kinerja dinas pengelolaan keuangan daerah dalam menangani pendapatan pajak air tanah di kota
KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG DALAM …repository.fisip-untirta.ac.id/1020/1/KINERJA DINAS...
Transcript of KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG DALAM …repository.fisip-untirta.ac.id/1020/1/KINERJA DINAS...
KINERJA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Administrasi Publik
Oleh :
Okky Bagus Panuntun
6661143176
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, 2018
ABSTRAK
Okky Bagus Panuntun. NIM. 6661143176. Skripsi. Kinerja Dinas Pendidikan
Kota Tangerang dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah.
Pembimbing I: Dr. Agus Sjafari, M.Si dan Pembimbing II: Riny Handayani, M.Si
Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD / MI
dan SMP / MTs dari tahun 2013-2017 di Provinsi Banten, Kota Tangerang memiliki
hasil capaian yang baik. Namun pada kenyataannya di lapangan masih dihadapkan
pada ditemukannya kasus anak putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan
ke tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah Kota Tangerang berupaya mengatasi
permasalahan anak putus sekolah melalui Dinas Pendidikan yang merupakan pelaksana
tugas pelayanan di bidang pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja
Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus
Sekolah. Penelitian ini mengacu pada indikator kinerja birokrasi publik menurut
Dwiyanto (2012:49-51). Metodelogi penelitian yang digunakan adalah metode
pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah
melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan
bahwa Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam Mengatasi Permasalahan
Anak Putus Sekolah dalam pelaksanaannya telah memiliki tindakan pencegahan dalam
mengatasi anak putus sekolah berupa intervensi subsidi biaya pendidikan dan anak
putus sekolah yang terdata dan terverifikasi oleh Satuan Tugas Wajib Belajar sudah
dimasukkan kembali ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat melalui Program Kejar
Paket. Untuk mengatasi permasalahan anak putus sekolah ini, maka diharapkan perlu
meningkatkan kualitas program-program bantuan biaya pendidikan yang ada dan
kontinuitas dari tugas pokok dan fungsi Satuan Tugas Wajib Belajar dalam mengatasi
anak putus sekolah di Kota Tangerang.
Kata Kunci: Anak Putus Sekolah, Dinas Pendidikan, Kinerja
ABSTRACT
Okky Bagus Panuntun. NIM. 6661143176. The Performance of Education
Department of Tangerang City in Overcoming the Problem of School Dropout
Children. Department of Public Administration. Faculty of Social and Political
Sciences. University of Sultan Ageng Tirtayasa. The First Advisor: Dr. Agus Sjafari,
M.Si and The Second Advisor: Riny Handayani, M.Si
Based on the data of Gross Participation Rate and Primary Participation of SD / MI
and SMP / MTs from 2013-2017 in Banten Province, Tangerang City has a good result.
However, in reality on the field is still faced with the discovery of cases of children
dropping out and unable to continue their education to a higher level. Tangerang City
Government tries to overcome the problem of drop out children through Education
Department which is the executor of duty service in the field of education. The purpose
of this research is to know “The Performance of Education Department of Tangerang
City in Overcoming the Problem of School Dropout Children”. This study was based
on Dwiyanto’s (2012:49-51) performance indicator reference. The research
methodology used is descriptive qualitative approach method and data collection
technique is done through observation, interview, and documentation study. The results
showed that the performance of the Education Department of Tangerang City in
Overcoming the Problem of School Dropouts in its implementation has preventive
measures in overcoming the drop out of school in the form of subsidized tuition subsidy
intervention and school drop out children who are recorded and verified by the
Compulsory Education Task Force have been reentered to the Activity Center Learning
Society through Package Program. To overcome this problem, it is expected to improve
the quality of existing tuition assistance programs and the continuity of the main tasks
and functions of the Compulsory Education Task Force in overcoming the drop out of
school in Tangerang City.
Keywords: Dropout Children, Education Department, Performance
Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa
memberikan kelancaran dan kemudahan
sampai pada tahap ini..
(1) Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya.
– UUD 1945 Pasal 31
Terima kasih atas perjuangan kedua orangtua
yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya
agar meraih pendidikan setinggi-tingginya.
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr.wb
Segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kinerja Dinas Pendidikan Kota
Tangerang dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah” dengan baik. Skripsi
ini merupakan salah satu syarat, untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada
Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan
Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman
imaniyah ini.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan,
oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai perbaikan
dan untuk menambah wawasan di masa yang akan datang. Terimakasih paling terdalam
penulis ucapkan untuk kedua orangtua yang sudah bekerja keras demi memberikan
kehidupan yang layak dan pendidikan yang tinggi bagi anaknya dan selalu mendokan dan
memberikan motivasi tiada henti agar penulis menjadi orang sukses.
Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang telah memberikan
pengajaran, bantuan serta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
Untuk itu penulis sampaikan terimakasih kepada :
ii
1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I yang
telah memberikan waktu, tenaga, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan
penelitian ini.
3. Ibu Rahmawati, S.sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos., M.Si Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si Wakil Dekan III Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Listyaningsih, S.Sos,. M.Si Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Ibu Dr. Arenawati, M.Si Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Ibu Rina Yulianti, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah
memberikan waktu, tenaga, arahan dan motivasi dalam proses kegiatan akademik
dari awal sampai akhir perkuliahan.
9. Ibu Riny Handayani, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah
memberikan waktu, tenaga, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian
ini.
10. Kepada seluruh Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
iii
11. Kepada informan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang, Komisi II DPRD Kota
Tangerang, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cibodas, Kelurahan Nambo Jaya,
Forum CSR Kota Tangerang, dan teman-teman yang sedang menyelesaikan
pendidikan di PKBM, terimakasih telah memberikan izin untuk melakukan
penelitian.
12. Kepada Keluarga Besar Pusat Kajian Reformasi Administrasi Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Harris Faozan, Ibu Sarinah Dewi,
Ibu Evy Trisulo, Bapak Wisber, Bapak Trimo Santoso, Mas Naufal, Mas Syafiq,
Ibu Sri, Ibu Suprihatin, dan Bapak Abdul Haris yang telah memberikan izin
menjadi bagian dari keluarga PRAKSIS dan berbagi ilmu selama pelaksanaan
kegiatan magang.
13. Kepada Bidang Pembinaan SD/MI Dinas Pendidikan Kota Tangerang, khususnya
Bapak Dr. Nana Supiana, M.Si, Ibu Dra. Tati Sugiarti, M.Si, Bapak Edi Riadi,
M.Pd, yang telah memberikan izin dan berbagi ilmu selama pelaksanaan kegiatan
magang. Dan kepada rekan-rekan selama pelaksanaan kegiatan magang Dhika,
Naufal Farrel, Putri Ayu, Nur Indah, dan Nur Windi.
14. Kepada Ibu Hj. Ika Retna, Ibu Nurfauziah Tohir, Bapak Syaiful Anwar, dan
Bapak Wildan Fikri yang sangat baik hati membantu selama penelitian di lapangan.
15. Kepada kedua orangtua tersayang, dengan bantuan usaha dan doanya perjalanan
menimba ilmu ini menjadi mudah untuk dilalui. Semoga Allah SWT senantiasa
memberikan kesehatan dan berkah untuk ayah dan mama.
16. Abdil Naufal Nabhan, si kecil yang selalu menghibur dan memberikan semangat.
iv
17. Kepada Judith Satyani dan Siti Hartini Yulianti, those who are always listening
and understanding. Kepada Abdullah Muhyiddin dan Mochamad Rian Hermawan,
because good friends are hard to find.
18. Kepada kawan-kawan Laskar Kentang dan Kelompok KKM Ciomas Citaman.
19. Kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Administrasi Publik
Angkatan 2014, Aris Setiadi, Alipsyah Barlin, Irfan Nawawi, Sukriyandi,
Eka Kurniawan, Nuranisa, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan
satu persatu.
20. Kepada semua pihak yang telah bersedia membantu dalam proses menyelesaikan
penelitian dan terlibat untuk menjadi informan penelitian ini.
Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil
penelitian yang telah penulis lakukan. Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak
terlepas dari kekurangan, maka dihimbau kepada pembaca untuk memberikan saran
penyempurnaan.
Ucapan terima kasih tidak lupa disampaikan kepada semua pihak yang telah
membantu, memotivasi, dan mengilhami usaha pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini
bermanfaat.
Serang, Juni 2018
Penulis
iii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL
ABSTRAK
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i
DAFTAR TABEL ................................................................................................. v
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ vi
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1
1.2. Identifikasi Masalah ........................................................................ 17
1.3. Batasan Masalah.............................................................................. 17
1.4. Rumusan Masalah ........................................................................... 18
1.5. Tujuan Penelitian ............................................................................ 18
1.6. Manfaat Penelitian .......................................................................... 18
1.7. Sistematika Penulisan ..................................................................... 19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN ............................................................. 21
2.1 Landasan Teori ................................................................................ 21
2.1.1. Konsep Kinerja ..................................................................... 22
2.1.2. Tujuan Penilaian Kinerja ...................................................... 31
2.1.3. Manfaat Penilaian Kinerja .................................................... 32
2.1.4. Definisi Organisasi Publik .................................................... 33
2.1.5. Pengertian Pendidikan .......................................................... 36
2.1.6. Pengertian Anak Putus Sekolah ............................................ 38
2.1.7. Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah .................................. 39
2.2 Penelitian Terdahulu ....................................................................... 40
2.3 Kerangka Berpikir ........................................................................... 45
2.4 Asumsi Dasar Penelitian ................................................................. 48
iv
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ......................................................... 49
3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian ................................................. 49
3.2. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian .................................................... 50
3.3. Lokasi Penelitian ............................................................................. 50
3.4. Fenomena yang diamati .................................................................. 50
3.4.1. Definisi Konsep .................................................................... 50
3.4.2. Definisi Operasional ............................................................. 51
3.5. Instrumen Penelitian........................................................................ 52
3.6. Informan Penelitian ......................................................................... 53
3.7. Teknik Pengumpulan Data .............................................................. 55
3.8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ............................................ 60
3.9. Uji Keabsahan Data......................................................................... 62
3.10. Jadwal Penelitian ............................................................................. 64
BAB IV HASIL PENELITIAN .......................................................................... 65
4.1. Deskripsi Objek Penelitian .............................................................. 65
4.1.1. Deskripsi Wilayah Kota Tangerang ................................... 65
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Tangerang ....... 68
4.2. Deskripsi Data ................................................................................. 80
4.2.1. Deskripsi Data Penelitian ................................................... 80
4.2.2. Daftar Informan Penelitian ................................................ 82
4.3. Deskripsi Hasil Penelitian ............................................................... 85
4.3.2. Kualitas Layanan ............................................................. 102
4.3.3. Responsivitas ................................................................... 116
4.3.4. Responsibilitas ................................................................. 127
4.3.5. Akuntabilitas .................................................................... 134
4.4. Pembahasan ................................................................................... 138
BAB V PENUTUP ............................................................................................. 151
5.1. Kesimpulan ................................................................................... 151
5.2. Saran .............................................................................................. 152
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 154
LAMPIRAN ....................................................................................................... 157
v
DAFTAR TABEL
Halaman
TABEL 1.1 APK/APM SD/MI Sederajat Tiap Kabupaten/Kota…………….5
TABEL 1.2 APK/APM SMP/MTs Sederajat Tiap Kabupaten/Kota…………6
TABEL 1.3 Capaian Kinerja Program Pendidikan Dasar……………………7
TABEL 1.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk……………………8
TABEL 1.5 Data Siswa Putus Sekolah di Kota Tangerang Tahun 2017…….9
TABEL 1.6 Data Siswa Putus Sekolah di Kota Tangerang Tahun 2017……10
TABEL 1.7 Indikator Kemiskinan Kota Tangerang Tahun 2014-2016…….11
TABEL 1.8 Jumlah Siswa Penerima Bantuan Program Tangerang Cerdas...13
TABEL 1.9 Perbandingan Jumlah Pegawai ................................................... 15
TABEL 1.9 Data PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin………….16
TABEL 3.1 Informan Penelitian………………………………………….....54
TABEL 3.2 Pedoman Wawancara …………………………..……………...58
TABEL 3.3 Jadwal Penelitian……………..…………………………...........64
TABEL 4.1 Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa di Kota Tangerang..……...66
TABEL 4.2 Harapan Lama Sekolah di Kota Tangerang ...………………....67
TABEL 4.3 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Tangerang ...……………......68
TABEL 4.4 Daftar Informan..……………..…………………………...........83
TABEL 4.5 Daftar Tenaga Honorer …………...……………………...........89
TABEL 4.6 Anggaran Pendidikan di Kota Tangerang………………...........91
TABEL 4.7 Rincian Belanja Langsung ……………………..………...........92
TABEL 4.8 Data Jumlah Anak Putus Sekolah di PKBM…………..............99
TABEL 4.9 Jumlah Siswa Penerima Tangerang Cerdas ………….............113
TABEL 4.10 Rekapitulasi Temuan Lapangan ……………..………….........147
vi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
GAMBAR 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran…………………………………….47
GAMBAR 3.1 Komponen dalam Analisis Data…………………….…………60
GAMBAR 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan……………….……...…71
GAMBAR 4.2 Dokumen Perwal Nomor 127 Tahun 2016……………...…….103
GAMBAR 4.3 Dokumen Perwal Nomor 132 Tahun 2016…………………....105
GAMBAR 4.4 Prosedur Penerimaan Tangerang Cerdas………………...……107
GAMBAR 4.5 Sosialisasi dan Verifikasi Data Penerima…………...………...108
GAMBAR 4.6 Struktur Satuan Tugas Wajib Belajar……..……………...…...119
GAMBAR 4.7 SK Daya Tampung……………...……...……………………..123
GAMBAR 4.8 Prosedur Pendataan Anak Putus Sekolah……………...……...132
GAMBAR 4.9 Pasal 25 tentang Pelaporan……...…………………………….134
GAMBAR 4.10 Penyerahan Perlengkapan Sekolah……………………………135
DIAGRAM 4.1 Anak Putus Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan.……...…95
DIAGRAM 4.2 Anak Putus Sekolah berdasarkan Tahun Putus……………...…96
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah hal yang terpenting bagi manusia. Tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia salah satunya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui bidang pendidikan. Maka dari itu
pendidikan menjadi suatu modal dasar bagi pembangunan bangsa Indonesia ini.
Melalui Pendidikan seseorang akan dibekali dengan ilmu pengetahuan, baik itu
pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat
(1) yang menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan”. Hal tersebut menunjukkan seluruh warga negara Indonesia berhak
mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Sebagaimana yang
disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada Pasal 3 menyebutkan bahwa Pengelolaan
Pendidikan ditujukan untuk menjamin: (a) akses masyarakat atas pelayanan
pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau; (b) mutu dan daya saing
pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; serta
(c) efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Jadi pemerintah
harus mampu mengelola dan menyelenggarakan pendidikan untuk dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat akan pendidikan.
2
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang,
yaitu terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.
Pendidikan yang diwajibkan bagi seluruh warganya adalah pendidikan dasar dua
belas tahun, meliputi pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas.
Pelaksanaan wajib belajar diatur secara lebih luas dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2008 yang terdapat pada pasal 1 ayat 1, wajib belajar adalah
program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas
tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari wajib belajar
adalah agar seluruh anak mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat dan
mencegah dari kemungkinan putus sekolah (drop out).
Pada penyelenggaraannya, program wajib belajar ini tidak berjalan sesuai
dengan yang diharapkan karena banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah.
Salah satunya masih ditemukan kasus siswa yang putus sekolah dan tidak dapat
melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan data
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015-2016 terdapat sekitar
946.013 siswa yang lulus SD yang ternyata tidak mampu melanjutkan ke tingkat
menengah (SMP). Kemudian terdapatnya sekitar 51.541 siswa yang melanjutkan
pendidikan pada jenjang SMP yang ternyata tidak lulus. (Sumber: jawapos.com,
diakses pada tanggal 18 Februari 2018 pukul 16:39 WIB). Hal tersebut menambah
daftar panjang tugas pemerintah dan pemerintah daerah selaku penanggung jawab
dalam keberhasilan program wajib belajar. Untuk itu diharapkan kerjasama dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mengupayakan program ini
3
dapat berjalan dengan baik. SKPD ini merupakan perangkat pemerintah daerah baik
di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota dengan berlandaskan asas otonomi.
Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan,
yang bertujuan dalam memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan untuk
dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, lebih adil dan lebih
sejahtera. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 Ayat (6) menyebutkan bahwa otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti melegitimasi
daerah otonom untuk dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
Tata pemerintahan yang baik (Good Governence) menjadi slogan
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah. Untuk
mewujudkan prinsip Good Governence ini memerlukan Pegawai Negeri Sipil
sebagai penggerak instansi pemerintah yang memiliki kecakapan kerja,
kedisiplinan, dapat bekerja sama dengan baik, memiliki daya tanggap, bertanggung
jawab serta taat kepada aturan hukum yang berlaku. Jika hal ini ditanamkan dan
dilaksanakan secara berkelanjutan pada diri setiap aparatur sipil negara maka dapat
meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan-pelayanan
kepada masyarakat maupun melaksanakan setiap program-program kegiatan.
4
Dunia pendidikan di Provinsi Banten pernah mendapatkan kritikan dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikarenakan kecilnya anggaran
pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Hal tersebut
kemudian berimbas terhadap rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di
Provinsi Banten. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang disusun oleh
Kemdikbud Tahun 2015, alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di
Provinsi Banten hanya mencapai 3,69% dari total APBD sebesar Rp.8,95 triliun.
Dari data tersebut diketahui alokasi APBD untuk pendidikan di Provinsi Banten
hanya Rp.135.600 persiswa-pertahun. Kemudian persentase jumlah anak
bersekolah tiap jenjang pendidikan atau angka partisipasi murni (APM) tahun 2015
mengalami penurunan. APM pada jenjang SD mencapai 96,0%, pada jenjang SMP
mengalami penurunan yaitu 79,9%, dan pada jenjang SMA mengalami penurunan
50,5%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa angka putus sekolah di Provinsi
Banten sangat tinggi. (Sumber: tangselpos.co.id, diakses pada tanggal 18 Februari
2018 pukul 16:39 WIB).
Kota Tangerang merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten
Tangerang yang berada di wilayah provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Tangerang. Saat ini Kota
Tangerang terbagi menjadi 13 kecamatan dengan pusat pemerintahan berada di
Kecamatan Tangerang. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Ibukota
Jakarta, Kota Tangerang memiliki pertumbuhan yang pesat. Akibat arus mobilitas
penduduk yang tinggi etnis dan budaya penduduk di Kota Tangerang sangat
beragam. Banyak penduduk baru yang berasal dari luar, baik itu dari daerah lain di
5
Pulau Jawa maupun dari luar Pulau Jawa, ataupun warga negara asing. Oleh karena
itu secara social, permasalahan yang terjadi di Kota Tangerang sama halnya dengan
permasalahan di kota besar lainnya yaitu masalah yang menyangkut kependudukan,
tata ruang, hingga kesenjangan sosial.
Dalam bidang pendidikan, Kota Tangerang memiliki capaian baik, hal
tersebut dapat dilihat berdasarkan data perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan
Angka Partisipasi Murni SD/Mi dan SMP/MTs dibandingkan kota lain di Provinsi
Banten dari tahun 2013-2017. Data APK/APM SD/MI Sederajat Tiap
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013-2017 sebagai berikut:
Tabel 1.1
Angka Partisipasi Kasar / Angka Partisispasi Murni SD/MI Sederajat
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013-2017
No Kabupaten / Kota
Tahun
2013/2014
Tahun
2014/2015
Tahun
2015/2016
Tahun
2016/2017
APK APM APK APM APK APM APK APM
1. Kab. Pandeglang 110,31 95,93 108,94 97,52 108,44 97,17 107,44 93,83
2. Kab. Lebak 108,64 93,71 109,63 94,69 110,49 94,58 109,94 96,42
3. Kab. Tangerang 115,72 94,05 115,35 94,30 109,64 94,12 110,95 96,60
4. Kab. Serang 109,17 95,66 106,78 96,38 106,69 96,30 106,43 93,29
5. Kota Cilegon 114,41 95,34 106,68 95,63 107,04 95,57 109,18 95,93
6. Kota Tangerang 112,73 95,50 106,65 96,67 106,59 96,44 107,73 97,24
7. Kota Serang 110,46 94,85 101,97 99,77 101,25 99,25 102,30 89,46
8. Kota Tangerang Selatan 106,91 95,29 106,96 95,86 105,87 95,39 106,78 96,41
(Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017)
Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui Angka Partisipasi Kasar SD/MI
Sederajat di Kota Tangerang dari tahun 2013-2017 tergolong cukup baik walaupun
sempat mengalami penurunan pada tahun 2014/2015 dari tahun sebelumnya yaitu
dari angka 112,73% menjadi 106,65%. Kemudian pada Angka Partisipasi Murni
SD/MI Sederajat di Kota Tangerang dari tahun 2013-2017 mengalami
6
perkembangan yang baik. Sedangkan untuk data APK/APM SMP/MTs Sederajat
Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013-2017 sebagai berikut
Tabel 1.2
Angka Partisipasi Kasar / Angka Partisispasi Murni SMP/MTs Sederajat
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013-2017
No Kabupaten / Kota
Tahun
2013/2014
Tahun
2014/2015
Tahun
2015/2016
Tahun
2016/2017
APK APM APK APM APK APM APK APM
1. Kab. Pandeglang 80,48 51,94 82,72 65,47 82,74 65,82 83,52 63,72
2. Kab. Lebak 88,37 71,04 104,38 80,61 103,38 80,72 103,70 78,05
3. Kab. Tangerang 92,70 75,37 105,60 84,13 104,60 84,31 105,09 78,40
4. Kab. Serang 94,05 75,78 98,76 76,99 98,84 77,07 99,12 75,66
5. Kota Cilegon 94,48 90,83 90,76 75,03 90,77 75,08 90,94 70,34
6. Kota Tangerang 95,65 89,50 102,51 87,29 102,28 87,52 103,31 77,64
7. Kota Serang 92,99 75,68 109,00 86,27 106,88 86,79 106,91 81,69
8. Kota Tangerang Selatan 94,44 79,15 97,45 82,92 97,50 83,39 98,55 74,92
(Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017)
Berdasrkan tabel 1.2, dapat diketahui Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs
Sederajat di Kota Tangerang dari tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang
cukup baik. Sedangkan pada Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Sederajat di Kota
Tangerang mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan paling signifikan
terjadi pada tahun 2016/2017 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 87,52% turun
9.88% menjadi 77,64%. Data capaian kinerja program pendidikan dasar untuk
angka putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kota Tangerang dan
Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:
7
Tabel 1.3
Capaian Kinerja Program Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kota
Tangerang Tahun 2016
Indikator Sasaran Pokok
Pembangunan Daerah Urusan
Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan
Kota Tangerang
Target
(%)
Capaian
(%)
Angka Putus Sekolah SD/MI 0.2% 0.01%
Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0.07% 0.02%
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2017)
Berdasarkan tabel 1.3, dapat dilihat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota
Tangerang Selatan pada indikator angka putus sekolah, dari target akhir sudah
tercapai. Sedangkan berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Tangerang persentase
penurunan angka putus sekolah SD/MI dari target 0,2% sudah terealisasi 0,01%.
Hal ini menunjukan bahwa target yang telah ditetapkan sudah tercapai secara
signifikan, tetapi masih terdapat sejumlah anak yang putus sekolah pada tingkat dan
jenjang SD/MI. Kemudian persentase penurunan angka putus sekolah SMP/MTs
dari target 0,07% sudah terealisasi 0,02%, hal ini menunjukan bahwa target yang
telah ditetapkan sudah tercapai secara signifikan, tetapi masih terdapat sejumlah
anak yang putus sekolah dari jumlah siswa pada tingkat dan jenjang SMP/MTs.
Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah
memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase angka
partisipasi sekolah (APS). Data Angka Partisipasi Sekolah penduduk berusia 5 – 24
tahun di Kota Tangerang tahun 2016 selengkapnya adalah sebagai berikut:
8
Tabel 1.4
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berusia 5 – 24 Tahun menurut
Kelompok Usia di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
- 2016
Wilayah Kelompok Usia
5 - 6 7 - 12 13 - 15 16 - 18 19 - 24
Kota Tangerang 27,43 100,00 93,54 73,4 25,7
(Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Tahun 2016).
Berdasarkan tabel 1.4, dapat diketahui bahwa persentase penduduk pada
usia jenjang pendidikan 7 – 12 tahun yang sedang bersekolah sebesar 100%. Hal
ini dapat diinterpretasikan bahwa semua penduduk Kota Tangerang pada usia
jenjang pendidikan SD/MI sudah bersekolah. Sedangkan persentase penduduk usia
13 – 15 tahun yang sedang bersekolah adalah sebesar 93,54%. Begitu juga dengan
persentase penduduk usia 16 – 18 tahun yang sedang bersekolah adalah sebesar
73,4%.
Sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang diartikan sebagai penyerahan
urusan pemerintah pusat kepada daerah, pengelolaan pendidikan pun berubah dari
sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Dinas Pendidikan Kota Tangerang
memiliki tugas membantu Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan
desentralisasi pendidikan atau urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dengan
beberapa hasil capaian yang baik dalam pelaksanaan urusan di bidang pendidikan,
Dinas Pendidikan Kota Tangerang pada kenyataannya di lapangan masih menemui
berbagai kendala yang dihadapi dalam menyelenggarakan pendidikan yang layak
di Kota Tangerang, yaitu sebagai berikut:
9
Pertama, ditemukannya anak putus sekolah di Kota Tangerang hasil temuan
lapangan Tim Satuan Tugas Wajib Belajar sebanyak 1598 anak pada tahun 2017.
Satuan Tugas Wajib Belajar ini mendata anak putus sekolah di Kota Tangerang
secara langsung ke lapangan. Tim tersebut juga dibentuk atas dasar urgenitas
meningkatnya anak putus sekolah. Sebagaimana dikutip dari media online, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang meminta Dinas Pendidikan setempat
untuk mendata siswa putus sekolah (Sumber: lensatangerang.com, diakses pada
tanggal 14 September 2017 pukul 17:45 WIB). Hasil temuan lapangan Tim Satuan
Tugas Wajib Belajar tersajikan dalam tabel data, selengkapnya adalah sebagai
berikut:
Tabel 1.5
Data Anak Putus Sekolah di Kota Tangerang Tahun 2017
No. Kecamatan
Jenjang
SD SMP
Siswa
Sekolah
Anak
Putus
Sekolah
Siswa
Sekolah
Anak
Putus
Sekolah
1 Cibodas 17.775 28 6.254 52
2 Pinang 25.794 43 11.906 73
3 Neglasari 20.191 21 15.800 36
4 Karang Tengah 11.323 4 4.933 25
5 Karawaci 10.238 105 3.194 114
6 Benda 9.266 24 3.686 54
7 Cipondoh 15.602 42 2.398 46
8 Jatiuwung 12.847 30 4.466 15
9 Periuk 19.107 17 7.126 82
10 Tangerang 20.027 23 9.034 74
11 Ciledug 13.881 36 5.648 35
12 Larangan 17.686 18 4.670 18
13 Batu Ceper 11.517 11 4.090 29
Jumlah 205.253 402 83.205 653 (Sumber: Diolah Penulis dari data Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2017)
10
Berdasarkan tabel 1.5, data anak putus sekolah pada jenjang SD/MI
Sederajat di Kota Tangerang berjumlah 402 anak dari 205.253 siswa sekolah. Dan
data anak putus sekolah pada jenjang SMP/MTs Sederajat di Kota Tangerang
berjumlah 653 anak dari 83.205 siswa sekolah. Data anak putus sekolah pada
jenjang SMA/MA Sederajat dan total keseluruhan siswa putus sekolah akan
dijelaskan dan tersajikan pada tabel data selanjutnya, sebagai berikut ini:
Tabel 1.6
Data Siswa Putus Sekolah di Kota Tangerang Tahun 2017
No. Kecamatan
SMA Jumlah
Siswa
Sekolah
Jumlah
Anak
Putus
Sekolah Siswa
Sekolah
Anak Putus
Sekolah
1 Cibodas 7.381 99 31.410 99
2 Pinang 10.099 173 45.081 173
3 Neglasari 19.170 78 55.161 78
4 Karang Tengah 1.541 43 17.797 43
5 Karawaci 2.804 333 16.236 333
6 Benda 1.622 104 14.574 104
7 Cipondoh 2.299 211 20.299 211
8 Jatiuwung 4.224 66 21.537 66
9 Periuk 7.256 126 33.489 126
10 Tangerang 14.663 169 43.724 169
11 Ciledug 2.884 81 22.413 81
12 Larangan 3.863 60 26.219 60
13 Batu Ceper 2.841 55 18.448 55
Jumlah 80.647 534 366.388 1598 (Sumber: Diolah Penulis dari data Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2017)
Berdasarkan tabel 1.6, dapat diketahui bahwa jumlah anak putus sekolah di
Kota Tangerang sebanyak 1598 anak dari jumlah 366.388 siswa sekolah. Jumlah
tersebut berada pada jenjang SD sampai SMA yang tersebar di 13 kecamatan di
Kota Tangerang. Siswa putus sekolah paling banyak berada pada jenjang
SMP/Sederajat sebesar 653 siswa dan Kecamatan Karawaci memiliki jumlah anak
11
putus sekolah terbanyak sebesar 333 anak dibandingkan dengan kecamatan lainnya.
Hal ini tentu yang menjadi tugas berat Pemerintah Kota Tangerang, khususnya
Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam menangani permasalahan di bidang
pendidikan.
Salah satu faktor yang mempengaruhi pendidikan masyarakat di Kota
Tangerang adalah dari faktor ekonomi. Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang dari
tahun 2014 sampai tahun 2016 cenderung mengalami peningkatan. Meningkatnya
penduduk miskin di Kota Tangerang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan
pendidikan yang baik di Kota Tangerang. Data indikator kemiskinan di Kota
Tangerang tahun 2014 – 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 1.7
Indikator Kemiskinan Kota Tangerang Tahun 2014-2016
Uraian 2014 2015 2016
Garis
Kemiskinan
(Rupiah/Bulan)
421.554 455.288 496.349
Jumlah
Penduduk Miskin
(ribu orang)
98.763 102.560 102.880
Persentase
Penduduk Miskin 4,91% 5,04% 4,94%
(Sumber: BPS Kota Tangerang, Kota Tangerang Dalam Angka 2017)
Dari tabel 1.7, data indikator kemiskinan Kota Tangerang tahun 2014 - 2016
menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang cenderung
mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Kota
Tangerang sebanyak 98.763 jiwa. Kemudian terjadi peningkatan paling tinggi pada
12
tahun 2015 sebanyak 102.560 jiwa penduduk dari sebelumnya. Peningkatan jumlah
penduduk miskin ini bisa menjadi penyebab yang mempengaruhi meningkatnya
jumlah siswa putus sekolah di Kota Tangerang. Oleh karena itu diharapkan
Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan untuk membuat sebuah
kegiatan yang menyasar pada pencegahan siswa putus sekolah. Hal ini menjadi
tugas bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang selaku SKPD yang memiliki tugas
membantu Pemerintah Kota Tangerang dalam menangani urusan di bidang
pendidikan.
Permasalahan yang kedua yaitu belum efektifnya Program Tangerang
Cerdas yang dicanangkan untuk membantu siswa tidak mampu yang rentan putus
sekolah. Dengan ditemukannya 1589 siswa putus sekolah di Kota Tangerang pada
tahun 2017, dapat dikatakan program tersebut belum berjalan secara efektif.
Program Tangerang Cerdas merupakan upaya dari Pemerintah Kota Tangerang
melalui Dinas Pendidikan dalam meminimalisir angka putus sekolah atau
pencegahan siswa putus sekolah.
Walikota Tangerang Bapak Arief R. Wismansyah mengatakan, Program
Tangerang Cerdas yang sudah dilaksanakan sejak 2014 dengan fokus para siswa
tidak mampu yang masih bersekolah, masih memiliki kekurangan yakni terkait
adanya anak putus sekolah (Sumber: metro.tempo.co, diakses pada tanggal 14
September 2017 pukul 18:00 WIB). Program Tangerang Cerdas dirintis sejak tahun
2014 dengan fokus memberikan dana insentif setiap 3 bulan kepada siswa tidak
mampu yang masih bersekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Besaran biaya
personal yang diberikan adalah Rp80.000/bulan untuk siswa jenjang SD/MI dan
13
Rp100.000/bulan untuk siswa jenjang SMP/MTs. Dan besaran untuk biaya SPP
yang diberikan adalah Rp40.000/bulan untuk siswa jenjang SD/MI dan
Rp75.000/bulan untuk siswa jenjang SMP/MTs.
Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengganti UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang pengelolaan SMA dan SMK yang diambil alih oleh Dinas
Pendidikan Tingkat Provinsi, maka bantuan Program Tangerang Cerdas untuk
siswa SMA/MA Sederajat dihapuskan. Data jumlah siswa penerima bantuan
Program Tangerang Cerdas berdasarkan jenjang pendidikan periode Januari –
Maret Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 1.8
Jumlah Siswa Penerima Bantuan Program Tangerang Cerdas berdasarkan
Jenjang Pendidikan Periode Januari – Maret Tahun Anggaran 2017
Jenjang Pendidikan Jumlah Siswa Penerima Bantuan
Program Tangerang Cerdas
SD/MI 7800 siswa/i
SMP/MTs 1450 siswa/i
Jumlah 9250 siswa/i
(Sumber: Diolah Peneliti dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2017)
Berdasarkan tabel 1.8, jumlah siswa penerima bantuan Program Tangerang
Cerdas yang tersebar di 13 kecamatan di Kota Tangerang berjumlah 9250 siswa.
Pada jenjang SD/MI sebanyak 7800 siswa dan pada jenjang SMP/MTs sebanyak
1450 siswa. Pendataan siswa penerima bantuan Program Tangerang Cerdas
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik – Program Percepatan Perlindungan Sosial
(BPS-PPLS) dengan karakteristik masyarakat yang kurang mampu. Dengan
ditemukannya siswa putus sekolah di Kota Tangerang pada tahun 2017 sebanyak
1589 siswa, maka Program Tangerang Cerdas ini dapat dikatakan masih belum
efektif dalam mencegah siswa putus sekolah.
14
Temuan 1589 siswa putus sekolah di Kota Tangerang oleh Tim Satuan
Tugas Wajib Belajar ini baru sampai pada tahap verifikasi data lapangan saja
sehingga belum ada bantuan atau program yang secara pasti diberikan kepada
mereka. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan salah satu pegawai di Dinas
Pendidikan Kota Tangerang mengungkapkan bahwa program bantuan pendidikan
untuk siswa putus sekolah ini masih dalam tahap penggarapan program dan telah
selesai melakukan verifikasi data kepada siswa putus sekolah di Kota Tangerang.
Tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan
pembangunan pendidikan. Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa dana pendidikan
selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dilalokasikan minimal 20%
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan
minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun pada
penyelenggaraannya belum terlaksana secara maksimal dan masih ditemukan
masyarakat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di bangku sekolah karena
belum terdapat program atau bantuan yang diberikan secara khusus.
Permasalahan berikutnya, yaitu hasil observasi dan wawancara awal yang
penulis lakukan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mengatakan
menemukan masalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi
kualitas maupun kuantitas di Dinas Pendidikan Kota Tangerang sehingga belum
mampu menunjang kegiatan-kegiatan program urusan pendidikan. Dinas
Pendidikan Kota Tangerang memiliki jumlah 84 pegawai jika dibandingkan dengan
Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang memliki 141 pegawai, hal tersebut
15
belum mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan di bidang pendidikan yang ruang
lingkupnya luas. Sebagai data perbandingan jumlah pegawai Dinas Pendidikan di
Tangerang Raya adalah sebagai berikut:
Tabel 1.9
Perbandingan Jumlah Pegawai di Lingkungan Organisasi Dinas Pendidikan
Se-Tangerang Raya Tahun 2017
Kabupaten/Kota Jumlah Pegawai
Laki-laki Perempuan Total
Kota Tangerang 51 32 84
Kota Tangerang Selatan 90 51 141
(Sumber: Diolah Penulis dari Bidang Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kota Tangerang
dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017).
Berdasarkan tabel 1.9, dari segi sumber daya manusia, berdasarkan data dari
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan
terdapat 141 orang pegawai dalam menunjang pelaksanaan program-program
kegiatan dibidang pendidikan. Dari total 141 pegawai tersebut 86 pegawai
diantaranya merupakan Non PNS. Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Tangerang
memiliki sebanyak 84 pegawai. Dengan jumlah pegawai demikian seharusnya
Dinas Pendidikan Kota Tangerang lebih banyak menyerap lagi SDM baik secara
kualitas maupun kuantitas yang mumpuni di bidangnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Bapak Drs. Abduh Surahman, M.Si., beliau mengatakan bahwa Dinas Pendidikan
Kota Tangerang memiliki keterbatasan pada jumlah SDM, sehingga dalam dalam
melaksanakan tugasnya mereka memfokuskan pada satu kegiatan sampai rampung
terlebih dahulu. Kepala Dinas Kota Tangerang berasumsi bahwa jika mengerjakan
beberapa kegiatan secara bersamaan hasilnya tidak akan tercapai dengan baik
16
(Sumber: indopos.com, diakses pada tanggal 14 September 2017 pukul 17:32
WIB). Tabel data pegawai berdasarkan golongan dan jenis kelamin di Dinas
Pendidikan Kota Tangerang, selengkapnya adalah sebagai berikut:
Tabel 1.10
Data Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang
menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2017
Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah
II/a 3 - 3
II/b 3 1 4
II/c 4 1 5
II/d 4 - 4
III/a 6 4 10
III/b 6 9 15
III/c 9 4 13
III/d 2 6 8
IV/a 6 5 7
IV/b 7 2 4
IV/c 1 0 1
Jumlah 51 32 84 (Sumber: Diolah Penulis dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2017)
Berdasarkan tabel 1.10, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas
Pendidikan Kota Tangerang berjumlah 84 pegawai yang terbagi menjadi 51
pegawai laki-laki dan 32 pegawai perempuan. Dengan terbitnya UU Nomor 23
Tahun 2014 yang mengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pengelolaan SMA
dan SMK yang diambil alih Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi, saat ini Dinas
Pendidikan Kota Tangerang bisa lebih berfokus pada kegiatan dijenjang pendidikan
anak usia dini dan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Sehingga dengan demikian seharusnya kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang
menjadi lebih fokus dan mencapai hasil yang baik.
17
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis di dalam
pembuatan penelitian ini tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai
permasalahan yang sebenarnya tentang “Kinerja Dinas Pendidikan Kota
Tangerang dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah”.
1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti
dapat mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang ada sebagai berikut :
1. Ditemukannya anak putus sekolah di Kota Tangerang hasil temuan
lapangan Tim Satuan Tugas Wajib Belajar sebanyak 1598 anak pada tahun
2017.
2. Belum efektifnya Program Tangerang Cerdas yang dicanangkan untuk
membantu siswa tidak mampu yang rentan putus sekolah dengan
ditemukannya 1589 siswa putus sekolah di Kota Tangerang pada tahun
2017.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pendidikan Kota
Tangerang yang hanya memiliki jumlah 84 pegawai jika dibandingkan
dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang memliki 141
pegawai.
1.3. Batasan Masalah
Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang dan identifikasi masalah,
peneliti mempunyai keterbatasan kemampuan dan berpikir secara menyeluruh.
18
Untuk itu peneliti mencoba membatasi penelitiannya, dimana hasil dari Kinerja
Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus
Sekolah.
1.4. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
dengan demikian perumusan masalahnya yaitu Bagaimana Kinerja Dinas
Pendidikan Kota Tangerang dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah?
1.5. Tujuan Penelitian
Tujuan peneliti dalam penelitian ini ini akan mendeskripsikan kondisi
objektif mengenai Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam Mengatasi
Permasalahan Anak Putus Sekolah.
1.6. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian akan menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari
diadakannya penelitian ini, antara lain:
1.6.1 Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan
keilmuan dan pengetahuan karena akan memperkaya khasanah
ilmu pengetahuan dalam dunia akademisi khususnya Ilmu
Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan kinerja
aparatur pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga dapat
bermanfaat untuk pengembangan studi administrasi publik.
19
1.6.2 Manfaat Praktis
Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan
kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang pernah diperoleh
peneliti selama mengikuti pendidikan di Program Studi Ilmu
Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
1.7. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas
dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta
sistematika penulisan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN
Pada bab ini akan diuraikan deskripsi teori yang berkaitan
dengan penelitian, kerangka berpikir, serta asumsi dasar atas
penelitian yang dikerjakan oleh peneliti.
20
BAB III : METODE PENELITIAN
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai desain penelitian,
instrument penelitian, teknik pengumpulan data, informan
penelitian, teknis analisis data, uji keabsahan data, dan
jadwal penelitian.
BAB IV : HASIL PENELITIAN
Pada bagian ini akan diuraikan deskripsi lokasi penelitian,
deskripsi data, dan pembahasan atas deskripsi data.
BAB V : PENUTUP
Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat
kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga
memuat saran-saran bagi pihak yang berkepentingan untuk
pengembangan penelitian lebih lanjut dan untuk
memperbaiki kekurangan dalam Kinerja Dinas Pendidikan
Kota Tangerang dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus
Sekolah.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
21
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
ASUMSI DASAR PENELITIAN
2.1 Landasan Teori
Menurut Kerlinger (1978) dalam Sugiyono (2012:41) Teori adalah
seperangkat konstruk, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat
fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variable, sehingga
dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena Setiap penelitian
memerlukan landasan teori dalam setiap penelitiannya, karena teori sangat berguna
untuk membantu peneliti menemukan cara yang tepat dalam mengelola sumber
daya serta waktu dalam penelitian.
Pada landasan teori berikut, peneliti akan menjelaskan bebrapa teori yang
digunakan sebagai acuan dalam mengkaji penelitian. Dalam bab II ini akan
dijelaskan secara berurutan beberapa teori dan bahan pustaka berdasarkan
pengertian para ahli terkait dengan “Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang
dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah”. Teori merupakan hal yang
penting dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai landasan untuk
mendapatkan data dalam penelitian, baik teori inti maupun teori pendukung.
22
2.1.1. Konsep Kinerja
Konsep kinerja merupakan singkatan dari “kinetika energi kerja” yang
padanannya dalam bahasa inggris adalah performance. Arti kata performance
merupakan kata benda dimana salah satu artinya “thing done” (sesuatu hasil yang
telah dikerjakan). Istilah performance sering diindonesiakan sebagai perform.
Menurut The Scribner Bantam English Dictionary tahun 1979, dalam Sedarmayanti
(2010:259) kinerja berasal dari kata “to perform” yang mempunyai beberapa
pengertian:
1. To do or carry out execute, melakukan, menjalankan dan melaksanakan.
2. To discharge of fulfill as a vow, memenuhi atau menjalankan suatu
kewajiban suatu nazar.
3. To portray, as character in a play, menggambarkan suatu karakter
dalam suatu permainan.
4. To render by the voice or musical instrument, menggambarkan dengan
suatu alat music.
5. To execute or complete an undertaking, melaksanakan atau
menyempurnakan tanggung jawab.
6. To act a part in a play, melakukan suatu kegiatan dalam suatu
permainan.
7. To perform music, memainkan/pertunjukan music.
8. To do want to expected of a perform or machine, melakukan sesuatu
yang diharapkan seseorang atau mesin.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan bahwa kinerja merupakan
sesuatu hasil yang dikerjakan oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi
sesuai dengan tangggung jawab masing-masing. Secara terpisah Harbani Pasolong
dalam Irham Fahmi (2011:5), mengatakan bahwa kinerja mempunyai beberapa
elemen, yaitu:
23
1. Hasil kerja secara individual atau secara institusi yang berarti kinerja
tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau
kelompok.
2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang
dan tanggung jawab yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan
kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat
dilakukan dengan baik.
3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal yang berarti dalam
melaksanakan
4. Tugas individu atau lembaga saja harus mengikuti aturan yang telah
ditetapkan.
5. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain
mengikuti aturan yang telah diteapkan tentu saja pekerjaan tersebut
haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum.
Menurut Miner (1992) dalam Umam (2010:187), mengatakan bahwa
kinerja sebagai perluasan dari bertemunya individu dan harapan tentang apa yang
seharusnya dilakukan individu terkait dengan suatu peran dan kinerja tersebut
merupakan evaluasi terhadap berbagai kebiasaan dalam organisasi yang
membutuhkan standardisasi yang jelas.
Menurut Hadipranata (1996) dalam Umam (2010:187), kinerja merupakan
suatu yang lazim digunakan untuk memantau produktivitas kerja sumber daya
manusia, baik yang berorientasi pada produksi barang, jasa maupun pelayanan.
Demikian pula, perwujudan kinerja yang membanggakan juga sebagai imbalan
intrinsik. Hal ini akan terus berlanjut dalam bentuk kinerja berikutnya dan
seterusnya. Agar dicapai kinerja yang professional, hal-hal seperti kesukarelaan,
pengembangan diri pribadi, pengembangan kerja sama yang saling
menguntungkan, serta partisipasi seutuhnya perlu dikembangkan.
Sedangkan menurut Amstrong dan Baron dalam Wibowo (2011:7) kinerja
merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis
organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.
24
Widodo dalam Mukarom dan Laksana (2016:52) memberikan pengertian
atas definisi kinerja yaitu melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya
sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.
Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat
dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil
yang dicapai dari anggota organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah
hasil (output) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen
organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (input). Kinerja juga
merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai
tujuan tertentu organisasi.
Adapun standar kinerja yang baik menurut Sedarmayanti (2010:203)
diantaranya:
1. Dapat dicapai, sesuai dengan usaha yang dilakukan pada kondisi yang
diharapkan.
2. Ekonomis, biaya rendah dikaitkan dengan kegiatan yang dicakup
3. Dapat diterapkan, sesuai kondisi yang ada. Jika terjadi perubahan
kondisi, harus dibangun standar yang setiap saat dapat disesuaikan
dengan kondisi yang ada.
4. Konsisten, akan membantu keseragaman komunikasi dan operasi
keseluruhan fungsi organisasi.
5. Menyeluruh, mencakup semua aktivitas yang saling berkaitan.
6. Dapat dimengerti, diekspresikan dengan mudah, jelas untuk
menghindari kesalahan komunikasi, instruksi yang digunakan harus
spesifik dan lengkap.
7. Dapat diukur, harus dapat dikomunikasikan dengan presisi.
8. Stabil, harus memiliki jangka waktu yang cukup untuk memprediksi dan
menyediakan usaha yang akan dilakukan.
9. Dapat diadaptasi, harus didesain sehingga elemen dapat ditambah,
dirubah, dan dibuat teknik tanpa melakukan perubahan pada seluruh
struktur.
10. Legitimasi, secara resmi di setujui.
11. Seimbang, diterima sebagai dasar perbandingan dengan aktifitas yang
dilakukan.
25
12. Fokus pada pelanggan, harus terarah pada hal penting yang di inginkan
pelanggan.
2.1.1.1 Indikator Kinerja
Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur
serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam
tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi.
Indikator kinerja digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari
organisasi atau unit kerja yang bersangkutan menunjukan kemampuan dalam
rangka dan menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sedarmayati,
2010:198). Dengan demikian indicator kinerja dapat digunakan sebagai tolak ukur
dalam pencapaian tujuan organisasi.
Indikator kinerja atau performance indicators secara konseptual Lembaga
Administrasi Negara/LAN dalam Nawawi (2013:245) mengemukakan bahwa:
“Ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu
indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur
serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja
baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going),
maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).”
Lohman (2003) dalam Mahsun (2006:7) mendefinisikan Indikator kinerja
merupakan suatu variabel yang digunakan untuk mengekpresikan secara kuantitatif
efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target
dan tujuan organisasi. Sementara menurut Moegheriono (2009:74) Banyak terdapat
pengertian indicator kerja atau disebut performance indicator ada yang
mendefinisikan bahwa :
26
1. Indikator kerja sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang
dipergunakan untuk mengukur output dan outcome suatu kegiatan.
2. Sebagai alat ukur dipergunakan untuk menentukan derajat keberhasilan
suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.
3. Sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggabarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh
organisasi, serta
4. Suatu informasi operasional yang berupa indikator mengenai kinerja
atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.
Dengan demikian indikator dapat dikatakan sebagai tolak ukur kinerja
berdasarkan produk (barang dan jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan
sesuai dengan masukan yang digunakan dan juga sebagai tolak ukur kinerja
berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program
atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Menurut Kumorotomo (1996) dalam Dwiyanto, (2012:52) menggunakan
beberapa indikator kinerja untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja
birokrasi publik antara lain :
1. Efeiensi yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan
organsiasi pelayanan publik dalam memanfaatan faktor-faktor
prouduksi serta pertimbangan yang beraal dari rasionalitas ekonomis.
2. Efektivitas yaitu apakah tujuan yang didirikan organisasi pelayanan
publik tersebut dicapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas
teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang
diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat
kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan.
4. Daya tanggap yaitu organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari
daya tanggap Negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang
mendesak. Karena itu organisasi secara keseluruhan harus dapat
dipertanggung jawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria
daya tanggap ini.
Dengan demikian kinerja birokrasi sebenarnya dapat dilihat melalui
berbagai indikator kinerja dalam menilai kinerja birokrasi publik yaitu efisiensi,
27
efektivitas, keadilan dan daya tanggap. Berbagai literatur yang membahas kinerja
birokrasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansial untuk melihat seberapa
jauh tingkat pencapaian hasil yang dilakukan oleh birokrasi dalam memberikan
pelayanan dan kinerja juga merupakan suatu konsep yang disusun dari berbagai
indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya.
