Post on 20-Oct-2021
1
KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR TAHUN 2014 MENUJU BOGOR KOTA SEHAT
dr. Rubaeah,M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor)
Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setingggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat
dapat dilihat dari berbagai indikator yaitu indikator angka harapan hidup, angka kematian dan
status gizi masyarakat
Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia
mempunyai kemampuan di berbagai bidang, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan
pendapatan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur melalui tiga hal yaitu umur panjang
dan sehat, berpengetahuan dan memiliki kehidupan yang layak. Umur panjang dan sehat
direpresentasikan dengan indikator angka harapan hidup ; pendidikan direpresentasikan dengan
indikator angka melek huruf; serta kehidupan yang layak direpresentasikan dengan indikator
kemampuan daya beli. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga indikator pembangunan
manusia terangkum dalam suatu nilai tunggal yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Human
Development Index).
Dinas Kesehatan merupakan salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengupayakan
indikator umur panjang dan sehat masyarakat Kota Bogor melalui berbagai upaya promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui Visi “Masyarakat Kota Bogor Sehat dan Mandiri”.
Tercapainya Visi tersebut bukan semata-mata hasil kerja Dinas Kesehatan akan tetapi merupakan
hasil kerja seluruh sektor yang didukung oleh peran serta seluruh masyarakat. Adapun masyarakat
Kota Bogor sehat dan mandiri yang ingin dicapai adalah masyarakat yang ditandai oleh situasi
penduduknya yang hidup dalam lingkungan yang sehat dengan perilaku sehat, memiliki
kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta
memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Lingkungan sehat yang diharapkan adalah yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat yaitu
lingkungan yang bebas polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai,
perumahan dan pemukiman yang sehat, serta perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan.
2 Perilaku sehat yang diharapkan adalah yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta
berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.
Kemampuan masyarakat yang diharapkan adalah yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan
yang bermutu tanpa adanya hambatan, baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi.
Pelayanan kesehatan yang bermutu yang dimaksudkan disini adalah pelayanan kesehatan yang
memuaskan pemakai jasa pelayanan serta yang diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika
profesi. Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku hidup sehat serta meningkatnya
kemampuan masyarakat maka derajat kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat dapat
ditingkatkan secara optimal.
Selanjutnya untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 Misi pembangunan kesehatan Kota
Bogor sebagai berikut :
1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan terjangkau
2. Menggerakkan kemandirian masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan
individu, keluarga dan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya kesehatan yang profesional dan amanah
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam jaminan pemeliharaan kesehatan yang mandiri
Berikut ini kegiatan-kegiatan yang telah diupayakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2014
untuk mencapai Visi dan Misi tersebut di atas :
KEGIATAN SERTIFIKASI ISO 9001:2008 DI PUSKESMAS KOTA BOGOR SERTA
OPTIMALISASI PUSKESMAS RAWAT INAP
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama
(FKTP) memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya
kesehatan. Puskesmas harus ditata kelola dengan baik agar dapat meningkatkan aksesibilitas,
keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta
menyukseskan program jaminan sosial nasional (JKN). Upaya kesehatan yang dilaksanakan di
Puskesmas menitik-beratkan pelayanan pada sasaran masyarakat luas.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka Puskemas harus
tersertifikasi, terstandarisasi dan terakreditasi dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Kesehatan No.75 tahun 2014. Akreditasi juga sebagai syarat Puskesmas untuk
menjadi FKTP yang terdaftar pada Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan berhak
melaksanakan program JKN. Sebagai penguat penerapan akreditasi Puskesmas, Kota Bogor telah
melakukan assesment standarisasi Puskesmas sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014 Kota Bogor Urusan Kesehatan, pada
3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. Sasaran Program ini adalah meningkatkan akses
layanan dan kualitas layanan kesehatan melalui Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO. Penetapan
telah melaksanakan SMM ISO berdasarkan audit yang dilakukan oleh badan sertifikasi.
Kota Bogor sudah memiliki 12 (duabelas) Puskesmas yang menerapkan SMM ISO 9001:2008. Melalui
proses pembenahan yang cukup panjang, maka audit ekstenal keduabelas puskesmas tersebut dapat
terlaksana sehingga berhak memperoleh sertifikatnya. Dimulai pada tahun 2011 yaitu Puskesmas
Bogor Selatan, Puskesmas Bogor Timur dan Puskesmas Bogor Tengah oleh Badan Sertifikasi
Worldwide Quality Assurance (WQA) SEA dan Sukofindo. Kemudian Puskesmas Tegal Gundil,
Puskesmas Kedung Badak dan Puskesmas Semplak pada tahun 2012 oleh Worldwide Quality
Assurance (WQA) APAC. Dilanjutkan dengan Puskesmas Pasir Mulya, Puskesmas Sindang Barang
dan Puskesmas Tanah Sareal pada tahun 2013 oleh Tüv Nord. Selanjutnya Puskesmas Gang Kelor,
Puskesmas Cipaku dan Puskesmas Mekarwangi, yang terakreditasi ISO pada tahun 2014 oleh Trans
Pacific Sertification Ltd. (TCL). Masyarakat sendiri telah merasakan dampak dari SMM ISO ini yaitu
pelayanan menjadi lebih mudah, lebih ramah dan lebih cepat.
Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, bertanggung-jawab memberikan
layanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh
masyarakat. Pada kasus tertentu yang membutuhkan layanan tindak lanjut, emergensi/kedaruratan
medik dan atau perawatan, pasien harus dirujuk ke pusat rujukan medis dan keperawatan, untuk
dilakukan stabilisasi kasus dalam persiapan merujuk ke Rumah Sakit yang lebih mampu. Oleh
karena itu layanan tindak lanjut perlu dilaksanakan. Sebagai pengembangan untuk penerapan
layanan, maka diselenggarakan Puskesmas Perawatan atau Puskesmas Rawat Inap (Ranap).
Tanggal 26 Mei 2014, telah diresmikan tiga Puskesmas Rawat Inap yaitu Puskesmas Pasir Mulya,
Puskesmas Tanah Sareal dan Puskesmas Mekarwangi. Ketiga Puskesmas ini menjadi harapan bagi
masyarakat Kota Bogor di wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan kesehatan terutama untuk
perawatan. Selanjutnya, ketiga Puskesmas ini juga telah bersinergi dengan Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Kota Bogor dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga
diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak memperoleh pelayanan kesehatan bahkan ditolak
untuk dirawat oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tanggal 27 November 2014 diresmikan
puskesmas baru untuk rawat inap yaitu Puskesmas Bogor Utara, sehingga saat ini Kota Bogor telah
memiliki emapat Puskesmas Rawat Inap yang beroperasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan
meningkatnya antusias masyarakat di Kota Bogor untuk mendapatkan layanan rawat Inap. Bahkan
Puskesmas Mekarwangi pada bulan Desember 2014 telah mengalami peningkatan pasien menjadi 14
orang pasien perbulan. Dan diikuti oleh ketiga Puskesmas yang lain.
4 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Peningkatan Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda) di Kota Bogor
Program pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan peningkatan Jamkesda merupakan salah satu
program prioritas Pemerintah Kota Bogor dalam upaya menanggulangi kemiskinan dari sektor
kesehatan dengan sasaran penduduk miskin di Kota Bogor di luar kuota Jamkesmas yang belum
terlindungi oleh jaminan kesehatan. Program Jamkesda merupakan pengembangan dari program
pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di luar kuota Jamkesmas yang pada awalnya
dilaksanakan bagi penduduk dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh
Kecamatan.
