
% 60,00 85,37 142,28 515.825.000,00 515.100.000,00 99,86 2.767,00 1.958,50 70,78
4 Maturitas SPIP Pemerintah
Propinsi (level 3)
% 100,00 100,00 100,00 22.018.000,00 3.900.000,00 17,71 42,00 32,00 76,19
5 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 3)
% 10,00 22,22 200,00 532.633.000,00 423.495.000,00 79,51 1.541,00 1.474,50 95,68
6 Persentase BUMN/anak
perusahaan dengan skor
GCG baik *)
% - 100,00 - 68.175.000,00 81.322.000,00 119,28 245,00 206,00 84,08
7 Persentase BUMN/anak
perusahaan yang kinerjanya
berpredikat minimal A
(baik) *)
% 53,00 100,00 188,68 - - - - - -
8 Persentase BUMD yang
kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD
yang dibina
% 53,00 100,00 188,68 159.942.000,00 168.792.000,00 105,53 606,00 458,00 75,58
9 Presentase BLUD yang
kinerjanya minimal baik dari
BLUD yang dibina
% 58,00 100,00 172,41 107.138.000,00 75.425.000,00 70,40 315,00 208,00 66,03
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Perbaikan
pengelolaan
program
prioritas
nasional dan
pengelolaan
keuangan
negara/korpor
asi
Meningkatnya
kualitas
penerapan
SPIP
Pemda/korpor
asi
Realisasi % Capaian ProgramKeuangan
Meningkatnya
Kualitas
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
1
Meningkatnya
Maturitas SPIP
2
SDM (OH)KeteranganSasaran StrategisNo.
Uraian IKU
Indikator KinerjaSatuan Target
Lampiran 1/2 - 2
Anggaran Realisasi Anggaran % Rencana Realisasi %
Perbaikan
pengelolaan
program
prioritas
nasional dan
pengelolaan
keuangan
negara/korpor
asi
Realisasi % Capaian ProgramKeuangan
Meningkatnya
Kualitas
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
1
SDM (OH)KeteranganSasaran StrategisNo.
Uraian IKU
Indikator KinerjaSatuan Target
10 Kapabilitas APIP
Pemerintah Provinsi (Level
3)
% - - -
11 Kapabilitas APIP
Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)
% - - -
12 Kapabilitas APIP
Pemerintah Provinsi (Level
2)
% - - -
13 Kapabilitas APIP
Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2)
% 67,00 88,89 100,00
14 Kapabilitas APIP
Pemerintah Provinsi (Level
1)
% 100,00 100,00 100,00
15 Kapabilitas APIP
Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1)
% 33,00 11,11 166,33
4 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
dukungan teknis
dalam
pengawasan
Persepsi kepuasan layanan
kesetmaan/ketatausahaan
Skala
Likert
(1-10)
7,00 7,60 108,57 21.931.560.000,00 21.083.594.198,00 96,13 11.456,00 14.712,00 128,42
25.388.200.000,00 24.397.447.758,00 96,10 27.400,00 26.916,00 98,23
Meningkatnya
kapabilitas
pengawasan
intern Pemda
244.772.000,00 231.703.000,00 94,66 170,00 755,00 Meningkatnya
Kapabilitas
Pengawasan
Intern
Pemerintah
3 444,12
Lampiran 2/1 - 2
1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko,
dan Pengendalian Intern Pengelolaan
Keuangan Negara
% 68,86 62,77 6,09 70,00 98,37
2 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko,
dan Pengendalian Intern Pengelolaan
Korporasi
% 100,00 N/A - 100,00 100,00
3 Penyerahan Hasil Pengawasan
Keinvestigasian kepada Aparat Penegak
Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan
Keinvestigasian
% 85,37 N/A - 80,00 106,71
4 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level
3)
% 100,00 - 100,00 100,00 100,00
5 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota
(level 3)
% 22,22 - 22,22 70,00 31,75
6 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan
skor GCG baik *)
% 100,00 100,00 - 75,00 133,33
7 Persentase BUMN/anak perusahaan yang
kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *)
% 100,00 100,00 - 75,00 133,33
8 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 100,00 100,00 - 56,00 178,57
9 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal
baik dari BLUD yang dibina
% 100,00 100,00 - 62,00 161,29
Meningkatnya
kualitas penerapan
SPIP
Pemda/korporasi
Indikator Kinerja
1 Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Perbaikan
pengelolaan
program prioritas
nasional dan
pengelolaan
keuangan
negara/korporasi
Realisasi
2015
Kenaikan
(Penurunan
)
Target
2019
2 Meningkatnya Maturitas
SPIP
PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2016 DENGAN REALISASI TAHUN 2015 DAN DENGAN TARGET 2019PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
