Post on 21-Aug-2019
LAKIP 2018 i
Sesanti Angayubagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang
Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara NugrahaNya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah tahun 2018 ini dapat kami wujudkan sebagaimana mestinya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan perwujudan
pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Ruang lingkup dan Sistimatika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan demikian data/informasi yang
disajikan dalam LAKIP ini adalah data/informasi tahun 2018.
LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali ini tidak terlepas dari
kekurangan-kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan
secara terus menerus, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi
antar instansi terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara
sumber, atas kekurangan tersebut kami mohon saran untuk penyempurnaan lebih lanjut.
Mudah-mudahan LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dapat
dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan
dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.
DENPASAR, JANUARI 2019 Plt. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, PROVINSI BALI,
KATA PENGANTAR
Drh. I Wayan Mardiana, M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19620317 199003 1 013
LAKIP 2018 ii
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 4
1.4. Struktur Organisasi 5
2.1. Tujuan dan Sasaran 41
2.2. Arah Kebijakan Umum 42
2.3. Rencana Kinerja 42
2.4. Cara Pencapaian Tujuan dan sasaran 43
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
Lampiran I : RPJMD (2013 - 2018)
Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
DAFTAR ISI
1.5. Kelompok Jabatan Fungsional 29
1.6. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh 33
1.7 Aspek Keuangan 34
BAB II PERENCANAAN KINERJA 40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 47
A. Capaian Kinerja Organisasi 47
B. Realisasi Anggaran 55
BAB IV P E N U T U P 57
LAKIP 2018 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan pemerintah adalah
ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented
government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus
pada upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
Selanjutnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat
serta memperkuat jati diri kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional
dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bali memperhatikan keseimbangan
berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial,
budaya, politik pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan
yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel
(good governance). Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Bali, sub sektor
peternakan mempunyai fungsi yang cukup strategis dibidang perekonomian daerah
Bali, serta memposisikan sektor pertanian dalam arti luas, termasuk sub sektor
peternakan sebagai penggerak pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut,
optimalisasi peran sub sektor peternakan ditempuh melalui kebijakan pengembangan
komoditi unggulan dengan memanfaatkan potensi peningkatan produksi, potensi
peningkatan produktivitas, potensi peningkatan mutu dan potensi pemasaran. Hal ini
dimaksudkan untuk turut mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat,
melalui penyediaan bahan baku industri dalam negeri, penyediaan devisa, penyerapan
tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani serta menjaga kelestarian sumber daya
alam dan lingkungan hidup.
Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Bali mempunyai
fungsi yang cukup strategis dibidang perekonomian, mengingat sector pertanian dalam
LAKIP 2018 2
arti luas sebagai penggerak pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut,
optimalisasi peran sub sektor peternakan dan kesehatan hewan ditempuh melalui
kebijakan pengembangan komoditi unggulan dengan memanfaatkan potensi
peningkatan produksi, produktifitas, mutu dan potensi pemasaran. Hal ini dimaksudkan
untuk turut mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui
penyediaan bahan baku industri dalam negeri, penyediaan devisa , penyerapan tenaga
kerja, meningkatkan pendapatan petani serta menjaga kelestarian sumber daya alam
dan lingkungan hidup. Dengan fungsi yang sangat luas tersebut selayaknyalah
pembangunan peternakan dan kesehatan hewan melalui lembaga kelompok tani
ternak kita pertahankan dan kembangkan baik di hulu maupun di hilir.
Untuk lebih meningkatkan peranan Sub Sektor peternakan dan kesehatan
hewan dibidang pendapatan petani maka prioritas pembangunan sub sektor
peternakan dan kesehatan hewan diarahkan pada peningkatan produktivitas, kualitas,
nilai tambah dan daya saing, perbaikan sistem pemasaran dan pemantapan
pembinaan kelompok tani ternak dalam rangka pengembangan sistem usaha
agribisnis. Dalam upaya mengembangkan sub sektor perternakan dan kesehatan
hewan dimana upaya yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan kawasan
yang berbasis komoditas andalan unggulan dengan melibatkan langsung peran aktif
kelompok tani ternak.
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan
terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.
Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor
IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor
108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka
LAKIP 2018 3
diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP).
Sehubungan dengan itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Bali diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
Tahun 2018 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas
penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
Penyusunan LAKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai
dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana
keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.
Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai laporan pertanggungjawaban
kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan UPT berupa
pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran
2017, yang merupakan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran
Pencapaian Sasaran (PPS).
1.2 Dasar Hukum
Penyusunan LAKIP berdasarkan atas Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara melalui SK Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan AKIP dan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
LAKIP 2018 4
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Bali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta ditindak lanjuti dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016, tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
1.4. Struktur Organisasi
Dengan terjadinya pergeseran paradigma daerah mengenai penyelenggaraan
otonomi daerah, maka susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
yang semula berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2011
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah,
diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan selanjutnya diperbaharui kembali
dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2016
LAKIP 2018 5
Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali (Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2016)
SEKSI
PAKAN DAN
PEMBIAYAAN
SEKRETARIAT
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
SEKSI PRASARANA DAN
SARANA
BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGO LAHAN DAN PEMASARAN
BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI
TERNAK
BIDANG PRASARANA,
SARANA DAN
PENYULUHAN
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM,
KEUANGAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI
NON RUMINANSIA
SEKSI
PENYULUHAN
SEKSI
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
SEKSI KESEHATAN
HEWAN
SEKSI
RUMINANSIA
SEKSI PERBIBITAN
SEKSI
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
UPTD
LAKIP 2018 6
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan
terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna dan berhasil guna.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat
veteriner, perbibitan dan produksi ternak serta sarana dan prasarana penyuluhan
yang menjadi kewenangan Provinsi;
b. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner;
c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
d. Penataan pengawasan prasarana dan sarana peternakan;
e. Menyusun program penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
f. Pengawasan pembibitan dan produksi ternak;
g. Pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
h. Penyelanggaraan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
i. Pemberian rekomendasi teknis peternakan dan kesehatan hewan;
j. Pelaksanakan administrasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
k. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peternakan dan
kesehatan hewan; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali didukung oleh 6 unit eselon III yaitu : (1). Sekretaris, (2) Bidang Prasarana
Sarana dan Penyuluhan, (3) Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, (4). Bidang
Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengolahan dan Pemasaran (5)
UPT BIBD, (6). UPT Laboratorium Kesehatan Hewan.
