BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya kasus yang terjadi yang mampu mengancam persatuan dan

kesatuan bangsa. Kasus persengketaan negara Indonesia dengan negara tetangga

sebagaimana Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari wilayah NKRI, perselisihan

Indonesia dengan Malaysia terkait Pulau Ambalat, serta permasalahan batas

wilayah yang terjadi di Kalimantan. Sengketa ini menimbulkan ketegangan

diplomatik , ketegangan militer dan partisipasi masyarakat dalam bentuk

demonstrasi. Kasus dari dalam negeri seperti kasus Aceh dan Papua yang saat ini

belum selesai secara tuntas serta potensi perpecahan di dalam NKRI masih terjadi.

Untuk itu diperlukan peningkatan pemahaman implementasi tentang negara dan

kedaulatannya. Dalam menegakkan kedaulatan negara harus mengarahkan semua

potensi dari segi politik , ekonomi, sosial , budaya dan pertahanan.

Syarat berdirinya negara adalah wilayah , setiap bangsa memerlukan ruang

hidup yang disebut dengan lingkungan hidup. Setiap bangsa yang bernegara

mempunyai wilayah sebagai tempat bernaung rakyat dan negara dapat menjamin

kesejahteraan dan keamanan kepada seluruh warganya. Wilayah juga

memungkinkan negara untuk berkembang , diakui negara lain dalam kancah

pergaulan internasional.

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan. Konsep dasar

wilayah negara kepulauan telah ditetapkan melalui Deklarasi Djuanda 13

Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa

Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang yang biasa

juga disebut dengan Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti

bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia. Poli artinya kesatuan

masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Laut Nusantara bukan

lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa

Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana

ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya.

1

Pemerintah dan rakyat memerlukan konsep berupa wawasan nasional

sebagai visi nasional untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah dan

jati diri bangsa. Wawasan yang artinya cara pandang yang paling dekat dengan

kepribadiaan diri yaitu kondisi lingkungan tempat kita hidup dan mengembangkan

diri.

Kehidupan berbangsa senatiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang

strategis yaitu lingkungan yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangannya.

Wawasan nasional harus mampu memberikan inspirasi dalam berbagai ancaman,

gangguan serta hambatan yang ditimbulkan oleh lingkungan yang strategis

sehingga bangsa dan negara tetap mampu eksis berjuang menciptakan kejayaan.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam materi pembelajaran tentang

“Geopolitik Indonesia” ini, diantaranya :

a. Mengetahui pengertian Wawasan Nusantara secara mendalam

b. Mengetahui dan memahami latar belakang terbentuknya Wawasan

Nusantara

c. Mengetahui konsepsi Wawasan Nusantara

d. Memahami unsur dasar Wawasan Nusantara

2

BAB II

PERMASALAHAN

Adapun masalah-masalah yang berhubungan dengan Geopolitik Indonesia, antara

lain :

2.1 Pengertian Wawasan Nusantara

2.2 Latar Belakang Terbentuknya Wawasan Nusantara

2.3 Konsepsi Wawasan Nusantara

2.4 Unsur Dasar Wawasan Nusantara

3

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Wawasan Nusantara

Pengertian wawasan nusantara dapat diartikan secara etimologis dan

termilogis.

1. Secara Etimologis

Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara. Wawasan

berasal dari kata “wawas” (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan

atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata “mawas” yang berarti

memandang, meninjau atau melihat. Wawasan berati pula cara pandang

dan cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata “nusa”

yang berarti pulau-pulau dan “antara” yang berarti diapit antara dua hal.

Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan wilayah dasar perairan

dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera

Pasifik dan Samudera Hindia, serta diantara dua benua yaitu Benua Asia

dan Benua Australia.

2. Secara Termilogis

Wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat sebagai berikut :

a. Prof. Wan Usman

“Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia

mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan

semua aspek kehidupan yang beragam”

b. GBHN Tahun1998

“Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa

Indonesia mengenal diri dan lingkungannya dengan mengutamakan

persatuan dan kesatuan wilayahnya dalam penyelenggaraan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

c. Pengertian Wawasan Nusantara menurut kelompok kerja Wawasan

4

Nusantara yang diusulkan menjadi Tap MPR dibuat Lemhanas tahun

1999

“Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan

lingkungannya yang serba beragam bernilai strategis dengan

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah

dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara untuk mencapai tujuan nasional”.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa yang telah bernegara

tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung dengan

bangsa dan negara lain dan dalam perkembangannya di lingkungan daerah,

nasional, regional dan global. Dalam pemahamannya lingkungan adalah suatu

kekuatan atau alat untuk mencapai tujuan nasionalnya. (Rahayu, 2007:178-179).