Menurut Zeithaml, Parasuraman, dan Berry dalam Mukarom dan Laksana
(2016:56) terdapat beberapa indikator kinerja yang terdiri dari:
1. tangibles atau ketampakan fisik, artinya penampakan fisik dari gedung,
peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh
providers.
2. reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan
pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
3. responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong
masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
4. assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para
pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan
kepada pelanggan.
5. emphathy adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh
pemerintah kepada masyarakat.
Menurut Sedarmayanti (2010:198) indikator kinerja memiliki fungsi
sebagai berikut:
a. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan kegiatan dilaksanakan.
b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait
untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya termasuk
kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya.
c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja
organisasi/unit kerja.
Ada beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam
pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi, yaitu: indikator masukan (input),
indikator proses (process), indikator keluaran (output), indikator hasil (outcome),
28
indikator manfaat (benefit), dan indikator dampak (impact). Masing-masing
indikator dijelaskan sebagai berikut:
1. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi,
kebijakan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
2. Indikator proses adalah segala besaran yan menunjukan upaya yang
dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator
proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau
dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam
proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai
dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
4. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung)
5. Indikator manfaat adalah seuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif
maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi
yang telah ditetapkan.
Indikator pengukuran Kinerja menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly
dalam Mukarom dan Laksana (2016:57) terdiri dari:
1. Kepuasan, yaitu seberapa jauh upaya pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.
2. Efisiensi, yaitu perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan
3. Produksi, yaitu ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah
untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungan.
4. Keadaptasian adalah ukuran yang menunjukan daya tangkap pemerintah
terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dilingkungannya.
5. Pengembangan, yaitu ukuran yang mencerminkan kemampuan dan
tanggung jawab pemerintah dalam memperbesar kapasitas dan
potensinya untuk berkembang.
Menurut Selim dan Woodward dalam Nawawi (2013:244)
memngemukakan bahwa ada lima dasar yang bisa dijadikan indikator kinerja sektor
publik antara lain:
29
1. Pelayanan, yang menunjukan seberapa besar pelayanan yang diberikan.
2. Ekonomi, yang menunjukan apakah biaya yang digunakan lebih murah
dari pada yang direncanakan.
3. Efisiensi, yang menunjukan perbandingan hasil yang dicapai dengan
pengeluaran.
4. Efektifitas, yang menunjukan hasil yang seharusnya dengan hasil yang
dicapai.
5. Equity, yang menunjukan tingkat keadilan potensi dan kebijakan yang
dihasilkan.
Pendapat yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2012:49-51) dalam bukunya
menjelaskan beberapa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja
organisasi publik, yaitu:
1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami
sebagai ratio antara input dengan output.
2. Kualitas Layanan, banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai
organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan publik terhadap
kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat
terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.
3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan
mengembangkan program- program pelayanan publik sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai
salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung
menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi
dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan
birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi
yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun
implisit.
5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan
birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh
rakyat. Kinerja pada tingkat organisasi berkaitan dengan usaha
mewujudkan visi organisasi merupakan arah yang menentukan kemana
organisasi akan dibawa dan apa yang akan dicapai oleh organisasi untuk
masa depan.
30
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa konsep indikator kinerja
merupakan uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan
diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya, dan merupakan kunci
dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.
2.1.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
Menurut Mahmudi (2010:20) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
yaitu :
1. Faktor personal/individu, meliputi pengetahuan, keterampilan,
kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang murni
dimiliki oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan,
semangat arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
3. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan
oleh rekan dalam suatu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim,
kekompakan dan keeratan anggota tim.
4. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur
yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, proses organisasi, dan
kultur kinerja dalam organisasi.
5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan
lingkungan eksternal dan internal.
Menurut Robert L. Mathis dan John G. Jackson dalam Umam (2010:189),
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu:
1. Kemampuan
2. Motivasi
3. Dukungan yang diterima
4. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan
5. Hubungan mereka dengan organisasi.
Pandangan berbeda mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kinerja
menurut Wirawan (2009:6) kinerja pegawai merupakan hasil sinergi dari sejumlah
faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya:
31
1. Faktor internal pegawai, yaitu faktor-faktor dari dalam diri pegawai
yang merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor yang diperoleh
ketika ia berkembang. Faktor bawaan misalnya pengetahuan,
keterampilan, etos kerja, pengalaman kerja, dan motivasi kerja.
2. Faktor lingkungan internal organisasi, dalam melaksanakan tugasnya,
pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia bekerja. Dukungan
tersebut sangat mempengaruhi tinggi randahnya kinerja pegawai, oleh
karena itu manajemen organisasi harus menciptakan lingkungan internal
organisasi yang kondusif sehingga dapat mendukung dan meningkatkan
produktivitas karyawan.
3. Faktor lingkungan eksternal organisasi, faktor-faktor lingkungan
eksternal organisasi adalah keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi
di lingkungan eksternal organisasi yang mempengaruhi kinerja
karyawan.
2.1.2. Tujuan Penilaian Kinerja
Menurut Kreitner dan Kinicki (2001) dalam Wibowo (2011) penilaian
kinerja dapat dipergunakan untuk :
1. Administrasi penggajian
2. Umpan balik kinerja
3. Identifikasi kekuatan dan kelemahan individu
4. Mendokumentasikan keputusan kepegawaian
5. Penghargaan terhadap kinerja individu
6. Membantu dalam mengidentifikasi tujuan
7. Menetapkan keputusan promosi
8. Pemberhentian pegawai
9. Mengevaluasi pencapaian tujuan
Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian
manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan
karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan
orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. Tujuan dilakukan
penilaian kinerja di sektor publik Menurut Mahmudi (2010:14) diantara:
32
1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan
keputusan pemberian reward dan punishment
5. Memotivasi pegawai
6. Menciptakan akuntabilitas publik
2.1.3. Manfaat Penilaian Kinerja
Menurut Bastian dalam Tangkilisan (2005:173), manfaat dari penilaian
kinerja organisasi yaitu akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan
memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus. Berikut
peranan penilaian kinerja organisasi:
1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan
untuk pencapaian prestasi.
2. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara
skema kerja dan pelaksanaannya.
4. Memberikan penghargaan maupun hukuman yang objektif atas
perprestasi pelaksanaan yang telah diukur, sesuai dengan sistem
pengukuran yang telah disepakati.
5. Menjadikannya sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan
dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu proses kegiatan organisasi.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara
objektif.
9. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.
Menurut Larry D.Stout dalam Tangkilisan (2005:174), penilaian kinerja
merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam
arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa
ataupun suatu proses. Sedangkan menurut James B. Whitaker dalam Tangkilisan
(2005:174), bahwa penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk
33
meningkatkan kualitas penegmbalian keputusan dan akuntabilitas. Menurut Ihyaul
(2009:21-22), manfaat penilaian kinerja yaitu:
1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk
menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dengan
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan
korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara
objektif atas pencapaian prestasti yang diukur sesuai dengan sistem
pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah
terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakkan secara objektif.
Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat penilaian kinerja yaitu
mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi dengan baik, selain
itu mendorong pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya penilaian kinerja
diharapkan Dinas Pendidikan Kota Tangerang dapat mengidentifikasi masalah dan
hambatan dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada
Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kota Tangerang agar berjalan dengan baik.
2.1.4. Definisi Organisasi Publik
Menurut Dimock dalam Umam (2010:22), “organization is the systematic
bringing together of interdependent part to form a unified whole through which
authority, coordination and control may be exercised to achive a given purpose”.
(Organisasi adalah perpaduan secara sistematis bagian- bagian yang saling
bergantung/berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui
34
kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah
ditentukan).
Menurut Robbins, S.P (1986) dalam Umam (2010:22), “organization is a
conciously coordinated social units, composed of two or more people, that
function on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set
of goals”. Organisasi adalah suatu system yang terdiri dari pola aktivitas
kerja sama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh
sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan.
Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek
seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan
eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang
dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat
disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti pengambilan sumber daya
manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka
pengangguran.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi
merupakan wadah yang didalam nya terdapat sistem kerjasama antara dua orang
atau lebih yang memiliki pembagian kerja dan menuntut adanya koordinasi antar
anggota sehingga tercapainya tujuan bersama di dalam organisasi tersebut.
Selain pengertian organisasi, penulis juga akan menjabarkan pengertian dari
publik berdasarkan para ahli. Menurut Fredericson dalam Sedarmayanti (2010:356)
yang berpendapat bahwa, publik merupakan seluruh masyarakat yang dilayani
melalui lembaga atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan
publik.
35
Pengertian publik menurut Polak dalam Mukarom dan Laksana (2016:36)
berpendapat bahwa definisi publik adalah sejumlah orang yang mempunyai minat
sama terhadap suatu persoalan tertentu.
2.1.4.1. Prinsip-prinsip organisasi
Menurut A.M. Williams dalam bukunya “Organization of Canadian
Governtment Administration” (1965) dalam Umam (2010:24-26), yang
menyebutkan bahwa prinsip-prinsip organisasi meliputi hal berikut:
1) Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas
Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, dan
tidak ada satu organisasi pun yang tidak memiliki tujuan.
2) Prinsip skala hierarki
Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari
pimpinan, pembantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga
mempertegas pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban dan
menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan.
Prinsip kesatuan perintah
Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung
jawab kepada seorang atasan saja.
3) Prinsip pendelegasian wewenang
Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam
menjalankan pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan pendelegasian
wewenang kepada bawahannya. Pejabat yang diberi wewenang harus
dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Dalam
pendelegasian, wewenang yang dilimpahkan meliputi wewenang dalam
pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain dan
mengadakan tindakan tanpa minta persetujuan lebih dahulu kepada
atasannya lagi.
4) Prinsip pertanggungjawaban
Dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggung jawab
sepenuhnya kepada atasan.
5) Prinsip pembagian pekerjaan
Suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya melaukn berbagai aktivitas
atau kegiatan. Agar kegiatan tersebut berjalan optimal. Dilakukan
pembagian tugas/pekerjaan yang didasarkan pada kemampuan dan
keahlian masing- masing pegawai. Adanya kejelasan dalam pembagian
tugas akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggung
jawaban, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi.
36
6) Prinsip rentang pengendalian
Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh
seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Rentang kendali ini sesuai
dengan bentuk dan tipe organisasi. Semakin besar suatu organisasi
dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, semakin kompleks rentang
pengendaliannya.
7) Prinsip fungsional
Seorang pegawai, dalam suatu organisasi secara fungsional, harus jelas
tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerja serta tanggung
jawab dari pekerjaannya.
8) Prinsip pemisahan
Beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang
lain.
9) Prinsip keseimbangan
Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan
organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai
dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tersebut akan
diwujudkan melalui aktivitas/kegiatan yang akan dilakukan.
10) Prinsip fleksibilitas
Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan
perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri (internal
factor) dan karena adanya pengaruh di luar organisasi (external factor),
sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai
tujuannya.
11) Prinsip kepemimpinan
Dalam organisasi apapun bentuknyadiperlukan kepemimpin, atau
dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena
adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin
organisasi tersebut.
2.1.5. Pengertian Pendidikan
Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
yang berbunyi: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendaliaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Departemen Pendidikan
Nasional, 2010:12).
37
Dalam Dictionary of Education menyebutkan bahwa pendidikan adalah
proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikapdan bentuk-bentuk
tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana
orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol
(khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau
mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang
optimum. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa
yang pertama pada tahun 1930, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk
memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek),
dan tubuh anak. Tidak boleh dipisah-pisahkan bagian itu agar kita dapat memajukan
kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik
selaras dengan dunianya (Fuad Ihsan, 2011: 4).
Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan
pembentukan ketrampilan saja, namun diperluas sehingga mewujudkan keinginan,
kebutuhan, dan kemampuan individu, sehingga tercipta pola hidup pribadi dan
sosial yang baik. Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Departemen
Pendidikan Nasional, 2010:17).
38
2.1.6. Pengertian Anak Putus Sekolah
Pengertian mengenai anak putus sekolah menurut kamus Besar Bahasa
Indonesia, adalah siswa yang belum sampai tamat sekolahnya sudah berhenti.
Pendapat dari Ali Imron, (2004: 125) menyatakan bahwasannya yang dimaksud
siswa putus sekolah adalah siswa yang dinyatakan telah keluar dari sekolah yang
bersangkutan sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum dinyatakan lulus
dan mendapat ijazah dari sekolah.
Menurut Gunawan (2011: 91) bahwa, putus sekolah merupakan predikat
yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan
suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang
pendidikan berikutnya. Hal ini berarti, putus sekolah ditujukan kepada sesorang
yang pernah bersekolah namun berhenti untuk bersekolah.
Menurut Ahmad (2011: 86) bahwa yang dimaksud dengan putus sekolah
yaitu berhentinya belajar seorang murid baik ditengah-tengah tahun ajaran atau
pada akhir tahun ajaran karena berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau
memaksanya untuk berhenti sekolah. Hal ini berarti putus sekolah dimaksudkan
untuk semua anak yang tidak menyelesaikan pendidikan mereka.
Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat
disimpulkan bahwa, putus sekolah adalah tidak terselesaikannya seluruh masa
belajar pada suatu jenjang pendidikan.
39
2.1.7. Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah
Faktor penyebab anak putus sekolah terdiri dari beberapa unsur seperti
kondisi sosial ekonomi yang kurang baik, keadaan sarana dan prasarana yang
kurang mendukung, serta motivasi anak untuk bersekolah yang rendah. Selain itu,
faktor lingkungan tempat tinggal anak dan lingkungan bermain sangat berpengaruh
terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
Menurut Nazili Shaleh Ahmad (2011: 134-135), ada beberapa faktor yang
menyebabkan anak mengalami putus sekolah yaitu: (1) adat istiadat dan ajaran-
ajaran tertentu, (2) karena kecilnya pendapatan orang tua murid, (3) jauhnya jarak
antara rumah dan sekolah (4) lemahnya kemampuan murid untuk meneruskan
belajar dari satu kelas ke kelas selanjutnya dan (5) kurang adanya perhatian dari
pihak sekolah. Berdasarkan pendapat di atas, apat diketahui bahwa terdapat dua
faktor yang menyebabkan anak mengalami putus sekolah yaitu factor eksternal
anak dan faktor internal anak. Faktor eksternal anak meliputi adat istiadat atau
budaya, faktor ekonomi, jarak yang ditempuh untuk mengakses sekolah serta
kurangnya perhatian dari orang tua dan sekolah. Sedangkan yang termasuk dalam
faktor internal anak adalah kemampuan belajar anak.
Berbagai macam faktor-faktor yang ada tersebut saling berkaitan antara satu
dengan yang lainnya. Maksudnya, faktor ekonomi dapat menyebabkan rendahnya
minat anak, fasilitas belajar dan perhatian orang tua yang kurang. Faktor minat anak
yang kurang dapat diakibatkan oleh perhatian orang tua dan fasilitas belajar yang
rendah, budaya kurang mendukung, dan jarak antara tempat tinggal anak dengan
sekolah yang jauh. Dari berbagai penjelasan tentang permasalahan yang
40
menyebabkan anak mengalami putus sekolah dapat diketahui bahwa yang
menyebabkan anak mengalami putus sekolah dipengaruhi oleh berbagai sebab, baik
yang berasal dari internal anak maupun eksternal anak. Dalam penelitian ini,
penulis akan berfokus pada upaya pencegahan siswa putus sekolah dari Dinas
Pendidikan selaku pembantu Pemerintah Kota dalam melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.
2.2 Penelitian Terdahulu
Untuk bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan
hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca. Penelitian terdahulu ini
bermanfaat dalam memecahkan masalah yang timbul dalam Kinerja Dinas
Pendidikan Kota Tangerang dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah.
Walaupun fokus dan lokusnya tidak sama persis tetapi sangat membantu peneliti
menemukan sumber-sumber pemecahan masalah dalam aspek Kinerja Dinas
Pendidikan Kota Tangerang dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah.
Di bawah ini adalah hasil penelitian yang peneliti baca:
Penelitian yang dilakukan oleh Restu Ramadhan (2017), dengan judul
Implementasi Program Tangerang Cerdas tingkat SMPN di Kecamatan Neglasari
Kota Tangerang Tahun 2016. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui
seberapa besar dan bagaimana implementasi dari Program Tangerang Cerdas
tingkat SMPN di Kecamatan Neglasari tahun 2016. Teori yang digunakan dalam
penelitian tersebut adalah model implementasi kebijakan Donald Van Metter dan
Carl Van Horn.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut
adalah metode penelitian kualitatif.
41
Pada penelitian tersebut menyebutkan bahwa implementasi Program
Tangerang Cerdas tingkat SMPN di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang pada
tahun 2016 belum berjalan optimal karena masih ditemukan hambatan dalam
tahapan implem,entasi program. Tahapan pertama pelaksanaan program dimulai
dari sosialisasi, verifikasi data dan penyaluran dana. Dalam tahapan pelaksanaan
ini masih ditemukan masalah sosialisasi yang kurang menyeluruh, artinya baru
sampai pada tahap stakeholder saja belum mengakar sampai masyarakat penerima
bantuan. Hambatan lainnya yaitu mengenai tidak adanya peraturan secara tertulis
yang mengatur untuk meminimalisir penyalahgunaan dana yang tidak sesuai
dengan tujuan program.
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama
menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengambil lokus yang sama, yaitu
di Dinas Pendidikan Kota Tangerang selaku pembantu Pemerintah Kota Tangerang
dalam menjalankan urusan di bidang pendidikan. Pebedaannya adalah focus yang
dipilih, pada penelitian tersebut mengambil menganai implementasi Program
Tangerang Cerdas di Kecamatan Neglasari. Sedangkan peneliti pengambil focus
kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam mengatasi siswa putus sekolah.
Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Latif (2012), dengan judul Tingkat
Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di
Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk
mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam program wajib
belajar sembilan tahun di kecamatan baros kabupaten serang. Teori yang digunakan
dalam penelitian tersebut adalah teori menurut Taliziduhu Ndraha. Metode
42
penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian
kuantitatif.
Pada penelitian tersebut menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat
dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kecamatan Baros masih rendah,
yaitu dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah daerah
setempat, factor ekonomi masyarakat yang masih rendah, pola pikir orang tua yang
masih kolot, jarak dari sekolah ke rumah dari beberapa daerah masih jauh serta
kurangnya motivasi atau dorongan dari orang tua kepada anak-anak untuk
meningkatkan prestasi mereka di sekolah.
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama
mengambil mengambil focus pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun. Perbedaannya dapat dilihat dari pengambilan subjek yang diteliti,
yaitu pada penelitian ini mengambil subjek dari orang tua siswa di Kecamatan
Baros Kabupaten Serang yang mengikuti Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang selaku yang
menjalankan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota
Tangerang.
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ricardo Saputra (2017), dengan
judul Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Anak Putus
Sekolah Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2012-2015. Tujuan
penelitian tersebut adalah untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru dalam mengatasi putus sekolah pada tingkat pendidikan sekolah dasar
dari tahun 2012 sampai 2015. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut
43
adalah teori menurut Bastian (dalam Tangkilisan, 2010:175) yang menyatakan
indikator kinerja organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan
dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator masukan, indikator keluaran,
indikator manfaat, dan indikator dampak. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian tersebut adalah metode penelitian kualitatif, dimana penelitian tersebut
mencoba untuk memaparkan apa saja peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
dalam menanggulangi anak putus sekolah pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar
tahun 2012-2015, didasarkan pada pelayanan yang diberikan kepada publik
didasarkan pada indikator-indikator yang ada.
Pada peneltian tersebut menyebutkan bahwa peran Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru dalam mengatasi putus sekolah di tingkat pendidikan sekolah dasar
Tahun 2012-2015 yang tidak optimal kinerjanya dengan baik untuk Indikator
Dampak masih lemah pengawasan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terkait
pengelolaan dana BOS. sehingga ada indikasi penyalahgunaan dana BOS. Jika
pemerintah benar-benar ingin membebaskan Indonesia dari biaya pendidikan anak
sekolah / pendidikan, maka seandainya Pemerintah mensubsidi BOS pendidikan
dengan jumlah yang lebih besar, maka tidak ada sekolah yang memungut retribusi
dana dari siswa / orang tua..
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama
mengambil Dinas Pendidikan sebagai subjek penelitian. Perbedaannya terdapat
pada metode penelitian yang digunakan, cara mengkaji dan lokasi penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian
44
tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian tersebut
membahas dari segi peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sedangkan peneliti ini
membahas dari segi kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
Penelitian lainnya oleh Anjar Kurniawan (2010), dengan judul Kinerja
Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Program Wajib Belajar
Sembilan Tahun di Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari penelitian tersebut adalah
untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Karanganyar dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dan
mengkaji kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan
Tahun. Penelitian tersebut menggunakan indikator efektivitas, responsivitas, dan
kualitas pelayanan sebagai teori untuk pemecahan masalahnya. Penelitian tersebut
menggunakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti sebagai instrument
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat
deskriptif.
Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Kinerja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Program Wajib
Belajar Sembilan Tahun telah didukung secara luas oleh seluruh elemen pemerintah
Kabupaten Karanganyar dan instansi terkait serta di dukung oleh masyarakat karena
masyarakatr yang paling membutuhkan pelaksanaan program wajib relajar
sembilan tahun itu. Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga telah memberi respon terhadap kebutuhan masyarakat akan
pendidikan dasar warganya, terutama yang putus sekolah dasar dan memfasilitasi
45
kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, melalui program wajib relajar
sembilan tahun. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Program Wajib
Belajar Sembilan Tahun di Kabupaten Karanganyar sudah dapat dikatakan berhasil,
namun masih terdapat kendala-kendala yuridis, yaitu belum adanya undang-undang
khusus yang mengatur tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dan upaya-upaya
yang ditempuh oleh Dinas pendidikan Kabupaten Karanganyar dalam mengatasi
kendala-kendala.dalam rangka pelaksanaan Program Wajar Sembilan Tahun yaitu
mengacu kepada peraturan penrudang-undangan yang relevan, terkait dengan
Program Wajar Sembilan Tahun.
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama
meneliti kinerja Dinas Pendidikan pada Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.
Perbedaannya dapat dilihat dari metode penelitian dan lokasi penelitian yaitu dari
metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif dan lokasi
penelitian di Kabupaten Karanganyar dengan Kota Tangerang.
2.3 Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
hubungan antara berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang
penting. Berdasarkan judul penelitian, maka kerangka dalam penelitian ini
membahas mengenai Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam Mengatasi
Permasalahan Anak Putus Sekolah. Penelitian ini diawali dengan melihat
permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah, yaitu: (1) Ditemukannya
anak putus sekolah di Kota Tangerang hasil temuan lapangan Tim Satuan Tugas
46
Wajib Belajar sebanyak 1598 anak pada tahun 2017, (2) Belum efektifnya Program
Tangerang Cerdas yang dicanangkan untuk membantu siswa tidak mampu yang
rentan putus sekolah. dengan ditemukannya 1589 siswa putus sekolah di Kota
Tangerang pada tahun 2017, dan (3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di
Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang hanya memiliki jumlah 84 pegawai jika
dibandingkan dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang memliki 141
pegawai.
Untuk mengukur bagaimana Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang
dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah, peneliti menggunakan teori
indikator penilaian kinerja menurut Agus Dwiyanto (2012:49-51), yaitu terbagi
menjadi 5 indikator yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas,
responsibilitas, dan akuntabilitas.
Maka untuk mempermudah memahami alur berpikir, peneliti
menggambarkan kerangka berpikirnya sebagai berikut:
47
Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berpikir Penelitian
(Sumber: Peneliti, 2018)
Identifikasi masalah:
1. Ditemukannya anak putus
sekolah di Kota Tangerang
hasil temuan lapangan Tim
Satuan Tugas Wajib Belajar
sebanyak 1598 anak pada
tahun 2017.
2. Belum efektifnya Program
Tangerang Cerdas yang
dicanangkan untuk membantu
siswa tidak mampu yang
rentan putus sekolah.
3. Kurangnya Sumber Daya
Manusia (SDM) di Dinas
Pendidikan Kota Tangerang
yang hanya memiliki jumlah
84 pegawai jika dibandingkan
dengan Dinas Pendidikan Kota
Tangerang Selatan yang
memliki 141 pegawai.
Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam
Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah
Indikator Kinerja
Menurut Agus Dwiyanto
(2012:49-51) :
1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas
Keluaran (Output)
Pengetahuan tentang bagaimana
kinerja Dinas Pendidikan Kota
Tangerang dalam Mengatasi
Anak Putus Sekolah.
Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah
berjalan dengan efektif dan efisien.
48
2.4 Asumsi Dasar Penelitian
Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti dapat mengemukakan asumsi
dasar bahwa Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam Mengatasi
Permasalahan Anak Putus Sekolah ini dilihat masih terdapat beberapa
permasalahan dalam pelaksanaannya, yaitu ditemukannya anak putus sekolah di
Kota Tangerang hasil temuan lapangan Tim Satuan Tugas Wajib Belajar sebanyak
1598 anak pada tahun 2017, belum efektifnya Program Tangerang Cerdas yang
dicanangkan untuk membantu siswa tidak mampu yang rentan putus sekolah.
dengan ditemukannya 1589 siswa putus sekolah di Kota Tangerang pada tahun
2017, dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pendidikan Kota
Tangerang yang hanya memiliki jumlah 84 pegawai jika dibandingkan dengan
Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang memliki 141 pegawai sehingga
belum mampu menunjang kegiatan-kegiatan program urusan pendidikan yang
ruang lingkupnya luas.
.
49
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian
Menurut Sugiyono (2012:1) metode penelitian pada dasarnya merupakan
cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan yaitu,
cara ilmiah, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu
didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional
berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal,
sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang
dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat
mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses
yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang
bersifat logis.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik
deskriptif. Menurut Irawan (2006:4) penelitian deskriptif adalah penelitian yang
bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif biasanya berupa kata-kata,
gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut kemungkinan berasal dari naskah
wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo dan
catatan pribadi lainnya.
50
3.2. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian
Penelitian yang berjudul Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam
Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah ini memiliki fokus penelitian yaitu
kinerja organisasi Dinas Pendidikan Kota Tangerang selaku SKPD yang membantu
Pemerintah Kota Tangerang dalam urusan di bidang pendidikan, khususnya dalam
mengatasi permasalahan anak putus sekolah.
3.3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi pada wilayah administratif Kota Tangerang, yang
secara khususnya di adakan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan
instansi terkait lainnya.
3.4. Fenomena yang diamati
3.4.1. Definisi Konsep
1. Kinerja
Kinerja merupakan sesuatu hasil yang dikerjakan oleh seseorang
atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab
masing-masing.
2. Mengatasi Anak Putus Sekolah
Segala upaya yang dilakukan oleh organisasi public dalam
mengatasi permasalahn anak putus sekolah yang merupakan sebutan yang
diberikan kepada siswa yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang
pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang
51
pendidikan berikutnya. Hal ini berarti, putus sekolah ditujukan kepada siswa
berhenti belajar baik ditengah-tengah tahun ajaran atau pada akhir tahun
ajaran karena suatu alasan tertentu yang mengharuskan atau memaksanya
untuk berhenti sekolah.
3.4.2. Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan penjabaran konsep penelitian dalam
membatasi fenomena yang akan diteliti, sehingga definisi operasional dapat
dijadikan petunjuk tentang bagaimana suatu konsep dapat dibatasi dengan
menggunakan indikator konkrit. Dengan kata lain definisi operasional
berbicara tentang bagaimana menurunkan gagasan-gagasan konsep abstrak
ke dalam indikator empiris yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Adapun aspek-aspek kinerja organisasi public menurut Dwiyanto (2012:49-
51) yaitu:
1. Produktivitas, yaitu mengamati bagaimana produktivitas dari Dinas
Pendidikan Kota Tangerang dalam mengatsi anak putus sekolah dalam
menjalankan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintah kota
dalam bidang pendidikan.
2. Kualitas Layanan, yaitu mengamati fenomena kepuasan masyarakat
untuk menilai kinerja organisasi public. Dalam penelitian ini bagaimana
kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang
dalam mengatasi anak putus sekolah.
3. Responsivitas, yaitu mengamati kemampuan organisasi publik untuk
mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas
52
pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan public sesuai
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam penelitian ini
bagaimana responsivitas Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam
mengatasi anak putus sekolah apakah telah memberikan pelayanan yang
sudah optimal.
4. Responsibilitas, dalam penelitian ini mengamati apakah Dinas
Pendidikan Kota Tangerang telah respon dalam segala permasalahan
pendidikan khususnya anak putus sekolah dan apakah telah ditindak
lanjuti sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana urusan
pemerintah kota dalam bidang pendidikan.
5. Akuntabilitas, yaitu mengamati bagaimana akuntabilitas Dinas
Pendidikan Kota Tangerang pada masyarakat khususnya pada anak
putus sekolah dalam melaksanakan tugasnya.
3.5. Instrumen Penelitian
Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini yang
menjadi instrumen dalam penelitianya adalah peneliti itu sendiri. Karena dalam
penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri.
Dalam hal instrumen penelitian kaulitatif, Nasution dalam Sugiyono (2012:60)
menyatakan:
”Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan
manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala
sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian,
prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang
diharapkan itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas
sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang
penelitian itu. Dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada
53
pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang
dapat mencapainya”.
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, dalam penelitian
kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang
menjadi instrument adalah peneliti itu sendiri. Namun selanjutnya setelah fokus
penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen
penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan mebandingkan
dengan data yang telah ditemukan melaluli observasi dan wawancara.
3.6. Informan Penelitian
Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek
penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.
Dalam penentuan informan ini peneliti menggunkan teknik purposive sampling
(sample bertujuan). Jadi penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua
yaitu key informan dan secondary informan. Key informan sebagai informan utama
yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan secondary informan
sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Berikut ini
merupakan informan dalam penelitian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang
dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah.
54
Tabel 3.1
Informan Penelitian
No. Kategori Informan Keterangan
1. Instansi
a. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota
Tangerang
b. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Non
Formal
c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
d. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah
e. PPTK Program Tangerang Cerdas
f. Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kota Tangerang
g. Komisi II DPRD Kota Tangerang
h. Ketua Penilik dari UPTD Pendidikan
i. Kasi Kemas Kel. Nambo Jaya
Key Informan
Key Informan
Key Informan
Key Informan
Secondary Informan
Secondary Informan
Secondary Informan
Secondary Informan
Secondary Informan
2. Lembaga Swadaya Masyarakat
a. Ketua Forum CSR Kota Tangerang
Secondary Informan
3. Masyarakat
a. Ketua RT 02 Kp. Cibodas Kecil
b. Ketua RT 02 Kp. Bugel
c. Ketua RT 01 Kp. Nambo Indah
d. Anak Putus Sekolah
e. Anak Putus Sekolah
f. Orangtua Anak Putus Sekolah
Key Informan
Key Informan
Key Informan
Key Informan
Key Informan
Key Informan
(Sumber: Peneliti, 2018)
55
3.7. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan
sumber skunder. Sumber primer atau sumber skunder adalah data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer dalam penelitian ini
berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan
observasi berperan serta (observation participant). Sedangkan data-data sekunder
yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto. Adapun alat-alat
bantu yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari: panduan wawancara, alat
perekam (tape recorder atau handphone), buku catatan, dan kamera digital.
Terknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari
beberapa teknik, yaitu:
a. Studi Kepustakaan
Istilah studi kepustakaan digunakan dalam ragam istilah oleh para ahli,
diantaranya yang dikenal adalah: kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian
teoritis, dan tinjauan teoritis. Penggunaan istilah-istilah tersebut, pada
dasarnya merujuk pada upaya umum yang harus dilalui untuk mendapatkan
teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Oleh karena itu studi
kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara
sistematis, penemuan pustaka, analis dokumen yang memuat informasi yang
berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan studi
kepustakaan melalui hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan, buku-
buku, maupun artikel atau yang memuat konsep atau teori yang dibutuhkan
56
terkait dengan upaya peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang
dalam mengatsi anak putus sekolah.
b. Dokumentasi
Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk membantu dalam proses
pengumpulan data. Dokumentasi adalah teknik pengembilan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen, sedangkan dokumen dapat diartikan
sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa
lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu
penelitian.
c. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang secara umum
dikenal dengan pengamatan langsung dilapangan. Namun menurut Moleong
(2006:176) mengklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperanserta
dan yang tidak berperanserta. Pada pengamatan tanpa peranserta pengamat
hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Pengamat
berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan
sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tak berperan serta yaitu hanya
melakukan pengamatan tanpa ikut berperan serta mengenai kinerja Dinas
Pendidikan Kota Tangerang dalam mengatasi permasalahan anak putus
sekolah.
57
d. Wawancara
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang
memberikan jawaban atas pertanyaan. Menurut Lincolin dan Guba dalam
Moleong (2006:186) menyatakan bahwa:
“Maksud mengadakan wawancara antara lain mengkontruksi
mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan,
kepedulian dan lain-lain; merekontruksi kebulatan-kebulatan
demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan
kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada
masa yang akan datang, mengubah, dan memperluas, informasi yang
diperoleh dari orang lain (triangulasi), dan memverifikasi, mengubah
dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai
pengecekan anggota.”
Jadi wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering
digunakan dalam penelitian kualitatif karena apabila peneliti menemukan
permasalahan yang harus diteliti dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui
hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam.
Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang pengumpulan
data didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu
untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan
dengan cara mendapat berbagai informasi manyangkut masalah yang
diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan pada informan yang
dianggap menguasai penelitian. Adapun teknik wawancara yang peneliti
gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tersruktur yang
58
pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan
diajukan oleh peneliti.
Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu
berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel informan, kriteria
informaan, dan pedoman wawancara yang di susun dengan rapih dan terlebih
dahulu dipahami oleh peneliti sebagai berikut di bawah ini. Untuk
mengembangkan instrumen maka berikut ini akan dipaparkan tentang
instrumen dan kisi-kisi penelitian sebagai berikut:
Tabel 3.2
Pedoman Wawancara
Dimensi Aspek Pertanyaan
Produktivitas
Input
Apakah sumber daya manusia yang
ada dirasa telah memadai secara
kualitas dan kuantitas?
Bagaimana mengatasi permasalahan
kekurangan dari segi sumber daya
manusia?
Bagaimana alokasi anggaran untuk
pendidikan di Kota Tangerang?
Adakah alokasi anggaran untuk
anak putus sekolah?
Output
Berapa jumlah anak putus sekolah
yang ditemukan?
Bagaimana kelanjutan anak putus
sekolah yang sudah terdata?
Kualitas
Layanan
Apakah terdapat program bantuan
biaya pendidikan di Kota
Tangerang?
59
Kemudahan mendapatkan
layanan
Apakah program bantuan tersebut
sudah dikenal oleh masyarakat Kota
Tangerang?
Bagaimana prosedur penerimaan
sebagai peserta bantuan biaya
pendidikan?
Kenyamanan dalam pelayanan
Apakah program biaya bantuan
pendidikan sudah mencakup seluruh
siswa kurang mampu di Kota
Tangerang?
Apakah anak putus sekolah yang
sudah terdata saat ini sebelumnya
merupakan penerima bantuan
Program Tangerang Cerdas?
Apakah sarana dan prasarana telah
memadai dalam menunjang
program kegiatan pendidikan?
Responsivitas
Pengembangan Program
Apakah terdapat tim yang dibentuk
untuk mendata siswa putus sekolah?
Bagaimana struktur tim tersebut dan
tupoksinya?
Apakah dengan masih
ditemukannya anak putus sekolah
bisa dikatakan bahwa program-
program bantuan biaya pendidikan
yang ada belum efektif?
Penyusunan agenda kegiatan
pencegahan putus sekolah
Apakah program dan agenda yang
ditempuh untuk mengurangi siswa
putus sekolah dan berjalan hingga
saat ini?
Responsibilitas
Komitmen
Bagaimana koordinasi dengan
instansi terkait lainnya dalam
menangani anak putus sekolah?
Bagaimana upaya Dinas Pendidikan
dalam menjalankan tupoksi dalam
penyelenggaraan pendidikan agar
berjalan optimal?
Kesesuaian dengan prosedur
Bagaimana prosedur dalam
menangani anak putus sekolah?
Apakah Dinas Pendidikan telah
menjalankan tupoksinya dengan
baik?
60
Akuntabilitas
Tanggung jawab dalam kegiatan
sebagai pelaksana monitoring
Apakah Dinas Pendidikan ikut
mengontrol dalam penyelesaian
kegiatan hingga tuntas?
Sanksi sebagai pertanggung
jawaban dalam kegiatan
Adakah sanksi tegas yang diberikan
pada pegawai yang tidak
menjalankan tugas dan bagaimana
bentuk sanksinya?
(Sumber: Peneliti, 2018)
3.8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan
data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
Miles dan Hiberman (1984) dalam Sugiyono (2013: 246), mengemukakan bahwa
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung
secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam
analisis data yang dilakukan, yaitu data reduction, data display, dan conclusion
drawing/verification. Komponen-komponen dalam analisis data ditunjukkan pada
gambar di bawah ini:
Gambar 3.1
Komponen dalam Analisis Data
Sumber: Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiono (2012: 247)
Penyajian Data Pengumpulan
Data
Reduksi Data Verifikasi/Penarikan
Kesimpulan
61
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan
melakukan kegiatan berulang secara terus menerus. Ketiga hal tersebut merupakan
sesuatu yang saling berkaitan dan mendukung pada saat sebelum, selama, dan
sesudah pengumpulan data. Ketiga hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Reduksi Data
Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan
sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama Pengumpulan
Data Penyajian Data Verifikasi/penarikan kesimpulan Reduksi Data peneliti berada
di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit,
sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti. Oleh karena
itu, proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan untuk memperjelas data
yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya,
maka dilakukan reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses
pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pegabstrakan, dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ada di lapangan.
Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung.
Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas, dan
membuat partisi. Proses informasi ini berlanjut terus sampai laporan penelitian
tersusun lengkap.
b. Penyajian Data
Langkah penting selanjutnya adalah penyajian data. Secara sederhana
penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
62
Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk
uraian singkat.Bagan, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data bertujuan agar
peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya
yang akan dilakukan.
c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan
Tahap akhir dalam analisis interaktif adalah verifikasi data. Dari awal
pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti hubunganhubungan, mencatat
keteraturan, pola-pola, dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan
diawal masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses
pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan
tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di
lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel.
3.9. Uji Keabsahan Data
Uji keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah
menggunakan Triangulasi dan Member check yang kemukakan oleh Sugiyono
(2009: 121).
1) Triangulasi
Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi : 1)
mendemonstrasikan nilai yang benar, 2) menyediakan dasar agar hal itu dapat
diterapkan, dan 3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang
konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-
63
kputusannya, serta untuk menetapkan keabsahan (truthworthiness) data diperlukan
teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan pada penelitian ini dilakukan
dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini
ada 2 (dua), yaitu:
a. Triangulasi Sumber
Suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan
memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan
sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian
kualitatif.
b. Triangulasi Teknik
Suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data
kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara,
observasi dan studi dokumentasi. Adapun untuk menguji keabsahan data pada
penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
2) Member Check
Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pengujian reliabilitas data
melalui member check atau pengecekan keanggotaan. Tujuan member check adalah
untuk mengetahui seberapa jauh data yang peneliti dapatkan sesuai dengan apa
yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang diberikan kepada peneliti
mendapatkan kesepakatan bersama antara peneliti dengan pemberi data, maka data
tersebut dianggap valid dan semakin kredibel (dapat dipercaya).
64
Bentuk kesepakatan bersama tersebut dilakukan melalui permintaan kepada
pemberi data untuk menanda tangani data yang diberikan supaya lebih autentik.
Selain itu, langkah tersebut juga dapat menjadi bukti bahwa peneliti telah
melakukan member check. (Sugiyono, 2009:143)
3.10. Jadwal Penelitian
Tabel 3.3
Jadwal Penelitian
No Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Tahun 2017 Tahun 2018
Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
1. Pengajuan Judul
2. Observasi Awal
3. Bimbingan
BAB I-III
4. Penyusunan
BAB I-III
6. Seminar Proposal
Skripsi BAB I-III
7. Revisi Proposal
Skripsi BAB I-III
8. Penelitian di
Lapangan
9.
Analisis Data
dan Penyusunan
Hasil Penelitian
10. Sidang Skripsi
11. Revisi Skripsi
(Sumber: Peneliti, 2018)
65
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1. Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1. Deskripsi Wilayah Kota Tangerang
Wilayah Provinsi Banten telah terbagi menjadi empat wilayah kota dan
empat kabupaten, yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang,
Kota Cilegon, dan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten
Serang serta Kabupaten Lebak. Dahulu, Kota Tangerang merupakan bagian dari
wilayah Kabupaten Tangerang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota
administratif dan akhirnya ditetapkan sebagai kotamadya pada tanggal 28 Februari
1993. Sebutan kotamadya diganti dengan kota pada tahun 2001.
Secara administratif luas wilayah Kota Tangerang dibagi dalam 13
kecamatan, yaitu Kecamatan Ciledug, Kecamatan Larangan, Kecamatan Karang
Tengah, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Pinang, Kecamatan Tangerang,
Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan
Periuk, Kecamatan Neglasari, Kecamatan Batu Ceper, dan Kecamatan Benda.
66
Kota Tangerang berbatasan langsung dengan Ibukota Jakarta. Disamping
itu keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebagai bandara terbesar di
Indonesia juga berada di wilayah Kota Tangerang, yang menjadikan Kota
Tangerang pintu gerbang utama bagi negara Republik Indonesia. Adapun batas
administrasi Kota Tangerang adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan
Kosambi dan Kecamatan Sepatan di Kabupaten Tangerang;
b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Curug di Kabupaten
Tangerang, serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok
Aren di Kota Tangerang Selatan;
c. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di
DKI Jakarta;
d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan
Kecamatan Cikupa di Kabupaten Tangerang.
Kota Tangerang memiliki penduduk sebanyak 2.047.105 jiwa pada tahun
2017. Untuk melihat data jumlah sekolah dan jumlah siswa di Kota Tangerang pada
tahujn 2016/2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Data Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa di Kota Tangerang
Tahun 2016/2017
JENJANG
PENDIDIKAN
JUMLAH
SEKOLAH
JUMLAH
SISWA
SD / MI 577 204.988
SMP/ MTS 240 82.373
SMA / MA / SMK 241 79.082
TOTAL 1.058 366.443
(Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2018)
67
Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui jumlah sekolah yang ada di
Kota Tangerang sebanyak 1.058 sekolah yang terdiri dari 577 sekolah SD/MI, 240
sekolah SMP/MTs, dan 241 sekolah SMA/MA/SMK. Dengan jumlah siswa yang
masih bersekolah sebanyak 366.443 anak, yang terdiri dari 204.988 siswa SD/MI,
82.373 siswa SMP/MTs, dan 79.082 siswa SMA/MA/SMK. Untuk melihat
persentase harapan lama sekolah di Kota Tangerang sebagai berikut:
Tabel 4.2
Persentase Harapan Lama Sekolah menurut Kota di Provinsi Banten
Tahun 2013-2016
Kota / Municipality 2013 2014 2015 2016
Tangerang 12,60 12,86 12,90 13,41
Cilegon 12,67 13,07 13,10 13,11
Serang 11,92 12,34 12,36 12,63
Tangerang Selatan 13,24 13,58 13,61 14,08
(Sumber: Provinsi Banten dalam Angka Tahun 2017)
Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa persentase harapan
lama sekolah di Kota Tangerang dari tahun 2013 – 2016 mengalami perkembangan
yang cukup baik. Persentase harapan lama sekolah Kota Tangerang pada tahun
2016 mencapai angka 13,41 persen. Kemudian persenatse rata-rata lama sekolah di
Kota Tangerang adalah sebagai berikut:
68
Tabel 4.3
Persentase Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kota di Provinsi Banten
Tahun 2013-2016
Kota / Municipality 2013 2014 2015 2016
Tangerang 9,82 10,20 10,20 10,28
Cilegon 9,60 9,66 9,67 9,68
Serang 8,56 8,58 8,59 8,60
Tangerang Selatan 11,48 11,56 11,57 11,58
(Sumber: Provinsi Banten dalam Angka Tahun 2017)
Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa persentase rata-rata
lama sekolah di Kota Tangerang dari tahun 2013 – 2016 sudah lebih baik
dibandingkan dengan kota lain di Provinsi Banten. Persentase rata-rata lama
sekolah tertinggi di Provinsi Banten dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan yaitu
sebesar 11,58 persen. Kota Tangerang pada tahun 2016 memiliki rata-rata lama
sekolah mencapai angka 10,28 persen.
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Komplek Pusat Pemerintahan Kota Tangerang terletak di Jalan Satria
Sudirman No. 1. Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang berada di Gedung Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai III. Berdasarkan Peraturan Walikota Kota
Tangerang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oganisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah dibidang pendidikan yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan azas
otonomi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah
Daerah. Dinas Pendidikan Kota Tangerang memiliki visi yaitu:
69
“Terwujudnya Dinas Pendidikan yang Mapan, Terkelola, Profesional dan
Mampu Menjalin Kemitraan dalam Memberikan Layanan Pendidikan Berkualitas
menuju Masyarakat yang Berakhlakul Karimah”.
Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas Pendidikan Kota
Tangerang menetapkan misi sebagai berikut:
1. Terwujudnya layanan Pendidikan yang berkualitas
2. Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten dan
Profesional
3. Terciptanya Lulusan berkualitas yang memiliki Pengetahuan dan Ilmu
yang mampu bersaing diera globilasi
4. Terbangunnya kerjasama kemitraan (Partnership) dengan Dunia
Usaha/Dunia Industri
5. Terpenuhinya sarana prasarana kebutuhan dasar pendidikan yang
berkualitas.
Dinas Pendidikan Kota Tangerang memiliki tugas dan fungsi sebagai
berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di
bidang pendidikan;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang pendidikan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan melaporkan di bidang pendidikan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang pendidikan;
6. Pengelolaan UPT; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Tangerang, sebagai berikut:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Keuangan;
c) Sub Bagian Perencanaan
70
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan
Non Formal, membawahkan:
a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
b) Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana;
c) Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD/MI), membawahkan:
a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
b) Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana;
c) Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter.
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah (SMP/MTs), membawahkan:
a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
b) Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana;
c) Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter.
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dan Pendidikan Non Formal;
b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas dan Tugas
Pembantuan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPT;
9. Satuan Pendidikan.
71
Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tangerang
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2018)
Tugas Pokok menurut struktur jabatan dalam susunan organisasi Dinas
Pendidikan Kota Tangerang adalah sebagai berikut:
1. Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat adalah:
a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan
anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan non formal, serta ketenagaan di bidang pendidikan;
b. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan ketenagaan;
c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan ketenagaan;
d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas
pendidikan;
e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan
fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan ketenagaan;
f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas
pendidikan;
g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan;
72
h. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan
masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan non formal, dan ketenagaan;
i. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non
formal, dan ketenagaan;
j. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan
dan ketenagaan; dan
k. Kelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di
lingkungan dinas pendidikan.
1.1 Tugas dan Fungsi sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:
a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;
b. Melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;
c. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan,
kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
d. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Melakukan fasilitasi dalam rangka penilaian prestasi kerja pegawai
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
g. Melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Melakukan koordinasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan
fungsional di lingkungan Dinas di luar Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;
i. Koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan
hubungan masyarakat di bidang pengelolaan pendidikan anak usia
dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non
formal.
j. Penyusunan bahan pengelolaan barang milik daerah di bidang
pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, pendidikan non formal;
k. Melakukan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang
dalam penguasaan SKP;
l. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;
m. Melakukan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-
government; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang
tugasnya.
73
1.2 Tugas dan Fungsi sub Bagian Keuangan adalah:
a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian
Keuangan;
b. Melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;
c. Melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. Melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan
penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
f. Melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Keuangan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan
bidang tugasnya.
1.3 Tugas dan Fungsi sub Bagian Perencanaan adalah:
a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian
Perencanaan;
b. Melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan
kegiatan Dinas; meliputi Rencana Strategis (Renstra); Rencana
Kerja (Renja); Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
c. Melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan
RKA/RKPA dari unit-unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
d. Melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas
berdasarkan usulan dari unit-unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
e. Melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan
Dinas;
f. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap
realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
g. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas
dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan
laporan kedinasan lainnya;
h. Pengelolaan data dan informasi; penyusunan laporan Sekretariat
Dinas; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Tugas pokok dan Fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dan Pendidikan Non Formal adalah:
a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
74
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
(pengertian karakter: tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi
pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain) pendidikan
anak usia dini dan pendidikan non formal;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan
non formal;
c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan
non formal;
d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal;
e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan saranan prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan
non formal;
f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan
non formal; dan
g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.