LAKIP 2018 7
Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub peternakan
dan kesehatan hewan;
e. menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang pertanian sub peternakan
dan kesehatan hewan, meliputi bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, bidang
perbibitan dan produksi ternak dan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat
veteriner, pengolahan dan pemasaran, serta koordinasi dan pembinaan terhadap
UPT Dinas;
f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang
pertanian sub peternakan dan kesehatan hewan;
g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan
pemerintahan provinsi di bidang pertanian sub peternakan dan kesehatan hewan;
h. menyelenggarakan pengembangan di bidang pertanian sub peternakan dan
kesehatan hewan, serta UPT Dinas;
i. menyelenggarkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan
lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pertanian sub peternakan
dan kesehatan hewan;
j. menyediakan dukungan kerja sama antar Kabupaten/Kota;
k. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang
pertanian sub peternakan dan kesehatan hewan;
l. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
m. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama ( IKU),
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan
(RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan
LAKIP 2018 8
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
n. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
o. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap
permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang
pertanian sub peternakan dan kesehatan hewan;
p. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang pertanian
sub peternakan dan kesehatan hewan sebagai bahan penetapan kebijakan
Pemerintah Daerah;
q. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPT Dinas;
r. menyampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
t. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
1. Sekretaris mempunyari tugas:
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang
pertanian sub peternakan dan kesehatan hewan, yang dilaksanakan oleh Bidang-
Bidang;
f. mengumpulkan dan menyajikan data peternakan dan kesehatan hewan;
g. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
LAKIP 2018 9
h. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Dinas;
i. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan
formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin,
kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPT Dinas;
j. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran
beban kerja;
k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan
pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan Dinas;
l. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan Dinas serta UPT Dinas;
m. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
n. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama
(IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian
Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
o. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Dinas;
p. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan
rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan
keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pertanian sub peternakan dan
kesehatan hewan;
LAKIP 2018 10
q. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi UPT Dinas;
r. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;
s. mengkoordinasikan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan
rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Kepala Dinas
untuk disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
u. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian mempunyai tugas:
a. mempunyai rencana dan program kerja Sub Bagian;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melakukan penyusunan anggaran / pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk
disampaikan kepada Sekretaris;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di
Sub Bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan
kepada Sekretaris;
f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
g. melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi Dinas: ;
h. melaksanakan urusan rumah tangga;
i. melaksanakan administrasi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
j. penatausahaan barang milik daerah;
LAKIP 2018 11
k. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur
organisasi, kettalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
l. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hokum daerah,
kehumasan dan keprotokolan;
m. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
(2). Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b. membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melakukan penyusunan anggaran / pembiayaan kegiatan di Sub Bagain untuk
disampaikan kepada Sekretaris;
e. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
f. melaksanakan penatausahaan keuangan;
g. melaksanakan pengawasan keuangan;
h. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
i. menghimpun bahan dan data program rencana kerja dan anggaran Dinas;
i. menggkoordinasikan penyusunan anggaran / pembiayaan kegiatan pada
sekretariat dan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
j. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan pada secretariat dan masing-masing bidang serta UPT
Dinas setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan
kepada Sekretaris;
k. menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU),
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja
LAKIP 2018 12
Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggran (DPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dandan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
2. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada bidang
untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk
disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
h. menyusun kebijakan dibidang prasarana, sarana, dan program penyuluhan
peternakan dan kesehatan hewan;
i. menyediakan dukungan infrastruktur, pengembangan potensi dan pengolahan
lahan dan irigasi peternakan;
j. menyediakan dan mengawasi peredaran pupuk, alat dan mesin peternakan;
k. memberikan bimbingan pakan pembiayaan, fasi litasi investasi dibidang
peternakan;
l. memberikan bimbingan kelembagaan dan ketenagaan serta pengembangan
metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;
LAKIP 2018 13
m. memberikan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum
masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
n. mengumpulkan, memverikfikasi data jumlah bantuan kelompok tani ternak wilayah
provinsi bali;
o. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluhan pegawai negeri sipil, swadaya
dan swasta;
p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(1). Kepala Seksi Prasarana dan Sarana, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di
Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, di bidang
pengembangan lahan peternakan, penyediaan lahan, jalan usaha tani dan
ketersediaan sumber air;
g. melakukan penyiapan bahan pengembangan lahan kawasan peternakan;
h. melakukan penyiapan bahan bimbingan pengembangan lahan dan sumber air
untuk peternakan;
i. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan pengolhan
pupuk, alat dan mesin peternakan;
LAKIP 2018 14
j. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk,
alat dan mesin peternakan;
k. melakukan perhitungan penyediaan pupuk, alat dan mesin peternakan,
pengawasan peredaran pupuk, alat dan mesin peternakan;
l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi
prasarana dan sarana;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
o. melaporkan hasil peleksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(2). Kepala Seksi Pakan dan Pembiayaan mempunyai tugas:
a. memnyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan seksi untuk disampaikan kepada
Kepala bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di
Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pakan
dan pembiayaan;
g. melakukan penyiapan bahan kebutuhan, ketersediaan dan peredaran bahan
pakan, hi jauan pakan ternak )HPT) dan pakan ternak;
h. melaksanakan pembinaan, penerapan standar mutu pakandan pengawasan
terhadap produk pakan ternak yang beredar;
i. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan
pakan ternak;
j. melaksanakan pengadaan perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan
ternak;
LAKIP 2018 15
k. melakukan bimbingan pendampingan dan supervise pembiayaan dan
investasi peternakan;
l. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi peternakan;
m. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi
pakan dan pembiayaan;
n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
p. melaporkan hasil peleksanaan tugas kepada Kepala Bidang
.
(3) Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :
a. memnyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan seksi untuk disampaikan kepada
Kepala bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di
Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kelembagaan,
ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan peternakan dan
kesehatan hewan;
g. melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang
penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
h. melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan
peternakan;
i. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem
manajemen informasi di bidang penyuluhan peternakan dan kesehatan
hewan;
LAKIP 2018 16
j. melakukan penyusunan dan pengelolaan data base di bidang ketenagaan
penyuluh peternakan dan kesehatan hewan;
k. mengumpulkan, memverifikasi data jumlah bantuan kelompok tani ternak di
wilayah Provinsi Bali;
l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kelembagaan dan
manajemen usaha peternakan;
m. melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta
peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan peternakan;
n. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh
peternakan;
o. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada
kelembagaan penyuluh peternakan;
p. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan peternakan;
q. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi
penyuluhan;
r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
t. melaporkan hasil peleksanaan tugas kepada Kepala Bidang
3. Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
c. mengkoordinasikan para Kepala seksi;
d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
e. menilai prestasi bawahan;
f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran / pembiayaan kegiatan pada Bidang
untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
LAKIP 2018 17
g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
kegiatan di Bidang setaip bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk
dsiampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
h. menyusun kebijakan benih / bibit dan produksi ternak;
i. mengelola sumber daya genetik hewan;
j. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih / bibit dan ternak
potong;
k. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
l. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan serta kelayakan benih /
bibit ternak;
m. melaksanakan penerapan, pengawasan dan penyebaran bibit ternak;
n. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih / bibit ternak;
o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(1) Kepala Seksi Perbibitan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembaiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan
kepada Kepala Bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegaiatan di
Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebiajakan benih / bibit ternak;
g. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran benih / bibit ternak;
LAKIP 2018 18
h. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu dan pengujian bibit
ternak;
i. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui
jaminan kemurnian dan kelestarian;
j. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi perbibitan ternak;
k. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan pembibitan ternak (kelompok /
perorangan);.