Dalam upaya untuk mendapatkan data dasar sasaran kepesertaan penerima program Jamkesda,
maka pada tahun 2010 dilaksanakan Pendataan Keluarga Untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Daerah di Kota Bogor yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor dan lintas sektor terkait
di wilayah Kelurahan dan Kecamatan. Melalui proses pengolahan data serta pencocokan dan
penelitian data yang dilaksanakan pada tahun 2011 maka dengan SK Walikota Bogor Nomor 440.45
– 179 Tahun 2012 ditetapkan sasaran peserta penerima program Jamkesda di Kota Bogor berjumlah
221.072 jiwa. Dari data dasar kepesertaan tersebut di atas, pada bulan Mei 2013 kartu Jamkesda telah
dicetak dan didistribusikan ke Kecamatan dan Kelurahan untuk selanjutnya didistribusikan pada
166.454 peserta di wilayah Kota Bogor. Untuk mendapatkan data sasaran peserta penerima sasaran
program yang mendekati kebenaran dan tidak terduplikasi dengan jaminan kesehatan lain, maka
pada tahun 2013 dan 2014 dilaksanakan proses updating data yang dilaksanakan oleh Tim Updating
Data Tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Sampai dengan saat ini sasaran penerima program
Jamkesda meliputi penerima kartu Jamkesda dan penduduk miskin yang belum terdata dalam data
dasar Jamkesmas maupun Jamkesda masih dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu
dari Kelurahan.
Manfaat yang dapat diterima baik oleh peserta Jamkesda maupun pengguna Surat Keterangan
Tidak Mampu adalah pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis untuk memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diantaranya meliputi rawat jalan dan rawat inap di fasilitas
pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) dan rawat jalan dan rawat inap kelas III dan ruang khusus
(HCU,ICU,NICU,PICU, dll) di fasilitas kesehatan tingkat lanjut (rumah sakit).
Prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda dan SKTM melalui mekanisme pelayanan
kesehatan terstruktur dan berjenjang dengan persyaratan:
Peserta Jamkesda menunjukkan kartu Jamkesda di fasilitas kesehatan tingkat pertama
(Puskesmas)
5
Jika dibutuhkan pelayanan spesialistik sesuai dengan indikasi medis, peserta Jamkesda akan
dirujuk ke Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor.
Dalam keadaan darurat, peserta Jamkesda dapat langsung ke Unit Gawat darurat Rumah
Sakit (tanpa rujukan).
Pendanaan pelayanan kesehatan program Jamkesda di Kota Bogor bersumber dari APBD Propinsi
Jawa Barat dan APBD Kota Bogor menunjukkan tren peningkatan biaya pelayanan kesehatan dari
tahun 2010-2013 dan tren penurunan sejak dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) mulai 1 Januari 2014 seperti dapat dilihat pada grafik di bawah dibawah ini:
Peningkatan alokasi anggaran Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Peningkatan
Jamkesda berdampak pada meningkatnya akses penduduk miskin pada pelayanan kesehatan seperti
dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
-
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jum
lah
Bia
ya (
Rp
)
Tahun
Jumlah Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JamkesdaPeriode 2010-2014
APBD I
APBD II
0 0 0
18986
30685
3225 3630
8764
17019
13042
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Kasus dari Peserta Jamkesda di Puskesmas dan Rumah Sakit
Periode 2010/2014
Kasus diPuskesmas
6 Dengan dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 Januari 2014 maka program
Jamkesda yang diselenggarakan oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota wajib terintegrasi ke
dalam program JKN selambatnya akhir tahun 2016. Sejalan dengan hal tersebut maka Pemerintah
Kota Bogor secara bertahap pada tahun 2014 mulai mendaftarkan dan membayarkan iuran
penduduk miskin/peserta Jamkesda sebanyak 32.431 jiwa ke BPJS Kesehatan dan selanjutnya
sampai dengan tahun 2016 diharapkan seluruh peserta Jamkesda Kota Bogor telah didaftarkan ke
BPJS Kesehatan. Melalui program JKN diharapkan dapat diwujudkan perlindungan kesehatan bagi
seluruh penduduk miskin di Kota Bogor yang pada akhirnya mempunyai daya ungkit terhadap
derajat kesehatan penduduk Kota Bogor.
Kelurahan Siaga sebagai Wadah Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif merupakan program lanjutan dan akselerasi dari program
pengembangan Desa Siaga sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
1529/Menkes/SK/X/2010. Kelurahan Siaga merupakan upaya yang strategis dalam
rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millenium Development
Goals). Lima dari delapan tujuan tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan, yaitu memberantas
kemiskinan dan kelaparan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu,
memerangi HIV dan AIDS, penyakit lainnya serta melestarikan lingkungan hidup.
Kelurahan Siaga menjadi salah satu wujud kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dalam
bidang kesehatan, dimana individu, keluarga, kelompok dan masyarakat diharapkan peduli,
tanggap, dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi
secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat. Pengembangan Kelurahan Siaga
diarahkan pada upaya memfasilitasi proses belajar mengajar masyarakat dalam memecahkan
masalah-masalah kesehatannya.
Pengembangan Kelurahan Siaga pada hakekatnya merupakan bagian dari urusan pemerintah yang
menjadi kewajiban dan kewenangan kota yang diserahkan pengaturannya kepada kelurahan dan
menjadi tanggung jawab Pemerintahan Kelurahan. Oleh karena kelurahan Siaga merupakan upaya
pembangunan kelurahan, maka program ini memerlukan peran aktif dari berbagai pihak mulai dari
pusat, provinsi, kota, kecamatan, sampai kelurahan. Pemerintah memiliki sejumlah tanggung jawab
untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina/memfasilitasi, serta mengawasi
penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
Saat ini, 68 Kelurahan di Kota Bogor sudah menjadi Kelurahan Siaga Aktif dan sejak tahun 2009
sampai dengan tahun 2014 telah dikembangkan juga 244 RW Siaga Aktif. Kelurahan/RW Siaga Aktif
yang dikembangkan di Kota Bogor tersebut sudah dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar
(Puskesmas/Pustu atau sarana kesehatan lainnya), mampu mengembangkan UKBM (Upaya
7 Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak,
gizi, lingkungan dan perilaku), melaksanakan kedaruratan kesehatan, penanggulangan bencana dan
penyehatan lingkungan serta masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Perkembangan Posyandu di Kota Bogor
Posyandu merupakan jenis UKBM yang paling memasyarakatkan dewasa ini. Posyandu meliputi 5
program prioritas (KB, KIA, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare) yang terbukti mempunyai
daya ungkit besar terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi. Saat ini (tahun 2014) Kota
Bogor memiliki 960 buah Posyandu yang tersebar di 68 Kelurahan dengan tingkat kemandirian
sebagai berikut yaitu pratama (0%), madya (43,96%), purnama (43,54%), mandiri (12,5%).
Adapun jumlah kader aktif yang melaksanakan keposyanduan saat ini berjumlah 5.269 orang,
sehingga rata-rata Posyandu di Kota Bogor memiliki kader aktif sebanyak 5 sampai 6 orang. Jumlah
kader posyandu ini di beberapa Posyandu dengan program pengembangan lebih dari 1 (ada
Posbindu lansia, Kelas Ibu, Kelas Gizi,dll) kemungkinan memiliki kader lebih dari 5 orang.
Berikut ini perkembangan tingkat kemandirian Posyandu di Kota Bogor Tahun 2014 :
Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Bogor
PHBS menjadi salah satu kriteria pentahapan Kelurahan Siaga Aktif. Pemberdayaan masyarakat
untuk ber PHBS harus dimulai dari rumah tangga, karena rumah tangga yang ber PHBS merupakan
aset dan modal pembangunan kesehatan di masa depan yang perlu dijaga, dilindungi dan
ditingkatkan kesehatannya. Beberapa anggota rumah tangga mempunyai masa rawan terkena
penyakit menular dan penyakit tidak menular, oleh karena itu untuk mencegah penyakit tersebut,
anggota rumah tangga perlu diberdayakan untuk melaksanakan PHBS.