2.1 Tugas dan Fungsi Seksi Kurikulum dan Penilaian adalah:
a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan
non formal;
b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian
pendidikan non formal;
c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum
dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
dan
e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia
dini dan pendidikan non formal; dan
f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
2.2 Tugas dan Fungsi Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana adalah:
a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal;
b. Penyusunan bahan pembinaan ke lembagaan dan sarana prasarana
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
75
c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal;
d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan
sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal;
e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan
anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
2.3 Tugas dan Fungsi Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter
adalah:
a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal;
c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
dan
d. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal; dan
e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Tugas pokok dan Fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD/MI)
adalah:
a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
sekolah dasar;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah dasar;
c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah
dasar;
d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan sekolah dasar;
e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah dasar;
76
f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang
penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah dasar; dan
h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
sekolah dasar.
3.1 Tugas dan Fungsi Seksi Kurikulum dan Penilaian adalah:
a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian
sekolah dasar;
c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
sekolah dasar;
d. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang
penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum
dan penilaian sekolah dasar;
f. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar; dan
g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
3.2 Tugas dan Fungsi Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana adalah:
a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana
sekolah dasar;
c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan sekolah dasar;
d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana,
dan prasarana sekolah dasar;
e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah
dasar; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
3.3 Tugas dan Fungsi Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter
adalah:
a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik sekolah dasar;
b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
77
c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
d. Pembinaan minat, bakat, prestasi, dan peserta didik sekolah dasar;
e. Pelaporan di bidang pembinaan minat, pembangunan
karakter bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik
sekolah dasar; dan
f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
4. Tugas pokok dan Fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah
(SMP/MTs) adalah:
a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan
dan sarana prasarana, serta peserta menengah pertama; didik
dan pembangunan karakter sekolah
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah
menengah pertama;
d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan sekolah menengah pertama;
e. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan
g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
sekolah menengah pertama.
4.1 Tugas dan Fungsi Seksi Kurikulum dan Penilaian adalah:
a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
b. Penyusunan bahanpenetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria
penilaian sekolah menengah pertama;
c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
sekolah menengah pertama;
d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum
dan penilaian sekolah menengah pertama;
e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah
pertama; dan
f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
78
4.2 Tugas dan Fungsi Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana adalah:
a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
b. Penyusunan bahan pembinaan ke lembagaan dan sarana prasarana
sekolah menengah pertama;
c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan satuan sekolah menengah pertama;
d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan
sarana prasarana sekolah menengah pertama;
e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah
menengah pertama; dan
f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
4.3 Tugas dan Fungsi Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter
adalah:
a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik sekolah menengah pertama;
b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik sekolah mene ngah pertama;
c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik sekolah menengah pertama;
d. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
dan
e. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
5. Tugas pokok dan Fungsi Bidang Ketenagaan adalah:
a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan; pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan pendidikan non formal; dan
b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar,
sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal.
5.1 Tugas dan Fungsi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak
Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal adalah:
a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan
Pendidikan Non Formal;
79
b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Non
Formal;
c. Penyusunan usulan pembuatan karis/karsu, karpeg, taspen, uang
duka, pensiun, cuti, satya lencana/penghargaan PAUD dan
Pendidikan Non Formal;
d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
PAUD dan Pendidikan Non Formal;
e. Penyusunan proses usulan kenaikan pangkat tenaga pendidik dan
kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
f. Penyusunan pemberian tunjangan kesejahteraan tenaga pendidik
dan kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
g. Penyusunan proses usulan ijin memimpin kepala sekolah PAUD dan
Pendidikan Non Formal;
h. Pelaporan dan monitoring di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
i. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan
Pendidikan Non Formal; dan
j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
5.2 Tugas dan Fungsi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
Dikdas dan Tugas Pembantuan adalah:
a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan pendidik, tenaga kependidikan Dikdas;
b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik, tenaga kependidikan Dikdas;
c. Penyusunan usulan pembuatan karis/karsu, karpeg, taspen, uang
duka, pensiun, cuti, satya lencana/penghargaan Dikdas;
d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan
Dikdas;
e. Penyusunan proses usulan kenaikan pangkat tenaga pendidik dan
kependidikan Dikdas;
f. Penyusunan pemberian tunjangan kesejahteraan tenaga pendidik
dan kependidikan Dikdas;
g. Penyusunan proses usulan ijin memimpin kepala sekolah dasar;
h. Pelaporan dan monitoring di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan Dikdas;
i. Penyusunan bahan pelaksanaan tugas pembantuan urusan di bidang
pendidikan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan
pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
j. Fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan non formal, fasilitasi pelaksanaan
80
kegiatan kesiswaan pendidikan mene ngah dan pendidikan khusus
dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
k. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Dikdas; dan
l. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
Dalam penelitian ini peneliti mengambil focus penelitian yaitu Kinerja
Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus
Sekolah.
4.2. Deskripsi Data
4.2.1. Deskripsi Data Penelitian
Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah
didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses
penelitian berlangsung. Dalam penelitian mengenai Kinerja Dinas Pendidikan Kota
Tangerang dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah. Peneliti
menggunakan teori Kinerja Organisasi Publik menurut Dwiyanto (2012:49-51):
1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas
Mengingat bahwa jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif, maka data yang dihasilkan dan diperoleh bersifat deskriptif
berbentuk kata dan kalimat yang berasal baik dari hasil wawancara dengan
informan penelitian, hasil observasi di lapangan, catatan lapangan penelitian atau
hasil dokumentasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian ini. Proses
pencarian dan pengumpulan data dilakukan peneliti secara investigasi dimana
peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan
81
masalah penelitian sehingga informasi yang didapat sesuai dengan apa yang
diharapkan. Informan yang adapun sudah ditentukan dari awal karena peneliti
menggunakan teknik purposive.
Data-data tersebut merupakan data-data yang berkaitan mengenai Kinerja
Dinas Pendidikan dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah. Data yang
diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka kemudian
dilakukan ke bentuk tertulis untuk mendapatkan polanya serta diberi kode-kode
pada aspek- aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan
dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam
menyusun jawaban penelitian penulis kode-kode, yaitu :
1. Kode Q untuk menunjukkan item pertanyaan,
2. Kode A untuk menunjukkan item jawaban,
3. Kode I 1, menunjukan daftar informan dari Sekretaris Dinas Pendidikan
Kota Tangerang,
4. Kode I 2, menunjukan daftar informan dari Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal,
5. Kode I 3-1, menunjukan daftar informan dari Kepala Bidang Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama,
6. Kode I 3-2, menunjukan daftar informan dari Kepala Bidang Pembinaan
Sekolah Dasar,
7. Kode I 4-1, menunjukan daftar informan dari Kepala Sub Bidang Sosial
Kemsyarakatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
8. Kode I 4-2, menunjukan daftar informan dari Ketua Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan Tangerang Cerdas 2017,
9. Kode I 5, menunjukan daftar informan dari Sekretaris Komisi II DPRD
Kota Tangerang,
10. Kode I 6-1, menunjukan daftar informan dari Ketua Penilik UPTD
Pendidikan Dasar Kota Tangerang,
11. Kode I 6-2, menunjukan daftar informan dari Kasi Kemasyarakatan
Kelurahan Nambo Jaya,
12. Kode I 7, menunjukan daftar informan dari Ketua Forum Tanggung
Jawab Sosial Lingkungan Kota Tangerang,
13. Kode I 8-1, menunjukan daftar informan dari Ketua RT 02 Kp. Cibodas
Kecil, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci,
82
14. Kode I 8-2, menunjukan daftar informan dari Ketua RT 02 Kp. Bugel,
Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci,
15. Kode I 8-3, menunjukan daftar informan dari Ketua RT Kp. Nambo
Indah, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci
16. Kode I 9-1, menunjukan daftar informan dari Anak Putus Sekolah,
17. Kode I 9-2, menunjukan daftar informan dari Anak Putus Sekolah,
18. Kode I 9-3, menunjukan daftar informan dari Orangtua Anak Putus
Sekolah,
Setelah memberikan kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan
masalah penelitian sehingga polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi
berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian dilapangan dengan
membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut. Analisa data yang akan
dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategori dengan beberapa
dimensi yang dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori
yang telah diuraikan sebelumnya. Dimensi-dimensi tersebut mengacu pada Kinerja
Organisasi Publik menurut Dwiyanto (2012:49-51) dan juga melihat pada Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.
4.2.2. Daftar Informan Penelitian
Pada penelitian mengenai Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam
Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah, peneliti menggunakan teknik
purposive. Teknik purposive merupakan metode penetapan sampel dengan
berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang
dibutuhkan. Adapun informan- infoman yang peneliti tentukan, merupakan orang-
orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian
ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan
permasalahan yang sedang diteliti.
83
Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak baik aparatur terkait dan
pihak-pihak lain yang ikut terlibat. Aparatur terkait adalah pegawai-pegawai Dinas
Pendidikan Kota Tangerang. Untuk keabsahan data dan untuk dapat menggali
secara mendalam mengenai penelitian ini maka peneliti pun mengambil informan
dari instansi terkait yang ikut kerlibat dalam kerja sama pada pencegahan siswa
putus sekolah baik dari pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Tangerang, Komisi II DPRD Kota Tangerang, UPTD Pendidikan Dasar, Kelurahan,
Ketua RT, serta anak putus sekolah. Adapun informan yang bersedia untuk
diwawancari adalah:
Tabel 4.4
Daftar Informan
No Informan
Penelitian
Kode
Informan
Nama
Informan
Fungsi dan
Peran Informan Keterangan
1
Sekretaris Dinas
Pendidikan Kota
Tangerang
I 1
Hari
Purwanto, SE,
M.Si
Ketua Tim
Satuan Tugas
Wajib Belajar
Key
Informan
2
Kepala Bidang
Pembinaan PAUD
dan Pendidikan
Non Formal
I 2 Drs. H. M.
Adli
Anggota Tim
Satuan Tugas
Wajib Belajar
Key
Informan
3
Kepala Seksi
Peserta Didik dan
Pengembangan
Karakter
I 3-1 Aat Gunardi,
SE, M.AB.
Perwakilan
Kepala Bidang
Pembinaan
SMP/MTs
Key
Informan
4
Kepala Seksi
Kurikulum dan
Penilaian
I 3-2 Dr. H.
Mastaro, MA
Perwakilan
Kepala Bidang
Pembinaan
SD/MI
Key
Informan
5
Kasubid Sosial
Kemasyarakatan
Badan
Perencanaan
I 4-1
Nurfauziyah
Tohir S.P.,
M.S.E
Perumus
Program
Tangerang
Cerdas
Secondary
Informan
84
Pembangunan
Daerah
6
Staff Seksi Peserta
Didik dan
Pengembangan
Karakter
I 4-2
Didin
Syarifudin,
S.Kom
Ketua PPTK
(Pejabat
Pelaksana Teknis
Kegiatan)
Tangerang
Cerdas 2017
Secondary
Informan
7
Sekretaris
Komisi II DPRD
Kota Tangerang
I 5 Bapak
Amarno
Perumusan dan
Pengawasan
Kebijakan di
Bidang
Pendidikan
Secondary
Informan
8
UPT Dinas
Pendidikan Kec.
Cibodas (Ketua
Penilik)
I 6-1 Bapak Ade
Dharmo Stakeholder
Secondary
Informan
9 Kasi Kemas Kel.
Nambo Jaya I 6-2 Bapak Zubi Stakeholder
Secondary
Informan
10 Forum CSR Kota
Tangerang I 7
Bapak
Mulyanto LSM
Secondary
Informan
11 Ketua RT 02 Kp.
Cibodas Kecil I 8-1 Bapak Nana Masyarakat
Key
Informan
12 Ketua RT 02 Kp.
Bugel I 8-2 Ibu Santi Masyarakat
Key
Informan
13 Ketua RT 01 Kp.
Nambo Indah I 8-3 Ibu Eli Masyarakat
Key
Informan
14 Anak Putus
Sekolah I 9-1 Aryansyah Masyarakat
Key
Informan
15 Anak Putus
Sekolah I 9-2 Taufik Kamil Masyarakat
Key
Informan
16 Orangtua Anak
Putus Sekolah I 9-3 Ibu Rosdiana Masyarakat
Key
Informan
(Sumber: Peneliti, 2018)
85
4.3. Deskripsi Hasil Penelitian
Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta
yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang
peneliti gunakan. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Pendidikan Kota
Tangerang dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah maka peneliti
menggunakan teori Kinerja Organisasi Sektor Publik menurut Dwiyanto (2012:49-
51):
1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas
Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan adalah sebagai berikut:
4.3.1. Produktivitas
Pada umumnya produktivitas dipahami sebagai rasio antara input dengan
output, konsep tersebut kemudian dikembangkan menjadi lebih luas dengan
memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan
sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Berdasarkan hal tersebut maka
perlu melihat sumber daya masnuasia (SDM) serta anggaran untuk pembiayaan
dalam bidang pendidikan terutama focus terhadap upaya dalam mengatasi anak
putus sekolah itu sendiri. Sebagaimana dalam wawancara yang disampaikan oleh
Bapak Hari Purwanto, SE, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota
Tangerang sebagai berikut:
“Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menunjang tupoksi Dinas
Pendidikan Kota Tangerang sejauh ini dari Dinas sampai ke unit paling
86
bawah secara umum memadai. Namun di lihat dalam tatanan ideal tentu
belum memadai.” (Wawancara dilakukan pada Senin, 19 Maret 2018 pukul
15.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
Hal tersebut ditambahkan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP yang
diwakili oleh Bapak Aat Gunardi, SE, M.AB. selaku Kepala Seksi Peserta Didik
dan Pengembangan Karakter sebagai berikut:
“Sebenarnya secara umum dikatakan ideal ya belum. Karena terus terang
kami masih butuh pegawai lagi untuk menangani kegiatan yang cukup
banyak disini. Dari segi kualitas kalau saya rasa ya memang harus
ditingkatkan juga. Yang namanya pekerjaan itu dinamis makin tahun makin
bertambah dinamikanya jadi setiap tahun harus dibutuhkan sdm yang lebih
berkualitas dari segi pengaklaman, pendidikan, karena kalau di sini
beragam background pendidikannya mulai dari SMA sampai S3. Di bawah
S1 juga masih ada di sini. Tetapi secara umum berkaca kepada pengalaman
tahun-tahun sebelumnya kami masih bisa menjalankan kegiatan dengan
baik walaupun terbatas. Tetapi alangkah baiknya ada penambahan
personil sehingga dapat berjalan lebih baik lagi.” (Wawancara dilakukan
pada Senin, 6 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan
Kota Tangerang)
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa sumber daya
manusia (SDM) dalam hal ini adalah pegawai di lingkungan organisasi Dinas
Pendidikan Kota Tangerang yang menjalankan seluruh aktivitas maupun kegiatan
di bidang pendidikan masih dikatakan belum ideal. Dilihat dari data
kepegawaiannya, pegawai di Dinas Pendidikan Kota Tangerang memiliki latar
belakang pendidikan yang beragam mulai dari SMA sampai dengan Strata 3 (S3).
Dinas Pendidikan merupakan pembantu Walikota Tangerang dalam urusan
pendidikan yang memiliki ruang lingkup sangat besar yakni mulai dari sekolah-
sekolah baik itu PAUD, TK, SD sampai SMP yang ada di Kota Tangerang,
sekaligus mengurusi guru-guru dan muridnya. Maka dari itu masih dibutuhkan lagi
pegawai-pegawai yang mumpuni dari segi kualitas bahkan kuantitas karena ruang
87
lingkup dan urusan pekerjaannya yang dinamis. Hal ini juga disampaikan oleh
Bapak Didin Syarifudin, S.Kom selaku Staff Seksi Peserta Didik dan
Pengembangan Karakter yang mengurusi Program Kegiatan Tangerang Cerdas,
sebagai berikut:
“Kalau di lingkungan Dinas, kurang memadai ya. Karena memang proses
administrasi dalam proses verifikasi, pendataan dan sebagainya itu agak
susah jadi harus ada bagian yang terfokus. Sedangkan pekerjaan di Dinas
kan macem-macem ke sana ke sini. Padahal kalau bisa sih difokuskan jadi
ada bagian yang melakukan verifikasi, ada yang melalukan pendataan ada
orang dinas yang ke sekolah atau ke rumahnya, sampling melihat kondisi
real, itu kami tidak bisa karena memang agak kurang. Tapi kalau dibilang
cukup ya kami harus mencukupi. Alhamdulillah pekerjaan tidak ada
kendala. Walaupun terkadang ada kesulitan itu semua akhirnya selesai
tepat waktu. Saling mengisi dan membantu saja.” (Wawancara dilakukan
pada Senin, 6 Maret 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan
Kota Tangerang)
Berdasarkan petikan wawancara di atas, proses administrasi dalam kegiatan
yang dilakukan seperti verifikasi, pendataan dan sebagainya itu agak susah jika
tidak ada bagian yang terfokus pada satu pekerjaan. Karena selama ini semua
kegiatan tersebut dilimpahkan kepada satu orang pegawai sedangkan di Dinas
Pendidkan sendiri ada bermacam-macam pekerjaan. Hal senada juga disampaikan
oleh Kepala Bidang Pembinaan SD yang diwakili oleh Bapak Dr. H. Mastaro, MA
selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mengatakan sebagai berikut:
“Kalau untuk SDM secara kualitas saya yakin memadai dan mumpuni.
Artinya semua permasalahan yang berdasarkan kewajiban mereka bisa
terlaksanakan dengan baik. Tapi kalau dari segi kuantitas kami akui masih
jauh arrtinya kekurangan keterbatas dari anggaran untuk PNS maupun
THL itu sendiri ketika kami ingin merekrut kesulitan.” (Wawancara
dilakukan pada hari Jumat, 6 April 2018 pukul 15.00 WIB di Kantor Dinas
Pendidikan Kota Tangerang)
Berdasarkan wawancara di atas secara kualitas pegawai di Dinas Pendidikan
dapat dikatakan sudah baik. Keterbatasan jumlah pegawai yang dimiliki namun
88
berkaca dari pengalam yang ada semua permasalahan dan pekerjaan di Dinas
Pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dengan adanya keterbatasan
jumlah pegawai tersebut, Dinas Pendidikan Kota Tangerang sudah mencoba
mengatasinya dengan merekrut Tenaga Harian Lepas. Seperti yang juga
disampaikan oleh Bapak Aat Gunardi, SE, M.AB. selaku Kepala Seksi Peserta
Didik dan Pengembangan Karakter sebagai berikut:
“THL ada sekitar 9 orang. Ada yang bertugas membantu di administrasi.
Karena untuk mendapatkan personil tambahan kami tidak mudah apalagi
kalau kami butuhnya PNS, itu kami perlu koordinasi dengan instansi
pengelola kepegawaian. Kemudian kalau kami merekrut THL atau honorer
itu pun sudah dibatasi dan tidak boleh merekrut lagi karena terkait dengan
penganggaran insentifnya untuk tunjangan. Tetapi secara umum berkaca
kepada pengalaman tahun-tahun sebelumnya kami masih bisa menjalankan
kegiatan dengan baik walaupun terbatas. Tetapi alangkah baiknya ada
penambahan personil sehingga dapat berjalan lebih baoik lagi.”
(Wawancara dilakukan pada hari Senin, 6 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di
Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
Berdasarkan petikan wawancara di atas Tenaga Harian Lepas yang ada saat
ini berjumlah 9 orang. Sehingga dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang saat ini berjumlah 84 pegawai ditambah
dengan 9 orang tenaga honorer yang ditugaskan untuk membantu dalam proses
administrasi. Daftar tenaga haraian lepas di Dinas Pendidikan Kota Tangerang
dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
89
Tabel 4.5
Daftar Tenaga Harian Lepas di Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Tahun 2018
No. Nama Pangkat / Golongan Jabatan
1. Euis Siti Syafa’ah - THL
2. Kamalia Tri Utami, S.Kom - THL
3. Hadiri - THL
4. Akbar Indrawan - THL
5. Ftrianita - THL
6. Nur Fitri Elia - THL
7. Eka Rachman Hartawan - THL
8. Irpan Rifa’i - THL
9. Wildan Fikri - THL
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2018)
Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah tenaga honorer
di Dinas Pendidikan Kota Tangerang berjumlah 9 orang. Namun jumlah Tenaga
Harian Lepas yang direkrut pun berdasarkan peraturan ada batasannya sehingga
tidak boleh mengambil lebih banyak tenaga lagi karena akan berkaitan dengan
penganggaran nantinya. Selain itu disamping sudah merekrut tenaga honorer, dalam
melaksanakan kegiatannya Dinas Pendidikan Kota Tangerang juga memiliki Unit
Pelaksana Teknis di setiap kecamatan, yakni tersebar di 13 kecamatan di Kota
Tangerang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hari Purwanto, SE, M.Si
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang sebagai berikut:
“Sebenarnya kami ada unit di pendidikan dasar kecamatan atau UPT
Pendidikan Dasar, mereka ini adalah yang paling depan terkait pelayanan
terhadap sekolah yang ada di wilayah masing-masing.” (Wawancara
dilakukan pada Senin, 19 Maret 2018 pukul 15.00 WIB di Kantor Dinas
Pendidikan Kota Tangerang)
90
Berdasarkan petikan wawancara di atas, UPTD Pendidikan Dasar adalah
pegawai-pegawai yang masih berada di bawah organisasi Dinas Pendidikan yang
ditempatkan di wilayah perkecamatan di Kota Tangerang. UPTD Pendidikan Dasar
merupakan unit paling terdepan dan paling dekat dengan masyarakat terkait
pelayanannya terhadap sekolah maupun guru dan siswanya yang ada di lapangan.
Dengan keterbatasan jumlah pegawai yang ada, Dinas Pendidikan telah
mensiasatinya dengan merekrut tenaga honorer yang meskipun dalam peraturan
jumlahnya harus dibatasi. Selain itu dengan ruang lingkup pekerjaan Dinas yang
sangat besar dapat terbantu dengan unit dari UPTD Pendidikan Dasar di wilayah
masing-masing perkecamatan.
Selain itu dari segi anggaran, Dinas Pendidikan memiliki anggaran yang
memadai untuk menunjang pelaksanaan pendidikan maupun pekerjaannya. Seperti
yang disampaikan oleh Ibu Nurfauziyah Tohir S.P., M.S.E selaku Kepala Sub
Bidang Sosial Kemasyarakatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
“Berkaca dari pelaporan, angaran untuk pendidikan di Kota Tangerang
baik. Selain itu pembangunan-pembangunan ruang kelas baru juga sudah
dilakukan sehingga daya tamping meningkat.” (Wawancara dilakukan pada
hari Selasa, 6 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Tangerang)
Berdasarkan petikan wawancara di atas, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Tangerang selaku mitra Dinas Pendidika dalam bidang pendidikan
menyampaikan bahwa dari laporan anggaran pendidikan yang ada dapat dikatakan
dalam hal ini anggaran pendidikan di Kota Tangerang dapat dikatakan sudah baik.
Hak senada juga disampaikan oleh Bapak Amarno selaku Komisi II DPRD Kota
Tangerang sebagai berikut:
91
“Anggaran kami sudah lebih baik dari nasional. Ketentuan nasional
anggaran pendidikan itu 20% dari APBD, kalau kami sudah 29% dan cukup
baik.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 7 Maret 2018 pukul 14.00
WIB di Kantor Komisi II DPRD Kota Tangerang).
Berdasarkan petikan wawancara di atas, Kota Tangerang persentasenya
sudah mengamanatkan anggaran pendidikan yang harus setidaknya 20% dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut penulis coba untuk
melakukan verifikasi di Dinas Pendidikan Kota Tangerang, dan didapatkan data
sebagai berikut:
Tabel 4.6
Anggaran Pendidikan di Kota Tangerang Tahun 2014-2015
No. Tahun
Anggaran APBD KOTA
BELANJA BIDANG
PENDIDIKAN
%
1. Tahun 2014 3,51 Triliun 1,07 Triliun 30,5
2. Tahun 2015 3,83 Triliun 1,08 Triliun 28,19
3. Tahun 2016 3,69 Triliun 1,10 Triliun 29,65
4. Tahun 2017* 4,49 Triliun 1,09 Triliun 24,28
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2018)
Berdasarkan tabel 4.6 di atas, Kota Tangerang sejak tahun 2014 – 2017
alokasi anggaran di bidang pendidikan lebih dari 20%. Hal tersebut dapat dikatakan
telah memenuhi amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1. Kota
Tangerang pada tahun 2017 memiliki APBD sebesar Rp 4,49 Triliun, dan Rp 1,09
Triliun dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Kota
Tangerang. Anggaran pendidikan tersebut diantaranya dialokasikan untuk
mendukung kebutuhan pendidikan diantaranya satgas wajib belajar 9 tahun,
program 1000 ruang kelas baru, dan pemberian subsidi pendidikan bagi anak-anak
92
kurang mampu di Kota Tangerang. Anggaran tersebut dilihat secara lebih rinci dari
rekapitulasi belanja langsung program dan kegiatan pendidikan di Dinas
Pendidikan Kota Tangerang tahun 2017 sebagai berikut:
Tabel 4.7
Belanja Langsung Program dan Kegiatan Pendidikan di Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Tahun 2017
No. Uraian Anggaran
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 606 Juta
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 254 Milyar
3. Program Pendidikan Non Formal 1,03 Milyar
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 167 Milyar
Total 423 Milyar
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2018)
Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat diketahui rincian anggaran belanja
langsung program dan kegiatan di bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kota
Tangerang sebesar 423 Milyar yang dialokasikan untuk jenjang pendidikan mulai
dari Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,
Pendidikan Non Formal, hingga Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Pendidik. Kemudian terkait alokasi anggarannya untuk anak putus sekolah, Bapak
Hari Purwanto, SE, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan
Ketua Satuan Tugas Wajib Belajar mengatakan sebagai berikut:
“Sejauh ini untuk anak putus sekolah ini anggarannya belum ada dari
APBD. Jadi kemarin itu kita bekerja sama dengan Pengelola CSR tingkat
Kota. Kami mintakan bantuan dari sana, terutamanya untuk biaya ujian
kesetaraan, biayanya sekitar Rp400.000,- sampai Rp600.000,- per siswa.
93
Jadi dibayarkan dan dimintakan dari sana.” (Wawancara dilakukan pada
hari Senin, 19 Maret 2018 pukul 15.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan
Kota Tangerang)
Hal ini ditambahkan oleh Bapak Drs. H. M. Adli selaku Kepala Bidang
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Anggota Satuan Tugas Wajib
Belajar sebagai berikut:
“Kita memang belum menganggarkan untuk anak putus sekolah. Saat ini
sedang dianggarkan. Tetapi kita sudah komunikasikan dengan Forum CSR
atau Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan memintakan bantuan
dana dari mereka. Setiap perusahaan baik BUMD, BUMN maupun swasta
dan sebagainya, mereka ada kewajiban mengeluarkan dana CSR itu 2,5%
uang keuntungan perusahaan yang diperuntukkan untuk kegiatan social di
lingkungan.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 19 Maret 2018 pukul
14.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
Berdasarkan wawancara di atas, alokasi yang secara khusus dianggarkan
dari APBD untuk anak putus sekolah belum ada dan sedang dianggarkan untuk
tahun berikutnya. Anggaran yang ada saat ini lebih difokuskan kepada tindakan-
tindakan preventif atau pencegahan melalui bantuan biaya pendidikan agar
meminimalisir anak putus sekolah. Kemudian untuk anak putus sekolah, Dinas
Pendidikan bekerja sama dengan Forum CSR Kota Tangerang. Hal dibenarkan oleh
oleh Bapak Mulyanto selaku Ketua Forum CSR Kota Tangerang, beliau
memaparkan sebagai berikut:
“Betul dinas pendidikan meminta bantuan dari kami. Kami crosscheck
kebenarannya kami koordinasi ke beberapa perusahaan yang dana CSRnya
diperuntukkan untuk dana CSR. Untuk baiaya tutor / pengajar dan biaya
ujian nasional kesetaraan paket yang berstandar computer. Pendidikan jadi
prioritas juga buat kami selain kesehatan. Sekitar 3M dana yang diusulkan
untuk computer dan biaya operasional. Jadi kami mungkin akan melibatkan
beberapa perusahan.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 22 Maret
2018 pukul 15.00 di Kantor Forum CSR Kota Tangerang)
94
Berdasarkan petikan wawancara di atas, Ketua Forum CSR Kota Tangerang
mengkonfirmasi bahwa benar Dinas Pendidikan meminta bantuan untuk anak-anak
putus sekolah dalam hal ini terkait untuk biaya pengajar dan ujian kesetaraan paket.
Forum CSR Kota Tangerang merupakan forum yang mewadahi dana-dana
tanggung jawab social lingkungan dari beberapa perussahaan yang ada untuk
menanggulangi upaya-upaya lain yang tidak bisa dibiayai oleh APBD.
Kemudian untuk mengukur produktivitas dapat juga dilihat dari aspek
output atau hasil pelaksanaan pekerjaan karena aspek tersebut saling berhubungan.
Dengan melihat aspek input seperti sumber daya manusia dan anggaran yang
dimiliki Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam pelaksanaan kegiatan di bidang
pendidikan, maka kita juga perlu menegtahui berapa jumlah anak-anak putus
sekolah yang sudah ditangani dan bagaimana kelanjutannya. Berdasarkan
wawancara dengan Bapak Hari Purwanto, SE, M.Si selaku Sekretaris Dinas
Pendidikan Kota Tangerang dan Ketua Satuan Tugas Wajib Belajar sebagai berikut:
“Kami sudah mendata dan didapat jumlah anak yang putus sekolah sekitar
1800an saat pendataan. Jadi mereka itu anak putus sekolah yang sudah
beberapa lama tidak sekolah dan yang nantinya akan disekolahkan di
PKBM.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 19 Maret 2018 pukul
15.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Drs. H. M. Adli selaku Kepala Bidang
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:
“Data awal ada 1800, setelah diverifikasi menjadi 1725. Paling banyak
pada usia SMP dan SMA. Kalau SD persentasenya kecil. Mungkin
diperkirakan sekitar Usia SD 10%, SMP 40%, dan SMA 50%”.
(Wawancara dilakukan pada hari Senin, 19 Maret 2018 pukul 14.00 WIB di
Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
95
Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anak-anak
putus sekolah yang sudah berhasil terdata dan setelah diverifikasi sebanyak 1725
anak. Anak putus sekolah yang ditemukan ini sudah putus sekolah beberapa lama
sehingga sudah ada yang bekerja untuk membantu biaya orangtuanya. Presentase
anak putus sekolah di Kota Tangerang berdasarkan jenjang pendidikan terakhirnya
dapat dilihat pada diagram di bawah ini:
Diagram 4.1
Persentase Anak Putus Sekolah Hasil Pendataan dan Verifikasi
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir di Kota Tangerang Tahun 2017
(Sumber: Diolah Penulis dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2018)
Berdasarkan diagram 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa persentase anak
putus sekolah hasil pendataan dan verifikasi sebanyak 1725 anak di Kota Tangerang
berdasarkan jenjang pendidikan terakhirnya, yang putus sekolah terbanayak pada
jenjang SMP sebesar 43%. Kemudian putus sekolah pada jenjang SD sebesar 27%,
dan putus sekolah pada jenjang SMA sebesar 30%. Selain itu disampaikan juga oleh
Bapak Amarno selaku Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang sebagai berikut:
SMA30%
SMP43%
SD27%
96
“Jadi anak putus sekolah yang ditemukan ini rata-rata putusnya sudah
lama. Ada yang tidak mampu ingin melanjutkan, akhirnya dia bekerja
membantu orangtuannya.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 7 Maret
2018 pukul 14.00 WIB di Kantor Komisi II DPRD Kota Tangerang).
Berdasarkan petikan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa anak-anak
yang terdata tersebut sudah putus sekolah beberapa lama dan memilih bekerja untuk
membantu orantuanya untuk kebutuhan biaya hidup. Untuk melihat persentase anak
putus sekolah di Kota Tangerang berdasarkan tahun putus dapat di lihat pada
diagram di bawah ini:
Diagram 4.2
Anak Putus Sekolah Hasil Pendataan dan Verifikasi
Berdasarkan Tahun Putus di Kota Tangerang Tahun 2017
(Sumber: Diolah Penulis dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2018)
Berdasarkan diagram 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa persentase anak
putus sekolah hasil pendataan dan verifikasi sebanyak 1725 anak di Kota Tangerang
berdasarkan tahun putus di Kota Tangerang terbanyak putus sekolah pada tahun
2015 anak. Anak-anak putus sekolah ini ada yang tidak mampu melanjutkan karena
tidak memiliki biaya untuk pendidikan atau karena factor lingkungan sosial.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
97
Sehingga semenjak putus sekolah, ia bekerja demi membantu orangtuanya mencari
nafkah. Hal tersebut peneliti coba lakukan penelitian di lapangan pada wilayah
Kecamatan Karawaci yang berdasarkan data memiliki jumlah anak putus sekolah
terbanyak, yaitu 333 anak putus sekolah. Observasi dan wawancara dilakukan di 3
kelurahan di Kecamatan Karawaci, yaitu Kelurahan Nambo Jaya, Kelurahan
Cimone, dan Kelurahan Bugel. Kondisi Kelurahan Nambo Jaya sendiri merupakan
lingkungan permukiman warga yang dekat dengan Kawasan Berikat atau pabrik
industri dan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Tangerang. Wawancara dengan
Bapak Zubi selaku Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Nambo Jaya, beliau
memaparkan sebagai beikut:
“Saya banyak ngobrol dengan warga kemarin ini. Ada Nana Rukmana
bapaknya Wawan Kemaljaya putus tahun 2017, kan dia tinggal dengan
orangtua di kontrakan. Dia sudah berhenti sekitar 6 bulan.” (Wawancara
dilakukan pada hari Jumat, 23 Maret 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor
Kelurahan Nambo Jaya)
Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak RT 01 Kp. Cibodas Kecil Kelurahan
Cimone sebagai berikut:
“Ada yang berhenti pas SD juga. Ada yang udah mau ujian SMP ya dia
berhenti.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 21 Maret 2018 pukul
14.00 WIB di Kp. Cibodas Kecil Kel. Cimone Kec. Karawaci)
Berdasarkan petikan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa ada anak yang
putus tahun 2017 lalu dan ada pula yang sejak SD bahakan saat SMP sudah putus
Kemudian terkait bagaimana kelanjutan dari anak-anak putus sekolah ini setelah di
data, Bapak Drs. H. M. Adli selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan
Pendidikan Non Formal dan Anggota Satuan Tugas Wajib Belajar mengatakan
sebagai berikut:
98
“Anak-anak yang putus sekolah kami arahkan untuk mengambil program
kejar paket yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Karena beberapa
dari mereka sudah ada yang bekerja.” (Wawancara dilakukan pada hari
Senin, 19 Maret 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota
Tangerang)
Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Ade Dharmo selaku Ketua Penilik dari
UPTD Pendidikan Dasar yang mendata anak-anak putus sekolah di Kota Tangerang
sebagai berikut:
“Saat ini anak-anak sudah ada yang bekerja sehinga diarahkan ke non
formal. Ada yang kerja, jaga warnet, di pabrik..” (Wawancara dilakukan
pada hari Kamis, 22 Maret 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor UPTD
Pendidikan Dasar).
Berdasarkan wawancara di atas, setelah dilakukan pendataan dan
diverifikasi, anak-anak tersebut sudah diarahkan masuk sekolah Non Formal di
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di masing-masing wilayah. Hal tersebut
dilakukan terkait kondisi anak-anak putus sekolah yang sudah tidak sekolah
beberapa tahun sehingga untuk dimasukkan ke sekolah formal ada batasan usianya.
Selain itu berkaca dari anak-anak yang saat ini sudah ada yang bekerja membantu
orangtuanya akan lebih mudah dari segi waktu karena sekolah Non Formal terlihat
lebih fleksibel belajarnya yaitu seminggu sekali. Berikut data jumlah anak putus
sekolah yang sudah disalurkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kecamatan
Karawaci sebagai berikut:
99
Tabel 4.8
Data Jumlah Anak Putus Sekolah yang ada di Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat Kecamatan Karawaci Tahun 2017
No. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jumlah Anak
1 PKBM Surya Harapan 71
2 PKBM Assalam 69
3 PKBM Citra Nusantara 110
4 PKBM Mutiara Pabuaran 83
Total 333
(Sumber: Diolah Penulis dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2018)
Berdasarkan tebel 4.8 di atas, dapat diketahui anak putus sekolah di
Kecamatan karawaci yang berjumlah 333 anak sudah dimasukkan ke Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat yang ada di lingkungan terdekat tempat tinggalnya.
PKBM Citra Nusantara menampung anak putu sekolah terbanyak yaitu 110 anak
yang berasal dari Kelurahan Nambo Jaya, Cimone, dan Bugel. Setelah diarahkan
masuk sekolah Non Formal, saat ini kegiatan belajar mengajar sudah mulai
berlangsung. Seperti yang disampaikan oleh Ibu RT 01 Kp. Nambo Jaya sebagai
berikut:
“Udah pada sekolah lagi alhamdulillah pada giat anak-anaknya. Kompak,
berangkat bareng-bareng. Sekarang kan cari pekerjaan susah minimal
harus tamat SLTA. Dengan adanya kejar paket ini mereka bisa
melanjutklan sekolah yang sempat terhenti. Kesempatan bagus soalnya
ini.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 21 Maret 2018 pukul 16.00
WIB di Kp. Nambo Jaya Kel. Nambo Jaya Kec. Karawaci)
Hal ini juga ditambahkan oleh Taufik Kamil, yang merupakan anak putus
sekolah semenjak lulus dari SMP. Orangtuanya bekerja sebagai tukang ojek.
100
Karena pada saat ingin melanjutkan ke jenjang SMA tidak ada biaya, akhirnya
Taufik Kamil terpaksa putus sekolah dan bekerja untuk membantu kedua
orangtuanya. Dalam mencari pekerjaan pun ia beberapa kali dikeluarkan karena
persyaratan tamatan belajranya yang dibawah kualifikasi. Wawancara yang
dilakukan dengan Taufik Kamil mengatakan sebagai berikut:
“Sudah ada 3 bulan berjalan mulai belajar lagi di PKBM Citra Nusantara.
Belajar tiap hari minggu, dari jam 11 sampai jam 2 siang. kita juga kompak
untuk belajarnya. Banyak guru-gurunya tiap pelajaran. Fasilitasnya di
sana juga sudah bagus. Rame yang pada mau belajar. Asik seru, guru-
gurunya juga ngerti murid-murid kayak kami. Dipisahin juga kelasnya tiap
paket. Satu kelas ada 40 lebih.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 21
Maret 2018 pukul 16.00 WIB di Kp. Nambo Indah Kel. Nambo Jaya Kec.
Karawaci).
Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa anak-anak putus
sekolah yang berhasil didata dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan sudah mulai
mengikuti kegiatan belajar mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di dekat
rumahnya masing-masing. Dimana waktu belajarnya yaitu pada hari Minggu pukul
11.00 sampai 14.00 WIB. Dengan dilakukan pendataan kepada anak-anak putus
sekolah dan saat ini telah disalurkan, anak-anak putus sekolah ini bisa kembali
belajar untuk menyelesaikan pendidikannya. Sehingga dengan demikian amanat
Walikota Tangerang dapat terwujudkan jangan sampai ada warganya yang putus
sekolah dan minimal menamatkan Wajib Belajar 12 Tahun. Analisis aspek
Produktivitas di Dinas Pendidikan dapat dilihat selengkapnya pada bagan berikut
ini:
101
Bagan Analisis Aspek Produktivitas
di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2017
(Sumber: Penulis, 2018)
Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa input pekerjaan dari
Dinas Pendidikan memiliki sumber daya manusia sebanyak 84 pegawai di
lingkungan organisasinya. Untuk menunjang ruang lingkup pekerjaannya yang luas
dibantu oleh 8 orang tenaga honorer. Guna mengatasi permasalahan anak putus
sekolah, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan UPTD Pendidikan Dasar di setiap
kecamatan untuk mendata dan memverifikasi anak putus sekolah. Data awal
berjumlah 1800 anak putus sekolah di Kota Tangerang. Setelah dilakukan verifikasi
terdapat 1725 anak putus sekolah dan mereka sudah disalurkan ke Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat di lingkungannya untuk mengikuti Program Kejar Paket. Jadi
dapat disimpulkan berdasarkan aspek produktivitas yang melihat dari rasio antara
input dan output, di Dinas Pendidikan Kota Tangerang sudah berjalan baik.
Input :
1. SDM berjumlah 84
pegawai
2. Tenaga Harian
Lepas berjumlah 8
pegawai.
3. UPTD Pendidikan
Dasar di 13
Kecamatan.
4. Anggaran
Pendidikan 24% dari
APBD
APBD = 4,49 T
Pendidikan = 1,09 T
Proses :
Mengatasi
Permasalahan Anak
Putus Sekolah di Kota
Tangerang
Output :
1. Data awal terdapat
1800 anak putus
sekolah di Kota
Tangerang.
2. Setelah diverifikasi
sekitar 1725 anak
putus sekolah.
3. 1725 anak putus
sekolah disalurkan
ke PKBM untuk
Program Kejar
Paket.
102
4.3.2. Kualitas Layanan
Dilihat dari indikator Kualitas Layanan, jika berkaca dari factor banyaknya
anak-anak putus sekolah karena ekonomi, maka dalam hal ini terkait dengan
program-program bantuan pendidikan apa saja yang diberikan oleh Dinas
Pendidikan Kota Tangerang untuk kemudahan akan mendapatkan pelayanan
pendidikan oleh anak-anak sehingga dapat meminimalisir anak putus sekolah dan
sejauh mana masyarakat mengetahui program-program bantuan pendidikan yang
ada. Wawancara dengan Bapak Aat Gunardi, SE, M.AB. selaku Kepala Seksi
Peserta Didik dan Pengembangan Karakter sebagai berikut:
“Ada. Program Tangerang Cerdas yang dirintis sejak tahun 2014 dan BOP
Sekolah Formal dan Non Formal. BOP itu pendamping BOS yang dari
pusat. BOP tujuannya meringankan biaya pendidikan masyarakat secara
tidak langsung jangka panjangnya bagaimana siswa di kota Tangerang
dapat bersekolah secara murah bahkan gratis.” (Wawancara dilakukan
pada hari Selasa, 6 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas
Pendidikan Kota Tangerang)
Hal tersebut ditambahkan pula oleh Bapak Hari Purwanto, SE, M.Si selaku
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang sebagai berikut:
“Jadi BOP itu membebaskan atau menggratiskan biaya SPP. Kalau untuk
SD Rp50.000,- untuk SMP Rp105.000,-“ (Wawancara dilakukan pada hari
Selasa, 19 Maret 2018 pukul 15.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota
Tangerang)
Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota
Tangerang melalui Dinas Pendidikan memberikan sebuah program Bantuan
Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP ini sebagai pendamping
program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.
103
Gambar 4.2
Dokumen Peraturan Walikota Tangerang Nomor 127 Tahun 2016
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2018)
Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 127 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan
Dasar Tahun 2017, salah satu tujuan khususnya adalah membebaskan biaya
seluruh siswa satuan pendidikan dasar dari iuran rutin. Sasaran penerima program
ini yaitu SD/MI Negeri, SMP/MTs Negeri dan SD/MI dan SMP/MTs Swasta
untuk bantuan iuran sekolah siswa yang berdomisili di Kota Tangerang dibuktikan
KTP dan KK orangtua siswa. Biaya yang diberikan yaitu sebesar Rp50.000,00
untuk SD/MI dan Rp105.000,00 untuk SMP/MTs. Jadi dengan adanya program
BOP ini dapat dikatakan bahwa seluruh sekolah SD sampai SMP negeri di Kota
Tangerang sudah gratis. Sedangkan untuk SD dan SMP swasta baru beberapa saja
yang menerima bantuan ini karena sekolah swasta memiliki otoritas tersendiri.
104
Seperti yang disampaikan oleh Bapak Aat Gunardi, SE, M.AB. selaku Kepala Seksi
Peserta Didik dan Pengembangan Karakter sebagai berikut:
“Jumlahnya 99 sekolah swasta yang datang dari yang diundang sekitar
200an. Kami inginnya semua sekolah swasta, namun tidak semua setuju
karena ketentuannya yang kami buat gratis itu untuk swasta berupa subsidi
SPP itu sebesarRp105.000,- nah kalau sekolah swasta yang sudah menarik
SPP lebih besar dari itu, mereka tidak mau karena MoUnya ketika sekolah
swasta itu sudah menerima banuan dari kami mereka tidak boleh lagi narik
ke siswa.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 6 Maret 2018 pukul
10.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Kota
Tangerang hanya mensubsidi biaya iuran rutin untuk SMP sebesar Rp 105.000,-.
Ketika sekolah-sekolah swasta sudah ada yang manarik iuran ke siswanya lebih
besar dari itu kemungkinan mereka tidak akan menerima bantuan Biaya
Operasional Pendidikan tersebut. Karena berdasarkan ketentuan dan perjanjian
yang sudah dibuat, ketika sekolah menerima Bantuan Oprasional Pendidikan
tersebut, maka tidak diperbolehkan lagi menarik iuran rutin kepada siswanya.
Disamping Program Bantuan Operasional Pendidikan, Pemerintah Kota
Tangerang melalui Dinas Pendidikan memiliki program bantuan biaya pendidikan
lain yang bertujuan untuk memberikan biaya personal kepada siswa/i yang masih
bersekolah untuk keperluan peralatan sekolah maupun transportasi. Bapak Drs. H.
M. Adli selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
mengatakan sebagai berikut:
“Ada program Tangerang Cerdas yang sasaran penerimanya itu adalah
siswa kurang mampu jenjang SD sampai SMP.” (Wawancara dilakukan
pada hari Selasa, 19 Maret 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas
Pendidikan Kota Tangerang)
105
Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Didin Syarifudin, S.Kom selaku Ketua
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tangerang Cerdas sebagai berikut:
“Namanya Program Tangerang Cerdas. Untuk siswa sekolah ditingkat SD
sampai SMP dengan besaran biaya personal yang diberikan yaitu
100.000,-/bulan untuk siswa SMP dan 80.000,-/bulan untuk siswa SD
diberikan pertriwulan melalui rekening bank. Jadi si penerima diberikan
atm bank.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 6 Maret 2018 pukul
09.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui Program Tangerang Cerdas
merupakan program bantuan pendidikan berupa biaya personal kepada siswa/i
kurang mampu yang masih bersekolah di Kota Tangerang.
Gambar 4.3
Dokumen Peraturan Walikota Tangerang Nomor 132 Tahun 2016
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2018)
106
Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 132 Tahun 2016 yang
berisi ketentuan-ketentuan terkait Program Tangerang Cerdas, salah satu poin
dalam tujuannya adalah meberikan bantuan biaya pendidikan untuk mengurangi
angka putus sekolah dan memfasilitasi anak usia sekolah untuk bersekolah
kembali. Besaran biaya yang diberikan adalah 100.000,-/bulan untuk siswa
SMP/MTs dan 80.000,-/bulan untuk siswa SD/MI.
Dalam peraturan disebutkan pula bahwa kriteria peserta didik yang berhak
menerima bantuan yaitu warga Kota Tangerang kategori miskin dan rentan miskin
yang tercantum dalam data BPS-PPLS yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Kota
Tangerang untuk kepentingan pendidikan dan terdaftar sebagai peserta didik pada
satuan pendidikan di Kota Tangerang. Terkait prosedur penerimaan program ini,
Ibu Nurfauziyah Tohir S.P., M.S.E selaku Kepala Sub Bidang Sosial
Kemasyarakatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan sebagai Perumus
Program Tangerang Cerdas mengatakan sebagai berikut:
“Ada data terkait Program Perlindungan Lingkungan Sosial (PPLS), dari
data itu berisi masyarakat yang rentan dalam bidang sosial. Data PPLS
berisi data-data kependudukan yang khusus untuk bantuan-bantuan
dibidang sosial. Dan kami mau bantu siswa-siswa yang ada di data itu Jadi
dalam proses penerimaan bantuannya kami berdasarkan data itu. Jadi ada
data itu, kemudian diolah untuk kebutuhan Dinas yang ada di Kota
Tangerang, termasuk Dinas Pendidikan.” (Wawancara dilakukan pada hari
Selasa, 6 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Tangerang)
Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Didin Syarifudin, S.Kom selaku Ketua
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tangerang Cerdas sebagai sebagai berikut:
“Setelah diserahkan oleh Bappeda kepada kami lalu kami berikan kepada
sekolah-sekolah, kemudian data itu diolah oleh sekolah, untuk dicari
apakah betul ada siswanya yang masuk dalam data itu, ketika betul ada,
107
maka diusulkan ke Dinas untuk dapat bantuan. Jadi jika berdasarkan data
BPS tadi setelah diverifikasi oleh sekolah ternyata benar ada siswanya,
maka diusulkan ke kami untuk dapat bantuan yang nantinya melalui
rekening bank.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 6 Maret 2018
pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
Gambar 4.4
Alur Prosedur Penerimaan Program Tangerang Cerdas
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2018)
Berdasarkan wawancara dan bagan di atas, dapat diketahui prosedur
penerimaan Program Tangerang Cerdas ini bersumber dari data BPS-PPLS yang
berisi daftar masyarakat yang rentan dalam bidang social. Data-data tersebut
kemudian diolah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bappeda untuk kebutuhan Dinas yang ada di Kota Tangerang, termasuk
Dinas Pendidikan. Setelah Bappeda mengolah dan memberikan data tersebut, Dinas
Pendidikan memverifikasinya melalui sekolah-sekolah terkait keabsahan data
siswanya yang masuk dalam daftar calon penerima Tangerang Cerdas. Nantinya
108
sekolah memverifikasi lebih lanjut apakah nama yang terdaftar dalam data tersebut
merupakan benar siswanya atau bukan. Akhirnya setelah dilakukan verifikasi dan
diusulkan kembali oleh sekolah ke Dinas Pendidikan barulah bantuan tersebut dapat
diberikan ke siswanya melalui rekening bank.