l. melaksanakan penyiapan pemetaan wilayah sumber bibit dan penyiapan
bahan penetapan supply demand bibit ternak;
m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sumber bibit dan penjaringan
bibit ternak;
n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemantauan standar teknis mutu
bibit ternak;
o. melaksanakan pembinaan mutu genetik ternak dengan penerapan rekayasa
teknologi tepat guna wilayah provinsi;
p. melaksanakan pemetaan, pembinaan dan pengembangan plasma nutfah
wilayah provinsi;
q. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian dan persetujuan teknis
pemasukan dan pengeluaran bibit ternak;
r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kepada seksi
pembibitan di bidang perbibitan;
s. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(2) Kepala Seksi Ruminansia mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;
LAKIP 2018 19
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di
Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk dismapikan kepada
Kepala Bidang;
f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan
ternak ruminansia;
g. melakukan penyiapan bahan pengawasan ternak ruminansia;
h. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran ternak ruminansia;
i. melakukan penyiapan bahan pemetaan wilayah ternak dan perhitungan
supply demand ternak potong ruminansia;
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi
ruminansia;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(3) Kepala Seksi Non Ruminansia mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di
Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk dismapikan kepada
Kepala Bidang;
LAKIP 2018 20
f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan
ternak non ruminansia;
g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan produksi
budidaya ternak non ruminansia;
h. melakukan penyiapan bahan pengawasan ternak non ruminansia;
i. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran ternak non
ruminansia;
j. melakanakan pembinaan dan pengembangan ternak non ruminansia;
k. melaksanakan penyiapan bahan pemetaan wilayah ternak dan perhitungan
supply demand ternak potong non ruminansia;
l. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi non
ruminansia;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
4. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan
dan Pemasaran mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. Mengkoordinasikan progran kerja masing-masing Seksi;
c. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai
denga pedoman dan ketentuan yang berlaku;
e. Menilai prestasi kerja bawahan;
f. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran / pembiayaan kegiatan pada bidang
untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
g. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
kegiatan di bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk
disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
LAKIP 2018 21
h. Penyusunan kebijakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner,
pengolahan dan pemasaran;
i. Melaksanakan kebijakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner,
pengolahan dan pemasaran;
j. Menyiapkan dan menetapkan persyaratan teknis pelayanan di bidang kebijakan
kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran
hasil peternakan;
k. Memberikan bimbingan dan pengawasan penerapan persyaratan teknis
kebijakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan
pemasaran hasil peternakan;
l. Melaksnakan penjaminan kesehatan hewan, penutuoan dan pembukaan daerah
wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
provinsi;
m. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penegndalian dan pemberantasan
penyakit hewan menular strategis (zoonosis) dan kesehatan masyarakat
veteriner;
n. Melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan
lintas Daerah Provinsi;
o. Memberikan rekomendasi teknis pemasukan dan pengeluaran hewan, produk
hewan dan peredaran obat hewan lintas Daerah Provinsi;
p. Menyiapkan persyaratan teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan
masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan obat hewan;
q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan persyaratan teknis serta
sertifikasi zona / kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan;
r. Melakukan pengawasan, peredaran dan penggunaan obat hewan;
s. Memberikan rekomendasi teknis pembangunan fasilitas kesehatan hewan,
kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan produk hewan di daerah Provinsi;
t. Melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis unit pelayanan kesehatan hewan;
u. Melaksanakan pengembangan usaha dan pemasaran hasil peternakan;
LAKIP 2018 22
v. Mengkoordinasikan proses perizinan / non perizinan untuk disampaikan
rekomendasi dieterima atau ditolaknya perizinan / non perizinan kepada Kepala
Dinas melalui Selkretaris;
w. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintah;
x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(1). Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di
seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan
kepada Kepala Bidang;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi kesehatan
hewan;
g. menyiapkan dan menetapkan persyaratan teknis kesehatan hewan dan
memberikan surat keterangan kesehatan hewan;
h. melaksanakan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan
dan zoonosis;
i. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi usaha distributor obat hewan;
j. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan / ternak lintas
daerah Provinsi;
k. melakukan pengawasan dan mutu obat hewan di tingkat distributor;
l. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan persyaratan teknis
kesehatan hewan;
LAKIP 2018 23
m. melaksanakan fasilitasi dan sertifikasi unit pelayanan kesehatan hewan
(Puskeswan, Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Kesehatan Hewan, Klinik
Hewan, Dokter Hewan Praktek dan Distributor Obat Hewan);
n. melakukan penyiapan bahan penanggulangan penutupan dan pembukaan
daerah wabah penyakit hewan menular dan zoonosis;
o. melakukan proses perizinan / non perizinan untuk disampaikan rekomendasi
diterima atau ditolaknya perizinan / non perizinan kepada Kepala Bidang dan
diteruskan ke Kapala Dinas melalui Sekretaris;
p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
q. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(2). Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di
seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan
kepada Kepala Bidang;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi kesehatan
masyarakat veteriner;
g. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan penanganan limbah,
dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
h. menyiapkan bahan penerbiatan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen
aplikasi pengeluaran dan / atau pemasukan produk hewan;
i. melakukan analisasi resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
LAKIP 2018 24
j. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner (surat keterangan kesehatan produk
asal hewan) pengeluaran produk hewan;
k. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan penyakit melalui produk
asal hewan;
l. melakukan pembinaan, penagawasan dan bimbingan teknis Rumah Potong
Hewan dan hewan qurban;
m. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk asal hewan
lintas Daerah Provinsi;
n. menyiapkan persyaratan teknis Rumah Potong Hewan, Rumah Potong
Unggas, Unit Usaha Produk Asal Hewan;
o. melakukan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Rumah Potong Hewan,
Rumah Potong Unggas, Unit Usaha Produk Asal Hewan;
p. melakukan proses perizinan / non perizinan untuk disampaikan rekomendasi
diterima atau ditolaknya perizinan / non perizinan kepada Kepala Bidang dan
diteruskan ke Kapala Dinas melalui Sekretaris;
q. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
r. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(3). Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di
seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan
kepada Kepala Bidang;
LAKIP 2018 25
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi pengolahan dan
pemasaran hasil peternakan;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil
peternakan;
h. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit usaha
pengolahan hasil peternakan;
i. melakukan bimbingan teknis tentang pengolahan dan pemasaran hasil
peternakan;
j. melakukan bimbingan dan pengembangan unit usaha pengolahan hasil
peternakan;
k. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
l. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar peternakan;
m. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan cara produksi pangan
olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan
pengolahan (SKKP/SKP) hasil peternakan;
n. melakukan fasilitasi promosi produk hasil peternakan;
o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
p. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Tugas Pokok dan Fungsi UPT BIBD
5. Kepala UPT BIBD mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja dan program kerja UPT
b. mengkoordinasikan program kerja sub bagian dan seksi
c. mengkoordinasikan kepala sub bagian dan seksi
d. menilai prestasi kerja bawahan
e. membimbing dan member petunjuk kepada kepala sub bagian dan kepala seksi
f. melakukan koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang
LAKIP 2018 26
g. mengkoordinir pelaksanaan program inseminasi buatan untuk meningkatkan
mutu genetik ternak
h. mengkoordinir produksi dan distribusi semen dan pelaksanaan inseminasi
buatan
i. melaksanakan pengawasan produksi dan semen, distribusi semen, dan
pelaksanaan inseminasi buatan
j. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan merumuskan hasil pelaksanaan
inseminasi buatan di UPT
k. menyiapkan sumberdaya dan kelembagaan pelaksanaan inseminasi buatan
l. melaksanakan system pengendalian intern
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas
(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja UPT
b. memberikan petunjuk kepada bawahan
c. menilai prestasi kerja bawahan
d. mengelola urusan surat menyurat
e. membuat, menghimpun dan memelihara administrasi umum dan kepegawaian
f. mengelola, memelihara, dan mendistribusikan barang
g. memelihara gedung , perlengkapan kantor, dan sarana prasarana kantor
h. mengadakan buku-buku dan bahan bacaan untuk perpustakaan
i. melaksanakan system pengendalian intern
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT
(2) Kepala Seksi Produksi dan Distribusi Semen mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja seksi
b. memberikan petunjuk kepada bawahan
c. menilai prestasi kerja bawahan
d. memelihara dan merawat ternak yang dimiliki serta lingkungannya
LAKIP 2018 27
e. merawat dan memelihara pejantan sebagai sumber produksi semen
f. melakukan penampungan semen ternak dan memrosesnya menjadi semen
cair maupun semen beku yang siap untuk digunakan
g. melakukan produksi dan distribusi semen untuk pelaksanaan inseminasi
buatan
h. menyimpan dan merawat semen hasil produksi
i. melakukan monitoring dan evaluasi kualitas semen
j. melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan semen
k. mengolah, menanam, dan merawat kebun hijauan untuk kebutuhan pakan
ternak yang dimiliki
l. melaksanakan evaluasi dan peremajaan pejantan ternak yang digunakan untuk
sumber produksi semen
m. merancang kebutuhan dan produksi semen
n. menyediakan , menggunakan dan pemeliharaan sarana, peralatan dan bahan
yang diperlukan untuk memproduksi semen
o. melaksanakan system pengendalian intern
p. melaksanakan tugas kedinasan lainnyayang ditugaskan oleh atasandan
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT.