Geopolitik diartikan sebagai system politik atau peraturan-peraturan dalam wujud

kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional giografik

(kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan giografi,wilayah atau

teritorial dalam arti luas) suatu Negara,yang apabila dilaksanakan dan berhasil

akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada system politik suatu

Negara. Oleh karena itu wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini

dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan nusantara terkandung

konsepsi geopolitik Indonesia yaitu unsur ruang,yang kini berkembang tidak saja

secara fisik, giografis,melainkan dalam pengertian secara keseluruhannya

(Suradinata;Sumiarno:2005).

Selain itu, hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatua

wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah persatuan

bangsa dan kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia yang dari aspek sosial budaya

adalah beragam serta dari segi kewilayahan bercorak nusantara, kita pandang

merupakan sat kesatuan yang utuh. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat

Wawasan Nusatara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai

adalah satu kesatuan sosial budaya dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

5

Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau

rumusan umum mengenai keadaan umum mengenai keadan tertentu yang

diinginkan. Wawasan Nasional merupkan visi bangsa yang bersangkutan dalam

menuju konsep masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep

Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayag yang satu

dan utuh. Keduudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi

ketatanegaran RI adalah sebagai berikut :

Bagan paradigma Ketatanegaraan RI

Pembukaan UUD 1945 Landasan Idiil

UUD 1945 Landasan Konstitusional

Wawasan Nusantara Landasan Visional

Ketahanan Nasional Landasan Konsepsional

Dokumen Rencana Pembangunan Landasan Operasional

3.2 Latar Belakang Terbentuknya Wawasan Nusantara

Ada beberapa latar belakang pemikiran wawasan nasional Indonesia, diantaranya

1. Latar belakang pemikiran berdasarkan filsafat pancasila

Hakikat yang terkandung pada filsafat pancasila telah menunjuk bahwa

manusia Indonesia adalah manusia yang berketuhanan, yang menjunjung

tinggi harkat dan martabat manusia, yang cinta tanah air, yang

berkerakyatan dan berkeadilan. Dalam memperkuat filsafat hidup bangsa

Indonesia itu, maka diperlukan suatu wawasan nasional sebagai perekat.

Adapun nilai – nilai pada sila- sila pancasila yang melatarbelakangi

diperlukannya wawasan nasional bagi bangsa Indonesia dapat dilihat pada

penggaliannya sebagai berikut :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

6

Melalui sila pertama ini, bangsa Indonesia telah menyatakan untuk

percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan

agama dan kepercayaannya masing – masing dengan mengembangkan

sikap saling menghargai, menghormati, memberi kebebasan

menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing –

masing, serta tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan apapun

pada orang lain. Dengan sikap yang seperti itu, sudah jelas pada

hakikat nya orang – orang Indonesia hendak hidup secara damai dan

bersatu. Dalam menopang kehendak bangsa Indonesia itu diperlukan

suatu perekat dalam suatu bentuk cara pandang yang satu yang disebut

wawasan nasional.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Melalui sila kedua ini, bangsa Indonesia mengakui, menghargai, dan

memberikan hak dan kebebasan yang sama kepada setiap warga

Negaranya untuk menerapkan HAM. Oleh karena sikap yang

sedemikian, maka telah dapat menumbuhkan sikap semangat untuk

merekat dalam suatu wawasan nasional yang disebut sebagai Wawasan

Nusantara.

3. Sila Persatuaan Indonesia

Dengan sila persatuan Indonesia telah menimbulkan semangat bagi

bangsa Indonesia untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan

Negara. Dengan sikap yang sedemikian, maka telah pula menimbulkan

motivasi bagi segenap bangsa Indonesia untuk berada dalam lingkaran

Wawasan Nasional yang di sebut Wawasan Nusantara.

4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan

Dengan sila ke empat ini, bangsa Indonesia telah mengakui bahwa

pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama

diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap

menghargai perbedaan pendapat. Dengan nuansa sikap bangsa

Indonesia yang seperti ini, maka tidak sulit bagi bangsa Indonesia

7

untuk merekat dalam suatu perekat bangsa dalam hal ini Wawasan

Nusantara.

