Post on 16-Jan-2016
description
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Banyaknya kasus yang terjadi yang mampu mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa. Kasus persengketaan negara Indonesia dengan negara tetangga
sebagaimana Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari wilayah NKRI, perselisihan
Indonesia dengan Malaysia terkait Pulau Ambalat, serta permasalahan batas
wilayah yang terjadi di Kalimantan. Sengketa ini menimbulkan ketegangan
diplomatik , ketegangan militer dan partisipasi masyarakat dalam bentuk
demonstrasi. Kasus dari dalam negeri seperti kasus Aceh dan Papua yang saat ini
belum selesai secara tuntas serta potensi perpecahan di dalam NKRI masih terjadi.
Untuk itu diperlukan peningkatan pemahaman implementasi tentang negara dan
kedaulatannya. Dalam menegakkan kedaulatan negara harus mengarahkan semua
potensi dari segi politik , ekonomi, sosial , budaya dan pertahanan.
Syarat berdirinya negara adalah wilayah , setiap bangsa memerlukan ruang
hidup yang disebut dengan lingkungan hidup. Setiap bangsa yang bernegara
mempunyai wilayah sebagai tempat bernaung rakyat dan negara dapat menjamin
kesejahteraan dan keamanan kepada seluruh warganya. Wilayah juga
memungkinkan negara untuk berkembang , diakui negara lain dalam kancah
pergaulan internasional.
Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan. Konsep dasar
wilayah negara kepulauan telah ditetapkan melalui Deklarasi Djuanda 13
Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa
Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang yang biasa
juga disebut dengan Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti
bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia. Poli artinya kesatuan
masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Laut Nusantara bukan
lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa
Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana
ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya.
1
Pemerintah dan rakyat memerlukan konsep berupa wawasan nasional
sebagai visi nasional untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah dan
jati diri bangsa. Wawasan yang artinya cara pandang yang paling dekat dengan
kepribadiaan diri yaitu kondisi lingkungan tempat kita hidup dan mengembangkan
diri.
Kehidupan berbangsa senatiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang
strategis yaitu lingkungan yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangannya.
Wawasan nasional harus mampu memberikan inspirasi dalam berbagai ancaman,
gangguan serta hambatan yang ditimbulkan oleh lingkungan yang strategis
sehingga bangsa dan negara tetap mampu eksis berjuang menciptakan kejayaan.
1.2 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam materi pembelajaran tentang
“Geopolitik Indonesia” ini, diantaranya :
a. Mengetahui pengertian Wawasan Nusantara secara mendalam
b. Mengetahui dan memahami latar belakang terbentuknya Wawasan
Nusantara
c. Mengetahui konsepsi Wawasan Nusantara
d. Memahami unsur dasar Wawasan Nusantara
2
BAB II
PERMASALAHAN
Adapun masalah-masalah yang berhubungan dengan Geopolitik Indonesia, antara
lain :
2.1 Pengertian Wawasan Nusantara
2.2 Latar Belakang Terbentuknya Wawasan Nusantara
2.3 Konsepsi Wawasan Nusantara
2.4 Unsur Dasar Wawasan Nusantara
3
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Pengertian Wawasan Nusantara
Pengertian wawasan nusantara dapat diartikan secara etimologis dan
termilogis.
1. Secara Etimologis
Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara. Wawasan
berasal dari kata “wawas” (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan
atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata “mawas” yang berarti
memandang, meninjau atau melihat. Wawasan berati pula cara pandang
dan cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata “nusa”
yang berarti pulau-pulau dan “antara” yang berarti diapit antara dua hal.
Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan wilayah dasar perairan
dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera
Pasifik dan Samudera Hindia, serta diantara dua benua yaitu Benua Asia
dan Benua Australia.
2. Secara Termilogis
Wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat sebagai berikut :
a. Prof. Wan Usman
“Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia
mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan
semua aspek kehidupan yang beragam”
b. GBHN Tahun1998
“Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenal diri dan lingkungannya dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan wilayahnya dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.
c. Pengertian Wawasan Nusantara menurut kelompok kerja Wawasan
4
Nusantara yang diusulkan menjadi Tap MPR dibuat Lemhanas tahun
1999
“Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serba beragam bernilai strategis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah
dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara untuk mencapai tujuan nasional”.
Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa yang telah bernegara
tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung dengan
bangsa dan negara lain dan dalam perkembangannya di lingkungan daerah,
nasional, regional dan global. Dalam pemahamannya lingkungan adalah suatu
kekuatan atau alat untuk mencapai tujuan nasionalnya. (Rahayu, 2007:178-179).
Geopolitik diartikan sebagai system politik atau peraturan-peraturan dalam wujud
kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional giografik
(kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan giografi,wilayah atau
teritorial dalam arti luas) suatu Negara,yang apabila dilaksanakan dan berhasil
akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada system politik suatu
Negara. Oleh karena itu wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini
dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan nusantara terkandung
konsepsi geopolitik Indonesia yaitu unsur ruang,yang kini berkembang tidak saja
secara fisik, giografis,melainkan dalam pengertian secara keseluruhannya
(Suradinata;Sumiarno:2005).
Selain itu, hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatua
wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah persatuan
bangsa dan kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia yang dari aspek sosial budaya
adalah beragam serta dari segi kewilayahan bercorak nusantara, kita pandang
merupakan sat kesatuan yang utuh. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat
Wawasan Nusatara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai
adalah satu kesatuan sosial budaya dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
5
Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau
rumusan umum mengenai keadaan umum mengenai keadan tertentu yang
diinginkan. Wawasan Nasional merupkan visi bangsa yang bersangkutan dalam
menuju konsep masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep
Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayag yang satu
dan utuh. Keduudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi
ketatanegaran RI adalah sebagai berikut :
Bagan paradigma Ketatanegaraan RI
Pembukaan UUD 1945 Landasan Idiil
UUD 1945 Landasan Konstitusional
Wawasan Nusantara Landasan Visional
Ketahanan Nasional Landasan Konsepsional
Dokumen Rencana Pembangunan Landasan Operasional
3.2 Latar Belakang Terbentuknya Wawasan Nusantara
Ada beberapa latar belakang pemikiran wawasan nasional Indonesia, diantaranya
1. Latar belakang pemikiran berdasarkan filsafat pancasila
Hakikat yang terkandung pada filsafat pancasila telah menunjuk bahwa
manusia Indonesia adalah manusia yang berketuhanan, yang menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia, yang cinta tanah air, yang
berkerakyatan dan berkeadilan. Dalam memperkuat filsafat hidup bangsa
Indonesia itu, maka diperlukan suatu wawasan nasional sebagai perekat.
Adapun nilai – nilai pada sila- sila pancasila yang melatarbelakangi
diperlukannya wawasan nasional bagi bangsa Indonesia dapat dilihat pada
penggaliannya sebagai berikut :
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
6
Melalui sila pertama ini, bangsa Indonesia telah menyatakan untuk
percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan
agama dan kepercayaannya masing – masing dengan mengembangkan
sikap saling menghargai, menghormati, memberi kebebasan
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing –
masing, serta tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan apapun
pada orang lain. Dengan sikap yang seperti itu, sudah jelas pada
hakikat nya orang – orang Indonesia hendak hidup secara damai dan
bersatu. Dalam menopang kehendak bangsa Indonesia itu diperlukan
suatu perekat dalam suatu bentuk cara pandang yang satu yang disebut
wawasan nasional.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Melalui sila kedua ini, bangsa Indonesia mengakui, menghargai, dan
memberikan hak dan kebebasan yang sama kepada setiap warga
Negaranya untuk menerapkan HAM. Oleh karena sikap yang
sedemikian, maka telah dapat menumbuhkan sikap semangat untuk
merekat dalam suatu wawasan nasional yang disebut sebagai Wawasan
Nusantara.
3. Sila Persatuaan Indonesia
Dengan sila persatuan Indonesia telah menimbulkan semangat bagi
bangsa Indonesia untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan
Negara. Dengan sikap yang sedemikian, maka telah pula menimbulkan
motivasi bagi segenap bangsa Indonesia untuk berada dalam lingkaran
Wawasan Nasional yang di sebut Wawasan Nusantara.
4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Dengan sila ke empat ini, bangsa Indonesia telah mengakui bahwa
pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama
diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap
menghargai perbedaan pendapat. Dengan nuansa sikap bangsa
Indonesia yang seperti ini, maka tidak sulit bagi bangsa Indonesia
7
untuk merekat dalam suatu perekat bangsa dalam hal ini Wawasan
Nusantara.