Kemudian melihat dari sisi masyarakat dalam mengetahui program-
program bantuan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Tangerang berasumsi bahwa
sosialiasi tekah sering dilakukan sehingga dapat dipastikan masyarakat sudah
mengetahuinya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak oleh Bapak Aat Gunardi, SE,
M.AB. selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter sebagai
berikut:
“Alhamdulillah sudah. Program itu sudah sejak 2014 sudah banyak orang
yang tahu. Tiap tahun tetap mensosialisasikan kepada msyarakat terkait
program-program bantuan pendidikan.” (Wawancara dilakukan pada hari
Selasa, 6 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota
Tangerang)
Gambar 4.5
Sosialisasi dan Verifikasi Data Penerima Tangerang Cerdas
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2018)
109
Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Nurfauziyah Tohir
S.P., M.S.E selaku Kepala Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan sebagai Perumus Program Tangerang Cerdas
mengatakan sebagai berikut:
“Saya pikir sudah cukup banyak yang tahu dan programnya pun sudah
dievaluasi dari tahun ke tahun dan dari dinas pendidikan sudah mencoba
untuk memasukkan sasaran yang benar-benar yang tidak mampu karena
program ini juga bertujuan untuk penanggulangan kemsikinan. Anak-anak
kurang mampu yang bersekolah dan berdomisili di Kota Tanggerang.”
(Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 6 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang)
Berdasarkan petikan wawancara di atas, Program Tangerang cerdas yang
dirintis sejak tahun 2014 sudah beberapa kali dilakukan evaluasi untuk memastikan
sasaran yang benar-benar adalah mereka yang tidak mampu karena program
bertujuan untuk penanggulangan kemsikinan dan juga sosialiasi dilakukan tiap
tahunnya. Observasi dan wawancara juga dilakukan oleh peneliti untuk
membuktikan. Bapak Zubi selaku Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Nambo
Jaya mengatakan sebagai berikut:
“Banyak warga sudah mengetahuinya ya.” (Wawancara dilakukan pada
hari Jumat, 23 Maret 2018 pukul 14.00 WIB di Kelurahan Nambo Jaya).
Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibu RT 01 Kp. Nambo Indah
sebagai berikut:
“Iya tau ada Tangerang Cerdas, bantuan biaya yang pertigabulan
sekali.”(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 21 Maret 2018 pukul 16.00
WIB di Kp. Nambo Indah Kel. Nambo Jaya Kec. Karawaci).
Berdasarkan petikan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa hampir
sebagian besar masyarakat telah mengetahui program-program bantuan biaya
pendidikan di Kota Tangerang.
110
Selain kemudahan dalam memberikan layanan, kenyamanan dalam
pelayanan juga perlu untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan yang
diberikan oleh Dinas Pendidikan dengan melihat apakah program-program tersebut
sudah tepat sasaran yakni siswa kurang mampu di Kota Tangerang telah
mendapatkan bantuan biaya tersebut. Bapak oleh Bapak Aat Gunardi, SE, M.AB.
selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter sebagai berikut:
“Sebagaian besar mungkin sudah, indikatornya dari laporan hasil. Tetapi
mungkin juga tidak karena mungkin ada yang terlewat saat pendataan. BPS
itu 5 tahun sekali pada saat disurvey mungkin si anak ini masih tergolong
orang mampu tetapi 5 tahun kesini bisa berubah dengan berbagai
kemungkinan yang terjadi pada orangtuanya sehingga tergolong keluarga
tidak mampu. Karena surveinya itu 5 tahunan bisa jadi saat pendataan
belum tercover. Kendalanya seperti itu. Ada masyarakat yang merasa
kurang mampu tetapi belum terdata sebagai peseta program bantyua
karena mekanisme datanya dari BPS tidak bisa update data secara periodik
sendiri, kami menungu updating data dari pusat. Jadi basis data Program
Tangerang Cerdas itu dari BPS, kami tidak boleh mendata sendiri karena
BPS itu instutusi resmi dari pusat, data-data kemiskinan itu adanya di
sana.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 6 Maret 2018 pukul 10.00
WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Nurfauziyah Tohir
S.P., M.S.E selaku Kepala Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan sebagai Perumus Program Tangerang Cerdas
mengatakan sebagai berikut:
“Seharusnya iya, karena kami tahu data rumah tangga sasaran kemiskinan
itu tidak stabil, mobilitasnya tinggi, kadang-kadang si miskin itu di tahun
yang lalu dia masih miskin tahun berikutnya tidak miskin. Atau data-data
yang disampaikan itu pada saat pendataan, karena kami pakai data BPS
PPLS atau data BDT itu pendataannya tahun 2015 terakhir itu harus
diupdate terus oleh dinas pendidikan makanya kalau dibilang seluruh
masyarakat miskin tercover harapan kami iya. Walaupun kadang
dimasyarakat mungkin masih ada yang belum ya itu nanti diverifikasi dan
itu ada semacam update dari data awal.” (Wawancara dilakukan pada hari
111
Selasa, 6 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Tangerang)
Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa jika berkaca pada
data dari BPS-PPLS yang merupakan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi
pusat dan dijadikan pedoman dalam sasaran penerima Tangerang Cerdas, dapat
dikatakan sudah tepat sasaran. Namun tidak dipungkiri bahwa masih terdapat siswa
kurang mampu di Kota Tangerang yang belum menerima bantuan biaya pendidikan
tersebut karena update dalam data tersebut dilakukan 5 tahun sekali. Sedangkan
kondisi ekonomi msyarakat sangat dinamis sehinggia tidak heran jika dilapangan
masih ditemukan siswa tidak mampu yang belum menerima. Terkait dengan
pedoman data sasaran penerima ini, Bapak Amarno selaku Skeretaris Komisi II
DPRD Kota Tangerang mengatakan sebagai berkut:
“Karena saran dari BPK ketika peraturannya sudah harus berdasarkan
data BPS ya harus pakai data itu sja. Karena kasus tahun 2014 sempat
banyak usulan dari mana saja masuk untuk calon penerima, tidak murni
data dari BPS, akhirnya menjadi temuan di data BPK. Memang realitanya
seharusnya mereka dapat, tapi kalau memang tidak ada dalam data BPS
maka tidak boleh. Yang berhak untuk menentukan seseorang tidak mampu
itu BPS, karena memang mereka memiliki hitungan tersendiri dalam
mengklasifikasinya. Selain dari itu dikhawatirkan memiliki kepentingan
subjektif dalam mengkategorikan sebagai tidak mampu.” (Wawancara
dilakukan pada hari Rabu, 7 Maret 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor Komisi
II DPRD Kota Tangerang)
Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Pendidkan
sempat mencoba cara usulan dari sekolah bagi siswanya yang kurang mampu tetapi
tidak ada dalam data BPS untuk dimasukkan sebagai peneriman bantuan Tangerang
Cerdas. Namun hal tersebut menjadi kasus temuan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan karena timbul pembeasran anggaran yang tidak wajar. Sehingga BPK
menyarankan untuk mentaati peraturan yang telah dituangkan dalam Peraturan
112
Walikota Nomor 132 Tahun 2016 di mana kategori peneriman bantuan Tangerang
Cerdas hanya berdasarkan data BPS-PPLS. karena jika diluar dari data tersebut
dikhawatirkan timbul kepentingan dan subjektifitas dalam mengklasifikasikan
siswa tersebut kurang mampu. Terkait solusi untuk mengatasi permasalahan data
Bapak Didin Syarifudin, S.Kom selaku Ketua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Tangerang Cerdas sebagai sebagai berikut:
“Sebenarnya kami kemarin ngga sengaja ketemu dengan BPS, bisa saja
diubah dengan diusulkan. Terkait hal itu di Bappeda selaku pengelola data,
mereka selalu updating data, nah sekarang mereka memiliki data terbaru
namanya BDT (Basis Data Terpadu). Tapi kami masih belum menggunakan
itu karena dalam perwal masih harus menggunakan data BPS tadi.
Sekarang bappeda punya basis data terpadu itu, mudah-mudah data itu
update sesuai kondisi lapangan saat ini. Data BDT sebenanya sumbernya
sama dari data BPS tetapi memang karena Bappeda itu selaku pengelola
untuk bantuan-bantuan social maka lebih update. Dan ada penerima-
penerima baru. Bappeda mengelola data itu untuk dinas lainnya seperti
Dinsos. Rencanaya tahun ini antara data BPS dan BDT dari Bappeda tadi
akan disandingkan. Jadi gabungan dua data tersebut. Karena ada kasus di
data BPS ada tetapi di data BDT ada, jadi jika dipakai dua-duanya jadi
bisa saling melengkapi.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 6 Maret
2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
Berdasarkan petikan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa saat ini
solusi dari Dinas Pendidikan terkait permasalahan data sasaran sudah ditemukan.
Dinas Pendidikan mencoba untuk menjadikan data BPS-PPLS dengan Basis Data
Terpadu (BDT) yang dimiliki dan dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Tangerang sebagai pedoman data sasaran penerima bantuan
Tangerang Cerdas. Basis Data Terpadu ini diyakini lebih update terkait data sasaran
rumah tangga social lingkungan. Namun Basis Data Terpadu tersebut masih dalam
proses perencanaan sehingga sampai saat ini Dinas Pendidikan masih berpedoman
pada data BPS-PPLS. Jika nantinya sudah dituangkan dalam revisi peraturan yang
113
baru, data BPS-PPLS dan BDT akan menjadi data sasaran penerima bantuan
Tangerang Cerdas. Berikut data jumlah siswa penerima Tangerang Cerdas
Triwulan 3 dan 4 Tahun 2017 sebagai berikut:
Tabel 4.9
Jumlah Siswa Penerima Tangerang Cerdas Triwulan 3 dan 4 Tahun 2017
No. Jenjang Pendidikan
Jumlah Penerima
Triwulan 1 dan 2 Triwulan 3 dan 4
1 SD/MI 7800 siswa/i 10285 siswa/i
2 SMP/MTs 1450 siswa/i 2598 siswa
Total 9250 siswa/i 12.883 siswa
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2018)
Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa siswa penerima
Tangerang Cerdas pada triwulan 1 dan 2 tahun 2017 berjumlah 9250 siswa/i.
Jumlah tersebut terjadi kenaikan pada triwulan 3 dan 4, menjadi 12.883 siswa/i.
Diantaranya untuk SD sebanyak 9800 siswa, MI sebanyak 485 siswa, SMP
sebanyak 2076 siswa, dan MTS sebanyak 522 siswa.
Dari dua program bantuan biaya pendidikan yaitu Bantuan Operasional
Pendidikan dan Tangerang Cerdas, peneliti mencoba memverifikasi melalui Dinas
Pendidikan apakah sebelumnya anak-anak putus sekolah yang sudah terdata adalah
penerima bantuan Tangerang Cerdas. Bapak Hari Purwanto, SE, M.Si selaku
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang mengatakan sebagai berikut:
“Nah ini bisa jadi yang berasal dari warga yang sudah terdata dulu dan
juga pernah ada di sekolah formal, lalu mereka tidak sekolah lagi. Itu
termasuk yang terjaring di sini juga sebagian. Atau bisa juga dulu mereka
tidak tercakup oleh data BPS PPLS yang diolah BPS. Sedangkan kami
114
beranjak dari data BPS itu sendiri.” (Wawancara dilakukan pada hari
Senin, 19 Maret 2018 pukul 15.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota
Tangerang).
Hal ini juga ditambahkan oleh Ibu Nurfauziyah Tohir S.P., M.S.E selaku
Kepala Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan sebagai Perumus Program Tangerang Cerdas mengatakan sebagai
berikut:
“Tapi harus dilihat lagi apakah mereka benar-benar masyarakat Kota
Tangerang, atau dia baru datang ke sini dan putus sekolah kita harus tahu
bahwa Kota Tangerang itu adalah kota yang dekat dengan Ibukota dan itu
menarik banyak orang untuk datang. Kami tidak ada kebijakan untuk
menutup orang-orang untuk datang ke sini. Hal seperti itu yang akhirnya
membuat kami berharap tidak ada lagi masalah-masalah social tiba-tiba
dilapangan ditemukan ada anak putus sekolah.” (Wawancara dilakukan
pada hari Selasa, 6 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang)
Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan
berasumsi bahwa anak-anak putus sekolah itu merupakan siswa yang sudah terdata
dan sewaktu masih bersekolah merupakan penerima bantuan Tangerang Cerdas
atau bisa jadi mereka ini adalah siswa tidak mampu yang tidak termasuk dalam data
BPS PPLS yang menajdi pedoman sasaran bantuan Tangerang Cerdas. Selain itu
perlu juga melihat apakah siswa tersebut merupakan benar warga yang sudah lama
berdomisili di Kota Tangerang atau warga pendatang. Karena secara geografis,
Kota Tangerang dekat dengan Ibukota Jakarta sehingga arus urbanisasi tidak bisa
dihindarkan sehingga masalah-masalah social semakin berkembang. Seperti yang
disampaikan oleh Bapak RT 01 Kp. Cibodas Kecil sebagai berikut:
“Soal bantuan Tangerang Cerdas itu ada anak putus sekolah yang dia tidak
tinggal di sini awalnya. Dia asli sini tapi dia pindah ke Kabupaten
Tangerang, kemudian baru belakangan ini dia pindah lagi ke sini jadi baru
ini nih dia pindah di sini. Jadi makanya dia tanya kenapa orang-orang
115
dapat bantuan dia tidak, yak an kamu tidak tingal di sini tadinya tapi di
Kabupaten Tangerang. Jadi kalau ada apa-apa kamu tidak terdata. Kamu
belum lama tinggal di sininya. Nah kalau memang domisilinya di sini kalau
ada program apa dan layak dibantu pasti menerima bantuan.” (Wawancara
dilakukan pada hari Rabu, 21 Maret 2018 pukul 14.00 di Kp. Cibodas Kecil
Kel. Cimone Kec. Karawaci)
Berdasarkan petikan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa terdapat
warga pendatang yang baru pindah dari luar Kota Tangerang. Sehingga warga
tersebut tidak termasuk dalam sasaran penerima bantuan tangerang Cerdas. Jadi
dapat disimpulkan bahwa anak-anak putus sekolah yang terdata di Kota Tangerang
bisa jadi merupakan penerima bantaun tangerang Cerdas ketika ia masih
bersekolah. Atau kemungkinan anak-anak putus sekolah ini adalah mereka yang
tidak termasuk dalam data sasaran Tangerang Cerdas sehingga belum menerima
bantuan tersebut.
Kemudian melihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki dalam
menunjang proses kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
Sarana dan prasaran merupakan hal penting dalam menunjang proses kegiatan
pekerjaan hingga selesai. Bapak Bapak Aat Gunardi, SE, M.AB. selaku Kepala
Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter sebagai berikut:
“Seperti dari halnya segi sumber daya, kalau kami bilang ideal juga belum
untuk sarana dan prasarana. Karena jumlahnya besar dan yang
ditanganinya besar, jumlah kegiatan banyak, anggaran besar,
masyarakatnya ada dari sekolah, guru. Seharusnya idealnya memiliki
gedung sendiri untuk memudahkan pelayanan. Karena masih ada bidang
yang terpisah dari sini. Tapi selama ini masih bisa dilaksanakan dengan
baik, dengan segala kekurangan seluruh program kegiatan dapat
terselenggara dengan baik.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 6
Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
116
Berdasarkan wawancara di atas, Dinas Pendidikan Kota Tangerang masih
memiliki kendala terkait gedung perkantorannya. Akibatnya terdapat bidang yang
terpisah dari ruangan kantor Dinas Pendidikan saat ini. Sehingga menjadi
menyulitkan ketika dalam proses pekerjaan. Namun dari segala keterbatasan yang
ada, Dinas Pendidikan masih dapat menyelenggarakan program kegiatan dengan
baik. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hari Purwanto, SE, M.Si selaku
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang mengatakan sebagai berikut:
“Sejauh ini untuk menyasar program-program yang ada, dengan sebaran
unit kami yang ada di wilayah juga, menurut saya cukup memadai.”
(Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 6 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di
Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Didin Syarifudin, S.Kom selaku Ketua
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tangerang Cerdas sebagai berikut:
“Kalau sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan program-
program sudah memadai ya.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 6
Maret 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
Berdasarkan petetikan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana
dan prasarana dalam menunjang segala aktivitas maupun kegiatan program di
lingkungan Dinas Pendidikan sudah cukup memadai. Selain itu terkait urusan di
lapangan, Dinas Pendidikan memiliki unit di UPT Pendidikan di 13 kecamatan di
Kota Tangerang.
4.3.3. Responsivitas
Responsivitas kerja dapat dilihat pada kemapuan organisasi sector public
dalam menerima aspirasi dari masyarakat, pengembangan program yang telah di
buat, selain itu juga pada penyusunan agenda kegitan menurut Dwiyanto (2012:49-
117
51). Oleh sebab itu peneliti melihat pada responsivitas Dinas Pendidikan dalam
melihat kondisi di lapangan masih terdapat anak-anak yang putus sekolah dan
kaitannya dengan kecepatannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bapak
Hari Purwanto, SE, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan
Ketua Tim Satuan Tugas Wajib Belajar mengatakan sebaga berikut:
“Bahwa selama ini intervensi pemerintah kota yang sudah dilakukan tidak
serta merta menjamin warga kita itu tidak ada yang putus sekolah, faktanya
ada. Oleh karen itu Dinas menginisiasi untuk dibentuk Tim yang melakukan
pendataan anak putus sekolah tadi masuk ke Satuan Tugas Wajib Belajar.
Saya sebagai Ketua Tim Satuan Tugas Wajib Belajar.” (Wawancara
dilakukan pada hari Senin, 19 Maret 2018 pukul 15.00 WIB di Kantor Dinas
Pendidikan Kota Tangerang).
Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan
menyadari bahwa intervensi yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dalam hal
ini mensubsidi biaya pendidikan memjadikan tidak ada lagi anak putus sekolah.
Sehingga setelah melihat kondisi di lapangan masih ditemukan anak putus sekolah,
Dinas Pendidikan atas arahan Walikota Tangerang membentu Satuan Tugas Wajib
Belajar yang bertujuan untuk melakukan pendataan anak putus sekolah di Kota
Tangerang.
Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Didin Syarifudin, S.Kom selaku Ketua
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tangerang Cerdas sebagai berikut:
“Ada dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Mulai tahun 2017 ada
satgas, itu sebenarnya menindak lanjuti Program Tangerang Cerdas,
karena program itu hanya berlaku untuk anak-anak Kota Tangerang yang
bersekolah di usia sekolah, sementara ditemukan di lapangan masih ada
anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Anak yang tidak
menuntaskan sekolahnya, kemudian dihimpun dan kami buat program
lagi.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 6 Maret 2018 pukul 09.00
WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
118
Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Satuan Tugas Wajib
Belajar dibentuk pada awal tahun 2017 yang merupakan tindak lanjut dari Program
Tangerang Cerdas. Karena program Tangerang Cerdas adalah bantuan biaya
pendidikan untuk siswa kurang mampu yang masih bersekolah, maka Satuan Tugas
tersebut akan mendata anak-anak putus sekolah dan akan disekolahkan lagi dengan
bantuan program kejar paket.
Kemudian untuk mengetahui bagaimana struktur dan tugas pokok dari Tim
Satuan Tugas Wajib Belajar, Bapak Hari Purwanto, SE, M.Si selaku Sekretaris
Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Ketua Tim Satuan Tugas Wajib Belajar
mengatakan sebagai berikut:
“Struktur timnya dari Dinas Pendidikan dan UPT Pendidikan yang ada di
wilayah kecamatan. Kalau pegawai dinas yang ada di kantor ini kan tidak
tahu kondisi lapangan, untuk tahu kondisi lapangan kami butuh orang-
orang yang ada di wilayah. Orang wilayah kalau yang ada di organisasi
kami yaitu UPT yang ada di kecamatan. Lalu pegawai yang di wilayah yang
pasti tahu keadaan warganya yaitu kecamatan dan kelurahan.”
(Wawancara dilakukan pada hari Senin, 19 Maret 2018 pukul 15.00 WIB di
Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang).
Hal tersebut juga ditambahkan oleh Bapak Drs. H. M. Adli selaku Kepala
Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Anggota Tim Satuan
Tugas Wajib Belajar sebagai berikut:
“Jadi yang mendata itu yang kemarin itu para penilik dan pengawas dari
UPT Pendidikan Dasar di tiap kecamatan. Itu juga termasuk tim. Mereka
koordinasinya dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk pendataan.
Jadi dinas pendidikan membuat tim termasuk anggotanya dari UPT, nanti
UPT berkoordinasi dengan camat dan lurah. Nanti mereka mendata itu
dibantu oleh RT dan RW atau PKK.”(Wawancara dilakukan pada hari
Senin, 19 Maret 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota
Tangerang).
119
Gambar 4.6
Struktur Satuan Tugas Wajib Belajar
(Sumber: Diolah Penulis berdasarkan wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dan bagan di atas, dapat diketahui
bahwa untuk membentuk Satuan Tugas Wajib Belajar, Dinas Pendidikan Kota
Tangerang mengandalkan pegawai-pegawai yang ada di lapangan, yaitu penilik
yang ada di UPTD Pendidikan Dasar di Kecamatan. Mereka yang kemudian
berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan. Kemudian untuk melakukan
pendataannya dibantu oleh RT dan RW yang mana mereka adalah organisasi public
yang paling dekat dengan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pegawai-pegawai
di sanalah yang lebih mengetahui kondisi nyata di lapangan seperti apa. Bapak Ade
Dharmo selaku Ketua Penilik UPTD Pendidikan dasar yang ditugaskan untuk
berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan mengatakan sebagai berikut:
“Kami dari penilik setiap kecamatan. Kami sebagai pelaksana. Untuk
menangani masalah aps, meyebar angket, berdasarkan angket tsb bisa
dilihat bagaimana kondisi aps. Ada surat perintahnya langsung dari atas.
Saya dibantu dan koordinasi dengan Kecamatan dan Kasi Kemas
120
Kelurahan.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 22 Maret 2018 pukul
09:00 WIB di Kantor UPTD Pendidikan Dasar).
Hal tersebut senada dengan Bapak Zubi selaku Kepala Seksi
Kemsyarakatan Kelurahan Nambo Jaya yang ditugaskan untuk melakukan
pendataan mengatakan sebagi berikut:
“Dapat surat perintah untuk mendata aps yang mau belajar lagi,
sekolahnya sudah putus ditengah jkalan karena biayanya atau factor lain.
Itu program dari Pemerintah Kota Tangerang, setiap Kelurahan harus
mendata warganya yang putus sekolah yang mau bersekolah lagi.
Kemudian kami sebarkan ke setiap RT/RW nantinya mensurvei warganya
yang mau sekolah lagi, jadi itu uisulan dari RT/RW yang menyampaikan ke
warganya. Kami nanti meneruskan ke ke kecamatan. Dari kecamatan
turun.” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 23 Maret 2018 pukul 14.00
WIB di Kantor Kelurahan Nambo Jaya).
Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa untuk menangani
masalah anak putus sekolah, penilik di setiap kecamatan mendapat surat perintah
tugas dari Dinas Pendidikan untuk melakukan pendatan bagi anak-anak yang putus
sekolah di Kota Tangerang. Penilik kemudian berkoordinasi dengan Kecamatan
dan Kelurahan agar menggerakkan RT dan RW untuk mendata warganya yang
putus sekolah. Kemudian dari Kelurahan menyampaikan ke setiap RT dan RW
untuk melakukan pendataan. Ibu RT 02 Kp. Bugel mengatakan sebagai berikut:
“Ada dari Kasi Kemas di Kelurahan yang datang ke sini. Memberitahu
kalau ada bantuan buat anak-anak yang putus sekolah mau dikasih kejar
paket gratis.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 21 Maret 2018 pukul
15.00 WIB di Kp. Bugel Kel. Cimone Kec. Karawaci).
Hal ini juga ditambahkan oleh Ibu RT 01 Kp. Nambo Indah sebagi berikut:
“Arahan dari kelurahan untuk mendata anak-anak yang putus sekolah.
Karena akan disekolahkan lagi, gratis.” (Wawancara dilakukan pada hari
Rabu, 21 Maret 2018 pukul 16.00 WIB di Kp. Nambo Indah Kel. Nambo
Jaya Kec. Karawaci).
121
Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahu bahwa benar pihak
Kelurahan melalui Kepala Seksi Kemasyarakatannya menggerakkan RT dan RW
untuk melakukan pendataan anak-anak putus sekolah di lingkungan rumahnya. Jadi
dapat disimpulkan bahwa struktur Satuan Tugas Wajib Belajar dimulai dari Dinas
Pendidikan Kota Tangerang yang memberi tugas kepada Penilik di setiap
kecamatan untuk berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan untuk
melakukan pendataan anak putus sekolah. Setelah itu Kecamatan melalui Kepala
Seksi Kemasyarakatan di Kelurahan yang menggerakkan RT dan RW untuk
mendata anak putus sekolah di lingkungannya untuk dimasukkan ke sekolah
kembali.
Kemudian untuk melihat responsivitas dari pengembangan program yang
ada, peneliti memfokuskan pada program bantuan biaya pendidikan yang dimiliki
Pemerintah Kota Tangerang yaitu Bantuan Operasional Sekolah dan Tangerang
Cerdas. Kedua program tersebut memberikan bantuan berupa biaya kepada sekolah
untuk menggratiskan iuran SPP dan memberikan biaya personal kepada siswa
kurang mampu yang masih bersekolah. Dengan kata lain masyarakat Kota
Tangerang saat ini dapat menikmati pendidikan 9 tahun secara gratis. Selain itu juga
bagi warga yang kurang mampu diberikan biaya personal perbulan. Dengan
kenyataan seperti itu seharusnya minimal tidak ada lagi ditemukan di lapangan
anak-anak yang putus sekolah. Terkait hal tersebut Bapak Bapak Hari Purwanto,
SE, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Ketua Tim
Satuan Tugas Wajib Belajar mengatakan sebagai berikut:
122
“Intervensi pemerintah kota sudah berusaha maksimal bagaimana warga
Kota Tangerang agar bersekolah semua ya melalui program-program
pendidikan tadi. Putus sekolah ada dua sebab yaitu ekonomi dan sikap /
perilaku. Kalau factor sikap dan perilaku yang menajdi penyebabnya itu
tidak berpengaruh pada efektivitas program. Tetapi biasanya kalau dari
factor ekonomi mereka serius bahkan orangtuanya juga. Memang namanya
program tidak bisa ideal pasti ada kelemahan. Namun pemahaman
orangtua yang masih kurang dan sikap perilaku si anak ini yang saya kira
masih perlu pembenahan terutama control.” (Wawancara dilakukan pada
hari Senin, 19 Maret 2018 pukul 15.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan
Kota Tangerang).
Hal ini juga ditambahkan oleh Ibu Nurfauziyah Tohir S.P., M.S.E selaku
Kepala Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Perumus Program Tangerang Cerdas sebagai berikut:
“Penyebab dia putus apa, bisa jadi dia tidak mampu, atau bandel karena
tidak mau sekolah kebanyakan sih itu. Kalau masalah daya tampung tidak
mungkin atau tidak melanjutkan karena tidak diterima di sekolah manapun
karena daya tampung karena kami sudah lumayan dari segi daya tampung,
kalaupun ada kecil kemungkinan.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa,
6 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Badan Perencanan Pembangunan
Daerah Kota Tangerang).
Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota
Tangerang sudah berusaha maksimal agar warganya dapat bersekolah program-
program pendidikan yang sudah ada. Dinas Pendidikan menyadari bahwa suatu
program pasti memiliki kelemahan. Sedangkan jika dilihat dari daya tampung
satuan pendidikan, berdasarkan observasi di Dinas Pendidikan, Kota Tangerang
sudah berusaha untuk menambah kapasitas daya tamping rombongan belajar
dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Tangerang
Nomor:420/Kep.0117-Dispendik/2017.
123
Gambar 4.7
Surat Keputusan Daya Tampung Satuan Pendidikan Dasar
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2018)
Surat Keputusan tersebut mengacu kepada Surat Edaran Menteri
Pendidikan Nomor 3 Tahun 2017, sehingga saat ini di Kota Tangerang daya
tampung untuk SD yang sebelumnya 28 siswa setiap kelas menjadi 32 siswa setiap
kelas. Sedangkan untuk SMP yang sebelumnya 32 siswa setiap kelas menjadi 36
siswa setiap kelas. Kemudian jika melihat dari factor penyebab, putus sekolah
memiliki beberapa factor, yaitu ekonomi dan sikap / perilaku termasuk juga
lingkungan. Bapak Dr. H. Mastaro, MA selaku Kepala Seksi Kurikulum dan
Penilaian mengatakan sebagai berikut:
“Kalau kami tidak tahu persis apa latar belakang mereka, kalau kami
hanya mengetahui dari segi jumlah saja. Yang paling bisa memferifikasi
anak putus sekolah itu dari kelurahan. Melalui RT/RW kalau lewat sekolah
tidak bisa, karena ada siswa yang keluar saja paling itu nanti dianggap
putus sekolah. Padahal tidak karena bisa jadi dia keluar karena pindah ke
tempat lain. Datanya kurang valid.” (Wawancara dilakukan pada hari
Jumat, 6 April 2018 pukul 15.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota
Tangerang).
124
Berdasarkan petikan wawancara di atas, disimpulkan bahwa melalui RT dan
RW yang dapat mengatahui dan meverifikasi latar belakang anak putus sekolah.
Karena melalui RT dan RW inilah yang paling mengetahi kondisi nyata di
lingkungannya. Untuk mengkonformasinya, peneliti melakukan observasi dan
wawancara di Kelurahan Nambo Jaya, di mana yang memiliki karakteristik
lingkungan padat penduduk dekat dengan pabrik indutri dan salah satu pusat
perbelanjaan di Kota Tangerang. Bapak Zubi selaku Kepala Seksi Kemasyarakatan
mengatakan sebagai berikut:
”Program dari pemerintah sudah efektif, banyak warga yang merespon
untuk melanjutkan sekolah sampai jenjang SLTA. Saya banyak ngobrol
dengan masyarakat, mereka memang sudah berhenti rata-rata yang sudah
lebih dari setahun putus sekolahnya. Karena ekonomi juga orangtua tidak
mampu. Akhirnya si anak memilih bekerja untuk membantu orangtua.”
(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 23 Maret 2018 pukul 14.00 WIB
di Kantor Kelurahan Nambo Jaya).
Hal ini ditambahkan oleh Ibu RT 01 Kp. Nambo Indah sebagai berikut:
“Memang di sini banyak warganya yang kurang mampu, istilahnya. Ada
yang ngojek sampai tukang becak orangtuanya. Ada yang putus dari SD
juga. Si Nanang emang bapaknya tukang becak, anaknya banyak banget
ngga ada yang sekolah. Di sini rata-rata ekonomi. Ada yang kerja
bangunan, kan biayanya kadang ada kadang ngga. Putuslah akhirnya
sampai SMP aja.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 21 Maret 2018
pukul 16.00 WIB di Kp. Nambo Indah Kel. Nambo Jaya Kec. Karawaci).
Berdasarkan wawancara di atas, dapat ditarik diketahui bahwa ekonomi
memang menjadi salah satu factor yang mempengaruhi anak putus sekolah. Biaya
hidup yang semakin tinggi membuat keluarga semakin terhimpit oleh tekanan
ekonomi sehingga anak-anak yang seharusnya bersekolah kemudian membantu
orangtuanya mencari nafkah. Selain itu Ibu RT 02 Kp. Bugel mengatakan sebagai
berikut:
125
“Kalau di sini factor ekonomi kayanya ngga ada ya, sudah mampu semua.
Karena mungkin dari orangtua itu pengawasannya kurang. Anak ngga
sekolah itu didiamkan saja. Jadi kadang-kadang anak-anak keenakan
disuruh sekolah tidak mau. Udah keenakan di rumah ngga mau lagi
sekolah. Tadinya sekolah di sekolah formal mereka ada yang udah lulus
ada yang berhenti tengah jalan. Ada si Arya, udah mau ujian dua hari lagi
sekolah di MTs waktu itu, dia malah berhenti. Saya udah ngomong langsung
sama orangtuanya, Situ punya anak masih kecil-kecil, sebagai orangtua
harusnya mengarahkan anaknya biar mau belajar jangan sampai putus
sekolah. Dia jawabnya ketawa-ketawa aja. Saya bingung. Kayaknya
didiemin aja. Saya capek ngomong sama orangtunya.” (Wawancara
dilakukan pada hari Rabu, 21 Maret 2018 pukul 15.00 WIB di Kp. Bugel
Kel. Bugel Kec. Karawaci).
Hal tersebut ditambahkan pula oleh Ibu Rosdiana salah satu Orangtua Anak
Putus Sekolah, mengatakan sebagai berikut:
“Memang anaknya ngga mau sekolah, mungkin emang ergaulan, waktu
sekolahnya sering pulang amlem. Ayahnya udah sering marahin tetapi
anaknya tetep ngga mau sekolah. Soal ekonomi saya masih mampu, jualan
sedikit-sedikit demi anak, tapi anaknya yang ngga mau. Sekarang saya
biarkan aja, biar nanti nyesel sendiri. Dia udah keenakan cari duit.”
(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 25 Mei 2018 pukul 14.00 WIB di
Kp. Nambo Indah Kel. Nambo Jaya Kec. Karawaci).
Berdasarkan wawancara di atas, pola asuh orangtua yang baik juga
dibutuhkan. Sebagai ketua RT, pemerintahan terkecil yang paling dekat dengan
warganya sudah berusaha melakukan pendekatan kepada warganya yang memiliki
masalah-masalah social. Oleh karenanya orangtua harus bisa memberikan
pengertian yang baik dan tepat bagi anak. Karena dengan kondisi yang masih belum
dewasa, si anak masih bisa terbawa oleh lingkungan. Sehingga peran orangtua juga
mempengaruhi latar belakang anak putus sekolah.
Selain itu untuk mengukur responsivitas dapat dilihat dari penyusunan
program dan agenda yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan dalam upaya mengatasi
anak putus sekolah sehingga tidak ada lagi anak putus sekolah di Kota Tangerang.
126
Bapak Drs. H. M. Adli selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan
Non Formal dan Anggota Tim Satuan Tugas Wajib Belajar mengatakan sebagai
berikut:
“Langkah pertama Kota Tangerang yaitu dengan bantuan-bantuan
program pendidikan. Program Tangerang Cerdas, itu merupakan program
unggulan agar warga Kota Tangerang tidak putus sekolah. Dari situ
mereka diringankan biayanya. Konsep dasarnya ya itu. Artinya biaya
sekolah mereka dibantu oleh pemerintah. Sekarang biaya SPP SD negeri
dan swasta hingga SMP negeri dan beberapa swasta sudah dibantu juga.”
(Wawancara dilakukan pada hari Senin, 19 Maret 2018 pukul 14.00 WIB di
Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
Hal ini ditambahkan oleh Bapak Aat Gunardi, SE, M.AB. selaku Kepala
Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter sebagai berikut:
“Tangerang Cerdas dan BOP, terrtama BOP itu bagaimana memberikan
bantuan kepada msayarakat agar mendapatkan pendidikan lebih
terjangkau. BOP untuk negeri sudah lama, jadi gratis. Kalau
mengandalkan BOS belum bisa mendukung sekolah gratis jadi kami bantu
BOP ke sekolah negeri jadi bisa gratis. Sekolah tidak perlu lagi untuk
menarik dari orangtua. Dengan murahnya biaya pendidikan partisipasi
masyarakat dalam menyekolahkan anaknya meningkat. Secara tidak
langsung akan mencegah anak-anak dari putus sekolah.” (Wawancara
dilakukan pada hari Senin, 6 Maret 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas
Pendidikan Kota Tangerang)
Berdasarkan wawancara di atas, agenda yang ditempuh Dinas Pendidikan
dalam upayanya mengatasi anak putus sekolah dari factor ekonomi adalah dengan
memberikan bantuan-bantuan berupa biaya pendidikan. Seperti yang diketahui
bahwa Kota Tangerang memiliki Bantuan Operasional Pendidikan yang sudah
menggratiskan iuran bagi seluruh sekolah SD sampai SMP negeri dan beberapa
swasta. Selain itu juga terdapat Tangerang Cerdas yang memberikan bantuan
berupa biaya personal pendidikan bagi siswa kurang mampu yang masih bersekolah
di Kota Tangerang. Intervensi yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dengan
127
mensubsidi biaya pendidikan harapannya secara tidak langsung akan meningkatkan
partisipasi warganya untuk melanjutkan pendidikan sehingga meminimalisir anak-
anak dari putus sekolah. Sementara Dinas Pendidikan Kota Tangerang belum
melakukan pendekatan untuk factor anak putus sekolah karena lingkungan. Oleh
karena itu Dinas Pendidikan perlu mencari pendekatan-pendekatan dalam
mencegah dan mengatasi anak putus sekolah karena factor selain ekonomi.
4.3.4. Responsibilitas
Responsibilitas pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukan
seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan yang berkembang
pada masyarakat yang meliputi prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan orientasi
pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa menurut Dwiyanto (2012: 49-51).
Berdasarkan pemahaman tersebut maka untuk mengetahui responsibilitas Dinas
Pendidikan Kota Tangerang, peneliti memfokuskan untuk mengetahui bagaimana
Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai pembantu pekerjaan Walikota Tangerang dalam bidang pendidikan, dengan
melihat pada tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pendidikan,
penanganan terhadap anak-anak putus sekolah, dengan melihat kerjasama yang
terjalin antara Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan instansi lainnya.
Koordinasi terkait dengan program-program pendidikan yang salah satu tujuannya
adalah mengurangi anak putus sekolah, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang. Seperti yang
disampaikan oleh Ibu Nurfauziyah Tohir S.P., M.S.E selaku Kepala Sub Bidang
128
Sosial Kemasyarakatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang
dan Perumus Program Tangerang Cerdas sebagai berikut:
“Kami merumuskan program, mereka membuat rancangan renja kami
melihat kedalamannya kami evaluasi dulu capaian di tahun sebelumnya,
ketika capaiannya bagus ada dua analisis, programnya berjalan baik jadi
harus dipertahankan, atau program ini dianggap cukup tidak perlu lagi
tahun depan karena dianggap cukup, jadi ada dua kemungkianan. Kedua
ketika ada target yang tidak tercapat ada indikator tertentu berarti tahun
depan programnya harus di push karena itu adalah target yang ada di
dokumen kota, adalah janji-janji walikota, kami yang mengawal itu,
hubungan dengan dinas pendidikan adalah mitra, ketika mereka
menyimpang kami yang meluruskan.” (Wawancara dilakukan pada hari
Senin, 6 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Tangerang)
Berdasarkan petikan wawancara di atas, dapat diketahu bahwa Dinas
Pendidikan dan Bappeda sebagai mitra dalam merumuskan program-program
dibidang pendidikan agar tepat sasaran. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tangerang dalam hal ini Sub Bidang Sosial kemasyarakatan mempunyai
peran sebagai analisis dan evaluator terhadap program-program pendidikan yang
akan dicanangkan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu terkait peraturan kebijakan
dibidang pendidikan, Bapak Amarno selaku Komisi II DPRD Kota Tangerang
menyampaikan sebagai berikut:
“Merumuskan kebijakan dibidang pendidikan, kami aktif mencari solusi
supaya warga Kota Tangerang dapat bersekolah secara gratis. Kami hanya
support saja eksekutornya ada di dinas pendidikan. Kami hanya di bidang
kebijakan dan peraturan sama angaran dan pengawasan. Sudah dibuat
peraturan dinas melaksanakannya, kami mengontrol. Tidak dapat
dipisahkan. Saling komunikasi dan ada pelaporan. Kebijakan itu kita
control, pada saat sudah kami buat peraturan, dinas pendidikkan
melaksanaknnya, mereka buat program, lalu mengajukan anggaran,
anggaran kami setujua, mereka jalankan, lalu kami awasi.” (Wawancara
dilakukan pada hari Rabu, 7 Maret 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor Komisi
II DPRD Kota Tangerang).
129
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Komisi II DPRD
Kota Tangerang secara aktif mencari solusi mengenai kebijakan dibidang
pendidikan yang terkendala oleh pertauran. Selain itu Komisi II DPRD Kota
Tangerang berperan sebagai controlling yaiatu dalam pengawasan dan evaluasi
anggaran pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui
Dinas Pendidikan.
Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, anak-anak putus sekolah yang
didata dan diverifikasi oleh Satuan Tugas Wajib Belajar, merupakan anak-anak
yang sudah tidak sekolah beberapa waktu dengan latar belakang masalah ekonomi
maupun sikap / perilaku, serta lingkungan keluarga. Pemerintah Kota Tangerang
melalui Dinas Pendidikan berupaya agar semua warganya dapat menikmati
pendidikan dengan layak hingga tuntas. Janji kampanye Walikota ditunaikan
dengan dibentuknya satuan tugas tersebut yang berhasil mengantarkan anak-anak
putus sekolah kembali mengenyam pendidikan. Satuan Tugas Wajib Belajar
memiliki struktur anggota mulai dari pegawai di Dinas Pendidikan, UPT
Pendidikan di Kecamatan, Kecamatan, Kelurahan, hingga RT dan RW. Agar anak-
anak putus sekolah dapat terpenuhi hak-haknya maka koordinasi yang dilakukan
Dinas Pendidikan dengan instansi terkait tersebut perlu dilakukan secara
berkesinambungan begitupun programnya agar terus berlanjut. Bapak Hari
Purwanto, SE, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan
Ketua Tim Satuan Tugas Wajib Belajar mengatakan sebagai berikut:
“Koordinasi salah satunya terkait pendataan melibatkan UPT Pendidikan
yang nantinya bekerjasama dengan kecamatan, kelurahan, dan validasi
130
untuk keabsahan data warga.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 19
Maret 2018 pukul 15.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang)
Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penanganan anak
putus sekolah yang dilakukan Dinas Pendidikan dengan pihak Kecamatan dan
Kelurahan koordinasinya melalui UPTD Pendidikan Dasar di Kecamatan. Seperti
yang disampaikan oleh Bapak Ade Dharmo selaku Ketua Penilik UPTD Pendidikan
Dasar yang menjadi anggota Satuan Tugas Wajib Belajar sebagai berikut:
“Kami koordinasinya kalau ada keperluan atau butuh sesuatu ya kami ada
komunikasi. Kami melaporkan seperti pertemuan-pertemuan rutin untuk
pelaporan dengan pihak PKBM lalu kami sampikan ke Dinas Pendidikan.”
(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 22 Maret 2018 pukul 09.00 WIB
di Kantor UPTD Pendidikan Dasar).
Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahu bahwa UPTD Pendidikan
Dasar yang ada di Kecamatan bertugas sebagai penjembatan koordinasi antara
instansi di wilayah yakni Kecamatan dan Kelurahan dengan Dinas Pendidikan
sebagai pucuk pimpinan organisasi. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh
Bapak Zubi selaku Kepala Seksi Kemsyarakatan yang menangani anak putus
sekolah oleh Satuan Tugas Wajib Belajar sebagai berikut:
“Kami korrdinasi sesuai prosedur dari atas ke bawah dan sebaliknya. Dari
kelurahan ke Kecamatan, nanti dari Kecamatan ke UPTD Pendidikan nanti
mereka yang koordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan.” (Wawancara
dilakukan pada hari Jumat, 23 Maret 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor
Kelurahan Nambo Jaya).
Berdasarkan petikan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa
koordinasi terkait penanganan dan pendataan anak putus sekolah yang dilakukan
sesuai dengan prosedur dari atas ke bawah, yakni dari Dinas Pendidikan melalui
UPTD Pendidikan Dasar yang nantinya berkoordinasi dengan Kecamatan dan
Kelurahan. Kelurahan nantinya menggerakkan RT dan RW untuk kemudian
131
melaporkan kembali kepada Kelurahan dan seterusnya. Selanjutnya prosedur dalam
menangani anak putus sekolah, Bapak Drs. H. M. Adli selaku Kepala Bidang
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Anggota Tim Satuan Tugas
Wajib Belajar mengatakan sebagai berikut:
“Yang dikhususkan yaitu warga kota tangerang dibuktikan dengan KTP. Itu
berkas-berkas yang dilihat. KK dan KTP orangtua bukti keabsahan sebagai
warga Kota Tangerang. Langkah pertama pendataan, selanjutnya adalah
disekolahkan di non formal. Jadi setelah data ditemukan ya kami sebar di
masing-masing PKBM di wilayahnya, yang jelas kami polanya pendekatan
yaitu disebar ke tiap PKBM yang ada di kecamatan begitu.” (Wawancara
dilakukan pada hari Senin, 19 Maret 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas
Pendidikan Kota Tangerang).
Hal tersebut ditambahkan oleh Bapak Ade Dharmo selaku Ketua Penilik
UPTD Pendidikan Dasar yang menjadi anggota Satuan Tugas Wajib Belajar
sebagai berikut:
Pertama kami cari dan kami data anak yang sudah putus sekolah dan
berdomisili di Kota Tangerang. Pertama KK dan KTP orangtua dan ijazah
terakhir untuk melihat dimana nantinya mereka akan diarahkan ke program
kejar paket. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 22 Maret 2018 pukul
09.00 WIB di Kantor UPTD Pendidikan Dasar).
132
Gambar 4.8
Prosedur Pendataan Anak Putus Sekolah untuk Program Kejar Paket
(Sumber: Peneliti, 2018)
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dan bagan di atas, prosedur dalam
menangani anak putus sekolah adalah dilihat dari keabsahan data bahwa anak itu
adalah warga Kota Tangerang dibuktikan dengan KTP orangtua dan Kartu
Keluarga. Kemudian untuk mengetahui pendidikan terakhirnya pada jenjang di
mana si anak putus dengan melihat pada ijazah yang dimiliknya. Setalah pendataan
dan verifikasi dilakukan, oleh RT dan RW, maka hasil pendataan tersebut
dilaporkan kembali sesuai koordinasi ke atasan. Setelah data diverifikasi oleh
Penilik di setiap UPTD Pendidikan Dasar, kemudian anak-anak putus sekolah
dihantarkan kembali belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ada
dilingkungannya masing-masing. Untuk itu perlu melihat apakah Dinas Pendidikan
telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana tugas dibidang
133
pendidikan dengan baik dari sisi masnyarakat. Bapak Mulyanto selaku Ketua
Forum CSR Kota Tangerang mengatakan sebagai berikut:
“Jarang sekali ada program pemerintah yang seperti ini. Anak-anak yang
putus sekolah dibantu sekolahkan lagi oleh pemerintah tanpa
biaya.”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 22 Maret 2018 pukul 15.00
WIB di Kantor Forum CSR Kota Tangerang).
Hal tersebut ditambahkan pula oleh Ibu RT 01 Kp. Nambo Indah
mengatakan sebagai berikut:
“Semenjak ada pendataan anak putus sekolah itu alhamdulillah anak-anak
sini bisa pada bersekolah lagi. Baru kemarin setelah pendataan anak putus
sekolah banyak dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau ikutan juga. Saya
pikir Namanya sudah ibu-ibu tidak mau lagi. Tadinya usia jadi maslaah,
kalau sudah lanjut tidak bisa, ternyata ada perubahan semua usia boleh.
Tadinya 25 tahun ke atas tidak bisa, setelah konfirmasi lagi bisa. Mungkin
nanti kalau ada lagi pendataan seperti ini, dia saya masukkan kalau dianya
mau juga. Makanya kalau ada lagi ibu-ibu bapak-bapak juga antusias mau
ikutan.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 21 Maret 2018 pukul 16.00
WIB di Kp. Nambo Indah Kel. Nambo Jaya Kec. Karawaci).
Berdasarkan petikan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat
Kota Tangerang mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Tangerang melalui Dinas Pendidikan ini. Di mana anak-anak yang sudah putus
sekolah dibantu untuk disekolahkan lagi secara gratis sebagai perwujudan janji
kampanye Walikota Tangerang sekaligus amanat Undang-Undang Dasar 1945
pasal 31 yang mengatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat dan
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini adalah
tanggung jawab pemerintah ataupun Negara demi kemajuan bangsa. Selain itu
berdasarkan penuturan di atas sebelumnya terdapat Batasan usia dalam melakukan
pendataan yakin anak putus sekolah dibawah 25 tahun. Namun dengan
dilakukannya pendataan anak putus sekolah yang akan disekolahkan kembali ke
134
program kejar paket, terlihat antusiasme dari warga 25 tahun keatas. Hal tersebut
yang membuat batasa usia minimal bantuan program kejar paket ini mengalami
perubahan. Serta masyarakat mengharapkan program ini terus berjalan sehingga
cita-cita Kota Tangerang untuk mencerdasakan seluruh warganya pendidikan
minimal 12 tahun dapat tercapai.
4.3.5. Akuntabilitas
Akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada pertanggungjawaban dalam setiap
tindakan, keputusan bahkan kebijakan organisasi publik, dalam indikator kinerja ini
peneliti melihat pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam
mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam memonitor pelaksanaan kegiatan
hingga membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang
terdapat dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 25
tentang Pelaporan.