5. Sila Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dengan sila kelima ini telah membawa bangsa Indonesia dalam nuansa

dimana adanya pengakuan dan penghargaan bagi warganya untuk

mencapai kesejahteraan yang setinggi – tinggi nya sesuai dengan hasil

karya nya masing – masing. Dengan adanya pengakuan dan

penghargaan seperti ini telah membuat segenap bangsa Indonesia

merasa butuh dengan adanya suatu perekat seperti wawasan nusantara

seperti ini.

2. Segi Geografis dan Sosial Budaya

Dari segi geografis dan sosila budaya, Indonesia merupakan negara dan bangsa

dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen, keunikan

wilayah dan heterogenitas bangsa Indonesia antara lain :

a) Indonesia bercirikan Negara maritime/kepulauan

b) Luas wilayah Indonesia 5,192 juta KM dengan rincian luas daratan adalah

2,027juta KM dan luas laut adalah 3,166juta KM

c) Jarak utara selatan 1.888KM dan jarak timur barat 5.110 KM

d) Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra (pos silang)

e) Indonesia terletak pada garis Khatulistiwa

f) Indonesia berada pada iklim tropis dan dengan dua musim

g) Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediternia dan

Sirkum Pasifik

h) Berada pada 6o LU – 11o LS serta 94o BT sampai 141o BT

i) Wilayah yang subur dan dapat huni

j) Kaya akn flora dan fauna serta sumber daya alam

k) Memiliki etnik dan kebudayaan yang sangat banyak, dan

l) Memiliki jumlah penduduk yang besar dengan jumlah diatas 220 juta.

8

Dengan begitu heterogennya masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan

suku bangsa yang mana masing – masing memiliki adat istiadat, bahasa daerah,

agama, dan kepercayaan sendiri sehingga sangat rentan sekali untuk menimbulkan

konflik, terlebih dengan kesadaran masyarakat yang relative rendah dan jumlah

masyarakat terdidik yang relative masih belum merata, maka dengan kondisi

seperti ini sangat memerlukan suatu perekat dalam bentuk wawasan nasional yang

disebut dengan wawasan Nusantara.

3. Segi Geopolitis dan Kepentingan Nasional

Geopolitik adalah istilah pertama kali ditemukan oleh Freedich

Ratzel sebagai ilmu bumi politik. Sebagai ilmu, geopolitik mempelajari

fenomena politik dari aspek geografi. Sementara untuk orang Indonesia

yang pertama kali mengaitkan geopolitik dengan bangsa Indonesia adalah

Ir.Soekarno. Berdasarkan geopolitik wilayah Indonesia adalah suatu

kesatuan wilayah dari Sabang samapai Merauke yang terletak antara dua

benua dan dua samudera.

Konsepsi wawasan nusantara dibangun atas geopolitik bangsa

Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai

wilayah yang dikaitkan dengan politik/kekuasaan. Wawasan Nusantara

sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan

geopolitik bangsa Indonesia (Sobana, 2005). Salah satu kepentingan

nasional bangsa Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan

wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan

tuntutan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan, dan visi nasional.

4. Segi Historis atau Sejarah

Dari segi historis, bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa

yang bersatu dengan wilayah yang satu adalah karena dua hal, yaitu :

1. kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan

terpecah

9

2. kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah-pisah

Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa barat yaitu Spanyol,

Portugis, Inggris dan Belanda serta Jepang. Perkembangan semangat kebangsaan

Indonesia dapat dikategorikan dalam kurun waktu sebagai berikut :

1. Zaman Perintis 1908 yaitu kemunculan Pergerakan Nasional Budi

Oetomo

2. Zaman Penegas yaitu dengan Ikrar Sumpah Pemuda

3. Zaman Pendobrak 1945 yaitu dengan Proklamasi Kemerdekaan

Indonesia

Keluarnya deklarasi Juanda 1957 telah melahirkan konsep Wawasan

Nusantara, dimana laut tidak lagi sebagai pemisah tetap dipakai sebagai

penghubung.

3.3 Konsepsi Wawasan Nusantara

Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau

tanggap indrawi, sedangkan istilah nusantara dipergunakan untuk

menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia

yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta diantara

Benua Asia dan Benua Australia. Untuk membina dan menyelenggarakan

kehidupan nasional, bangsa Indonesia merumuskan suatu landasan visional yang

dapat membangkitkan kesadaran untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam

kebhinekaan yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan

lingkungannya. Landasan visional ini dikenal dengan istilah Wawasan

Kebangsaan atau Wawasan Nasional atau yang kemudian diberi nama Wawasan

Nusantara.

Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang diberi pengertian

cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang

serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan

kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam

setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional bangsa

10

Indonesia. Berarti jelaslah bahwa Wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan

landasan nasional bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan

ideologi Pancasila. Wawasan Nusantara mengarahkan visi bangsa Indonesia untuk

mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam berbagai bidang kehidupan nasional.

Konsepsi Wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN secara berturut-turut

ketentuan tersebut adalah :

(1) TAP MPR No. IV/MPR/1973;

(2) TAP MPR No. IV/MPR/1978;

(3) TAP MPR No. II/MPR/1983;

(4) TAP MPR No. II/MPR/1988;

(5) TAP MPR No. II/MPR/1993; serta

(6) TAP MPR No. II/MPR/1998

Perwujudan Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial

dan budaya serta pertahanan dan keamanan tercantum dalam GBHN, sebagai

berikut:

a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik

Meliputi :

(1) Kewilayahan nasional;

(2) Persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional;

(3) Kesatuan falsafah dan ideologi Negara; dan

(4) Kesatuan hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi

Meliputi :

(1) Kepemilikan bersama kekayaan efektif maupun potensi wilayah

nusantara;

(2) Pemerataan hasil pemamfaatan kekayaan wilayah nusantara;

(3) Keserasian dan keseimbangan tingkat pengembangan ekonomi seluruh

daerah.

c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial-Budaya

11

(1) Pemerataan, keseimbangan dan persamaan dalam kemajuan

masyarakat serta adanya;

(2) Keselarasan kehidupan yang sesama dengan kemajuan bangsa; dan

(3) Mempersatukan corak ragam budaya yang ada sebagai kekayaan

nasional budsaya bangsa.

d. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan

Keamanan

(1) Persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam rangka

membela negara dan bangsa; dan

(2) Ancaman terhadap satu pulau atau daerah dianggap sebagai ancaman

terhadap seluruh bangsa dan negara.

Sama seperti konsep wawasan nasional (national outlook) negara-negara

lain, Wawasan Nusantara juga memiliki paham kekuasaan dan konsep

geopolitik sendiri.

(1) Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia

Falsafah bangsa Indonesia dalam memandang paham kekuasaannya

sendiri adalah bahwa “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih

cinta kemerdekaan”.

(2) Konsep Geopolitik Indonesia

Konsep Geopolitik Indonesia adalah menganut paham sebagai Negara

Kepulauan (archipelago), namun paham konsep archipelago Indonesia

berbeda dengan konsep archipelago negara-negara barat pada

umumnya yang memandang bawah laut adalah sebagai “pemisah”

pulau, sedangkan menurut paham negara kepulauan Indonesia

dipandang sebagai “lem” atau perekat dari seluruh wilayah Nusantara

sebagai suatu kesatuan yang utuh sabagai Tanah Air.

3.4 Unsur Dasar Wawasan Nusantara

Tiga unsur wawasan nusantara diantaranya :

1. Wadah (contour)

12

Wadah (contour) adalah wadah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara

yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara

dengan kekayaan alam dan penduduk serta ragam budaya. Wadah bagi

kehidupan meliputi wilayah yang memiliki kekayaan alam dan penduduk

dengan keanekaragaman budaya. Setelah menegara wadah ialah organisasi

kewarganegaraan bersifat suprastruktur sementara organisasi dari masyarakat

dalam bersifat infrastruktur.

Wawasan nusantara sebagai wadah memiliki tiga komponen :

a. Wujud wilayah

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang

didalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh

dalamnya perairan. Baik laut maupun selat serta dirgantara diatasnya yang

merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu nusantara

dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan perairan dalamnya.

Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka

keatas dengan titik puncak kerucut dipusat bumi.