5. Sila Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dengan sila kelima ini telah membawa bangsa Indonesia dalam nuansa
dimana adanya pengakuan dan penghargaan bagi warganya untuk
mencapai kesejahteraan yang setinggi – tinggi nya sesuai dengan hasil
karya nya masing – masing. Dengan adanya pengakuan dan
penghargaan seperti ini telah membuat segenap bangsa Indonesia
merasa butuh dengan adanya suatu perekat seperti wawasan nusantara
seperti ini.
2. Segi Geografis dan Sosial Budaya
Dari segi geografis dan sosila budaya, Indonesia merupakan negara dan bangsa
dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen, keunikan
wilayah dan heterogenitas bangsa Indonesia antara lain :
a) Indonesia bercirikan Negara maritime/kepulauan
b) Luas wilayah Indonesia 5,192 juta KM dengan rincian luas daratan adalah
2,027juta KM dan luas laut adalah 3,166juta KM
c) Jarak utara selatan 1.888KM dan jarak timur barat 5.110 KM
d) Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra (pos silang)
e) Indonesia terletak pada garis Khatulistiwa
f) Indonesia berada pada iklim tropis dan dengan dua musim
g) Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediternia dan
Sirkum Pasifik
h) Berada pada 6o LU – 11o LS serta 94o BT sampai 141o BT
i) Wilayah yang subur dan dapat huni
j) Kaya akn flora dan fauna serta sumber daya alam
k) Memiliki etnik dan kebudayaan yang sangat banyak, dan
l) Memiliki jumlah penduduk yang besar dengan jumlah diatas 220 juta.
8
Dengan begitu heterogennya masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan
suku bangsa yang mana masing – masing memiliki adat istiadat, bahasa daerah,
agama, dan kepercayaan sendiri sehingga sangat rentan sekali untuk menimbulkan
konflik, terlebih dengan kesadaran masyarakat yang relative rendah dan jumlah
masyarakat terdidik yang relative masih belum merata, maka dengan kondisi
seperti ini sangat memerlukan suatu perekat dalam bentuk wawasan nasional yang
disebut dengan wawasan Nusantara.
3. Segi Geopolitis dan Kepentingan Nasional
Geopolitik adalah istilah pertama kali ditemukan oleh Freedich
Ratzel sebagai ilmu bumi politik. Sebagai ilmu, geopolitik mempelajari
fenomena politik dari aspek geografi. Sementara untuk orang Indonesia
yang pertama kali mengaitkan geopolitik dengan bangsa Indonesia adalah
Ir.Soekarno. Berdasarkan geopolitik wilayah Indonesia adalah suatu
kesatuan wilayah dari Sabang samapai Merauke yang terletak antara dua
benua dan dua samudera.
Konsepsi wawasan nusantara dibangun atas geopolitik bangsa
Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai
wilayah yang dikaitkan dengan politik/kekuasaan. Wawasan Nusantara
sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan
geopolitik bangsa Indonesia (Sobana, 2005). Salah satu kepentingan
nasional bangsa Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan
wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan
tuntutan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan, dan visi nasional.
4. Segi Historis atau Sejarah
Dari segi historis, bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa
yang bersatu dengan wilayah yang satu adalah karena dua hal, yaitu :
1. kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan
terpecah
9
2. kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah-pisah
Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa barat yaitu Spanyol,
Portugis, Inggris dan Belanda serta Jepang. Perkembangan semangat kebangsaan
Indonesia dapat dikategorikan dalam kurun waktu sebagai berikut :
1. Zaman Perintis 1908 yaitu kemunculan Pergerakan Nasional Budi
Oetomo
2. Zaman Penegas yaitu dengan Ikrar Sumpah Pemuda
3. Zaman Pendobrak 1945 yaitu dengan Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia
Keluarnya deklarasi Juanda 1957 telah melahirkan konsep Wawasan
Nusantara, dimana laut tidak lagi sebagai pemisah tetap dipakai sebagai
penghubung.
3.3 Konsepsi Wawasan Nusantara
Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau
tanggap indrawi, sedangkan istilah nusantara dipergunakan untuk
menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia
yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta diantara
Benua Asia dan Benua Australia. Untuk membina dan menyelenggarakan
kehidupan nasional, bangsa Indonesia merumuskan suatu landasan visional yang
dapat membangkitkan kesadaran untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam
kebhinekaan yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya. Landasan visional ini dikenal dengan istilah Wawasan
Kebangsaan atau Wawasan Nasional atau yang kemudian diberi nama Wawasan
Nusantara.
Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang diberi pengertian
cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang
serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan
kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam
setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional bangsa
10
Indonesia. Berarti jelaslah bahwa Wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan
landasan nasional bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan
ideologi Pancasila. Wawasan Nusantara mengarahkan visi bangsa Indonesia untuk
mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam berbagai bidang kehidupan nasional.
Konsepsi Wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN secara berturut-turut
ketentuan tersebut adalah :
(1) TAP MPR No. IV/MPR/1973;
(2) TAP MPR No. IV/MPR/1978;
(3) TAP MPR No. II/MPR/1983;
(4) TAP MPR No. II/MPR/1988;
(5) TAP MPR No. II/MPR/1993; serta
(6) TAP MPR No. II/MPR/1998
Perwujudan Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial
dan budaya serta pertahanan dan keamanan tercantum dalam GBHN, sebagai
berikut:
a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik
Meliputi :
(1) Kewilayahan nasional;
(2) Persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional;
(3) Kesatuan falsafah dan ideologi Negara; dan
(4) Kesatuan hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi
Meliputi :
(1) Kepemilikan bersama kekayaan efektif maupun potensi wilayah
nusantara;
(2) Pemerataan hasil pemamfaatan kekayaan wilayah nusantara;
(3) Keserasian dan keseimbangan tingkat pengembangan ekonomi seluruh
daerah.
c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial-Budaya
11
(1) Pemerataan, keseimbangan dan persamaan dalam kemajuan
masyarakat serta adanya;
(2) Keselarasan kehidupan yang sesama dengan kemajuan bangsa; dan
(3) Mempersatukan corak ragam budaya yang ada sebagai kekayaan
nasional budsaya bangsa.
d. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan
Keamanan
(1) Persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam rangka
membela negara dan bangsa; dan
(2) Ancaman terhadap satu pulau atau daerah dianggap sebagai ancaman
terhadap seluruh bangsa dan negara.
Sama seperti konsep wawasan nasional (national outlook) negara-negara
lain, Wawasan Nusantara juga memiliki paham kekuasaan dan konsep
geopolitik sendiri.
(1) Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia
Falsafah bangsa Indonesia dalam memandang paham kekuasaannya
sendiri adalah bahwa “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih
cinta kemerdekaan”.
(2) Konsep Geopolitik Indonesia
Konsep Geopolitik Indonesia adalah menganut paham sebagai Negara
Kepulauan (archipelago), namun paham konsep archipelago Indonesia
berbeda dengan konsep archipelago negara-negara barat pada
umumnya yang memandang bawah laut adalah sebagai “pemisah”
pulau, sedangkan menurut paham negara kepulauan Indonesia
dipandang sebagai “lem” atau perekat dari seluruh wilayah Nusantara
sebagai suatu kesatuan yang utuh sabagai Tanah Air.
3.4 Unsur Dasar Wawasan Nusantara
Tiga unsur wawasan nusantara diantaranya :
1. Wadah (contour)
12
Wadah (contour) adalah wadah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara
yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara
dengan kekayaan alam dan penduduk serta ragam budaya. Wadah bagi
kehidupan meliputi wilayah yang memiliki kekayaan alam dan penduduk
dengan keanekaragaman budaya. Setelah menegara wadah ialah organisasi
kewarganegaraan bersifat suprastruktur sementara organisasi dari masyarakat
dalam bersifat infrastruktur.
Wawasan nusantara sebagai wadah memiliki tiga komponen :
a. Wujud wilayah
Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang
didalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh
dalamnya perairan. Baik laut maupun selat serta dirgantara diatasnya yang
merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu nusantara
dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan perairan dalamnya.
Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka
keatas dengan titik puncak kerucut dipusat bumi.