(3) Kepala Seksi Sumberdaya dan Kelembagaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja seksi
b. memberikan petunjuk kepada bawahan
c. menilai prestasi bawahan
d. menyiapkan dan membina sumberdaya manusia untuk pelaksanaan
inseminasi buatan
e. menyiapkan unit lokasi untuk pelaksanaan inseminasi bauatn
f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan untuk
pelaksanaan inseminasi buatan
g. menyiapkan sarana dan prsarana yang diperlukan untuk pelayanan
inseminasi buatan
LAKIP 2018 28
h. melakukan pendataan dan penyelamatan terhadap hasil-hasil ternak bibit
yang bermutu
i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inseminasi buatan
j. melaksanakan system pengendalian intern
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
l. malaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT
Tugas Pokok dan Fungsi UPT Laboratorium Kesehatan Hewan
6. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
b. mengkoordinasikan program kerja Kepala Sub Bagian dan Seksi;
c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Seksi;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Seksi;
f. melakukan koordinasi dengan sekretaris dan para Kepala Bidang;
g. merumuskan hasil penyidikan, pencatatan dan pemetaan penyakit hewan;
h. mengkoordinir pelayanan penanggulangan penyakit hewan;
i. mengkoordinir pengujian laboratorium dan sertifikasi hasil pemeriksaan;
j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
(1). Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. mengelola urusan surat menyurat;
e. membuat, menghimpun dan memelihara administrasi umum dan
kepegawaian;
f. mengeliola, memelihara dan mendistribusikan barang;
g. memelihara gedung, perlengkapan kantor dan sarana prasarana kantor;
LAKIP 2018 29
h. mengadakan buku-buku dan bahan bacaan untuk perpustakaan;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
(2). Kepala Seksi Epidemiologi dan Pelayanan Lapangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan penyidikan, pencatatan dan pemetaan penyakit hewan;
e. memberikan pelayanan penanggulangan penyakit hewan;
f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
(3). Kepala Seksi Pengujian dan Pemeriksaan Laboratorium mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan pengujian laboratorium dan sertifikasi hasil pemeriksaan;
e. melaksanakan sistem pengendalian intern;
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT
1.5. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian
Tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan fungsional dipegang
oleh 7 orang yang terdiri dari Fungsional Penyuluh Pertanian 1 orang, Pengawas Bibit
Ternak 1 orang, Pengawas Mutu Hasil Pertanian 1 orang, Medik Veteriner 3 orang dan
Arsip Paris 1 orang.
LAKIP 2018 30
1.5.1 Data Pegawai
Jumlah pegawai keseluruhan PNS Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali sampai dengan akhir Desember tahun 2018 adalah 79 orang dengan
klasifikasi data pegawai menurut golongan sebagai berikut :
Pegawai Negeri Sipil sebanyak 79 orang terdiri dari :
Golongan IV sebanyak 18 orang
Golongan III sebanyak 48 orang
Golongan II sebanyak 13 orang
Golongan I sebanyak 0 orang
Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil tersebut 21 orang memegang jabatan struktural, dan
Jabatan Fungsional Umum (staf) 51 orang, dan Pejabat Fungsional tertentu 7 Orang
yang bertempat di Provinsi, UPT Laboratorium dan UPT Balai Inseminasi Buatan
Daerah (BIBD) Baturiti.
LAKIP 2018 31
Lampiran 2. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
NO.
JABATAN
ESELON GOLONGAN TINGKAT PENDIDIKAN
I II III IV IV III II I S2 S1 SM DIP SMA SMP SD THL
1 Kepala Dinas
Total 1
2 Sekretaris Dinas 1
1
1
a . Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian 1
1
1
b. Sub Bagian Penyusunan
Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
1 1
1
c. Fungsional Umum (Staf) 1 19 6
5 11 2
8
Total 2
1 2 3 20 6
7 12 2
8
3 Kepala Bidang Prasarana Sarana
dan Penyuluhan 1
1
1
a . Kasi Prasarana dan Sarana 1 1
1
b. Kasi Pakan dan Pembiayaan 1
1
1
c. Kasi Penyuluhan 1 1
1
d. Fungsional Umum (Staf) 3
3
Total 3
1 3 3 4
2 5
4 Kepala Bidang Perbibi tan dan
Produksi Ternak 1
1
1
a . Kasi Perbibitan
b. Kasi Ruminansia 1
1
1
c. Kasi Non Ruminansia
1
1
1
d. Fungsional Umum (Staf) 2 1
1
2
Total 4
1 2 1 4 1
1 3
2
5 Kepala Bidang Kesehatan Hewan,
Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengolahan dan Pemasaran
1
1
1
a . Kasi Kesehatan Hewan 1 1
1
b. Kasi Kesehatan Masyarakat
Veteriner 1 1
1
c. Kasi Pengolahan dan
Pemasaran 1 1
1
d Fungsional Umum (Staf) 3 1
3
1
Total 5
1 3 4 3 1
1 6
1
LAKIP 2018 32
NO.
JABATAN
ESELON GOLONGAN TINGKAT PENDIDIKAN
I II III IV IV III II I S2 S1 SM DIP SMA SMP SD THL 6 Kepala UPT Balai Inseminasi
Buatan Daerah
a Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1 1
1
b. Kasi Produksi dan Distribusi
Semen 1 1
1
c. Kasi Sumberdaya dan
Kelembagaan 1 1
1
d. Fungsional Umum (Staf)
8 5
3
10
Total 6
3 3 8 5
2 4
10
7 Kepala UPT Laboratorium
Kesehatan Hewan 1
1
1
a Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1
1
1
b. Kasi Epidemilogi dan
Pelayanan Lapangan 1 1
1
c. Kasi Pengujian dan
Pemeriksaan Laboratorium 1
1
1
d Fungsional Umum (Staf) 2
2
Total 8
1 3 2 4
2 2
2
8 Jabatan Fungsional Tertentu
a Penyuluh Pertanian
1
1
b Pengawas Bibit Ternak
1
1
c Pengawas Mutu Hasil Pertanian
1
1
d Pengawas Mutru Pakan
e Medik Veteriner
3
3
f Arsiparis
1
1
g Pranata Humas
Total 8 2 5 1 5 1
Total 1+2+3+4+5+6+7+8 5 16 18 48 13 16 37 2 24
1.5.2 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang menunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas:
a. Ruang kerja cukup memadai
b. Peralatan untuk operasional dinas seperti media elektronik, kendaraan roda
empat, kendaraan roda 2 dan komputer dalam keadaan cukup
LAKIP 2018 33
1.5.3 Tupoksi
Pengawasan melekat diarahkan untuk menciptakan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersih, transparan, profesional
dan memiliki budaya kerja yang baik. Dalam melaksanakan tugas, masing-masing
Pegawai Negeri Sipil maupun Honor telah melaksanakan tugas sesuai dengan
TUPOKSI yang diberikan kepada pegawai, seluruh tugas telah terbagi habis,
pendelegasian wewenang, batas tanggung jawab, tugas dan fungsi sudah berjalan
sesuai peraturan yang ada.
1.6 Lingkungan Strategis yang Berpengaruh
Dalam pencapaian visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali secara optimal dilakukan analisa faktor-faktor yang mempengaruhi
dengan perhitungan nilai-ni lai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan
kondisi lingkungan. Analisa faktor-faktor yang berpengaruh tersebut adalah :
1.6.1 Lingkungan Internal
a. Kekuatan
1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah
2) Peraturan Gubernur Bali Nomor : 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
3) Tersedianya sumber daya manusia.
4) Adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan dalam melaksanakan tugas.
5) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
6) Suasana yang kondusif.
b. Kelemahan
1) Kurangnya wawasan sebagian aparat.
2) Kurang optimalnya koordinasi antar bidang dalam penyusunan data
pendukung pelaporan.
LAKIP 2018 34
3) Kurang efektifnya hasil monitoring dan hasil-hasil evaluasi dalam proses
penyusunan pelaporan.
1.6.2 Lingkungan Eksternal
a. Peluang
1) Perternakan sebagai fungsi dari manajemen pembagunan dalam meningkatkan
pendapatan daerah memiliki ni lai yang sangat tinggi.
2) Adanya kepercayaan dan dukungan pimpinan daerah serta stakeholder
terhadap hasil-hasil pembangunan peternakan.
3) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur
Pemerintah.
4) Perkembangan teknologi/sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kualitas pembangunan peternakan.
b. Ancaman
1) Kurang mantapnya koordinasi dengan Kabupaten / Kota sehingga merupakan
ancaman dalam proses kelancaran pembangunan peternakan.
2) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang keliru terhadap Otonomi Daerah
dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan peternakan.
3) Masih adanya penyakit Zoonosis.
4) Sikap masyarakat yang kurang partisipatif dalam pelaksanaan program
pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
1.7. Aspek Keuangan.
Dalam tahun anggaran 2018, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Bali mendapat anggaran dari APBD sebesar Rp.23.903.207.306,00 terdiri dari
belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.175.569.350,00 belanja langsung sebesar
Rp. 10.727.633.956,00 sedangkan anggaran APBN adalah merupakan Dana TUGAS
PEMBANTUAN yang terdiri dari Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat (06) sebesar Rp. 25.035.472.000,00 dan Penyediaan dan
LAKIP 2018 35
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (08) sebesar Rp. 1.619.000.000,-
dengan rincian seperti Tabel berikut :
Tabel : 1. PAGU ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN APBD TAHUN 2018
NO. Program / Kegiatan Rencana Biaya
1 TH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat 3.600.000
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
168.000.000
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 190.000.000
d. Penyediaan alat tulis kantor 69.605.000
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
80.330.000
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
3.529.900
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
8.400.000
h. Belanja makanan dan minuman rapat 8.500.000
i. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
199.700.000
j. Upacara Keagamaan 53.197.000
Jumlah 1 : 784.861.900
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 47.500.000
b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor 149.072.080
c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
733.269.826
d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
5.000.000
e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
41.100.000
Jumlah 2 : 975.941.906
LAKIP 2018 36
NO. Program / Kegiatan Rencana Biaya
1 TH
3. Program Peningkatan Populasi Peternakan
a. Pengawasan dan Perbibitan ternak 88.416.832
b. Penyusunan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Data dan Statistik Pembangunan Peternakan
409.653.412
c. Pengawasan dan Pengembangan Ternak Ruminansia
78.966.832
d. Pengawasan dan Pengembangan Ternak Non Ruminansia
20.338.000
Jumlah 3 : 597.375.076
4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan Peternakan
a.
Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan
358.856.000
b. Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Berorientasi Agribisnis
266.087.616
c. Pengembangan Permodalan Kelmpok Tani Ternak
21.486.500
d. Pengawasan dan Pengolahan Pakan Ternak di Kelompok
131.271.832
Jumlah 4 : 777.701.948
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Hewan serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
a. Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan Sapi Betina Produktif
31.375.000
b. Pembinaan dan Pengawasan Produk Asal Hewan
32.425.000
c. Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan
126.209.050
d. Pengawasan Obat dan Lalulitas Hewan dan Penilaian Dokter Hewan
45.815.200
e. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan Penyakit Menular Ternak
4.058.969.432
Jumlah 5 : 4.293.793.682
Jumlah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali (1 – 5 )
7.429.674.512
LAKIP 2018 37
NO. Program / Kegiatan Rencana Biaya
1 TH
UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
148.800.000
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 78.000.000
d. Penyediaan alat tulis kantor 10.000.000
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.000.000
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.200.000
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
1.200.000
h. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
11.662.000
i. Upacara Keagamaan 25.000.000
Jumlah 1 : 281.062.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor 58.628.832
b. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
157.028.832
c. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
42.550.000
Jumlah 2 : 258.207.664
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Hewan serta Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Peternakan
a. Pemeriksaan pengujian identifikasi dan pemetaan kasus penyakit hewan dan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan
814.244.988
Jumlah 3 : 814.244.988
Jumlah UPT Laboratorium Kesehatan Hewan ( 1 - 3 )
1.353.514.652
LAKIP 2018 38
NO. Program / Kegiatan Rencana Biaya
1 TH
UPT BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH (BIBD)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat 2.070.000
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
22.000.000
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 120.960.000
d. Penyediaan alat tulis kantor 6.960.000
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.200.000
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.964.000
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
1.680.000
h. Penyediaan makanan dan minuman 3.500.000
i. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
4.400.000
j. Upacara Keagamaan 15.000.000
Jumlah 1 : 182.734.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.300.000
b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 35.114.416
c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
131.703.554
d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
2.000.000
e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
25.700.000
Jumlah 2 : 196.817.970
LAKIP 2018 39
NO. Program / Kegiatan Rencana Biaya
1 TH
3. Program Peningkatan Populasi Peternakan
a. Produksi dan Distribusi semen 1.454.867.990
b. Penguatan dan Peningkatan Penerapan Teknologi IB
110.023.832
Jumlah 3 : 1.564.891.822
Jumlah UPT. Balai Inseminasi Buatan Daerah BIBD ( 1 - 3 )
1.944.443.792
TOTAL DISNAKKESWAN : 10.727.632.956
Tabel : 2. PAGU ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN APBN TAHUN 2018
No Program /Kegiatan Rencana Biaya
1 TH
1 2 3
I. DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI
018.06.09
PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS
PETERNAKAN RAKYAT
25.035.472.000
018.08.09 PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASANA DAN SARANA PERTANIAN
1.619,000,000
Total APBN TP 26.654.472.000
LAKIP 2018 40
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Sesuai Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004, Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD sesuai Tugas
Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 14 ayat (2). Pada pasal 7 ayat (2) UU yang sama disebutkan bahwa Renja SKPD
disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana
Kegiatan Program (RKP) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Visi Gubernur dan Wakil Gubenur Bali yang tertuang pada RPJMD Provinsi Bali
periode 2013-2018 adalah : “Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera (Bali
Mandara)” maka ditetapkan 3 (tiga) misi yaitu :
1. Mewujudkan Bali yang berbudaya, metaksu, dinamis, maju dan modern;
2. Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis, serta bebas dari berbagai
ancaman;
3. Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir batin.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali disusun dalam rangka menghadapi perubahan dan isu-isu strategis yang
akan dihadapi pada saat ini maupun masa mendatang. Rencana strategis diperlukan
sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan
cara mencapainya. Penyusunan rencana strategis menggunakan analisis SWOT
dengan memperhatikan faktor lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal
yaitu faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunites), dan
tantangan atau kendala (threats) yang ada.