Gambar 4.9
Pasal 25 tentang Pelaporan
(Sumber: Peraturan Walikota Tangerang Nomor 58 Tahun 2016)
135
Terkait pertanggungjawaban kinerjanya dalam memonitor pelaksanaan
kegiatan penangan anak putus sekolah yang sudah disalurkan mengikuti program
kejar paket di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat hingga selesai, Bapak Hari
Purwanto, SE, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Ketua
Tim Satuan Tugas Wajib Belajar memaparkan sebagai berikut:
“Sudah pasti kami yang berkepentingan program ini terlaksana dengan
baik tentu kami akan mnegontrol yaitu dengan cara monitoring dan
evaluasi. Masih satu semsester lagi nanti berakhir bulan juni ajaran. Nanti
hasilnya bagaimana mereka tetap sekolah atau tidak yang sudah
tersalurkan.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 19 Maret 2018 pukul
15.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang).
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Bapak Ade Dharmo selaku Ketua
Penilik UPTD Pendidikan Dasar sebagai berikut:
“Ini kan sudah jalan, memang ada kekhawatiran itu akan ada lagi alasan
ekonomi akhirnya tidak sekolah lagi dan kondisi-kondisi seperti itu yang
sedang dimonitor oleh kami, cuma belum dapat hasilnya saja. Bagaimana
keberlangsungan mereka itu setelah diarahkan bersekolah lagi itu masih
tetap seperti itu atau tidak. Ini sedang berlangsung dimonitoring.”
(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 22 Maret 2018 pukul 09.00 WIB
di Kantor UPTD Pendidikan Dasar).
Gambar 4.10
Upacara Simbolis Penyerahan Perlengkapan Sekolah untuk Anak Putus
Sekolah Hasil Pendataan dan Verifikasi Satuan Tugas Wajib Belajar
(Sumber: Ketua Penilik UPTD Pendidikan Dasar, 2018)
136
Berdasarkan wawancara di atas Dinas Pendidikan masih terus mengontrol
kegiatan yang mulai berjalan ini, melihat sejauh mana anak putus sekolah yang
sudah tersalurkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan saat ini sudah mulai
mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian masih ada kekhawatiran anak-anak
yang masih tidak mau sekolah hal tersebut yang selalu dilakukan monitoring dan
menjadi bahan evaluasi jika ternyata masih ditemukan kasus seperti itu. Hal
tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Zubi selaku Kepala Seksi
Kemasyarakatan Kelurahan Nambo Jaya sebagai berikut:
“Iya kami dari Kelurahan masih terus koordinasi dengan Kecamatan dan
SKPD yang di atas yaitu Dinas Pendidikan Kota Tangerang.” (Wawancara
dilakukan pada hari Jumat, 23 Maret 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor
Kelurahan Nambo Jaya).
Kemudian terkait kontrol yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui
Kelurahan, Ibu RT 02 Kp. Bugel mengatakan sebagai berikut:
“Dari kelurahan masih suka komunikasi terkait anak-anak putus sekolah
yang didata dan sudah sekolah gimana kelanjutannya. Ada anak yang
sudah masuk di paket itu males lagi, dikasih surat dari PKBM ke
orangtuanya. Bentar lagi mau ujian, si gurunya juga tanggung jawab sama
muridnya itu. Selalu tanya-tanya sama murid lainnya.” (Wawancara
dilakukan pada hari Rabu, 21 Maret 2018 pukul 15.00 WIB di Kp. Bugel
Kel. Cimone Kec. Karawaci).
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Kelurahan
masih melakukan komunikasi dengan RT dan RW terkait perkembangan anak-anak
yang saat ini sedang belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Selain itu ketika
terjadi kasus ada anak yang malas masuk sekolah, dari pihak pengajar memberikan
surat kepada orangtuanya.. Selain itu Taufik Kamil anak putus sekolah yang saat
ini sedang belajar di PKBM Citra Mandiri mengatakan sebagai berikut:
137
“Pernah ada dari Dinas, ngomongin tentang untuk terus semangat belajar
seperti itu.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 21 Maret 2018 pukul
16.00 WIB di Kp. Nambo Indah Kel. Nambo Jaya Kec. Karawaci).
Berdasarkan petikan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Dinas
Pendidikan pernah mengontrol langsung ke lapangan terkait proses kegiatan belajar
mengajar di Pusat Kegiatan belajar Masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik
dari Dinas Pendidikan, Kelurahan, RT dan RW, sampai pengajar di Pusat Kegiatan
belajar Masyarakat sangat mengawasi dengan baik perkembangan anak-anak
tersebut.
Dinas Pendidikan juga harus menerapkan sanksi yang tegas kepada setiap
pegawainya apabila lalai dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga pelayanan
dalam bidang pendidikan dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan
oleh Bapak Hari Purwanto, SE, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota
Tangerang dan Ketua Tim Satuan Tugas Wajib Belajar sebagai berikut:
“Secara umum diberikan sanksi, ya ketika diberikan tugas tapi tidak
dikerjakan itukan lalai namanaya. Itu akan dilakukan tindakan disiplin
pegawai sesuai mekanisme yang ada yang dilakukan oleh Dinas. Bisa
teguran lisan atu tertulis bisa lebih berat lagi tergatung pimpinan sebagai
Pembina kepegawaian. Kalau di Dinas, Kepala Dinas melalui Sekdis.
Sejauh ini tidak ada kejadian yang terlalu berat.” (Wawancara dilakukan
pada hari Senin, 19 Maret 2018 pukul 15.00 WIB di Kantor Dinas
Pendidikan Kota Tangerang).
Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Dr. H. Mastaro, MA selaku Kepala
Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai berikut:
“Berbentuk surat peringatan, SP1 pangginaln nasihat, SP2 SP3. Sampai
pemecatan. Kitak tidak ada perbahan. Wajib itu. Disini absen ketat,
indikatornya kan bisa dari situ kalau terlihat malas ya tegur, saya Kasi
negur bawahan, saya ditegur atasan, atasan ditegur Sekdis, Sekdis ditegur
Kadis, Kadis berurusan dengan Inspektorat yg kaitannya dengan Walikota.
Kita selama ini belum ada sanksi berat.” (Wawancara dilakukan pada hari
138
Jumat, 6 April 2018 pukul 15.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota
Tangerang).
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam
melaksanakan pekerjaan di lingkungan organisasi Dinas Pendidikan Kota
Tangerang memiliki sanksi bagi siapa saja yang lalai dalam menjalankan tugasnya.
Namun berkaca pada pengalaman, sejauh ini belum ada pegawai dari Dinas
Pendidikan Kota Tangerang melakukan pelanggaran berat dalam melaksanakan
pekerjaannya sehingga belum pernah ada yang dijatuhkan sanksi berat hanya
sekedar teguran lisan saja ketika ada kinerja pegawainya yang kurang baik.
4.4. Pembahasan
Pada pembahasan ini peneliti akan membahas mengenai Kinerja Dinas
Pendidikan Kota Tangerang dalam Mengatasi Siswa Putus Sekolah, dengan focus
penelitian berdasarkan indikator-indikator kinerja birokrasi public menurut
Dwiyanto (2012:49-51). Untuk mengetahui kinerja birokrasi public maka peneliti
mengukurnya dengan indikator-indikator kinerja, antara lain yaitu: Produktivitas,
Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Kinerja Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Dalam Mengatasi Siswa Putus Sekolah adalah sebagai berikut:
1. Produktivitas
Aspek Produktivitas dapat dilihat pada rasio antara input pekerjaan dengan
output pekerjaan, yaitu sebarapa besar Dinas Pendidikan Kota Tangerang memiliki
hasil yang diharapkan oleh karena itu konsep input ini peneliti melihat pada sumber
daya manusia dan anggaran yang dimiliki dalam pelayanan dibidang pendidikan
139
serta alokasi anggarannya untuk anak putus sekolah. Berdasarkan dari hasil
wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam
hal ini kaitannya dengan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan sudah memadai.
Namun jika dilihat dalam tatanan ideal tentu masih memiliki keterbatasan karena
ruang lingkup pekerjaan di Dinas Pendidikan yang sangat luas. Dinas Pendidikan
mengurusi satuan pendidikan yang ada di Kota Tangerang termasuk tenaga
pengajar dan siswanya. Oleh karena itu Dinas Pendidikan mengatasi keterbatasan
tersebut dengan merekrut 9 orang tenaga honorer atau disebut Tenaga Harian
Lepas. Berdasarkan peraturan yang ada, Dinas tiak boleh mengambil tenaga
honorer melebihi batas. Selain itu untuk membantu pekerjaannya di lapangan,
Dinas Pendidikan memiliki uni-unit yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di
Kota Tangerang. Unit-unit tersebut adalah mereka yang paling terdepan dan
terdekat dalam melayani masyarakat dalam pelayanan dibidang pendidikan.
Anggaran pendidikan yang dimiliki oleh Kota Tangerang melalui Dinas
Pendidikan dapat dikatakan sudah baik. Dimana alokasi anggaran untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan masyarakat Kota Tangerang sebesar Rp 1,1 Triliun pada
tahun 2017 dari APBD sebesar Rp 3,56 Triliun. Hal tersebut dapat dikatakan sudah
memenuhi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 yang
mengamanatkan anggaran pendidikan itu harus setidaknya 20% dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk anak putus sekolah, Dinas
Pendidikan belum mengalokasikan anggarannya, sehingga upaya yang dilakukan
adalah bekerjasama dengan Forum CSR Kota Tangerang untuk mencari alternative
anggaran untuk anak putus sekolah. Forum CSR Kota Tangerang adalah Lembaga
140
yang menjembatani dana-dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan beberapa
perusahaan untuk kegiatan sosial.
Berdasarkan kedua aspek input di atas kita dapat melihat aspek output atau
hasil dari pelaksanaan upaya-upaya Dinas Pendidikan dalam mengatasi anak putus
sekolah. Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang
yanag mana selaku Ketua Tim Satuan Tugas Wajib Belajar, terdapat sekitar 1725
anak putus sekolah hasil verifikasi di lapangan. Anak putus sekolah yang ditemukan
ini rata-rata sudah beberapa tahun putus sekolah. Sehingga dalam penanganannya
mereka akan disalurkan ke Program Kejar Paket di Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat di wilayah masing-masing. Terkait bagaimana kelanjutannya setalah di
data anak putus sekolah, peneliti telah melakukan observasi dan wawancarake
lapangan. Berdasarkan hasil temuan lapangan dan wawancara, diketahui bahwa
anak-anak saat ini sudah dimasukkan ke dalam PKBM masing-masing lingkungan
rumahnya dan mulai mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu
menurut penuturan anak dan Ketua RT setempat, anak-anak ini tidak dipungut
biaya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Jadi dapat
disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan sudah memenuhi amanat Walikota
Tangerang yang mengharapkan dapat terwujudnya masyarakat yang cerdas dan
jangan sampai ada yang putus sekolah dan minimal menamatkan Wajib Belajar 12
Tahun.
141
2. Kualitas Layanan
Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan serta kenyamanan dalam
pelayanan dapat menjadi tolak ukur dalam mengetahui sejauh mana kualitas
layanan dari birokrasi public. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dapat
dilihat dengan sejauh mana masyarakat mengetahui program-program bantuan
pendidikan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana Satuan Kerja
Perangkat Daerah dibidang pendidikan. Perlu diketahui bahwa saat ini Dinas
Pendidikan memiliki dua program unggulan dalam membantu meningkatkan
partisipasi masyarakat untuk sekolah sehingga meminimalisir anak putus sekolah,
yaitu Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Tangerang Cerdas. Program
tersebut memberikan bantuan berupa dana subsisi pendidikan. Program BOP
tertuang dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 127 Tahun 2017 di mana
sasaran penerima program ini yaitu SD/MI Negeri, SMP/MTs Negeri dan SD/MI
dan SMP/MTs Swasta di Kota Tangerang dibuktikan dengan KTP dan KK
orangtua siswa. Biaya yang diberikan yaitu sebesar Rp50.000,00 untuk SD/MI dan
Rp105.000,00 untuk SMP/MTs. Sedangkan Tangerang Cerdas tercantum dalam
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 132 Tahun 2016 di mana besaran biaya yang
diberikan adalah 100.000,-/bulan untuk siswa SMP/MTs dan 80.000,-/bulan untuk
siswa SD/MI warga Kota Tangerang kategori miskin dan rentan miskin yang
tercantum dalam data BPS-PPLS. Kemudian melihat dari sisi masyarakat dalam
mengetahui program-program bantuan tersebut, peneliti telah melakukan observasi
dan wawancara di lapangan. Hampir sebagian besar masyarakat telah mengetahui
program-program bantuan biaya pendidikan yang ada di Kota Tangerang.
142
Sedangkan dilihat berdasarkan sejauh mana program-program bantuan
biaya pendidikan tersebut telah tepat sasaran yaitu siswa kurang mampu di Kota
Tangerang, Dinas Pendidikan memaparkan bahwa dalam menentukan sasaran
penerima Tangerang Cerdas, mereka berpedoman pada data yang dikeluarkan
melalui BPS-PPLS. Data BPS-PPLS yang berisi daftar masyarakat yang rentan
dalam bidang social. Sehingga jika terdapat siswa yang secara realita kurang
mampu tetapi tidak ada dalam data tersebut, maka dia tidak berhak menerima
bantuan Tangerang Cerdas. Data yang menjadi pedoman dalam menentukan
sasaran tersebut dikatahui melakukan update data tersebut dalam 5 tahun sekali.
Sedangkan kondisi ekonomi msyarakat sangat dinamis sehinggia tidak heran jika
dilapangan masih ditemukan siswa tidak mampu yang belum menerima.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, anak-anak putus
sekolah yang sudah terdata oleh Dinas Pendidikan sebelumnya ada yang sudah
menajdi penerima dan ada yang bukan penerima. Hal tersebut contoh dari kasus
warga tidak mampu yang tidak tercantum dalam data sasaran penerima Tangerang
Cerdas.
3. Responsivitas
Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsinya
dapat melibatkan peran serta masyarakat baik perorangan, kelompok, maupun
organisasi social kemasyarakatan untuk bersama-sama berperan aktif dalam
mencegah dan mengatasi anak putus sekolah di lingkungan sekitarnya, maka perlu
adanya pengembangan program serta penyusunan agenda kegiatan dalam
mencegah dan mengurangi anak putus sekolah, atas dasar itu maka dibentuklah
143
Satuan Tugas Wajib Belajar yang bertujuan untuk mendata dan memverifikasi
anak-anak putus sekolah di Kota Tangerang. Satuan tugas tersebut memiliki
struktur dari Dinas Pendidikan dan UPT Pendidikan Dasar perkecamatan, serta
menggerakan Kecamatan dan Kelurahan sampai Rukun Warga dan Rukun
Tetangga di lingkungan masyarakat sekitar. Satuan Tugas Wajib Belajar ini aktif
dalam mendata da meverifikas anak-anak putus sekolah di Kota Tangerang untuk
disekolahkan kembali melalui Program Kejar Paket. Berdasarkan hasil observasi
dan wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa RT dan RW
setempat diminta oleh Dinas Pendidikan melalui Kecamatan dan Kelurah untuk
mendata warganya yang putus sekolah.
Selain itu agenda kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam
mencegah dan mengurangi anak putus sekolah melalui intervensi dalam mensubsidi
biaya pendidikan. Dinas Pendidikan berharap dengan diberikannya bantuan
pendidikan seperti Bantuan Operasional Pendidikan dan Tangerang Cerdas dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan minimal 12
tahun. Namun intervensi Pemerintah Kota yang berusaha agar warga Kota
Tangerang dapat menikamati pendidikan dengan layak melalui program-program
pendidikan tersebut, tidak serta merta membuat tidak ada lagi anak putus sekolah.
Pada kenyataannya di lapangan masih ditemukan anak-anak putus sekolah. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa agenda untuk mencegah dan mengurangi anak putus
sekolah hanya berbentuk bantuan biaya. Sementara hasil observasi dan wawancara
yang dilakukan peneliti, menemukan bahwa anak-anak putus sekolah di Kota
Tangerang tidak hanya factor ekonomi tetapi juga karena factor sikap / perilaku
144
serta keluarga dan lingkungannya. Oleh karena itu Dinas Pendidikan perlu mencari
pendekatan-pendekatan dalam mencegah dan mengatasi anak putus sekolah karena
factor selain ekonomi.
4. Responsibilitas
Salah satu fungsi Dinas Pendidikan Kota Tangerang sebagai koordinator
dan fasilitator dalam menangani anak putus sekolah, maka perlu melihat bagaimana
koordinasi yang terjalin antar instansi terkait yang ikut bertanggung jawab dalam
mencegah dan mengatasi anak putus sekolah, agar seluruh anak-anak putus sekolah
mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak sehingga terpenuhi hak-haknya
serta terwujudnya prinsip keadilan. Untuk itu perlu diketahui bagaimana koordinasi
yang terjalin antara Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan isntansi lainnya.
Berdasarkan pemaparan dari Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Ketua Tim Satuan
Tugas Wajib Belajar, dapat diketahui bahwa penanganan anak putus sekolah yang
dilakukan Dinas Pendidikan dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan
koordinasinya melalui UPT Pendidikan di Kecamatan. UPT Pendidikan yang ada
di Kecamatan bertugas sebagai penjembatan koordinasi antara instansi di wilayah
yakni Kecamatan dan Kelurahan dengan Dinas Pendidikan sebagai pucuk pimpinan
organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi terkait penanganan dan
pendataan anak putus sekolah yang dilakukan sesuai dengan prosedur dari atas ke
bawah, yakni dari Dinas Pendidikan melalui UPT Pendidikan yang nantinya
berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan. Kelurahan nantinya
menggerakkan RT dan RW untuk kemudian melaporkan kembali kepada Kelurahan
145
dan seterusnya. Koordinasi yang terjanlin saat ini dinilai sudah baik dalam
menangansi anak putus sekolah.
Selanjutnya prosedur dalam penangan anak putus sekolah berdasarkan hasil
wawancara dapat diketahui bahwa prosedur dalam menangani anak putus sekolah
adalah dilihat dari keabsahan data bahwa anak itu adalah warga Kota Tangerang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk orangtua dan Kartu Keluarga. Kemudian
untuk mengetahui pendidikan terakhirnya pada jenjang di mana si anak putus
dengan melihat pada ijazah yang dimiliknya. Setalah pendataan dan verifikasi
dilakukan, kemudian anak-anak putus sekolah dihantarkan kembali belajar di Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat yang ada dilingkungannya masing-masing.
5. Akuntabilitas
Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota
Tangerang dalam memonitor pelaksanaan penanganan anak-anak putus sekolah
dengan instansi terkait lainnya masih berjalan saat ini. Berdasarkan hasil
wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan masih terus mengontrol sejauh
mana anak putus sekolah yang sudah tersalurkan ke Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat dan saat ini sudah mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selain
itu pihak Kelurahan memaparkan, masih melakukan komunikasi dengan RT dan
RW terkait perkembangan anak-anak yang saat ini sedang belajar di Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat. Selain itu ketika terjadi kasus ada anak yang malas masuk
sekolah, dari pihak pengajar memberikan surat kepada orangtuanya.
146
Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pada pegawainya yang lalai dalam
melaksanakan pekerjaan Dinas Pendidikan Kota Tangerang telah memiliki sanksi
yang tegas yaitu berbentuk teguran lisan, Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan
2 yang akan dikenakan bagi pegawainya yang kinerjanya buruk. Namun sejauh ini
berdasarkan hasil wawancara, belum ada pegawainya yang terkena sanksi tegas
hanya baru teguran secara lisan saja yang diberikan kepada pegawainya yang lalai.
Keberadaan Dinas Pendidikan Kota Tangerang berdasarkan Peraturan
Walikota Tangerang Nomor 58 Tahun 2016, memiliki tugas membantu Walikota
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Selain itu Dinas
Pendidikan mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah melaksanakan
kebijakan sesuai dengan bidang pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di
bidang pendidikan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan.
Sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan di bidang pendidikan bagi
masyarakat Kota Tangerang sehingga hah-haknya sebagai warga mendapatkan
pendidikan yang layak dapat terpenuhi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dalam hal ini melihat bahwa
pada Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam Mengatasi Permasalahan
Anak Putus Sekolah, telah memiliki dua program unggukan yang mengintervensi
melalui bantuan subsidi biaya pendidikan sehungga diharapkan dapat mencegah
dan menguangi anak putus sekolah. Kemudian ketika di lapangan masih ditemukan
anak-anak yang putus sekolah, sebagai bentuk responsivitas Dinas Pendidikan
membantuk Satuan Tugas Wajib Belajar yang memiliki tugas untuk mendata dan
memverifikasi anak-anak putus sekolah untuk disekolahkan kembali melalui
147
Program Kejar Paket. Namun Dinas Pendidikan masih memiliki kendala-kendala
seperti keterbatasan jumlah pegawai, belum adanya alokasi anggaran untuk anak
putus sekolah, dan program bantuan Tangerang Cerdas yang memiliki aturan
pedoman sasaran penerima sehingga di lapangan masih terdapat warga tidak
mampu yang belum menerima bantuan. Dari berbagai kendala-kendala yang telah
dijelaskan di atas Dinas Pendidikan telah memberikan pelayanan pendidikan
dengan baik, sehingga seluruh warga Kota Tangerang dapat menikmati pendidikan
yang layak.
Tabel 4.10
Rekapitulasi Temuan Lapangan
Aspek Hasil Penelitian
Produktivitas
a. Sumber daya manusia
b. Hasil Kerja
1. Dinas Pendidikan Kota Tangerang memiliki
jumlah 84 pegawai jika dibandingkan dengan
Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan
yang memliki 141 pegawai, hal tersebut belum
mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan di
bidang pendidikan yang ruang lingkupnya
luas.
2. Pada tahun 2017 Kota Tangerang memiliki
APBD sebesar Rp 4,49 Triliun dan Rp 1,09
Triliun dianggarkan belanja biaya pendidikan.
Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 20
Tahun 2003 yang mengamanatkan alokasi
anggaran pendidikan minimal lebih besar 20%
dari APBD.
3. Sekitar 1725 anak putus sekolah yang terdata
dan sudah terverifikasi di Kota Tangerang
sudah disalurkan ke Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat di lingkungannya untuk mengikuti
program kejar paket.
148
Kualitas Layanan
a. Kemudahan
mendapatkan layanan
b. Kenyamanan dalam
pelayanan
1. Dinas Pendidikan memiliki program bantuan
biaya pendidikan unggulan yaitu Program
Bantuan Operasional Pendidikan dan Program
Tangerang Cerdas yang diberikan untuk siswa
tidak mampu yang masih bersekolah dan
meminimalisir angka putus sekolah.
2. Berdasarkan observasi dan wawancara yang
dilakukan, sebagian besar masyarakat sudah
mengtahui akan adanya Program Bantuan
Operasional Pendidikan dan Program
Tangerang Cerdas.
3. Program Tangerang Cerdas memiliki sasaran
penerima yang hanya berpedoman pada data
BPS-PPLS yang update 5 tahunan. Data
sasaran penerima program bantuan kurang
update, sehingga belum mencakup seluruh
siswa kurang mampu di Kota Tangerang.
Responsivitas
a. Pengembangan program
b. Penyusunan agenda
kegiatan pencegahan
anak putus sekolah
1. Sebagai bentuk responsivitas terkait adanya
anak putus sekolah, Dinas Pendidikan Kota
Tangerang membentuk Satuan Tugas Wajib
Belajar sebagai lanjutan dari Program
Tangerang Cerdas untuk mendata dan
meverifikasi anak putus sekolah.
2. Satuan Tugas Wajib Belajar memiliki tugas
pokok dan fungsi utnuk melakukan
pendataan dan verifikasi di lapangan terkait
adanya anak putus sekolah di Kota
Tangerang.
3. Program Bantuan Operasional Pendidikan
dan Program Tangerang Cerdas merupakan
sebagai salah satu tindakan preventif dalam
mencegah anak putus sekolah dari factor
ekonomi dengan melakukan intervensi
subsidi bantuan biaya pendidikan untuk
meningkatkan angka partisipasi sekolah dan
meminimalisir angka putus sekolah.
149
Responsibilitas
a. Komitmen
b. Kesesuaian dengan
prosedur
1. Dinas Pendidikan Kota Tangerang
berkoordinasi dengan UPT Pendidikan Dasar
untuk melakukan pendataan anak putus
sekolah.
2. Penilik dari UPT Pendidikan Dasar
berkoordinasi melalui Kecamatan untuk
menugaskan Kelurahan mendata warganya
yang putus sekolah.
3. Kelurahan melalui Kepala Seksi
Kemasyrakatan menggerakkan RT dan RW
setempat untuk mendata dan meverifikasi
anak putus sekolah.
4. Dinas Pendidikan Kota Tangerang
berkoordinasi dengan Bappeda Kota
Tangerang dalam merumuskan sasaran
program di bidang pendidikan, khususnya
terkait data sasaran penerima Program
Tangerang Cerdas.
5. Dinas Pendidikan Kota Tangerang
berkoordinasi dengan Komisi II DPRD Kota
Tangerang dalam melaksanakan kebijakan di
bidang pendidikan.
6. Dalam menangani anak putus sekolah, Dinas
Pendidikan melakukan koordinasi dengan
UPT Pendidikan Dasar, Kecamatan,
Kelurahan, dan RT/RW, karena lebih
mengetahui secara pasti kondisi nyata di
lapangan sehingga dapat berjalan sesuai
dengan yang diharapkan.
Akuntabilitas
a. Tanggung jawab
dalam kegiatan sebagai
pelaksana monitoring
1. Dalam menangani anak putus sekolah, Dinas
Pendidikan ikut mengontrol dalam
penyelesaian kegiatan hingga tuntas, hal
tersebut dilakukan melalui koordinasi yang
terjalin dengan UPT Pendidikan Dasar dan
Pusat Kegiata Belajar Masayarakat setempat.
150
b. Sanksi sebagai
pertanggung jawaban
dalam kegiatan
2. Sekitar 1725 anak putus sekolah yang telah
didata dan terverifkasi sebagai warga Kota
Tangerang sudah mulai mengikuti program
kejar paket di Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat setempat dan
keberlangsungannya masih dilakukan
pengawasan oleh UPT Pendidikan Dasar dan
pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
3. Dinas Pendidikan Kota Tangerang memiliki
sanksi tegas berupa teguran dan surat
peringatan yang diberikan kepada setiap
pegawainya apabila lalai dalam menjalankan
tugas.
(Sumber: Peneliti, 2018)
151
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Pada penelitian mengenai Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam
Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa
Dinas Pendidikan Kota Tangerang sudah menunjukkan kinerja yang mengarah pada
mengatasi permasalahan anak putus sekolah.
Adapun buktinya adalah berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan
teori kinerja birokrasi publik dari Dwiyanto (2012:49-51) sebagai pisau analisis dan
temuan-temuan di lapangan sebagai berikut : (1) Sebanyak 1725 anak putus sekolah
yang terdata pada tahun 2017, sudah diverifikasi sebagai warga Kota Tangerang
dan disalurkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat setempat untuk melanjutkan
pendidikan melalui program kejar paket. (2) Dinas Pendidikan Kota Tangerang
melakukan intervensi dalam mensubsidi biaya pendidikan melalui Program
Bantuan Operasional Pendidikan dan Program Tangerang Cerdas untuk
meningkatkan angka partisipasi sekolah dan meminimalisir angka putus sekolah.
(3) Dinas Pendidikan Kota Tangerang membentuk Satuan Tugas Wajib Belajar
sebagai lanjutan dari Program Tangerang Cerdas untuk melakukan pendataan dan
verifikasi lapangan terkait adanya anak putus sekolah. (4) Untuk lebih mengetahui
secara pasti kondisi nyata di lapangan, Satuan Tugas dibentuk dari koordinasi yang
dilakukan Dinas Pendidikan dengan Penilik UPTD Pendidikan Dasar, Kecamatan,
152
Kelurahan, dan RT/RW. (5) Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Dinas
Pendidikan melakukan evaluasi dan monitoring melalui koordinasi Satuan Tugas
Wajib Belajar, untuk melihat sejauh mana anak putus sekolah yang sudah
tersalurkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam mengikuti kegiatan belajar
mengajar.
5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka
peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi
Dinas Pendidikan dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah adalah
sebagai berikut, yaitu:
a. Pada aspek Produktivitas, diharapkan melakukan recruitment pegawai yang
berkompetensi dan sesuai dengan bidangnya untuk membantu ruang
lingkup pekerjaan Dinas Pendidikan yang sangat luas.
b. Pada aspek Kualitas Layanan, diharapkan dapat menggunakan data sasaran
penerima untuk Program Tangerang Cerdas yang lebih tepat dan
pembaharuannya cepat sehingga dapat mencakup seluruh siswa kurang
mampu di Kota Tangerang.
c. Pada aspek Responsivitas, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Satuan
Tugas Wajib Belajar dengan membuat payung hukum agar anggota satgas
memiliki kejelasan dan informasi yang menyeluruh terkait tugas pokok dan
fungsinya. Serta mengagendakan langkah-langkah preventif dalam
153
mengatasi anak putus sekolah dari factor sikap / perilaku dan lingkungan
keluarga.
d. Pada aspek Responsibilitas, diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan
koordinasi yang sudah terjalin dengan baik antara instansi terkait sehingga
ketika di lapangan masih ditemukan anak putus sekolah, agar segera
mendapatkan pelayanan lebih lanjut untuk didata dan disekolahkan.
e. Pada aspek Akuntabilitas, diharapkan untuk terus dilakukan controlling
terhadap keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar anak-anak di
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, sehingga mereka tetap mendapatkan
hak-haknya untuk menikmati pendidikan yang layak.
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ahmad. 2011. Pendidikan Dasar Pada Anak. Jakarta. Trans Info Media.
Dwiyanto, Agus. 2012. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta:
UGM Press.
Fahmi, Irham. 2011. Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
Gunawan. 2011. Remaja dan Permasalahannya. Yogyakarta. Hanggar Kreator
Ihsan, Fuad. 2011. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Imron, Ali. 2004. Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah. Malang:
Departemen Pendidikan Nasional.
Irawan, Prasetya. 2006. Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta: Universitas
Terbuka.
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
Universitas Gajah Mada.
Moeheriono. 2009. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Bogor: Ghalia
Moeleong, L.K. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Mukarom, Zaenal dan Laksana Muhibun. 2016. Membangun Kinerja Pelayanan
Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
Nawawi, Ismail. 2013. Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja. Jakarta:
Kencana.
Nazili Ahmad Shaleh. 2011. Pendidikan Dan Masyarakat. Yogyakarta. Sabda
Media
Sedarmayanti. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika
Aditama.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: CV
Alfabeta.
Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT.Gramedia
Widiasarana Indonesia
Ulum, Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik. Jakarta: Bumi Aksara
Umam, Khaerul. 2010. Perilaku Organisasi. Bandung; CV. Pustaka Setia
Wibowo. 2011. Manajemen Kinerja. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Rajagrafindo
Persada.
Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.
Jurnal Penelitian Terdahulu :
Latif, Abdul. 2012. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar
Sembilan Tahun di Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
Kurniawan, Anjar. 2010. Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kabupaten Karanganyar.
Universitas Sebelas Maret.
Ramadhan, Restu. 2017. Implementasi Program Tangerang Cerdas tingkat SMPN
di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Tahun 2016. Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
Saputra, Ricardo. 2017. Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam
Menanggulangi Anak Putus Sekolah pada Tingkat Pendidikan Sekolah
Dasar Tahun 2012-2015. Universitas Riau.
Utami, Tri Sugih. 2014. Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang
Selatan dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Dokumen :
BPS Kota Tangerang
BPS Provinsi Banten
Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 127 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Biaya Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Tahun 2017
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 132 Tahun 2016 Tentang Bantuan Biaya
Pendidikan Melalui Program Tangerang Cerdas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
Sumber Lainnya :
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2018. Buku Panduan dan Pedoman Skripsi.
Serang: Universitas Sultan AGgeng Tirtayasa.
Pusat Bahasa Depdiknas. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima).
Jakarta: Balai Pustaka.
http://lensatangerang.com/2017/05/10/dprd-minta-dindik-kota-tangerang-data-
siswa-putus-sekolah/ (Diakses pada 14 September 2017)
http://megapolitan.indopos.com.co.id/read/2017/03/23/92189/1870-Anak-Anak-
Putus-Sekolah-di-Kota-Tangerang (Diakses pada 14 September 2017)
http://metro.tempo.co/read/853877/kota-tangerang-percepat-pendataan-anak-
putus-sekolah (Diakses pada 14 September 2017)
http://www.jawapos.com/read/2016/10/17/58205/angka-putus-sekolah-di-
indonesia-masih-tingi (Oleh Imam Solehudin, diakses pada 18 Februari
2018)
http://www.penamerdeka.com/amp/12156/satgas-wajib-belajar-tangerang-
temukan-1000-anak-putus-sekolah (Oleh Deden, diakses pada 14
September 2017)
http://tangselpos.co.id/2016/06/29/kemendikbud-soroti-dunia-pendidikan-banten
(Diakses pada 18 Februari 2018)
LAMPIRAN
DOKUMENTASI LAPANGAN
Wawancara dengan Ketua Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan Tangerang Cerdas
Wawancara dengan Kepala Seksi Peserta Didik
dan Pengembangan Karakter
Wawancara dengan Kasubid Sosial
Kemasyarakatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Wawancara dengan Sekretaris Komisi II
DPRD Kota Tangerang
Wawancara dengan Anggota Tim Satuan
Tugas Wajib Belajar Wawancara dengan Ketua Tim Satuan Tugas
Wajib Belajar
Wawancara dengan Ketua RT Wawancara dengan Anak Putus Sekolah
Wawancara dengan Ketua RT
Wawancara dengan Ketua RT
Wawancara dengan Ketua Penilik UPTD
Pendidikan Dasar Wawancara dengan Ketua Forum CSR Kota
Tangerang
Wawancara dengan Kepala Seksi
Kemasyarakatan Kel. Nambo Jaya
Contoh Kartu Penerima
Program Tangerang Cerdas
Kegiatan Sosialisasi Program bantuan biaya
pendidikan di Kota Tangerang (1)
Kegiatan Sosialisasi Program bantuan biaya
pendidikan di Kota Tangerang (2)
Kegiatan Sosialisasi Program bantuan biaya
pendidikan di Kota Tangerang (3)
Kegiatan Sosialisasi Program bantuan biaya
pendidikan di Kota Tangerang (4)
Kegiatan Sosialisasi kepada Anak Putus
Sekolah pleh Satuan Tugas Wajib Belajar (1)
Laporan Kegiatan Satuan Tugas Wajib Belajar
di Kecamatan Karawaci
Observasi di Kp. Nambo Indah Kel. Nambo
Jaya Kec. Karawaci
Observasi di Kp. Bugel Kel. Bugel Kec.
Karawaci
Observasi di Kp. Cibodas Kecil Kel. Cimone
Kec. Karawaci
Wawancara dengan Orangtua Anak Putus
Sekolah
CATATAN LAPANGAN
No Tanggal Waktu Tempat Hasil Informan
1
21 Agustus -
22 September
2017
09.00
WIB
Dinas
Pendidikan
Kota
Tangerang
Observasi
awal -
10.00
WIB
Dinas
Pendidikan
Kota
Tangerang Observasi
awal dan
wawancara
Bagian
Perencanaan
Dinas
Pendidikan
Kota Tangerang
14.00
WIB
Dinas
Pendidikan
Kota
Tangerang
Bagian Umum
dan
Kepegawaian
Dinas
Pendidikan Kota
Tangerang
2 Senin, 19
Februari 2018
14.10
WIB
Kesbangpol
Provinsi
Banten
Pembuatan
Surat
Keterangan
Penelitian
-
3 Selasa, 27
Februari 2018
08.00
WIB UNTIRTA
Acc
Lapangan -
4 Rabu, 28
Februari 2018
14.00
WIB
Kesbangpol
Kota
Tangerang
Pembuatan
Surat
Keterangan
Penelitian
-
14.30
WIB
Dinas
Pendidikan
Kota
Tangerang
-
15.00
WIB
Bappeda
Kota
Tangerang
-
!5.30
WIB
Komisi II
DPRD Kota
Tangerang
-
5 Selasa, 6
Maret 2018
08.00
WIB
Kantor Dinas
Pendidikan
Kota
Tangerang
Wawancara
Staff Seksi
Kelembagaan
dan Sarana
Prasarana
Kepala Seksi
Peserta Didik
dan
Pengembangan
Karakter
10.00
WIB
Kantor
Bappeda
Kota
Tangerang
Wawancara
Kasubid Sosial
Kemasyarakatan
Badan
Perencanan
Pembangunan
Daerah
6 Rabu, 7 Maret
2018
14.00
WIB
Kantor
Komisi II
DPRD Kota
Tangerang
Wawancara
Sekretaris
Komisi II DPRD
Kota Tangerang
7 Senin, 19
Maret 2018
14.00
WIB Kantor Dinas
Pendidikan
Kota
Tangerang
Wawancara
Kepala Bidang
Pembinaan
PAUD & Non
Formal
15.00
WIB
Sekretaris Dinas
Pendidikan
Kota Tangerang
8 Rabu, 21
Maret 2018
14.00
WIB
Kp. Cibodas
Kecil
Observasi
dan
Wawancara
Ketua RT Kp.
Cibodas Kecil
15.00
WIB Kp. Bugel
Ketua RT Kp.
Bugel
Anak Putus
Sekolah
16.00
WIB
Kp. Nambo
Indah
Ketua RT Kp.
Nambo Jaya
Anak Putus
Sekolah
9 Kamis, 22
Maret 2018
09.00
WIB
UPT
Pendidikan
Dasar Kec.
Cibodas Wawancara
Ketua Penilik
Dinas
Pendidikan Kota
Tangerang
15.00
WIB
Kantor
Forum CSR
Kota
Tangerang
Ketua Forum
CSR Kota
Tangerang
10 Jumat, 23
Maret 2018
14.00
WIB
Kantor
Kelurahan
Nambo Jaya
Wawancara
Kasi
Kemasyarakatan
Kelurahan
Nambo Jaya
11 Jumat, 6 April
2018
15.00
WIB
Kantor Dinas
Pendidikan
Kota
Tangerang
Wawancara
Kepala Seksi
Kurikulum dan
Penilaian
12 Rabu, 11 April
2018
14.00
WIB
Kelurahan
Nambo Jaya
Observasi
dan
Wawancara
Masyarakat
13 Jumat, 20
April 2018
10.00
WIB
Kp. Cibodas
Kecil Observasi -
14 Rabu, 25 Mei
2018
15.00
WIB Kp. Bugel Observasi -
15 Kamis, 24 Mei
2018
10.00
WIB
Kantor Dinas
Pendidikan
Kota
Tangerang
Observasi -
16 Jumat, 25 Mei
2018
14.00
WIB
Kp. Nambo
Indah
Observasi
dan
Wawancara
Orangtua Anak
Putus Sekolah
PEDOMAN WAWANCARA
Dimensi Aspek Pertanyaan Informan
Produktivitas
Input
Apakah sumber daya
manusia yang ada dirasa
telah memadai secara
kualitas dan kuantitas?
I 1, I 2, I 3-1, I 3-2, I 4-
2, I 5, I 6-1
Bagaimana mengatasi
permasalahan kekurangan
dari segi sumber daya
manusia?
I 1, I 2, I 3-1, I 3-2, I
4-2, I 6-1
Bagaimana alokasi
anggaran untuk pendidikan
di Kota Tangerang?
I 1, I 2, I 3-1, I 3-2, I 4-
1, I 4-2, I 5
Adakah alokasi anggaran
untuk anak putus sekolah?
I 1, I 2, I 3-1, I 3-2, I
4-1, I 5, I 6-1, I 7
Output
Berapa jumlah anak putus
sekolah yang ditemukan?
I 1, I 2, I 5, I 6-1, I 6-2,
I 8-1, I 8-2, I 8-3
Bagaimana kelanjutan
anak putus sekolah yang
sudah terdata?
I 1, I 2, I 3-1, I 3-2, I 5,
I 6-1, I 6-2, I 8-1, I 8-2,
I 8-3, I 9-1, I 9-2, I 9-3
Apakah anggaran yang ada
terealisasi secara efektif
dan efisien?
I 1, I 2, I 3-1, I 3-2, I 4-
1, I 4-2, I 5
Kualitas
Layanan
Kemudahan
mendapatkan layanan
Apakah terdapat program
bantuan biaya pendidikan
di Kota Tangerang?
I 1, I 2, I 3-1, I 3-2, I
4-1, I 4-2, I 5, I 6-1, I 6-
2, I 7
Apakah program bantuan
tersebut sudah dikenal oleh
masyarakat Kota
Tangerang?
I 1, I 2, I 3-1, I 3-2, I
4-1, I 4-2, I 5, I 6-1, I 6-
2, I 7, I 8-1, I 8-2, I 8-3,
I 9-1, I 9-2, I 9-3
Bagaimana prosedur
penerimaan sebagai
peserta bantuan biaya
pendidikan?
I 1, I 4-1, I 4-2, I 9-2
Kenyamanan dalam
pelayanan
Apakah program biaya
bantuan pendidikan sudah
mencakup seluruh siswa
I 1, I 3-1, I 3-2, I 4-1, I
4-2, I 5, I 8-1, I 8-2, I 8-
3
kurang mampu di Kota
Tangerang?
Apakah anak putus sekolah
yang sudah terdata saat ini
sebelumnya merupakan
penerima bantuan Program
Tangerang Cerdas?
I 1, I 2, I 4-1, I 4-2, I 5,
I 6-1, I 6-2, I 8-1, I 8-2,
I 8-3, I 9-1, I 9-2, I 9-3
Apakah sarana dan
prasarana telah memadai
dalam menunjang program
kegiatan pendidikan?
I 1, I 2, I 3-1, I 3-2, I
4-1, I 4-2, I 5, I 6-1
Responsivitas
Pengembangan
Program
Apakah terdapat tim
yang dibentuk untuk
mendata siswa putus
sekolah?
I 1, I 2, I 3-1, I 3-2,
I 4-1, I 5, I 6-1, I 6-2
Bagaimana struktur tim
tersebut dan
tupoksinya?
I 1, I 2, I 5, I 6-1, I
6-2, I 8-1, I 8-2, I 8-3
Apakah dengan masih
ditemukannya anak
putus sekolah bisa
dikatakan bahwa
program-program
bantuan biaya
pendidikan yang ada
belum efektif?
I 1, I 2, I 3-1, I 3-2,
I 4-1, I 4-2, I 5, I 6-
1, I 6-2, I 7, I 8-1, I
8-2, I 8-3, I 9-2
Penyusunan agenda
kegiatan pencegahan
putus sekolah
Apakah program dan
agenda yang ditempuh
untuk mengurangi siswa
putus sekolah dan
berjalan hingga saat ini?
I 1, I 2, I 3-1, I 3-2,
I 4-1, I 4-2, I 5
Responsibilitas Komitmen
Bagaimana koordinasi
dengan instansi terkait
lainnya dalam
menangani anak putus
sekolah?
I 1, I 2, I 3-1, I 3-2,
I 4-1, I 4-2, I 5, I 6-
1, I 6-2, I 7
Bagaimana upaya Dinas
Pendidikan dalam
I 1, I 2, I 3-1, I 3-2,
I 4-2
menjalankan tupoksi
dalam penyelenggaraan
pendidikan agar berjalan
optimal?
Kesesuaian dengan
prosedur
Bagaimana prosedur
dalam menangani anak
putus sekolah?
I 1, I 2, I 5, I 6-1, I
6-2, I 8-1, I 8-2, I 8-3
Apakah Dinas
Pendidikan telah
menjalankan tupoksinya
dengan baik?
I 4-1, I 5, I 6-2, I 7,
I 8-1, I 8-2, I 8-3, I
9-1, I 9-2, I 9-3
Akuntabilitas
Tanggung jawab dalam
kegiatan sebagai
pelaksana monitoring
Apakah Dinas
Pendidikan ikut
mengontrol dalam
penyelesaian kegiatan
hingga tuntas?
I 1, I 2, I 3-1, I 3-2, I
4-1, I 4-2, I 5, I 6-1, I
6-2, I 8-1, I 8-2, I 8-
3, I 9-2
Sanksi sebagai
pertanggung jawaban
dalam kegiatan
Adakah sanksi tegas
yang diberikan pada
pegawai yang tidak
menjalankan tugas dan
bagaimana bentuk
sanksinya?
I 1, I 2, I 3-1, I 3-2,
I 4-2, I 5, I 6-1
PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN KOTA TANGERANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka
disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini:
Informan
- Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang
(Ketua Tim Satuan Tugas Wajib Belajar)
Pertanyaan
A. Produktivitas
1. Apakah sumber daya manusia yang ada dirasa telah memadai secara
kualitas dan kuantitas?
2. Bagaimana mengatasi permasalahan kekurangan dari segi sumber daya
manusia?
3. Bagaimana alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang?
4. Adakah alokasi anggaran untuk anak putus sekolah?
5. Berapa jumlah anak putus sekolah yang ditemukan?
6. Bagaimana kelanjutan anak putus sekolah yang sudah terdata?
7. Apakah anggaran yang ada terealisasi secara efektif dan efisien?
B. Kualitas Layanan
1. Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
2. Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Kota
Tangerang?
3. Bagaimana prosedur penerimaan sebagai peserta bantuan biaya
pendidikan?
4. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa
kurang mampu di Kota Tangerang?
5. Apakah anak putus sekolah yang sudah terdata saat ini sebelumnya
merupakan penerima bantuan Program Tangerang Cerdas?
6. Apakah sarana dan prasarana telah memadai dalam menunjang program
kegiatan pendidikan?
C. Responsivitas
1. Apakah terdapat tim yang dibentuk untuk mendata siswa putus sekolah?
2. Bagaimana struktur tim tersebut dan tupoksinya?
3. Apakah dengan masih ditemukannya anak putus sekolah bisa dikatakan
bahwa program-program bantuan biaya pendidikan yang ada belum efektif?
4. Apakah program dan agenda yang ditempuh untuk mengurangi siswa putus
sekolah dan berjalan hingga saat ini?
D. Responsibilitas
1. Bagaimana koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam menangani
anak putus sekolah?
2. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam menjalankan tupoksi dalam
penyelenggaraan pendidikan agar berjalan optimal?
3. Bagaimana prosedur dalam menangani anak putus sekolah?
E. Akuntabilitas
1. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan
hingga tuntas?
2. Adakah sanksi tegas yang diberikan pada pegawai yang tidak menjalankan
tugas dan bagaimana bentuk sanksinya?
PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN KOTA TANGERANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka
disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini:
Informan
- Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter
(Perwakilan Kepala Bidang Pembinaan SMP/MTs)
Pertanyaan
A. Produktivitas
1. Apakah sumber daya manusia yang ada dirasa telah memadai secara
kualitas dan kuantitas?
2. Bagaimana mengatasi permasalahan kekurangan dari segi sumber daya
manusia?
3. Bagaimana alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang?
4. Adakah alokasi anggaran untuk anak putus sekolah?
5. Apakah anggaran yang ada terealisasi secara efektif dan efisien?
B. Kualitas Layanan
1. Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
2. Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Kota
Tangerang?
3. Bagaimana prosedur penerimaan sebagai peserta bantuan biaya
pendidikan?
4. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa
kurang mampu di Kota Tangerang?
5. Apakah anak putus sekolah yang sudah terdata saat ini sebelumnya
merupakan penerima bantuan Program Tangerang Cerdas?
6. Apakah sarana dan prasarana telah memadai dalam menunjang program
kegiatan pendidikan?
C. Responsivitas
1. Apakah dengan masih ditemukannya anak putus sekolah bisa dikatakan
bahwa program-program bantuan biaya pendidikan yang ada belum efektif?
2. Apakah program dan agenda yang ditempuh untuk mengurangi siswa putus
sekolah dan berjalan hingga saat ini?
D. Responsibilitas
1. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam menjalankan tupoksi dalam
penyelenggaraan pendidikan agar berjalan optimal?
E. Akuntabilitas
1. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan
hingga tuntas?
2. Adakah sanksi tegas yang diberikan pada pegawai yang tidak menjalankan
tugas dan bagaimana bentuk sanksinya?
PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN KOTA TANGERANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka
disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini:
Informan
- Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
(Perwakilan Kepala Bidang Pembinaan SD/MI)
Pertanyaan
A. Produktivitas
1. Apakah sumber daya manusia yang ada dirasa telah memadai secara
kualitas dan kuantitas?
2. Bagaimana mengatasi permasalahan kekurangan dari segi sumber daya
manusia?
3. Bagaimana alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang?
4. Adakah alokasi anggaran untuk anak putus sekolah?
5. Apakah anggaran yang ada terealisasi secara efektif dan efisien?
B. Kualitas Layanan
1. Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
2. Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Kota
Tangerang?
3. Bagaimana prosedur penerimaan sebagai peserta bantuan biaya
pendidikan?
4. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa
kurang mampu di Kota Tangerang?
5. Apakah anak putus sekolah yang sudah terdata saat ini sebelumnya
merupakan penerima bantuan Program Tangerang Cerdas?
6. Apakah sarana dan prasarana telah memadai dalam menunjang program
kegiatan pendidikan?
C. Responsivitas
1. Apakah dengan masih ditemukannya anak putus sekolah bisa dikatakan
bahwa program-program bantuan biaya pendidikan yang ada belum efektif?
2. Apakah program dan agenda yang ditempuh untuk mengurangi siswa putus
sekolah dan berjalan hingga saat ini?
D. Responsibilitas
1. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam menjalankan tupoksi dalam
penyelenggaraan pendidikan agar berjalan optimal?
E. Akuntabilitas
1. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan
hingga tuntas?
2. Adakah sanksi tegas yang diberikan pada pegawai yang tidak menjalankan
tugas dan bagaimana bentuk sanksinya?
PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN KOTA TANGERANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka
disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini:
Informan
- Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
(Anggota Tim Satuan Tugas Wajib Belajar)
Pertanyaan
A. Produktivitas
1. Apakah sumber daya manusia yang ada dirasa telah memadai secara
kualitas dan kuantitas?
2. Bagaimana mengatasi permasalahan kekurangan dari segi sumber daya
manusia?
3. Bagaimana alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang?
4. Adakah alokasi anggaran untuk anak putus sekolah?
5. Berapa jumlah anak putus sekolah yang ditemukan?
6. Bagaimana kelanjutan anak putus sekolah yang sudah terdata?
7. Apakah anggaran yang ada terealisasi secara efektif dan efisien?
B. Kualitas Layanan
1. Apakah anak putus sekolah yang sudah terdata saat ini sebelumnya
merupakan penerima bantuan Program Tangerang Cerdas?
2. Apakah sarana dan prasarana telah memadai dalam menunjang program
kegiatan pendidikan?
C. Responsivitas
1. Apakah terdapat tim yang dibentuk untuk mendata siswa putus sekolah?
2. Bagaimana struktur tim tersebut dan tupoksinya?
3. Apakah dengan masih ditemukannya anak putus sekolah bisa dikatakan
bahwa program-program bantuan biaya pendidikan yang ada belum efektif?
4. Apakah program dan agenda yang ditempuh untuk mengurangi siswa putus
sekolah dan berjalan hingga saat ini?
D. Responsibilitas
1. Bagaimana koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam menangani
anak putus sekolah?
2. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam menjalankan tupoksi dalam
penyelenggaraan pendidikan agar berjalan optimal?
3. Bagaimana prosedur dalam menangani anak putus sekolah?
E. Akuntabilitas
1. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan
hingga tuntas?
2. Adakah sanksi tegas yang diberikan pada pegawai yang tidak
menjalankan tugas dan bagaimana bentuk sanksinya?
PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN KOTA TANGERANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka
disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini:
Informan
- Staff Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
(Ketua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tangerang Cerdas)
Pertanyaan
A. Produktivitas
1. Apakah sumber daya manusia yang ada dirasa telah memadai secara
kualitas dan kuantitas?
2. Bagaimana mengatasi permasalahan kekurangan dari segi sumber daya
manusia?
3. Apakah anggaran yang ada terealisasi secara efektif dan efisien?
B. Kualitas Layanan
1. Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
2. Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Kota
Tangerang?
3. Bagaimana prosedur penerimaan sebagai peserta bantuan biaya
pendidikan?
4. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa
kurang mampu di Kota Tangerang?
5. Apakah anak putus sekolah yang sudah terdata saat ini sebelumnya
merupakan penerima bantuan Program Tangerang Cerdas?
6. Apakah sarana dan prasarana telah memadai dalam menunjang program
kegiatan pendidikan?
C. Responsivitas
1. Apakah dengan masih ditemukannya anak putus sekolah bisa dikatakan
bahwa program-program bantuan biaya pendidikan yang ada belum efektif?
2. Apakah program dan agenda yang ditempuh untuk mengurangi siswa putus
sekolah dan berjalan hingga saat ini?
D. Responsibilitas
1. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam menjalankan tupoksi dalam
penyelenggaraan pendidikan agar berjalan optimal?
E. Akuntabilitas
1. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan
hingga tuntas?
2. Adakah sanksi tegas yang diberikan pada pegawai yang tidak menjalankan
tugas dan bagaimana bentuk sanksinya?
PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN KOTA TANGERANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka
disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini:
Informan
- Komisi II DPRD Kota Tangerang
Pertanyaan
A. Produktivitas
1. Apakah sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendidikan dirasa telah
memadai secara kualitas dan kuantitas?
2. Bagaimana alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang?
3. Adakah alokasi anggaran untuk anak putus sekolah?
4. Berapa jumlah anak putus sekolah yang ditemukan?
5. Bagaimana kelanjutan anak putus sekolah yang sudah terdata?
6. Apakah anggaran pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan
terealisasi secara efektif dan efisien?
B. Kualitas Layanan
1. Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
2. Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Kota
Tangerang?
3. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa
kurang mampu di Kota Tangerang?
C. Responsivitas
1. Apakah terdapat tim yang dibentuk untuk mendata siswa putus sekolah?
2. Bagaimana struktur tim tersebut dan tupoksinya?
3. Apakah program dan agenda yang ditempuh Dinas Pendidikan untuk
mengurangi siswa putus sekolah dan berjalan hingga saat ini?
D. Responsibilitas
1. Bagaimana koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam menangani anak
putus sekolah?
2. Bagaimana prosedur dalam menangani anak putus sekolah?
3. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
E. Akuntabilitas
1. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan
hingga tuntas?
PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN KOTA TANGERANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka
disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini:
Informan
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tangerang
Pertanyaan
A. Produktivitas
1. Bagaimana alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang?
2. Adakah alokasi anggaran untuk anak putus sekolah?
3. Apakah anggaran pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan
terealisasi secara efektif dan efisien?
B. Kualitas Layanan
1. Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
2. Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Kota
Tangerang?
3. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa
kurang mampu di Kota Tangerang?
C. Responsivitas
1. Apakah program dan agenda yang ditempuh Dinas Pendidikan untuk
mengurangi siswa putus sekolah dan berjalan hingga saat ini?
D. Responsibilitas
1. Bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan dalam
menangani anak putus sekolah?
2. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN KOTA TANGERANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka
disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini:
Informan
- Forum CSR Kota Tangerang
Pertanyaan
A. Produktivitas
1. Bagaimana alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang?
2. Bagaimana alokasi anggaran untuk anak putus sekolah?
B. Kualitas Layanan
1. Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
2. Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Kota
Tangerang?
C. Responsivitas
1. Apakah dengan masih ditemukannya anak putus sekolah bisa dikatakan
bahwa program-program bantuan biaya pendidikan yang ada belum efektif?
2. Apakah program dan agenda yang ditempuh untuk mengurangi siswa putus
sekolah dan berjalan hingga saat ini?
D. Responsibilitas
1. Bagaimana koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam menangani anak
putus sekolah?
2. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
E. Akuntabilitas
1. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan
hingga tuntas?
PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN KOTA TANGERANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka
disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini:
Informan
- UPTD Pendidikan Dasar
(Ketua Penilik)
Pertanyaan
A. Produktivitas
1. Apakah sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendidikan dirasa telah
memadai secara kualitas dan kuantitas?
2. Berapa jumlah anak putus sekolah yang ditemukan?
3. Bagaimana kelanjutan anak putus sekolah yang sudah terdata?
B. Kualitas Layanan
1. Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
2. Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Kota
Tangerang?
3. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa
kurang mampu di Kota Tangerang?
C. Responsivitas
1. Apakah terdapat tim yang dibentuk untuk mendata siswa putus sekolah?
2. Bagaimana struktur tim tersebut dan tupoksinya?
3. Apakah program dan agenda yang ditempuh Dinas Pendidikan untuk
mengurangi siswa putus sekolah dan berjalan hingga saat ini?
D. Responsibilitas
1. Bagaimana koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam menangani anak
putus sekolah?
2. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam menjalankan tupoksi dalam
penyelenggaraan pendidikan agar berjalan optimal?
3. Bagaimana prosedur dalam menangani anak putus sekolah?
E. Akuntabilitas
1. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan
hingga tuntas?
PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN KOTA TANGERANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka
disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini:
Informan
- Kepala Seksi Kemasyarakatan
(Kelurahan)
Pertanyaan
A. Produktivitas
1. Berapa jumlah anak putus sekolah yang ditemukan?
2. Bagaimana kelanjutan anak putus sekolah yang sudah terdata?
B. Kualitas Layanan
1. Apakah saudara mengetahui program bantuan biaya pendidikan di Kota
Tangerang?
2. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa
kurang mampu di Kota Tangerang?
C. Responsivitas
1. Apakah saudara mengetahui tim yang dibentuk untuk mendata siswa putus
sekolah?
2. Bagaimana struktur tim tersebut dan tupoksinya?
D. Responsibilitas
1. Bagaimana koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam menangani anak
putus sekolah?
2. Bagaimana prosedur dalam menangani anak putus sekolah?
3. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
E. Akuntabilitas
1. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan
hingga tuntas?
PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN KOTA TANGERANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka
disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini:
Informan
- Ketua RT
Pertanyaan
A. Produktivitas
1. Berapa jumlah anak putus sekolah yang ditemukan?
2. Bagaimana kelanjutan anak putus sekolah yang sudah terdata?
B. Kualitas Layanan
1. Apakah saudara mengtahui program bantuan biaya pendidikan di Kota
Tangerang?
2. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa
kurang mampu di Kota Tangerang?
C. Responsivitas
1. Apakah saudara mengetahui tim yang dibentuk untuk mendata siswa putus
sekolah?
2. Bagaimana struktur tim tersebut dan tupoksinya?
D. Responsibilitas
1. Bagaimana koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam menangani anak
putus sekolah?
2. Bagaimana prosedur dalam menangani anak putus sekolah?
3. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
E. Akuntabilitas
1. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan
hingga tuntas?
PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN KOTA TANGERANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka
disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini:
Informan
- Anak Putus Sekolah
Pertanyaan
A. Produktivitas
1. Bagaimana kelanjutannya setelah saudara didata oleh Satgas Wajib
Belajar?
B. Kualitas Layanan
1. Apakah saudara mengtahui program bantuan biaya pendidikan di Kota
Tangerang?
2. Apakah saudara sebelumnya merupakan penerima program bantuan biaya
pendidikan di Kota Tangerang?
C. Responsivitas
1. Apakah anda pernah didata oleh tim Satgas Wajib Belajar?
D. Responsibilitas
1. Bagaimana prosedur yang dilakukan Dinas Pendidikan?
2. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
E. Akuntabilitas
1. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan
hingga tuntas?
PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN KINERJA DINAS
PENDIDIKAN KOTA TANGERANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka
disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini:
Informan
- Orangtua Anak Putus Sekolah
Pertanyaan
A. Produktivitas
1. Bagaimana kelanjutannya setelah didata oleh Satgas Wajib Belajar?
B. Kualitas Layanan
1. Apakah saudara mengtahui program bantuan biaya pendidikan di Kota
Tangerang?
2. Apakah sebelumnya merupakan penerima program bantuan biaya pendidikan
di Kota Tangerang?
C. Responsivitas
1. Apakah pernah didata oleh tim Satgas Wajib Belajar?
D. Responsibilitas
1. Bagaimana prosedur yang dilakukan Dinas Pendidikan?
2. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
Tabel Wawancara
A. Input
Q
I
Apakah sumber daya manusia yang ada dirasa telah memadai secara
kualitas dan kuantitas?
I 1
Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menunjang tupoksi Dinas
Pendidikan Kota Tangerang sejauh ini dari Dinas sampai ke unit paling
bawah secara umum memadai. Namun di lihat dalam tatanan ideal tentu
belum memadai.
I 2
Kalau dari segi sumber daya manusia, kita rasakan cukup memadai.
Artinya yang ditugaskan oleh pimpinan itu sesuai dengan pilihan maupun
yang ditunjuk oleh pimpinan. dan pastinya harus sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki.
I 3-1
Sebenarnya secara umum dikatakan ideal ya belum. Karena terus terang
kami masih butuh pegawai lagi untuk menangani kegiatan yang cukup
banyak disini. Dari segi kualitas kalau saya rasa ya memang harus
ditingkatkan juga. Yang namanya pekerjaan itu dinamis makin tahun
makin bertambah dinamikanya jadi setiap tahun harus dibutuhkan sdm
yang leboih berkualitas dari segi pengaklaman, pendidikan, karena kalau
di sini beragam background pendidikannya mulai dari SMA sampai S3.
I 3-2
Kalau untuk SDM secara kualitas saya yakin memadai dan mumpuni.
Artinya semua permasalahan yang berdasarkan kewajiban mereka bisa
terlaksanakan dengan baik. Tapi kalau dari segi kuantitas kami akui
masih jauh arrtinya kekurangan keterbatas dari anggaran untuk PNS
maupun THL itu sendiri ketika kami ingin merekrut kesulitan
I 4-2
Kalau di lingkungan Dinas, kurang memadai ya. Karena memang proses
administrasi dalam proses verifikasi, pendataan dan sebagainya itu agak
susah jadi harus ada bagian yang terfokus. Sedangkan pekerjaan di
Dinas kan macem-macem ke sana ke sini. Padahal kalau bisa sih
difokuskan jadi ada bagian yang melakukan verifikasi, ada yang
melalukan pendataan ada orang dinas yang ke sekolah atau ke
rumahnya, sampling melihat kondisi real, itu kami tidak bisa karena
memang agak kurang. Tapi kalau dibilang cukup ya kami harus
mencukupi.
I 5 Secara kuantitas dan kualitas masih kurang, masih ada di dinas yang
basisnya tidak sesuai kompetensinya. Dan ini terjadi diberbagai dinas.
I 6-1
Penelik itu ada 3 bagian, saya sendiri sebentulnya penilik di bidang
kursus. Untuk anak putus sekolah peniliknya ada sendiri sebenarnya.
Kurang memang orangnya di sini
Q
I
Bagaimana mengatasi permasalahan kekurangan dari segi sumber
daya manusia?
I 1
Sebenarnya kami ada unit di pendidikan dasar kecamatan atau UPT
Pendidikan Dasar, mereka ini adalah yang paling depan terkait
pelayanan terhadap sekolah yang ada di wilayah masing-masing.
I 2
Selama ini kami berusaha menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin.
Oleh karena itu juga kami selalu berkomunikasi dengan orang-orang
kami yang ada di lapangan.
I 3-1
THL ada sekitar 9 orang. Ada yang bertugas membantu di administrasi.
Karena untuk mendapatkan personil tambahan kami tidak mudah
apalagi kalau kami butuhnya PNS, itu kami perlu koordinasi dengan
instansi pengelola kepegawaian. Kemudian kalau kami merekrut THL
atau honorer itu pun sudah dibatasi dan tidak boleh merekrut lagi karena
terkait dengan penganggaran insentifnya untuk tunjangan. Tetapi secara
umum berkaca kepada pengalaman tahun-tahun sebelumnya kami masih
bisa menjalankan kegiatan dengan baik walaupun terbatas. Tetapi
alangkah baiknya ada penambahan personil sehingga dapat berjalan
lebih baoik lagi.
I 3-2
Alhamdulillah pekerjaan tidak ada kendala. Walaupun terkadang ada
kesulitan itu semua akhirnya selesai tepat waktu. Saling mengisi dan
membantu saja.
I 4-2 Tapi selama ini dengan keterbatasan tersebut tetap kami jalani dengan
baik sampai akhirnya tuntas pekerjaannya.
I 6-1
Karena memang sudah setiap tahun seperti itu, yasudah dijalani. Untuk
pekerjaannya sendiri ini bukan pekerjaan saya. Untuk pendataan itu
sudah program pemerintah untuk penuntasan pendidikan, jadi kami
harus siap melaksnakannya. Pasnya penilik PKBM itu mereka sudah
pasti disitu.
Q
I Bagaimana alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang?
I 1 Aggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang ini sangat baik ya.
I 2
Konsep Kota Tangerang dari arahan Pak Walikota itu jangan sampai ada
warga kota Tangerang yang tidak sekolah. Jadi anggaran untuk
pendidikan di Kota Tangerang ini sangat baik.
I 3-1 Angaran tidak ada masalah.
I 3-2 Anggaran dari tahun ke tahun untuk pendidikan memadai. Dimana ada
skala prioritas mana yang harus didahulukan.
I 4-1
Berkaca dari pelaporan, angaran untuk pendidikan di Kota Tangerang
baik. Selain itu pembangunan-pembangunan ruang kelas baru juga
sudah dilakukan sehingga daya tamping meningkat.
I 4-2 Kalau anggaran memang Pemerintah Kota saat ini berapapun
anggarannya, sebenarnya pemerintah menyediakan itu.
I 5
Anggaran kami sudah lebih baik dari nasional. Ketentuan nasional
anggaran pendidikan itu 20% dari APBD, kalau kami sudah 29% dan
cukup baik.
Q
I Adakah alokasi anggaran untuk anak putus sekolah?
I 1
Sejauh ini untuk anak putus sekolah ini anggarannya belum ada dari
APBD. Jadi kemarin itu kita bekerja sama dengan Pengelola CSR tingkat
Kota. Kami mintakan bantuan dari sana, terutamanya untuk biaya ujian
kesetaraan, biayanya sekitar Rp400.000,- sampai Rp600.000,- per siswa.
Jadi dibayarkan dan dimintakan dari sana.
I 2
Kita memang belum menganggarkan untuk anak putus sekolah. Tetapi
kita sudah komunikasikan dengan Forum CSR atau Forum Tanggung
Jawab Sosial Lingkungan dan memintakan bantuan dana dari mereka.
Setiap perusahaan baik BUMD, BUMN maupun swasta dan sebagainya,
mereka ada kewajiban mengeluarkan dana CSR itu 2,5% uang
keuntungan perusahaan yang diperuntukkan untuk kegiatan social di
lingkungan
I 3-1 Anggaran secara pasti dalam bentuk pencegahan preventif melalui
program-program bantuan biaya pendidikan.
I 3-2 Anggaran untuk secara khusus dialokasikan untuk anak putus sekolah
belum ada ya.
I 4-1
Untuk putus sekolah sebenarnya kalau dari sisi pemerintah kota
harapannya agar tidak ada lagi, namun seringkali secara factual di
lapangan ditemukan anak-anak yang putus sekolah. Kami sudah
memprogramkan yang bertujuan untuk meminimalisir angka putus
sekolah dan harapannya tidak ada lagi yang putus sekolah dan tidak
bersekolah di Kota Tangerang. Telah dianggarkan pada tahun 2017
melalui Program Pendidikan Non Formal.
I 5
Untuk anggaran belum ada, tapi kami biayai dari kerjasama dengan
Forum CSR Kota Tangerang. Jadi mereka ada sebuah forum yang
mewadahi dana-dana TJSL dari berbagai perusahaan.
I 6-1
Anggaran dari Dinas Pendidikan dimintakan dari CSR perusahaan-
perusahaan. Dinas pendidikan kendalanya ada 35 PKBM yang tidak bisa
dibiayai. Kami minta database 35 PKBM itu dimana saja. Jika rata-rata
PKBM ada 10 jadi total sudah 350. Berarti satu PKBM perlu 1 buah
computer berarti 35 komputer kalau 10 perkelompkk berarti 350 unit
computer.
I 7
Betul dinas pendidikan meminta bantuan dari kami. Kami crosscheck
kebenarannya kami koordinasi ke bebrapa perusahaan yang dana
CSRnya diperuntukkan untuk dana CSR. Untuk baiaya tutor / pengajar
dan biaya ujian nasional kesetaraan paket yang berstandar computer.
Pendidikan jadi prioritas juga buat kami selain kesehatan. Sekitar 3M
dana yang diusulkan untuk computer dan biaya operasional. Jadi kami
mungkin akan melibatkan beberapa perusahan.
B. Output
Q
I Berapa jumlah anak putus sekolah yang ditemukan?
I 1
Kami sudah mendata dan didapat jumlah anak yang putus sekolah sekitar
1800an saat pendataan. Jadi mereka itu anak putus sekolah yang sudah
beberapa lama tidak sekolah dan yang nantinya akan disekolahkan di
PKBM.
I 2
Data awal ada 1800, setelah diverifikasi menjadi 1725. Paling banyak
pada usia SMP dan SMA. Kalau SD persentasenya kecil. Mungkin
diperkirakan sekitar Usia SD 10%, SMp 40%, dan SMA 50%.
I 5 Terakhir saya koordinasi dengan Dinas Pendidikan itu ada sekitar
1700an anak atau bahkan bisa lebih saat ini.
I 6-1 Berdasarkan hasil data dan verifikasi untuk Kecamatan Karawaci ada
sekitar 300an anak putus sekolah
I 6-2 Di Kelurahan sini ada sekitar 33 anak putus sekolah yang didata.
I 8-1 Ada sekitar 47 anak, itu ada juga yang usia 15 tahun ke atas di sini. Ada
yang berhenti pas SD juga. Ada yang udah mau ujian SMP dia berhenti.
I 8-2 Kalau di RT sini ada 10 anak kemarin yang saya data.
I 8-3 Iya betul ada pendataan kemarin dari Dinas untuk mencari anak yang
putus sekolah. Ada 23 anak yang saya data.
Q
I Bagaimana kelanjutan anak putus sekolah yang sudah terdata?
I 1
Setelah didata dan coba dilakukan pendekatan serta diarahkan untuk
sekolah lagi. Sekolah itu tidak harus seperti di sekolah formal karena
ketika setelah mereka dibujuk untuk sekolah lagi, mereka tidak mau di
sekolah formal mungkin karena malu. Maka dari itu mereka diarahkan
ikut di PKBM atau program kejar paket.
I 2
Anak-anak yang putus sekolah kami arahkan untuk mengambil program
kejar paket yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Karena beberapa
dari mereka sudah ada yang bekerja.
I 3-1 Kalau ada anak putus sekolah biasanya diarahkan ke kejar paket. Karena
sekolah non formal itu lebih fleksibel tidak seperti di sekolah formal.
I 3-2
Semua mereka digiring ke kejar paket. Karena mereka sedang bekerja
untuk membantu orangtuanya juga. Jadi nanti mereka bersekolah sambil
bekerja atau bekerja sambil sekolah. Karena program kejar paket tidak
ada batasan usia.
I 5
Jadi anak putus sekolah yang ditemukan ini rata-rata putusnya sudah
lama. Ada yang tidak mampu ingin melanjutkan, akhirnya dia bekerja
membantu orangtuannya. Agar tidak menyita waktu, mereka di arahkan
ke non formal karena belajarnya hari minggu saja tidak mengganggu
waktu kerjanya, jadi mereka tetap bekerja dan belajar hari minggu tidak
membebani. Sekarang minimalkan 12 tahun belajar selesai. Yang belum
selesai pendidikannya untuk diselesaikan.
I 6-1 Saat ini anak-anak sudah ada yang bekerja sehinga diarahkan ke non
formal. Ada yang kerja, jaga warnet, di pabrik.
I 6-2
Saya banyak ngobrol dengan warga kemarin ini. Ada Nana Rukmana
bapaknya Wawan Kemaljaya putus tahun 2017, kan dia tinggal dengan
orangtua di kontrakan. Dia sudah berhenti sekitar 6 bulan. Sekarang di
Paket B.
I 8-1
Iya sudah dimasukkan ke sekolah PKBM. Seminggu sekali aja
sekolahnya. Semuanya gratis, buku tas alat tulis seperti itu dikasih. Kan
saya datang waktu diundang di Kelurahan ada Pak Walikota sambil
bawa anak-anak yang putus sekolah kami antar sebagai RTnya.
I 8-2
Sudah mulai belajar dan bentar lagi ujian. Yang penting sekolah aja
semuanya sudah gratis. Tapi ada satu anak yang susah banget memang
disuruh sekolahnya. Dia sering bekerja menyupir gitu angkot. Jadi dia
ikut-ikutan supir sudah keenakan cari duit. Sebetulnya di usia segitu pun
belum boleh nyupir kan dia belum 17 tahun.
I 8-3
Udah pada sekolah lagi alhamdulillah pada giat anak-anaknya. Kompak,
berangkat bareng-bareng. Sekarang kan cari pekerjaan susah minimal
harus tamat SLTA. Dengan adanya kejar paket ini mereka bisa
melanjutklan sekolah yang sempat terhenti. Kesempatan bagus soalnya
ini.
I 9-1
Saya bekerja sebagai supir bantu-bantu orangtua tidak ada biaya jadi
sambil cari duit juga. Mau gimana saya cari duit bekerja jadi supir jadi
ngga ada waktu lagi buat ikut sekolah juga.
I 9-2
Sudah ada 3 bulan berjalan mulai belajar lagi di PKBM Citra Nusantara.
Belajar tiap hari minggu, dari jam 11 sampai jam 2 siang.kita juga
kompak untuk belajarnya. Banyak guru-gurunya tiap pelajaran.
Fasilitasnya di sana juga sudah bagus. Rame yang pada mau belajar.
Asik seru, guru-gurunya juga ngerti murid-murid kayak kami. Dipisahin
juga kelasnya tiap paket. Satu kelas ada 40 lebih.
I 9-3
Anak saya sempet masuk beberapa kali sampai diantar dan ditungguin
sama Ayahnya. Tetapi setelah itu ngga mau masuk lagi dia. Mungkin
udah keenakan jadi supir angkot merasa punya uang sendiri.
Q
I Apakah anggaran yang ada terealisasi secara efektif dan efisien?
I 1
Sejauh ini kami menilai sudah efektif karena sudah tepat sasaran.
Sedangkan dari sisi efisiensi, sejauh ini kami bilang efisien karena dari
yang kita anggarkan itu optimal dan sampai pada penerima yang berhak.
I 2
Jadi kalau kita bicara efisien menyangkut besaran itu relative tergantung
kemampuan keuangan daerah bagaimana mengintervensi kondisi
tertentu dengan program kegiatannya.
I 3-1
Terkait dengan anggaran dilihat dari program-program bantuan yang
kami berikan terealisasi secara efektif dan efisien. Tiap tahun kami
usahakan kita naikkan anggarannya supaya lebih banyak lagi bantuan-
bantuan yan bisa kami berikan ke masyarakat tujuannya nnati dengan
lebih banyak angaran yang kami berikan bisa mencegah drop put dan
siswa itu belajar dengan tenang orangtua tidak terbebani biaya.
I 3-2
Dari tahun ke tahun kami memiliki skala prioritas, dan terealisasi.
Bahkan dinatara anggaran yang terbesar itu dinas pendidikan.
Disbanding dengan skpd lain.
I 4-1 Kalau anggaran yang ada, dilihat dari efektif dan efisien nilainya itu kan
relative ya.
I 4-2
Dilihat dari efektif efisien kalau berkaca dalam contoh kasus pemberian
program biaya bantuan pendidikan ya efektif, artinya uang itu langsung
ditransfer ke siswa, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan
personal siswa. Efisien juga memang anggaran yang ada di Dinas
terserap semua, karena basisnya data. Ketika di data ada 2000 maka
dianggarkan 2000. Maka terserap 2000. Walaupun memang ada
beberapa hal jadi tersisa karena memang ada beberapa siswa yang
pindah atau meningal yang harus dicoret dari daftar penerima misalnya,
sehingga nantinya ada sisa berapa orang. Tetapi sisanya masih bisa
dihitung ya dari 2000 sisanya ada 10 lah. Ya efektif dan efisien.
I 5
Akan tetapi 29% yang kami anggarkan tahun 2016 banyak yang tidak
terserap akibat aturan baru dari Provinsi yang mengambil alih
pengelolaan SMA dan SMK. Maka alokasinya kami alihkan untuk
menggratiskan sekolah SD dan SMP negeri dan beberapa sekolah
swasta.
C. Kemudahan mendapatkan layanan
Q
I
Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota
Tangerang?
I 1
Ada. Program Tangerang Cerdas untuk biaya personal siswa dan BOP
untuk bantuan SPP di sekolah SD dan SMP negeri dan beberapa sekolah
swasta. Jadi BOP itu membebaskan atau menggratiskan biaya SPP.
Kalau untuk SD Rp50.000,- untuk SMP Rp105.000,-.
I 2 Ada. Yaitu Program Tangerang Cerdas yang sasaran penerimanya itu
adalah siswa kurang mampu jenjang SD sampai SMP.
I 3-1
Ada. Program Tangerang Cerdas yang dirintis sejak tahun 2014 dan
BOP Sekolah Formal dan Non Formall. BOP itu pendamping BOS yang
dari pusat. BOP tujuannya meringankan biaya pendidikan masyarakat
secara tidak langsung jangka panjangnya bagaimana siswa di kota
Tangerang dapat bersekolah secara murah bahkan gratis.
I 3-2
Ada. Tangerang cerdas itu untuk anak yang tidak mampu itu dibiayai
perbulan. Kuantitas persekolahnya tidak sama. Dan bantuan ke sekolah
semua kami gratiskan melalui BOP. Dijamin oleh pemerintah.
I 4-1
Ada. Program Tangerang Cerdas. Program ini memberikan pembebasan
untuk anak kurang mampu, mulai 3 tahun kemudian memberikan biaya
personal kepada siswa.
I 4-2
Namanya Program Tangerang Cerdas. Untuk siswa sekolah ditingkat SD
sampai SMP dengan besaran biaya personal yang diberikan yaitu
100.000,-/bulan untuk siswa SMP dan 80.000,-/bulan untuk siswa SD
diberikan pertriwulan melalui rekening bank. Jadi si penerima diberikan
atm bank.
I 5 Ada.
I 6-1 Ada. Kalau untuk anak-anak putus sekolah ya mereka kami salurkan
kembali ke PKBM untuk belajar.
I 6-2
Program Tangerang Cerdas itu dikhususkan untuk seluruh warga Kota
Tangerang dari SD sampai SMP. Salah satu tujuan untuk warganya
dapat menyelesaikan pendidikan di Kota Tangerang minimal 12 tahun.
I 7 Kalau masuk sekolah pasti digratiskan untuk SD dan SMP. Selain itu
untuk yang tidak mampu kan ada lagi bantuan lainnya.
Q
I
Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat
Kota Tangerang?
I 1
Sejauh ini sudah dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat yang
dalam artian mereka yang berhak untuk menerima sebagai target
sasaran.
I 2 Sudah pasti.
I 3-1
Alhamdulillah sudah. Program itu sudah sejak 2014 sudah banyak orang
yang tahu. Tiap tahun tetap mensosialisasikan kepada msyarakat terkait
program-program bantuan pendidikan.
I 3-2 Sudah dikenal tetapi masyarakat tertentu yang artinya mereka yang
mendapatkan bantuan tersebut.
I 4-1
Saya pikir sudah cukup banyak yang tahu dan programnya pun sudah
dievaluasi dari tahun ke trahun dan dari dinas pendidikan sudah
mencoba untuk memasukkan sasaran yang benar-benar yang tidak
mampu karena program ini juga bertujuan untuk penanggulangan
kemsikinan. Anak-anak kurang mampu yang bersekolah dan berdomisili
di Kota Tanggerang.
I 4-2 Di sekitar lingkungan sekolah sudah pasti tahu tentang program bantuan
ini. Namun diluar dari situ kemungkinan belum ada yang tahu.
I 5 Sudah popular.
I 6-1 Sudah banyak yang mengetahui program tersebut merupakan janji
kampanye Pak Walikota.
I 6-2 Banyak warga sudah mengetahuinya ya.
I 7 Sudah dikenal.
I 8-1 Udah tau ada Program Tangerang Cerdas. Udah lama jadi udah pada
tau.
I 8-2 Iya sudah tau ada Program Tangerang Cerdas.
I 8-3 Iya bantuan biaya buat anak-anak sekolah.
I 9-1 Iya.
I 9-2 Iya tau ada Tangerang Cerdas, bantuan biaya yang pertigabulan sekali.
I 9-3 Kurang tau, anak saya mungkin tau dia yang sekolah.
Q
I
Bagaimana prosedur penerimaan sebagai peserta bantuan biaya
pendidikan?
I 1 Untuk penerima bantuan Program Tangerang Cerdas itu kami
membasiskan data dari BPS PPLS.
I 4-1
Ada data terkait Program Perlindungan Lingkungan Sosial (PPLS), dari
data itu berisi masyarakat yang rentan dalam bidang sosial. Data PPLS
berisi data-data kependudukan yang khusus untuk bantuan-bantuan
dibidang sosial. Dan kami mau bantu siswa-siswa yang ada di data itu
Jadi dalam proses penerimaan bantuannya kami berdasarkan data itu.
Jadi ada data itu, kemudian diolah untuk kebutuhan Dinas yang ada di
Kota Tangerang, termasuk Dinas Pendidikan,
I 4-2
Setelah diserahkan oleh Bappeda kepada kami lalu kami berikan kepada
sekolah-sekolah, kemudian data itu diolah oleh sekolah, untuk dicari
apakah betul ada siswanya yang masuk dalam data itu, ketika betul ada,
maka diusulkan ke Dinas untuk dapat bantuan. Jadi jika berdasarkan
data BPS tadi setelah diverifikasi oleh sekolah ternyata benar ada
siswanya, maka diusulkan ke kami untuk dapat bantuan yang nantinya
melalui rekening bank.
I 9-2 Waktu itu didata dari sekolah sih diusulkan.
D. Kenyamanan dalam pelayanan
Q
I
Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup
seluruh siswa kurang mampu di Kota Tangerang?
I 1 Sejauh yang kami yakini berdasarkan validasi tadi penajaman data BPS
tadi, itu sudah seluruh siswa yang berhak sesuai kriteria.
I 3-1
Sebagaian besar mungkin sudah, indikatornya dari laporan hasil. Tetapi
mungkin juga tidak karena mungkin ada yang terlewat saat pendataan.
BPS itu 5 tahun sekali pada saat disurvey mungkin si anak ni masih
tergolong orang mampu tetapi 5 tahun kesini bisa berubah dengan
berbagai kemungkinan yang terjadi pada orangtuanya sehingga
tergolong keluarga tidak mampu. Karena surveinya itu 5 tahunan bisa
jadi saat pendataan belum tercover. Kendalanya seperti itu. Ada
masyarakat yang merasa kurang mampu tetapi belum terdata sebagai
peseta program bantyua karena mekanisme datanya dari BPS tidak bisa
update data secara periodik sendiri, kami menungu updating data dari
pusat. Jadi basis data Program Tangerang Cerdas itu dari BPS, kami
tidak boleh mendata sendiri karena BPS itu instutusi resmi dari pusat,
data-data kemiskinan itu adanya di sana.
I 3-2
Kayanya hampir sebagian besar sudah. Kalau dibilang sudah, ya sudah.
Karena panduan kami adalah data BPS. Ketika realitanya masih ada
yang belum dapat sedangkan dia tergolong kurang mampu, ya berarti
belum memcakup seluruh siswa kurang mampu. Kalau hitungannya
100% mencakup ya belum, tapi 90% sinya 10% masih ada yang belum
tercover. Karena panduan kami tetap pada data BPS.
I 4-1
Seharusnya iya, karena kami tahu data rumah tangga sasaran kemiskinan
itu tidak stabil, mobilitasnya tinggi, kadang-kadang si miskin itu di tahun
yang lalu dia masih miskin tahun berikutnya tidak miskin. Atau data-data
yang disampaikan itu pada saat pendataan, karena kami pakai data BPS
PPLS atau data BDT itu pendataannya tahun 2015 terakhir itu harus
diupdate terus oleh dinas pendidikan makanya kalau dibilang seluruh
masyarakat miskin tercover harapan kami iya. Walaupun kadang
dimasyarakat mungkin masih ada yang belum ya itu nanti diverifikasi dan
itu ada semacam update dari data awal.
I 4-2
Sebenarnya kami kemarin ngga sengaja ketemu dengan BPS, bisa saja
diubah dengan diusulkan. Terkait hal itu di Bappeda sekalu pengelola
data, mereka selalu updating data, nah sekarang mereka memiliki data
terbaru namanya BDT (Basis Data Terpadu). Tapi kami masih belum
menggunaka itu karena dalam perwal masih harus menggunakan data
BPS tadi. Sekarang bappeda punya basis data terpadu itu, mudah-mudah
data itu update sesuai kondisi lapangan saat ini.Data BDT sebenanya
sumbernya sama dari data BPS tetapi memang karena Bappeda itu selaku
pengelola untuk bantuan-bantuan social maka lebih update. Dan ada
penerima-penerima baru. Bappeda mengelola data itu untuk dinas
lainnya seperti Dinsos. Rencanaya tahun ini antara data BPS dan BDT
dari Bappeda tadi akan disandingkan. Jadi gabungan dua data tersebut.
Karena ada kasus di data BPS ada tetapi di data BDT ada, jadi jika
dipakai dua-duanya jadi bisa saling melengkapi.
I 5
Karena saran dari BPK ketika peraturannya sudah harus berdasarkan
data BPS ya harus pakai data itu sja. Karena kasus tahun 2014 sempat
banyak usulan dari mana saja masuk untuk calon penerima, tidak murni
data dari BPS, akhirnya menjadi temuan di data BPK. Memang
realitanya seharusnya mereka dapat, tapi kalau memang tidak ada dalam
data BPS maka tidak boleh. Yang berhak untuk menentukan seseorang
tidak mampu itu BPS, karena memamng mereka memiliki hitungan
tersedniri dalam mengklasifikasinya. Selain dari itu dikhawatirkan
memiliki kepentingan subjektif dalam mengkategorikan sebagai tidak
mampu.
I 8-1
Sekarang mah pemerintah udah banyak ngasih bantuan supaya anak-
anak kita ini jangan sampai putus sekolah ya. Tinggal kita sebagai
orangtua yang berusaha dan harus mengantarkan anak-anak kita supaya
rajin dan giat.
I 8-2
Kita kan ngga tahu istilahnya keluarga masing-masing kalau masalah
ekonomi saya sih ya dari sekarang mah pemerintah udah banyak bantu
juga.
I 8-3
Ya dibilang belum juga namanya pemerintahkan mengurusinya banyak
wilayahnya banyak. Tapi alhamdulillah sih sekarang ada bantuan
sekolah paket ini jadinya bisa lanjutin semua anak-anak yang putus
sekolah. Ahamdulillah kalau di negeri memang semua gratis.
Q
I
Apakah anak putus sekolah yang sudah terdata saat ini sebelumnya
merupakan penerima bantuan Program Tangerang Cerdas?
I 1
Nah ini bisa jadi yang berasal dari warga yang sudah terdata dulu dan
juga pernah ada di sekolah formal, lalu mereka tidak sekolah lagi. Itu
termasuk yang terjaring di sini juga sebagian. Atau bisa juga dulu mereka
tidak tercakup oleh data BPS PPLS yang diolah BPS. Sedangkan kami
beranjak dari data BPS itu sendiri.
I 2
Rata-rata belum dan bukan termasuk penerima Program Tangerang
Cerdas. Pasti mereka tidak terjaring. Sebetulnya pun ketika mereka tidak
terjaring oleh data BPS, kalau mereka sekolah di sekolah negeri, ya
sudah pasti gratis kok, lantas mengapa mereka tidak mau sekolah. Bisa
jadi ya karena anaknya tidak minat sekolah atau pola asuh orangtua.
Yang seperti itulah yang sedang kami pikirkan pendekatannya seperti
apa. Karena setelah di data oleh Satuan Tugas Wajib Belajar ini ada juga
loh yang tetap tidak mau sekolah.
I 4-1
Tapi harus dilihat lagi apakah mereka benar-benar masyarakat Kota
Tangerang, atau dia baru datang ke sini dan putus sekolah kita harus
tahu bahwa Kota Tangerang itu adalah kota yang dekat dengan Ibukota
dan itu menarik banyak orang untuk dating. Kami tidak ada kebijakan
untuk menutup orang-orang untuk datang ke sini. Hal seperti itu yang
akhirnya membuat kami berharap tidak ada lagi masalah-masalah social
tiba-tiba dilapangan ditemukan ada anak putus sekolah.
I 4-2
Saya ngga tahu apa mereka itu termasuk penerima atau bukan. Yang
pasti kalau dalam proses pencegahan agar siswa jangan sampai putus
sekolah dengan Program Tangerang Cerdas ini. Kami berpedoman dari
data BPS, jika memang nama siswanya benar ada di situ, 90% kami
meyakini itu memang siswa tidak mampu. Tinggal nanti Dinas
mengkonfirmasi ke sekolah kalau memang data ini kurang valid silahkan
diverifikasi di sekolah, misal ada calon penerima tetapi dia bawa mobil
itu jangan sampai masuk dalam usulan. Tetapi sebagian besar datanya
memang benar bahwa siswa tersebut kurang mampu.
I 5 Bisa jadi sudah terima lalu putus.
I 6-1 Kurang tau ya.
I 6-2 Bisa jadi. Itu kan untuk yang masih bersekolah ya. Mungkin setelah putus
ya bantuannya berhenti juga.
I 8-1 Ada yang bukan penerima Tangerang Cerdas sebelumnya.
I 8-2 Sebelumnya bukan penerima bantuan Tangerang Cerdas mereka.
I 8-3 Ada yang terima juga sih itu bantuan Tangerang Cerdas dikasihnya buka
perbulan tapi pertigabulan itu ya.
I 9-1 Belum terima bantuan itu.
I 9-2 Iya saya penerima waktu itu.
I 9-3 Ngga terima.
Q
I
Apakah sarana dan prasarana telah memadai dalam menunjang
program kegiatan pendidikan?
I 1 Sejauh ini untuk menyasar program-program yang ada, dengan sebaran
unit kami yang ada di wilayah juga, menurut saya cukup memadai.
I 2 Cukup memadai.
I 3-1
Seperti dari segi sumber daya, kalau kami bilang ideal juga belum untuk
sarana dan prasarana. . Karena jumlahnya besar dan yang ditanganinya
besar, jumlah kegiatan banyak, anggaran besar, masyarakatnya ada dari
sekolah, guru. Seharusnya idelanya memiliki gedung sendiri untuk
memudahklan pelayanan. Karnea masih sda bidang yang terpisah dari
sini. Tapi selama ini masih bisa dilaksanakan dengan baik, dengan segaa
kekurangan seluruh program kegiatan dapat terselenggara dengan baik.
I 3-2 Kalau Kota Tangerang dari segi tenaga pendidikan atau PTK tidak ada
masalah.
I 4-1 Iya sudah. Menurut saya sudah cukup, untuk memudahkan proses
pelaksanaan program.
I 4-2
Kalau sarana dan prasarana kami sudah diberi fasilitasi untuk proses
administrasi seperti rapat-rapat, pembuatan kartunya, surat-
menyuratnya, semua sudah di fasilitasi sama pemerintah kota.
I 5 Sudah cukup bagus.
I 6-1 Kalau sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan program-
program sudah memadai ya.
E. Pengembangan Program
Q
I
Apakah terdapat tim yang dibentuk untuk mendata siswa putus
sekolah?
I 1
Bahwa selama ini intervensi pemerintah kota yang sudah dilakukan tidak
serta merta menjamin warga kita itu tidak ada yang putus sekolah,
faktanya ada. Oleh karen itu Dinas menginisiasi untuk dibentuk Tim yang
melakukan pendataan anak putus sekolah tadi masuk ke Satuan Tugas
Wajib Belajar. Saya sebagai Ketua Tim Satuan Tugas Wajib Belajar.
I 2 Iya ada namanya Satuan Tugas Wajib Belajar.
I 3-1
Ada namanya Satgas Wajib Belajar dilaksanakn oleh lintas SKPD seperti
kecamatan kelurahan dan dari dinas pendidikan.
I 3-2 Ada.
I 4-1
Ada dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Mulai tahun 2017 ada
satgas, itu sebenarnya menindak lanjuti Program Tangerang Cerdas,
karena program itu hanya berlaku untuk anak-anak Kota Tangerang
yang bersekolah di usia sekolah, sementara ditemukan di lapangan masih
ada anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Anak yang tidak
menuntaskan sekolahnya, kemudian dihimpun dan kami buat program
lagi.
I 5 Ada itu satuan tugasnya namanya Wajib Belajar.
I 6-1 Iya kami ada surat perintah tugasnya dari Dinas Pendidikan.
I 6-2 Iya dari Dinas Pendidikan melalui kecamatan baru kemudian
disampaikan ke kelurahan.
Q
I Bagaimana struktur tim tersebut dan tupoksinya?
I 1
Struktur timnya dari Dinas Pendidikan dan UPT Pendidikan yang ada di
wilayah kecamatan. Kalau pegawai dinas yang ada di kantor ini kan tidak
tahu kondisi lapangan, untuk tahu kondisi lapangan kami butuh orang-
orang yang ada di wilayah. Orang wilayah kalau yang ada di organisasi
kami yaitu UPT yang ada di kecamatan. Lalu pegawai yang di wilayah
yang pasti tahu keadaan warganya yaitu kecamatan dan kelurahan.
I 2
Jadi yang mendata itu yang kemarin itu para penilik dan pengawas dari
UPT Pendidikan Dasar di tiap kecamatan. Itu juga termasuk tim. Mereka
koordinasinya dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk pendataan.
Jadi dinas pendidikan membuat tim termasuk anggotanya dari UPT,
nanti UPT berkoordinasi dengan camat dan lurah. Nanti mereka mendata
itu dibantu oleh RT dan RW atau PKK.
I 5 Itu Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan SKPD di wilayah Kecamatan
dan Kelurahan.
I 6-1
Kami dari penilik setiap kecamatan. Kami sebagai pelaksana. Untuk
menangani masalah aps, meyebar angket, berdasarkan angket tsb bisa
dilihat bagaimana kondisi aps. Ada surat perintahnya langsung dari atas.
Saya dibantu dan koordinasi dengan Kecamatan dan Kasi Kemas
Kelurahan.
I 6-2
Dapat surat perintah untuk mendata aps yang mau belajar lagi,
sekolahnya sudah putus ditengah jkalan karena biayanya atau factor lain.
Itu program dari Pemerintah Kota Tangerang, setiap Kelurahan harus
mendata warganya yang putus sekolah yang mau bersekolah lagi.
Kemudian kami sebarkan ke setiap RT/RW nantinya mensurvei warganya
yang mau sekolah lagi, jadi itu uisulan dari RT/RW yang menyampaikan
ke warganya. Kami nanti meneruskan ke ke kecamatan. Dari kecamatan
turun.
I 8-1 Iya ada pemberitahuan untuk mendata anak-anak putus sekolah di sini.
I 8-2
Ada dari Kasi Kemas di Kelurahan yang datang ke sini. Memberitahu
kalau ada bantuan buat anak-anak yang putus sekolah mau dikasih kejar
paket gratis.
I 8-3 Arahan dari kelurahan untuk mendata anak-anak yang putus sekolah.
Karena akan disekolahkan lagi, gratis.
Q
I
Apakah dengan masih ditemukannya anak putus sekolah bisa
dikatakan bahwa program-program bantuan biaya pendidikan yang
ada belum efektif?
I 1
Intervensi pemerintah kota sudah berusaha maksimal bagaimana warga
Kota Tangerang agar bersekolah semua ya melalui program-program
pendidikan tadi. Putus sekolah ada dua sebab yaitu ekonomi dan sikap /
perilaku. Kalau factor sikap dan perilaku yang menajdi penyebabnya itu
tidak berpengaruh pada efektivitas program. Tetapi biasanya kalau dari
factor ekonomi mereka serius bahkan orangtuanya juga. Memang
namanya program tidak bisa ideal pasti ada kelemahan. Namun
pemahaman orangtua yang masih kurang dan sikap perilaku si anak ini
yang saya kira masih perlu pembenahan terutama kontrol
I 2
Memang dilihat dari ekonomi atau biaya tidak menjadi masalah yang
besar. Alasan mereka ekonomi, padahal tidak juga. Tetapi rasanya ini
ada kesalahan di pola asuh. Pertama, kadang-kadang ada orangtua yang
kurang peduli dengan pendidikan, mungkin karena latar belakang
sewaktu kecil orantuanya juga kurang peduli jadi berimbas pada
anaknya saat ini. Kedua kurang adanya kontrol orangtua pada
pendidikan anaknya. Contohnya anaknya disekolahkan iya, tapi kaitan
dengan bagaimana belajaranya tidak diperhatikan. Jadi lebih kepada
pola asuhnya. Juga dari teman bergaul atau lingkungan disekitarnya.
I 3-1
Ada fenomena semenjak ada bantuan-bantuan dari pemerintah, anak
yang putus sekolah di Kota Tangerang itu factor utamanya bukan
masalah angaran biaya atau ekonomi, tetapi masalah sosial. Beberapa
kali saya menangani seperti itu masalah keluarga seperti perceraian,
kenakalan, orangtua tidak bisa membimbing anaknya dengan baik. Biaya
ada karena sebagaian besar ditanggung oleh pemerintah, jadi
masalahnya itu. Kalau di Kota Tangerang putus sekolah itu banyaknya
dari factor non ekonomi. Secara ekonom kami sudah membackup.
I 3-2
Kalau kami tidak tahu persis apa latar belakang mereka, kalau kami
hanya mengetahui dari segi jumlah saja. Yang paling bisa memferifikasi
anak putus sekolah itu dari kelurahan. Melalui RT/RW kalau lewat
sekolah tidak bisa, karena ada siswa yang keluar saja paling itu nanti
dianggap putus sekolah. Padahal tidak karena bisa jadi dia keluar karena
pindah ke tempat lain. Datanya kurang valid.
I 4-1
Penyebab dia putus apa, bisa jadi dia tidak mampu, atau bandel karena
tidak mau sekolah kebanyakan sih itu. Kalau masalah daya tampung
tidak mungkin atau tidak melanjutkan karena tidak diterima di sekolah
manapun karena daya tampung karena kami sudah lumayan dari segi
daya tampung, kalaupun ada kecil kemungkinan.
I 4-2
Hanya memang kesulitan program ini terbatas, maksud terbatas disini
yaitu orang-orang yang ada di data BPS saja. Kalau tidak ada dalam
daftar tersebut, walaupun dia semiskin apapun sebutuh apapun, kalau
tidak ada dalam data BPS mohon maaf tidak bisa karena peraturan
Walikota sudah seperti itu. Terkait pengunaan itu jadi bahan buat kami,
gimana caranya nanti apakah memang perlu dimasukkan dalam perwal
terkait penggunaan itu. Tetapi memang kami menggariskannya biaya
personal yang memang untuk dia dan untuk kebutuhan dia. Dalam kasus
nanti penggunaannya belum tepat paling nanti kami jadikan bahan
apakah perlu disosialisasikan sebenarnya penggunannya untuk apa.