PHBS di rumah tangga diarahkan untuk memberdayakan setiap keluarga atau anggota rumah
tangga agar tahu, mau, dan mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan dengan
8 mengupayakan lingkungan yang sehat, mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan
yang dihadapi, memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yang ada, serta berperan aktif
mewujudkan kesehatan masyarakatnya dan mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya
masyarakat. Ada 10 (sepuluh) indikator PHBS rumah tangga yang harus dilaksanakan oleh seluruh
anggota rumah tangga yaitu :
1) Persalinan oleh tenaga kesehatan
2) Bayi diberi ASI Ekslusif
3) Balita ditimbang setiap bulan
4) Menggunakan air bersih
5) Cuci tangan pakai air bersih dan sabun
6) Menggunakan jamban sehat
7) Memberantas jentik nyamuk di rumah
8) Makan sayur dan buah setiap hari
9) Melakukan aktifitas fisik setiap hari
10) Tidak merokok di dalam rumah
Untuk mewujudkan rumah tangga ber PHBS, upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya
penyuluhan kesehatan baik secara langsung ke masyarakat, melalui seminar atau talkshow melalui
media/radio, sosialisasi melalui media (poster, leaflet, stiker,banner,dll), kampanye kesehatan, mobile
wawar, demonstrasi cuci tangan pakai sabun, gerakan serentak PSN dengan 3 M Plus, lomba-lomba
penerapan PHBS di wilayah, dll.
Berdasarkan hasil survei PHBS rumah tangga di Kota Bogor tahun 2014 yang telah dilakukan oleh
kader kesehatan di masing-masing wilayah, diperoleh hasil capaian rumah tangga ber PHBS Kota
Bogor adalah 62,1%. Hasil tersebut masih jauh dari target yaitu 85% rumah tangga ber PHBS tahun
2014. Perlu dilakukan berbagai terobosan dan inovasi dengan bersumberdaya masyarakat, swasta
serta didukung oleh Pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat
dalam ber PHBS.
Berikut ini capaian Rumah Tangga ber PHBS dan capaian indikator PHBS Tingkat Kota Bogor Tahun
2014 :
9
Dokumentasi Kegiatan Penerapan PHBS
Upaya Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bogor
Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia dan di Kota
Bogor khususnya serta cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai akibat
gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. Hal ini memberi makna bahwa masalah
merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok beresiko menimbulkan berbagai
penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang
lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif) terutama bagi bayi dan anak-anak yang
memiliki kerentanan tinggi apabila tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Oleh karena itu,
perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan dan juga membatasi ruang
gerak para perokok, diantaranya melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Hak untuk menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok telah menjadi perhatian dunia. WHO
memprediksi penyakit yang berkaitan dengan rokok akan menjadi masalah kesehatan dunia. Dari
tiap 10 orang dewasa yang meninggal, 1 diantaranya meninggal disebabkan asap rokok. Dari data
terakhir WHO di tahun 2004 ditemui sudah mencapai 5 juta kasus kematian setiap tahunnya serta
70% terjadi di negara berkembang, termasuk didalamnya di Asia dan Indonesia. Di tahun 2025 nanti,
jumlah perokok dunia 650 juta makan akan ada 10 juta kematian per tahun.
10 Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok menjadi salah satu alasan sulitnya
penetapan KTR, yang ditunjukkan dengan mulai merokok pada kelompok 5-9 tahun. Konsumsi
rokok paling tinggi terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun dan konsumsi terendah kelompok
umur 75 tahun ke atas. Hal ini berarti kebanyakan perokok adalah generasi muda atau usia
produktif.
Masalah merokok sampai saat ini masih menjadi masalah nasional yang perlu secara terus-menerus
diupayakan penanggulangan, karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan,
yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, utamanya aspek kesehatan. Diperkirakan lebih dari 40,3 juta
anak tinggal bersama dengan perokok dan terpapar asap rokok di lingkungannya. Sedangkan kita
tahu bahwa anak yang terpapar asap rokok dapat mengalami peningkatan resiko terkena bronkitis,
pneumonia, infeksi telingan tengah, asma serta kelambatan pertumbuhan paru-paru. Kerusakan
kesehatan dini ini dapat menyebabkan kesehatan yang buruk pada masa dewasa. Orang dewasa
bukan perokok pun yang terus-menerus terpapar juga akan mengalami peningkatan resiko kanker
paru dan jenis kanker lainnya.
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka
pengamanan terhadap bahaya rokok, membatasi ruang gerak para perokok, serta melindungi
perokok pasif. Hal tersebut seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Kesehatan Pasal 115 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (2) dimana Pemerintah Daerah wajib menetapkan
dan menerapkan KTR di wilayahnya. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang
dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau
mempromosikan rokok.
Sejak tahun 2009 Kota Bogor telah mempunyai Peraturan Daerah No 12 Tahun 2009 tentang KTR
(Kawasan Tanpa Rokok) serta Peraturan Walikota Bogor No. 7 tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang KTR. Ada 8 (delapan) kawasan yang ditetapkan
sebagai KTR sesuai Peraturan Daerah tersebut, yaitu : tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah,
tempat bermain anak dan/atau berkumpulnya anak-anak, kendaraan angkutan umum, lingkungan
tempat proses belajar mengajar, sarana kesehatan, dan sarana olah raga.
Penerapan dan Penegakan Perda Nomor 12 tahun 2009 telah dimulai sejak bulan Mei 2010 yaitu 1
(satu) tahun setelah sosialisasi Perda KTR kepada masyarakat Kota Bogor, melalui kegiatan
kampanye anti rokok, aksi simpatik, sidak KTR, tindak pidana ringan (tipiring), penguatan peran
masyarakat, pembentukan komunitas warga tanpa rokok, monitoring dan evaluasi ke 8 (delapan)
kawasan tanpa rokok, konseling berhenti merokok di 24 Puskesmas di Kota Bogor, dll.
Pada setiap fase pengembangan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tidak jarang ditemui hambatan
yang perlu diatasi, mulai dari ketiadaan teladan dari aparat pemerintah, ketidaktahuan masyarakat
akan bahaya asap rokok orang lain sampai adanya mitos keliru yang ditiupkan oleh pihak pihak
yang tidak setuju dengan kawasan tanpa rokok. Berbagai mitos antara lain adalah: hak azasi perokok
11 yang mensyaratkan pembuatan ruang merokok di dalam gedung kawasan tanpa rokok, pemasangan
ventilasi dan filtrasi udara yang dianggap efektif menghilangkan racun asap rokok orang lain dan
kekhawatiran akan kerugian sektor bisnis karena menurunnya pelanggan akibat kawasan tanpa
rokok.
Pemerintah merupakan faktor penentu dalam keberhasilan dan kepatuhan pelaksanaan
kawasan tanpa rokok. Tanpa adanya contoh dan keteladanan dari aparat pemerintah, masyarakat
akan cenderung tidak peduli. Sebagai teladan bagi masyarakat, aparat pemerintah perlu memahami
dengan benar bahaya asap rokok orang lain dan manfaat peraturan kawasan tanpa rokok yang
memberikan perlindungan 100% serta pengertian atas hak untuk hidup sehat. Pada gilirannya,
udara yang 100% bebas dari asap rokok orang lain di tempat-tempat umum tertutup, tempat kerja
dan kendaraan umum, dll. akan menjadi norma baru yang sehat dan lebih bermartabat. Kawasan
Tanpa Rokok tidak melarang pimpinan/karyawan/pengunjung/tamu untuk merokok tetapi
mengatur etika merokok, merokok pada tempat yang telah ditentukan, melindungi perokok pasif,
menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat dan nyaman serta mencegah perokok pemula.