Dalam upaya mendukung terwujudnya visi Gubernur dan Wakil Gubenur Bali
tersebut, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali mengacu pada
LAKIP 2018 41
Rencana Strategis OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun
2013 – 2018 sebagai berikut :
1) Meningkatkan populasi ternak
2) Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana peternakan dan
meningkatkan kelas kemampuan kelompok serta meningkatkan jumlah kelompok
pengolah pakan ternak
3) Menurunkan tingkat kesakitan ternak dan hewan, menurunkan pemotongan sapi
betina produktif serta menumbuhkan unit usaha / kelompok pengolahan dan
pemasaran hasil peternakan
Sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dan
kita dituntut untuk merespon perubahan tersebut maka rumusan visi pembangunan
peternakan dan kesehatan hewan Daerah Bali tetap mengacu pada visi pembangunan
peternakan Nasional dan visi Pemerintah Daerah Bali, sehingga visi pembangunan
peternakan daerah Bali dirumuskan sebagai berikut “Terwujudnya Peternakan Yang
Maju, Tangguh, Berwawasan Agribisnis Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju Bali
Mandara Jilid II.
Dengan berorientasi pada RPJMD Provinsi Bali yaitu mewujudkan Bali yang
sejahtera dan sukerta lahir bhatin, maka misi Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Bali adalah :
1) Meningkatkan populasi ternak
2) Meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan.
2.1. Tujuan dan Sasaran
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor
kunci keberhasilan ( Critical Success Factor ) yang ditetapkan setelah
penetapan Visi dan Misi. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan
Misi.
Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan –
tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, dan dapat dicapai. Adapun
LAKIP 2018 42
tujuan dan sasaran yng ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun 2013 – 2018 seperti
dibawah ini :
a. Tujuan :
Terwujudnya peningkatan populasi ternak, peningkatan ketersediaan
dan pemanfaatan sarana dan prasarana peternakan dan kelas kemampuan
kelompok serta mutu pakan ternak dan penurunan tingkat kesakitan ternak.
b. Sasaran :
Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali.
- Meningkatkan populasi ternak (satuan ternak)
- Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prsarana
peternakan dan kelas kemampuan kelompok serta mutu pakan ternak
- Menurunnya tingkat kesakitan ternak dan hewan (%)
2.2. Arah Kerbijakan Umum
Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan Provinsi Bali tahun 2017 disusun
berdasarkan rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
daerah yang melibatkan pihak – pihak terkait, berupa pokok-pokok pikiran serta
penjabaran Rencana Strategis ( Renstra ). Selanjutnya Arah Kebijakan Umum ini
dijadikan dasar/acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
peternakan.
2.3. Rencana Kinerja
Rencana Kinerja merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategik
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun 2013 – 2018. Rencana
Kinerja Tahunan ( RKT ) yang dalam hal ini adalah kegiatan dalam APBD tahun
anggaran 2016, disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang : (1). Sasaran
yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (2). Indikator Kinerja sasaran dan
target pencapainya; (3). Program; (4). Kegiatan; (5). Indikator kinerja kegiatan dan
target capainnya.
LAKIP 2018 43
Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun
tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran
harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan
dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator
kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapainnya. Sasaran yang akan dicapai
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali selama tahun 2018 secara
rinci disajikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) sebagaimana telah
tertuang dan tercakup di dalam formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) dan
Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) pada tahap rencana.
.
2.4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikemukakan diatas maka lebih
ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017.
2.4.1. Kebijakan
Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis yang diambil dan
ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan pada sub sektor peternakan. Kebijakan yang telah ditetapkan ini
dimaksudkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian
tujuan dan sasaran yang sesuai dengan misi dan visi Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Pembangunan peternakan tidak hanya berorientasi
pada peningkatan produksi melainkan sudah bergerak menjadi peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Maka kebijakan dasar
pembangunan sub sektor peternakan dalam 5 (lima) tahun yang ditempuh
“memberdayakan dihulu dan memperkuat dihilir guna menciptakan peningkatan nilai
tambah dan daya saing usaha peternakan”.
Sedangkan untuk mengoperasionalkan kebijakan dasar tersebut ditempuh
melalui kebijakan teknis adalah sebagai berikut :
a. Kebijakan subsistem hulu
LAKIP 2018 44
b. Pengembangan subsistem budidaya
c. Pengembangan subsistem pengolahan hasil
d. Pengembangan subsistem pasar
e. Pengembangan subsistem kelembagaan dan SDM
2.4.2. Program
Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan,
program merupakan kumpulan kegiatan nyata yang disusun secara sistimatis dan
terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Bali, yang merupakan dukungan bagi keberhasilan dalam pelaksanaan untuk
mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan sesuai misi dan visi.
Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali yang ada pada DPA
OPD adalah :
1) Program Peningkatan Populasi Peternakan dengan kegiatan:
a) Kegiatan Pengawasan dan Perbibitan Ternak;
b) Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Ternak Ruminansia;
c) Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Ternak Non Ruminansia;
d) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Data dan Statistik
Pembangunan Peternakan;
e) Produksi dan Distribusi Semen;
f) Penguatan dan Peningkatan Penerapan Teknologi IB.
2) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan Peternakan
dengan kegiatan:
a) Kegiatan Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan;
b) Kegiatan Pengolahan Pakan Ternak di Kelompok;
c) Kegiatan Pengembangan Usaha Kelompok Tani Ternak;
d) Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Berorientasi Agribisnis.
3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Hewan serta
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dengan kegiatan:
LAKIP 2018 45
a) Kegiatan Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (PAH) dan Produk Hewan
Non Pangan;
b) Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
c) Kegiatan Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan dan Penilaian Dokter
Hewan;
d) Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan Ternak;
e) Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak;
f) Kegiatan Pemeriksaan, Pengujian, Identifikasi dan Pemetaan Kasus Penyakit
Hewan dan Bahan Asal Hewan/Hasil Bahan Asal Hewan.
Untuk mendukung kelancaran pencapaian sasaran strategis diatas dilaksanakan
beberapa program pendukung sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:
a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik;
c) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
d) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
e) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
g) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan;
h) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
i) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat;
j) Kegiatan Upacara Keagamaan.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:
a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor ;
e) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas;
f) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor.
LAKIP 2018 46
Selanjutnya program yang ada pada anggaran APBN sebagai berikut :
1) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata
Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada
pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun 2018 ini didasarkan kepada
evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah
berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018.
Pengukuran keberhasilan dengan tolok ukur renstra mengandung arti bahwa
setiap akhir tahun anggaran di lakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target
kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Bali..
Penetapan target kinerja atas kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBD
Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan
yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian/Lembaga
berupa: input, output, outcome, benefit dan impact. Selanjutnya setelah APBD
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018.
LAKIP 2018 47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Tahun 2018 yang telah
ditetapkan. Penilaian dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan pengumpulan data kinerja
yang dini lai menggunakan standar nilai peringkat kinerja sesuai tabel 3. Pengumpulan
data kinerja hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapain tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan
kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.
Tabel 3 : Skala Nilai Peringkat Kinerja *)
No. Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja Kode
1 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua
2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda
3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua
4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda
5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah
*) Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Pengukuran target kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis yang telah
ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja
sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai
berikut :
LAKIP 2018 48
Tabel 4 : Capaian Kinerja Tahun 2018
No. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
SASARAN SATUAN TARGET REALISASI
REALISASI (% )
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1. Meningkatkan populasi ternak
1.1 Jumlah Populasi ternak (satuan ternak)
Satuan ternak
648.963 627.733 96,73 Sangat Baik
2 Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana peternakan dan kelas kemampuan kelompok serta mutu pakan ternak
2.1. Jumlah Peningkatan Alat dan mesin
Unit 14 14 100 Sangat Baik
2.2. Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok
Klp 27 22 81,48 Tinggi
2.3. Jumlah Kelompok Pengolah Pakan Ternak
Klp 20 20 100 Sangat baik
3. Menurunnya tingkat kesakitan ternak dan hewan
3.1 Persentase tingkat kesakitan ternak dan hewan( %)
- Unggas (Flu Burung)
% 0,5 0 0 Sangat baik
-Anjing HPR(Rabies)
% 0,025 0,025 100 Sangat baik
Berdasarkan hasil penilaian yang tercantum pada tabel 4 diatas terdapat 3 (tiga)
indikator dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan. Capaian kinerja pada tahun
2018 dari 6 (enam) indikator yang dievaluasi terdapat 5 (lima) indikator memiliki kinerja
sangat baik (83,33%) dan 1 (satu) indikator memiliki kinerja tinggi (16,67%)
Dalam sub bab ini akan disajikan sasaran pencapaian strategis Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali yang dicerminkan dalam capaian
Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut
sasaran strategis tersaji dalam tabel dengan uraian sebagai berikut :
LAKIP 2018 49
Tabel 5. Capaian Target Indikator Jumlah Populasi Ternak, Penumbuhan Kelompok Pengolahan Hasil dan
Tingkat Kesakitan
No.