Letak geografis Negara berada di posisi dunia antara dua samudra,yaitu
samudra pasifik dan samudra hindia, dan antara dua benua, yaitu asia dan
Australia. Letak giografis ini beerpengaruh besar terhadap aspek-aspek
kehidupan nasional Indonesia. Perwujudan wilayah nusantara ini menyatu
dalam kesatuan politik, ekonomi , sosial budaya, dan pertahanan
keamanan
b. Tata Inti Organisasi
Bagi Indonesia, tata inti organisasi Negara didasarkan pada UUD 1945
yang menyangkut bentuk dan kedaulatan Negara,kekuasaan pemerintahan,
sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah
Negara kesatuan berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat
yang di laksanakan menurut UU. Sistem pemerintahannya menganut
sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan
berdasarkan UUD 1945. Indonesia adalah negaa hokum (rechtsstaat)
bukan Negara kekuasaan (machtsstaat). Dewan perwailan rakyat (DPR)
13
mempunyai kedudukan yang kuat yang tidak dapat dibubarkan oleh
presiden. Anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR.
c. Tata Kelengkapan Organisasi
Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran
bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai
politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh
aparatur Negara. Semua lapisan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan
demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara
ideal berdasarkan dasar filsafat pancasila , dalam berbagai kegiatan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Isi (content)
Isi (content) adalah aspirasi yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta
tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD. Cita-cita nasional adalah
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tujuan
nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkannya bangsa indonesia
harus berada dalam satu kesatuan dan persatuan dalam kebhinekaan yang kuat. Isi
menyangkut dua hal yang esensial yaitu :
1. Realisasi aspirasi sebagai kesepakatan bersama serta penciptaan cita – cita
dan tujuan nasional
2. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek
kehidupan.
Isi wawasan nusantara juga tercermin dalam perspektif kehidupan manusia
Indonesia dalam eksistensinya yang melliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal
yang terpadu. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri
menunggal, utuh menyeluruh yang meliputi :
a. Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan perairan dan
dirgantara seara terpadu.
14
b. Satu kesatuan politik , dalam arti tuan sosial satu UUD dan politik
pelaksanaan nya serta satu ideologi dan identitas nasional
c. Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat
Indonesia atas dasar “bhineka tunggal ika”, satu tertib sosial dan satu
tertib hukum
d. Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan asas usaha bersama dan
kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan
e. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu
sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)
f. Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.
3. Tata Laku (conduct)
Tata laku (conduct) adalah hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari
tatalaku lahiriah dan tata laku batiniah
Tata laku lahiriah tercermin dalam perilaku, tindakan dan perbuatan
bangsa indonesia
Tata laku batniah mencerminkan semanagt mentalitas bangsa
indonesia
Kedua nya mencerminkan jati diri dan kepribadian bangsa indonesia yang
berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa cinta dan bangga
terhadap bangsa dan tanah air indonesia yang menciptakan nasionalisme dalam
semua aspek kehidupan.
15
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Wawasan nusantara merupakan cara pandang suatu bangsa yang telah
bernegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba
terhubung dengan bangsa dan negara lain dan dalam perkembangannya di
lingkungan daerah, nasional, regional dan global. Dalam pemahamannya
lingkungan adalah suatu kekuatan atau alat untuk mencapai tujuan nasionalnya.
Ada beberapa latar belakang pemikiran wawasan nasional Indonesia,
diantaranya, latar belakang pemikiran berdasarkan filsafat pancasila, segi
geografis dan sosial budaya, segi geopolitis dan kepentingan nasional, dan segi
historis atau sejarah.
Konsepsi Wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN secara berturut-turut
ketentuan tersebut adalah TAP MPR No. IV/MPR/1973, TAP MPR No.
IV/MPR/1978, TAP MPR No. II/MPR/1983, TAP MPR No. II/MPR/1988, TAP
MPR No. II/MPR/1993, serta TAP MPR No. II/MPR/1998.
Tiga unsur wawasan nusantara diantaranya wadah (contour), isi (content),
dan tata laku (conduct).
4.2 Saran
Hendaknya informasi yang diberikan oleh penulis tentang wawasan
nusantara dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan pembaca dapat
ikut serta mewujudkan kesejahteraan, ketertiban dan perdamaian bagi seluruh
umat manusia.
16
DAFTAR PUSTAKA
Bastari, Romzie A dkk. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Palembang:
Universitas Sriwijaya.
Erwin, Muhammad. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Bandung: PT Refika Aditama.
Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk
Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.
Marshintau, Fransisca Ully. 2010. Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan.
Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
Rahayu, Minto. 2007. Pendidikan kewarganegaraan: perjuangan menghidupi jati
diri bangsa. Jakarta : Grafindo.
Sumarno,S. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka
Utama.
17