Hasil monitoring KTR yang telah dilakukan oleh Tim Pembina KTR Kota secara rutin 2 kali/tahun
ke 8 (delapan) kawasan menunjukkan tingkat kepatuhan sebesar 85,9%, ada peningkatan 9,4%
dibandingkan hasil monitoring bulan Desember 2013 (76,5%). Beberapa kawasan menunjukkan
peningkatan kepatuhan yaitu tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah,
paasar modern, tempat pelayanan kesehatan, rumah makan, hotel,tempat kerja, dan tempat olah
raga. Sedangkan kawasan yang mengalami penurunan diantaranya yaitu pasar tradisional
(69,2%/2013 menjadi 54,5%/2014), tempat hiburan (50%/2013 menjadi 24,1%/2014) dan beberapa
kawasan lainnya seperti tempat wisata dan terminal mengalami penurunan kepatuhan.
Tindak pidana ringan (tipiring), monitoring dan sidak KTR yang telah dilakukan pada rentang Mei
2010 s.d. Desember 2014 membuktikan bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor
masih belum optimal terlihat dengan masih ditemukannya pelanggar KTR di 8 Tatanan, seperti
ditemukan orang merokok di KTR, tidak ada tanda KTR, penyediaan tempat merokok yang belum
sesuai Peraturan Walikota, ada penjualan dan promosi rokok di area KTR, belum berjalannya tim
pengawas internal di masing-masing kawasan serta serta belum berjalannya sistem pelaporan
berjenjang dari 8 Kawasan ke Tingkat Kota.
Upaya untuk mewujudkan KTR di Kota Bogor merupakan tanggung jawab seluruh komponen, baik
individu, kelompok, masyarakat maupun pemerintah. Komitmen bersama sangat dibutuhkan dalam
keberhasilan penerapan KTR. Oleh sebab itu, pengembangan KTR perlu diwujudkan bersama.
Selain itu hal yang lebih penting lagi adalah bahwa upaya-upaya yang kita lakukan pada hakekatnya
adalah untuk menyelematkan generasi muda sebagai penerus bangsa. Mari kita lindungi anak-anak
kita dari bahaya asap rokok. Jauhkan mereka dari iklan-iklan dan promosi rokok dan jadilah kita
sebagai orangtua yang meneladani mereka untuk hidup sehat tanpa rokok.
12 Dokumentasi Kegiatan Penerapan KTR
Pembinaan Kesehatan Keluarga di Kota Bogor
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor , kesehatan dan keselamatan
ibu melahirkan menjadi salah satu tolak ukur penting. Kota Bogor telah berhasil menurunkan jumlah
kematian ibu dalam proses yang berhubungan dengan persalinannya. Tahun 2014 Kota Bogor telah
dapat menurunkan jumlah kematian ibu lebih dari 50% nya. Saat ini tercatat 6 orang ibu meninggal.
Angka ini hanya ditunjukkan oleh 4 kota saja di Jawa Barat, sehingga termasuk kota dengan angka
kematian ibu terendah. Capaian ini merupakan hasil upaya pemantauan kehamilan ibu sebanyak
lebih dari 90 % dari total ibu hamil se Kota Bogor ( 21467 ibu hamil). Melalui pemantauan kesehatan
yang dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional baik dari sarana kesehatan pemerintah (RSUD dan
Puskesmas) maupun dari sarana kesehatan swasta (RS swasta, Rumah bersalin, Bidan praktek
mandiri).
Pelayanan kesehatan ibu dan anak oleh tenaga kesehatan disertai pula dengan upaya peningkatan
peran serta masyarakat antara lain dengan pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak (buku KIA
pink), program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi dengan stiker P4K, kelas ibu
hamil serta kemitraan antara paraji dan bidan. Upaya pemantauan kesehatan pada ibu hamil ini juga
dapat memberikan hasil menurunnya kematian bayi sebesar 15%. Sehingga pada tahun ini tercatat
jumlah kematian bayi hanya 43 bayi. Upaya-upaya pelayanan persalinan yang aman secara
signifikan dapat menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi.
Kemudian perlindungan kesehatan pada bayi dan balita dilakukan melalui pemberian imunisasi,
Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI ekslusif. Penanganan masalah gizi juga dapat
menurunkan kasus-kasus gizi balita seperti gizi buruk/gizi kurang kira-kira 20% nya dari kasus
tahun sebelumnya, dimana penyebabnya sebagian karena cacat/penyakit turunan (seperti jantung
13 dan cerebal palsy) juga diakibatkan masih kurangnya pemahaman ibu balita dalam menerapkan
pola asuh dan pola makan balitanya.
Selanjutnya upaya lain dalam meningkatkan kualitas ibu hamil adalah pemberian pendidikan
kesehatan pada remaja khususnya remaja putri tentang kesehatan reproduksi , penanggulan anemia
dan pergaulan sehat. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesehatan remaja yang tentunya
akan berpengaruh pada status kesehatan pada saat menjadi ibu hamil dan melahirkan.
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular di Kota Bogor
Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular yang telah dilakukan adalah sebagai
berikut :
1. Kegiatan Imunisasi
Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyakit PD3I yang dilakukan melalui beberapa kegiatan
yaitu pemberian imunisasi Hepatitis B, BCG, DPT, Polio, dan Campak pada 19.679 bayi, pertemuan
linsek BIAS (Bulan Imunisasi Anak sekolah) di 6 kecamatan, evaluasi manajemen program bagi 48
orang petugas puskesmas, dan konsolidasi pelayanan imunisasi dengan 25 Rumah Sakit dan Rumah
Bersalin
Hasil pencapaian kegiatan sebagai berikut :
No Uraian
Tahun
2012 2013 2014 (s/d Nov)
1. Imunisasi BCG 103,5% 98,4% 91,9%
2. Imunisasi DPT-HB3 100,5% 94,9% 89,9%
3. Imunisasi Polio-4 99,5% 94,2% 89,3%
4. Imunisasi Campak 99,3% 95% 88,8%
5. Desa/Kelurahan UCI 100% 100% 95,5%
Meskipun pencapaian cakupan imunisasi tahun 2014 lebih rendah dibanding tahun 2013, akan tetapi
cakupan pada masing-masing antigen yaitu BCG, DPT-3, Polio-4 dan campak pada bayi tetap lebih
tinggi dari target yang sudah ditetapkan (target UCI per antigen =80%), dan target kelurahan UCI
tingkat kota juga sudah melebihi target yang diharapkan yaitu 95,5% (target UCI tingkat Kota =95%).
Dalam pelaksanaan di lapangan, kadang masih terdapat hambatan yang ditemui yaitu masih ada ibu
atau masyarakat yang belum melakukan imunisasi atau melakukan imunisasi tetapi tidak rutin
terutama di Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Utara disebabkan secara geografis sulit
dijangkau serta masih adanya kelompok masyarakat yang menolak imunisasi karena masih
menganggap imunisasi tidak sesuai dengan budaya setempat. Sehingga perlu dilakukan upaya
peningkatan pelayanan imunisasi dengan penyuluhan tentang pelayanan imunisasi pada bayi dan
balita didaerah sulit terjangkau melalui pendekatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat,
14 pelayanan puskesmas keliling atau mengunjungi rumah sasaran (sweeping) serta peningkatan peran
serta masyarakat.
2. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD di Kota
Bogor dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu Pencanangan Gertak PSN oleh Walikota Bogor
diikuti dengan kegiatan gerakan serentak di seluruh wilayah Kota Bogor dengan melibatkan 1000
orang kader PSN, pelatihan bagi 64 orang kader Jumantik DBD di RW endemis DBD, pemberian
honorarium untuk kader jumantik di 159 RW endemis DBD, sosialisasi penggerakan PSN dan
larvasida bagi 90 Instansi dan TTU (Tempat-Tempat Umum), sosialisasi penggunaan ovitrap,
penyediaan 360 alat test diagnosis cepat DBD, penyediaan 2893 alat perangkap nyamuk (ovitrap),
penyediaan sarana PSN (insektisida dan larvasida), penyediaan 5.000 leaflet DBD dan 10.000 stiker,
pemantauan ovitrap di rumah endemis DBD, fogging focus pada 300 fokus dan foging sebelum masa
penularan di daerah dengan kasus tinggi dan sering berulang.
Hasil pencapaian kegiatan sebagai berikut :
No Uraian Tahun
2012 2013 2014
1. Jumlah kasus 1011 752 669
2. Jumlah yang meninggal 2 8 8
3. Persenatse kasus yang ditangani 100% 100% 100%
4. Persentase kematian akibat DBD 0,0019 0,010 0,010
5. Angka Bebas Jentik 93,61% 93,56%
Kasus DBD pada tahun 2014 sebanyak 669 orang dan semua penderita telah ditangani (100%) yaitu
melalui penyelidikan epidemiologi, penyuluhan, pemberian larvasida, PSN dan fogging focus
kepada penderita dengan daerah yang memenuhi kriteria hasil penyelidikan epidemiologi serta
pengobatan dan perawatan oleh rumah sakit.
Kasus DBD pada tahun 2014 mencapai 669 orang dengan kematian 0,010 (Case Fatality Rate=CFR).
Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 terdapat penurunan kasus akan tetapi kasus kematian
(CFR) sama.
Hambatan yang ditemui yaitu kondisi lingkungan dengan perilaku masyarakat untuk hidup
bersih dan sehat masih rendah dalam PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan masih adanya
persepsi yang salah bahwa fogging adalah pencegahan utama DBD, belum maksimalnya Pokja dan
Pokjanal DBD di Kelurahan dan kecamatan dalam menggerakan PSN di masyarakat. Sehingga perlu
terus dilakukan upaya peningkatan mendorong masyarakat dan lembaga yang sudah dibentuk dan
dilatih di (Pokja, Pokjanal, anggota gerakan pramuka dan sekolah) untuk melakukan kegiatan
penyuluhan, pemberian larvasida dan PSN terutama di RW-RW dengan kasus tinggi dan sering
15 berulang, peningkatan tatalaksana kasus, pemantauan penggunaan ovitrap untuk menangkap dan
mengendalikan nyamuk.
3. Pemberantasan Penyakit TB Paru
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit TB Paru
dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu peningkatan pengelolaan program TB Paru di 24
puskesmas dalam bentuk monitoring dan evaluasi pada kepala puskesmas, petugas pengelola
program TB paru dan petugas laboratorium, sosialisasi program TB komprehensif bagi dokter BPS
dan RS, pelacakan pada 48 penderita TB mangkir, pemberian insentif pencegahan infeksi dan
pengobatan TB Paru di Puskesmas bagi 51 dokter dan 51 petugas pengelola petugas TB Paru ,
pelaksanaan OJT (On the Job Training) bagi petugas puskesmas dalam penatalaksanaan penderita TB
MDR ( Multi Drug Resisten/ Resisten beberapa obat TB paru), pengiriman spesimen dan sampel
follow up TB MDR, serta pengobatan bagi penderita Resisten Obat TB Paru (TB MDR) di puskesmas.
Hambatan yang ditemui yaitu masih ada penderita yang tidak patuh dalam minum obat dan
kemungkinan adanya resistensi obat pada penderita yang patuh minum obat, penderita ada yang
drop out karena tidak patuh minum obat, pindah belum semua PMO mendapat pelatihan, belum
semua rumah sakit dan dokter praktek swasta melaksanakan pengobatan TB paru dengan
pendekatan sistem DOTS. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengawasan untuk
patuh minum obat untuk menekan penderita dengan Multi Drug Resisten (MDR).
Upaya penemuan terhadap kasus TB MDR pun terus dilakukan. Tahun 2014 ini di Kota Bogor
terdapat kasus TB MDR sebanyak 17 orang dan semuanya sedang dalam pengobatan di Puskesmas.
Jumlah penderita TB MDR di Kota Bogor yg ditemukan meningkat dibanding tahun 2013 yang
hanya 5 orang. Petugas puskesmas yang menangani pasien TB MDR melaksanakan OJT (On The Job
Training) di RS Persahabatan Jakarta dan terus berkoordinasi dengan RS Persahabatan Jakarta dalam
upaya pengobatan pasien TB MDR.
4. Surveilans
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengamatan terhadap penyakit dan faktor risikonya
agar tidak terjadi kejadian luar biasa atau wabah dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu
peningkatan pengelolaan surveilans oleh petugas di 24 puskesmas dan 9 rumah sakit dalam bentuk
pengamatan 12 penyakit berpotensi wabah dan penyakit terpadu puskesmas melalui manual dan
online, pelatihan surveilans on line dan EWARS (Early Warning Alert Response System) bagi 24 petugas
Puskesmas dan 9 RS, pelatihan pelacakan/ kejadian luar biasa dan keracunan makanan bagi 24
petugas puskesmas, peningkatan surveilan AFP (Acute Flacid Paralysis) bagi 2 Rumah Sakit yaitu RS
Karya Bhakti dan RS PMI Bogor, pengamatan penyakit pada jemaah haji pada saat pengantaran dan
penjemputan ke Embarkasi sampai dengan 14 hari pasca kepulangan dari Arab Saudi dengan
16 pengumpulan K3JH, penyelidikan epidemiologi/pelacakan 3 kasus AFP dan 40 suspek campak,
serta intervensi kegiatan atau investigasi pada penyakit yang mengalami peningkatan kasus atau
wabah.
Hasil pencapaian kegiatan Tahun 2014 sebagai berikut :
1. Pelaporan penyakit berpotensi wabah oleh petugas Surveilan Puskesmas dan Rumah Sakit tahun 2014
No Uraian 2013 s/d Nop 2014
Kelengkapan Ketepatan Kelengkapan Ketepatan
1. Puskesmas 99,2% 91,7% 96% 98%
2. Rumah Sakit 88,9% 87% 75% 85%
2. Cakupan AFP dan KLB tahun 2014
Pencapaian kelengkapan dan ketepatan laporan penyakit berpotensi wabah dari puskesmas dan
rumah sakit sudah mencapai target yaitu kelengkapan laporan puskesmas 96% (target 80%),
ketepatan laporan puskesmas 98% (target 80%) dan ketepatan laporan rumah sakit 85% (target 80%),
akan tetapi kelengkapan laporan rumah sakit belum mencapai target yaitu 75% (target 80%).
Dibandingkan dengan pencapaian tahun yang lalu, kelengkapan dan ketepatan laporan puskesmas
dan rumah sakit mengalami peningkatan. Untuk pencapaian penemuan AFP sudah mencapai target
166,7% (target 100%). Pada tahun 2014 di Kota Bogor tidak terjadi kejadian luar biasa atau wabah.
Selain itu dari hasil pengamatan penyakit berpotensi wabah dan kondisi saat ini tetap perlu
diwaspadai adanya peningkatan penyakit berpotensi wabah seperti DBD,ISPA, Diare.
5. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS
Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan penularan HIV/AIDS di Kota Bogor
dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu pemeriksaan klien (Jan s/d Okt 2014) sebanyak 17.873
orang di klinik VCT (Volunteery Conseling Test) di 26 lokasi (RS Marzuki Mahdi, LAPAS Paledang
dan 24 Puskesmas di Kota Bogor) dan mobile VCT, pemeriksaan CD4 ke laboratorium kepada 180
orang yang sudah terinfeksi HIV untuk mendapatkan akses pengobatan ARV (Anti Retroviral Virus),
Kegiatan lainnya adalah layanan metadon di Puskesmas Therapy Rumatan Methadon (PTRM),
layanan Preventif Mother To Child Treatment (PMTCT) dan Care Suport Treatment (CST) di Rumah Sakit
Marzoeki Mahdi.
No Uraian Tahun
2012 2013 2014
1. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun
125% 166,7% 166,7%
2. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam
100% 100% 0%
17 Untuk meningkatkan pengetahuan dan mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS di masyarakat
dilakukan kegiatan penyuluhan komprehensif terutama pada kelompok usia 15-24 tahun yaitu pada
500 mahasiswa di 5 Perguruan Tinggi di Kota Bogor, dan Pelatihan HIV AIDS bagi 129 orang guru
sekolah lanjutan Kota Bogor.
Hasil pencapaian kegiatan sebagai berikut :
Beberapa kendala yang ditemui dalam pencapaian tersebut sebagai berikut :
- Penemuan kasus masih sulit dikarenakan faktor sosial budaya dan stigma dari masyarakat. - Kemauan kelompok risiko untuk memeriksakan HIV ke sarana kesehatan masih kurang. - Sulit untuk menjangkau sasaran pada populasi kunci - Kemauan wanita penjaja seks (WPS) untuk menggunakan kondom kurang karena kondom
tidak nyaman, kualitas kondom tidak baik - Pasien belum siap untuk minum obat Anti Retro Viral (ARV) karena disesuaikan dengan
kriteria. Sehingga perlu dilakukan upaya kegiatan peningkatan pelayanan kepada orang yang terinfeksi
HIV, meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi bagi masyarakat kelompok risiko tinggi usia 15-24
tahun dan meningkatkan pengetahuan guru sekolah lanjutan tentang HIV/AIDS.
6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA terutama
pneumonia pada balita dilakukan melalui penemuan 8.458 kasus pneumonia balita, pelatihan
penemuan ISPA dan Diare bagi 200 orang kader posyandu, dan peningkatan kualitas petugas dalam
bentuk bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kegiatan serta tatalaksana kasus kepada 24
pengelola program, perawat dan kepala puskesmas.
No
Uraian Tahun
2012 2013 2014
1. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi 0,1% 0,2% 0,2%
2. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun
0,5% 0,19% 0,19%
3. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi
40,6% 22%
4. Persentasi populasi laki-laki usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS
18% 68,4% 5. Persentase populasi perempuan usia 15-24 tahun
yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS
6. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS :
Menikah
Tidak menikah
- - -
7. Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral
56% 45,4%
18 Hasil pencapaian kegiatan sebagai berikut :
Hambatan yang ditemui yaitu kepatuhan dalam penerapan manajemen terpadu balita sakit.
Sehingga perlu terus dilakukan upaya konsolidasi atau pertemuan bagi pengelola progam P2 ISPA
puskesmas, peningkatan pengetahuan kader posyandu tentang pneumonia, dan penyediaan sarana
penunjang yaitu ARI Timer dan sarana penyuluhan tentang ISPA/Pneumonia.
7. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit diare
terutama pada balita dilakukan melalui penemuan 21.991 kasus pada semua golongan umur,
peningkatan kualitas petugas dalam bentuk bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kegiatan
dan tatalaksana kasus kepada 24 pengelola program, perawat dan kepala puskesmas. Hasil
pencapaian kegiatan sebagai berikut :
Hambatan yang ditemui yaitu kepatuhan dalam penerapan manajemen terpadu balita sakit.
Sehingga perlu terus dilakukan upaya kegiatan evaluasi program bagi pengelola program P2 Diare ,
peningkatan pengetahuan kader posyandu tentang penemuan dan tatalaksana diare, dan
penyediaan sarana penyuluhan tentang diare.
8. Eliminasi Filariasis
Kegiatan ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2006 bertujuan untuk mengurangi atau eliminasi
penyakit filariasis (kaki gajah) di Kota Bogor yang dilakukan selama 5 tahun dari tahun 2007-2011.
Pada tahun 2011 merupakan tahun terakhir kegiatan pemberian obat masal pencegahan filariasis.
yang selanjutnya akan dilakukan surveilans survei untuk mendapatkan sertifikasi dari WHO bebas
Filariasis. Bentuk kegiatan ini diawali dengan survey darah jari kemudian dilanjutkan Transmission
Assesment Survei (TAS) pada anak sekolah kelas I-II SD/MI yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2
tahun sekali dalam kurun waktu 6 tahun (2012-2016). Pada tahun 2012 telah dilakukan survey darah
jari di 4 kelurahan yaitu Kelurahan Empang, Kelurahan Baranangsiang, Kelurahan Tanah Baru, dan
No Uraian Tahun
2012 2013 s/d nov 2014
1. Persentase penemuan pneumonia balita
80,4% 78,6% 6381 (
75,44%)
2. Persentase penanganan kasus ISPA
balita
100% 100% 6381 (100%)
No Uraian Tahun
2012 2013 2014
1. Persentase penemuan penderita diare 92,8% 96,7% 25.062 (113,9%)
2. Persentase penanganan kasus diare balita
100%. 100% 25.062 (100%)
19 Kelurahan Sukadamai dengan jumlah sampel sebanyak 2.039 sampel, dan Transmission Assesment
Survei (TAS ) pada anak sekolah dasar kelas I sampai dengan kelas II di 40 sekolah terpilih dengan
hasil kegiatan sebagai berikut :
Dari hasil pemeriksaan mikroskopis sediaan SDJ di 24 Puskesmas sebanyak 2039 sampel diketahui hasil negatif ini berarti angka prevalensi MF Rate sebesar 0 % atau ≤ 1 %.
Untuk memastikan hasil pemeriksaan mikroskopis dilakukan cross check terhadap 10 % sediaan negatif atau sebanyak 204 sampel ke Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan Bandung. Hasil pemeriksaan cross check di BPLK menunjukkan hasil negatif (MF rate 0%).
Berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopis pertama di puskesmas dan cross check di BPLK Bandung diketahui semua sediaan negatif selanjutnya dilakukan Transmission Assesment Survei (TAS) di 40 SD/MI terpilih dengan jumlah sampel sebanyak 1684 sampel.
Dari hasil TAS dengan pemeriksaan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) diketahui dari 1684 sampel semua sampel hasilnya negatif.
Pada tahun 2014 ini telah dilaksanakan sosialisasi TAS filariasis tahap II kepada 55 orang lintas
program dan lintas sektor, dan refrehing TAS Filariassis tahap II bagi 72 orang petugas puskesmas,
dilanjutkan dengan dilaksanakannya Transmission Assesment Survei (TAS) yang kedua kali pada 1684
orang anak dari 40 sekolah kelas I-II SD/MI terpilih di Kota Bogor. Dari hasil TAS kedua ini dengan
pemeriksaan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) juga diketahui dari 1684 sampel semua
sampel hasilnya negatif.
9. Pencegahan dan Pemberantaan Penyakit Kusta
Kegiatan pencegahan dan penularan penyakit kusta tahun 2014 dilakukan dalam kegiatan survei
kusta pada anak sekolah dan pemeriksaan pada 24 orang kontak serumah penderita kusta.