Indikator Kinerja
2017 2018
Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target Akhir
Renstra (2019) Target Realisasi
Realisasi (%)
1.
Meningkatkan populasi ternak (Satuan Ternak)
572.399 648.963 627.733 96,73 (+) 9,67 591.678
2 Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana peternakan dan kelas kemampuan kelompok serta mutu pakan ternak
- Jumlah Peningkatan Alat dan Mesin Peternakan (unit)
0 14 14 100 (+) 100 10
- Jumlah Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok (klp)
27 27 22 81,48 (-) 18,51 15
No.
Indikator Kinerja
2017 2018
Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target Akhir
Renstra (2019)
Target Realisasi Realisasi
(%)
- Jumlah
Kelompok
Pengolah Pakan
Ternak (klp)
10
20
20
100
(+)100
10
3 Menurunnya tingkat kesakitan ternak dan hewan
- Unggas (Flu Burung)
0.0165 0,5 0 0 (-) 100 6 kasus
-Anjing HPR(Rabies)
0.0184 0,025 0,025 100 (+) 35,87 200 kasus
Keterangan :
(+) = meningkat (-) = menurun
LAKIP 2018 50
Sasaran Meningkatkan Populasi Ternak
Tolok ukur capaian sasaran peningkatan populasi ternak terdiri dari 1 indikator
yaitu jumlah populasi ternak dalam satuan ternak. Sub sektor peternakan dan kesehatan
hewan di Provinsi Bali memiliki sebaran ternak besar dan kecil maupun unggas di 9
kabupaten/kota. Satuan Ternak diukur dari jumlah populasi ternak antara lain untuk
ternak sapi dikalikan dengan parameter 0,7, ternak babi dikalikan dengan parameter 0,2,
ternak kambing dikalikan dengan parameter 0,11 dan ternak ayam/itik dikalikan dengan
parameter 0,005. Jumlah Populasi ternak dalam satuan ternak pada tahun 2018
(627.733 Satuan Ternak) mengalami peningkatan 9,67 % dibandingkan populasi ternak
tahun 2017 sebesar 572.399 Satuan Ternak.
Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Sarana, Prasarana
Peternakan dan Kelas Kemampuan Kelompok serta Mutu Pakan Ternak
Pembangunan peternakan tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan dan
partisipasi aktif masyarakat yang merupakan implementasi dari kebijakan paradigma
pembangunan yang partisipatif yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat. Partisipasi
masyarakat dalam pembangunan peternakan di Provinsi Bali cukup besar. Hal ini dapat
dilihat dari peranan swadaya masyarakat dalam pembiayaan pembangunan di bidang
peternakan seperti adanya kelompok-kelompok tani ternak yang setiap tahunnya terus
bertambah/meningkat dari jumlah maupun kualitasnya.
. Capain kinerja pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada indicator kinerja
jumlah peningkatan alat dan mesin peternakan sebesar 10 unit (100%) dan jumlah
kelompok pengolah pakan ternak sebesar 10 kelompok (100 %) dibandingkan dengan
tahun 2017. Sementara capaian kinerja yang mengalami penurunan adalah pada
indicator jumlah peningkatan kelas kemampuan kelompok pada tahun 2018 sebesar 22
kelompok atau turun 18,51 % dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 27 kelompok.
Hal ini disebabkan karena dari 9 kab/kota ada yang tidak mampu mengikuti tiga katagori
lomba kelompok (sapi, kambing, ayam buras) khususnya di kelompok ayam buras.
LAKIP 2018 51
Sasaran Menurunnya Tingkat Kesakitan Ternak dan Hewan
Tingkat Kesakitan Ternak diukur dari jumlah ternak yang sakit dibandingkan
dengan jumlah populasi ternak dikalikan seratus persen. Pada indikator ini semakin
rendah persentase tingkat kesakitan ternak maka kesehatan ternak akan semakin baik
atau semakin tinggi capaian kinerjanya. Pada tahun 2018 tingkat kesakitan ternak
Unggas (Flu Burung) sebesar 0 % mengalami penurunan 100 % dibandingkan dengan
tahun 2017 hal ini karena di tahun 2018 tidak ada kasus. Sedangkan tingkat kesakitan
Anjing/HPR (Rabies) pada tahun 2018 sebesar 0,025 %, mengalami peningkatan
35,87 % jika dibandingkan dengan tingkat kesakitan tahun 2017 sebesar 0.0184 %. Hal
ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap upaya pemberantasan
rabies seperti meliarkan anjing-anjing peliharaannya, adanya sebagian besar masyarakat
menolak kegiatan eliminasi terhadap anjing liar. Kondisi yang kurang kondusif ini akan
berpengaruh terhadap estimasi populasi.
Dapat dilihat pada grafik dibawah ini
1. Grafik Populasi Ternak Antara Tahun 2017 -2018 Di Provinsi Bali
520000540000560000580000600000620000640000660000
Tahun 2017
Tahun 2018
Target
Realisasi
LAKIP 2018 52
2. Grafik Tingkat Kesakitan Unggas (Flu Burung) Antara Tahun 2017 -2018 Di Provinsi Bali
3. Grafik Tingkat Kesakitan Anjing/HPR (Rabies) antara Tahun 2017 - 2018
Di Provinsi Bali
Target
Realisasi
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Realisasi
Target
Realisasi
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Realisasi
LAKIP 2018 53
Tabel 6. Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali dari
Tahun 2013 s/d 2018
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
SASARAN
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
1
Meningkatnya
Populasi Ternak
1
Jumlah Populasi
Ternak (Satuan Ternak)
595.302
644.977
642.552
645.499
572.399
627.733
2
Meningkatnya ketersediaan dan
pemanfaatan sarana, prasarana peternakandan
Kelas KemampuanKelompok Serta Mutu Pakan Ternak
1
Jumlah Peningkatan Alat
dan Mesin Peternakan (unit)
-
-
-
-
-
14
2
Jumlah Peningkatan Kelas Kemampuan
Kelompok (klp)
-
-
-
-
27
22
3
Jumlah Kelompok Pengolh Pakan
Ternak
-
-
-
-
20
20
3.
Menurunannya Tingkat Kesakitan Ternak
1 Persentase Tingkat Kesakitan
Ternak dan hew an (%)
- Unggas (Flu
Burung)
- 0.07 0,07 0.0001 0.0165 0
- Anjing HPR(Rabies)
- 0,03 0,21 0,06 0,0184 0,025
Jumlah populasi ternak dari tahun 2013 s/d 2017 rata-rata sebesar 620.146 Satuan
Ternak. Pada tahun tahun 2018 jumlah populasi ternak mengalami peningkatan 1,22 %
dibandingkan dengan rata-rata populasi ternak dari tahun 2013 s/d 2017.