I 5
Hanya Program Tangerang Cerdas itu langsung ke anaknya kadamg-
kadang disalahgunakan bukan untuk keprluan pendidikan seperti beli
pulsa, sebenarnya ada peraturannya untuk beli keperluan pendidikan, di
perwal ada, cuma kalau uang sudah diterima kontrolnya kan susah.
Kelemahnya mendasarnya ada pada kontrolnya dari dinas ga bisa susah.
Sedang ada evaluasi apa yang harus dilakukan.
I 6-1
Sebenarnya kalau mereka sekolah di negeri itu sudah pasti gratis. Kan di
sekolah negeri itu terutama SMP kan menggunakan NEM atau di tes
kalau si anak tidak memenuhi standar, akhirnya ke sekolah swasta,
swasta kan bayar, baru sekarang ini saja diringankan untuk SPPnya
dibeberapa sekolah swasta. Tetapi biaya lainnya tetap ada.
I 6-2
Program dari pemerintah sudah efektif, banyak warga yang merespon
untuk melanjutkan sekolah sampai jenjang SLTA. Saya banyak ngorol
dengan masyarakat, mereka memang sudah berhenti rata-rata yang
sudah lebih dari setahun putus sekolahnya. Karena ekonomi juga
orangtua tidak mampu. Akhirnya si anak memilih bekerja untuk
membantu orangtua.
I 7
Mungkin saja lingkungan, ekonomi juga iya. Apalagi di perkotaan, biaya
hidup tinggi. Selain ekonomi, factor lingkungan juga banyak
mempengaruhi sih saat ini.
I 8-1
Soal bantuan Tangerang Cerdas itu ada anak dia tidak tinggal di sini
awalnya. Dia asli sini tapi dia pindah ke Kabupaten Tangerang,
kemudian baru belakangan ini dia pindah lagi ke sin jadi baru ini nih dia
pindah di sini. Jadi makanya dia tanya kenapa orang-orang dapat
bantuan dia tidak, yak an kamu tidak tingal di sini tadinya tapi di
Kabupaten Tangerang. Jadi kalau ada apa-apa kamu tidak terdata.
Kamu belum lama tinggal di sininya. Nah kalau memang domisilinya di
sini kalau ada program apa dan layak dibantu masih menerima bantuan.
I 8-2
Mereka itu udah lama rata-rata putusnya ya. Karena mungkin dari
orangtua itu pengawasannya kurang. Anak ngga sekolah itu didamkan
saja. Jadi kadang-kadang anak-anak keenakan disuruh sekolah tidak
mau. Udah keenakan di rumah ngga mau lagi sekolah. Tadinya sekolah
di sekolah formal mereka ada yang udah lulus ada yang berhenti tengah
jalan. Ada si Arya, udah mau ujian dua hari lagi sekolah di MTs waktu
itu. Saya udah ngomong langsung sama orangtuanya, Situ punya anak
masih kecil-kecil, sebagai orangtua harusnya mengarahkan anaknya biar
mau belajar jangan sampai putus sekolah. Dia jawabnya ketawa-ketawa
aja. Saya bingung. Kayaknya didiemin aja. Saya capek ngomong sama
orangtunya
I 8-3
Memang di sini banyak warganya yang kurang mampu, istilahnya. Ada
yang ngojek sampai tukang becak orangtuanya. Ada yang putus dari SD
juga. Si Nanang emang bapaknya tukang becak, anaknya banyak banget
ngga ada yang sekolah. Di sini rata-rata ekonomi. Ada yang kerja
bangunan, kan biayanya kadang ada kadang ngga. Putuslah akhirnya
sampai SMP aja.
I 9-2 Dikasihnya pertigabulan sekali. Cuma memang itu untuk biaya personal
aja, belum terlalu cukup sih untuk yang lain.
I 9-3
Memang anaknya ngga mau sekolah, mungkin emang ergaulan, waktu
sekolahnya sering pulang amlem. Ayahnya udah sering marahin tetapi
anaknya tetep ngga mau sekolah. Soal ekonomi saya masih mampu,
jualan sedikit-sedikit demi anak, tapi anaknya yang ngga mau. Sekarang
saya biarkan aja, biar nanti nyesel sendiri. Dia udah keenakan cari duit
F. Penyusunan agenda kegiatan pencegahan anak putus sekolah
Q
I
Apakah program dan agenda yang ditempuh untuk mengurangi
anak putus sekolah dan berjalan hingga saat ini?
I 1
Peran Dinas Pendidikan dalam hal ini Kota Tangerang, agar tidak
terjadi adanya putus sekolah utamanya karena factor biaya, itu kami
sudah memberikan intervensi dalam bentuk pembiayaan atau
operasional sekolah dan biaya personal pendidikan. Tujuannya agar
tidak ada lagi anak putus sekolah karena alasan ekonomi.
I 2
Langkah pertama Kota Tangerang yaitu dengan bantuan-bantuan
program pendidikan. Program Tangerang Cerdas, itu merupakan
program unggulan agar warga Kota Tangerang tidak putus sekolah.
Dari situ mereka diringankan biayanya. Konsep dasarnya ya itu. Artinya
biaya sekolah mereka dibantu oleh pemerintah. Sekarang biaya SPP SD
negeri dan swasta hingga SMP negeri dan beberapa swasta sudah
dibantu juga.
I 3-1
Tangerang Cerdas dan BOP, terrtama BOP itu bagaimana memberikan
bantuan kepada msayarakat agar mendapatkan pendidikan lebih
terjangkau. BOP untuk negeri sudah lama, jadi gratis. Kalau
mengandalkan BOS belum bisa mendukung sekolah gratis jadi kami
bantu BOP ke sekolah negeri jadi bisa gratis. Sekolah tidak perlu lagi
untuk menarik dari orangtua. Dengan murahnya biaya pendidikan
partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya meningkat.
Secara tidak langsung akan mencegah anak-anak dari putus sekolah.
I 3-2
Selalu dikampanyekan oleh Pak Walikota bahwa di Kota Tangerang tidak
boleh ada anak putus sekolah padahal dia masih usia sekolah. Minimal
warganya harus tamat SMA. Pendidikan Gratis bagi siapapun. Sekolah
negeri dan beberapa swasta. Tetapi kalau swasta tidak bisa mewajibjakn
gratis keseluruhan jadi kita bantu saja mengurangi beban dari SPPnya.
Swasta tujuannya untuk. Alhamdulillha tercapai untuk seleruh negeri
gratis seleuruhnya. Kecuali swasta, dengan ada BOP ini lebih ringan
karena swasta punya otoritas sendiri. Kemudian ketika ada siswa miskin
ada lagi bantuan Tangerang Cerdas lagi, untuk biaya personal.
I 4-1
Kami memprogramkan di luar tangerang cerdas. Tangerang cerdas
bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar bisa terlayani
pendidikannya karena mereka tidak perlu berbayar, pembangunan 1000
ruang belajar, itu membuat daya tamping meningkat, itu kan salah satu
bentuk pencegahan juga. Pembanguanan sekolah-sekolah baru jadi akses
ketika masyrakat yang dipinggiran kota mereka juga bisa mengakses
tempat dia bersekolah sehimggga tidak perlu jauh-jauh itu kan berhemat
dari segi transportasi. Itu sarana prasarananya. Kemudian dari segi
kebijakan tadi ada program-program kejar paket. Keaksaraan
fungsional, jadi program kejar paket itu dinas pendidikan kerja sama
dengan Lembaga pendidikan mereka diberi semacam subsidi kami bayar
mentornya kemudian termasuk buku paket dan sebagainya jadi
masyarakat yang putus sekolah yang dari tidak mampu mereka tidak
perlu bayar.
I 4-2 Siswa penerima Program Tangerang Cerdas ini rentan putus sekolah,
jadi kami cegah supaya tidak putus malalui bantuan ini.
I 5
Ada program tangerang cerdas, sekolah gratis. Itu merupakan salah satu
upaya kami agar masyarakat Kota Tangerang tidak ada lagi yang putus
sekolah karena alasan biaya atau ekonomi.
G. Komitmen
Q
I
Bagaimana koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam
menangani anak putus sekolah?
I 1 Koordinasi salah satunya terkait pendataan melibatkan instansi lain,
kecamatan, kelurahan, dan validasi keabsahan data warga
I 2 Koordinasi dengan Disdukcapil, kecamatan dan kelurahan terkait
pendataan dan validasi anak putus sekolah..
I 3-1
Dari tahun 2016, kami dari bidang SMP belum terlibat langsung, lebih
dilibatkan itu dari PAUD dan Non formal.
I 3-2
Jadi dinas pendidikan bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan,
karena merka kan ada di masyarakat, kalau dinas pendidikan lebih ke
sekolah, mereka turunnya ke sekolah, kecamatan dan kelurahan kan ada
di wilayah, mereka yang tau kondisi masyarakat, kemudian dinas
pendidikan di setiap kecamatan juga ada UPT
I 4-1
Kalau dengan Bappeda itu kan perumus program kami merumuskan
program, mereka membuat rancangan renja kami melihat kedalamannya
kami evaluasi dulu capaian di tahun sebelumnya, ketika capaiannya
bagus ada dua analisis, programnya berjalan baik jadi harus
dipertahankan, atau program ini dianggap cukup tidak perlu lagi tahun
depan karena dianggap cukup, jadi ada dua kemungkianan. Kedua ketika
ada target yang tidak tercapat ada indikator tertentu berarti tahun depan
programnya harus di push karena itu adalah target yang ada di dokumen
kota, adalah janji-janji walikota, kami yang mengawal itu, hubungan
dengan dinas pendidikan adalah mitra, ketika mereka menyimpang kami
yang meluruskan.
I 4-2 Terkait program Tangerang Cerdas kami tentunya koordinasi dengan
Bappeda.
I 5
Merumuskan kebijakan dibidang pendidikan, kami aktif mencari solusi
supaya kota tangerang dapat bersekolah secara gratis. Kami hanya
support saja eksekutornya ada di dinas pendidikan. Kami hanya di
bidang kebijakan dan peraturan sama angaranm dan pengawasan. Sudah
dibuat peraturan dinas melaksanakannya, kami mengontrol. Tidak dapat
dipisahkan. Saling komunikasi dan ada pelaporan. Kebijakan itu kita
control, pada saat sudah kami buat peraturan, dinas pendidikkan
melaksanaknnya, mereka buat program, lalu mengajukan anggaran,
anggaran kami setujua, mereka jalankan, lalu kami awasi.
I 6-1
Kami koordinasinya kalau ada keperluan atau butuh sesuatu ya kami ada
komunikasi. Setiap bulan kontrol juga ngga sih. Karena saya bukan
bagian itu. Ada bgaian-bagian peniliknya. Saya ngga ada penilik PKBM.
Kami melaporkan seperti pertemuan-pertemuan rutin untuk pelaporan
dengan pihak PKBM lalukami sampaikan ke Dinas Pendidikan.
I 6-2
Kami korrdinasi sesuai prosedur dari atas ke bawah dan sebaliknya. Dari
kelurahan ke Kecamatan, nanti dari Kecamatan ke UPTD Pendidikan
nanti mereka yang koordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan.
I 7
Kami koordinasinya saat ini dalam artian kalau ada database yang
sekiranya ada perbahan atau updating data mereka melaporkan.
Mungkin bisa nambah atau kurang. Jangan sampai data yang
disampaikan tidak valid. Mungkin seputar itu saja.
Q
I Bagaimana prosedur dalam menangani anak putus sekolah?
I 1
Kebijakannya kita mau menuntaskan anak tidak sekolah. Kemudian
membentuk tim satgas, kemudian melibatkan orang-orang wilayah,
kecamatan dan kelurahan untuk mendata. Kemudian dari pendaatn itu
harus dipertajam melalui validasi. Pendataan itu tidak satu kali dua kali
awalnya mungkin terdata 2000 setelah dipertagas kembali mungkin
ternyata 1900, seperti itu contohnya. Yang terakhir adalah penangannya
atau eksekusinya kami lakukan pendektan untuk masuk sekolah lagi.
Setelah terimplementasi setelah mere sekolah sekarng kami monitoring
dan evaluasi. Seperti itu prosedur bakunya.
I 2
Yang dikhususkan yaitu warga kota tangerang dibuktikan dengan KTP.
Itu berkas-berkas yang dilihat. KK dan KTP orangtua bukti keabsahan
sebagai warga Kota Tangerang. Langkah pertama pendataan,
selanjutnya adalah disekolahkan di non formal. Jadi setelah data
ditemukan ya kami sebar di masing-masing PKBM di wilayahnya, yang
jelas kami polanya pendekatan yaitu disebar ke tiap PKBM yang ada di
kecamatan begitu.
I 5 Setelah didata, biasanya mereka-mereka ini nantinya dimasukkan ke
sekolah non formal atau PKBM di wilayah masing-masing.
I 6-1
Pertama kami cari dan kami data anak yang sudah putus sekolah dan
berdomisili di Kota Tangerang. Pertama KK dan KTP orangtua dan
ijazah terakhir untuk melihat dimana nantinya mereka akan diarahkan ke
program kejar paket.
I 6-2
Jadi waktu tim dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karawaci itu
sudah ke Kelurahan Nambo untuk mendata pendidikan terakhirnyanya.
Dan nantinya dibagi-bagi berdasarkan PKBM di wilayahnya masing-
masing.
I 8-1
Dari kelurahan menggerakkan ke RT/RW suruh cari anak yang udah
pada putus sekolahnya. Dilihat juga itu dari KTP dan Kartu Keluarganya
harus Kota Tangerang.
I 8-2
Dari Kelurahan ke RW baru ke RT jadi bertahap gitu. Untuk segera di
data ada berapa aja yang putus sekolah. Jadi sebagai RT saya kan tau,
gimana kondisi warganya. Yasduah saya catat yang putus sekolah berapa
orang.
I 8-3
Itu program kejar paket. Pendataan dari saya. Udah lama rencara untuk
memasukkan anak-anak putus sekolah di sini agar masuk sekolah paket
itu baru sekarang mulai berjalannya. Setelah dapat arahan dari
Kelurahan ya saya data dan cari ke rumah-rumah, mereka pada mau.
Udah gitu saya laporkan ke kelurahan. Dari Kelurahan disampaikan ke
Kecamatan.
I 9-1 Dari RT sini.
I 9-2
Dari Ketua RT, diajak ikut program kejar paket, didata minta Kartu
Keluarga sama KTP orangtua. Setelah itu diberi perlengkapan sekolah
juga.
I 9-3 Iya Ketua RTnya yang datang minta warga-warganya yang putus sekolah
buat didata masuk ke sekolah paket.
Q
I
Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam menjalankan tupoksi
dalam penyelenggaraan pendidikan agar berjalan optimal?
I 1
Salah satunya melakukan tupoksi dari sisi pencegahan sudah
melaksanakan program bantuan pendidikan. Untuk penanggulangannya
yaitu dengan membentuk satga wajars tadi. Jadi intinya pemahaman
kami mengenai tupoksi maunya adalah semua warga kota Tangerang
anak usia sekolah sudah duduk di bangku sekolah semua, tapi nyatanya
tadi kan di lapangan ada anak yang putus sekolah.
I 2
Namun tidak pelak dari semua program itu, ketika kami inventarisir itu
ternyata ada anak yang putus sekolah atau anak yang tidak sekolah.
Kalau selama ini kami dalam pengertian anak putus sekolah itu kami
lebih mengidentifikasikan semata-mata karena masalah ekonomi atau
hambatan ekonomi. Sedangkan anak tidak sekolah itu menurut saya jauh
lebih luas. Anak tidak sekolah itu oleh sebab apapun. Bisa jadi anak itu
memang tidak mau sekolah, kesalahan pola asuh orangtua, termasuk
juga pengaruh lingkungan.
I 3-1
Tupoksi yang ada dijabarkan lagi ke dalam SOP per-program dan
kegiatan. Melalui SOP ini diharapkan seluruh pekerjaan dapat
dikerjakan dengan baik.
I 3-2
Mengentaskan kemisikinan intelektual tugas dinas pendidikan.
Pemerintah Kota sudah mengintervensi melalui Program Tangerang
Cerdas dengan klasifikasi persyaratan siswa tidak mampu yang masih
bersekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta di Kota
Tangerang. Itu untuk biaya-biaya pribadi siswa, seperti transportasi, beli
buku, tas, sepatu, sepeda dan sebagainya. Itu upaya optimal dari
Pemerintah Kota Tangerang yang sudah dilakukan dari sisi pembiayaan.
I 4-2
Kalau Dinas dalam tupoksinya ada menyediakan sarana dan prasarana
dalam proses belajar mengajar siswa, tupoksinya itu. Umumnya
termasuk kebutuhan personal dia, kebutuhan pendukung agar dia tetap
bisa belajar. Tupoksinya istilahnya hanya menjamin sarana dan
prasarana siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Q
I
Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan
baik?
I 4-1
Melihat tupoksi itu sebenarnya dari intansi yang lebih berwenang kalau
kami bappeda sebatas pada melihat capaian atas indikator mereka,
terkait angka putus sekolah, di program indikator angka putus sekolah
itu tercapai tidak, jika dilihat cukup berhasil dalam pencegahannya
terhadap putus sekolah karena dalam data kami itu capaian indikatornya
di atas 100%.
I 5
Bagus. Sudah. Cuma itu tadi kelemahannya setelah ditemukan
dilapangan masih terdapat anak yang putus sekolah. Dan bagi anak
putus sekolah yang saat ini tidak sekolah dan didata mereka sudah kami
salurkan ke program kejar paket.
I 6-2
Bagus ya. Anak-anak putus sekolah kemarin sekarang ditanggung oleh
Pemerintah. Jadi mereka tidak ada biaya lagi. Yang penting anaknya
sekolah setiap hari minggu jam sekian. Masalah lainnya sudah
ditanggung dalam program.
I 7 Jarang sekali ada program pemerintah yang seperti ini. Anak-anak yang
putus sekolah dibantu sekolahkan lagi oleh pemerintah tanpa biaya.
I 8-1 Pemerintah sekarang sudah memberikan banyak bantuan.
I 8-2
Emang sih pemerintah ngga semuanya dapet ya bantuan. Sekarang mah
makanya sayang kalau ngga ikutan program kejar paket ini kan gratis.
Di sini alhamdulillah ada anak masih berlanjut ikut paket. Dia kelas 6 itu
ngga dilanjut karena biaya atau apa padahal sekarang mah pemerintah
sudah banyak bantuannya. Kata saya kenapa atuh ngga mau sekolah,
katanya biayanya. Kata saya ambil paket aja ya, akhirnya dia mau, saya
tanya gimana sekolahnya alhamdulillah udah mulai belajar bentar lagi
mau ujian.
I 8-3
Semenjak ada pendataan anak putus sekolah itu alhamdulillah anak-anak
sini bisa pada bersekolah lagi. Baru kemarin setelah pendataan anak
putus sekolah banyak dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau ikutan
juga. Saya pikir Namanya sudah ibu-ibu tidak mau lagi. Tadinya usia jadi
maslaah, kalau sudah lanjut tidak bisa, ternyata ada perubahan semua
usia boleh. Tadinya 25 tahun ke atas tidak bisa, setelah konfirmasi lagi
bisa. Mungkin nanti kalau ada lagi pendataan seperti ini, dia saya
masukkan kalau dianya mau juga. Makanya kalau ada lagi ibu-ibu
bapak-bapak juga antusias mau ikutan.
I 9-1 Sudah.
I 9-2 Iya alhamdulillah bisa sekolah lagi. Semoga lanjut terus.
I 9-3
Iya bagus, ada program seperti ini bisa bantu masyarakat yang tertinggal
sekolah jadi kejar paket. Cuma anak-anak saya ngga pada mau, saya
udah capek ngasih taunya juga.
I. Tanggung jawab dalam kegiatan sebagai pelaksana monitoring
Q
I
Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian
kegiatan hingga tuntas?
I 1
Ya sudah pasti kami yang berkelpentingan program ini terklaksana
dengan baik tentu kami akan mnegontrol yaitu dengn cara monev tadi.
Masih satu semsester lagi nanti berakhir bulan juni ajaran. Nanti
hasilnya bagaimana mereka tetap sekolah atau tidak yang sudah
tersalurkan.
I 2
Sebagai salah satu program yang dirintis oleh kami, dari mulai
perencanaan pendataan, pelaknsaaan , pertanggungjawaban sampai
pelaporan termasuk ketika terjadi permasalahan di lapangan itu ada
timnya dari kami untuk pelaporan.
I 3-1
Setiap tahapan pekerjaan selalu ada SOP. Urutannya dari mulai
perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban.
I 3-2
Kontrol penggunanan belum ada. Kami berukan melalui rekening bank.
Sudah sampai disitu saja, hanya da panduan untuk digunakan sebgai
baiayan personal untuk pendidikan. Tiap tahun kami berikan pembinaan
pada msyarakat kalau bantuan diberikan untuk siswa jadi agar
digunakan sebagai mestinya
I 4-1
Harusnya iya. Saya kebetulan kalau bappeda itu perencanaan, pada
pelaporannya ketika mereka melaporkan hasilnya ada target dan
capaian, kalau capaian sudah 100% kami anggap bagus kalau itu
diangap control ya dinas pendidikan melakukan control melalui
penyusunan laporan.
I 4-2
Artinya dari tahap perencanaan, verifikasi, dari sekolah samapi nanti
pengunannnya bahkan kami ikut mengontrol lewat tim monitoring ada
proses kontrol dari kita.
I 5 Ada, tetapi kurang maksimal, rasanya perlu ditingkatkan.
I 6-1
Ini kan sudah jalan, memang ada kekhawatiran itu akan ada lagi alasan
ekonomi akhirnya tidak sekolah lagi dan kondisi-kondisi seperti itu yang
sedang dimonitor oleh kami, cuma belum dapat hasilnya saja.
Bagaimana keberlangsungan mereka itu setelah diarahkan bersekolah
lagi itu masih tetap seperti itu atau tidak. Ini sedang berlangsung
dimonitoring.
I 6-2 Iya kami dari Kelurahan masih terus koordinasi dengan Kecamatan dan
SKPD yang di atas yaitu Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
I 8-1
Sekarang kan sudah berjalan jadi sekarang pihak Kelurahan maupun ke
atasnya cuma mantau aja. Tanya sama RT/RW gimana perkembanagan
anak-anak yang kejar paket.
I 8-2
Dari kelurahan masih suka komunikasi terkait anak-anak putus sekolah
yang didata dan sudah sekolah gimana kelanjutannya. Ada anak yang
sudah masuk di paket itu males lagi, dikasih surat dari PKBM ke
orangtuanya. Bentar lagi mau ujian, si gurunya juga tanggung jawab
sama muridnya itu. Selalu tanya-tanya sama murid lainnya.
I 8-3
Dari Kelurahan paling tanya soal perkembangan anak-anak masih giat
sekolah atau ada yang males. Ya alhamdulillah di sini anaknya giat
semua. Saya juga kan mantau uterus tiap minggu sudah pada berangkat
sekolah atau belum. Kalau ada yang malas saya marahin itu anaknya.
Pokoknya tiap minggu jam 10 sudah saya samperin anak-anaknya buat
siap-siap berangkat ke sekolah. Jangan sampai malu-maluin saya sudah
data tapi males. Mudah-mudah berlanjut terus program ini supaya anak-
anak yang saat ini di paket A bisa lnjut ke paket berikutnya sampai selesai
dengan gratis.
I 9-2 Pernah ada dari Dinas, ngomongin tentang untuk terus semangat belajar
seperti itu.
J. Sanksi sebagai pertanggung jawaban dalam kegiatan
Q
I
Adakah sanksi tegas yang diberikan pada pegawai yang tidak
menjalankan tugas dan fungsinya?
I 1 Tentunya ada sanksi kalau itu menyangkut pns atau pegawai dinas
I 2 Pasti ada dan diberlakukan.
I 3-1 Pasti ada. Sanksi pasti ada.
I 3-2 Ada.
I 4-2 Ada.
I 5 Ada.
I 6-1 Ada.
Q
I Bentuk sanksi yang diberikan?
I 1
Secara umum diberikan sanksi, ya ketika diberikan tugas tapi tidak
dikerjakan itukan lalai namanaya. Itu akan dilakukan tindakan disiplin
pegawai sesuai mekanisme yang ada yang dilakukan oleh Dinas. Bisa
teguran lisan atu tertulis bisa lebih berat lagi tergatung pimpinan sebagai
Pembina kepegawaian. Kalau di Dinas, Kepala Dinas melalui Sekdis.
Sejauh ini tidak ada kejadian yang terlalu berat.
I 2
I 3-1
Diberikan oleh atasan langsung perjenjang sudah ada aturan paying
hukumnya. Dari yang rinagn SP1 SP2 SP3, teguran.
I 3-2
Berbentuk surat peringatan, SP1 pangginaln nasihat, SP2 SP3. Sampai
pemecatan. Kitak tidak ada perbahan. Wajib itu. Disini absen ketat,
indikatornya kan bisa dari situ kalau terlihat malas ya tegur, saya kasi
negur bawahan, saya ditegur atasan, atasan ditegur sekdis, sekdis ditegur
kadis, kadis berurusan dengan inspektorat yg kaitannya dengan
walikota. Kita selama ini belum ada sanksi berat.
I 4-2
Prosedural, maksudnya sanksinya itu kalau tidak melaksnakn tugas ya
ada sanksi sesuai ketentuan yang belalu. Kalau snaksinya dalam hal ini
petugas verifokasi di sekolah, mereka memasukkan data yang ngga bnar,
dia harus bertanggungjawab mengembalikan dana it uke las daerah.
I 5
Kalau ada yang menyimpang dari ketentuan yang seharusnya ia
jalankan, paling ringan dimutasi. Ada bebrapa kasus mutase tidak
diusulkan naik pangkat. Tidak begitu berat paling hanya sanksi
administrative paling banyak. Kalau pelangaran pidana belum ada.
I 6-1 Seperti teguran dan bertahap sanksinya.
Member Check
Nama Informan : Bapak Hari Purwanto, SE, M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Tampat : Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Waktu : Senin, 19 Maret 2018 Pukul 15.00 WIB
A. Produktivitas
1. Apakah sumber daya manusia yang ada dirasa telah memadai secara kualitas dan
kuantitas?
Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menunjang tupoksi Dinas
Pendidikan Kota Tangerang sejauh ini dari Dinas sampai ke unit paling bawah
secara umum memadai. Namun di lihat dalam tatanan ideal tentu belum memadai.
2. Bagaimana mengatasi permasalahan kekurangan dari segi sumber daya manusia?
Sebenarnya kami ada unit di pendidikan dasar kecamatan atau UPT Pendidikan
Dasar, mereka ini adalah yang paling depan terkait pelayanan terhadap sekolah
yang ada di wilayah masing-masing.
3. Bagaimana alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang?
Anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang ini sangat baik ya.
4. Adakah alokasi anggaran untuk anak putus sekolah?
Sejauh ini untuk anak putus sekolah ini anggarannya belum ada dari APBD. Jadi
kemarin itu kita bekerja sama dengan Pengelola CSR tingkat Kota. Kami mintakan
bantuan dari sana, terutamanya untuk biaya ujian kesetaraan, biayanya sekitar
Rp400.000,- sampai Rp600.000,- per siswa. Jadi dibayarkan dan dimintakan dari
sana.
5. Berapa jumlah anak putus sekolah yang ditemukan?
Kami sudah mendata dan didapat jumlah anak yang putus sekolah sekitar 1800an
saat pendataan. Jadi mereka itu anak putus sekolah yang sudah beberapa lama
tidak sekolah dan yang nantinya akan disekolahkan di PKBM.
6. Bagaimana kelanjutan anak putus sekolah yang sudah terdata?
Setelah didata dan coba dilakukan pendekatan serta diarahkan untuk sekolah lagi.
Sekolah itu tidak harus seperti di sekolah formal karena ketika setelah mereka
dibujuk untuk sekolah lagi, mereka tidak mau di sekolah formal mungkin karena
malu. Maka dari itu mereka diarahkan ikut di PKBM atau program kejar paket.
7. Apakah anggaran yang ada terealisasi secara efektif dan efisien?
Sejauh ini kami menilai sudah efektif karena sudah tepat sasaran. Sedangkan dari
sisi efisiensi, sejauh ini kami bilang efisien karena dari yang kita anggarkan itu
optimal dan sampai pada penerima yang berhak.
B. Kualitas Layanan
7. Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
Ada. Program Tangerang Cerdas untuk biaya personal siswa dan BOP untuk
bantuan SPP di sekolah SD dan SMP negeri dan beberapa sekolah swasta. Jadi
BOP itu membebaskan atau menggratiskan biaya SPP. Kalau untuk SD Rp50.000,-
untuk SMP Rp105.000,-.
8. Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Kota Tangerang?
Sejauh ini sudah dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat yang dalam
artian mereka yang berhak untuk menerima sebagai target sasaran.
9. Bagaimana prosedur penerimaan sebagai peserta bantuan biaya pendidikan?
Untuk penerima bantuan Program Tangerang Cerdas itu kami membasiskan data
dari BPS PPLS.
10. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa kurang
mampu di Kota Tangerang?
Sejauh yang kami yakini berdasarkan validasi tadi penajaman data BPS tadi, itu
sudah seluruh siswa yang berhak sesuai kriteria.
11. Apakah anak putus sekolah yang sudah terdata saat ini sebelumnya merupakan
penerima bantuan Program Tangerang Cerdas?
Nah ini bisa jadi yang berasal dari warga yang sudah terdata dulu dan juga pernah
ada di sekolah formal, lalu mereka tidak sekolah lagi. Itu termasuk yang terjaring
di sini juga sebagian. Atau bisa juga dulu mereka tidak tercakup oleh data BPS
PPLS yang diolah BPS. Sedangkan kami beranjak dari data BPS itu sendiri.
12. Apakah sarana dan prasarana telah memadai dalam menunjang program kegiatan
pendidikan?
Sejauh ini untuk menyasar program-program yang ada, dengan sebaran unit kami
yang ada di wilayah juga, menurut saya cukup memadai.
C. Responsivitas
5. Apakah terdapat tim yang dibentuk untuk mendata siswa putus sekolah?
Bahwa selama ini intervensi pemerintah kota yang sudah dilakukan tidak serta
merta menjamin warga kita itu tidak ada yang putus sekolah, faktanya ada. Oleh
karen itu Dinas menginisiasi untuk dibentuk Tim yang melakukan pendataan anak
putus sekolah tadi masuk ke Satuan Tugas Wajib Belajar. Saya sebagai Ketua Tim
Satuan Tugas Wajib Belajar.
6. Bagaimana struktur tim tersebut dan tupoksinya?
Struktur timnya dari Dinas Pendidikan dan UPT Pendidikan yang ada di wilayah
kecamatan. Kalau pegawai dinas yang ada di kantor ini kan tidak tahu kondisi
lapangan, untuk tahu kondisi lapangan kami butuh orang-orang yang ada di
wilayah. Orang wilayah kalau yang ada di organisasi kami yaitu UPT yang ada di
kecamatan. Lalu pegawai yang di wilayah yang pasti tahu keadaan warganya yaitu
kecamatan dan kelurahan.
7. Apakah dengan masih ditemukannya anak putus sekolah bisa dikatakan bahwa
program-program bantuan biaya pendidikan yang ada belum efektif?
Intervensi pemerintah kota sudah berusaha maksimal bagaimana warga Kota
Tangerang agar bersekolah semua ya melalui program-program pendidikan tadi.
Putus sekolah ada dua sebab yaitu ekonomi dan sikap / perilaku. Kalau factor sikap
dan perilaku yang menajdi penyebabnya itu tidak berpengaruh pada efektivitas
program. Tetapi biasanya kalau dari factor ekonomi mereka serius bahkan
orangtuanya juga. Memang namanya program tidak bisa ideal pasti ada
kelemahan. Namun pemahaman orangtua yang masih kurang dan sikap perilaku
si anak ini yang saya kira masih perlu pembenahan terutama control.
8. Apakah program dan agenda yang ditempuh untuk mengurangi siswa putus sekolah
dan berjalan hingga saat ini?
Peran Dinas Pendidikan dalam hal ini Kota Tangerang, agar tidak terjadi adanya
putus sekolah utamanya karena factor biaya, itu kami sudah memberikan intervensi
dalam bentuk pembiayaan atau operasional sekolah dan biaya personal
pendidikan. Tujuannya agar tidak ada lagi anak putus sekolah karena alasan
ekonomi.
D. Responsibilitas
4. Bagaimana koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam menangani anak putus
sekolah?
Koordinasi salah satunya terkait pendataan melibatkan instansi lain, kecamatan,
kelurahan, dan validasi keabsahan data warga.
5. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam menjalankan tupoksi dalam
penyelenggaraan pendidikan agar berjalan optimal?
Salah satunya melakukan tupoksi dari sisi pencegahan sudah melaksanakan
program bantuan pendidikan. Untuk penanggulangannya yaitu dengan membentuk
satga wajars tadi. Jadi intinya pemahaman kami mengenai tupoksi maunya adalah
semua warga kota Tangerang anak usia sekolah sudah duduk di bangku sekolah
semua, tapi nyatanya tadi kan di lapangan ada anak yang putus sekolah.
6. Bagaimana prosedur dalam menangani anak putus sekolah?
Kebijakannya kita mau menuntaskan anak tidak sekolah. Kemudian membentuk tim
satgas, kemudian melibatkan orang-orang wilayah, kecamatan dan kelurahan
untuk mendata. Kemudian dari pendaatn itu harus dipertajam melalui validasi.
Pendataan itu tidak satu kali dua kali awalnya mungkin terdata 2000 setelah
dipertagas kembali mungkin ternyata 1900, seperti itu contohnya. Yang terakhir
adalah penangannya atau eksekusinya kami lakukan pendektan untuk masuk
sekolah lagi. Setelah terimplementasi setelah mere sekolah sekarng kami
monitoring dan evaluasi. Seperti itu prosedur bakunya.
E. Akuntabilitas
3. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan hingga
tuntas?
Ya sudah pasti kami yang berkelpentingan program ini terklaksana dengan baik
tentu kami akan mnegontrol yaitu dengn cara monev tadi. Masih satu semsester
lagi nanti berakhir bulan juni ajaran. Nanti hasilnya bagaimana mereka tetap
sekolah atau tidak yang sudah tersalurkan.
4. Adakah sanksi tegas yang diberikan pada pegawai yang tidak menjalankan tugas
dan bagaimana bentuk sanksinya?
Tentunya ada sanksi kalau itu menyangkut pns atau pegawai dinas. Secara umum
diberikan sanksi, ya ketika diberikan tugas tapi tidak dikerjakan itukan lalai
namanaya. Itu akan dilakukan tindakan disiplin pegawai sesuai mekanisme yang
ada yang dilakukan oleh Dinas. Bisa teguran lisan atu tertulis bisa lebih berat lagi
tergatung pimpinan sebagai Pembina kepegawaian. Kalau di Dinas, Kepala Dinas
melalui Sekdis. Sejauh ini tidak ada kejadian yang terlalu berat.
Member Check
Nama Informan : Bapak Aat Gunardi, SE, M.AB.
Jabatan : Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter
Tampat : Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Waktu : Selasa, 6 Maret 2018 Pukul 09.00 WIB
A. Produktivitas
6. Apakah sumber daya manusia yang ada dirasa telah memadai secara kualitas dan
kuantitas?
Sebenarnya secara umum dikatakan ideal ya belum. Karena terus terang kami
masih butuh pegawai lagi untuk menangani kegiatan yang cukup banyak disini.
Dari segi kualitas kalau saya rasa ya memang harus ditingkatkan juga. Yang
namanya pekerjaan itu dinamis makin tahun makin bertambah dinamikanya jadi
setiap tahun harus dibutuhkan sdm yang leboih berkualitas dari segi pengaklaman,
pendidikan, karena kalau di sini beragam background pendidikannya mulai dari
SMA sampai S3.
7. Bagaimana mengatasi permasalahan kekurangan dari segi sumber daya manusia?
THL ada sekitar 9 orang. Ada yang bertugas membantu di administrasi. Karena
untuk mendapatkan personil tambahan kami tidak mudah apalagi kalau kami
butuhnya PNS, itu kami perlu koordinasi dengan instansi pengelola kepegawaian.
Kemudian kalau kami merekrut THL atau honorer itu pun sudah dibatasi dan tidak
boleh merekrut lagi karena terkait dengan penganggaran insentifnya untuk
tunjangan. Tetapi secara umum berkaca kepada pengalaman tahun-tahun
sebelumnya kami masih bisa menjalankan kegiatan dengan baik walaupun
terbatas. Tetapi alangkah baiknya ada penambahan personil sehingga dapat
berjalan lebih baoik lagi.
8. Bagaimana alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang?
Angaran tidak ada masalah.
9. Adakah alokasi anggaran untuk anak putus sekolah?
Anggaran secara pasti dalam bentuk pencegahan preventif melalui program-
program bantuan biaya pendidikan.
10. Apakah anggaran yang ada terealisasi secara efektif dan efisien?
Terkait dengan anggaran dilihat dari program-program bantuan yang kami
berikan terealisasi secara efektif dan efisien. Tiap tahun kami usahakan kita
naikkan anggarannya supaya lebih banyak lagi bantuan-bantuan yan bisa kami
berikan ke masyarakat tujuannya nnati dengan lebih banyak angaran yang kami
berikan bisa mencegah drop put dan siswa itu belajar dengan tenang orangtua
tidak terbebani biaya.
B. Kualitas Layanan
7. Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
Ada. Program Tangerang Cerdas yang dirintis sejak tahun 2014 dan BOP Sekolah
Formal dan Non Formal. BOP itu pendamping BOS yang dari pusat. BOP
tujuannya meringankan biaya pendidikan masyarakat secara tidak langsung
jangka panjangnya bagaimana siswa di kota Tangerang dapat bersekolah secara
murah bahkan gratis.
8. Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Kota Tangerang?
Alhamdulillah sudah. Program itu sudah sejak 2014 sudah banyak orang yang
tahu. Tiap tahun tetap mensosialisasikan kepada msyarakat terkait program-
program bantuan pendidikan.
9. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa kurang
mampu di Kota Tangerang?
Sebagaian besar mungkin sudah, indikatornya dari laporan hasil. Tetapi mungkin
juga ada yang terlewat saat pendataan. BPS itu 5 tahun sekali pada saat disurvey
mungkin si anak ni masih tergolong orang mampu tetapi 5 tahun kesini bisa
berubah dengan berbagai kemungkinan yang terjadi pada orangtuanya sehingga
tergolong keluarga tidak mampu. Karena surveinya itu 5 tahunan bisa jadi saat
pendataan belum tercover. Kendalanya seperti itu. Ada masyarakat yang merasa
kurang mampu tetapi belum terdata sebagai peseta program bantyua karena
mekanisme datanya dari BPS tidak bisa update data secara periodik sendiri, kami
menungu updating data dari pusat. Jadi basis data Program Tangerang Cerdas itu
dari BPS, kami tidak boleh mendata sendiri karena BPS itu instutusi resmi dari
pusat, data-data kemiskinan itu adanya di sana.
10. Apakah sarana dan prasarana telah memadai dalam menunjang program kegiatan
pendidikan?
Kalau kami bilang ideal juga belum untuk sarana dan prasarana. . Karena jumlah
kegiatan banyak, anggaran besar. Seharusnya idelanya memiliki gedung sendiri
untuk memudahklan pelayanan. Karnea masih sda bidang yang terpisah dari sini.
Tapi selama ini masih bisa dilaksanakan dengan baik, dengan segaa kekurangan
seluruh program kegiatan dapat terselenggara dengan baik.
C. Responsivitas
3. Apakah dengan masih ditemukannya anak putus sekolah bisa dikatakan bahwa
program-program bantuan biaya pendidikan yang ada belum efektif?
Ada fenomena semenjak ada bantuan-bantuan dari pemerintah, anak yang putus
sekolah di Kota Tangerang itu factor utamanya bukan masalah angaran biaya
atau ekonomi, tetapi masalah sosial. Beberapa kali saya menangani seperti itu
masalah keluarga seperti perceraian, kenakalan, orangtua tidak bisa membimbing
anaknya dengan baik. Biaya ada karena sebagaian besar ditanggung oleh
pemerintah, jadi masalahnya itu. Kalau di Kota Tangerang putus sekolah itu
banyaknya dari factor non ekonomi. Secara ekonom kami sudah membackup.
4. Apakah program dan agenda yang ditempuh untuk mengurangi siswa putus sekolah
dan berjalan hingga saat ini?
Tangerang Cerdas dan BOP, terrtama BOP itu bagaimana memberikan bantuan
kepada msayarakat agar mendapatkan pendidikan lebih terjangkau. BOP untuk
negeri sudah lama, jadi gratis. Kalau mengandalkan BOS belum bisa mendukung
sekolah gratis jadi kami bantu BOP ke sekolah negeri jadi bisa gratis. Sekolah
tidak perlu lagi untuk menarik dari orangtua. Dengan murahnya biaya pendidikan
partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya meningkat. Secara tidak
langsung akan mencegah anak-anak dari putus sekolah.
D. Responsibilitas
2. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam menjalankan tupoksi dalam
penyelenggaraan pendidikan agar berjalan optimal?
Tupoksi yang ada dijabarkan lagi ke dalam SOP per-program dan kegiatan.
Melalui SOP ini diharapkan seluruh pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik.
E. Akuntabilitas
3. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan hingga
tuntas?
Setiap tahapan pekerjaan selalu ada SOP. Urutannya dari mulai perencanaan,
pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban.
4. Adakah sanksi tegas yang diberikan pada pegawai yang tidak menjalankan tugas
dan bagaimana bentuk sanksinya?
Sanksi pasti ada. Diberikan oleh atasan langsung perjenjang sudah ada aturan
paying hukumnya. Dari yang rinagn SP1 SP2 SP3, teguran.
Member Check
Nama Informan : Bapak Dr. H. Mastaro, MA
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
Tampat : Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Waktu : Jumat, 6 April 2018 Pukul 15.00 WIB
A. Produktivitas
6. Apakah sumber daya manusia yang ada dirasa telah memadai secara kualitas dan
kuantitas?
Kalau untuk SDM secara kualitas saya yakin memadai dan mumpuni. Artinya
semua permasalahan yang berdasarkan kewajiban mereka bisa terlaksanakan
dengan baik. Tapi kalau dari segi kuantitas kami akui masih jauh arrtinya
kekurangan keterbatas dari anggaran untuk PNS maupun THL itu sendiri ketika
kami ingin merekrut kesulitan
7. Bagaimana mengatasi permasalahan kekurangan dari segi sumber daya manusia?
Alhamdulillah pekerjaan tidak ada kendala. Walaupun terkadang ada kesulitan itu
semua akhirnya selesai tepat waktu. Saling mengisi dan membantu saja.
8. Bagaimana alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang?
Anggaran dari tahun ke tahun untuk pendidikan memadai. Dimana ada skala
prioritas mana yang harus didahulukan.
9. Adakah alokasi anggaran untuk anak putus sekolah?
Anggaran untuk secara khusus dialokasikan untuk anak putus sekolah belum ada
ya.
10. Apakah anggaran yang ada terealisasi secara efektif dan efisien?
Dari tahun ke tahun kami memiliki skala prioritas, dan terealisasi. Bahkan
dinatara anggaran yang terbesar itu dinas pendidikan. Disbanding dengan skpd
lain.
B. Kualitas Layanan
7. Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
Ada. Tangerang cerdas itu untuk anak yang tidak mampu itu dibiayai perbulan.
Kuantitas persekolahnya tidak sama. Dan bantuan ke sekolah semua kami
gratiskan melalui BOP. Dijamin oleh pemerintah.
8. Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Kota Tangerang?
Sudah dikenal tetapi masyarakat tertentu yang artinya mereka yang mendapatkan
bantuan tersebut.
9. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa kurang
mampu di Kota Tangerang?
Kayanya hampir sebagian besar sudah. Kalau dibilang sudah, ya sudah. Karena
panduan kami adalah data BPS. Ketika realitanya masih ada yang belum dapat
sedangkan dia tergolong kurang mampu, ya berarti belum memcakup seluruh
siswa kurang mampu. Kalau hitungannya 100% mencakup ya belum, tapi 90%
sinya 10% masih ada yang belum tercover. Karena panduan kami tetap pada data
BPS.
10. Apakah anak putus sekolah yang sudah terdata saat ini sebelumnya merupakan
penerima bantuan Program Tangerang Cerdas?
Kayanya hampir sebagian besar sudah. Kalau dibilang sudah, ya sudah. Karena
panduan kami adalah data BPS. Ketika realitanya masih ada yang belum dapat
sedangkan dia tergolong kurang mampu, ya berarti belum memcakup seluruh
siswa kurang mampu. Kalau hitungannya 100% mencakup ya belum, tapi 90%
sinya 10% masih ada yang belum tercover. Karena panduan kami tetap pada data
BPS.
11. Apakah sarana dan prasarana telah memadai dalam menunjang program kegiatan
pendidikan?
Kalau Kota Tangerang dari segi tenaga pendidikan atau PTK tidak ada masalah.
C. Responsivitas
3. Apakah dengan masih ditemukannya anak putus sekolah bisa dikatakan bahwa
program-program bantuan biaya pendidikan yang ada belum efektif?
Kalau kami tidak tahu persis apa latar belakang mereka, kalau kami hanya
mengetahui dari segi jumlah saja. Yang paling bisa memferifikasi anak putus
sekolah itu dari kelurahan. Melalui RT/RW kalau lewat sekolah tidak bisa, karena
ada siswa yang keluar saja paling itu nanti dianggap putus sekolah. Padahal tidak
karena bisa jadi dia keluar karena pindah ke tempat lain. Datanya kurang valid.
4. Apakah program dan agenda yang ditempuh untuk mengurangi siswa putus sekolah
dan berjalan hingga saat ini?
Selalu dikampanyekan oleh Pak Walikota bahwa di Kota Tangerang tidak boleh
ada anak putus sekolah padahal dia masih usia sekolah. Minimal warganya harus
tamat SMA. Pendidikan Gratis bagi siapapun. Sekolah negeri dan beberapa
swasta. Tetapi kalau swasta tidak bisa mewajibjakn gratis keseluruhan jadi kita
bantu saja mengurangi beban dari SPPnya.
D. Responsibilitas
2. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam menjalankan tupoksi dalam
penyelenggaraan pendidikan agar berjalan optimal?
Mengentaskan kemisikinan intelektual tugas dinas pendidikan. Pemerintah Kota
sudah mengintervensi melalui Program Tangerang Cerdas dengan klasifikasi
persyaratan siswa tidak mampu yang masih bersekolah pada jenjang SD/MI dan
SMP/MTs negeri dan swasta di Kota Tangerang. Itu untuk biaya-biaya pribadi
siswa, seperti transportasi, beli buku, tas, sepatu, sepeda dan sebagainya. Itu
upaya optimal dari Pemerintah Kota Tangerang yang sudah dilakukan dari sisi
pembiayaan
E. Akuntabilitas
3. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan hingga
tuntas?
Kontrol penggunanan belum ada. Kami berukan melalui rekening bank. Sudah
sampai disitu saja, hanya da panduan untuk digunakan sebgai baiayan personal
untuk pendidikan. Tiap tahun kami berikan pembinaan pada msyarakat kalau
bantuan diberikan untuk siswa jadi agar digunakan sebagai mestinya
4. Adakah sanksi tegas yang diberikan pada pegawai yang tidak menjalankan tugas
dan bagaimana bentuk sanksinya?
Ada. Berbentuk surat peringatan, SP1 pangginaln nasihat, SP2 SP3. Sampai
pemecatan. Kitak tidak ada perbahan. Wajib itu. Disini absen ketat, indikatornya
kan bisa dari situ kalau terlihat malas ya tegur, saya kasi negur bawahan, saya
ditegur atasan, atasan ditegur sekdis, sekdis ditegur kadis, kadis berurusan dengan
inspektorat yg kaitannya dengan walikota. Kita selama ini belum ada sanksi berat.
Member Check
Nama Informan : Bapak Drs. H. M. Adli
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
Tampat : Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Waktu & Tanggal : Senin, 19 Maret 2018 Pukul 14.00 WIB
A. Produktivitas
8. Apakah sumber daya manusia yang ada dirasa telah memadai secara kualitas dan
kuantitas?
Kalau dari segi sumber daya manusia, kita rasakan cukup memadai. Artinya yang
ditugaskan oleh pimpinan itu sesuai dengan pilihan maupun yang ditunjuk oleh
pimpinan. dan pastinya harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
9. Bagaimana mengatasi permasalahan kekurangan dari segi sumber daya manusia?
Selama ini kami berusaha menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin. Oleh karena
itu juga kami selalu berkomunikasi dengan orang-orang kami yang ada di
lapangan.
10. Bagaimana alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang?
Konsep Kota Tangerang dari arahan Pak Walikota itu jangan sampai ada warga
kota Tangerang yang tidak sekolah. Jadi anggaran untuk pendidikan di Kota
Tangerang ini sangat baik.
11. Adakah alokasi anggaran untuk anak putus sekolah?
Kita memang belum menganggarkan untuk anak putus sekolah. Tetapi kita sudah
komunikasikan dengan Forum CSR atau Forum Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan dan memintakan bantuan dana dari mereka. Setiap perusahaan baik
BUMD, BUMN maupun swasta dan sebagainya, mereka ada kewajiban
mengeluarkan dana CSR itu 2,5% uang keuntungan perusahaan yang
diperuntukkan untuk kegiatan social di lingkungan.