No. Sasaran StrategisUraian IKU
Satuan Realisasi
2016
% Capaian
Realisasi
2016 thd
Program
Lampiran 2/2 - 2
Indikator Kinerja
1 Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Perbaikan
pengelolaan
program prioritas
nasional dan
pengelolaan
keuangan
negara/korporasi
Realisasi
2015
Kenaikan
(Penurunan
)
Target
2019 No. Sasaran Strategis
Uraian IKUSatuan
Realisasi
2016
% Capaian
Realisasi
2016 thd
Program
10 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level
3)
% - - - 100,00 -
11 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)
% - - - 100,00 -
12 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level
2)
% - - - - -
13 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2)
% 88,89 33,33 55,56 - -
14 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level
1)
% 100,00 100,00 - - -
15 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1)
% 11,11 66,67 55,56 - -
4 Meningkatnya kualitas
pelayanan dukungan
teknis dalam
pengawasan BPKP
Persepsi kepuasan layanan
kesetmaan/ketatausahaan
Skala
Likert
(1-10)
7,60 7,56 0,04 8,00 95,00
3 Meningkatnya
Kapabilitas Pengawasan
Intern Pemerintah
Meningkatnya
kapabilitas
pengawasan intern
Pemda
Anggaran Realisasi Anggaran % Rencana Realisasi %
1 Rekomendasi Pengawasan
Perwakilan BPKP
% 88 83 94,32 1.484.149.000,00 1.520.836.500,00 102,47 8.532 5.705 66,86
2 Rekomendasi Pengawasan
Perwakilan BPKP Nawacita
% 30 30 100,00 602.047.000,00 601.981.560,00 99,99 3.611 2.477 68,60
3 Rekomendasi Pengawasan
Regional Bidang Otonomi
Daerah Nawacita
% 4 4 100,00 141.962.000,00 140.941.000,00 99,28 648 753 116,20
4 Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP
% 33 33 100,00 1.228.482.000,00 1.050.094.500,00 85,48 3.153 3.270 103,69
5 Rekomendasi Pembinaan
Kapabilitas Pengawasan
Intern Pemda
% - - - - - - - - -
6 Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan
BPKP
% 80 80 100,00 21.309.560.000,00 20.469.136.198,00 96,06 11.456 14.712 128,42
7 Terlaksananya rehabilitasi
berat rumah negara
perwakilan BPKP
% 740 740 100,00 483.550.000,00 481.176.000,00 99,51 - - -
8 Terlaksananya rehabilitasi
kantor perwakilan BPKP
% 259 259 100,00 138.450.000,00 133.282.000,00 96,27 - - -
25.388.200.000,00 24.397.447.758,00 96,10 27.400 26.916 98,23
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
No. Sasaran StrategisUraian IKU
Satuan Target Realisasi % Capaian Program
Lampiran 3
Tersedianya
dukungan
manajemen dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya dalam
mencapai
kepuasan
layanan
Meningkatnya
kualitas
penerapan
SPIP
Pemda/korpor
asi
TAHUN 2016
Tersedianya
informasi hasil
pengawasan
pada Perwakilan
BPKP
Sasaran Kegiatan
Meningkatnya
Kualitas
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan d an
Pembangunan
Nasional
1
2 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
dukungan teknis
dalam
pengawasan
BPKP
Keuangan SDM (OH)Keterangan
Indikator Kinerja
Perbaikan
pengelolaan
program
prioritas
nasional dan
pengelolaan
keuangan
negara/korpor
asi
CAPAIAN KINERJA OUTPUT
1 Rekomendasi Pengawasan
Perwakilan BPKP
Rek 83
2 Rekomendasi Pengawasan
Perwakilan BPKP Nawacita
Rek 30
3 Rekomendasi Pengawasan Regional
Bidang Otonomi Daerah Nawacita
Rek 4
4 Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP
Rek 33 2 31
5 Rekomendasi Pembinaan
Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemda
Rek - 2 (2)
Sub Jumlah 150 112 38
6 Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP
Dok/
Lap
80 60 20
7 Terlaksananya rehabilitasi berat
rumah negara perwakilan BPKP
M2 740 140 600
8 Terlaksananya rehabilitasi kantor
perwakilan BPKP
M2 259 100 159
Lampiran 4
2 Meningkatnya Kualitas
Layanan Dukungan
Teknis Pengawasan
BPKP
Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
d an Pembangunan
Nasional
1
Kenaikan
(Penurunan)Indikator Kinerja
PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
No. Sasaran Strategis Sasaran Kegiatan Uraian IKU
Satuan Realisasi
2016
Realisasi
2015
108 9
Tersedianya dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya dalam mencapai
kepuasan layanan
Tersedianya informasi
hasil pengawasan pada
Perwakilan BPKP