Adapun penemuan penderita baru pada tahun 2014 ini adalah sebanyak 13 orang yang terdiri dari
12 orang dewasa dengan type MB, 1 orang dewasa dengan type PB, dengan 3 orang diantaranya
sudah cacat tingkat II. Semua penderita tersebut sudah diobati (100%).
Dalam kegiatan survei kusta pada anak sekolah yang dilaksanakan di 48 Sekolah Dasar di Kota
Bogor, telah diperiksa sekitar 4080 orang siswa dari kelas 1 dan 2 ternyata tidak ditemukan adanya
penderita kusta, begitu pula pada survey anak sekolah di tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini menunjukan bahwa penularan kusta di Kota Bogor masih bisa dikendalikan dengan baik,
sehingga upaya–upaya penanganan selanjutnya difokuskan pada pengobatan terhadap penderita
dan penjaringan terhadap kontak serumah ataupun kontak satu sekolah dengan penderita. Selain itu
perlu ditingkatkannya upaya penemuan dini penderita sehingga kasus kecacatan pada kusta dapat
diturunkan.
20 Peningkatan Kualitas Lingkungan melalui STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Kota Bogor sejak dulu terkenal dengan kota sejuk dan nyaman. Bagaimana kondisi sekarang?
Beberapa program yang terkait dengan peningkatan kesehatan lingkungan telah dilaksanakan oleh
berbagai dinas dan instansi salah satunya pembuatan Biopori yang telah dicanangkan oleh bapak
Walikota Bogor.
Dinas Kesehatan didalamnya ada seksi kesehatan lingkungan yang melaksanakan beberapa
program peningkatan kesehatan Lingkungan salah satunya adalah STBM. Kegiatan STBM ini
bermitra dengan IUWASH.
STBM adalah suatu pendekatan partisipatif yang mengajak masyarakat untuk menganalisa kondisi
sanitasi mereka melalui suatu proses pemicuan, sehingga masyarakat dapat berpikir dan mengambil
tindakan untuk meninggalkan kebiasaan buang air besar mereka yang masih di tempat terbuka dan
sembarang tempat. Pendekatan yang dilakukan dalam STBM menyerang/menimbulkan rasa ngeri
dan malu pada masyarakat tentang kondisi lingkungannya. Melalui pendekatan ini kesadaran akan
kondisi yang sangat tidak bersih dan tidak nyaman ditimbulkan. Dari pendekatan ini juga
ditimbulkan kesadaran bahwa sanitasi (kebisaan BAB di sembarang tempat) adalah masalah
bersama karena dapat berimplikasi kepada semua masyarakat sehingga pemecahannya juga harus
dilakukan dan dipecahkan secara bersama.
Prinsip pendekatan STBM adalah non subsidi. Masyarakat akan di“bangkitkan” kesadarannya
bahwa masalah sanitasi adalah masalah masyarakat sendiri dan bukan masalah pihak lain. Dengan
demikian yang harus memecahkan permasalahan sanitasi adalah masyarakat sendiri. Diharapkan
dengan bermula dari STBM, kemudian dilanjutkan dengan program kesehatan lainnya seperti
program kampanye cuci tangan, dan program kesehatan lainnya, peningkatan kesehatan masyarakat
melalui perilaku hidup bersih dan sehat dapat terwujud. Dukungan subsidi sanitasi mendorong
ketergantungan masyarakat, sehingga keberlanjutan melemah program yang dirancang sendiri oleh
masyarakat, akan meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab dari masyarakat.
Bagaimana kondisi kesehatan lingkungan di Kota Bogor? Hasil pemeriksaan kualitas air non
perpipaan, secara fisika dan kimia air di Kota Bogor baik masih sesuai dengan peraturan permenkes
no 416/menkes/per/ix/1990 tentang persyaratan air bersih> Hasil pemeriksaan Mikrobiologi 32.3 %
tercemar. Artinya dari 3 sumur 1sumur sudah tercemar. Pencemaran ini terjadi karena septiktank
yang belum memenuhi syarat kesehatan, dekat dengan sungai yang tercemar karena masyarakat
membuang tinja dari jamban ke sungai. Masyarakat yang memiliki jamban dengan septiktang
mencapai 73.4 %. Angka ini didapat dari hasil survey sanitarian. Belum divalidasi kembali dengan
periode penyedotan. Idealnya septiktang yang baik 3-5 tahun sudah penuh dan harus disedot.
Sisanya 26,6 % masih memiliki jamban cubluk dan sebagian tidak memiliki septiktang langsung
dibuang kesungai.
21 Kondisi ini harus dirubah, model pendekatan yang dipakai adalah STBM. STBM dimulai
pada tahun 2012 dengan lokasi 5 kelurahan. Tahun 2013 pada 5 kelurahan dan tahun 2014 pada 20
kelurahan. Kelurahan yang sudah melaksanaan STBM telah memiliki fasilitator yang berasal dari
Puskesmas, Kelurahan, kader. Diharapan mereka menjadi natural leader di wilayahnya. Proses
pemicuan telah dilaksanaan di 40 kelurahan. Progres STBM di Kota Bogor sudah ada perubahan
perilaku walaupun sampai tahun 2014 ini belum ada kelurahan yang ODF (Open defication Free).
Jumlah keluarga yang terpicu dapat mengakses sanitasi layak sebesar 9531 KK yang tersebar
di 40 kelurahan. Progres ini luar biasa bila dihitung uang yang telah dikeluarkan untuk membangun
sanitasi, jika 1 septiktang rata-rata Rp 3.000.000. Swadaya masyarakat untuk membangun sanitasi
layak sebesar Rp. 28,593,000,000.00 selama 3 tahun program STBM.
Mengingat program STBM ini dapat meningkatkan swadaya masyarakat., masyarakat merasa
sebagai pelaku yang terlibat dalam membangun lingkungan sehat sehingga program ini
keberlanjutan lebih kuat. Program yang dirancang sendiri oleh masyarakat, akan meningkatkan rasa
percaya diri dan tanggung jawab dari masyarakat. Harapannya gaung STBM ini disampaikan oleh
semua pemangku kebijakan, tokoh masyarakat, dan ada peraturan yang memberi sangsi tegas
kepada warga yang membuang tinja atau kotoran ke sungai.
Dokumentasi Pelatihan fasilitator STBM
Dokumentasi Pemicuan dan FGD
22 Peningkatan Kualitas Makanan Jajanan di Kota Bogor
Keamanan makanan merupakan kebutuhan masyarakat, karena makanan yang aman akan
melindungi dan mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Keamanan
makanan pada dasarnya adalah upaya hygiene sanitasi makanan, gizi dan safety.
Salah satu sasaran pengembangan di bidang keamanan pangan adalah terjaminnya pangan yang
dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan.
Sasaran program keamanan pangan adalah: (1) Menghindarkan masyarakat dari jenis pangan yang
berbahaya bagi kesehatan, yang tercermin dari meningkatnya pengetahuan dan kesadaran produsen
terhadap mutu dan keamanan pangan; (2) Memantapkan kelembagaan pangan, yang antara lain
dicerminkan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur keamanan pangan; dan
(3) Meningkatkan jumlah industri pangan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Gambaran keadaan keamanan pangan selama tiga tahun terakhir secara umum adalah: (1) masih
ditemukan beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan; (2) masih banyak
dijumpai kasus keracunan makanan; (3) masih rendahnya tanggung jawab dan kesadaran produsen
serta distributor tentang keamanan pangan yang diproduksi/diperdagangkannya; dan (4) masih
kurangnya kepedulian dan pengetahuan konsumen terhadap keamanan pangan. Salah satu upaya
pemerintah untuk melindungi pangan masyarakat adalah dengan dikeluarkannya Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang pedoman
persyaratan hygiene sanitasi makanan jajanan.
Dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan tersebut diharapkan penjaja makanan dapat
memproduksi makanan yang aman untuk kesehatan. Di Kota Bogor hasil pemeriksaan terhadap
makanan jajanan anak sekolah tahun 2011 tercemar bakteri colli 27% , 2012 tercemar bakteri colli
25,21% dan tahun 2013 tercemar bakteri colli 20.2 %. Tahun 2014 naik 37,6% tercemar bakteri colli.
Pada pemeriksaan salmonela tahun 2014 terdapat 3.2 % tercemar salmonela. Pada tahun 2014
makanan yang tercemar meningkat, hal ini disebabkan pengambilan sampel diambil pada makanan
yang beresiko. Hasil pengujian sampel tersebut membuktikan masih ada makanan yang tidak aman
di sekolah sehingga perlu dilakukan pembinaan ke penjaja makanan dan guru UKS. Kegiatan
pelatihan dan pembinaan makanan jajanan sangat efektif meningkatkan mutu makanan anak
sekolah.
Berikut ini tempat pengolahan makanan lain di Kota Bogor yang dibina dan telah memiliki
sertifikat laik higiene sanitasi sebagai berikut :
23
NO NAMA
JASABOGA ALAMAT No. Telepon
1 Aditia Gang mangga kdng halang
2 Atika Toko
Cibuluh Komp KOPEM Rt 01/Rw 3 Kd Halang 0251-8661055
3 Astari Villa Bogor Indah E2/25 81382419963
4 Andira Catering
Jl Taman Cimanggu Perikanan Rt 03/01 Bogor 81802981161
5 ADZA Jl. Ketapang Blok D No.1 Budi Agung 0251-8341739
6 Gayatri
jl Batara Kampung Bubulak Rt 03/03 Ciluar 81911951122
7 intisari Raya Catering Jl. A Yani no 629 Bogor
8 Jaya Citra Catering Jl. Layungsari III no 24 Rt 03/16
9 Kenanga Catering jl Myr Okingjayaatmaja no 9 Bogor
10 Lamira Catering Jl. Tazmania Raya no 2/100 Tanah Baru 81281200948
11 RosA Catering jl. Bogor Baru Blok C no 20-22 Bogor
12 Rumah Bumbu
Bukit Cimanggu Villa Blok Q7 no 15 Bogor 811910105
13 Kembang Honje (CV Kertapraja) Jl Bogor Baru Raya Blok A VI Bogor 0251-8322360
14 Yuki Catering
Komp Unitex Jl Mawar II/17 Sindang sari
15 Citra catering Villa Bogor Indah E2/13
16 Citra abadi sejati;L;L
Bogor Baru AIX No.11
17 Dahlia Jl. Ahmad Yani No.4
18 Families Jl.Raya Semplak No.283
19 Garnis catering Jl pamikul tegal gundil
20 Kartika Jl. Citarum Blok A III/16A Bogor Baru
21 Kemiku Vila Citra G2 /10,Bantarjati 0251-8311171
22 Manna Jl. Bagar Pati Raya No.11 Indraprasta
23 Musdzalifah pratama CV
jl Cilendek Timur rt 003/007 no 25
24 Pantasteiik Perum Bogor Baru F5/No.9 Bogor
25 Pasadena Jl. Arimbi IV No.10 Komplek Indraprasta I
0251-344158
26 Riand Jl. Flyover Pondok Raya Komp.IPB
27 Rolika Jl. Raya Semplak No.549
28 Ros Jl. Raya Tajur Gunung Gede No.29,Bogor
29 Tiga Selaras Jl. Bhayangkara No.25 RT.002/03 025 1-314442
24
30 Yuki Komplek Unitex Jl. Mawar II/17
31 zumar Komplek haji tanah Baru
Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)
Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh proses infeksi
(tidak infeksius) sehingga tidak menularkan kepada orang lain. Penyakit tidak menular akhir-akhir
ini menjadi trend dan meningkat terus jumlah kasusnya karena berbagai faktor yaitu diantaranya
pengaruh transisi epidemiologi, transisi lingkungan, transisi demografis, ekonomi, sosial budaya
(lifestyle, modernisasi), dll. Selain itu penyakit tidak menular menjadi masalah kesehatan masyarakat
karena peningkatan PTM berdampak negatif pada ekonomi dan produktivitas bangsa, pengobatan
PTM seringkali memakan waktu lama dan memerlukan biaya besar serta beberapa jenis PTM adalah
penyakit kronik dan/atau katastropik yang dapat mengganggu ekonomi penderita dan keluarganya
dengan salah satu dampak PTM adalah terjadinya kecacatan termasuk kecacatan permanen.
Beberapa penyakit tidak menular yang saat ini sedang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota
Bogor melalui Dinas Kesehatan untuk dikendalikan dan dilakukan pencegahan yaitu Penyakit
Jantung dan Pembuluh Darah (seperti penyakit jantung koroner, hipertensi,stroke), diabetes
mellitus, kanker, penyakit paru obstruksi kronis (PPOK) dan ganguan akibat kecelakaan dan
kekerasan. Ada faktor resiko yang memicu terjadinya penyakit tidak menular. Faktor resiko adalah
suatu kondisi yang secara potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya PTM pada seseorang
atau kelompok tertentu. Berikut ini adalah beberapa faktor resiko penyakit tidak menular yang harus
diwaspadai oleh masyarakat Kota Bogor supaya terhindar dari penyakit tidak menular yaitu :
Konsumsi garam berlebih
Konsumsi lemak berlebih
Kurang konsumsi sayur dan buah
Kurang aktifitas fisik
Obesitas
Komsumsi alkohol
Konsumsi rokok
Dll. Saat ini seluruh Puskesmas di Kota Bogor (24 Puskesmas) sudah dapat melayani dan menangani
kasus-kasus penyakit tidak menular, termasuk tersedia klinik jantung-paru, klinik kanker di
beberapa Puskesmas (diantaranya Puskesmas Bogor Timur, Bogor Tengah dan Tanah sareal) serta
klinik perawatan bagi penderita akibat dampak asap rokok lengkap dengan konseling berhenti
merokok bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok tetapi kesulitan dan memerlukan bantuan
orang lain.
Selain itu dikembangkan juga PTM yang terintegrasi dengan Posbindu, di mana sasaran Posbindu
mendapat pemeriksaan kesehatan dan laboratorium untuk deteksi faktor resiko penyakit jantung-
25 paru dan pembuluh darah. PTM yang terintegrasi Posbindu melibatkan kader-kader kesehatan
sebagai pelaksana dengan pendampingan tenaga kesehatan dari Puskesmas setempat. Berikut ini
adalah upaya-upaya yang dilakukan Seksi PPTM dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular
di Kota Bogor sebagai berikut :
Penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pengendalian faktor resiko PTM melalui media cetak dan elektronik
Melaksanakan workshop dan seminar tentang pengendalian PTM
Sosialisasi tentang PTM ke berbagai elemen dan organisasi kemasyarakatan, termasuk TP PKK
Pelatihan petugas Puskesmas dan kader Posbindu tentang pencegahan dan penanggulangan PTM
Deteksi aktif dan pasif faktor resiko PTM di Puskesmas dan Posbindu
Deteksi dini kanker serviks dan payudara dengan IVA dan CBE
Deteksi faktor resiko kecelakaan lalu lintas
Dll. Dokumentasi kegiatan pengendalian PTM
Akhirnya upaya pengendalian PTM dan upaya-upaya kesehatan lainnya tidak akan berhasil jika
hanya dilakukan oleh insan kesehatan saja. Oleh karena itu dukungan dan komitmen seluruh jajaran
lintas sektor pemerintah, swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan seluruh lapisan
masyarakat sangat diharapkan.
@@@@@@@@@