Seiring dengan adanya perubahan Renstra pada tahun 2017 maka sasaran
indikator kinerja juga mengalami peruabahan. Sementara sasaran indicator kinerja jumlah
peningkatan alat dan mesin peternakan belum ada dari tahun 2013 s/d 2017, pada tahun
2018 sudah menjadi indikator sasaran kinerja dengan realisasi sebesar 14 unit. Demikian
pula untuk sasaran indikator kinerja jumlah peningkatan kelas kemampuan kelompok
belum ada dari tahun 2013 s/d 2016, tahun 2017 menjadi indikator sasaran kinerja
dengan realisasi sebesar 27 kelompok. Dan pada tahun 2018 sebesar 22 kelompok
mengalami penurunan 18,51 % dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini disebabkan
LAKIP 2018 54
karena dari 9 kab/kota ada yang tidak mampu mengikuti tiga katagori lomba kelompok
(sapi, kambing, ayam buras) khususnya di kelompok ayam buras.
Tingkat kesakitan unggas (flu burung) dari tahun 2014 s/d 2018 mengalami
penurunan, bahkan untuk tahun 2018 tidak ada kasus. Sedangkan tingkat kesakitan pada
anjing/HPR (Rabies) dari tahun 2014 s/d 2017 mengalami penurunan. Pada 2018
persentase tingkat kesakitan mengalami peningkatan sebesar 35,87 % dibandingkan
dengan jumlah kasus pada tahun 2017 hanya sebesar 0,0184, hal ini disebabkan karena
kurangnya partisipasi masyarakat terhadap upaya pemberantasan rabies seperti meliarkan
anjing-anjing peliharaannya, adanya sebagian besar masyarakat menolak kegiatan eliminasi
terhadap anjing liar. Kondisi yang kurang kondusif ini akan berpengaruh terhadap estimasi
populasi.
Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan di sub sektor peternakan dan
kesehatan hewan adalah :
a. Tingginya permintaan sapi potong (Sapi Bali) dari luar Provinsi Bali dan masih
adanya pemotongan sapi betina produktif, sehingga perlu diatur agar keberadaannya
tetap berkembang dan lestari di Provinsi Bali
b. Akses pemasaran dan permodalan peternak masih lemah.serta ketersediaan pakan
relatif terbatas akibat terjadinya alih fungsi lahan, sehingga menyebabkan harga
pakan yang terus meningkat
c. Masih adanya potensi terjangkitnya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
seperti Rabies.dan flu burung
Solusi dan upaya tindak lanjut :
Upaya dan tindak lanjut yang perlu dilakukan agar pembangunan di sub Sektor
Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Bali dapat terlaksana sesuai rencana
adalah :
a. Membuat perda pengeluaran sapi potong dan meningkatkan pengawasan ke tempat-
tempat pemotongan hewan (RPH)
LAKIP 2018 55
b. Melakukan pembinaan penguatan kelembagaan kelompok peternak, memfasiltasi
permodalan melalui perkreditan dan asuransi ternak serta melakukan pembinaan dan
bimtek pengolahan pakan ternak dan penanaman HPT
c. Untuk mengatasi adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) seperti Rabies
dan flu burung, maka perlu dilakukan kegiatan :
peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi untuk berpartisipasi
dalam kegiatan vaksinasi Rabies,
peningkatan pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal rabies secara berkelanjutan
serta eliminasi HPR secara selektif dan targeted
peningkatan penerapan pelaksanaan biosecurity pada kandang-kandang
penampungan unggas, pasar unggas dan tempat pemotongan unggas
pengawasan lalu lintas hewan yang ketat tentang masuknya HPR dan Unggas ke
Provinsi Bali.
B. REALISASI ANGGARAN
Penyerapan anggaran Belanja Langsung (APBD) pada tahun 2018 adalah sebesar
10.043.544.980,00 (93,62%) dari total anggaran Rp 10.727.632.956,00.
Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 75,22 % sedangkan realisasi
anggaran program/kegiatan pendukung sebesar 24,78 %.
Jika dilihat darí realisasi anggaran per sasaran, persentase penyerapan anggaran terbesar
pada program Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan Peternakan sebesar
Rp.753.524.957,00 (96,89%) sedangkan penyerapan terkecil pada program Peningkatan
Populasi Peternakan sebesar Rp. 1.963.349.138,00 (90,80 %)
Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran,
pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari
100 %, menunjukkan bahwa data yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan
peternakan dan kesehatan hewan tahun 2018 telah mencukupi anggaran dan realisasi
LAKIP 2018 56
belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan membayar program/kegiatan dalam
pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :
Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Realisasi
1. Meningkatkan Populasi Ternak
2.162.266.898 1.963.349.138 90,80
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan Peternakan
777.701.948 753.524.957 96.89
3. Penurunan Tingkat Kesakitan Ternak
5.108.038.670 4.838.131.963 94,72
Belanja Langsung (APBD)
10.727.632.956 10.043.544.980 93,62
Belanja Langsung Pendukung (APBN)
25.035.472.000 24.088.013.862 96,22
LAKIP 2018 57
BAB IV
PENUTUP
Faktor utama yang menunjang berbagai hasil yang telah dicapai sepanjang
tahun 2018 adalah adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan serta seluruh
jajaran staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dalam upaya
meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu walaupun secara
kwantitas masih terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi
salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2018. Penyelenggaraan
kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun anggaran
2018 merupakan tahun ke 5 dari Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Bali tahun 2013 s/d 2018. Keberhasilan yang dicapai berkat
kerjasama, partisivasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta
ditingkatkan. Sementara itu untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan
didukung oleh berbagai pihak.
Laporan hasil Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali dapat disimpulkan sebagai berikut :
Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja
ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain : sumber daya manusia, anggaran, dan
sarana prasarana.
Berdasarkan hasil penilaian yang tercantum pada tabel diatas terdapat 6
indikator dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan. Pada tahun 2018 ( RPJMD 2013-
2018), terdapat 5 (lima) indikator (83,33%) memiliki kinerja sangat baik dan 1 (satu)
indikator memiliki kinerja tinggi (16,67%). Tahun 2018 capaian tingkat kesakitan ternak,
telah mencapai target yang ditentukan (0,025). Namun untuk pencapaian tingkat
kesakitan ternak pada Renstra 2019 perlu mendapat penanganan yang lebih intensif
dalam rangka mewujudkan Bali Bebas Rabies.
LAKIP 2018 58
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan lakip dirumuskan
saran-saran sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang system
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam
menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah
yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di Instansi Pemerintah
agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar dijajaran
Instansi Pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan
evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali tahun 2018 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi
akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, untuk penyempurnaan dokumen
perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan serta penyempurnaan berbagai
kebijakan yang diperlukan.
Denpasar, Januari 2019
LAKIP 2018 59
LAMPIRAN :
KEGIATAN BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
LAKIP 2018 60
LAKIP 2018 61
LAKIP 2018 62
LAKIP 2018 63
LAKIP 2018 64
LAKIP 2018 65
LAKIP 2018 66
LAKIP 2018 67
LAKIP 2018 68
LAKIP 2018 69
LAKIP 2018 70
KEGIATAN BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK
LAKIP 2018 71
Monitoring Penanganan Semen Beku
UPT Balai Inseminasi Buatan Daerah 2018
LAKIP 2018 72
LAKIP 2018 73
Penampungan sperma sapi unggul untuk diproses sebagai semen beku Sapi Bali unggul di BIBD Baturiti
Sapi induk dan anak hasil Inseminasi Buatan
LAKIP 2018 74
Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) Pada Babi
Anak babi hasil Inseminasi Buatan (IB)
yang dipelihara oleh kelompok
LAKIP 2018 75
LAMPIRAN - LAMPIRAN