Letak geografis Negara berada di posisi dunia antara dua samudra,yaitu

samudra pasifik dan samudra hindia, dan antara dua benua, yaitu asia dan

Australia. Letak giografis ini beerpengaruh besar terhadap aspek-aspek

kehidupan nasional Indonesia. Perwujudan wilayah nusantara ini menyatu

dalam kesatuan politik, ekonomi , sosial budaya, dan pertahanan

keamanan

b. Tata Inti Organisasi

Bagi Indonesia, tata inti organisasi Negara didasarkan pada UUD 1945

yang menyangkut bentuk dan kedaulatan Negara,kekuasaan pemerintahan,

sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah

Negara kesatuan berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat

yang di laksanakan menurut UU. Sistem pemerintahannya menganut

sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan

berdasarkan UUD 1945. Indonesia adalah negaa hokum (rechtsstaat)

bukan Negara kekuasaan (machtsstaat). Dewan perwailan rakyat (DPR)

13

mempunyai kedudukan yang kuat yang tidak dapat dibubarkan oleh

presiden. Anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR.

c. Tata Kelengkapan Organisasi

Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran

bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai

politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh

aparatur Negara. Semua lapisan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan

demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara

ideal berdasarkan dasar filsafat pancasila , dalam berbagai kegiatan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Isi (content)

Isi (content) adalah aspirasi yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta

tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD. Cita-cita nasional adalah

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tujuan

nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkannya bangsa indonesia

harus berada dalam satu kesatuan dan persatuan dalam kebhinekaan yang kuat. Isi

menyangkut dua hal yang esensial yaitu :

1. Realisasi aspirasi sebagai kesepakatan bersama serta penciptaan cita – cita

dan tujuan nasional

2. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek

kehidupan.

Isi wawasan nusantara juga tercermin dalam perspektif kehidupan manusia

Indonesia dalam eksistensinya yang melliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal

yang terpadu. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri

menunggal, utuh menyeluruh yang meliputi :

a. Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan perairan dan

dirgantara seara terpadu.

14

b. Satu kesatuan politik , dalam arti tuan sosial satu UUD dan politik

pelaksanaan nya serta satu ideologi dan identitas nasional

c. Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat

Indonesia atas dasar “bhineka tunggal ika”, satu tertib sosial dan satu

tertib hukum

d. Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan asas usaha bersama dan

kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan

e. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu

sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)

f. Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan

hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

3. Tata Laku (conduct)

Tata laku (conduct) adalah hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari

tatalaku lahiriah dan tata laku batiniah

Tata laku lahiriah tercermin dalam perilaku, tindakan dan perbuatan

bangsa indonesia

Tata laku batniah mencerminkan semanagt mentalitas bangsa

indonesia

Kedua nya mencerminkan jati diri dan kepribadian bangsa indonesia yang

berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa cinta dan bangga

terhadap bangsa dan tanah air indonesia yang menciptakan nasionalisme dalam

semua aspek kehidupan.

15

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Wawasan nusantara merupakan cara pandang suatu bangsa yang telah

bernegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba

terhubung dengan bangsa dan negara lain dan dalam perkembangannya di

lingkungan daerah, nasional, regional dan global. Dalam pemahamannya

lingkungan adalah suatu kekuatan atau alat untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Ada beberapa latar belakang pemikiran wawasan nasional Indonesia,

diantaranya, latar belakang pemikiran berdasarkan filsafat pancasila, segi

geografis dan sosial budaya, segi geopolitis dan kepentingan nasional, dan segi

historis atau sejarah.

Konsepsi Wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN secara berturut-turut

ketentuan tersebut adalah TAP MPR No. IV/MPR/1973, TAP MPR No.

IV/MPR/1978, TAP MPR No. II/MPR/1983, TAP MPR No. II/MPR/1988, TAP

MPR No. II/MPR/1993, serta TAP MPR No. II/MPR/1998.

Tiga unsur wawasan nusantara diantaranya wadah (contour), isi (content),

dan tata laku (conduct).

4.2 Saran

Hendaknya informasi yang diberikan oleh penulis tentang wawasan

nusantara dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan pembaca dapat

ikut serta mewujudkan kesejahteraan, ketertiban dan perdamaian bagi seluruh

umat manusia.

16

DAFTAR PUSTAKA

Bastari, Romzie A dkk. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Palembang:

Universitas Sriwijaya.

Erwin, Muhammad. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Bandung: PT Refika Aditama.

Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk

Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.

Marshintau, Fransisca Ully. 2010. Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan.

Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.

Rahayu, Minto. 2007. Pendidikan kewarganegaraan: perjuangan menghidupi jati

diri bangsa. Jakarta : Grafindo.

Sumarno,S. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka

Utama.

17