12. Berapa jumlah anak putus sekolah yang ditemukan?
Data awal ada 1800, setelah diverifikasi menjadi 1725. Paling banyak pada usia
SMP dan SMA. Kalau SD persentasenya kecil. Mungkin diperkirakan sekitar Usia
SD 10%, SMp 40%, dan SMA 50%.
13. Bagaimana kelanjutan anak putus sekolah yang sudah terdata?
Anak-anak yang putus sekolah kami arahkan untuk mengambil program kejar
paket yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Karena beberapa dari mereka
sudah ada yang bekerja.
14. Apakah anggaran yang ada terealisasi secara efektif dan efisien?
Jadi kalau kita bicara efisien menyangkut besaran itu relative tergantung
kemampuan keuangan daerah bagaimana mengintervensi kondisi tertentu dengan
program kegiatannya.
B. Kualitas Layanan
3. Apakah anak putus sekolah yang sudah terdata saat ini sebelumnya merupakan
penerima bantuan Program Tangerang Cerdas?
Rata-rata belum dan bukan termasuk penerima Program Tangerang Cerdas. Pasti
mereka tidak terjaring. Sebetulnya pun ketika mereka tidak terjaring oleh data
BPS, kalau mereka sekolah di sekolah negeri, ya sudah pasti gratis kok, lantas
mengapa mereka tidak mau sekolah. Bisa jadi ya karena anaknya tidak minat
sekolah atau pola asuh orangtua. Yang seperti itulah yang sedang kami pikirkan
pendekatannya seperti apa. Karena setelah di data oleh Satuan Tugas Wajib
Belajar ini ada juga loh yang tetap tidak mau sekolah.
4. Apakah sarana dan prasarana telah memadai dalam menunjang program kegiatan
pendidikan?
Cukup memadai.
C. Responsivitas
5. Apakah terdapat tim yang dibentuk untuk mendata siswa putus sekolah?
Iya ada namanya Satuan Tugas Wajib Belajar.
6. Bagaimana struktur tim tersebut dan tupoksinya?
Jadi yang mendata itu yang kemarin itu para penilik dan pengawas dari UPT
Pendidikan Dasar di tiap kecamatan. Itu juga termasuk tim. Mereka koordinasinya
dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk pendataan. Jadi dinas pendidikan
membuat tim termasuk anggotanya dari UPT, nanti UPT berkoordinasi dengan
camat dan lurah. Nanti mereka mendata itu dibantu oleh RT dan RW atau PKK.
7. Apakah dengan masih ditemukannya anak putus sekolah bisa dikatakan bahwa
program-program bantuan biaya pendidikan yang ada belum efektif?
Memang dilihat dari ekonomi atau biaya tidak menjadi masalah yang besar.
Alasan mereka ekonomi, padahal tidak juga. Tetapi rasanya ini ada kesalahan di
pola asuh. Pertama, kadang-kadang ada orangtua yang kurang peduli dengan
pendidikan, mungkin karena latar belakang sewaktu kecil orantuanya juga kurang
peduli jadi berimbas pada anaknya saat ini. Kedua kurang adanya kontrol
orangtua pada pendidikan anaknya. Contohnya anaknya disekolahkan iya, tapi
kaitan dengan bagaimana belajaranya tidak diperhatikan. Jadi lebih kepada pola
asuhnya. Juga dari teman bergaul atau lingkungan disekitarnya.
8. Apakah program dan agenda yang ditempuh untuk mengurangi siswa putus sekolah
dan berjalan hingga saat ini?
Langkah pertama Kota Tangerang yaitu dengan bantuan-bantuan program
pendidikan. Program Tangerang Cerdas, itu merupakan program unggulan agar
warga Kota Tangerang tidak putus sekolah. Dari situ mereka diringankan
biayanya. Konsep dasarnya ya itu. Artinya biaya sekolah mereka dibantu oleh
pemerintah. Sekarang biaya SPP SD negeri dan swasta hingga SMP negeri dan
beberapa swasta sudah dibantu juga.
D. Responsibilitas
4. Bagaimana koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam menangani anak putus
sekolah?
Koordinasi dengan Disdukcapil, kecamatan dan kelurahan terkait pendataan dan
validasi anak putus sekolah.
5. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam menjalankan tupoksi dalam
penyelenggaraan pendidikan agar berjalan optimal?
Namun tidak pelak dari semua program itu, ketika kami inventarisir itu ternyata
ada anak yang putus sekolah atau anak yang tidak sekolah. Kalau selama ini kami
dalam pengertian anak putus sekolah itu kami lebih mengidentifikasikan semata-
mata karena masalah ekonomi atau hambatan ekonomi. Sedangkan anak tidak
sekolah itu menurut saya jauh lebih luas. Anak tidak sekolah itu oleh sebab apapun.
Bisa jadi anak itu memang tidak mau sekolah, kesalahan pola asuh orangtua,
termasuk juga pengaruh lingkungan.
6. Bagaimana prosedur dalam menangani anak putus sekolah?
Yang dikhususkan yaitu warga kota tangerang dibuktikan dengan KTP. Itu berkas-
berkas yang dilihat. KK dan KTP orangtua bukti keabsahan sebagai warga Kota
Tangerang. Langkah pertama pendataan, selanjutnya adalah disekolahkan di non
formal. Jadi setelah data ditemukan ya kami sebar di masing-masing PKBM di
wilayahnya, yang jelas kami polanya pendekatan yaitu disebar ke tiap PKBM yang
ada di kecamatan begitu.
E. Akuntabilitas
3. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan hingga
tuntas?
Sebagai salah satu program yang dirintis oleh kami, dari mulai perencanaan
pendataan, pelaknsaaan , pertanggungjawaban sampai pelaporan termasuk ketika
terjadi permasalahan di lapangan itu ada timnya dari kami untuk pelaporan.
4. Adakah sanksi tegas yang diberikan pada pegawai yang tidak menjalankan tugas
dan bagaimana bentuk sanksinya?
Pasti ada dan diberlakukan. Umpama tugas yang diberikan tidak dikerjakan tanpa
alasan itu nanti ada teguran kalau tidak ada perubahan dikenakan sanksi
pernyataan hingga pemecatan. Sampai saat ini belum pernah terjadi kasus seperti
itu. Ketika kesalahan itu terdapat dari orang-orang dikecamatan, Pembina
kepegawainya itu kan camat atau lurah, kami kan lakukan informasi kesana. Ya
kami sadar kami membutuhkan bantuan mereka di lapangan, ketika mereka tidak
perform barangkali ya kita minta camatnya jgan pegawi yg itu lagi yang
dimasukkan dalam tim sambal kami memberikan masukan pada camatnya bahwa
si S masuk satgas tapi tidak perform istilahnya idak melaksanakan tugas dan
fungsimnya dengan baik.
Member Check
Nama Informan : Bapak Didin Syarifudin, S.Kom
Jabatan : Staff Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Tampat : Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Waktu & Tanggal : Selasa, 6 Maret 2018 Pukul 08.00 WIB
A. Produktivitas
4. Apakah sumber daya manusia yang ada dirasa telah memadai secara kualitas
dan kuantitas?
Kalau di lingkungan Dinas, kurang memadai ya. Karena memang proses
administrasi dalam proses verifikasi, pendataan dan sebagainya itu agak susah
jadi harus ada bagian yang terfokus. Sedangkan pekerjaan di Dinas kan
macem-macem ke sana ke sini. Padahal kalau bisa sih difokuskan jadi ada
bagian yang melakukan verifikasi, ada yang melalukan pendataan ada orang
dinas yang ke sekolah atau ke rumahnya, sampling melihat kondisi real, itu
kami tidak bisa karena memang agak kurang. Tapi kalau dibilang cukup ya
kami harus mencukupi.
5. Bagaimana mengatasi permasalahan kekurangan dari segi sumber daya
manusia?
Tapi selama ini dengan keterbatasan tersebut tetap kami jalani dengan baik
sampai akhirnya tuntas pekerjaannya.
6. Apakah anggaran yang ada terealisasi secara efektif dan efisien?
Dilihat dari efektif efisien kalau berkaca dalam contoh kasus pemberian
program biaya bantuan pendidikan ya efektif, artinya uang itu langsung
ditransfer ke siswa, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan personal
siswa. Efisien juga memang anggaran yang ada di Dinas terserap semua,
karena basisnya data. Ketika di data ada 2000 maka dianggarkan 2000. Maka
terserap 2000. Walaupun memang ada beberapa hal jadi tersisa karena
memang ada beberapa siswa yang pindah atau meningal yang harus dicoret
dari daftar penerima misalnya, sehingga nantinya ada sisa berapa orang.
Tetapi sisanya masih bisa dihitung ya dari 2000 sisanya ada 10 lah. Ya efektif
dan efisien.
B. Kualitas Layanan
7. Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
Namanya Program Tangerang Cerdas. Untuk siswa sekolah ditingkat SD
sampai SMP dengan besaran biaya personal yang diberikan yaitu 100.000,-
/bulan untuk siswa SMP dan 80.000,-/bulan untuk siswa SD diberikan
pertriwulan melalui rekening bank. Jadi si penerima diberikan atm bank.
8. Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Kota
Tangerang?
Di sekitar lingkungan sekolah sudah pasti tahu tentang program bantuan ini.
Namun diluar dari situ kemungkinan belum ada yang tahu.
9. Bagaimana prosedur penerimaan sebagai peserta bantuan biaya pendidikan?
Setelah diserahkan oleh Bappeda kepada kami lalu kami berikan kepada
sekolah-sekolah, kemudian data itu diolah oleh sekolah, untuk dicari apakah
betul ada siswanya yang masuk dalam data itu, ketika betul ada, maka
diusulkan ke Dinas untuk dapat bantuan. Jadi jika berdasarkan data BPS tadi
setelah diverifikasi oleh sekolah ternyata benar ada siswanya, maka diusulkan
ke kami untuk dapat bantuan yang nantinya melalui rekening bank.
10. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa
kurang mampu di Kota Tangerang?
Sebenarnya kami kemarin ngga sengaja ketemu dengan BPS, bisa saja diubah
dengan diusulkan. Terkait hal itu di Bappeda sekalu pengelola data, mereka
selalu updating data, nah sekarang mereka memiliki data terbaru namanya
BDT (Basis Data Terpadu). Tapi kami masih belum menggunaka itu karena
dalam perwal masih harus menggunakan data BPS tadi. Sekarang bappeda
punya basis data terpadu itu, mudah-mudah data itu update sesuai kondisi
lapangan saat ini.Data BDT sebenanya sumbernya sama dari data BPS tetapi
memang karena Bappeda itu selaku pengelola untuk bantuan-bantuan social
maka lebih update. Dan ada penerima-penerima baru. Bappeda mengelola data
itu untuk dinas lainnya seperti Dinsos. Rencanaya tahun ini antara data BPS
dan BDT dari Bappeda tadi akan disandingkan. Jadi gabungan dua data
tersebut. Karena ada kasus di data BPS ada tetapi di data BDT ada, jadi jika
dipakai dua-duanya jadi bisa saling melengkapi.
11. Apakah anak putus sekolah yang sudah terdata saat ini sebelumnya merupakan
penerima bantuan Program Tangerang Cerdas?
Saya ngga tahu apa mereka itu termasuk penerima atau bukan. Yang pasti
kalau dalam proses pencegahan agar siswa jangan sampai putus sekolah
dengan Program Tangerang Cerdas ini. Kami berpedoman dari data BPS, jika
memang nama siswanya benar ada di situ, 90% kami meyakini itu memang
siswa tidak mampu. Tinggal nanti Dinas mengkonfirmasi ke sekolah kalau
memang data ini kurang valid silahkan diverifikasi di sekolah, misal ada calon
penerima tetapi dia bawa mobil itu jangan sampai masuk dalam usulan. Tetapi
sebagian besar datanya memang benar bahwa siswa tersebut kurang mampu.
12. Apakah sarana dan prasarana telah memadai dalam menunjang program
kegiatan pendidikan?
Kalau sarana dan prasarana kami sudah diberi fasilitasi untuk proses
administrasi seperti rapat-rapat, pembuatan kartunya, surat-menyuratnya,
semua sudah di fasilitasi sama pemerintah kota.
C. Responsivitas
3. Apakah dengan masih ditemukannya anak putus sekolah bisa dikatakan bahwa
program-program bantuan biaya pendidikan yang ada belum efektif?
Hanya memang kesulitan program ini terbatas, maksud terbatas disini yaitu
orang-orang yang ada di data BPS saja. Kalau tidak ada dalam daftar tersebut,
walaupun dia semiskin apapun sebutuh apapun, kalau tidak ada dalam data
BPS mohon maaf tidak bisa karena peraturan Walikota sudah seperti itu.
Terkait pengunaan itu jadi bahan buat kami, gimana caranya nanti apakah
memang perlu dimasukkan dalam perwal terkait penggunaan itu. Tetapi
memang kami menggariskannya biaya personal yang memang untuk dia dan
untuk kebutuhan dia. Dalam kasus nanti penggunaannya belum tepat paling
nanti kami jadikan bahan apakah perlu disosialisasikan sebenarnya
penggunannya untuk apa.
4. Apakah program dan agenda yang ditempuh untuk mengurangi siswa putus
sekolah dan berjalan hingga saat ini?
Siswa penerima Program Tangerang Cerdas ini rentan putus sekolah, jadi kami
cegah supaya tidak putus malalui bantuan ini.
D. Responsibilitas
2. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam menjalankan tupoksi dalam
penyelenggaraan pendidikan agar berjalan optimal?
Kalau Dinas dalam tupoksinya ada menyediakan sarana dan prasarana dalam
proses belajar mengajar siswa, tupoksinya itu. Umumnya termasuk kebutuhan
personal dia, kebutuhan pendukung agar dia tetap bisa belajar. Tupoksinya
istilahnya hanya menjamin sarana dan prasarana siswa dalam mengikuti
kegiatan belajar mengajar.
E. Akuntabilitas
3. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan hingga
tuntas?
Artinya dari tahap perencanaan, verifikasi, dari sekolah samapi nanti
pengunannnya bahkan kami ikut mengontrol lewat tim monitoring ada proses
kontrol dari kita.
4. Adakah sanksi tegas yang diberikan pada pegawai yang tidak menjalankan
tugas dan bagaimana bentuk sanksinya?
Ada. Prosedural, maksudnya sanksinya itu kalau tidak melaksnakn tugas ya ada
sanksi sesuai ketentuan yang belalu. Kalau snaksinya dalam hal ini petugas
verifokasi di sekolah, mereka memasukkan data yang ngga bnar, dia harus
bertanggungjawab mengembalikan dana itu ke kas daerah.
Member Check
Nama Informan : Bapak Amarno
Jabatan : Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang
Tampat : Kantor Komisi II DPRD Kota Tangerang
Waktu & Tanggal : Rabu, 7 Maret 2018 Pukul 14.00 WIB
A. Produktivitas
7. Apakah sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendidikan dirasa telah
memadai secara kualitas dan kuantitas?
Secara kuantitas dan kualitas masih kurang, masih ada di dinas yang basisnya
tidak sesuai kompetensinya. Dan ini terjadi diberbagai dinas.
8. Bagaimana alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang?
Anggaran kami sudah lebih baik dari nasional. Ketentuan nasional anggaran
pendidikan itu 20% dari APBD, kalau kami sudah 29% dan cukup baik.
9. Adakah alokasi anggaran untuk anak putus sekolah?
Untuk anggaran belum ada, tapi kami biayai dari kerjasama dengan Forum
CSR Kota Tangerang. Jadi mereka ada sebuah forum yang mewadahi dana-
dana TJSL dari berbagai perusahaan.
10. Berapa jumlah anak putus sekolah yang ditemukan?
Terakhir saya koordinasi dengan Dinas Pendidikan itu ada sekitar 1700an
anak atau bahkan bisa lebih saat ini.
11. Bagaimana kelanjutan anak putus sekolah yang sudah terdata?
Jadi anak putus sekolah yang ditemukan ini rata-rata putusnya sudah lama.
Ada yang tidak mampu ingin melanjutkan, akhirnya dia bekerja membantu
orangtuannya. Agar tidak menyita waktu, mereka di arahkan ke non formal
karena belajarnya hari minggu saja tidak mengganggu waktu kerjanya, jadi
mereka tetap bekerja dan belajar hari minggu tidak membebani. Sekarang
minimalkan 12 tahun belajar selesai. Yang belum selesai pendidikannya untuk
diselesaikan.
12. Apakah anggaran pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan terealisasi
secara efektif dan efisien?
Akan tetapi 29% yang kami anggarkan tahun 2016 banyak yang tidak terserap
akibat aturan baru dari Provinsi yang mengambil alih pengelolaan SMA dan
SMK. Maka alokasinya kami alihkan untuk menggratiskan sekolah SD dan SMP
negeri dan beberapa sekolah swasta.
B. Kualitas Layanan
4. Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
Ada.
5. Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Kota
Tangerang?
Sudah popular.
6. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa
kurang mampu di Kota Tangerang?
Karena saran dari BPK ketika peraturannya sudah harus berdasarkan data
BPS ya harus pakai data itu sja. Karena kasus tahun 2014 sempat banyak
usulan dari mana saja masuk untuk calon penerima, tidak murni data dari BPS,
akhirnya menjadi temuan di data BPK. Memang realitanya seharusnya mereka
dapat, tapi kalau memang tidak ada dalam data BPS maka tidak boleh. Yang
berhak untuk menentukan seseorang tidak mampu itu BPS, karena memamng
mereka memiliki hitungan tersedniri dalam mengklasifikasinya. Selain dari itu
dikhawatirkan memiliki kepentingan subjektif dalam mengkategorikan sebagai
tidak mampu.
C. Responsivitas
4. Apakah terdapat tim yang dibentuk untuk mendata siswa putus sekolah?
Ada itu satuan tugasnya namanya Wajib Belajar.
5. Bagaimana struktur tim tersebut dan tupoksinya?
Itu Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan SKPD di wilayah Kecamatan dan
Kelurahan.
6. Apakah program dan agenda yang ditempuh Dinas Pendidikan untuk
mengurangi siswa putus sekolah dan berjalan hingga saat ini?
Ada program tangerang cerdas, sekolah gratis. Itu merupakan salah satu upaya
kami agar masyarakat Kota Tangerang tidak ada lagi yang putus sekolah
karena alasan biaya atau ekonomi.
D. Responsibilitas
4. Bagaimana koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam menangani anak putus
sekolah?
Merumuskan kebijakan dibidang pendidikan, kami aktif mencari solusi supaya
kota tangerang dapat bersekolah secara gratis. Kami hanya support saja
eksekutornya ada di dinas pendidikan. Kami hanya di bidang kebijakan dan
peraturan sama angaranm dan pengawasan. Sudah dibuat peraturan dinas
melaksanakannya, kami mengontrol. Tidak dapat dipisahkan. Saling
komunikasi dan ada pelaporan. Kebijakan itu kita control, pada saat sudah
kami buat peraturan, dinas pendidikkan melaksanaknnya, mereka buat
program, lalu mengajukan anggaran, anggaran kami setujua, mereka jalankan,
lalu kami awasi.
5. Bagaimana prosedur dalam menangani anak putus sekolah?
Setelah didata, biasanya mereka-mereka ini nantinya dimasukkan ke sekolah
non formal atau PKBM di wilayah masing-masing.
6. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
Bagus. Sudah. Cuma itu tadi kelemahannya setelah ditemukan dilapangan
masih terdapat anak yang putus sekolah. Dan bagi anak putus sekolah yang
saat ini tidak sekolah dan didata mereka sudah kami salurkan ke program kejar
paket.
E. Akuntabilitas
2. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan hingga
tuntas?
Ada, tetapi kurang maksimal, rasanya perlu ditingkatkan.
Member Check
Nama Informan : Ibu Nurfauziyah Tohir S.P., M.S.E
Jabatan : Kasubid Sosial Kemasyarakatan Bappeda Kota Tangerang
Tampat : Kantor Bappeda Kota Tangerang
Waktu & Tanggal : Selasa, 6 Maret 2018 Pukul 10.00 WIB
A. Produktivitas
4. Bagaimana alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Tangerang?
Berkaca dari pelaporan, angaran untuk pendidikan di Kota Tangerang baik. Selain
itu pembangunan-pembangunan ruang kelas baru juga sudah dilakukan sehingga
daya tamping meningkat.
5. Adakah alokasi anggaran untuk anak putus sekolah?
Untuk putus sekolah sebenarnya kalau dari sisi pemerintah kota harapannya agar
tidak ada lagi, namun seringkali secara factual di lapangan ditemukan anak-anak
yang putus sekolah. Kami sudah memprogramkan yang bertujuan untuk
meminimalisir angka putus sekolah dan harapannya tidak ada lagi yang putus
sekolah dan tidak bersekolah di Kota Tangerang. Telah dianggarkan melalui
Program Pendidikan Non Formal pada Tahun 2017.
6. Apakah anggaran pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan terealisasi
secara efektif dan efisien?
Kalau anggaran yang ada, dilihat dari efektif dan efisien nilainya itu kan relative
ya.
B. Kualitas Layanan
4. Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
Ada. Program Tangerang Cerdas. Program ini memberikan pembebasan untuk
anak kurang mampu, mulai 3 tahun kemudian memberikan biaya personal kepada
siswa.
5. Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Kota Tangerang?
Saya pikir sudah cukup banyak yang tahu dan programnya pun sudah dievaluasi
dari tahun ke trahun dan dari dinas pendidikan sudah mencoba untuk memasukkan
sasaran yang benar-benar yang tidak mampu karena program ini juga bertujuan
untuk penanggulangan kemsikinan. Anak-anak kurang mampu yang bersekolah
dan berdomisili di Kota Tanggerang.
6. Bagaimana prosedur penerimaan sebagai peserta bantuan biaya pendidikan?
Ada data terkait Program Perlindungan Lingkungan Sosial (PPLS), dari data itu
berisi masyarakat yang rentan dalam bidang sosial. Data PPLS berisi data-data
kependudukan yang khusus untuk bantuan-bantuan dibidang sosial. Dan kami mau
bantu siswa-siswa yang ada di data itu Jadi dalam proses penerimaan bantuannya
kami berdasarkan data itu. Jadi ada data itu, kemudian diolah untuk kebutuhan
Dinas yang ada di Kota Tangerang, termasuk Dinas Pendidikan.
7. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa kurang
mampu di Kota Tangerang?
Seharusnya iya, karena kami tahu data rumah tangga sasaran kemiskinan itu tidak
stabil, mobilitasnya tinggi, kadang-kadang si miskin itu di tahun yang lalu dia
masih miskin tahun berikutnya tidak miskin. Atau data-data yang disampaikan itu
pada saat pendataan, karena kami pakai data BPS PPLS atau data BDT itu
pendataannya tahun 2015 terakhir itu harus diupdate terus oleh dinas pendidikan
makanya kalau dibilang seluruh masyarakat miskin tercover harapan kami iya.
Walaupun kadang dimasyarakat mungkin masih ada yang belum ya itu nanti
diverifikasi dan itu ada semacam update dari data awal.
C. Responsivitas
2. Apakah program dan agenda yang ditempuh Dinas Pendidikan untuk mengurangi
siswa putus sekolah dan berjalan hingga saat ini?
Kami memprogramkan di luar tangerang cerdas. Tangerang cerdas bertujuan
untuk memotivasi masyarakat agar bisa terlayani pendidikannya karena mereka
tidak perlu berbayar, pembangunan 1000 ruang belajar, itu membuat daya
tamping meningkat, itu kan salah satu bentuk pencegahan juga. Pembanguanan
sekolah-sekolah baru jadi akses ketika masyrakat yang dipinggiran kota mereka
juga bisa mengakses tempat dia bersekolah sehimggga tidak perlu jauh-jauh itu
kan berhemat dari segi transportasi. Itu sarana prasarananya. Kemudian dari segi
kebijakan tadi ada program-program kejar paket. Keaksaraan fungsional, jadi
program kejar paket itu dinas pendidikan kerja sama dengan Lembaga pendidikan
mereka diberi semacam subsidi kami bayar mentornya kemudian termasuk buku
paket dan sebagainya jadi masyarakat yang putus sekolah yang dari tidak mampu
mereka tidak perlu bayar.
D. Responsibilitas
3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan dalam menangani
anak putus sekolah?
Kalau dengan Bappeda itu kan perumus program kami merumuskan program,
mereka membuat rancangan renja kami melihat kedalamannya kami evaluasi dulu
capaian di tahun sebelumnya, ketika capaiannya bagus ada dua analisis,
programnya berjalan baik jadi harus dipertahankan, atau program ini dianggap
cukup tidak perlu lagi tahun depan karena dianggap cukup, jadi ada dua
kemungkianan. Kedua ketika ada target yang tidak tercapat ada indikator tertentu
berarti tahun depan programnya harus di push karena itu adalah target yang ada
di dokumen kota, adalah janji-janji walikota, kami yang mengawal itu, hubungan
dengan dinas pendidikan adalah mitra, ketika mereka menyimpang kami yang
meluruskan.
4. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
Melihat tupoksi itu sebenarnya dari intansi yang lebih berwenang kalau kami
bappeda sebatas pada melihat capaian atas indikator mereka, terkait angka putus
sekolah, di program indikator angka putus sekolah itu tercapai tidak, jika dilihat
cukup berhasil dalam pencegahannya terhadap putus sekolah karena dalam data
kami itu capaian indikatornya di atas 100%.
Member Check
Nama Informan : Bapak Mulyanto
Jabatan : Ketua Forum CSR Kota Tangerang
Tampat : Kantor Forum CSR Kota Tangerang
Waktu & Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018 Pukul 15.00 WIB
A. Produktivitas
3. Apakah Dinas Pendidikan di Kota Tangerang meminta bantuan dana CSR untuk
Anak Putus Sekolah di Kota Tangerang?
Betul dinas pendidikan meminta bantuan dari kami. Kami crosscheck
kebenarannya kami koordinasi ke bebrapa perusahaan yang dana CSRnya
diperuntukkan untuk dana CSR. Untuk baiaya tutor / pengajar dan biaya ujian
nasional kesetaraan paket yang berstandar computer. Pendidikan jadi prioritas
juga buat kami selain kesehatan. Sekitar 3M dana yang diusulkan untuk computer
dan biaya operasional. Jadi kami mungkin akan melibatkan beberapa perusahan.
B. Kualitas Layanan
3. Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
Kalau masuk sekolah pasti digratiskan untuk SD dan SMP. Selain itu untuk yang
tidak mampu kan ada lagi bantuan lainnya.
4. Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Kota Tangerang?
Sudah dikenal.
C. Responsivitas
3. Apakah dengan masih ditemukannya anak putus sekolah bisa dikatakan bahwa
program-program bantuan biaya pendidikan yang ada belum efektif?
Mungkin saja lingkungan, ekonomi juga iya. Apalagi di perkotaan, biaya hidup
tinggi. Selain ekonomi, factor lingkungan juga banyak mempengaruhi sih saat ini.
D. Responsibilitas
3. Bagaimana koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam menangani anak putus
sekolah?
Kami koordinasinya saat ini dalam artian kalau ada database yang sekiranya ada
perbahan atau updating data mereka melaporkan. Mungkin bisa nambah atau
kurang. Jangan sampai data yang disampaikan tidak valid. Mungkin seputar itu
saja.
4. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
Jarang sekali ada program pemerintah yang seperti ini. Anak-anak yang putus
sekolah dibantu sekolahkan lagi oleh pemerintah tanpa biaya
.
Member Check
Nama Informan : Bapak Ade Dharmo
Jabatan : Ketua Penilik Dinas Pendidikan
Tampat : Kantor UPT Pendidikan Dasar Kec. Cibodas
Waktu & Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018 Pukul 09.00 WIB
A. Produktivitas
4. Apakah sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendidikan dirasa telah memadai
secara kualitas dan kuantitas?
Penilik itu ada 3 bagian, saya sendiri sebentulnya penilik di bidang kursus. Untuk
anak putus sekolah peniliknya ada sendiri sebenarnya. Kurang memang orangnya
di sini. Karena memang sudah setiap tahun seperti itu, yasudah dijalani. Untuk
pekerjaannya sendiri ini bukan pekerjaan saya. Untuk pendataan itu sudah
program pemerintah untuk penuntasan pendidikan, jadi kami harus siap
melaksnakannya. Pasnya penilik PKBM itu mereka sudah pasti disitu.
5. Berapa jumlah anak putus sekolah yang ditemukan?
Berdasarkan hasil data dan verifikasi untuk Kecamatan Karawaci ada sekitar
300an anak putus sekolah.
6. Bagaimana kelanjutan anak putus sekolah yang sudah terdata?
Saat ini anak-anak sudah ada yang bekerja sehinga diarahkan ke non formal. Ada
yang kerja, jaga warnet, di pabrik.
B. Kualitas Layanan
4. Apakah terdapat program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
Ada. Kalau untuk anak-anak putus sekolah ya mereka kami salurkan kembali ke
PKBM untuk belajar.
5. Apakah program bantuan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Kota Tangerang?
Sudah banyak yang mengetahui program tersebut merupakan janji kampanye Pak
Walikota.
6. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa kurang
mampu di Kota Tangerang?
Kurang tau ya.
C. Responsivitas
4. Apakah terdapat tim yang dibentuk untuk mendata siswa putus sekolah?
Iya kami ada surat perintah tugasnya dari Dinas Pendidikan.
5. Bagaimana struktur tim tersebut dan tupoksinya?
Kami dari penilik setiap kecamatan. Kami sebagai pelaksana. Untuk menangani
masalah aps, meyebar angket, berdasarkan angket tsb bisa dilihat bagaimana
kondisi aps. Ada surat perintahnya langsung dari atas. Saya dibantu dan
koordinasi dengan Kecamatan dan Kasi Kemas Kelurahan.
6. Apakah program dan agenda yang ditempuh Dinas Pendidikan untuk mengurangi
siswa putus sekolah dan berjalan hingga saat ini?
Sebenarnya kalau mereka sekolah di negeri itu sudah pasti gratis. Kan di sekolah
negeri itu terutama SMP kan menggunakan NEM atau di tes kalau si anak tidak
memenuhi standar, akhirnya ke sekolah swasta, swasta kan bayar, baru sekarang
ini saja diringankan untuk SPPnya dibeberapa sekolah swasta. Tetapi biaya
lainnya tetap ada.
D. Responsibilitas
4. Bagaimana koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam menangani anak putus
sekolah?
Kami koordinasinya kalau ada keperluan atau butuh sesuatu ya kami ada
komunikasi. Setiap bulan kontrol juga ngga sih. Karena saya bukan bagian itu.
Ada bgaian-bagian peniliknya. Saya ngga ada penilik PKBM. Kami melaporkan
seperti pertemuan-pertemuan rutin untuk pelaporan dengan pihak PKBM lalukami
sampaikan ke Dinas Pendidikan.
5. Bagaimana prosedur dalam menangani anak putus sekolah?
Pertama kami cari dan kami data anak yang sudah putus sekolah dan berdomisili
di Kota Tangerang. Pertama KK dan KTP orangtua dan ijazah terakhir untuk
melihat dimana nantinya mereka akan diarahkan ke program kejar paket.
E. Akuntabilitas
2. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan hingga
tuntas?
Ini kan sudah jalan, memang ada kekhawatiran itu akan ada lagi alasan ekonomi
akhirnya tidak sekolah lagi dan kondisi-kondisi seperti itu yang sedang dimonitor
oleh kami, cuma belum dapat hasilnya saja. Bagaimana keberlangsungan mereka
itu setelah diarahkan bersekolah lagi itu masih tetap seperti itu atau tidak. Ini
sedang berlangsung dimonitoring.
Member Check
Nama Informan : Bapak Zubi
Jabatan : Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Nambo Jaya
Tampat : Kantor Kelurahan Nambo Jaya
Waktu & Tanggal : Jumat, 23 Maret 2018 Pukul 14.00 WIB
A. Produktivitas
3. Berapa jumlah anak putus sekolah yang ditemukan?
Di Kelurahan sini ada sekitar 33 anak putus sekolah yang didata.
4. Bagaimana kelanjutan anak putus sekolah yang sudah terdata?
Sudah mulai belajar di PKBM. Saya banyak ngobrol dengan warga kemarin ini.
Ada Nana Rukmana bapaknya Wawan Kemaljaya putus tahun 2017, kan dia
tinggal dengan orangtua di kontrakan. Dia sudah berhenti sekitar 6 bulan.
Sekarang di Paket B.
B. Kualitas Layanan
3. Apakah saudara mengetahui program bantuan biaya pendidikan di Kota
Tangerang?
Program Tangerang Cerdas itu dikhususkan untuk seluruh warga Kota Tangerang
dari SD sampai SMP. Salah satu tujuan untuk warganya dapat menyelesaikan
pendidikan di Kota Tangerang minimal 12 tahun.
4. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa kurang
mampu di Kota Tangerang?
Banyak warga sudah mengetahuinya ya.
C. Responsivitas
3. Apakah saudara mengetahui tim yang dibentuk untuk mendata siswa putus
sekolah?
Iya dari Dinas Pendidikan melalui kecamatan baru kemudian disampaikan ke
kelurahan.
4. Bagaimana struktur tim tersebut dan tupoksinya?
Dapat surat perintah untuk mendata aps yang mau belajar lagi, sekolahnya sudah
putus ditengah jkalan karena biayanya atau factor lain. Itu program dari
Pemerintah Kota Tangerang, setiap Kelurahan harus mendata warganya yang
putus sekolah yang mau bersekolah lagi. Kemudian kami sebarkan ke setiap
RT/RW nantinya mensurvei warganya yang mau sekolah lagi, jadi itu uisulan dari
RT/RW yang menyampaikan ke warganya. Kami nanti meneruskan ke ke
kecamatan. Dari kecamatan turun.
5. Apakah dengan masih ditemukannya anak putus sekolah bisa dikatakan bahwa
program-program bantuan biaya pendidikan yang ada belum efektif?
Program dari pemerintah sudah efektif, banyak warga yang merespon untuk
melanjutkan sekolah sampai jenjang SLTA. Saya juga banyak ngorol dengan
masyarakat, mereka memang sudah berhenti rata-rata yang sudah lebih dari
setahun putus sekolahnya. Karena ekonomi juga orangtua tidak mampu. Akhirnya
si anak memilih bekerja untuk membantu orangtua.
D. Responsibilitas
4. Bagaimana koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam menangani anak putus
sekolah?
Kami korrdinasi sesuai prosedur dari atas ke bawah dan sebaliknya. Dari
kelurahan ke Kecamatan, nanti dari Kecamatan ke UPTD Pendidikan nanti mereka
yang koordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan.
5. Bagaimana prosedur dalam menangani anak putus sekolah?
Jadi waktu tim dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karawaci itu sudah ke
Kelurahan Nambo untuk mendata pendidikan terakhirnyanya. Berdasarkan data
dari RT/RW anak yang putus sekolah dilaporkan ke kelurahan. Dan nantinya
dibagi-bagi berdasarkan PKBM di wilayahnya masing-masing.
6. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
Bagus ya. Anak-anak putus sekolah kemarin sekarang ditanggung oleh
Pemerintah. Jadi mereka tidak ada biaya lagi. Yang penting anaknya sekolah
setiap hari minggu jam sekian. Masalah lainnya sudah ditanggung dalam program.
E. Akuntabilitas
2. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan hingga
tuntas?
Iya kami dari Kelurahan masih terus koordinasi dengan Kecamatan dan SKPD
yang di atas yaitu Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
Member Check
Nama Informan : Bapak Nana
Jabatan : Ketua RT Kp. Cibodas Kecil
Tampat : Kp. Cibodas Kecil Kel. Cimone Kec. Karawaci
Waktu & Tanggal : Rabu, 21 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB
A. Produktivitas
3. Apakah ada pendataan untuk anak putus sekolah? Berapa jumlah anak putus
sekolah yang ditemukan?
Iya. Ada sekitar 47 anak, itu ada juga yang usia 15 tahun ke atas di sini. Ada yang
berhenti pas SD juga. Ada yang udah mau ujian SMP dia berhenti.
4. Bagaimana kelanjutan anak putus sekolah yang sudah terdata?
Iya sudah dimasukkan ke sekolah PKBM. Seminggu sekali aja sekolahnya.
Semuanya gratis, buku tas alat tulis seperti itu dikasih. Kan saya datang waktu
diundang di Kelurahan ada Pak Walikota sambil bawa anak-anak yang putus
sekolah kami antar sebagai RTnya.
B. Kualitas Layanan
3. Apakah saudara mengtahui program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
Iya udah tau ada Program Tangerang Cerdas. Udah lama jadi udah pada tau.
4. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa kurang
mampu di Kota Tangerang?
Sekarang mah pemerintah udah banyak ngasih bantuan supaya anak-anak kita ini
jangan sampai putus sekolah ya. Tinggal kita sebagai orangtua yang berusaha dan
harus mengantarkan anak-anak kita supaya rajin dan giat.
C. Responsivitas
3. Apakah saudara mengetahui tim yang dibentuk untuk mendata siswa putus
sekolah?
Iya ada pemberitahuan untuk mendata anak-anak putus sekolah di sini.
D. Responsibilitas
4. Bagaimana prosedur dalam menangani anak putus sekolah?
Dari kelurahan menggerakkan ke RT/RW suruh cari anak yang udah pada putus
sekolahnya. Dilihat juga itu dari KTP dan Kartu Keluarganya harus Kota
Tangerang.
5. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
Pemerintah sekarang sudah memberikan banyak bantuan.
E. Akuntabilitas
2. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan hingga
tuntas?
Sekarang kan sudah berjalan jadi sekarang pihak Kelurahan maupun ke atasnya
cuma mantau aja. Tanya sama RT/RW gimana perkembanagan anak-anak yang
kejar paket.
Member Check
Nama Informan : Ibu Santi
Jabatan : Ketua RT Kp. Bugel
Tampat : Kp. Bugel Kel. Bugel Kec. Karawaci
Waktu & Tanggal : Rabu, 21 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB
A. Produktivitas
1. Apakah ada pendataan untuk anak putus sekolah? Berapa jumlah anak putus
sekolah yang ditemukan?
Kalau di RT sini ada 10 anak kemarin yang saya data.
2. Bagaimana kelanjutan anak putus sekolah yang sudah terdata?
Sudah mulai belajar dan bentar lagi ujian. Yang penting sekolah aja semuanya
sudah gratis. Tapi ada satu anak yang susah banget memang disuruh sekolahnya.
Dia sering bekerja menyupir gitu angkot. Jadi dia ikut-ikutan supir sudah keenakan
cari duit. Sebetulnya di usia segitu pun belum boleh nyupir kan dia belum 17 tahun.
B. Kualitas Layanan
1. Apakah saudara mengtahui program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
Iya sudah tau ada Program Tangerang Cerdas.
2. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa kurang
mampu di Kota Tangerang?
Kita kan ngga tahu istilahnya keluarga masing-masing kalau masalah ekonomi
saya sih ya dari sekarang mah pemerintah udah banyak bantu juga.
C. Responsivitas
1. Apakah saudara mengetahui tim yang dibentuk untuk mendata siswa putus
sekolah?
Ada dari Kasi Kemas di Kelurahan yang datang ke sini. Memberitahu kalau ada
bantuan buat anak-anak yang putus sekolah mau dikasih kejar paket gratis.
D. Responsibilitas
1. Bagaimana prosedur dalam menangani anak putus sekolah?
Dari Kelurahan ke RW baru ke RT jadi bertahap gitu. Untuk segera di data ada
berapa aja yang putus sekolah. Jadi sebagai RT saya kan tau, gimana kondisi
warganya. Yasduah saya catat yang putus sekolah berapa orang.
2. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
Emang sih pemerintah ngga semuanya dapet ya bantuan. Sekarang mah makanya
sayang kalau ngga ikutan program kejar paket ini kan gratis. Di sini alhamdulillah
ada anak masih berlanjut ikut paket. Dia kelas 6 itu ngga dilanjut karena biaya
atau apa padahal sekarang mah pemerintah sudah banyak bantuannya. Kata saya
kenapa atuh ngga mau sekolah, katanya biayanya. Kata saya ambil paket aja ya,
akhirnya dia mau, saya tanya gimana sekolahnya alhamdulillah udah mulai
belajar bentar lagi mau ujian.
E. Akuntabilitas
1. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan hingga
tuntas?
Dari kelurahan masih suka komunikasi terkait anak-anak putus sekolah yang
didata dan sudah sekolah gimana kelanjutannya. Ada anak yang sudah masuk di
paket itu males lagi, dikasih surat dari PKBM ke orangtuanya. Bentar lagi mau
ujian, si gurunya juga tanggung jawab sama muridnya itu. Selalu tanya-tanya
sama murid lainnya
.
Member Check
Nama Informan : Ibu Elly
Jabatan : Ketua RT Kp. Nambo Indah
Tampat : Kp. Nambo Indah Kel. Nambo Jaya Kec. Karawaci
Waktu & Tanggal : Rabu, 21 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB
A. Produktivitas
2. Apakah ada pendataan untuk anak putus sekolah? Berapa jumlah anak putus
sekolah yang ditemukan?
Iya betul ada pendataan kemarin dari Dinas untuk mencari anak yang putus
sekolah. Ada 23 anak yang saya data.
3. Bagaimana kelanjutan anak putus sekolah yang sudah terdata?
Udah pada sekolah lagi alhamdulillah pada giat anak-anaknya. Kompak,
berangkat bareng-bareng. Sekarang kan cari pekerjaan susah minimal harus tamat
SLTA. Dengan adanya kejar paket ini mereka bisa melanjutklan sekolah yang
sempat terhenti. Kesempatan bagus soalnya ini.
B. Kualitas Layanan
4. Apakah saudara mengtahui program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
Iya bantuan biaya buat anak-anak sekolah.
5. Apakah program biaya bantuan pendidikan sudah mencakup seluruh siswa kurang
mampu di Kota Tangerang?
Ya dibilang belum juga namanya pemerintahkan mengurusinya banyak wilayahnya
banyak. Tapi alhamdulillah sih sekarang ada bantuan sekolah paket ini jadinya
bisa lanjutin semua anak-anak yang putus sekolah. Ahamdulillah kalau di negeri
memang semua gratis.
C. Responsivitas
4. Apakah saudara mengetahui tim yang dibentuk untuk mendata siswa putus
sekolah?
Arahan dari kelurahan untuk mendata anak-anak yang putus sekolah. Karena akan
disekolahkan lagi, gratis. Memang di sini banyak warganya yang kurang mampu,
istilahnya. Ada yang ngojek sampai tukang becak orangtuanya. Ada yang putus
dari SD juga. Si Nanang emang bapaknya tukang becak, anaknya banyak banget
ngga ada yang sekolah. Di sini rata-rata ekonomi. Ada yang kerja bangunan, kan
biayanya kadang ada kadang ngga. Putuslah akhirnya sampai SMP aja.
D. Responsibilitas
6. Bagaimana prosedur dalam menangani anak putus sekolah?
Itu program kejar paket. Pendataan dari saya. Udah lama rencara untuk
memasukkan anak-anak putus sekolah di sini agar masuk sekolah paket itu baru
sekarang mulai berjalannya. Setelah dapat arahan dari Kelurahan ya saya data
dan cari ke rumah-rumah, mereka pada mau. Udah gitu saya laporkan ke
kelurahan. Dari Kelurahan disampaikan ke Kecamatan.
7. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
Semenjak ada pendataan anak putus sekolah itu alhamdulillah anak-anak sini bisa
pada bersekolah lagi. Baru kemarin setelah pendataan anak putus sekolah banyak
dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau ikutan juga. Saya pikir Namanya sudah
ibu-ibu tidak mau lagi. Tadinya usia jadi maslaah, kalau sudah lanjut tidak bisa,
ternyata ada perubahan semua usia boleh. Tadinya 25 tahun ke atas tidak bisa,
setelah konfirmasi lagi bisa. Mungkin nanti kalau ada lagi pendataan seperti ini,
dia saya masukkan kalau dianya mau juga. Makanya kalau ada lagi ibu-ibu bapak-
bapak juga antusias mau ikutan.
E. Akuntabilitas
8. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan hingga
tuntas?
Dari Kelurahan paling tanya soal perkembangan anak-anak masih giat sekolah
atau ada yang males. Ya alhamdulillah di sini anaknya giat semua. Saya juga kan
mantau uterus tiap minggu sudah pada berangkat sekolah atau belum. Kalau ada
yang malas saya marahin itu anaknya. Pokoknya tiap minggu jam 10 sudah saya
samperin anak-anaknya buat siap-siap berangkat ke sekolah. Jangan sampai malu-
maluin saya sudah data tapi males. Mudah-mudah berlanjut terus program ini
supaya anak-anak yang saat ini di paket A bisa lnjut ke paket berikutnya sampai
selesai dengan gratis
.
Member Check
Nama Informan : Aryansyah
Tampat : Kp. Nambo Indah Kel. Nambo Jaya Kec. Karawaci
Waktu & Tanggal : Rabu, 21 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB
A. Produktivitas
2. Bagaimana kelanjutannya setelah saudara didata oleh Satgas Wajib Belajar?
Saya bekerja sebagai supir bantu-bantu orangtua tidak ada biaya jadi sambil cari
duit juga. Mau gimana saya cari duit bekerja jadi supir jadi ngga ada waktu lagi
buat ikut sekolah juga.
B. Kualitas Layanan
3. Apakah saudara mengtahui program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
Iya
4. Apakah saudara sebelumnya merupakan penerima program bantuan biaya
pendidikan di Kota Tangerang?
Belum terima bantuan itu.
C. Responsivitas
2. Apakah anda pernah didata oleh tim Satgas Wajib Belajar?
Dari RT sini
D. Responsibilitas
3. Bagaimana prosedur yang dilakukan Dinas Pendidikan?
Masuk Sekolah Paket.
4. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
Sudah
Member Check
Nama Informan : A. Taufik Kamil
Tampat : Kp. Nambo Indah Kel. Nambo Jaya Kec. Karawaci
Waktu & Tanggal : Rabu, 21 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB
A. Produktivitas
3. Bagaimana kelanjutannya setelah saudara didata oleh Satgas Wajib Belajar?
Sudah ada 3 bulan berjalan mulai belajar lagi di PKBM Citra Nusantara. Belajar
tiap hari minggu, dari jam 11 sampai jam 2 siang.kita juga kompak untuk
belajarnya. Banyak guru-gurunya tiap pelajaran. Fasilitasnya di sana juga sudah
bagus. Rame yang pada mau belajar. Asik seru, guru-gurunya juga ngerti murid-
murid kayak kami. Dipisahin juga kelasnya tiap paket. Satu kelas ada 40 lebih.
B. Kualitas Layanan
5. Apakah saudara mengtahui program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
Iya tau ada Tangerang Cerdas, bantuan biaya yang pertigabulan sekali. Waktu itu
didata dari sekolah sih diusulkan.
6. Apakah saudara sebelumnya merupakan penerima program bantuan biaya
pendidikan di Kota Tangerang?
Iya saya penerima waktu itu.
C. Responsivitas
3. Apakah anda pernah didata oleh tim Satgas Wajib Belajar?
Iya dari RT.
D. Responsibilitas
5. Bagaimana prosedur yang dilakukan Dinas Pendidikan?
Setelah di data sama RT, kemudian sekarang sudah mulai belajar di PKBM.
6. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
Iya alhamdulillah bisa sekolah lagi. Semoga lanjut terus.
E. Akuntabilitas
2. Apakah Dinas Pendidikan ikut mengontrol dalam penyelesaian kegiatan hingga
tuntas?
Pernah ada dari Dinas, ngomongin tentang untuk terus semangat belajar seperti
itu
Member Check
Nama Informan : Rosdiana
Tampat : Kp. Nambo Indah Kel. Nambo Jaya Kec. Karawaci
Waktu & Tanggal : Jumat, 25 Mei 2018 Pukul 14.00 WIB
A. Produktivitas
1. Bagaimana kelanjutannya setelah saudara didata oleh Satgas Wajib Belajar?
Anak saya sempet masuk beberapa kali sampai diantar dan ditungguin sama Ayahnya.
Tetapi setelah itu ngga mau masuk lagi dia. Mungkin udah keenakan jadi supir angkot
merasa punya uang sendiri.
B. Kualitas Layanan
1. Apakah saudara mengtahui program bantuan biaya pendidikan di Kota Tangerang?
Kurang tau, anak saya mungkin tau dia yang sekolah.
2. Apakah saudara sebelumnya merupakan penerima program bantuan biaya pendidikan
di Kota Tangerang?
Ngga terima
C. Responsivitas
1. Apakah anda pernah didata oleh tim Satgas Wajib Belajar?
Iya pernah.
D. Responsibilitas
1. Bagaimana prosedur yang dilakukan Dinas Pendidikan?
Iya Ketua RTnya yang datang minta warga-warganya yang putus sekolah buat didata
masuk ke sekolah paket. Memang anaknya ngga mau sekolah, mungkin emang
ergaulan, waktu sekolahnya sering pulang amlem. Ayahnya udah sering marahin tetapi
anaknya tetep ngga mau sekolah. Soal ekonomi saya masih mampu, jualan sedikit-
sedikit demi anak, tapi anaknya yang ngga mau. Sekarang saya biarkan aja, biar nanti
nyesel sendiri. Dia udah keenakan cari duit.
2. Apakah Dinas Pendidikan telah menjalankan tupoksinya dengan baik?
Iya bagus, ada program seperti ini bisa bantu masyarakat yang tertinggal sekolah jadi
kejar paket. Cuma anak-anak saya ngga pada mau, saya udah capek ngasih taunya
juga.